SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 41
TANTANGAN PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA

        Sutopo Patria Jati
           FKM UNDIP
Siapa tenaga kesehatan ?
• Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang
  mengabdikan diri dalam bidang kesehatan
  serta memiliki pengetahuan dan/atau
  keterampilan melalui pendidikan di bidang
  kesehatan yang untuk jenis tertentu
  memerlukan kewenangan untuk melakukan
  upaya kesehatan. (UU No 36 2009 ttg
  Kesehatan == > digunakan juga utk Draft RUU
  Tenaga Kesehatan 2011)
Evaluasi tentang Nakes
• Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata.
  Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis
  tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan
  per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter
  umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk
  tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru
  dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6
  ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi
  (sanitarian).
• Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan
  masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga
  kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga
  dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter
  umum per 100.000 penduduk antar wilayah juga masih tinggi dan
  berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di DI Yogyakarta.
  (Depkes, 2008)
• (i) there is a shortage and inequitable distribution of
  medical doctors and specialists;
• (ii) the education of health professionals is of poor quality
  and the accreditation and certification system is weak;
• (iii) health workforce policy development and planning are
  not based on evidence or demand, but rather on standard
  norms that do not reflect real need or take into account the
  contribution of the private health sector; nor have they
  adapted to a decentralized paradigm, and finally;
• (iv) the growing and changing demand for health care
• due to demographic and epidemiological changes will
  increase the burden on the already ineffective heal
  (WB, 2009)
PROYEKSI KEBUTUHAN NAKES ?
PROYEKSI KEBUTUHAN NAKES ?
FAKTOR PENYULIT DALAM
        PENGELOLAAN NAKES
• TRANSISI DEMOGRAFI DAN EPIDEMIOLOGI YG
  MENGUBAH DEMAND DARI YANKES;
• PENINGKATAN DEMAND TERJADI PADA
  KELOMPOK USILA YG SEMAKIN BANYAK; SERTA
  DEMAND UTK PELAYANAN YG LEBIH MODERN &
  LENGKAP KHUSUSNYA RANAP.
• POLA PERENCANAAN NAKES DI INDONESIA
  SUDAH SANGAT LAMA MENGGUNAKAN MODEL
  RASIO DIBANDINGKAN MODEL DEMAND DAN
  NEED .
Indonesia’s population is growing: by 2025 there will be 273 million people and
the elderly population will almost double to 23 million.




                                 75+
                                                                                                 75+
                                                                                                                   Males
                                                                                            70-74
                                70-74                                                                              Females
                                                                                            65-69
                                65-69
                                                                                            60-64
                                60-64
                                                                                            55-59
                                55-59
                                                                                            50-54
                                50-54
                                                                                            45-49
                                45-49
                                                                                            40-44
                                40-44
                                                                                            35-39
                                35-39
                                                                                            30-34
                                30-34
                                                                                            25-29
                                25-29
                                                                                            20-24
                                20-24
                                                                                            15-19
                                15-19
                                                                                            10-14
                                10-14
                                                                                                 5-9
                                  5-9
                                  0-4                                                            0-4

 -15,000   -10,000     -5,000           0   5,000   10,000   15,000   -15,000 -10,000   -5,000         0   5,000   10,000   15,000

                     Population in Thousands 2000                           Population In Thousands 2025


Source: BPS 2005.                                                                                                                    10
Utara-Selatan
                    (Biosecurity/Ideoscape)


   Peny berbasis perilaku:                Industrialisasi & efek GRK
    Napza-HIV & Kes Jiwa                       (Technoscape)
       (Socioscape)



Communicated dis.                                “The Bottom Billions”
  (Mediascape)                                       (Pemiskinan/
                                                      Finanscape)



                 Disaster          Mobilisasi & Pandemi
              (Environscape)          (Ethnoscape)
KOMPETENSI SPESIFIK, JUGA KOMPREHENSIF:
                 HDI




                                  Sumber: FA Moeloek, 2010
Figure 1




                                                     Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (D p


Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis

    Rafael Lozano, MD, Haidong Wang, PhD, Kyle J Foreman, MPH, Julie Knoll Rajaratnam, PhD, Mohsen Naghavi, MD, Jake R Marcus, MPH, Laura Dwyer-
               Lindgren, BA, Katherine T Lofgren, BA, David Phillips, BS, Charles Atkinson, BS, Alan D Lopez, PhD and Christopher JL Murray, MD
Figure 4




Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8)
Terms and Conditions
Figure 5




Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8)
Terms and Conditions
Figure 6




Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8)
Terms and Conditions
Given current low levels of spending for health compared to other sectors, a
       good case can be made for reprioritizing in favor of health.



                   With subsidies declining again (in 2009) there might be increased space for the health sector
           7%


           6%


           5%
                                                                                                            Subsidies

           4%
% of GDP




           3%

                                                                                                           Interest payments
           2%
                                                                                                           Education
                                                                                                                Infrastructure
           1%                                                                                               National Defense
                                                                                                              Govt Apparatus
                                                                                                                Agriculture
           0%                                                                                                   Health
                1994       1996         1998         2000         2002         2004         2006        2008*




       World Bank. 2009. Presentation on Giving More Weight to Health: Assessing Fiscal Space for Health in Indonesia.        17
# Health center




                                                                                                                                                                                          1,000
                                                                                                                                                                                                  1,200




                                                                                                                                                        200
                                                                                                                                                              400
                                                                                                                                                                         600
                                                                                                                                                                                    800




                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                     West Papua
                                                                                                                                  North Sulawesi
                                                                                                                                          Maluku
                                                                                                                                          Papua
                                                                                                                                             Bali
                                                                                                                                 East Kalimantan
                                                                                                                                   West Sumatra
                                                                                                                                  D I Yogyakarta
                                                                                                                                     DKI Jakarta
                                                                                                                                       Gorontalo
                                                                                                                                    North Maluku




                                                                                     Health Center
                                                                                                                       Nanggroe Aceh Darussalam
                                                                                                                                  South Sulawesi
                                                                                                                                South Kalimantan
                                                                                                                                                                                                          serious inequities among provinces.




