Dokumen tersebut membahas tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Provinsi dan Kabupaten/Kota tahun 2015. Dokumen menjelaskan pengertian dan tujuan dari SPM Bidang Kesehatan, serta memberikan pedoman pelaksanaan dan indikator-indikator untuk mengukur pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
2.
i
I.
PENGANTAR
SPM
BIDANG
KESEHATAN
..................................................................................
1
II.
PETUNJUK
TEKNIS
SPM
BIDANG
KESEHATAN
DI
PROVINSI
...........................................
5
A.
PROMOSI
KESEHATAN
.....................................................................................................................................
5
1.
Persentase
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
Mendapatkan
Promosi
Kesehatan
.....................................................................................................
5
2.
Persentase
Promosi
Kesehatan
melalui
Media
Massa
.................................................................
8
B.
PELAYANAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN
....................................................................................................
10
3.
Persentase
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
...................................................................
11
III.
PETUNJUK
TEKNIS
SPM
BIDANG
KESEHATAN
DI
KABUPATEN/KOTA
...................
15
A.
PELAYANAN
PROMOSI
KESEHATAN
............................................................................................................
15
1.
Persentase
Satuan
Pendidikan
Dasar
mendapatkan
Promosi
Kesehatan
.......................
15
2.
Persentase
Puskesmas
dan
Puskesmas
Pembantu
Melaksanakan
Promosi
Kesehatan
17
3.
Persentase
Promosi
untuk
Pemberdayaan
Masyarakat
di
Bidang
Kesehatan
..............
20
B.
PELAYANAN
SKRINING
DAN
PELAYANAN
KESEHATAN
BERDASAR
DAUR
KEHIDUPAN
...................
23
4.
Persentase
Ibu
Hamil
Mendapatkan
Pelayanan
Antenatal
Sesuai
Standar
...................
23
5.
Persentase
Ibu
Bersalin
dan
Nifas
Mendapatkan
Pelayanan
Persalinan
dan
Nifas
Sesuai
Standar
di
Puskesmas
dan
Jaringannya
........................................................................
28
6.
Persentase
Bayi
Baru
Lahir
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
di
Puskesmas
dan
Jaringannya
..............................................................................................................
33
7.
Persentase
Usia
Bawah
Lima
Tahun
(Balita)
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Sesuai
Standar
di
Puskesmas
dan
Jaringannya
........................................................................
35
8.
Persentase
Siswa
Satuan
Pendidikan
Dasar
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar
.......................................................................................................................................................
41
9.
Persentase
Usia
15
–
19
tahun
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar
....
43
10.
Persentase
Usia
20
–
59
Tahun
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan
dan
Pelayanan
Kesehatan
Reproduksi
Sesuai
Standar
.........................................................................................
47
3.
ii
11.
Persentase
Usia
60
tahun
Keatas
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan
Sesuai
Standar
50
C.
PELAYANAN
PEMERIKSAAN
PENYAKIT
MENULAR
..................................................................................
53
12.
Persentase
terduga
Tuberkulosis
Mendapatkan
Pemeriksaan
Tuberkulosis
Sesuai
Standar
.......................................................................................................................................................
53
13.
Persentase
Terduga
HIV
dan
AIDS
Mendapatkan
Pemeriksaan
HIV-‐AIDS
Sesuai
Standar
.......................................................................................................................................................
56
D.
PELAYANAN
KESEHATAN
LINGKUNGAN
DAN
RESPONS
VERIFIKASI
TERHADAP
SKDR
...................
59
14.
Persentase
Satuan
Pendidikan
Dasar
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
...............................................................................................................................................
59
15.
Persentase
Pasar
Rakyat
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan
..............
62
16.
Persentase
Respons
Verifikasi
terhadap
SKDR
dalam
Waktu
Kurang
dari
24
Jam
..
65
4.
1
I. Pengantar
SPM
Bidang
Kesehatan
1. Sesuai dengan UU 23 Tahun 2014, urusan kesehatan merupakan urusan
pemerintahan yang dikerjakan bersama antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintahan Daerah (concurrent), bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan
dasar. Oleh karena kondisi kemampuan Pemerintahan Daerah (Pemda) di seluruh
Indonesia tidak sama, maka Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan
Kesehatan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh
Pemerintah Pusat.
2. SPM merupakan salah satu program strategis nasional. Pada Pasal 68 UU No. 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah yang
tidak melaksanakan program strategis nasional akan dikenai sanksi yaitu sanksi
administratif, diberhentikan sementara selama 3 (tiga) bulan, sampai dengan
diberhentikan sebagai kepala daerah.
3. Dalam RPP tentang SPM 2015, Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan
mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan
Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal (pasal 1 ayat 8).
4. Standar pelayanan minimal merupakan ukuran baku tentang jenis, mutu dan jumlah
kebutuhan dasar yang wajib diperoleh oleh warga negara untuk dapat hidup secara
layak (pasal 3 ayat 1 RPP SPM). Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya
berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan
seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya (pasal 5 ayat 1 RPP SPM). Sebaliknya
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban menjamin agar setiap
warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya
tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun (Pasal 5 ayat 2 RPP SPM)
5. Tugas Pemerintah Pusat setelah menetapkan SPM dan Petunjuk Teknis
Pelaksanaan SPM (pasal 18 ayat 2 UU 23 th 2014), serta melakukan sosialisasi
kepada Pemda adalah memetakan dan melakukan analisis terhadap pencapaian
penerapan SPM, sehingga dapat dilakukan tindaklanjut yang tepat, guna
tercapainya SPM.
6. Konsep SPM berubah dari Kinerja Program Kementerian menjadi Kinerja Pemda
yang memiliki konsekuensi reward dan punishment, sehingga memberikan tekanan
kepada Pemda untuk menyediakan sumber daya (sarana, prasarana, alat,
tenaga dan uang/biaya) yang cukup agar proses penerapan SPM berjalan
adekuat.
7. Pemerintah daerah tidak perlu menyelenggarakan sendiri pelayanan SPM yang
dibutuhkan masyarakat (pasal 11 RPP SPM). Sesuai dengan azas cost
effectiveness, maka pemerintah daerah bisa membuat alternatif penyelenggaraan
pelayanan SPM kesehatan sebagai berikut:
5.
2
a. Pemda menyediakan sendiri yankes yang dibutuhkan di lokasi pelayanan
pemerintah
b. Membeli, mensubsidi atau kemudahan lainnya agar BUMD/N atau BU swasta
yang mempunyai pelayanan kesehatan yang dibutuhkan agar bisa menyediakan
nya untuk WNI yang membutuhkan
c. Melakukan kontrak kepada tenaga ahli swasta yang bisa memberikan pelayanan
yang dibutuhkan.
d. Memberikan voucher kepada WNI yang membutuhkan untuk mendapatkan
pelayanan kesehatan yang dibutuhkan
e. Bekerja sama dengan BUMD/N atau BU swasta untuk mengembangkan
penyediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, khususnya untuk jenis
pelayanan yang kurang tersedia dalam alternatif sebelumnya.
8. Lokasi pelayanan SPM kesehatan, sesuai dengan prinsip sebelumnya, berarti tidak
harus harus di selenggarakan di dalam fasilitas milik pemerintah daerah. Jadi
pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan di lokasi sbb:
a. Puskesmas dan jaringannya dan RSUD
b. Fasilitas kesehatan milik BUMD/N
c. Dokter praktek swasta, Klinik swasta dan RS swasta yang bekerja sama dengan
pemerintah setempat
d. Fasilitas kesehatan milik pemda/BUMD/BUMN ataupun swasta di wilayah
tetangga
e. Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Pemerintah dan swasta
f. Pasar Rakyat
Fasilitas yang bukan milik pemerintah daerah ini perlu mempunyai kemampuan
pelayanan yang sesuai standar pemerintah daerah setempat, dan diatur melalui
mekanisme kerja sama
9. Bagi Pemda dengan kemampuan APBD terbatas, Pemerintah Pusat dapat
membantu pencapaian SPM melalui transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai
mekanisme yang berlaku, setelah memperhatikan pencapaian target SPM dan
kemampuan APBD Kesehatan.
10. SPM Kesehatan merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda
untuk rakyatnya, maka target SPM Kesehatan harus 100% setiap tahunnya. Untuk
itu dalam penetapan indikator SPM kesehatan, Kementerian Kesehatan perlu
melakukan pentahapan pada jenis pelayanan kesehatan, mutu pelayanannya
dan/atau sasaran/lokus tertentu.
11. Konsep penyusunan indikator SPM Bidang Kesehatan adalah sebagai berikut:
a. Pelayanan dalam SPM Bidang Kesehatan adalah pelayanan kesehatan
mendasar dan mutlak yang wajib diberikan oleh Pemda untuk seluruh warga
yang berada dalam batas wilayah otonominya secara minimal. Ketidak-
beradaan pelayanan kesehatan dasar tersebut menyebabkan terganggunya
kesehatan warga, bahkan kematian ataupun kecacatan, yang akan berujung
6.
3
pada terganggunya kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
b. Sasaran pelayanan adalah seluruh warga negara yang membutuhkan.
c. SPM Bidang Kesehatan disusun dengan memperhatikan Daur Kehidupan,
mulai dari ketika merencanakan keluarga sampai lanjut usia.
d. Merupakan pelayanan kesehatan yang bersifat publik (UKM) kepada
masyarakat yang berdampak atau diterima langsung.
e. Bersifat eksklusif, yaitu ekskusif bidang kesehatan dan dilaksanakan oleh
Pemda.
f. Fokus pelayanan pada Upaya Kesehatan Masyarakat, yaitu Promotif dan
Preventif, karena Upaya Kuratif dan Rehabilitatif dibiayai dari Jaminan
Kesehatan Nasional.
g. Pada beberapa pelayanan SPM yang juga dijamin oleh BPJS, seperti
pelayanan ibu hamil, pelayanan melahirkan dan seterusnya, sasaran dihitung
dari jumlah warga yang ada dikurangi jumlah warga yang telah menjadi peserta
BPJS.
12. Indikator Pencapaian SPM Bidang Kesehatan sesuai dengan pasal 19 RPP SPM
adalah sbb:
a. Rasio jumlah warga negara yang sudah memenuhi kebutuhan dasarnya dibagi
dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memperoleh kebutuhan dasar
tersebut. (pasal 19, ayat 2 RPP).
Tujuan nya adalah untuk menghitung output dari pelayanan yang dilakukan
pemerintah. Target pencapaiannya adalah 100%. Di dalam SPM Kesehatan ini
maka rumus umum dari indikator ini adalah sbb:
Persentase
pencapaian indikator
SPM
=
Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan
SPM sesuai standar
Jumlah sasaran yang berhak memperoleh
pelayanan SPM tersebut
Jumlah sasaran memperoleh di dapatkan melalui survai cepat secara berkala
(pasal 10 ayat 1) atau beradasarkan evaluasi laporan penyelenggarakan
pelayanan SPM tahun sebelumnya (pasal 10 ayat 3).
Perhitungan jumlah sasaran yang berhak adalah sebagai berikut:
Jumlah sasaran SPM (sesuai jenis pelayanan) = Jumlah sasaran – Jumlah
sasaran yang bisa mendapatkan kebutuhannya secara mandiri (Pasal 19, ayat 3
RPP).
7.
4
Khusus untuk pelayanan SPM yang juga dicakup dalam pelayanan melalui
BPJS, seperti pelayanan ibu hamil, persalinan, bayi baru lahir dan balita,
perhitungan jumlah sasaran yang berhak adalah sebagai berikut:
Jumlah sasaran SPM (sesuai jenis pelayanan) =
Jumlah sasaran – Jumlah sasaran yang bisa mendapatkan kebutuhannya secara
mandiri – Jumlah sasaran yang mendapatkan pelayanan kesehatan melalui
BPJS
b. Dalam melakukan evaluasi penyelenggaraan SPM Kesehatan perlu juga di
analisis Rasio jumlah kebutuhan dasar yang dibutuhkan dibagi dengan jumlah
kebutuhan dasar yang tersedia di setiap kabupaten (Pasal 19, ayat 1 RPP SPM).
