1. MULTI MEDIA MATA PELAJARAN PENGETAHUAN SOSIAL KELAS 3 DISUSUN SRI YANDI SMP NEGERI lELES

2. PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN

9. Pada akhir 1945 AFNEI menyerahkan kekuasaan pada NICA dan meninggalkan Manado, NICA mulai bertindak sewenang-wenang. Para pemuda dan bekas KNIL yg mendukung RI membentuk pasukan Pemuda Indonesia (PPI). 14 Februari 1946 PPI menyerbu NICA di Teling membebaskan tokoh PPI yang ditangkap, berhasil menguasai markas NICA di Tomohon dan Tondano. 16 Februari 1946 dibentuk pemerintahan sipil “B.W. Lapian sebagai Residen, dan membentuk TRI dipimpin Ch. Taulu dan J. Kaseger.

10. 2. Perjuangan Bangsa Indonesia dalam Mempertahankan Kemerdekaan dengan Diplomasi a. Pertemuan Jakarta ( 10 Februari 1946 ) . Pada pertemuan ini Indonesia diwakili oleh PM. Sutan Syahrir sedang Belanda oleh H.J. Van Mook dan Inggris sbg perantara Jend. Sir Philip Christison. pada pertemuan ini Van Mook menyampaikan usulan seperti pidato Ratu Belanda 7 Desember yg isinya : 1. Indonesia akan dijadikan negara persemakmuran berbentuk federasi yg memiliki pemerintahan sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda. 2. Masalah dalam negeri diurus oleh Indonesia sendiri, urusan LN Belanda. 3. Sebelum dibentuk persemakmuran, akan dibentuk pemerintahan peralihan selama 10 Th. 4. Indonesia akan dimasukkan sebagai anggota PBB 27 Maret 1946 Sutan Syahrir memberikan jawaban atas usulan Van Mook : a. supaya pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI secara de facto atas Jawa dan Sumatera. b. supaya RI dan Belanda bekerjasama dalam membentuk negara RIS c. RIS bersama-sama dg Belanda, Suriname, Curocao menjadi peserta dalam ikatan kenegaraan Belanda.

11. b. Pertemuan Hooge Veluwe 14 – 24 April 1946 . Delegasi Indonesia : A.G. Pringgodigdo dan Dr. Sudarsono. Delegasi Belanda : H.J. Van Mook. Delegasi Inggris : Sir Archibald Clark. “ Indonesia menuntut pengakuan Belanda atas seluruh bekas jajahan Belanda, akan tetapi untuk sementara Indonesia meminta Belanda untuk mengakui secara de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Sumatera dan Madura; tuntutan itu ditolak oleh Belanda. pertemuan berakhir dengan kegagalan. c. Perundingan Jakarta (7 Oktober 1946 ). Delegasi Indonesia : Sutan Syahrir. Delegasi Belanda : Prof. Schermerhorn Perundingan mencapai kesepakatan sebagai berikut : a. Gencatan senjata Indonesia – Belanda. b. Dibentuk Komisi bersama gencatan senjata untuk menangani masalah gencatan senjata & teknis pelaksanaanya c. Disepakati bahwa Indonesia – Belanda melaksanakan perundingan secepat mungkin.

12. d. Perundingan Linggajati (10 November 1946 ) . Perundingan dilaksanakan di Linggajati, Kuningan Jawa Barat. Delegasi Indonesia : A.G. Pringgodigdo, Dr. Sudarsono, Mr. Susanto Dr. J. Leimena, dr. A.K. Gani, Moh. Roem, Mr. Amir Syarifudin, Mr. Ali Budiarjo. Delegasi Belanda : Mr. Van Pool, F. de Boer dan Van Mook. Delegasi Inggris : Lord Killearn. 15 November menghasilkan keputusan : a. Belanda mengakui secara de facto, Indonesia terdiri atas wilayah Jawa Madura dan Sumatera. Belanda meninggalkan paling lambat 1 Jan. 1946 b. Indonesia – Belanda sepakat bekerjasama membentuk negara serikat/RIS Yang didalamnya RI c. RIS dan Belanda membentu Uni Indonesia - Belanda dg Ratu Belanda sbg Ketua

13. Agresi Militer Belanda I Agresi Belanda I 21 Juli 1947, beberapa kota penting di Jawa dan Sumatera jatuh ke pihak Belanda. Belanda mendapat kecaman dunia Internasional; India & Australia simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia mengajukan tututan pada PBB untuk menciptakan perdamaian di Indonesia. 31 Juli 1947 DK PBB meminta Indonesia – Belanda untuk melakukan gencatan senjata dan melakukan perundingan. e. Pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) 14 Agustus 1947 DK PBB bersidang membahas masalah Indonesia – Belanda Indonesia diwakili : Sutan Syahrir, H. Agus Salim, Dr. Sumitro Djojohadikusumo ,Sudjatmoko dan Charles Tumbun menyampaikan keadaan Indonesia akibat Agresi Belanda. DK PBB menyepakati dibentuknya badan Arbitrase yg tidak memihak untuk menyelesaikan konflik Indonesia – Belanda; Badan itu bernama Komisi Tiga Negara (KTN). KTN terdiri dari Australia ( Richard C. Kirby ) wakil Indonesia, Belgia ( Paul Van Zeeland ) wakil Belanda dan Amerika Serikat ( Dr. Frank B. Graham ). KTN mulai kerja 27 Okt.1947 dibidang politik dan militer hasil KTN perundingan Renville 8 Des.1947.