                                                                                                                                Central Sulawesi
                                                                                                                              Central Kalimantan
                                                                                                                             East Nusa Tenggara
                                                                                                                                        Bengkulu
                                                                                                                                West Kalimantan




                                                                                     Ratio bed per 10,000
                                                                                                                           Bangka Belitung Island
                                                                                                                                           Jambi
                                                                                                                                    Central Java



World Bank. 2008. Investing in Indonesia’s Health: Health Expenditure Review 2008.
                                                                                                                                   North Sumatra
                                                                                                                             South East Sulawesi
                                                                                                                                  South Sumatra
                                                                                                                                            Riau
                                                                                                                                       East Java
                                                                                                                            West Nusa Tenggara
                                                                                                                                        Lampung
                                                                                     Health center ratio per 100,000




                                                                                                                                      West Java
                                                                                                                                                                                                          There are 2.5 beds per 10,000, 3.5 Puskesmas per 100,000 and 5.6




                                                                                                                                          Banten
                                                                                                                                                                                                          hospitals per 1,000,000 Indonesians, however, on average, there are




                                                                                                                                       Indonesia
                                                                                                                                                    0
                                                                                                                                                         2
                                                                                                                                                                                6
                                                                                                                                                                                          8




                                                                                                                                                                    4
                                                                                                                                                                                                  10




18




                                                                                                                                                                        Ratio
TANTANGAN PENINGKATAN ASPEK
KUANTITAS (PENYEBARAN NAKES)
The ratio of physicians to population also masks significant inequities
  among urban and rural areas.




Source: KKI 2008.                                                      20
Distribution of Physicians in Indonesia, 1996-2006

Table 3-1: Distribution of Physicians in Indonesia, 1996-2006
                                                           Per 100K Residents
                                               1996                2006         % change
National                                      15.65                18.36           17.4
Urban                                         40.24                36.18          -10.1
Rural                                          5.39                 5.96           10.6

Java & Bali                                  16.18                18.53           14.5
Urban                                        38.97                34.06          -12.6
Rural                                        4.37                  4.49           2.8

Sumatera                                     14.62                18.72           28.1
Urban                                        41.98                41.16           -1.9
Rural                                        5.85                  7.63           30.4

Other Provinces                              15.09                17.44           15.6
Urban                                        44.76                40.63           -9.2
Rural                                        7.59                  7.66           0.9

Source: PODES 1996 and 2006.
PTT Scheme Helps to Increase Recruitment to Rural
                      Areas

               PTT Doctors Recruited and location classification
                    Ordinary       Remote        Very Remote       Total
1992-2002              19,549            7,042            3,270       29,861

Average per year         1,955             704             327         2,986
2003-2006                3,826           2,517            1,885        8,228

Average per year             957           629             471         2,057

2006-2007                    995         1,489            1,700        4,184

Average per year             498           745             850         2,092


Source: Ruswendi, D., 2007
…even though midwives are almost everywhere and are equally
 distributed.




Government target is 100 midwives per 100,000 population by 2010.

  Note: All types of midwives included. Source: Indonesia Health Profile 2008.   23
Distribution of Midwives in Indonesia, 1996-2006

Table 3-3: Distribution of Midwifes in Indonesia, 1996 & 2006
                                                         Per 100K Residents
                                           1996                 2006          % change
National                                   35.22               36.86            4.64
Urban                                      30.26               31.36            3.63
Rural                                      37.29               40.69            9.12

Java & Bali                              27.55                26.12            -5.19
Urban                                    23.84                25.08            5.21
Rural                                    29.47                27.06            -8.19

Sumatera                                 53.73                54.09             0.67
Urban                                    46.45                48.05             3.45
Rural                                    56.06                57.07             1.80

Other Provinces                          39.07                51.45            31.67
Urban                                    43.25                42.23            -2.36
Rural                                    38.02                55.34            45.55

Source: PODES 1996 & 2006
Facility Staffing of Puskesmas and Pustu, 1997-2007

Table 3-4: Facility Staffing of Puskesmas and Pustu, 1997-2007
                               National                Urban                Rural
                             1997 2007            1997        2007   1997           2007
Puskesmas

  Number of MDs           1.51    1.90          1.63         2.04    1.29           1.58

  No MD (%)               3.4      7.0          2.44         6.18    5.08           8.65

  Number of Midwives      5.85    3.69          4.99         3.78    7.30           3.51

  Number of Nurses        5.05    6.14          4.88         6.02    5.34           6.42

Pustu

  Number of Midwives      0.98    0.81          1.14         1.06    0.84           0.50

  Number of Nurses        1.08    1.06          1.21         1.19    0.99           0.86
Distribution of Physicians Providing Private Health Services

                              Per 100 k of population
                     1996              2006             % change
National             9.90              13.71             38.45
    Urban            26.50             27.65              4.33
    Rural            2.98               4.01             34.65
Java & Bali          10.98             15.44             40.54
    Urban            25.98             28.06              7.98
    Rural            3.21               4.03             25.43
Sumatera             9.15              11.91             30.08
    Urban            28.53             26.59              -6.79
    Rural            2.95               4.65             57.80
Other provinces      7.27             10.31              41.69
    Urban            26.57            26.90              1.26
    Rural            2.40             3.30               37.78
Distribution of Midwives providing private health services,
                        1996-2006