Informasi tentang hal ini di dapatkan melalui survai atau berdasarkan laporan
penyelenggaraan (Pasal 9 ayat 1 dan 3). Tujuan nya adalah untuk menghitung
kecukupan input dan proses yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap
pelayanan yang diperlukan. Hal ini diperlukan untuk menjelaskan pencapaian
SPM Kesehatan yang belum 100 %, dan rangka meningkatkan akses pelayanan
sehingga bisa dicapai oleh 100 % penduduk yang berhak memperoleh pelayanan
tsb.
8.
5
PETUNJUK
TEKNIS
SPM
BIDANG
KESEHATAN
II. Petunjuk
Teknis
SPM
Bidang
Kesehatan
di
Provinsi
A. Promosi Kesehatan
1. Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Promosi Kesehatan
Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan promosi
kesehatan di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus di wilayah kerja provinsi.
a. Pengertian
1) Promosi kesehatan adalah pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemauan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan.
2) Promosi kesehatan yang dilaksanakan pada Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus disebut juga Promosi Kesehatan di
Sekolah.
3) Promosi Kesehatan diberikan pada semua Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus di wilayah Provinsi.
4) Standar promosi kesehatan dalam hal ini adalah :
a) Promosi Kesehatan diberikan oleh Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat/Promosi Kesehatan, Koordinator atau pengelola
Promosi Kesehatan dan pengelola program kesehatan.
b) Promosi Kesehatan yang sesuai standar adalah promosi kesehatan
diberikan minimal 12 kali dalam kurun waktu satu tahun untuk setiap
sekolah.
5) Materi promosi yang diberikan adalah tentang
(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
(2) Kesehatan gigi dan mulut;
(3) Kesehatan jiwa dan Gangguan Penggunaan Napza;
(4) Gizi seimbang termasuk jajanan Satuan, kekurangan gizi dan
obesitas;
9.
6
(5) Penyakit-penyakit yang berpotensi wabah;
(6) Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
(7) Penyakit menular, terutama HIV-AIDS, tuberculosis, malaria, DBD,
IMS;
(8) Penyakit tidak menular dan faktor risikonya, terutama Hipertensi,
Diabetes Mellitus, Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara;
(9) Kesehatan reproduksi;
(10) Pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan.
6) Satuan Pendidikan Menengah adalah SMA/MA dan sederajat baik milik
pemerintah maupun swasta.
7) Satuan Pendidikan Khusus adalah sebuah lembaga pendidikan yang
melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, mengelola
TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB milik pemerintah maupun swasta.
8) Promosi Kesehatan dilakukan agar siswa pada Satuan Pendidikan
Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus dapat mengetahui materi
promosi kesehatan.
9) Dalam kondisi tertentu, seperti lokasi yang jauh, masalah tenaga, maka
atas prinsip cost effectivenss, promosi kesehatan ini bisa ditugaskan untuk
dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan azas
Tugas Pembantuan, dengan memperhatikan kemampuan dan beban
institusi
10)Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan BUMD/ swasta
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan promosi
kesehatan ini.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan
pelayanan promosi kesehatan di Satuan Pendidikan Menengah dan
Satuan Pendidikan Khusus dinilai dari persentase Satuan Pendidikan
Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat pelayanan
promosi kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
Mendapatkan
Promosi
Kesehatan
=
Jumlah
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
yang
mendapatkan
promosi
kesehatan
sesuai
standar
sebanyak
12
kali
dalam
kurun
waktu
satu
tahun
X 100 %
10.
7
Jumlah
seluruh
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
dalam
kurun
waktu
satu
tahun
yang
sama
d. Contoh Perhitungan
Provinsi
A
mempunyai
95
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
milik
pemerintah
dan
5
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
milik
swasta.
Sebanyak
90
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
itu
telah
menerima
promosi
kesehatan
sebulan
sekali
dalam
setahun.
Kinerja
Provinsi
A
dalam
melakukan
promosi
kesehatan
untuk
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
sesuai
standar
adalah
90/100
x
100
%
=
90
%.
e. Target
100
persen
Satuan
Pendidikan
Menengah
dan
Satuan
Pendidikan
Khusus
mendapatkan
pelayanan
promosi
kesehatan
sesuai
standar.
a. Sumber Data
1) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi.
2) Tim Pembina UKS tingkat Provinsi.
b. Rujukan
1) Kepmenkes RI nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
2) Kepmenkes RI nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan.
c. SDM
1) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Koordinator atau
pengelola promosi kesehatan, dan pengelola program kesehatan di tingkat
provinsi.
2) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Koordinator atau
pengelola promosi kesehatan, dan pengelola program kesehatan di tingkat
kabupaten/kota
3) Tenaga ahli promosi kesehatan di LSM/Lembaga Swasta.
11.
8
2. Persentase Promosi Kesehatan melalui Media Massa
Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan promosi
kesehatan melalui media massa di wilayah kerja provinsi.
a. Pengertian
1) Promosi Kesehatan adalah pelayanan untuk meningkatkan
pengetahuan, kemauan dan kemampuan masyarakat di bidang
kesehatan.
2) Promosi kesehatan melalui media massa dilakukan dalam rangka
meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan kepada masyarakat luas
di wilayah propinsi yang bersangkutan.
3) Promosi kesehatan melalui media media massa (radio, televisi dan media
luar ruang) dilakukan minimal sebulan sekali.
4) Standar promosi kesehatan dalam hal ini adalah:
a) Promosi Kesehatan diberikan oleh Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat, Koordinator atau pengelola promosi
kesehatan, Pengelola program kesehatan, atau ahli promosi
kesehatan lainnya (perguruan tinggi/swasta)
b) Promosi Kesehatan diberikan sedemikian rupa sehingga semua
masyarakat luas di wilayah propinsi yang bersangkutan.
c) Materi Promosi Kesehatan yang diberikan tentang
(1) Perilaku
Hidup
Bersih
dan
Sehat
(PHBS);
(2) Kesehatan gigi dan mulut;
(3) Kesehatan jiwa dan Gangguan Penggunaan Napza;
(4) Gizi seimbang termasuk jajanan yang aman dan sehat,
kekurangan gizi dan obesitas;
(5) Penyakit-penyakit yang berpotensi wabah
(6) Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
(7) Penyakit menular, terutama HIV-AIDS, tuberkulosis, malaria,
DBD, IMS;
(8) Penyakit tidak menular dan faktor risikonya, terutama
Hipertensi, Diabetes Mellitus, Kanker Leher Rahim dan Kanker
Payudara;
(9) Kesehatan reproduksi;
(10) Pencegahan kecelakaan lalu lintas;
(11) Kesehatan Lansia.
5) Promosi kesehatan dilakukan melalui kerja sama dengan media massa
setempat dengan memperhatikan lokasi dan distribusi penduduk di
propinsi ybs.
6) Materi promosi kesehatan yang diberikan berbeda tiap bulan
7) Promosi kesehatan diberikan melalui lebih dari 1 media massa misalnya
sebagai berikut:
12.
9
a) Promosi kesehatan melalui radio minimal 10 kali per hari selama
dua minggu dalam satu bulan
b) melalui televisi minimal 5 kali per hari selama dua minggu dalam
satu bulan
c) Media luar ruang (billboard atau megatron) sebanyak 1 tema per
bulan
d) Melenggarakan acara yang kreatif dan menarik spt lomba, cerdas
cermat, dll yang diliput oleh media massa
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan
pelayanan promosi kesehatan melalui media massa dinilai dari
persentase promosi kesehatan melalui media massa yang menjangkau
masyarakat luas di wilayah provinsi yang bersangkutan sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Promosi
Kesehatan melalui
Media Massa
=
Jumlah promosi kesehatan
melalui media massa yang di
lakukan dalam satu wilayah
propinsi sesuai standar
sebanyak 12 kali dalam kurun
waktu satu tahun
X 100 %
12
Jika lebih dari 100 % maka dianggap sebagai 100 %
d. Contoh Perhitungan
Propinsi A dalam dalam setahun melakukan promosi kesehatan melalui
media massa sebanyak 18 kali. Jadi Kinerja Pemerintah Propinsi A
dalam melakukan promosi kesehatan melalui media massa adalah sbb:
Ø 18/12 x 100 % = 150 %
Ø karena lebih dari 100 % maka dihitung sebagi 100 %
13.
10
e. Target
Target 100 persen, artinya Pemerintah Propinsi wajib memberikan
pelayanan promosi kesehatan melalui media massa yang menjangkau
masyarakat luas sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
f. Sumber Data
1) Laporan Dinas Kesehatan Provinsi.
2) Laporan Riskesdas dan riset kesehatan di provinsi.
3) Laporan Survai cepat tahun sebelumnya.
g. Rujukan
1) Promosi kesehatan komitmen global dari Ottawa - Jakarta - Nairobi menuju
rakyat sehat, Departemen Kesehatan RI , Pusat Promosi Kesehatan,
Departemen Pendidikan Kesehatan dan Perilaku , FKM – UI, 2011.
2) Kepmenkes RI nomor 585/MENKES/SK/V/2007. tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
3) Permenkes RI nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Kepmenkes RI nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
5) Kepmenkes RI nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan.
h. SDM
1) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat
2) Koordinator atau pengelola promosi kesehatan.
3) Pengelola program kesehatan
4) Ahli promosi kesehatan di perguruan tinggi/swasta
B. Pelayanan Kesehatan Lingkungan
14.
11
3. Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Pemerintah Daerah Propinsi wajib melakukan pelayanan kesehatan
lingkungan di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan
Khusus.
a. Pengertian
1) Pelayanan kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus adalah serangkaian kegiatan yang
ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan Satuan
Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus yang sehat
baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial.
2) Sasaran pelayanan ini adalah seluruh Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus di wilayah provinsi.
3) Standar Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Satuan Pendidikan
Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus adalah :
a) Pelayanan ini dilakukan oleh sanitarian.
b) Pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam kurun waktu
satu tahun untuk setiap sasaran.
c) Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan melalui pengamatan dan
penilaian Kesehatan Lingkungan Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus terhadap:
(1) pengelolaan higiene dan sanitasi pangan,
(2) pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan
(3) kualitas udara dalam ruang,
dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
4) Satuan Pendidikan Menengah adalah SMA/MA dan yang sederajat
milik pemerintah dan swasta.
5) Satuan Pendidikan Khusus adalah sebuah lembaga pendidikan yang
melayani pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus,
mengelola TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB milik pemerintah dan
swasta.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Provinsi dalam memberikan pelayanan
kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus dinilai dari persentase Satuan Pendidikan Menengah
15.
12
dan Satuan Pendidikan Khusus yang mendapatkan pelayanan kesehatan
lingkungan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Satuan Pendidikan
Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Lingkungan
=
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
lingkungan minimal dua kali dalam
kurun waktu satu tahun X 100 %
Jumlah Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus yang ada
di wilayah Propinsi dalam kurun waktu
yang sama
d. Contoh Perhitungan
Pada tahun 2015, di Propinsi A terdapat 90 Satuan Pendidikan Menengah
dan Satuan Pendidikan Khusus milik pemerintah dan 10 Satuan
Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidik Khusus milik swasta.
Dari data tersebut yang mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan
minimal dua kali dalam kurun waktu satu tahun adalah 70 Satuan
Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus milik pemerintah
dan 5 Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus milik
swasta.
Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Lingkungan = (70+5)/(90+10) x 100% =
75%.
e. Target
Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelayanan kesehatan
lingkungan pada 100 persen Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan
Pendidikan Khusus.
f. Sumber Data
1) Laporan Dinas Kesehatan Propinsi
g. Rujukan
1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 Tentang Pangan;
2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan;
16.
13
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu
dan Gizi Pangan;
4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;
5) Permendagri Nomor 42 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa
6) Permenkes RI Nomor 374/Menkes/PER/III/2010 tentang Pengendalian
Vektor;
7) Permenkes Nomor 1077/Menkes/PER/2011 tentang Pedoman
Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah;
8) Permendagri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan
Pemberdayaan Pasar Rakyat
9) Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa
Keracunan Pangan;
10) Permendag No 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern.
11) Kepmenkes RI Nomor 942/MENKES/SK/VII/2003 Pedoman
Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan;
12) Kepmenkes RI Nomor 1098/Menkes/SK/VII/2005 tentang Persyaratan
Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
13) Kepmenkes 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pasar Sehat;
14) Surat Edaran Menteri Nomor PM/Menkes/E/2261/XI/2011 tentang
Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Sehat.
h. SDM
1) Jabatan fungsional sanitarian
18.
