Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan keuangan daerah di Indonesia secara historis mulai dari masa kolonial hingga era reformasi. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain konsep desentralisasi, dekonsentrasi, dan ordonasi pada masa Hindia Belanda, perubahan sistem keuangan daerah pada masa kemerdekaan, dan pengaturan keuangan daerah melalui undang-undang baru pada era reformasi seperti UU No. 22 Tahun

1. PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
Oleh:
Bambang Heru P.,

2. Perkembangan Keuangan Daerah
1) HINDIA BELANDA
A. DESENTRALISASI (1903):
- GEWEST
- REGENCHAP
- STATGEMENTE
B. DEKONSENTRASI (BANTUAN KEPADA DAERAH)
C. ORDONASI (1932) UU NO. 1938 /169 - 170 (MENGATUR BAGI
HASIL)
2) 1922 RESESI TUNJANGAN DAERAH DITIADAKAN DAERAH
HARUS MENCARI SENDIRI/MENGURUS RUMAH
TANGGANYA SENDIRI DIKENAL DENGAN SLUITPOST.
PADA MASA INI DAERAH HARUS MENYUSUN ANGGARAN
BELANJA SECERMAT MUNGKIN, APABILA DEFISIT AKAN
DITUTUP PEMERINTAH PUSAT TAPI JIKA SURPLUS HARUS
DISETOR KE PEMERINTAH PUSAT.

3. 3) MASA KEMERDEKAAN  ORDONASI MASIH DIGUNAKAN (1945)
4)1956 PELAKSANAAN UU NO. 3 TH 1956 TENTANG
PERKEMBANGAN KEUANGAN DAN BAGI HASIL
5) 1957 UU DARURAT NO. 11 DAN NO 12 TH 1957 KEBIJAKAN
SPD, PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH.
6) 1964 DITETAPKAN KEBUAKAN PEMBERIAN BANTUAN
(SUBSIDI)KEBUTUHAN BELANJA DAN GAJI TUNJANGAN
PEGAWAI NEGERI/DAERAH
7) 1970 - 1971 BANTUAN MELALUI INPRES :
 INPRES KESEHATAN
 INPRES PENDIDIKAN
 INPRES PENGHIJAUAN
8) 1974  UU NO. 5 TH 1974  POKOK-POKOK PEMERINTAH
DAERAH ........... PD SPD
9) 1999  UU NO. 22-TH 1999 TENTANG PEMDA
 UU NO. 25-TH1999 PERIMBANGAN KEUANGAN
 UU NO. 18 - TH 1997 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH

4. Arti Keuangan Daerah
KEUANGAN DAERAH ADALAH SEMUA HAK DAN
KEWAJIBAN DAERAH YANG DAPAT DINILAI DENGAN
UANG, DEMIKIAN PULA SEGALA SESUATU BAIK YANG
BERUPA UANG MAUPUN BARANG YANG DAPAT
DIJADIKAN MILIK DAERAH.

5. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD
PENTINGNYA PENYUSUNAN APBD (PS 64 - UU N0.5/74)
1. MENENTUKAN JUMLAH PAJAK YANG DIBEBANKAN KEPADA
RAKYAT DAERAH YANG BERSANGKUTAN.
2. MERUPAKAN SUATU SARANA OTONOMI YANG NYATA DAN
BERTANGGUNG JAWAB.
3. MEMBERI ISI DAN ARTI KEPADA TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH UMUMNYA, DAN KEPADA KEPALA
DAERAH KHUSUSNYA KARENA APBD ITU MENGGAMBARKAN
SELURUH KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH.
4. MERUPAKAN SUATU SARANA UNTUK MELAKUKAN
PENGAWASAN TERHADAP DAERAH DENGAN CARA YANG LEBIH
MUDAH DAN BERHASIL GUNA.
5. MERUPAKAN SUATU PEMBERIAN KUASA KEPADA KEPALA
DAERAH UNTUK MELAKUKAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH DALAM BATAS-BATAS TERTENTU