                             per 100 k of population
                    1996              2006             % change
National             8.57             20.64             140.84
    Urban            1.66             21.07            1169.28
    Rural           11.45             20.34             77.64
Java & Bali          6.97             20.95             200.57
    Urban            1.77             20.58            1062.71
    Rural            9.66             21.28             120.29
Sumatera            14.24             27.55             93.47
    Urban            1.81             29.15            1510.50
    Rural           18.22             26.76             46.87
Other provinces      7.33            12.07              64.67
    Urban            0.86            13.56             1476.74
    Rural            8.96            11.43              27.57
Midwife availability has increased significantly, however, TBA remains
  the preferred choice of provider for childbirth.
                                                                                             28


                                                           SBA VS Ratio midwife, 2007                          SBA VS Ratio TBA, 2007
          120




                                                                                                  120
                       % Delivery by health professional
          100




                                                                                                  100
                                                                             DKI                         DKI
                                                                       DIY                                                DIY



                                                                             CJ                                                 CJ
            80




                                                                                                    80
                                                                                  EJ                                       EJ


                                                                       WJ                                                  WJ
            60




                                                                                                    60
            40




                                                                                                    40


                                                                        20       40   60 80100                                       200   400600
                                                           Ratio midwife per 100000 pop                        Ratio TBA per 100000 pop

         Source: Skilled Birth Attendant (SBA) (IDHS, 2007), Ratio midwife (Indonesia health Profile, 2007)
         Ratio Traditional Birth Attendant (TBA) (PODES, 2008)
         Note Abbreviation: DKI=DKI Jakarta, W J=W est java, CJ=Central Java, DIY=Yogyakarta, EJ=East Java




World Bank. 2010. Presentation on “…and then she died..” Indonesia Maternal Health Assessment.
There is a serious shortage of Ob-Gyns in Indonesia and the few there are cluster
in richer urban areas.




                                                                              30
TANTANGAN PENINGKATAN ASPEK
KUALITAS PELAYANAN OLEH NAKES ?
Although more than 70 percent of pregnant women receive antenatal
  care by skilled providers, the quality of care varies widely.
                                                                                              Although Riau scores high on
                                                                                              ANC in general, tetanus
                                                                                              vaccination is very low and an
                                                                                              important part of ANC. It is
                                                                                              insufficient to rely only on ANC
                                                                                              numbers




World Bank. 2010. Presentation on “…and then she died..”. Indonesia Maternal Health Assessment.                           32
Ob-Gyns provide the most comprehensive services but reach only a
  limited population.

       Antenatal Care Services by Type of Assistance in West Java (DHS 2007)




World Bank. 2010. “…and then she died..”. Indonesia Maternal Health Assessment.   33
BAGAIMANA DENGAN TENAGA
 KESEHATAN MASYARAKAT ?
NO                        PRODI          JENJANG          JML           KODE
 1   Ilmu Kesehatan Masyarakat              S-3             2          13-001
 2   Epidemiologi                           S-3             1          13-002
 3   Ilmu Kesehatan Masyarakat              S-2            20          13-101
 4   Epidemiologi                           S-2             2          13-102
 5   Ilmu Kesehatan Masyarakat              S-1           143          13-201
 6   Kesehatan dan Keselamatan Kerja       D-IV             2          13-301
 7   Analis Kesehatan                      D-IV             4          13-302
 8   Gizi                                  D-III            6          13-401
 9   Kesehatan Lingkungan                  D-III           12          13-402
10   Epidemiologi                          D-III            -          13-403
11   Promosi dan Perilaku Kesehatan        D-III            -          13-404
12   Kesehatan Ibu dan Anak                D-III            -          13-405
13   Analis Lingkungan                     D-III            -          13-406
14   Hiperkes dan Keselamatan Kerja        D-III            6          13-407
15   Analis Kesehatan                      D-III           40          13-408


Sumber : Data EPSBED Tgl 03 Maret 2010
                                           Modifikasi Penyajian DR.Arsitawati 2010
Jumlah Progam Studi & Mhsw Kesmas
                                 160      142 =250-350mhsw/PS                          45000
                                 140                                                   40000
    jumlah institusi kesehatan




                                 120                                                   35000
                                 100                                                   30000




                                                                                               jumlah Mahasiswa
                                                                                       25000
                                  80     38647                                         20000
                                  60                                                   15000
                                  40                         20                        10000
                                  20                                         2         5000
                                                             2457
                                   0                                              42   0
                                          S1                S2               S3
                                                    jenjang pendidikan

                                       Jumlah Perguruan Tinggi      Jumlah Mahasiswa




Modifikasi dari:ARUM_BAPPENAS_MARET 2010
S1                       S2                     S3

   Region                          Tdk                  Tdk                     Tdk      Total
                A    B         C   Ada    A    B   C    Ada     A     B    C    Ada
                                   Data                 Data                    Data
Sumatera        -    10    10      24      -   -    -     7      -    -     -     -        51
Jawa            3    20        9   23     2    1   2      3      -    1     -     1        65
Bali, NTT       -    2         1    -      -   -   1      -      -    -     -     -        4
Kalimantan      -    2         2    5      -   -    -     -      -    -     -     -        9
Sulawesi,
                -    5     12      13      -   1   3      -      -    -     -     -        34
Maluku
Papua           -    1         -    1      -   -    -     -      -    -     -     -        2

JUMLAH          3    40    34      66     2    2   6     10      0    1     -     1       165

70% S1= Kategori C + Blm terakreditasi
80% S2= Kategori C + Blm terakreditasi


Sumber : Data BAN – PT tgl 03 Maret 2010
                                        Modifikasi Penyajian DR.Arsitawati/Staf khusus Wamendiknas 2010
PERKIRAAN KEBUTUHAN “SKM”
   Institusi/                                Kebutuhan         Total
    Sarana                         Jumlah    per institusi   Kebutuhan
       Pusat                           69        20            1,380
Dinkes Provinsi                        33        20            660
    Dinkes
  Kab/Kota                            495        20            9,900
         RS                          1,372        5            6,860
  Puskesmas                          8,548        4           34,192
                                                              52,992