15
III. Petunjuk
Teknis
SPM
Bidang
Kesehatan
di
Kabupaten/Kota
A. Pelayanan Promosi Kesehatan
1. Persentase Satuan Pendidikan Dasar mendapatkan Promosi
Kesehatan
Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melaksanakan promosi kesehatan di
Satuan Pendidikan Dasar dan yang sederajat di wilayah kerja kabupaten/kota.
a. Pengertian
1) Promosi kesehatan adalah pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemauan dan kemampuan masyarakat di bidang kesehatan.
2) Standar promosi kesehatan dalam hal ini adalah :
a) Promosi Kesehatan diberikan oleh Jabatan Fungsional Penyuluh
Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kabupaten/kota, Koordinator
atau pengelola promosi kesehatan di kabupaten/kota, pengelola program
kesehatan di kabupaten/kota dan tenaga kesehatan di Puskesmas.
b) Promosi kesehatan dilakukan minimal setahun sekali untuk setiap
sasaran.
c) Sasaran pelayanan ini adalah seluruh Satuan Pendidikan Dasar di
wilayah Kabupaten/Kota baik milik pemerintah maupun swasta.
d) Materi promosi kesehatan yang disampaikan adalah tentang:
(1) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
(2) Kesehatan gigi dan mulut;
(3) Kesehatan jiwa dan Gangguan Penggunaan Napza;
(4) Gizi seimbang termasuk jajanan yang aman dan sehat,
kekurangan gizi dan obesitas;
(5) Penyakit-penyakit yang berpotensi wabah
(6) Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
(7) Penyakit menular, terutama HIV-AIDS, tuberkulosis, malaria,
DBD, IMS;
(8) Penyakit tidak menular, terutama Hipertensi, Diabetes Mellitus,
Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara;
(9) Kesehatan reproduksi;
(10) Pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan.
3) Satuan Pendidikan Dasar adalah SD/MI, SMP/MTs dan yang sederajat.
4) Promosi Kesehatan dilakukan agar setiap siswa pada Satuan Pendidikan Dasar
dapat mengetahui materi promosi kesehatan.
5) Promosi kesehatan yang disampaikan perlu disesuaikan dengan umur siswa
dengan berbagai sarana media (penyuluhan kelompok, putar film, diskusi, seminar,
dll)
19.
16
6) Pemerintah Daerah Provinsi dapat bekerja sama dengan BUMD/ swasta
yang mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan promosi
kesehatan ini.
b. Definisi Operasional
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
Promosi Kesehatan di Satuan Pendidikan Dasar adalah persentase
Satuan Pendidikan Dasar mendapat promosi kesehatan sesuai standar
dalam satu tahun di wilayah kerjanya.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Satuan
Pendidikan Dasar
mendapatkan
Promosi Kesehatan
=
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar Formal yang
mendapat promosi kesehatan sesuai standar
sebanyak 1 kali dalam kurun waktu satu tahun di
satu wilayah kerja X 100%
Jumlah seluruh Satuan Pendidikan Dasar di satu
wilayah kerja pada kurun waktu yang sama
d. Contoh Perhitungan
Kabupaten A mempunyai total 100 Satuan Pendidikan Dasar milik
pemerintah dan swasta yang terdiri dari 50 SD, 30 SMP, 10 MI, 10 MTs.
Sebanyak 90 Satuan Pendidikan Dasar tersebut telah menerima promosi
kesehatan 1 (satu) kali dalam satu tahun.
Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam melakukan
Promosi Kesehatan di Satuan Pendidikan Dasar adalah 90/100 x 100 %
= 90 %
e. Target
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan Promosi
Kesehatan di 100 persen Satuan Pendidikan Dasar Formal.
20.
17
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas;
2) Laporan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
g. Rujukan
1) Kepmenkes RI nomor 585/MENKES/SK/V/2007. tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
2) Pedoman Pembinaan Upaya Kesehatan Satuan (UKS)
3) Permenkes RI nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Permenkes...... ttg Pedoman Kesehatan Jiwa
5) Kepmenkes RI nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tantang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
6) Permenkes RI nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran dan
Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
7) Kepmenkes RI nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah
8) Kepmenkes RI nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan.
h. SDM
1) Jabatan Fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
2) Koordinator atau pengelola promosi kesehatan di Kabupaten/Kota.
3) Pengelola program kesehatan di kabupaten/kota
4) Tenaga kesehatan di Puskesmas
5) Ahli Promosi Kesehatan Swasta
2. Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu
Melaksanakan Promosi Kesehatan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan promosi kesehatan
sesuai standar dalam satu tahun kepada masyarakat yang datang ke
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
a. Pengertian
1) Promosi kesehatan adalah pelayanan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemauan dan kemampuan masyarakat di bidang
kesehatan.
2) Promosi kesehatan di Puskesmas dan Pustu adalah pelayanan promosi
kesehatan yang dilakukan di Puskemas dan Pustu.
21.
18
3) Promosi kesehatan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai
standar adalah :
a) Promosi kesehatan dilakukan oleh Koordinator atau pengelola
promosi kesehatan di Puskesmas, Tenaga kesehatan di Puskesmas,
dan Pengelola promosi kesehatan di kabupaten/kota
b) Promosi kesehatan dilakukan sesuai standar sebanyak 12 kali dalam
kurun waktu satu tahun.
c) Sasaran promosi kesehatan adalah masyarakat yang datang ke
Puskesmas dan Pustu.
d) Metode promosi kesehatan di Puskesmas dan Pustu adalah
penyuluhan kelompok yang dilakukan di dalam gedung Puskesmas
dan Pustu selama 60 menit.
e) Materi promosi kesehatan yang disampaikan adalah tentang :
(1) Kesehatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
(2) Kesehatan gigi dan mulut;
(3) Kesehatan jiwa dan Gangguan Penggunaan Napza;
(4) Gizi seimbang termasuk jajanan yang aman dan sehat,
kekurangan gizi dan obesitas;
(5) Penyakit-penyakit yang berpotensi wabah
(6) Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi;
(7) Penyakit menular, terutama HIV-AIDS, tuberkulosis, malaria,
DBD, IMS;
(8) Penyakit tidak menular, terutama Hipertensi, Diabetes Mellitus,
Kanker Leher Rahim dan Kanker Payudara;
(9) Kesehatan reproduksi;
(10) Pengobatan sendiri secara tepat;
(11) Pencegahan kecelakaan lalu lintas dan tindak kekerasan.
4) Promosi Kesehatan di Puskesmas dan Pustu dilakukan agar
masyarakat yang berkunjung ke Puskesmas dan Pustu dapat
mengetahui materi promosi kesehatan.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
promosi kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu dinilai dari
Persentase Puskesmas dan Puskesmas Pembantu melaksanakan
Promosi Kesehatan sebanyak minimal 12 kali dengan masing-masing
durasi 60 menit dalam satu tahun kepada masyarakat yang datang ke
Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
22.
19
Persentase
Puskesmas dan
Jaringannya
Melaksanakan
Promosi Kesehatan
=
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang
melaksanakan promosi kesehatan sesuai standar
sebanyak 12 kali dalam kurun waktu satu tahun
kepada masyarakat yang datang
X 100 %
Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu di
satu wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun
yang sama
d. Contoh Perhitungan
Kabupaten A mempunyai Puskesmas dan Pustu sebanyak 15, yang
terdiri dari 5 Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu. Jumlah Puskesmas
dan Pustu yang melaksanakan promosi kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun adalah 13 Puskesmas dan Pustu. Capaian
kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam melakukan kegiatan
promosi kesehatan di Puskesmas dan Pustu = [13 / 15] x 100 % =
86,67%.
e. Target
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melakukan promosi
kesehatan di 100 persen Puskesmas dan Jaringannya.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas.
g. Rujukan
1) Kepmenkes RI Nomor 585/MENKES/SK/V/2007 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
2) Kepmenkes RI Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tantang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
3) Permenkes RI Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
4) Permenkes RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran dan
Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
5) Kepmenkes RI Nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
6) Kepmenkes RI Nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan.
7) Kepmenkes tentang Buku KIA
23.
20
h. SDM
1) Koordinator atau pengelola promosi kesehatan di Puskesmas.
2) Tenaga kesehatan di Puskesmas.
3) Pengelola promosi kesehatan di kabupaten/kota.
4) Pengelola program kesehatan di tingkat kabupaten/kota
3. Persentase Promosi untuk Pemberdayaan Masyarakat di
Bidang Kesehatan
Pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan promosi kesehatan ke
masyarakat dalam rangka mengembangkan Pemberdayaan Masyarakat
di bidang kesehatan sesuai standar oleh Puskesmas.
a. Pengertian
1) Promosi Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan adalah semua kegiatan promosi di luar gedung Puskesmas.
2) Promosi Kesehatan untuk Pemberdayaan Masyarakat di Bidang
Kesehatan sesuai standar adalah
a) Promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan menggunakan metode berupa curah pendapat, diskusi
dan bermain peran selama minimal 120 menit sesuai dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013.
b) Promosi kesehatan ke masyarakat dalam rangka mengembangkan
pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dilakukan setiap
Puskesmas minimal satu kali sebulan.
c) Pelaksana promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan adalah :
(1) Koordinator /Pengelola Promosi Kesehatan Puskesmas;
(2) Tenaga Kesehatan Puskesmas;
(3) Pengelola Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota;
(4) Tenaga Pengelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan
Kabupaten/Kota.
3) Promosi Kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang
kesehatan adalah kegiatan promosi kesehatan yang dilakukan di luar
gedung Puskesmas, agar individu, keluarga, masyarakat dapat lebih
mandiri untuk berperilaku sehat dengan cara:
a) Mengidentifikasi kondisi, situasi dan masalah disekitar masyarakat
setempat.
b) Mengenali potensi yang dimiliki masyarakat.
c) Menganalisis masalah, faktor-faktor pendukung dan penghambat.
d) Memilih solusi pemecahan masalah sesuai dengan kesepakatan
bersama.
24.
21
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
promosi pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dinilai dari
persentase Puskesmas memberikan promosi kesehatan untuk
pemberdayaan masyarakat sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun kepada masyarakat.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Promosi
untuk Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang
Kesehatan
=
Jumlah Puskesmas melakukan promosi untuk
pemberdayaan masyarakat sesuai standar sebanyak
12 kali kepada masyarakat dalam kurun waktu satu
tahun X 100 %
Jumlah Puskesmas di satu wilayah kerja dalam
kurun waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Kabupaten A mempunyai Puskesmas sebanyak 15 Puskesmas. Jumlah
Puskesmas yang melakukan promosi untuk pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan sesuai standar dalam satu tahun adalah 12 Puskesmas.
Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam melakukan kegiatan promosi
untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan adalah [12/15] x 100 %
= 80%.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan
promosi kesehatan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas
g. Rujukan
1) Promosi kesehatan komitmen global dari Ottawa - Jakarta - Nairobi menuju
rakyat sehat, Departemen Kesehatan RI, Pusat Promosi Kesehatan,
Departemen Pendidikan Kesehatan dan Perilaku , FKM – UI, 2011.
25.
22
2) Kepmenkes RI nomor 585/MENKES/SK/V/2007. tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas
3) Kepmenkes RI nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tantang Pedoman Umum
Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif
4) Permenkes RI nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5) Permenkes RI nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaran dan
Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Poskestren)
6) Kepmenkes RI nomor 1114/MENKES/SK/VIII/2005 tentang Pedoman
Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Daerah.
7) Kepmenkes RI nomor 1193/MENKES/SK/X/2004 tentang Kebijakan
Nasional Promosi Kesehatan.
8) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2013 Pedoman Pelaksanaan
dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
h. SDM
1) Koordinator /Pengelola Promosi Kesehatan di Puskesmas.
2) Tenaga Kesehatan di Puskesmas.
3) Pengelola Promosi Kesehatan di Kabupaten/Kota.
4) Tenaga Pengelola Data dan Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kota
26.
