Dokumen tersebut membahas arah kebijakan pembangunan kesehatan di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2015. Beberapa poin penting yang diangkat antara lain meningkatkan anggaran kesehatan menjadi minimal 8% dari APBD, meningkatkan program kesehatan ibu dan anak, mencapai tujuan MDGs, serta meningkatkan program keluarga berencana. Dokumen ini juga menjelaskan capaian pembangunan kesehatan di Sulawes

1. ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN KESEHATAN
Oleh :
KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI BARAT
Disampaikan pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi
Dinas Kesehatan Se Provinsi Sulawesi Barat
Mamuju, 26 Pebruari 2014

2. OUTLINE PRESENTASI
• PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH1
• Capaian Pembangunan Kesehatan Provinsi
Sulawesi Barat2
• RPJMD Provinsi Sulawesi Barat 2011-
20163
• Arah Kebijakan Pembangunan Kesehatan
20154

3. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

4. PRINSIP & PENDEKATAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah:
 Satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
 Dilakukan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan
 Mengintegrasikan RTRW dgn rencana pembangunan
 Dilaksanakan berdasarkan kondisi, potensi serta dinamika daerah, nasional dan global.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah:
• Politik, (penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih)
• Teknokratik, (menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah)
• Partisipatif, (melibatkan semua pemangku kepentingan)
• Top down & Bottom Up (diselaraskan melalui musyawarah nas, prov, kab/ kota, kec. &
desa).
Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan & Penganggaran:
• Berdasarkan prestasi kerja (Performance Budgeting System)
• Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term Expenditure Framework)
• Perencanaan Penganggaran terpadu (Unified Budgeting System)
• Pagu Indikaif & Prakiraan maju (Resource Envelope & Forward Estimate)
• Mengacu pada SPM, sesuai dgn kondisi nyata dan kebutuhan masyarakat dan urusan
wajib serta urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

5. 1. Belum terwujudnya sinergi dan sinkronisasi antara rencana
pembangunan Provinsi dengan rencana pembangunan kabupaten.
2. Pendekatan politis lebih dominan dalam perencanaan pembangunan
daerah.
3. Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya berbasis pada
kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya
mengintegrasikan dengan rencana tata ruang, memperhatikan
lingkungan hidup dan berorientasi pada kewilayahan pembangunan.
5. Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi terhadap proses dan
pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Perencanaan pembangunan daerah belum berbasis pada data dan
informasi yang valid dan akurat.
7. Masih rendahnya kapasitas aparatur perencana provinsi untuk
memfasilitasi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
daerah kabupaten/kota.
Permasalahan PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH

6. DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
1. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan Kebijakan Perencanaan
Pembangunan Daerah.
2. Fasilitasi dan koordinasi penyusunan dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten (RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD,
RKPD, Dan Renja SKPD) yg serasi dan sinergi dengan kebijakan
Pembangunan Nasional dan Provinsi.
3. Pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan pembangunan
dan pelaksanaan rencana serta hasil rencana pembangunan
daerah.
4. Konsistensi perencanaan tahunan dan penganggaran (RKPD, KUA,
PPAS dan APBD) berdasarkan hasil evaluasi perda tentang APBD
provinsi.
5. Ketersedian data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah provinsi dan kabupaten.
6. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan
daerah.

7. 2. Capaian Pembangunan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat

8. % PENDUDUK MISKIN DI SULBAR

9. ANGKA KEMATIAN IBU
DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat

10. ANGKA KEMATIAN BAYI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,

11. ANGKA KEMATIAN BALITA
DI PROVINSI SULAWESI BARAT
Sumber : Profil Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat,

12. 2. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat
Tahun 2011-2016

13. RPJMD PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2012 - 2016
V i s i : Terwujudnya percepatan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat Sulawesi Barat pada
2016
Misi : Panca Karya :
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur
pemerintah daerah
2. Memperluas & meningkatkan kualitas prasarana
& sarana ekonomi
3. Meningkatkan akses, kualitas pelayanan
kesehatan & kualitas hidup
4. Meningkatkan akses & kualitas pelayanan
pendidikan
5. Menerapkan kebijakan yang berpihak pada
pemanfaatan SDA & Pengelolaan LH yang