 Modifikasi dari: ARUM_BAPPENAS_MARET 2010
Konsep yang ditawarkan oleh IAKMI Pusat?
     HARI INI                       Upaya yg perlu   MASA DEPAN

  Akreditasi, kualifikasi &                          Orgn Profesi menentukan
                                                     kriteria akreditasi, profesi
  sertifikasi belum berkembang                               & sertifikasi
  Masing-2 unit pelayanan
  menetapkan peraturan, sop,                         OP menetapkan standar
                                                     profesi dan kode etik nya
  compliance profesi kesmas                          serta menerapkan dengan
  berdasarkan kebutuhan setempat                     segala sangsi
  Masyarakat & industri

                                        ?
  kesehatan tidak perduli                            OP melaks advokasi &
                                                     sosialisasi keprofesian dg
  (ignore) dan tidak terlibat                        customernya
  (involve with trust) thd
  profesi kesmas
  Misconduct & “SKM” yg dibiarkan                    Kepercayaan masy thd
  dan ditangani bawah tangan shg                     “SKM”
  tdk memuaskan masy
  Pengembangan profesi kesmas                        OP yang menerima
  terutama tanggung jwb                              mandat untuk pengemb
                                                     anggota & profesinya
  pemerintah & masy bukan
  profesi itu sendiri
UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN
                      Norma Baru
                        Profesi              Agenda
   Implementasi &                          Perubahan
      Lessons-                             Keprofesian
      Learned



                                                   Survei &
Sosialisasi                                        analisis
Kebijakan &                                         situasi
 Program




                                          Kesadaran
        Aktivasi
                                        Kolektif profesi
       Kelompok
       Penekan
                    Diskursus Politik   Modifikasi dari Tarlov, 1999
TERIMA KASIH

Más contenido relacionado

Similar a Sutopo hkn 2011

Geriatric health
Geriatric healthGeriatric health
Geriatric healthNik Ronaidi
 
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picture
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big PictureAlliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picture
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picturecatet
 
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal Thatcher
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal ThatcherSDC HeN 12-What's in it for me?-Mal Thatcher
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal ThatcherCHIK Services Pty Ltd
 
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessment
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessmentNaher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessment
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessmentSizwan Ahammed
 
London2012: Learnings on How Australians Consumed The Games
London2012:  Learnings on How Australians Consumed The GamesLondon2012:  Learnings on How Australians Consumed The Games
London2012: Learnings on How Australians Consumed The GamesSteve Weaver
 
人口老化暫時版22
人口老化暫時版22人口老化暫時版22
人口老化暫時版22Kevin Chow
 
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...mliebenrood
 
Gregor Coster: The national health board in New Zealand
Gregor Coster: The national health board in New ZealandGregor Coster: The national health board in New Zealand
Gregor Coster: The national health board in New ZealandNuffield Trust
 
Young & Healthy in Tairawhiti
Young & Healthy in TairawhitiYoung & Healthy in Tairawhiti
Young & Healthy in TairawhitiManu Caddie
 
GIS at Places for People
GIS at Places for PeopleGIS at Places for People
GIS at Places for PeopleHACThousing
 
Drivers of the demographic transition in Ethiopia
Drivers of the demographic transition in EthiopiaDrivers of the demographic transition in Ethiopia
Drivers of the demographic transition in Ethiopiaessp2
 
1 buckley-the health of older workers 29-may12
1 buckley-the health of older workers 29-may121 buckley-the health of older workers 29-may12
1 buckley-the health of older workers 29-may12ifa2012_2
 
Health Care - Long overdue for a Colonoscopy
Health Care - Long overdue for a ColonoscopyHealth Care - Long overdue for a Colonoscopy
Health Care - Long overdue for a ColonoscopyMark Scrimshire
 
Nicola Smith presentation for Age UK
Nicola Smith presentation for Age UKNicola Smith presentation for Age UK
Nicola Smith presentation for Age UKAge UK
 

Similar a Sutopo hkn 2011 (20)

Geriatric health
Geriatric healthGeriatric health
Geriatric health
 
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picture
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big PictureAlliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picture
Alliance Day 2007: Marketing Research: The Big Picture
 
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal Thatcher
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal ThatcherSDC HeN 12-What's in it for me?-Mal Thatcher
SDC HeN 12-What's in it for me?-Mal Thatcher
 
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessment
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessmentNaher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessment
Naher mannan pe1 exercise on nutritional indicators for needs assessment
 
London2012: Learnings on How Australians Consumed The Games
London2012:  Learnings on How Australians Consumed The GamesLondon2012:  Learnings on How Australians Consumed The Games
London2012: Learnings on How Australians Consumed The Games
 
HRAMA: BOOMERS! Engaging the Over 55 Market
HRAMA: BOOMERS! Engaging the Over 55 MarketHRAMA: BOOMERS! Engaging the Over 55 Market
HRAMA: BOOMERS! Engaging the Over 55 Market
 
Dsd
DsdDsd
Dsd
 
人口老化暫時版22
人口老化暫時版22人口老化暫時版22
人口老化暫時版22
 
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...
From  the  modellers’  point  of  view  - How to communicate with the policy ...
 