23
B. Pelayanan Skrining dan Pelayanan Kesehatan Berdasar Daur
Kehidupan
4. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal
Sesuai Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
pemeriksaan kehamilan (antenatal) sesuai standar kepada seluruh ibu
hamil di wilayah kerja nya
a. Pengertian
1) Pelayanan antenatal sesuai standar adalah
a) Pelayanan dilakukan minimal oleh Bidan yang memiliki Surat Tanda
Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya;
b) Pelayanan diberikan di Puskesmas dan jaringannya dan di fasilitas
BUMD/ BUMN/ swasta yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah.
c) Pelayanan mencakup sebagai berikut:
(1) Timbang berat badan dan ukur tinggi badan;
(2) Ukur tekanan darah;
(3) Nilai status Gizi (Ukur Lingkar Lengan Atas/LILA);
(4) Ukur tinggi puncak rahim (fundus uteri);
(5) Tentukan Presentasi janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
(6) Skrining status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus
toksoid (TT) bila diperlukan;
(7) Pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet selama
kehamilan;
(8) Tes laboratorium: tes kehamilan, pemeriksaan hemoglobin darah
(Hb), pemeriksaan golongan darah (bila belum pernah dilakukan
sebelumnya), gula darah, pemeriksaan protein urin (bila ada
indikasi); dan tes skrining untuk mengetahui penyakit endemis
setempat. Selain itu pada
waktu
datang
untuk
pemeriksaan
kehamilan
pertama
kali
ditawarkan
juga
untuk
skrining
HIV/AID
(KTHIV)
(9) Tatalaksana/penanganan kasus sesuai kewenangan;
(10) Temu wicara (konseling);
Pemberian pelayanannya disesuaikan dengan trimester kehamilan
(lihat dalam tabel berikut)
27.
24
d) Pelayanan dilakukan minimal empat kali dengan jadwal satu kali
pada trimester pertama, satu kali pada trimester kedua dan dua kali
pada trimester ketiga.
2) Bagi ibu hamil yang mempinyai LILA < 23,5 cm, maka diberikan PMT
Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)
3) PMT dapat berupa berupa makanan tambahan berbasis pangan lokal
(PMT lokal) atau makanan tambahan pabrikan (PMT pabrikan) 90 hari.
a) Makanan Tambahan atau PMT (PMT) adalah Makanan tambahan
bergizi yang diberikan kepada ibu hamil KEK sebagai makanan
tambahan untuk pemulihan status gizi.
b) PMT dapat berupa berupa makanan tambahan berbasis pangan
lokal (PMT lokal) atau makanan tambahan pabrikan (PMT
pabrikan) sesuai spesifikasi peraturan Menteri Kesehatan yang
difortifikasi yang diberikan selama 90 hari.
c) PMT lokal adalah makanan tambahan yang dibuat dari bahan
makanan setempat dan mudah diperoleh dengan harga terjangkau
yang diolah di rumah tangga.
d) PMT pabrikan adalah makanan tambahan yang dibuat oleh pabrik
atau perusahaan makanan dan minuman di Indonesia (makanan
jadi) sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
e) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) hanya sebagai tambahan
terhadap makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil KEK sehari-
hari, dan bukan sebagai pengganti makanan utama.
4) Ibu Hamil yang ditemukan dengan masalah kesehatan dan gizi harus
ditangani atau dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu
menanganinya.
5) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada butir (2) dilakukan sesuai
jadwal sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Pemeriksaan Antenatal
No Jenis Pelayanan
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
Trimester
1
(≤ 12
minggu)
Trimester
2
(>12 – 24
minggu)
Trimester 3
(> 24 minggu
–
melahirkan)
1 kali 1 kali 2 kali
1 Timbang berat
badan
√ √ √
Ukur tinggi badan √ Pada kunjungan
pertama
2 Ukur tekanan darah √ √ √
3 Ukur Lingkar √ Pada kunjungan
28.
25
Lengan Atas (LiLA) pertama
4 Ukur tinggi puncak
rahim (fundus uteri)
√ √
5 Tentukan presentasi
janin dan Denyut
Jantung Janin (DJJ)
√ √
6 Penentuan status
imunisasi tetanus
dan pemberian
imunisasi Tetanus
Toksoid (TT) bila
diperlukan
√ 1 atau 2 kali
selama
kehamilan,
minimal
memperoleh
status T2
7 Pemberian tablet
tambah darah,
minimal 90 tablet
selama kehamilan
√ √ √ Disesuaikan
kondisi ibu
8 Tes laboratorium,
a. Tes kehamilan √
b. Hemoglobin (Hb) √ √
c. Golongan darah √ Bila belum
pernah
dilakukan
sebelumnya
d. Gula darah √
e. Protein urin √* √* *: Bila ada
indikasi
f. endemik lokal √ Untuk wilayah
endemis spt
malaria
9 Ditawarkan
Pemeriksaan
HIV/AID
√ Ditawarkan
melalui
konseling
(KTHIV) pada
kedatangan
pertama kali
10 Tatalaksana/
Penanganan kasus
√* √* √* *:Bila
ditemukan
adanya masalah
kesehatan dan
gizi
11 Temu Wicara
(Konseling)
√ √ √ Tiap kunjungan
29.
26
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan antenatal pada ibu hamil dinilai dari persentase ibu hamil di
wilayah kerja Kabupaten/Kota itu yang memperoleh pelayanan antenatal
sesuai standar selama kehamilannya dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Ibu
Hamil
Mendapatkan
Pelayanan
Antenatal Sesuai
Standar
=
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun
X 100 %
Jumlah ibu hamil yang membutuhkan
pelayanan antenatal di wilayah kerja dalam
kurun waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Di Kabupaten A jumlah Ibu hamil yang membutuhkan pelayanan ante natal
di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersbut adalah sebanyak 100 orang.
Jumlah ibu hamil yang datang untuk memperoleh pelayanan pemeriksaan
kehamilan adalah sebanyak 100 orang dengan rincian sebagai berikut
Lokasi Pelayanan Jumlah Sesuai
standard
Tidak
sesuai
standard
Keterangan
Puskesmas dan
Jaringannya
70 65 5 Pelayanan sesuai standar
dihitung
Fasilitas
BUMD/BUMN
10 5 5 Pelayanan sesuai standar
dihitung
Fasilitas Swasta 20 15 5 Yang sesuai standar dihitung
Jumlah 100 85 15
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan antenatal pada ibu hamil di wilayah kerjanya pada tahun
tersebut adalah 85/100 atau 85%.
Jika salah satu dari Pelayanan antenatal sesuai standar,
sebagaimana poin 1, tidak diberikan, maka pelayanan antenatal
yang diberikan tidak sesuai standar.
30.
27
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan antenatal sesuai standar pada ibu hamil yang membutuhkan di
wilayah kerja Kabupaten/ Kota adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas dan jaringannya;
2) Laporan fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah
Daerah
3) Kohort ibu;
4) Buku KIA;
5) Laporan khusus PMT Bumil KEK, dll;
g. Rujukan
1) Standar Pelayanan Kebidanan, tahun 2003.
2) Kepmenkes tentang Buku KIA.
3) Buku Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan
Anak (PWS – KIA), tahun 2010.
4) Buku Pedoman Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan
Komplikasi (P4K), tahun 2009.
5) Buku Pedoman Pelayanan Antenatal Terpadu, tahun 2010.
6) Buku Pedoman Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil, tahun 2011.
7) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 224/Menkes/SK/II/2007
tentang Spesifikasi Teknis Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK.
8) Pedoman Gizi Ibu Hamil dan Pengembangan Makanan Tambahan Ibu
Hamil Berbasis Pangan Lokal.
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
31.
28
5. Persentase Ibu Bersalin dan Nifas Mendapatkan Pelayanan
Persalinan dan Nifas Sesuai Standar di Puskesmas dan
Jaringannya
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
persalinan dan nifas sesuai standar pada ibu yang melahirkan di wilayah
kerjanya
a. Pengertian
1) Pelayanan Persalinan sesuai standar adalah :
a) Pelayanan dilakukan oleh bidan/bidan desa atau dokter yang
memiliki STR sesuai dengan kewenangannya
b) Pelayanan diberikan di Puskesmas dan jaringannya dan di fasilitas
BUMD/ BUMN/ swasta yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah.
c) Pelayanan dimulai pada kala I sampai dengan kala IV persalinan.
d) Pelayanan persalinan diberikan mengikuti pedoman asuhan
persalinan normal (60 langkah). Sebelum pelayanan persalinan
dilakukan, kepada ibu yang akan bersalin ditawarkan pelayanan
salah satu metoda kontrasepsi
2) Pelayanan kesehatan Ibu Nifas sesuai standar adalah :
a) Tenaga
kesehatan
yang
memberikan
pelayanan
kesehatan
ibu
nifas
adalah
:
dokter,
bidan
dan
perawat.
b) kunjungan
nifas
minimal
sebanyak
3
kali
dengan
ketentuan
waktu
:
1. Kunjungan
nifas
pertama
pada
masa
6
jam
sampai
dengan
3
hari
setelah
persalinan.
2. Kunjungan
nifas
ke
dua
dalam
waktu
hari
ke-‐4
sampai
dengan
hari
ke-‐
28
setelah
persalinan.
3. Kunjungan
nifas
ke
tiga
dalam
waktu
hari
ke-‐29
sampai
dengan
hari
ke-‐
42
setelah
persalinan.
c) Pelayanan
yang
diberikan
adalah
:
1. Pemeriksaan
tekanan
darah,
nadi,
respirasi
dan
suhu.
2. Pemeriksaan
tinggi
fundus
uteri
(involusi
uterus).
3. Pemeriksaan
lokhia
dan
pengeluaran
per
vaginam
lainnya.
4. Pemeriksaan
payudara
dan
anjuran
ASI
eksklusif
6
bulan.
5. Pemberian
kapsul
Vitamin
A
200.000
IU
sebanyak
dua
kali
,
pertama
segera
setelah
melahirkan,
kedua
diberikan
setelah
24
jam
pemberian
kapsul
Vitamin
A
pertama.
32.
29
6. Pelayanan
KB
pasca
salin
adalah
pelayanan
yang
diberikan
kepada
Ibu
yang
mulai
menggunakan
alat
kontrasepsi
langsung
sesudah
melahirkan
(sampai
dengan
42
hari
sesudah
melahirkan)
3) Apabila dalam proses persalinan terdapat kelainan, maka wajib dirujuk
ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani dengan
menyertakan partograf ibu.
4) Apabila dalam pelayanan nifas terdapat kelainan, maka wajib dirujuk
ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menangani nya.
b. Definisi Operasional
Capaian
kinerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam
memberikan
pelayanan
persalinan
dan
pelayanan
nifas
pada
ibu
yang
akan
melahirkan
dinilai
dari
persentase
ibu
bersalin
yang
memperoleh
pelayanan
persalinan
dan
pelayanan
nifas
sesuai
standar
di
wilayah
kerja
nya
dalam
kurun
waktu
satu
tahun.
33.
30
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Ibu
Bersalin
Mendapatkan
Pelayanan
Persalinan Sesuai
Standar
=
Jumlah ibu bersalin memperoleh
pelayanan persalinan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun
X 100 %
Jumlah ibu bersalin yang membutuhkan
pelayanan di wilayah kerja kabupaten/kota
dalam kurun waktu satu tahun yang sama
Persentase Ibu
Nifas Mendapatkan
Pelayanan Nifas
Sesuai Standar
=
Jumlah ibu Nifas memperoleh pelayanan
nifas sesuai standar dalam kurun waktu
satu tahun
X 100 %
Jumlah ibu nifas yang membutuhkan
pelayanan di wilayah kerja kabupaten/kota
dalam kurun waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Untuk Pelayanan Persalinan
Di Kabupaten A selama setahun terdapat 130 ibu yang mendapat pelayanan
persalinan dengan rincian sebagai berikut (rekapitulasi akhir tahun):
34.
31
Jenis pelayanan Jumlah Sesuai
standard
Tidak sesuai
standar
Keterangan
Bersalin oleh
dukun
30 0 30 Tidak dihitung, tetapi
sebagai bahan promosi
berikutnya
Bersalin oleh
tenaga kesehatan
di Rumah
20 0 20 Tidak dihitung, karena
tidak bersalin di
Puskesmas dan
jaringannya. Tetapi
dipakai sebagai bahan
promosi Puskesmas
Bersalin di
Polindes dan
puskesmas
30 30 0
Bersalin di
fasilitas kesehatan
BUMD/BUMN
Swasta yang
bekerja sama
35 35 0
Dirujuk 5 5 0 Dihitung, karena sesuai
pedoman, bila ada
komplikasi diluar
kompetensi puskesmas
harus dirujuk
Bersalin di Rumah
Bersalin atau
Bidan Praktek
Mandiri (BPM)
yang bekerja sama
dengan Pemda
10 10 Dihitung sebagai fasilitas
yang disediakan oleh
Pemda
Jumlah 130 80 20
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan persalinan pada tahun itu adalah 80/130 atau 61%.
