2. Grand Design
Pembangunan Kesehatan
Provinsi Sulawesi Barat
DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
2012

3. Buku ini diterbitkan
Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
Jalan Kurungan Bassi No 19 Mamuju 91511
Telepon 0426 – 21027
Fax Nomor 0426 – 22579
Email : dinkessulbar@depkes.go.id or dinkessulbar@gmail.com
Website : www.dinkes.sulbarprov.go.id

4. PENDAHULUAN
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,
dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan
kesehatan diselenggarakan dengan berdasarkan pada perikemanusiaan,
pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan
manfaat dengan perhatian khusus pada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi,
anak, lanjut usia (lansia), dan keluarga miskin. Hal ini sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1) bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
Keberhasilan pembangunan daerah, dapat di lihat dari pencapaian Indeks
Pembangunan Manusia (IPM), dimana untuk mencapai IPM tersebut, salah satu
komponen utama yang mempengaruhinya yaitu indikator status kesehatan selain
pendidikan dan pendapatan per kapita. Dengan demikian pembangunan
kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk peningkatan kualitas sumber
daya manusia, yang pada gilirannya mendukung percepatan pembangunan
daerah.
Untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dimasa
mendatang diperlukan Grand Design Pembangunan Kesehatan Provinsi Sulawesi
Barat

5. Dinas Kesehatan Sulawesi Barat sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) di Provinsi Sulawesi Barat mempunyai tugas untuk membantu
Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesehatan
dalam rangka mewujudkan visi Provinsi Sulawesi Barat yaitu “Terwujudnya
Percepatan pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Sulawesi Barat”
Grand Design Pembangunan Kesehatan merupakan dokumen yang berisi strategi
dan program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat dengan mendorong peran aktif masyarakat
guna terwujudnya Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi 2025

6. CAPAIAN PEMBANGUNAN KESEHATAN
1. Umur Harapan Hidup (UHH)
Peningkatan umur harapan hidup di Sulawesi Barat selama 5 tahun terakhir
cenderung meningkat.). Berikut gambaran perkembangan Usia Harapan Hidup di
Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2010
66,40 67,00
70,20 69,90
70,60 70,80
72,00
70,00
68,00
66,00
64,00
62,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Tahun 2010, umur harapan hidup masyarakat Sulawesi Barat telah meningkat
mencapai 70,80 tahun. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika
dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya yang baru mencapai 66,40 tahun
(2005). Dengan perkembangan tersebut, perhitungan prediksi angka umur
harapan hidup Sulawesi Barat pada tahun 2013 diharapkan akan mencapai 73,73
tahun (Estimasi Dinkes). Gambaran perkembangan tersebut memperlihatkan telah
terjadinya transisi demografi di Sulawesi Barat yang sebenarnya telah dimulai
pada masa 2000-an yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya usia lanjut.

7. Peningkatan umur harapan hidup ini dipengaruhi oleh multifaktor yang dalam hal
ini kesehatan menjadi salah satu yang berperan penting didalamnya. Peran
pengaruh kesehatan ditunjukkan dari semakin menurunnya angka kematian,
perbaikan sistem pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi di masyarakat.
2. Angka Kematian Ibu
Kematian ibu telah menunjukkan penurunan signifikan dalam kurun waktu 4
tahun terakhir, meskipun demikian angkanya masih cukup tinggi. Data kematian
ibu dalam 4 tahun terakhir menunjukkan penurunan yang cukup baik. Tahun 2006
angka kematian ibu di Sulawesi Barat berada pada angka 394/100.000 kelahiran
hidup dan mengalami penurunan menjadi 185/100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2011
Periode tahun 2006 – 2011 terjadi penurunan Angka Kematian Ibu. Angka
Kematian Ibu tahun 2010 masih berada pada angka 185 / 100.000 ribu kelahiran
hidup. AKI tahun 2009-2011 tersebut telah lebih baik jika dibandingkan AKI
nasional 228/100.000 Kelahiran hidup. Meskipun Angka Kematian Ibu di Sulawesi