Gillaspy demographic change
Gillaspy demographic changeGillaspy demographic change
Gillaspy demographic change
 
Gregor Coster: The national health board in New Zealand
Gregor Coster: The national health board in New ZealandGregor Coster: The national health board in New Zealand
Gregor Coster: The national health board in New Zealand
 
Young & Healthy in Tairawhiti
Young & Healthy in TairawhitiYoung & Healthy in Tairawhiti
Young & Healthy in Tairawhiti
 
Pedestrian Crash Facts 2007
Pedestrian Crash Facts 2007Pedestrian Crash Facts 2007
Pedestrian Crash Facts 2007
 
GIS at Places for People
GIS at Places for PeopleGIS at Places for People
GIS at Places for People
 
Drivers of the demographic transition in Ethiopia
Drivers of the demographic transition in EthiopiaDrivers of the demographic transition in Ethiopia
Drivers of the demographic transition in Ethiopia
 
1 buckley-the health of older workers 29-may12
1 buckley-the health of older workers 29-may121 buckley-the health of older workers 29-may12
1 buckley-the health of older workers 29-may12
 
Wireless Health
Wireless HealthWireless Health
Wireless Health
 
Health Care - Long overdue for a Colonoscopy
Health Care - Long overdue for a ColonoscopyHealth Care - Long overdue for a Colonoscopy
Health Care - Long overdue for a Colonoscopy
 
Nicola Smith presentation for Age UK
Nicola Smith presentation for Age UKNicola Smith presentation for Age UK
Nicola Smith presentation for Age UK
 
The Aging Brain 2015
The Aging Brain 2015The Aging Brain 2015
The Aging Brain 2015
 

Más de Sutopo Patriajati

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKSutopo Patriajati
 
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009Sutopo Patriajati
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiSutopo Patriajati
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengSutopo Patriajati
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaSutopo Patriajati
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diSutopo Patriajati
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliSutopo Patriajati
 
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusSutopo Patriajati
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanSutopo Patriajati
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSutopo Patriajati
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanSutopo Patriajati
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanSutopo Patriajati
 

Más de Sutopo Patriajati (20)

BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAKBUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
BUKU PETUNJUK PELAKSANAAN PERENCANAAN TERPADU KESEHATAN IBU DAN ANAK
 
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009Spm kesehatan  sutopo-gtz jogya 2009
Spm kesehatan sutopo-gtz jogya 2009
 
Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012Jateng bebas pasung di 2012
Jateng bebas pasung di 2012
 
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayiPerjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
Perjuangan panjang menurunkan angka kematian ibu dan bayi
 
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jatengPengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
Pengalaman implementasi model siap di 4 kab kota jateng
 
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desaTantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
Tantangan pengembangan jaminan kesehatan di tingkat desa
 
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan diPetunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
Petunjuk teknis standar pelayanan minimal bidang kesehatan di
 
Petunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi pptPetunjuk teknis desi ppt
Petunjuk teknis desi ppt
 
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolaliKasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
Kasus aplikasi kesehatan promkes boyolali
 
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudusKasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
Kasus aplikasi kesehatan jamkesda kudus
 
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatanImplementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
Implementasi stpp pelayanan publik bidang kesehatan
 
Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009Intro stpp maret 2009
Intro stpp maret 2009
 
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatanSistem pembayaran fasilitas kesehatan
Sistem pembayaran fasilitas kesehatan
 
Sjsn
SjsnSjsn
Sjsn
 
Sejarah askes
Sejarah askesSejarah askes
Sejarah askes
 
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatanPembayaran provider dalam asuransi kesehatan
Pembayaran provider dalam asuransi kesehatan
 
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatanPemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
Pemasaran dan penjualan produk prodek aseuransi kesehatan
 
Managed care
Managed careManaged care
Managed care
 
Dasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransiDasar dasar asuransi
Dasar dasar asuransi
 
Asuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pnsAsuransi kesehatan pns
Asuransi kesehatan pns
 