Untuk Pelayanan Nifas
Dari 130 ibu diatas, pelayanan persalinan yang diterima adalah sbb:
35.
32
Jenis pelayanan Jumlah Standar
Pelayanan Nifas
Keterangan
sesuai Tidak
sesuai
Bersalin oleh dukun 15 15 15 15 orang tidak sempat
ditangani pada waktu
kunjungan pertama
Bersalin oleh tenaga kesehatan
di Rumah
20 20 Mesti bersalinan di
rumah pelayanan
nifasnya lengkap
Bersalin di Polindes dan
puskesmas
30 30 0 pelayanan nifasnya
lengkap
Bersalin di fasilitas kesehatan
BUMD/BUMN Swasta yang
bekerja sama
35 35 0 pelayanan nifasnya
lengkap
Dirujuk 5 5 0 pelayanan nifasnya
lengkap
Bersalin di Rumah Bersalin atau
Bidan Praktek Mandiri (BPM)
yang bekerja sama dengan
Pemda
10 10 pelayanan nifasnya
lengkap
Jumlah 130 115 15
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan persalinan pada tahun itu adalah 115/130 atau 88,5%.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan persalinan dan pelayanan nifas sesuai standar di wilayah
kerjanya adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Formulir Persalinan;
2) Formulir Partograf;
3) Formulir Rujukan;
4) Laporan Puskesmas.
g. Rujukan
1) Standar Pelayanan Kebidanan, tahun 2003;
36.
33
2) Kepmenkes tentang Buku KIA;
3) Buku Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
(PWS – KIA), tahun 2010;
4) Buku Penyeliaan Fasilitatif Pelayanan KIA, tahun 2010;
5) Buku Acuan Asuhan Persalinan Normal (APN), tahun 2012;
6) Buku Pedoman Kemitraan Bidan dan Dukun, tahun 2012;
7) Buku Pedoman Rumah Tunggu Kelahiran, tahun 2012;
8) Buku pedoman Imunisasi tahun 2013.
h. SDM
1) Dokter.
2) Bidan.
6. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir di wilayah kerja Kabupaten/Kota tersebut.
a. Pengertian
1) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah pelayanan kepada bayi
baru pada kurun waktu setelah lahir sampai dengan 28 hari setelah
lahir sesuai standar.
2) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar adalah :
a) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir diberikan dalam 48 jam
pertama oleh dokter atau bidan atau perawat sesuai
kewenangannya.
b) Pelayanan diberikan di Puskesmas dan jaringannya dan di fasilitas
BUMD/ BUMN/ swasta yang bekerja sama dengan pemerintah
daerah.
c) Pelayanan dilakukan dengan menggunakan algoritma Manajemen
Terpadu Bayi Muda (MTBM) sesuai formulir MTBM dan Pedoman
Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial.
3) Bayi baru lahir yang mempunyai risiko tinggi dirujuk ke fasilitas
pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya dan tidak dihitung
sebagai kunjungan sesuai kriteria.
yhanuar 8/25/15 7:57 PM
Deleted: di Puskesmas dan
Jaringannya
37.
34
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
paket pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar dinilai dari
persentase jumlah bayi baru lahir yang memperoleh paket pelayanan
kesehatan sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam
kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Bayi
Baru Lahir
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
=
Jumlah bayi baru lahir yang memperoleh
pelayanan kesehatan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun X 100
%Jumlah bayi baru lahir yang membutuhkan
pelayanan dalam kurun waktu satu tahun
yang sama
d. Contoh Perhitungan
Di Kabupaten A jumlah kunjungan bayi baru lahir (0-48 jam) selama
setahun adalah sebagai berikut (rekapitulasi akhir tahun):
Jenis kunjungan Jumlah yang
membutuhkan
pelayanan
Mendapatkan
pelayanan
Sesuai standard
Keterangan
Bayi lahir di rumah dikirim
sebelum usia 48 jam
10 10
Bayi lahir di rumah dikirim
setelah usia 48 jam
20 0 Tidak dihitung,
karena setalah
48 jam dan
menjadi bahan
promosi
Bayi lahir di polindes dan
puskesmas
30 30
Bayi lahir di fasilitas
kesehatan
BUMD/BUMN/Swasta yang
bekerja sama
30 30
Bayi lahir risiko tinggi
dirujuk
10 10
Jumlah 100 80
38.
35
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan bayi baru lahir di Puskesmas dan jaringannya pada tahun itu
adalah 80/100 atau 80%.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan kepada bayi baru lahir sesuai standar adalah 100
persen.
f. Sumber Data
1) Register Kohort Bayi.
2) Buku KIA.
3) Laporan Puskesmas.
g. Rujukan
1) Buku Saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Essensial.
2) Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak–
2009.
3) Buku modul dan bagan MTBM.
4) Kepmenkes tentang Buku KIA.
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
3) Perawat
7. Persentase Usia Bawah Lima Tahun (Balita) Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
kesehatan pada anak usia balita sesuai standar di wilayah kerjanya.
a. Pengertian
1) Pelayanan Kesehatan Balita sesuai standar adalah :
yhanuar 8/25/15 7:59 PM
Formatted: Heading 3
yhanuar 8/25/15 7:59 PM
Deleted: di Puskesmas dan
Jaringannya
39.
36
a) Pelayanan kesehatan Balita diberikan oleh Dokter, Bidan, Perawat,
Tenaga Gizi sesuai kewenangannya;
b) Pelayanan kesehatan Balita diberikan di Puskesmas dan
Jaringannya dan di fasilitas BUMD/ BUMN/ swasta yang bekerja
sama dengan pemerintah daerah;
c) Pelayanan Kesehatan Balita meliputi :
(1) pemantauan pertumbuhan dan perkembangan;
(2) pemberian kapsul vitamin A;
(3) pemberian imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan;
(4) Pemberian PMT untuk balita gizi kurang;
(5) Penanggulangan Balita sakit;
2) Balita adalah anak usia 0 – 59 Bulan.
3) Untuk balita usia 0 – 23 bulan, standar pemantauan pertumbuhan
adalah 1 bulan sekali.
4) Untuk usia balita pelayanan stimulasi deteksi dini perkembangan anak
setiap 6 bulan.
5) Deteksi penyimpangan pertumbuhan adalah pengukuran antropometri
yang meliputi pengukuran berat badan/tinggi badan atau berat
badan/panjang badan (BB/TB atau BB/PB), Tinggi Badan/Panjang
Badan menurut umur dan Lingkaran Kepala Anak (LKA).
6) Deteksi penyimpangan perkembangan dilakukan menggunakan
Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) yang meliputi motorik
kasar, motorik halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan
kemandirian; Tes Daya Dengar (TDD), Test Daya Lihat,
7) Deteksi gangguan mental emosional dan perilaku dengan
menggunakan ceklist :
-‐ Kuesioner Masalah Mental Emosional (KMME),
-‐ Checklist or Autisme in Toddler (CHAT) dan
-‐ Gangguan Pemusatan Perhatian dan Hiperaktifitas.
8) Imunisasi Dasar meliputi HB0, BCG, Polio 1, DPT-HB-Hib 1, Polio 2,
DPT-HB-Hib 2, Polio 3, DPT-HB-Hib 3, Polio 4 dan Campak.
9) Imunisasi Lanjutan meliputi : DPT-HB-Hib dan Campak
10) Balita gizi kurang adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks
Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan
menurut Tinggi Badan (BB/TB) dengan nilai z-score -2 standar deviasi
sampai dengan <-3 standar deviasi (kurus).
11) Balita pendek adalah balita dengan status gizi berdasarkan indeks
Panjang Badan atau Tinggi Badan menurut umur (PB/U atau TB/U)
dengan nilai z-score < -2 standar deviasi.
12) Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) adalah makanan atau
minuman padat gizi bagi bayi dan anak berusia 6-23 bulan untuk
40.
37
memenuhi kebutuhan gizi selain ASI. Prinsip MP-ASI bukan
menggantikan ASI tetapi melengkapi ASI setelah bayi berusia 6 bulan.
13) Makanan tambahan pemulihan adalah Makanan tambahan untuk
anak gizi kurang usia 6-59 bulan, baik berupa MP-ASI berbasis
pangan lokal atau MP-ASI pabrikan.
a. MP-ASI lokal adalah makanan tambahan pendamping Air Susu Ibu
untuk balita usia 6-59 bulan yang dibuat dari bahan makanan
setempat dan mudah diperoleh dengan harga terjangkau yang
diolah di rumah tangga.
b. MP-ASI pabrikan adalah makanan tambahan pendamping Air Susu
Ibu padat gizi untuk balita 6-59 bulan yang dibuat oleh pabrik
atau perusahaan makanan dan minuman di Indonesia sesuai
spesifikasi yang telah ditentukan.
14) Pemberian Makanan Tambahan (PMT) diberikan setiap hari selama 90
hari, hanya sebagai tambahan terhadap makanan yang dikonsumsi
dan bukan sebagai pengganti makanan utama.
15) Balita yang ditemukan dengan kelainan wajib ditangani atau dirujuk
ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya sesuai
prosedur yang berlaku.
16) Tatalaksana balita sakit merujuk pada Modul Terpadu Balita Sakit
(MTBS) atau Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Primer.
17) Jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan
sesuai jadwal sebagai berikut :
41.
38
No Jenis Pelayanan Keterangan
1 Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi
badan dan pemantauan pertumbuhan
0-23 bl = setiap bulan
24-59 bl = minimal 4 kali
setahun
2 Pemantauan perkembangan Jadwal pemantauan
perkembangan sesuai usia
anak
3 Pemberian kapsul Vit A
6 – 11 bulan : kapsul biru
12 – 23 bulan : kapsul merah
Jadwal pemberian Kapsul Vit
A sesuai usia anak
4 Imunisasi dasar : HB0, BCG, Polio 1, DPT-HB-
Hib 1, Polio 2, DPT-HB-Hib 2, Polio 3, DPT-HB-
Hib 3, Polio 4 dan Campak
Jadwal imunisasi sesuai
pedoman imunisasi anak
5 Pemberian Imunisasi Lanjutan : DPT-HB-Hib
dan Campak
Jadwal imunisasi sesuai usia
anak
6 Penanganan Balita Kurang Gizi Pemberian PMT selama 90
hari sejak datang ke
Puskesmas dan Jaringannya
7 Penanganan Balita Sakit Penanganan awal sesuai
kompetensi mengikuti MTBS
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
paket pelayanan kesehatan balita dinilai dari persentase balita yang
memperoleh pelayanan kesehatan balita sesuai standar sesuai umurnya di
wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Usia
Bawah Lima
Tahun (Balita)
Mendapatkan
Pelayanan
Kesehatan Sesuai
Standar
=
Jumlah balita yang memperoleh
pelayanan kesehatan balita sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun
X 100
%
Jumlah balita yang membutuhkan
pelayanan kesehatan dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Sebuah fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota A melaporkan kegiatan
pelayanan kesehatan balita selama setahun adalah sebagai berikut
(rekapitulasi akhir tahun):
42.
39
Jenis
kunjungan
Jumlah
pengunjung
Sesuai
standar
Keterangan
Usia 0-11
bulan
30 30 Semua datang setiap bulan, mendapatkan
seluruh pelayanan kesehatan sesuai standar,
yang kurang gizi juga mendapat pelayanan
PMT sesuai standar, yang sakit ditangani
sesuai pedoman MTBS
Usia 12-23
bulan
30 30 Semua datang setiap bulan, mendapatkan
seluruh pelayanan sesuai standar, yang
kurang gizi juga mendapat pelayanan PMT
sesuai standar, yang sakit ditangani sesuai
pedoman MTBS
Usia 24 –
35 bulan
30 30 Mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan
sesuai standar, yang kurang gizi juga
mendapat pelayanan PMT sesuai standar,
yang sakit ditangani sesuai pedoman MTBS
Usia 36 –
47 bulan
30 30 Mendapatkan seluruh pelayanan kesehatan
sesuai standar, yang kurang gizi juga
mendapat pelayanan PMT sesuai standar,
yang sakit ditangani sesuai pedoman MTBS
Usia 48 –
59 bulan
30 25 Ada lima balita yang datang kurang dari
standar
Jumlah 150 145
Rekapitulasi dari seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten/Kota A tentang
pelayanan kesehatan balita adalah sebagai berikut (rekapitulasi akhir
tahun):
Fasilitas
Kesehatan*
Jumlah
pengunjung
Sesuai
standar
Keterangan
A 150 145 5 anak balita tidak terpantau
sesuai standar
B 150 140 10 anak kurang gizi tidak
tertangani sesuai standar
C 200 200
D 100 100
Kabupaten/Kota 600 585
Catatan: yang dimaksud fasiitas kesehatan disini meliputi fasilitas
kesehatan milik Pemerintah Daerah dan fasilitas kesehatan BUMD/BUMN,
Swasta yang bekerja sama dng Pemerintah Daerah
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan kesehatan balita pada tahun itu adalah =
585/600 x 100 % = 97.5 %.