8. Barat lebih baik dibanding capaian Nasional namun angka ini adalah angka
Kematian Ibu hamil yang hanya tercatat di sarana kesehatan. Angka Kematian Ibu
Sulawesi Barat masih jauh dari Target MDG’s secara nasional di tahun 2015 untuk
angka kematian Ibu adalah tiga perempat dari kondisi tahun 2015 yaitu
102/100.000 kelahiran hidup
3. Angka Kematian Bayi
Sebagaimana gambaran perkembangan angka kematian ibu, angka kematian bayi
juga mengalami fluktuasi selama kurun 5 tahun terakhir. Namun demikian pola
naik turun yang terjadi tersebut seringkali dipengaruhi oleh multi faktor seperti
yang terlihat pada periode 2006 sampai dengan 2010 yang merupakan masa
dimana Sulawesi Barat merupakan Provinsi yang masih baru. Hal ini
mengindikasikan bahwa kemungkinan angka kematian bayi masih dimungkinkan
terjadi kenaikan jika tidak menjadi perhatian yang utama dari para pelaku
kebijakan di bidang kesehatan.
Angka Kematian Bayi Provinsi Sulawesi Barat tahun 2007– 2011)

9. Tahun 2011, angka kematian bayi mengalami penurunan dibandingkan tahun
2010. Angka Kematian Bayi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan dengan
Angka Kematian Bayi tahun 2007 dan 2008 mencapai 10,8 / 1000 kelahiran hidup
dan 10,3 kelahiran hidup. Angka kematian Bayi yang sangat fluktuatif selama
kurun waktu 5 tahun terakhir tentunya menjadi sebuah masalah tersendiri dalam
penanganan masalah kesehatan di Sulawesi Barat. Dengan pola yang ada
tersebut maka diprediksikan pada tahun 2016 angka kematian bayi di Sulawesi
Barat dipredeksi akan mencapai 9,93 / 1000 kelahiran hidup. Secara Nasional,
target MDG’s untuk angka kematian bayi pada tahun 2015 ditargetkan akan
menurun menjadi 23/1000 kelahiran hidup. Angka Kematian Sulawesi Barat telah
mencapai target dalam MDGs, namun Angka Kematian Bayi disini adalah yang
hanya tercatat di sarana kesehatan
4. Angka Kematian Balita
Angka kematian balita memiliki kecenderungan penurunan yang cukup baik.
Tahun 1971 tercatat tingkat kematian balita yang sangat tinggi yaitu mencapai
148 / 1000 balita yang ada, angka tersebut secara berangsur turun dan 20 tahun
kemudian menjadi 53/1000 balita, tahun 2002 sudah mencapai 28 / 1000 dan
data tahun 2007 telah mencapai angka 19/1000 dan tetap bertahan hingga tahun
2009.

10. Angka Kematian Balita Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007 - 2011
Pola penurunan terjadi dari tahun 2010 – 2011 dan sedikit berbeda pada kisaran
tahun 2008 sampai dengan 2010 yang kemungkinan disebabkan oleh adanya
pelaksanaan program Kesehatan Ibu dan Anak yang semakin baik dilapangan.
Dengan pola AKABA yang fluktuatif selama kurun waktu 5 tahun terakhir maka
diprediksikan di tahun 2016 angka kematian balita akan mencapai 10,3/1000.
Secara Nasional target MDG’s untuk angka kematian balita pada tahun 2015
ditargetkan akan menurun menjadi 32/1000 kelahiran hidup
5. Status Gizi
Angka gizi buruk dan gizi kurang di Sulawesi Barat selama kurun waktu 4 tahu
terakhir mengalami penurunan yang cukup baik. Berdasarkan Riset Dasar
Kesehatan tahun 2010 prevalensi balita “gizi burkur” menurun sebanyak 4 persen
yaitu dari 25,4persen pada tahun 2007 menjadi 20,5 persen pada tahun 2010.
Capaian Sulawesi Barat pada tahun 2010 masih tinggi dibandingkan capaian
Nasional 17,9%. Masih tingginya Prevalensi gizi buruk di Sulawesi Barat tersebut
menjadi tantangan tersendiri dalam mencapai target MDG’s.