Sutopo hkn 2011

  • 1. TANTANGAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN DI INDONESIA Sutopo Patria Jati FKM UNDIP
  • 2. Siapa tenaga kesehatan ? • Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. (UU No 36 2009 ttg Kesehatan == > digunakan juga utk Draft RUU Tenaga Kesehatan 2011)
  • 3. Evaluasi tentang Nakes • Terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi tidak merata. Indonesia mengalami kekurangan pada hampir semua jenis tenaga kesehatan yang diperlukan. Pada tahun 2001, diperkirakan per 100.000 penduduk baru dapat dilayani oleh 7,7 dokter umum, 2,7 dokter gigi, 3,0 dokter spesialis, dan 8,0 bidan. Untuk tenaga kesehatan masyarakat, per 100.000 penduduk baru dilayani oleh 0,5 Sarjana Kesehatan Masyarakat, 1,7 apoteker, 6,6 ahli gizi, 0,1 tenaga epidemiologi dan 4,7 tenaga sanitasi (sanitarian). • Banyak puskesmas belum memiliki dokter dan tenaga kesehatan masyarakat. Keterbatasan ini diperburuk oleh distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata. Misalnya, lebih dari dua per tiga dokter spesialis berada di Jawa dan Bali. Disparitas rasio dokter umum per 100.000 penduduk antar wilayah juga masih tinggi dan berkisar dari 2,3 di Lampung hingga 28,0 di DI Yogyakarta. (Depkes, 2008)
  • 4. • (i) there is a shortage and inequitable distribution of medical doctors and specialists; • (ii) the education of health professionals is of poor quality and the accreditation and certification system is weak; • (iii) health workforce policy development and planning are not based on evidence or demand, but rather on standard norms that do not reflect real need or take into account the contribution of the private health sector; nor have they adapted to a decentralized paradigm, and finally; • (iv) the growing and changing demand for health care • due to demographic and epidemiological changes will increase the burden on the already ineffective heal (WB, 2009)
  • 5.
  • 6.
  • 9. FAKTOR PENYULIT DALAM PENGELOLAAN NAKES • TRANSISI DEMOGRAFI DAN EPIDEMIOLOGI YG MENGUBAH DEMAND DARI YANKES; • PENINGKATAN DEMAND TERJADI PADA KELOMPOK USILA YG SEMAKIN BANYAK; SERTA DEMAND UTK PELAYANAN YG LEBIH MODERN & LENGKAP KHUSUSNYA RANAP. • POLA PERENCANAAN NAKES DI INDONESIA SUDAH SANGAT LAMA MENGGUNAKAN MODEL RASIO DIBANDINGKAN MODEL DEMAND DAN NEED .
  • 10. Indonesia’s population is growing: by 2025 there will be 273 million people and the elderly population will almost double to 23 million. 75+ 75+ Males 70-74 70-74 Females 65-69 65-69 60-64 60-64 55-59 55-59 50-54 50-54 45-49 45-49 40-44 40-44 35-39 35-39 30-34 30-34 25-29 25-29 20-24 20-24 15-19 15-19 10-14 10-14 5-9 5-9 0-4 0-4 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000 -15,000 -10,000 -5,000 0 5,000 10,000 15,000 Population in Thousands 2000 Population In Thousands 2025 Source: BPS 2005. 10
  • 11. Utara-Selatan (Biosecurity/Ideoscape) Peny berbasis perilaku: Industrialisasi & efek GRK Napza-HIV & Kes Jiwa (Technoscape) (Socioscape) Communicated dis. “The Bottom Billions” (Mediascape) (Pemiskinan/ Finanscape) Disaster Mobilisasi & Pandemi (Environscape) (Ethnoscape)
  • 12. KOMPETENSI SPESIFIK, JUGA KOMPREHENSIF: HDI Sumber: FA Moeloek, 2010
  • 13. Figure 1 Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (D p Progress towards Millennium Development Goals 4 and 5 on maternal and child mortality: an updated systematic analysis Rafael Lozano, MD, Haidong Wang, PhD, Kyle J Foreman, MPH, Julie Knoll Rajaratnam, PhD, Mohsen Naghavi, MD, Jake R Marcus, MPH, Laura Dwyer- Lindgren, BA, Katherine T Lofgren, BA, David Phillips, BS, Charles Atkinson, BS, Alan D Lopez, PhD and Christopher JL Murray, MD
  • 14. Figure 4 Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8) Terms and Conditions
  • 15. Figure 5 Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8) Terms and Conditions
  • 16. Figure 6 Source: The Lancet 2011; 378:1139-1165 (DOI:10.1016/S0140-6736(11)61337-8) Terms and Conditions
  • 17. Given current low levels of spending for health compared to other sectors, a good case can be made for reprioritizing in favor of health. With subsidies declining again (in 2009) there might be increased space for the health sector 7% 6% 5% Subsidies 4% % of GDP 3% Interest payments 2% Education Infrastructure 1% National Defense Govt Apparatus Agriculture 0% Health 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008* World Bank. 2009. Presentation on Giving More Weight to Health: Assessing Fiscal Space for Health in Indonesia. 17
  • 18. # Health center 1,000 1,200 200 400 600 800 0 West Papua North Sulawesi Maluku Papua Bali East Kalimantan West Sumatra D I Yogyakarta DKI Jakarta Gorontalo North Maluku Health Center Nanggroe Aceh Darussalam South Sulawesi South Kalimantan serious inequities among provinces. Central Sulawesi Central Kalimantan East Nusa Tenggara Bengkulu West Kalimantan Ratio bed per 10,000 Bangka Belitung Island Jambi Central Java World Bank. 2008. Investing in Indonesia’s Health: Health Expenditure Review 2008. North Sumatra South East Sulawesi South Sumatra Riau East Java West Nusa Tenggara Lampung Health center ratio per 100,000 West Java There are 2.5 beds per 10,000, 3.5 Puskesmas per 100,000 and 5.6 Banten hospitals per 1,000,000 Indonesians, however, on average, there are Indonesia 0 2 6 8 4 10 18 Ratio
  • 20. The ratio of physicians to population also masks significant inequities among urban and rural areas. Source: KKI 2008. 20
  • 21. Distribution of Physicians in Indonesia, 1996-2006 Table 3-1: Distribution of Physicians in Indonesia, 1996-2006 Per 100K Residents 1996 2006 % change National 15.65 18.36 17.4 Urban 40.24 36.18 -10.1 Rural 5.39 5.96 10.6 Java & Bali 16.18 18.53 14.5 Urban 38.97 34.06 -12.6 Rural 4.37 4.49 2.8 Sumatera 14.62 18.72 28.1 Urban 41.98 41.16 -1.9 Rural 5.85 7.63 30.4 Other Provinces 15.09 17.44 15.6 Urban 44.76 40.63 -9.2 Rural 7.59 7.66 0.9 Source: PODES 1996 and 2006.
  • 22. PTT Scheme Helps to Increase Recruitment to Rural Areas PTT Doctors Recruited and location classification Ordinary Remote Very Remote Total 1992-2002 19,549 7,042 3,270 29,861 Average per year 1,955 704 327 2,986 2003-2006 3,826 2,517 1,885 8,228 Average per year 957 629 471 2,057 2006-2007 995 1,489 1,700 4,184 Average per year 498 745 850 2,092 Source: Ruswendi, D., 2007
  • 23. …even though midwives are almost everywhere and are equally distributed. Government target is 100 midwives per 100,000 population by 2010. Note: All types of midwives included. Source: Indonesia Health Profile 2008. 23