43.
40
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya
pelayanan kesehatan usia balita adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas.
2) Laporan Fasilitas Kesehatan BUMD/BUMN dan Swasta
3) Register Kohort Bayi.
4) Register Kohort Anak Balita & PraSatuan.
5) Buku KIA.
6) Laporan khusus MP-ASI, R-1 gizi, LB3-SIMPUS.
g. Rujukan
1) Pedoman Pelaksanaan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh
Kembang Anak ditingkat pelayanan kesehatan dasar
2) Instrumen Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang
Anak
3) Pedoman Penanganan Kasus Rujukan Kelainan Tumbuh Kembang
Balita
4) Buku Kesehatan Ibu dan Anak
5) Pedoman Kader Kesehatan Anak
6) Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Kesehatan Ibu dan Anak
7) Buku pedoman imunisasi
8) Kepmenkes 1625/Menkes/SK/XII/2005 tentang Pedoman
Pemantauan dan Penanggualangan KIPI
9) Permenkes 42 Thn 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
10) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 224/Menkes/SK/II/2007
tentang Spesifikasi Teknis Makanan Pendamping Air Susu Ibu
11) Dit. Bina Gizi Masyarakat, Departemen Kesehatan RI, 2002, Pedoman
Pengelolaan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI)
12) Direktorat Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan KIA, 2013, Pedoman
Pemberian Makanan Pendamping ASI Berbasis Pangan Lokal.
13) Dit.Bina Gizi Masyarakat, Kemenkes RI, 2010, Panduan Pengelolaan
MP-ASI Buffer stok.
14) Dit.Bina Gizi Masyarakat, Kemenkes RI, 2012, Panduan PMT Balita
Gizi kurang dan Ibu Hamil KEK (Bantuan Operasional Kesehatan).
15) Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer.
44.
41
16) Manajemen Terpadu Balita Sakit (Modul 1-7) Departemen Kesehatan
Republik Indonesia, 2008.
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
3) Perawat
4) Nutrisionis
8. Persentase Siswa Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan
Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan skrining kesehatan kepada
siswa Satuan Pendidikan Dasar sesuai standar di seluruh Satuan
Pendidikan Dasar di kabupaten/kota.
a. Pengertian
1) Yang dimaksud Satuan Pendidikan Dasar adalah SD, SMP dan yang
sederajat baik milik pemerintah maupun swasta.
2) Skrining kesehatan sesuai standar adalah :
a) Pelayanan skrining kesehatan diberikan oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas, Guru dan Kader atau tenaga kesehatan yang ditetapkan
oleh pemerintah daerah setempat
b) Pelayanan skrining kesehatan pada siswa kelas 1 dan 7,
c) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Satuan Pendidikan Dasar
dan mengikuti petunjuk teknis Penjaringan Kesehatan Anak Satuan
Pendidikan Dasar.
d) Pelayanan skrining kesehatan satu kali dalam 1 tahun.
e) Pelayanan skrining dilakukan adalah :
(1) keadaan kesehatan umum
(2) penilaian status gizi (Tinggi Badan, Berat Badan, tanda anemia);
(3) pemeriksaan gigi dan mulut, minimal melihat karies;
(4) pemeriksaan indera penglihatan dengan poster snellen;
(5) Pemeriksaan ketajaman indera pendengaran;
(6) Pemeriksaan gangguan mental emosional dan perilaku
menggunakan kuesioner;
45.
42
3) Skrining dapat dilakukan oleh fasilitas kesehatan BUMD/swasta yang
bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat
4) Skrining dilakukan dalam rangka upaya deteksi dini masalah kesehatan
siswa Satuan di kabupaten/kota.
5) Siswa yang didapati mempunyai kelainan wajib ditangani atau dirujuk
ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya sesuai
dengan kelainan yang ditemukan.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar dinilai dari
persentase jumlah siswa kelas 1 dan kelas 7 yang mendapat skrining
kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Siswa
Satuan Pendidikan
Dasar
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar
=
Jumlah siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan
kelas 7 yang mendapat pelayanan skrining
pelayanan kesehatan sesuai standar di satu
wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun
X 100 %
Jumlah seluruh siswa Pendidikan Dasar kelas
1 dan kelas 7 di wilayah kerja dalam satu
tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Di seluruh kabupaten A terdapat 50 Satuan Pendidikan Dasar milik
Pemerintah Daerah dan 50 Satuan Pendidikan Dasar milik Swasta . Jumlah
seluruh siswa Pendidikan Dasar kelas 1 dan kelas 7 di kabupaten/kota itu
3000 siswa. Sebanyak 98 Satuan dilakukan Skrining Kesehatan. Sebanyak
2900 siswa mendapatkan pelayanan skrining kesehatan sesuai standar.
Dalam hal ini yang dihitung adalah jumlah anak yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan. Jumlah Satuan dipergunakan sebagai bahan
perencanaan program skrining kesehatan tahun berikutnya.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan skrining kesehatan siswa Satuan Pendidikan Dasar sesuai
standar adalah = 2900/3000 x 100 % = 96.67 %.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan Skrining Kesehatan siswa Pendidikan Dasar
46.
43
Sesuai Standar adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Hasil Skrining Kesehatan Siswa Satuan Pendidikan Dasar oleh
fasilitas kesehatan.
2) Laporan Tim Pembina UKS Kabupaten/Kota.
3) Laporan TP UKS Kabupaten/Kota.
4) Rapor Kesehatanku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatanku
untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
5) Data Dinas Pendidikan Setempat.
6) Data Kantor Departemen Agama Setempat.
g. Rujukan
1) Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Satuan Dasar, Direktorat
Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat,
Kementerian Kesehatan RI, Tahun 2010.
2) Petunjuk Teknis Penjaringan Kesehatan Anak Satuan Lanjutan. Jakarta
: Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masayarakat 2010
3) Pedoman Kesehatan Jiwa.
4) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan
Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
h. SDM
1) Dokter/Dokter gigi
2) Perawat
3) Perawat Gigi atau tenaga terlatih
4) Bidan
5) Nutrisionis/Tenaga Gizi
6) Tenaga kesehatan swasta yang relevan
9. Persentase Usia 15 – 19 tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
47.
44
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan Skrining Kesehatan
Sesuai Standar pada warga usia 15 – 19 tahun.
a. Pengertian
1) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 19 tahun sesuai standar adalah:
a) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 19 tahun diberikan, sesuai
kewenanganya, oleh
(1) Dokter;
(2) Bidan;
(3) Perawat;
(4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;
b) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 19 tahun dilakukan di
Puskesmas dan Jaringannya dan di fasilitas BUMD/ BUMN/ swasta
yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
c) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 19 tahun dilakukan satu
tahun sekali, diprogramkan sesuai dengan strategi setempat agar
seluruh sasaran tercapai sesuai dengan kondisi sosial geografis
wilayah.
d) Sasaran skrining kesehatan adalah seluruh penduduk yang berusia
15 – 19 tahun.
e) Pelayanan skrining kesehatan usia 15 – 19 tahun meliputi :
(1) Kondisi kesehatan secara umum
(2) Deteksi kemungkinan Kekurangan Gizi dan Obesitas dilakukan
dengan memeriksa Tinggi Badan dan Berat Badan.
(3) Deteksi Hipertensi dengan memeriksa tekanan darah.
(4) Deteksi kemungkinan Diabetes Mellitus menggunakan tes cepat
gula darah.
(5) Deteksi kesehatan reproduksi dan Infeksi Menular Seksual.
(6) Deteksi Gangguan Mental Emosional Dan Perilaku.
2) Penderita yg ditemukan menderita kelainan wajib ditangani atau dirujuk
ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan skrining kesehatan warga berusia Usia 15 – 19 tahun adalah
persentase penduduk Usia 15 – 19 tahun yang mendapat pelayanan
skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
48.
45
Persentase Usia 15
– 19 tahun
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar
=
Jumlah penduduk berusia 15 – 19 tahun
mendapat pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar dalam kurun waktu satu
tahun X 100 %
Jumlah penduduk berusia 15 – 19 tahun yang
membutuhkan skrining kesehatan dalam
kurun waktu satu tahun yang sama.
d. Contoh Perhitungan
Di Kabupaten A terdapat 60000 penduduk ber usia 15 – 19 tahun. Rincian
penduduk yang mendapat skrining kesehatan di berbagai fasilitas
kesehatan adalah sebagai berikut :
Fasilitas
Kesehatan
Skrining
kesehatan
Sesuai
standar
Keterangan
(a) (b) (c) (d)
Puskesmas dan
jaringannya
30000 27000 Ada 2000 orang tidak mendapat
pemeriksaan DM dan 1000 tidak
mendapat pemeriksaan hb
RSUD 10000 10000
Fasilitas
Kesehatan
BUMD
10000 10000
Fasilitas
Kesehatan
Swasta
10000 9000 1000 tidak ada skrining mental
Jumlah 60000 56000
Hasil rekapitulasi pada tahun itu, penduduk usia 15-19 th sebanyak 60000
orang. Sebanyak 56000 orang mendapat pemeriksaan skrining kesehatan
sesuai standar.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan skrining kesehatan warga usia 15 – 19 tahun adalah
56000/60000 x 100 % = 93,3 %.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam pelayanan
skrining kesehatan Sesuai Standar pada penduduk yang berusia 15 – 19
tahun yang membutuhkan pelayanan skrining di wilayah kerja adalah 100
persen.
49.
46
f. Sumber Data
1) Laporan fasilitas kesehatan.
2) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan
Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
g. Rujukan
1) Pedoman Penjaringan Kesehatan Anak Satuan Lanjutan.
2) Pedoman Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja.
3) Rapor Kesehatan Ku untuk peserta didik SD/MI dan Rapor Kesehatan
Ku untuk peserta didik SMP/MTs, SMA/MA/SMK.
4) Buku Kesehatan Reproduksi bagi Guru SMA.
5) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan
RI.
6) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes
Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen
Kesehatan RI.
7) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2
Jakarta; Kementerian Kesehatan RI.
8) Kempenkes RI Nomor 854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman
Pengendalian Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
9) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah
10) Pedoman Pengendalian Hipertensi
11) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia.
Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni.
12) Pedoman Kesehatan Jiwa.
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
3) Perawat
4) Nutrisionis/Tenaga Gizi
50.
47
10. Persentase Usia 20 – 59 Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Sesuai
Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan skrining
kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai standar pada warga
dewasa (20 - 59 tahun) yang membutuhkan.
Pelayanan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
dalam hal ini adalah skrining kesehatan, pelayanan kesehatan reproduksi,
deteksi dini kanker payudara, dan kanker leher rahim pada wanita.
a. Pengertian
1) Pelayanan skrining kesehatan Usia 20-59 tahun sesuai standar adalah :
a) Pelayanan skrining kesehatan Usia 20-59 tahun dilakukan, sesuai
kewenangan, oleh :
(1) Dokter;
(2) Bidan;
(3) Perawat;
(4) Nutrisionis/Tenaga Gizi.
b) Pelayanan skrining kesehatan Usia 20-59 tahun diberikan di
Puskesmas dan jaringannya dan di fasilitas BUMD/ BUMN/ swasta
yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.
c) Materi Skrining adalah;
(1) Kondisi kesehatan secara umum;
(2) Deteksi kemungkinan Kurang Gizi dan Obesitas dilakukan
dengan memeriksa Tinggi Badan dan Berat Badan dan lingkar
perut;
(3) Deteksi Hipertensi dengan memeriksa tekanan darahnya;
(4) Deteksi kemungkinan Diabetes Mellitus menggunakan tes cepat
gula darah;
(5) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku;
(6) Deteksi Gangguan kesehatan Reproduksi dan Infeksi Menular
Seksual atas indikasi;
(7) Deteksi dini kanker payudara, dan kanker leher rahim pada
seluruh pengunjung wanita berusia 30-59 tahun.
d) Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang diberikan menggunakan
Pedoman Medis yang berlaku.