14. f. Perundingan Renville 17 Januari 1948 Delegasi Indoneia dipimpin oleh PM. Amir Syarifudin.( terdiri dari Ali Sastro Amidjojo, H. Agus Salim, Dr. j. Lei mena, Dr. Latuharhary, TB. Simatupang. Delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdul Kadir Widjojoatmodjo. Isi Perundingan Renville : 1. Persetujuan Gencatan senjata antara Indonesia – Belanda. 2. Enam pokok prinsip tambahan untuk perundingan guna mencapai penyelesaian politik yang meliputi : a. Belanda tetap memegang kedaulatan atas seluruh wilayah Indonesia sampai dibentuk RIS. b. Sebelum RIS dibentuk Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintah federal sementara. c. RIS sederajat dengan Belanda dan menjadi bagian Uni-Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketua. d. Republik Indonesia bagian dari RIS e. Akan diadakan penentuan pendapat rakyat (plebisit) di Jawa, Madura dan Sumatera untuk menentukan apakah rakyat akan bergabung dg RI atau RIS f. Dalam waktu 6 bl – 1 th akan diadakan Pemilu untuk membentuk Dewan Konstitusi.

15. Agresi Belanda II 19 Desember 1948 Walaupun sudah diadakan perundingan Belanda tetap melanggar, melakukan aksi militer ke Ibukota RI di Jogyakarta. Pres. Soekarno mengungsi ke Prapat (Sumatra), Hatta ke Bangka; pemerintahan dipindahkan ke Sumatra dibawah Menteri Kemakmuran ( Mr. Syafrudin Prawira Negara ). RI terus melakukan perlawanan secara gerilya oleh Panglima Jend. Soedirman, A.H. Nasution; puncak serangan 1 Maret 1949 berhasil menguasai Jogya selama 6 jam. Menghadapi tindakan KTN hanya dapat melapor pada DK. PBB. 22 Desember 1948 keluar resolusi yg mendesak agar permusuhan segera dihentikan serta pemimpin yang ditawan agar dibebaskan dan KTN sebagai pengawas pelaksanaan resolusi tersebut.

18. j. Konferensi Meja Bundar ( KMB ). 23 Agustus – 2 November 1949 di Den Haag hasil kesepakatan diajukan ke KNIP untuk di sahkan. Berdasarkan sidang KNIP 6 Desember 1949 hasil KMB diterima dg suara terbanyak dan disahkan. 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS, 17 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik sebagai Presiden. Kabinet RIS I dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta Pengakuan Kedaulatan 23 Desember 1949 delegasi RIS dipimpin Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani akte Penyerahan Kedaulatan dari pemerintah Belanda. 27 Desember 1949 diadakan upacara naskah “Penyerahan” kedaulatan dari pemerintah Belanda kepada RIS. Catatan. Penyerahan kedaulatan dimaksud adalah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda; karena RI telah memiliki kedaulatan sejak 17 Agustus 1945

21. Kedua gerakan bergabung dg DI/TII Jawa Barat (Kartosuwirjo), Gerakan DI/TII di Jawa Tengah semakin kuat didukung oleh batalyon 624 yg membelot. Untuk mengatasi gerakan ini pemerintah membentuk pasukan khusus Yaitu Banteng Raiders; pasukan ini melakukan operasi Gerakan Banteng Negara dipimpin Letkol. Sarbini, kemudian diganti Letkol. M Bahrun, kemudian Letkol. A. Yani. pemberontakan dapat ditumpas th 1954. untuk mengatasi Batalyon 624 dilakukan operasi Merdeka Timur oleh LetKol. Soeharto. c. DI/ TII di Aceh – Daud Beureuh. Pemberontakan disebabkan karena ketidakpuasan rakyat Aceh terhadap kebijakan pemerintah karena Daerah Istimewa Aceh diubah tmenjadi salah satu Karesidenan dibawah Sumatra Utara. Ketidakpuasan menyangkut : Otonomi daerah, pertentangan antar golongan, ketidak lancaran rehabilitasi dan modernisasi di Aceh. 20 September 1953 Aceh memproklamirkan sebagai bagian dari wilayah NII Kartosuwirjo. 26 Mei 1959 Aceh diselesaikan dg musyawarah antara Menteri Hardi. SH (pemerintah), T. Hamzah & Ali Hasjmy (pemerintah rakyat Aceh), Ayah Gani Usman (DI/TII) Hasil musyawarah : Aceh berstatus Daerah Istimewa dg hak-hak otonomi luas dibidang Agama, pendidikan & peradatan.

22. penyelesaian masalah Daud Beureuh diadakan Musyawarah Kerukunan Rakyat Aceh 17 – 21 Desember 1962; menghasilkan keputusan pemberian Amnesti jika bersedia menyerahkan diri dan kembali ke masyarakat Aceh. d. DI/ TII di Sulawesi Selatan – Kahar Muzakar. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah mengharuskan adanya seleksi terhadap anggota laskar KGSS (Komando Gerilya Sulawesi Selatan), Kahar Muzakar meminta agar semua laskar KGSS masuk dalam APRIS dg nama Brigade Hasanudin. Karena tuntutan tidak disetujui dan pasukannya hanya dijadikan Korps Cadangan Nasional dan Kahar Muzakar diberi pangkat Letkol. Pada pelantikan 17 Aguatus 1951, Kahar Muzakar beserta pengikutnya melarikan diri ke hutan dan menyatakan daerah Sulawesi Selatan sebagai bagian NII dibawah Karto Suwiryo. Pemerintah melancarkan Operasi militer dari Divisi Siliwangi, Pemberontakan dapat ditumpas dg tewasnya Kahar Muzakar (Februari 1965) & Gerungan ditangkap Juli 1965