  • 24. Distribution of Midwives in Indonesia, 1996-2006 Table 3-3: Distribution of Midwifes in Indonesia, 1996 & 2006 Per 100K Residents 1996 2006 % change National 35.22 36.86 4.64 Urban 30.26 31.36 3.63 Rural 37.29 40.69 9.12 Java & Bali 27.55 26.12 -5.19 Urban 23.84 25.08 5.21 Rural 29.47 27.06 -8.19 Sumatera 53.73 54.09 0.67 Urban 46.45 48.05 3.45 Rural 56.06 57.07 1.80 Other Provinces 39.07 51.45 31.67 Urban 43.25 42.23 -2.36 Rural 38.02 55.34 45.55 Source: PODES 1996 & 2006
  • 25. Facility Staffing of Puskesmas and Pustu, 1997-2007 Table 3-4: Facility Staffing of Puskesmas and Pustu, 1997-2007 National Urban Rural 1997 2007 1997 2007 1997 2007 Puskesmas Number of MDs 1.51 1.90 1.63 2.04 1.29 1.58 No MD (%) 3.4 7.0 2.44 6.18 5.08 8.65 Number of Midwives 5.85 3.69 4.99 3.78 7.30 3.51 Number of Nurses 5.05 6.14 4.88 6.02 5.34 6.42 Pustu Number of Midwives 0.98 0.81 1.14 1.06 0.84 0.50 Number of Nurses 1.08 1.06 1.21 1.19 0.99 0.86
  • 26. Distribution of Physicians Providing Private Health Services Per 100 k of population 1996 2006 % change National 9.90 13.71 38.45 Urban 26.50 27.65 4.33 Rural 2.98 4.01 34.65 Java & Bali 10.98 15.44 40.54 Urban 25.98 28.06 7.98 Rural 3.21 4.03 25.43 Sumatera 9.15 11.91 30.08 Urban 28.53 26.59 -6.79 Rural 2.95 4.65 57.80 Other provinces 7.27 10.31 41.69 Urban 26.57 26.90 1.26 Rural 2.40 3.30 37.78
  • 27. Distribution of Midwives providing private health services, 1996-2006 per 100 k of population 1996 2006 % change National 8.57 20.64 140.84 Urban 1.66 21.07 1169.28 Rural 11.45 20.34 77.64 Java & Bali 6.97 20.95 200.57 Urban 1.77 20.58 1062.71 Rural 9.66 21.28 120.29 Sumatera 14.24 27.55 93.47 Urban 1.81 29.15 1510.50 Rural 18.22 26.76 46.87 Other provinces 7.33 12.07 64.67 Urban 0.86 13.56 1476.74 Rural 8.96 11.43 27.57
  • 28. Midwife availability has increased significantly, however, TBA remains the preferred choice of provider for childbirth. 28 SBA VS Ratio midwife, 2007 SBA VS Ratio TBA, 2007 120 120 % Delivery by health professional 100 100 DKI DKI DIY DIY CJ CJ 80 80 EJ EJ WJ WJ 60 60 40 40 20 40 60 80100 200 400600 Ratio midwife per 100000 pop Ratio TBA per 100000 pop Source: Skilled Birth Attendant (SBA) (IDHS, 2007), Ratio midwife (Indonesia health Profile, 2007) Ratio Traditional Birth Attendant (TBA) (PODES, 2008) Note Abbreviation: DKI=DKI Jakarta, W J=W est java, CJ=Central Java, DIY=Yogyakarta, EJ=East Java World Bank. 2010. Presentation on “…and then she died..” Indonesia Maternal Health Assessment.
  • 29.
  • 30. There is a serious shortage of Ob-Gyns in Indonesia and the few there are cluster in richer urban areas. 30
  • 31. TANTANGAN PENINGKATAN ASPEK KUALITAS PELAYANAN OLEH NAKES ?
  • 32. Although more than 70 percent of pregnant women receive antenatal care by skilled providers, the quality of care varies widely. Although Riau scores high on ANC in general, tetanus vaccination is very low and an important part of ANC. It is insufficient to rely only on ANC numbers World Bank. 2010. Presentation on “…and then she died..”. Indonesia Maternal Health Assessment. 32
  • 33. Ob-Gyns provide the most comprehensive services but reach only a limited population. Antenatal Care Services by Type of Assistance in West Java (DHS 2007) World Bank. 2010. “…and then she died..”. Indonesia Maternal Health Assessment. 33
  • 34. BAGAIMANA DENGAN TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT ?
  • 35. NO PRODI JENJANG JML KODE 1 Ilmu Kesehatan Masyarakat S-3 2 13-001 2 Epidemiologi S-3 1 13-002 3 Ilmu Kesehatan Masyarakat S-2 20 13-101 4 Epidemiologi S-2 2 13-102 5 Ilmu Kesehatan Masyarakat S-1 143 13-201 6 Kesehatan dan Keselamatan Kerja D-IV 2 13-301 7 Analis Kesehatan D-IV 4 13-302 8 Gizi D-III 6 13-401 9 Kesehatan Lingkungan D-III 12 13-402 10 Epidemiologi D-III - 13-403 11 Promosi dan Perilaku Kesehatan D-III - 13-404 12 Kesehatan Ibu dan Anak D-III - 13-405 13 Analis Lingkungan D-III - 13-406 14 Hiperkes dan Keselamatan Kerja D-III 6 13-407 15 Analis Kesehatan D-III 40 13-408 Sumber : Data EPSBED Tgl 03 Maret 2010 Modifikasi Penyajian DR.Arsitawati 2010
  • 36. Jumlah Progam Studi & Mhsw Kesmas 160 142 =250-350mhsw/PS 45000 140 40000 jumlah institusi kesehatan 120 35000 100 30000 jumlah Mahasiswa 25000 80 38647 20000 60 15000 40 20 10000 20 2 5000 2457 0 42 0 S1 S2 S3 jenjang pendidikan Jumlah Perguruan Tinggi Jumlah Mahasiswa Modifikasi dari:ARUM_BAPPENAS_MARET 2010
  • 37. S1 S2 S3 Region Tdk Tdk Tdk Total A B C Ada A B C Ada A B C Ada Data Data Data Sumatera - 10 10 24 - - - 7 - - - - 51 Jawa 3 20 9 23 2 1 2 3 - 1 - 1 65 Bali, NTT - 2 1 - - - 1 - - - - - 4 Kalimantan - 2 2 5 - - - - - - - - 9 Sulawesi, - 5 12 13 - 1 3 - - - - - 34 Maluku Papua - 1 - 1 - - - - - - - - 2 JUMLAH 3 40 34 66 2 2 6 10 0 1 - 1 165 70% S1= Kategori C + Blm terakreditasi 80% S2= Kategori C + Blm terakreditasi Sumber : Data BAN – PT tgl 03 Maret 2010 Modifikasi Penyajian DR.Arsitawati/Staf khusus Wamendiknas 2010
  • 38. PERKIRAAN KEBUTUHAN “SKM” Institusi/ Kebutuhan Total Sarana Jumlah per institusi Kebutuhan Pusat 69 20 1,380 Dinkes Provinsi 33 20 660 Dinkes Kab/Kota 495 20 9,900 RS 1,372 5 6,860 Puskesmas 8,548 4 34,192 52,992 Modifikasi dari: ARUM_BAPPENAS_MARET 2010
  • 39. Konsep yang ditawarkan oleh IAKMI Pusat? HARI INI Upaya yg perlu MASA DEPAN Akreditasi, kualifikasi & Orgn Profesi menentukan kriteria akreditasi, profesi sertifikasi belum berkembang & sertifikasi Masing-2 unit pelayanan menetapkan peraturan, sop, OP menetapkan standar profesi dan kode etik nya compliance profesi kesmas serta menerapkan dengan berdasarkan kebutuhan setempat segala sangsi Masyarakat & industri ? kesehatan tidak perduli OP melaks advokasi & sosialisasi keprofesian dg (ignore) dan tidak terlibat customernya (involve with trust) thd profesi kesmas Misconduct & “SKM” yg dibiarkan Kepercayaan masy thd dan ditangani bawah tangan shg “SKM” tdk memuaskan masy Pengembangan profesi kesmas OP yang menerima terutama tanggung jwb mandat untuk pengemb anggota & profesinya pemerintah & masy bukan profesi itu sendiri
  • 40. UNTUK BERUBAH MEMERLUKAN Norma Baru Profesi Agenda Implementasi & Perubahan Lessons- Keprofesian Learned Survei & Sosialisasi analisis Kebijakan & situasi Program Kesadaran Aktivasi Kolektif profesi Kelompok Penekan Diskursus Politik Modifikasi dari Tarlov, 1999