2) Pelayanan Kesehatan Reproduksi yang disediakan sesuai kebutuhan
adalah :
a) Konseling tentang kesehatan reproduksi;
b) Konseling Kesehatan untuk Pasangan Usia Subur (PUS) risiko tinggi;
51.
48
c) Pelayanan salah satu metoda kontrasepsi.
3) Deteksi dini kanker pada wanita dilakukan pada pengunjung wanita
berusia 30-59 tahun :
a) Deteksi dini Kanker pada wanita adalah Deteksi Dini terhadap
kemungkinan menderita Kanker Payudara dan Kanker Leher
Rahim.
b) Deteksi dini kanker payudara dilakukan menggunakan pemeriksaan
klinis payudara/Clinical Breast Examination (CBE).
c) Deteksi dini kanker leher rahim hanya dilakukan dengan metode tes
Inspeksi Visual Asam asetat (IVA)
4) Bila menghendaki pelayanan Kesehatan Reproduksi yang tidak mampu
dilakukan di fasilitas kesehatan setingkat Puskesmas, maka perlu
dirujuk pada fasilitas yang mampu menanganinya.
5) Penderita yang ditemukan mempunyai kelainan wajib ditangani atau
dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan Skrining Kesehatan dan Pelayanan Reproduksi pada Warga
Dewasa (20-59 tahun) adalah Persentase Warga Usia 20-59 th yang
mendapat skrining kesehatan dan pelayanan reproduksi sesuai standar
dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Usia 20 –
59 tahun
Mendapatkan Skrining
Kesehatan dan
Pelayanan Kesehatan
Reproduksi Sesuai
Standar
=
Jumlah penduduk usia 20 - 59 tahun yang
dilakukan skrining kesehatan dan pelayanan
kesehatan reproduksi sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun
X 100 %
Jumlah penduduk usia 20 - 59 tahun yang
membutuhkan pelayanan skrining kesehatan
dan pelayanan kesehatan reproduksi dalam
kurun waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Di
Kabupaten
A
terdapat
60000
penduduk
ber
usia
20-‐59
tahun.
Rincian
penduduk
yang
mendapat
skrining
kesehatan
di
berbagai
fasilitas
kesehatan
adalah
sebagai
berikut
:
52.
49
Fasilitas
Kesehatan
Skrining
kesehatan
Sesuai
standar
Keterangan
(a) (b) (c) (d)
Puskesmas dan
jaringannya
30000 27000 Ada 2000 orang tidak mendapat
pemeriksaan DM dan 1000 tidak
mendapat pemeriksaan hb
RSUD 10000 10000
Fasilitas
Kesehatan
BUMD
10000 10000
Fasilitas
Kesehatan
Swasta
10000 9000 500 tidak ada skrining mental dan 500
tidak ada skrining kanker
Jumlah 60000 56000
Hasil
rekapitulasi
pada
tahun
itu,
penduduk
usia
20-‐59
th
sebanyak
60000
orang.
Sebanyak
56000
orang
mendapat
pemeriksaan
skrining
kesehatan
sesuai
standar.
Capaian
kinerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
A
dalam
memberikan
pelayanan
skrining
kesehatan
penduduk
usia
20-‐59
tahun
adalah
56000/60000
x
100
%
=
93,3
%.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan
pelayanan skrining kesehatan dan pelayanan kesehatan reproduksi sesuai
standar warga dewasa adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan fasilitas kesehatan tentang pelayanan skrining kesehatan dan
kesehatan reproduksi penduduk usia 20-59 th.
g. Rujukan
1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
430/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit
Kanker.
2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
796/Menkes/SK/VII/2010 tentang Pedoman Teknis Pengendalian
Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim.
53.
50
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
3) Perawat
11. Persentase Usia 60 tahun Keatas Mendapatkan Skrining
Kesehatan Sesuai Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan skrining
kesehatan sesuai standar pada warga usia 60 tahun keatas yang
membutukan pelayanan skrining kesehatan.
a. Pengertian
1) Pelayanan skrining kesehatan Usia 60 tahun Keatas sesuai standar
adalah :
a) Dilakukan sesuai kewenangan oleh :
(1) Dokter;
(2) Bidan;
(3) Perawat;
(4) Nutrisionis/Tenaga Gizi;
b) Diberikan pada pengunjung usia 60 tahun keatas.
c) Pelayanan skrining kesehatan diberikan di Puskesmas dan
jaringannya dan di fasilitas BUMD/ BUMN/ swasta yang bekerja
sama dengan pemerintah daerah
d) Pemeriksaan yang dilakukan sekali setahun, sebaiknya pada saat
kunjungan pertama kali pada tahun berjalan. Namun juga bisa
diprogramkan setiap akhir bulan untuk pengunjung bulan itu.
e) Lingkup skrining adalah sebagai berikut :
(1) Status kesehatan dan disabilitas secara umum menggunakan
pedoman WHO (WHODAS 2) atau anamnesis dan pemeriksaan
fisik.
(2) Deteksi Kekurangan Gizi dan Obesitas dengan mengukur Tinggi
Badan dan Berat Badan, dan lingkar perut.
(3) Hipertensi dengan mengukur Tekanan Darah.
(4) Deteksi Anemia dengan mengukur kadar haemoglobin.
(5) Deteksi Diabetes Mellitus dengan mengukur gula darah.
54.
51
(6) Deteksi Gangguan Mental Emosional dan Perilaku, termasuk
Kepikunan menggunakan Hopskins Verbal Learning Test (HVLT).
2) Diagnosis ditegakkan menggunakan pedoman medis yang berlaku.
3) Penderita yang ditemukan menderita penyakit wajib ditangani atau
dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan Skrining Kesehatan pada Warga Usia 60 tahun Keatas dinilai
dari persentase penduduk berusia 60 tahun keatas yang mendapat skrining
kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu
tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Usia 60
tahun Keatas
Mendapatkan
Skrining
Kesehatan Sesuai
Standar
=
Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
mendapat skrining kesehatan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun
X 100 %Jumlah penduduk usia 60 tahun keatas
yang membutuhkan pelayanan skrining
kesehatan dalam kurun waktu satu
tahun
d. Contoh Perhitungan
Di
Kabupaten
A
terdapat
1000
penduduk
ber
usia
60
th
keatas.
Rincian
penduduk
yang
mendapat
skrining
kesehatan
di
berbagai
fasilitas
kesehatan
adalah
sebagai
berikut
:
55.
52
Fasilitas
Kesehatan
Skrining
kesehatan
Sesuai
standar
Keterangan
(a) (b) (c) (d)
Puskesmas dan
jaringannya
500 400 Ada 50 orang tidak mendapat
pemeriksaan DM dan 50 tidak
mendapat pemeriksaan hb
RSUD 100 100
Fasilitas
Kesehatan BUMD
100 100
Fasilitas
Kesehatan
Swasta
300 200 100 tidak ada skrining mental
Jumlah 1000 900
Hasil
rekapitulasi
pada
tahun
itu,
penduduk
usia
60
th
keatas
sebanyak
1000
orang.
Sebanyak
900
orang
mendapat
pemeriksaan
skrining
kesehatan
sesuai
standar.
Capaian
kinerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten
A
dalam
memberikan
pelayanan
skrining
kesehatan
warga
usia
60
th
keatas
adalah
900/1000
atau
90
%
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya skrining
kesehatan sesuai standar pada warga usia 60 tahun di wilayah kerja nya
adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan skrining pada
penduduk usia 60 th keatas .
g. Rujukan
1) Measuring Health and Disability Manual for WHO Disability Assessment
Schedule WHODAS 2.0, Editors TB Üstün, N Kostanjsek, S Chatterji, J
Rehm
2) Pedoman Umum Pengendalian Obesitas, Jakarta:Departemen Kesehatan
RI.
3) Manual Peralatan Skrining dan Monitoring Faktor Risiko Diabetes
Mellitus dan Penyakit Metabolik Lainnya, Jakarta:Departemen
Kesehatan RI.
56.
53
4) Petunjuk Teknis Pengukuran Faktor Risiko Diabetes Mellitus, Edisi 2
Jakarta; Kementerian Kesehatan RI.
5) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
854/Menkes/SK/IX/2009 tentang Pedoman Pengendalian Penyakit
Jantung dan Pembuluh Darah
6) Pedoman Pengukuran Tekanan Darah
7) Pedoman Pengendalian Hipertensi
8) Konsensus Pengelolaan Diabetes Mellitus di Indonesia.
Jakarta:Sekretariat PB.Perkeni.
h. SDM
1) Dokter
2) Bidan
3) Perawat
4) Nutrisionis
C. Pelayanan Pemeriksaan Penyakit Menular
12. Persentase terduga Tuberkulosis Mendapatkan Pemeriksaan
Tuberkulosis Sesuai Standar
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
pemeriksaan tuberkulosis sesuai standar pada terduga TB di wilayahnya
a. Pengertian
1) Pelayanan pemeriksaan tuberkulosis pada terduga tuberkulosis sesuai
standar adalah :
a) Pelayanan diberikan, sesuai kewenangannya, oleh:
(1) Dokter yang terlatih Program TB;
(2) Perawat yang terlatih Program TB;
(3) Pranata Laboratorium kesehatan yang terlatih Mikroskopis TB;
(4) Bidan yang terlatih untuk menskrining gejala TB anak;
(5) Bidan di Poli anak RSUD yang terlatih untuk menskrining
gejala TB anak;
(6) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kab/Kota.
b) Pelayanan dilakukan di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah
untuk melakukan pelayanan TB, yaitu Puskesmas, RSUD, dan
57.
54
fasilitas kesehatan BUMD/swasta yang bekerja sama dengan
pemerintah daerah untuk pelayanan TB.
c) pelayanan pemeriksaan dilakukan pada seluruh orang terduga
tuberkulosis.
d) Pemeriksaan yang diberikan sesuai Pedoman Penanggulangan
Tuberkulosis yang berlaku.
2) Terduga tuberkulosis adalah seseorang yang mempunyai keluhan atau
gejala klinis mendukung tuberkulosis.
3) Gejala Utama TB adalah batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih.
Batuk dapat diikuti dengan dahak, bercampur darah, batuk darah,
sesak nafas, badan lemas, nafsu makan menurun, berat badan
menurun, berkeringat malam hari tanpa aktifitas fisik dan badan
meriang lebih dari satu bulan.
4) Seluruh orang dengan gejala klinis mendukung tuberkulosis wajib
diperiksa kemungkinan terkena tuberkulosis di fasilitas yang disediakan
pemerintah daerah untuk pelayanan TB.
5) Penegakan Diagnosis tuberkulosis di RSUD menggunakan Pedoman
Medis yang berlaku.
6) Pasien terduga TB yang didiagnosis TB perlu dirujuk ke fasilitas
pelayanan kesehatan yang mampu menanganinya.
b. Definisi Operasional
Capaian
kinerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam
memberikan
pelayanan
Pemeriksaan
Terduga
TB
dinilai
dari
persentase
terduga
TB
yang
mendapatkan
pemeriksaan
TB
sesuai
standar
dalam
kurun
waktu
satu
tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase terduga
Tuberkulosis
Mendapatkan
Pemeriksaan
Tuberkulosis
Sesuai Standar
=
Jumlah terduga TB yang
mendapatkan pemeriksaan TB sesuai
standar dalam kurun waktu satu
tahun X 100 %
Jumlah terduga TB di wilayah kerja
dalam kurun waktu satu tahun yang
sama
d. Contoh Perhitungan
Jumlah terduga TB di kabupaten A pada tahun 2014 adalah :
58.
55
Fasyankes Terduga Jumlah
Terduga
TB
Total
BTA
2 atau 3
spesimen
BTA
hanya 1
spesimen
BTA +
Foto
toraks
Foto
toraks
saja
Penetapan
Skoring
(pada Anak)
A B C D E F G H
RSUD,
puskesmas dan
jaringannya
Dewasa 4500 4415 5 25 5 -
Anak 40 - - - 5 35
Faskes
BUMD/Swasta
Dewasa 1200 365 45 215 65 -
Anak 125 - - 35 85
Total 5865 4780 50 240 110 120
Keterangan :
1. untuk kolom E dan G tidak dapat masuk hitungan karena tidak sesuai
standar pemeriksaan penegakan diagnosis.