6. PRINSIP - PRINSIP PENYUSUNAN APBD
1. DIPEGANG TEGUH DISIPLIN APBD. YAITU DENGAN
MENGUSAHAKAN AGAR RAPBD DAPAT DIAJUKAN
KEPADA DPRD DALAM JANGKA WAKTU YANG TEPAT,
SEHlNGGA PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAPAT
DITETAPKAN DALAM JANGKA WAKTU SEBAGAIMANA
DIMUAT DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 5
TAHUN 1974.
2. BERPEGANG TEGUH PADA KEBIJAKSANAAN ANGGARAN
BERIMBANG YANG DINAMIS. YAITU ADANYA
KESEIMBANGAN ANTARA PENGELUARAN DENGAN
PENERIMAAN DAERAH. DI SAMPING ITU HARUS
DIUSAHAKAN PENINGKATAN PENERIMAAN DAERAH,
SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN PENGELUARAN DAERAH
DAPAT DITINGKATKAN PULA.
3. MELAKSANAKAN TERTIB ANGGARAN, YANG TERCERMIN
DARI MENINGKATNYA PENDAPATAN DAERAH SENDIRI
DAN SEIRING DENGAN ITU HARUS NYATA PULA NAMPAK
USAHA UNTUK MENERTIBKAN DAN MEMPERTANGGUNG
JAWABKAN PENGELUARAN DAERAH.
4. PELAKSANAAN ANGGARAN YANG MAKIN TERARAH DAN
DENGAN POLA RENCANA YANG JELAS. YAITU UNTUK
PELAKSANAAN APBD DISUSUN DIKDA/DIPDA

7. EMPAT SISI APBD
BERDASARKAN UU NO. 5 TH 1974 APBD DAPAT DILIHAT DARI 4 SISI, SEBAGAI
BERIKUT :
I. SIKLUS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAPAT DIBAGI
MENJADI:
1. PENYUSUNAN APBD (PROSES)
PEMBAHASAN BERSAMA DPRD DAN PENGESAHAN OLEH GUBERNUR
KARENA ADA DATA YANG BELUM LENGKAP DAN ADANYA PERUBAHAN-
PERUBAHAN LAIN, MAKA DIMUNGKINKAN ADANYA PERUBAHAN
PRINSIP PERUBAHAN MELAKUKAN PENAMBAHAN, PENGURANGAN,
DAN PENGGESERAN ANGGARAN
2. PELAKSANAAN APBD
LANGKAH-LANGKAH
A. PENYUSUNAN DIKDA/DIPDA
B. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP) DAN SURAT KEPUTUSAN
OTORISASI (SKO) MERUPAKAN BUKTI TINDAKAN KEPALA DAERAH
YANG MENGAKIBATKAN PEMBEBANAN
C. MEMBUAT SPMU (SURAT PERINTAH MEMBAYAR UANG)
D. MENYUSUN SPJ (SURAT PERTANGGUNG JAWABAN) DAN LAPORAN
HARIAN
E. MENYUSUN LAPORAN TRIWULAN

8. 3. PERHITUNGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PERHITUNGAN APBD DILAKUKAN SETELAH APBD DILAKSANAKAN DAN
DIPROSES SEPERTI PENYUSUNAN APBD.

9. STRUKTUR APBD
 Pendapatan
 Belanja
 Belanja Tidak Langsung
 Belanja Langsung
Surplus/(Defisit) (-)
 Pembiayaan
 Penerimaan
 Pengeluaran
Pembiayaan Neto (-)
SLIPA (-)

10. STRUKTUR PENDAPATAN
A. Pendapatan Asli Daerah
1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
4. Lain-lain PAD yang sah
B. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil
2. Dana Alokasi Umum
3. Dana Alokasi Khusus
C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
1. Dana Darurat dari Pemerintah
2. Hibah
3. Bantuan Keuangan
4. Bagi Hasil dari Provinsi

11. STRUKTUR BELANJA
A. Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Bunga
4. Belanja Subsidi
5. Belanja Hibah
6. Belanja Bagi Hasil
7. Belanja Bantuan Keuangan
8. Belanja Tidak Tersangka
B. Belanja Langsung
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

12. STRUKTUR PEMBIAYAAN
A. Penerimaan Pembiayaan
1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu
2. Transfer dari Rekening Dana Cadangan.
3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.
4. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
5. Penerimaan Piutang Daerah
B. Pengeluaran Pembiayaan
1. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
2. Pembelian kembali obligasi daerah.
3. Penyertaan Modal (investasi) daerah.
4. Pemberian Piutang daerah
5. Transfer ke rekening dana cadangan.
Pembiayaan Neto