14. PERMASALAHAN
& RENCANA PEMBANGUNAN
SESUAI RPJMD PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2012 -
2016

15. SDM & KUALITAS HIDUP
PERMASALAHAN RENCANA PEMBANGUNAN
Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
ditunjukkan oleh peringkat IPM
Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan,
kesehatan, pekenomian masyarakat
Masih diperlukan penuntasan angka buta huruf Meningkatkan program penuntasan angka buta
huruf melalui pelaksanaan kegiatan paket A,B,C
Masih rendahnya pelayanan dan perlindungan ibu
dan anak serta penyandangan masalah
kesejahteraan sosial lainnya
Peningkatan kesehatan masyarakat
Perbaikan gizi masyarakat
Menumbuhkembangkan lembaga perlindungan
ibu dan anak serta masalah sosial lainnya
Belum optimalnya pembinaan kelembagaan dan
prestasi olahraga dan kepemudaan
Meningkatkan pembinaan kelembagaan pemuda
dan olahraga
Belum terwujudnya pembangunan di wilayah
perbatasan, terpencil dan kepulauan secara baik
dan berkeadilan
Membangun wilayah perbatasan, terpencil dan
kepulauan secara baik dan berkeadilan
Mengurangi tingkat kematian anak Peningkatan pelayanan proses persalinan dan
perbaikan gizi ibu hamil
Meningkatkan kesehatan ibu Peningkatan intensitas pemahaman perilaku hidup
sehat
HIV/AIDS dan penyakit menular Sosialisasi pencegahan HIV/AIDS dan penyakit
menular

16. 4. Arah Kebijakan Pembangunan
Kesehatan Tahun 2015

17. 1. Kebijakan dan komitmen penyelenggaraan dan peningkatan derajat
kesehatan masyarakat melalui penambahan anggaran kesehatan sesuai
amanat Pasal 171 ayat 2 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
sehingga untuk Tahun Anggaran 2015 anggaran kesehatan dapat
bertambah menjadi sebesar minimal 8 persen dari APBD.
2. Program dan kegiatan Kelangsungan Hidup, Perkembangan, dan
Perlindungan Ibu dan anak, untuk mendukung pembangunan sumber
daya manusia dini khusus untuk ibu dan anak. Sehingga derajat
kesehatan Ibu dan Anak dapat meningkat khususnya pada kabupaten
yang masih tinggi angka kematian ibu dan anaknya. Demikian pula pada
kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak, diupayakan untuk
mengadopsi mekanisme perlindungan anak berbasis system
sebagaimana yang dikampanyekan dan telah dikerjasamakan oleh
UNICEF dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat selama ini.
Kebijakan Umum
Pembangunan Kesehatan

18. 3. Dukungan dan komitmen terhadap pelaksanaan program dan kegiatan
dalam rangka pencapaian tujuan MDGs. Peraturan Gubernur tentang
Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium
(RAD MDGs) yang telah ditetapkan pada tahun 2011, diarahkan untuk
menjadi pedoman dan dilaksanakan sesuai dengan arahan dalam RAD
tersebut, sehingga secara bertahap dan efektif dapat mencapai tujuan.
4. Masih tingginya kebutuhan ber-KB (unmet need) di Provinsi Sulawesi
Barat, memerlukan program dan kegiatan yang tepat sasaran untuk
dilaksanakan. Kampanye dan intevensi dalam bentuk program dan
kegiatan mutlak dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk dapat
mengendalikan kegiatan keluarga berencana dengan tujuan
kesejahteraan bagi keluarga itu sendiri. Terutama ditujukan untuk
mengarahkan SKPD Kabupaten yang membidangi untuk serius
melaksanakan program dan kegiatan keluarga berencana yang telah
menjadi kewenangan penuh dari Pemerintah Kabupaten.
Kebijakan Umum
Pembangunan Kesehatan

19. Arah Kebijakan
Pembangunan Kesehatan
Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Terwujudnya akses
dan kualitas layanan
kesehatan dan kualitas
hidup
1 Meningkatnya akses
dan mutu pelayanan
kesehatan terutama
untuk kesehatan ibu
dan anak
1 Meningkatkan
mutu pelayanan
kesehatan
1 Peningkatan Kualitas
dan Kuantitas Tenaga
Medis dan paramedis
2 Peningkatan kualitas
status kesehatan
masyarakat;
3 Pembinaan Kesehatan
Lingkungan dan Pola
Hidup Sehat Pada
Masyarakat;
4 Peningkatan Pelayanan
kesehatan pada Unit-
Unit Pelayanan
kesehatan;

20. Indikator Sasaran Kinerja
Pembangunan Kesehatan
No Indikator Kinerja
Capaian
Tahun 2011
Target 2015 Target 2016
Meningkatkan Akses dan Kualitas Kesehatan dan Kualitas Hidup
1 Angka Harapan Hidup 70,80 71,50 72
2
Persentase Angka Kematian
bayi/10.000 kematian
11 10 9,39

21. Fokus Prioritas
Pembangunan Kesehatan
 PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN
 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT
 PROGRAM PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR
 PROGRAM STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN
 PROGRAM PENINGKATAN KESELAMATAN IBU MELAHIRKAN DAN ANAK
 PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KESEHATAN
 PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN
 PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
 PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN
 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
KESEHATAN

23. Sekian
& Terima Kasih