2. Sehingga didapatkan perhitungan :
Jumlah terduga TB yang datang di fasilitas kesehatan diperiksa :
4780 + 240+ 120 = 5140
3. Jumlah terduga TB yang datang ke fasilitas kesehatan ;
5865
Jadi Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam
memberikan pelayanan pemeriksaan TB sesuai standard pada terduga
TB = = 80 %.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan pemeriksaan TB sesuai standar pada Terduga TB adalah 100
persen.
f. Sumber Data
1) Register TB (TB 06 UPK) di Puskesmas dan RSUD.
2) Register TB (TB 03 UPK) di Puskesmas dan RSUD.
3) Register TB Kab/ Kota (TB 03) di Dinkes Kab/Kota.
4) Laporan triwulan TB Puskesmas.
5) Laporan triwulan Penemuan kasus (TB 07) di Dinkes Kab/Kota.
g. Rujukan
%100
5865
5140
x
59.
56
1) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 364/MENKES/SK/V/2009
tentang Pedoman Penanggulangan Tuberkulosis (TB).
2) Panduan Praktik Klinik bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Primer, IDI,Edisi I, 2013.
3) Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tuberkulosis (PNPK TB) 2013.
4) Panduan Diagnosis TB Anak dengan Sistem Scoring, Kemenkes, IDAI,
2011.
5) Pedoman Manajerial Pelayanan Tuberkulosis Dengan Strategi Dots Di
Rumah Sakit. Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik, Jakarta 2010.
h. SDM
1) Dokter di Puskesmas yang terlatih Program TB;
2) Dokter di RSUD Kab/Kota yang terlatih Program TB;
3) Perawat di Puskesmas yang terlatih Program TB;
4) Perawat di RSUD yang terlatih Program TB;
5) Perawat RSUD Kab/Kota yang terlatih Program TB;
6) Pranata Laboratorium kesehatan di Puskesmas yang terlatih
Mikroskopis TB;
7) Pranata Laboratorium kesehatan RSUD Kab/Kota yang terlatih
mikroskopis TB;
8) Bidan di poli KIA Puskesmas yang terlatih untuk menskrining gejala TB
anak;
9) Bidan di Poli anak RSUD yang terlatih untuk menskrining gejala TB
anak;
10) Petugas Program TB di Dinas Kesehatan Kab/Kota.
13. Persentase Terduga HIV dan AIDS Mendapatkan Pemeriksaan
HIV-AIDS Sesuai Standar
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
wajib
memberikan
pelayanan
pemeriksaan
HIV-‐AIDS
sesuai
standar
terhadap
terduga
HIV
dan
AIDS
di
wilayahnya.
a. Pengertian
1) Pemeriksaan HIV-AIDS Sesuai Standar adalah :
a) Diberikan oleh :
(1) Dokter/Dokter gigi.
(2) Tenaga Kesehatan terlatih.
(3) Pranata Laboratorium kesehatan
b) Pemeriksaan dilakukan menggunakan alat tes sesuai standar
Nasional yang telah ditetapkan.
60.
57
2) Pemeriksaan ini ditawarkan secara aktif (KTHIV) oleh petugas kesehatan
kepada seseorang yang terduga terinfeksi HIV dan AIDS dan kepada
kelompok beresiko yaitu:
a) pasien Infeksi Menular Seksual seperti suspect dan terdiagnosis syphilis,
gonorrhoe, chlamidia, vaginosis (keputihan tidak wajar) dan pasangannya,
b) pengguna narkoba suntik/stimulan,
c) pasien tuberkulosis,
d) warga binaan lembaga pemasyarakatan,
e) pasangan orang HIV, pekerja seks, waria, laki-laki seks dengan laki-laki
(LSL), laki-laki berisiko tinggi (LBT),
f) buruh migran (TKI, TKW)
3) Pemeriksaan ini juga ditawarkan secara aktif kepada ibu hamil pada
waktu datang untuk pemeriksaan kehamilan pertama kali
4) Penderita yang ditemukan menderita penyakit tersebut wajib dirujuk ke
fasilitas yang mampu menanganinya untuk mendapat pelayanan
rujukan dan Konseling tentang HIV dan AIDS bagi penderita dan
pasangannya.
b. Definisi Operasional
Capaian
kinerja
Pemerintah
Daerah
Kabupaten/Kota
dalam
memberikan
pelayanan
Pemeriksaan
Terduga
HIV
dan
AIDS
dinilai
dari
persentase
Terduga
HIV
dan
AIDS
yang
yang
mendapatkan
pemeriksaan
HIV
dan
AIDS
sesuai
standar
dalam
kurun
waktu
satu
tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase
Terduga
HIV
dan
AIDS
Mendapatkan
Pemeriksaan
HIV-‐
AIDS
=
Jumlah
orang
terduga
HIV
dan
AIDS
yang
mendapat
pemeriksaan
sesuai
standar
Nasional
dalam
kurun
waktu
satu
tahun
X 100 %
Jumlah
terduga
HIV
dan
AIDS
dalam
kurun
waktu
satu
tahun
yang
sama
d. Contoh Perhitungan
Jumlah orang terduga HIV dan AIDS di Kabupaten A pada tahun 2012
sebanyak 100 orang.
Jumlah orang terduga HIV dan AIDS yang mendapat pemeriksaan sesuai
standar sebanyak 90 orang.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan Pemeriksaan terduga HIV dan AIDS adalah = 90/100 x 100% =
90%.
61.
58
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam upaya
pemeriksaan Terduga HIV dan AIDS adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas
2) Laporan RSUD Kab/Kota
3) Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di Laboratorium Puskesmas
4) Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium di RSUD.
5) Register HIVdanAIDS di Puskesmas dan RSUD.
6) Laporan triwulan Penemuan kasus di Dinkes Kab/Kota.
g. Rujukan
1) Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan
2) Peraturan Pemerintah RI No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
3) Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
4) Perpres No 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
5) Permenkes No 21 tahun 2013 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS
6) Permenkes No 74 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Konseling
dan Tes HIV.
7) Permenkes No 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.
8) Permenkes no 87 tahun 2014 tentang Pedoman Pengobatan Anti
Retroviral.
9) Pedoman Layanan Komprehensif Berkesinambungan.
10) Pedoman Eliminasi Stigma dan Diskriminasi
11) Pedoman Pencegahan HIV-AIDS bagi Kab-Kota.
12) Pedoman Logistik Penanggulangan HIV-AIDS & IMS.
13) Pedoman Surveilans Sentinel HIV.
h. SDM
1) Dokter/Dokter gigi.
2) Tenaga Kesehatan terlatih.
3) Pranata Laboratorium kesehatan.
62.
59
D. Pelayanan Kesehatan Lingkungan dan Respons Verifikasi
terhadap SKDR
14. Persentase Satuan Pendidikan Dasar Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
Kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar di wilayahnya.
a. Pengertian
1) Pelayanan kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar adalah
serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar .
2) Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau
gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan
kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi,
maupun sosial.
3) Satuan Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar (SD), Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan yang sederajat.
4) Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Satuan Pendidikan Dasar
sesuai standar adalah :
a) Pelayanan ini dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas.
b) Pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam kurun waktu satu
tahun untuk setiap sasaran.
c) Sasaran pelayanan ini dilakukan pada seluruh Satuan Pendidikan
Dasar di wilayah kabupaten/kota.
d) Pelayanan ini mencakup pengamatan dan penilaian kesehatan
lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi:
(1) pengelolaan higiene dan sanitasi pangan,
(2) pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan
(3) kualitas udara dalam ruang,
dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
5) Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan melalui inspeksi Kesehatan
Lingkungan dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
b. Definisi Operasional
63.
60
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan lingkungan di Satuan Pendidikan Dasar dinilai dari
persentase Satuan Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan
kesehatan lingkungan minimal dua kali dalam kurun waktu satu tahun.
64.
61
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Satuan
Pendidikan Dasar
Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
=
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar
mendapatkan pelayanan kesehatan
lingkungan sesuai standar dalam kurun
waktu satu tahun X 100 %
Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang
ada di wilayah kabupaten/kota dalam
kurun waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Pada tahun 2015, di Kabupaten A terdapat 50 Satuan Pendidikan Dasar.
Dari data tersebut yang mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan
sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun adalah 40 Satuan
Pendidikan Dasar.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam memberikan
pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar di Satuan Pendidikan
Dasar adalah = (40)/(50) x 100% = 80%.
e. Target
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan lingkungan sesuai standar di Satuan Pendidikan
Dasar adalah 100 persen.
f. Sumber Data
1) Laporan Puskesmas.
g. Rujukan
1) Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan,
Mutu dan Gizi Pangan;
3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;
4) Permenkes RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa
Keracunan Pangan;
5) Permenkes Nomor 1077/Menkes/PER/2011 tentang Pedoman
Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah;
65.
62
6) Permenkes RI Nomor 374/Menkes/PER/III/2010 tentang
Pengendalian Vektor;
7) Kepmenkes RI No 1429 /Menkes/SK/XII/2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Sekolah
8) Kepmenkes RI No 288 /Menkes/2003 tentang Pedoman Penyehatan
Sarana dan Bangunan Umum
9) Kepmenkes RI No 942 /Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman
Persyaratan Higiene Sanitasi Makanan Jajanan
10)Kepmenkes RI No 1098 /Menkes/SK/VII/2005 tentang Persyaratan
Higiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran
11)Peraturan Bersama antara Mendikbud RI, Menkes RI, Menag RI,
Mendagri, Nomor 6 / X/BB/2014, Nomor 73 tahun 2014, Nomor 41
tahun 2014 , Nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah.
h. SDM
1) Tenaga Kesehatan Lingkungan Dinkes Kabupaten/Kota
2) Tenaga Kesehatan Lingkungan Puskesmas.
15. Persentase Pasar Rakyat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan
kesehatan lingkungan di Pasar Rakyat di wilayahnya.
a. Pengertian
1) Pelayanan kesehatan lingkungan di Pasar Rakyat adalah serangkaian
kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan kesehatan lingkungan
pasar rakyat
2) Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau
gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan
kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi,
maupun sosial.
3) Pasar Rakyar adalah Pasar yang berlokasi permanen, ada pengelola,
sebagian besar barang yang diperjual belikan yaitu kebutuhan dasar
sehari-hari dengan fasilitas infrastruktur sederhana, dan dikelola oleh
Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
66.
63
4) Pelayanan Kesehatan Lingkungan pada Pasar Rakyat sesuai standar
adalah :
a) Pelayanan ini dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Lingkungan Dinas
Kesehatan Kab/Kota dan Puskesmas.
b) Pelayanan ini dilakukan minimal dua kali dalam kurun waktu satu
tahun untuk setiap sasaran.
c) Sasaran pelayanan ini adalah seluruh Pasar Rakyat di wilayah
kabupaten/kota.
d) Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan melalui pengamatan dan
penilaian Kesehatan Lingkungan Pasar Rakyat meliputi :
(1) pengelolaan higiene dan sanitasi pangan,
(2) pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit, dan
(3) kualitas udara dalam ruang,
dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut.
5) Pelaksanaan pelayanan ini dilakukan melalui inspeksi Kesehatan
Lingkungan dengan memberikan rekomendasi tindak lanjut .
b. Definisi Operasional
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam memberikan
pelayanan kesehatan lingkungan di Pasar Rakyat dinilai dari persentase
Pasar Rakyat yang mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun.
c. Rumus Perhitungan Kinerja
Persentase Pasar
Rakyat Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan
Lingkungan
=
Jumlah Pasar Rakyat yang
mendapatkan pelayanan kesehatan
lingkungan sesuai standar dalam
kurun waktu satu tahun X 100 %
Jumlah Pasar Rakyat yang ada di
wilayah kabupaten/kota dalam kurun
waktu satu tahun yang sama
d. Contoh Perhitungan
Pada tahun 2015, di Kabupaten A terdapat 50 Pasar Rakyat. Dari data
tersebut yang mendapatkan pelayanan kesehatan lingkungan sesuai
standar dalam kurun waktu satu tahun adalah 40 pasar rakyat.
Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten A dalam melakukan
pelayanan kesehatan lingkungan di Pasar Rakyat adalah = (40)/(50) x
100% = 80%.