13. PENDAPATAN DAERAH
1. Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan.
2. Berasal dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain
pendapatan, daerah yang sah .
a. PAD berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD
yang sah.
b. Dana perimbangan berasal dari dana bagi hasil, DAU, dan DAK
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat bersumber dari
 Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban /
kerusakan akibat bencana alam
 Hibah, dapat berasal dari pemerintah, pemerintah Kab/Kota di wilayah
provinsi, Kab/Kota di luar wilayah provinsi, pemerintah provinsi dan /
atau provinsi lainnya, dari perusahaan daerah/BUMD, dari perusahaan
negara / BUMN atau dari masyarakat
 Bantuan keuangan dari Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi, bantuan
keuangan dari prov/kab/kota lainnya di luar wilayah provinsi,

14. BELANJA DAERAH
 Disusun menurut fungsi, organisasi, program, dan
kegiatan serta jenis belanja
 Menurut fungsi disusun berdasarkan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah daerah.
 Menurut organisasi disusun berdasarkan SKPD yang
bertanggung jawab melaksanakan fungsi tersebut dan
bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban
uang dan barang.
 Menurut program dan kegiatan disusun sesuai dengan
kebutuhan dalam rangka melaksanakan fungsi
pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD
 Menurut jenis disusun sesuai dengan kebutuhan SKPD

15. MEKANISME ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
A. PENDAPATAN
RENCANA PENDAPATAN YANG SUDAH
DITETAPKAN DIBAGI BERDASARKAN
KEMUNGKINAN REALISASINYA DALAM
BENTUK ANGGARAN KAS (CASH BUDGET)
REALISASI PENDAPATAN DAERAH MASUK
KE KAS DAERAH. CASH BUDGET
DIPEDOMANI KARENA ADANYA
PENERIMAAN YANG LABIL REALISASINYA.
B. BELANJA
BELANJA RUTIN DAN PEMBANGUNAN ATAS
DASAR DIKDA DAN " DIPDA DIBUAT SKQ
DAN KEMUDIAN SPMU.

16. APBD DILIHAT DARI FUNGSI
OTORISATOR: KEWENANGAN PEMBEBANAN BAIK
DALAM PENDAPATAN MAUPUN DALAM
PENGELUARAN.
ORDONATOR: KEWENANGAN UNTUK MENGUJI
TAGIHAN.
COMPTABLE : KEWENANGAN MENERIMA - MENYIMPAN
DAN MEMBAYARKAN UANG PADA
DASARNYA KEWENANGAN-KEWENANGAN
INI BERADA PADA KEPALA DAERAH
APBD DILIHAT DARI STRUKTUR
DARI STRUKTUR APBD DAPAT DILIHAT DARI
PENDAPATAN DAN BELANJA.

17. B. BERDASARKAN UU NO. 22 TH 1999 (4 SISI)
1. SIKLUS APBD SECARA GARIS BESAR TIDAK MENGALAMI PERUBAHAN
TETAPI DILIHAT DARI PROSES MENGALAMI PERUBAHAN.
A) PENGESAHAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG TIDAK DIPERLUKAN
LAGI.
B) ELEMEN MKD (MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH) YANG DIPERLUKAN:
1) AKUNTABILITAS
2) VALUE FOR MONEY
3) KEJUJURAN DALAM MENGELOLA KEUANGAN PUBLIK
4) TRANSPORTASI
5) PENGENDALIAN
C. APBD DISUSUN DENGAN PENDEKATAN KINERJA DAN BERORIENTASI
KEPADA KEPENTINGAN PUBLIK UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH DIKEMBANGKAN :
STANDAR ANALISA BELANJA. TOLOK UKUR KINERJA. DAN STANDAR BIAYA.
D. UNSUR-UNSUR YANG TERLIBAT DALAM PERENCANAAN APBD ADALAH
1) MASYARAKAT
2) DPRD
3) PEMERINTAH DAERAH

18. E. PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KEUANGAN DAERAH BERPEDOMAN PADA STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH.
F. LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN TERDIRI
DARI:
1) LAPORAN PERHITUNGAN APBD
2) NOTA PERHITUNGAN APBD
3) ALPORAN ALIRAN KAS
4) NERACA DAERAH
G. PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN APBD OLEH DPRD
H. PRINSIP ANGGARAN YANG HARUS DITERAPKAN
1) TRANPARANSI DAN AKUNTABILITAS
2) DISIPLIN ANGGARAN
3) KEADILAN ANGGARAN
4) EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS ANGGARAN
5) FORMAT ANGGARAN

19. OPERASI
BELANJA
RUTIN ADMINISTRASI
P PEMELIHARAAN
E
N
G INVESTASI
E PUBLIK
L PENGELUARAN BELANJA
U BELANJA INVESTASI
A INVESTASI
R APARATUR
A
N
ANGSURAN
PINJAMAN
BELANJA TRANSFER
BANTUAN
DANA
CADANGAN