11. Gambaran Status Gizi
Balita di Provinsi
Sulawesi Barat
tahun 2007 dan 2010
(Sumber Riskesdas
2007 dan 2010)
Penurunan kasus Gizi buruk dan gizi kurang merupakan salah satu prioritas
pembangunan kesehatan nasional tahun 2010 – 2014. Meningkatnya derajat
kesehatan dan status gizi masyarakat yang ditunjang berbagai upaya promotif,
preventif dan kuratif serta meningkatnya peran serta masyarakat telah berhasil
menurunkan kasus gizi buruk pada balita. Pencapaian ini belum mencapai Target
Millennium Development Goals atau MDGs pada tahun 2015 yaitu 18,5%.
6. Penyakit Menular
Penyakit–penyakit yang sudah menurun seperti tuberkulosa paru dan malaria,
masih memiliki potensi untuk meningkat kembali (re-emerging) mengingat kondisi
perilaku dan lingkungan (fisik, ekonomi, sosial, budaya) masyarakat yang kurang
mendukung. Kualitas pengobatan TBC di Sulawesi Barat meskipun dari tahun ke
tahun terus meningkat namun tetap masih rendah yaitu55% dari target
Penemuan Kasus Baru BTA Positif (CDR) Program penanggulangan Tuberkulosis
Nasional adalah minimal 70%).

12. Angka Penemuan
penderita baru BTA Positif
(CDR)
Sulawesi Barat tahun
2011
Permasalahan lain masih adanya ketimpangan pencapaian Kabupaten yang
melampaui target (Majene 103%) dan disisi yang lain ada kabupaten yang
pencapainnya jauh di bawah (mamasa 18%) adalah penemuan penderita
meningkat (51,54% dari target 70%). Penderita TBC yang tidak sembuh atau
penerita yang tidak memperoleh pengobatan karena belum ditemukan,
merupakan sumber penular yang mengancam pencapaian derajat kesehatan.
Sementara itu kematian dan kesakitan akibat penyakit infeksi saluran
pernafasan, menjadi penyebab kematian terbesar dan memiliki kecenderungan
peningkatan. Penyakit TBC memegang peran penting kasus kesakitan dan
kematian penyakit saluran pernafasan tersebut dan bertanggungjawab terhadap
kecenderungan peningkatannya mengingat sifat penularan dan perilaku
masyarakat .Penyakit malaria telah menurun dengan sangat signifikan dalam
lima tahun terakhir. Namun demikian masih ditemukan adanya kasus penularan
indigenous malaria Kabupaten Mamuju dan Mamuju Utara merupakan
Kabupaten dengan daerah endemis tinggi di Sulawesi Barat. Dengan demikian
kemungkinan perkembangan penyakit ini masih tetap tinggi.