Notas del editor

  1. Obtained from PODES: how many physicians lived in the village? Nationally we observe an increase in number physicians per 100k populationfrom 1996 and 2006. – this figures are driven more by population movement than mobility of HWF The increase is mainly observed in rural than urban areas but the distribution is highly urban skewed. Across regions, Sumatra appears to experience higher increase in number of physicians per 100k population than two other regions –Java & Bali and Other provinces. The change pattern in urban-rural in these three regions is consistent with national pattern: increase is observed mainly in rural than urban
  2. From the figures, we observe that the PTT recruits decline after the program was abolished in early 2000s and then further in 2007. But the subsequent introduction of a 6-month contract with a high salary in remote area appears attractive and has possibly increased the number of graduates signing up to serve in remote and very remote areas.At the same time, the high level of turnover institutionalized by offering programs with terms as short as 6 months, can also result in a temporary lack of physicians and may also impact quality, since most recent graduates only have limited practical experience.
  3. The number of midwives per capita increased over time, from 35 in 1996 to 37 midwives per 100,000 in 2006. However, as with physicians, this aggregate figure masks imbalances in distribution. Unlike the distribution of physicians though, rural areas show higher ratios than urban areas. PODES data for midwives per 100,000 population ratios are higher in provinces outside Java/Bali and in the poorer provinces of Eastern and Central Indonesia. These two findings indicate a more equitable distribution of midwives in Indonesia. At the national level, Indonesia has approximately 35 midwives per 100,000. The ratio changed only marginally over time in urban areas, mostly due to increased urbanization coupled with an increase in the number of midwives residing in urban areas. Analyzing changes in these numbers and ratios for the different regions, different patterns emerge. The total number of midwives in Java/Bali did not change over time, but a shift took place between urban and rural areas (Table 3-3).While in rural areas there were almost 30 midwives per 100,000 in 1996, in 2006 there are 27 midwives per 100,000. In urban areas, in 2006 there are more midwives, 25 per 100,000 than there were in 1996.  In Other provinces, there has been an increase in the number of midwives over the past decade from 39 to almost 51 midwives per 100,000. A significant increase (40 percent) in the absolute number of midwives in rural areas has contributed to this change with the ratio of midwives to population showing an increase. These shifts may be explained by the strong emphasis of the government in placing midwives in rural areas through the BidandiDesa (BDD or village midwife) program which was started in the early 1990s.  Back in 1992, the main focus of the program was to place midwives in rural villages under initially 3-year contracts. After the initial 3 years, midwives could renew their contract for another 3 years but that was the maximum period. Subsequently, the midwives were expected to have created a sufficiently large client-base to keep themselves employed through the provision of private services. Alternatively, the district health office could employ the midwives under regional PTT contracts. Even during their contract years, they were permitted to have a private practice, which often implied a doubling of their income.  Also, Bidans in remote and very remote areas received a considerable bonus on top of their salaries, which could be provided both by the center as well as local governments. Currently, with the introduction of the desasiaga program in 2008, village midwives remain contract employees, and have the option to become civil servants after their contract period. Although it is known that many have the desire to subsequently enter the PNS because of employment stability and other financial advantages, little information is available on how many midwives actually enter the civil service through this scheme.
  4. More doctors per puskesmas in 2007, but also more puskesmas with no doctor in 2007. Number of midwifes in puskesmas decrease between 1997 and 2007 –the rural experienced larger decrease The reason: government prioritize the recruitment of village midwife program than for puskesmas deployment. Number of nurse in puskesmas increase. For pustu….