20. SUMBER PAD (UU NO. 22 - 1999)
1. PAD  HASIL PAJAK DAERAH
 HASIL RETRIBUSI DAERAH
 HASIL PD DAN PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG
DIPISAHKAN
 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
2. DANA PERIMBANGAN
- BAGIAN DAERAH DARI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN (PBB). BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN
- PENERIMAAN SDA
a) DANA ALOKASI UMUM
b) DANA ALOKASI KHUSUS
KEUANGAN DAERAH:
PENGGANTIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1974 TENTANG
POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DI DAERAH DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999 TENTANG OTONOMI DAERAH
MENYEBABKAN PERUBAHAN DALAM MANAJEMEN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

21. - LEGISLATIF & EKSEKUTIF TIDAK
- DIBEDAKAN ANTARA LEGISLATIF DAN
DIPISAHKAN SECARA KONGKRIT
EKSEKUTIF PERHITUNGAN APBD
PERHITUNGAN APBD TERPISAH
PERHITUNGAN APBD MENJADI SATU
DARI LPJ KEPALA DAERAH BENTUK
DENGAN LPJ KEPALA DAERAH
BENTUK LAPORAN PERTANGGUNG
LAPORAN PERHITUNGAN APBD
JAWABAN AKHIR TAHUN TERDIRI DARI:
TERDIRI DARI:
• LAPORAN PERTANGGUNGAN APBD
• PERHITUNGAN APBD
• NOTA PERHITUNGAN APBD
• NOTA PERHITUNGAN
• LAPORAN AKHIR KAS
• PERHITUNGAN KAS
• NERACA DAERAH YANG
DILENGKAPI DENGAN PENILAIAN
- PINJAMAN PEMDA / BUMD MASIH
KINERJA BERDASARKAN TOLOK
DALAM PENDAPATAN DAERAH
UKUR RENSTRA (PASAL 38 PP NO.
UNSUR-UNSUR TERLIBAT DALAM
105 TAHUN 2000)
PENYUSUNAN APBD ADALAH :
- PINJAMAN TIDAK MASUK KEDALAM
• PEMDA + DPRD BELUM
PENDAPATAN DAERAH TETAPI
MELBATKAN MASYARAKAT
- PENERIMAAN PEMDA + DPRD DAN
INDIKATOR KINERJA PEMDA
MASYARAKAT PERBANDINGAN
• PERBANDINGAN ANGGARAN DAN
ANGGARAN DAN REALISASINYA
REALISASI
- PERBANDINGAN STANDAR BIAYA
• PERBANDINGAN STANDAR BIAYA
DENGAN REALISASINYA TARGET DAN
DAN REALISASI
REALISASI FISIK PROYEK BESERTA
PELAYANAN YANG DIHARAPKAN
- LPJ KEPALA DAERAH TIDAK
- LPJ KEPALA DAERAH MENGANDUNG
MENGANDUNG KONSEKUENSI
KONSEKUENSI JABATAN KEPALA DAERAH
MASA JABATAN

22. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (SESUAI UNDANG-UNDANG NO.22 DAN
NO.25 TAHUN 1999 SERTA PERATURAN PEMERINTAH BI. 105 TAHUN 2000).
NO URAIAN JUMLAH
I PENERIMAAN
1. SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN YANG LALU.
2. PENDAPATAN ASLI DAERAH
A. HASIL PAJAK DAERAH B. HASIL RETRIBUSI DAERAH.
B. HASIL BUMD DAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN
C. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
3. DANAPERIMBANGAN
A. BAGIAN DAERAH DARI BAGI HASIL
B. DANA ALOKASI UMUM
C. DANA ALOKASI KHUSUS DAN LAIN – LAIN
PENDAPATAN YANG SAH
II PENGELUARAN
1. PENGELUARAN BELANJA
A. BELANJA RUTIN
1) ADMINISTRASI UMUM
A) BELANJA PEGAWAI
B) BELANJA BARANG
C) BELANJA PERJALANAN DINAS
D) BELANJA PEMELIHARAAN
2) OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA UMUM
B BELANJA INVESTASI
1) PUBLIK
2) APARATUR
A) ANGSURAN PINJAMAN DAN BUNGA
B) BANTUAN
C) DANA CADANGAN
2. PENGELUARAN TAK TERDUGA
III SURPLUS / DEFISIT ANGGARAN
IV PEMBIAYAAN
1. DALAM NEGERI
2. LUAR NEGERI