13. ISU-ISU STRATEGIS
1. Kesetaraan Derajat Kesehatan
Derajat kesehatan di Sulawesi Barat masih rendah namun telah mengalami
kemajuan. MDG’s (Millenium Development Goal’s) merupakan target global dalam
meningkatkan kesejahteraan penduduk dunia. MDG’s telah diratifikasi oleh
pemerintah Indonesia dan menjadi salah satu agenda penting dalam
pembangunan kesehatan di seluruh Indonesia. Indikator pokok MDG’s merupakan
komponen utama dalam derajad kesehatan, sehingga upaya pencapaian target
MDG’s akan berarti pula sebagai upaya untuk menyetarakan derajad kesehatan
dan kesejahteraan di tingkat global.
2. Permasalahan Kesehatan Ibu
Kematian dan kesakitan penyakit berhubungan dg persalinan (anemia,
perdarahan, hipertensi, eklamsi) meskipun juga telah menunjukkan penurunan
namun masih cukup tinggi dan masih tetap mengancam upaya penurunan angka
kematian ibu dan bayi. Dalam beberapa tahun terakhir angka penurunan
menunjukkan stagnasi sedangkan target MDG’s pada tahun 2015 masih jauh dari
kondisi yang ada pada saat ini
3. Perkembangan Status Gizi Balita
Penderita gizi buruk masih dijumpai di Sulawesi Barat dan dalam beberapa tahun
terakhir menunjukkan kecenderungan penurunan yang stagnan. Kondisi tersebut

14. juga diperburuk dengan masih adanya potensi peningkatan penderita karena
masih belum baiknya perilaku, pelayanan dan kondisi lingkungan sosial ekonomi.
4. Endemisitas Penyakit Menular
Kasus DBD berkurang namun tiap tahun masih tetap ditemui, sementara malaria
meskipun telah menurun tetapi kasus indigenous masih ditemukan. Penyakit TBC
diduga menjadi pemicu tingginya kematian akibat gangguan pernafasan di
Sulawesi Barat. Namun penemuan penderita masih belum sesuai harapan dan
tingkat kesembuhan juga belum maksimal.
5. Mutu Upaya Pelayanan Kesehatan
Meskipun jumlah fasilitas pelayanan di Sulawesi Barat terus meningkat namun
distribusinya belum merata. Mutu pelayanan juga belum optimal ditunjukkan dari
belum maksimalnya pencapaian upaya yang menyeluruh, terpadu dan sustainabel
sementara Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat belum banyak berperan.
Tuntutan kesetaraan mutu semakin mengemuka bahkan sampai ke tataran
regional seperti tergambar dari fenomena berobat ke luar negeri. Di sisi lain
disparitas masih pula dijumpai dimana hambatan ekonomi masih menjadi
penyebab masalah aksesibilitas kelompok tidak mampu yang tergambar dari
belum seluruh penduduk belum memiliki jaminan kesehatan.

15. 6. Kemandirian dan Peran Serta Masyarakat
Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat (UKBM) yang telah berjalan dengan baik.
Provinsi Sulawesi Barat memiliki peluang dan keuntungan yang lebih baik dengan
keberadaan akses sarana pelayanan kesehatan yang cukup baik meskipun belum
sepenuhnya merata. Namun demikian konsep kemitraan UKBM dengan unit
pelayanan kesehatan masih belum berjalan baik dan terkadang masih
menempatkan masyarakat sebagai objek ketimbang subjek. Peran aktif
masyarakat yang meliputi pengabdian, advokasi, dan pengawasan belum berjalan
maksimal
Visi sehat pada masa mendatang akan bertumpu kepada pencapaian Desa Sehat
yang dimulai pada lingkup keluarga. Strategi khusus yang telah dikembangkan di
Sulawesi Barat melalui Dusun / RW Siaga dengan lima tatarannya yang telah
disepakati sebagai strategi integratif untuk mendukung upaya penanganan
berbagai masalah kesehatan dengan basis UKBM. Namun demikian, dalam
pelaksanaannya masih dalam tataran konseptual dan belum memiliki kemandirian
manajerial yang memadai untuk mendukung peningkatan aksesibilitas pelayanan.
Hasil analisis perkembangan dan masalah kesehatan selanjutnya dipadukan
dengan batasan tugas dan peran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat serta
dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang ada.

16. 7. Manajemen Perencanaan
Sistem perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat
belum optimal. Salah satu sebabnya adalah orientasi perencanaan yang masih
didominasi oleh pekerjaan administratif dan belum seimbang dengan
kewajibannya untuk memfasilitasi pengembangan arah dan kebijakan
pembangunan kesehatan. Kurangnya dukungan informasi kesehatan yang
memadai di berbagai unit, menyebabkan perencanaan berbasis bukti masih hanya
sebatas kepada wacana. Sementara permasalahan wacana juga masih terjadi
dalam mengimplementasikan perencanaan berbasis kinerja. Kewajibannya
penyusunan perencanaan kinerja masih terabaikan dan masih sangat didominasi
pekerjaan penganggaran, yang berdampak antara lain kesulitan dalam menilai
performa dan arah pembangunan kesehatan.

17. VISI DAN MISI
VISI
Kesehatan adalah salah satu unsur dari masyarakat Indonesia yang sejahtera,
yaitu tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui
sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai
risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan
yang bermutu, terjangkau dan merata. Kesehatan sebagai investasi akan
menghasilkan penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM pembangunan
yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global. Keadaan masa depan
masyarakat Indonesia yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan adalah
masyarakat, bangsa dan negara yang ditandai oleh penduduknya yang hidup
dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun
sosial, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang
bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.
Keadaan masyarakat Sulawesi Barat di masa depan atau visi yang ingin
dicapai melalui pembangunan adalah Terwujudnya Sulawesi Barat
yang Sejahtera, Maju dan Malaqbi ” dan tujuan pembangunan
kesehatan kesehatan dirumuskan dalam Visi “Sulawesi Barat Sehat dan
Malaqbi 2025”
Lingkungan strategis pembangunan kesehatan daerah yang diharapkan adalah
lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani

18. maupun sosial, yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan
polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai,
perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan
kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas
sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.
Perilaku masyarakat yang diharapkan dalam Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi
2025 adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman
penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif
dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat
sehat dan aman (safe community).
Dalam Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi 2025 diharapkan masyarakat Sulawesi
Barat memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan
juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan
perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan
kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk
pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan
yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan
standar dan etika profesi.
Diharapkan dengan terwujudnya lingkungan dan perilaku hidup sehat, serta
meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan

19. yang bermutu, maka akan dapat dicapai derajat kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat yang setinggi-tingginya.
MISI
Dengan berlandaskan pada dasar Pembangunan Kesehatan, dan untuk
mewujudkan Visi Sulawesi Barat Sehat dan Malaqbi 2025, ditetapkan 4 (empat)
misi Pembangunan Kesehatan, yaitu:
1. Menggerakkan Pembangunan Daerah Berwawasan Kesehatan
Keberhasilan pembangunan kesehatan tidak semata-mata ditentukan oleh hasil
kerja keras sektor kesehatan, tetapi sangat dipengaruhi pula oleh hasil kerja serta
kontribusi positif berbagai sektor pembangunan lainnya. Untuk optimalisasi hasil
kerja serta kontribusi positif tersebut, harus dapat diupayakan masuknya
wawasan kesehatan sebagai asas pokok program pembangunan nasional.
Kesehatan sebagai salah satu unsur dari kesejahteraan rakyat juga mengandung
arti terlindunginya dan terlepasnya masyarakat dari segala macam gangguan
yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat.
Untuk dapat terlaksananya pembangunan daerah yang berkontribusi positif
terhadap kesehatan seperti dimaksud di atas, maka seluruh unsur atau subsistem
dari Sistem Kesehatan Daerah berperan sebagai penggerak utama pembangunan
daerah berwawasan kesehatan
2. Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk Hidup Sehat
Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, masyarakat

20. termasuk swasta, dan pemerintah. Upaya pemeliharaan dan peningkatan
kesehatan setiap individu, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya dilakukan
tanpa meninggalkan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
Kesadaran, kemauan dan kemampuan setiap individu, keluarga dan masyarakat
untuk menjaga kesehatan, memilih, dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang
bermutu, sangat menentukan keberhasilan pembangunan kese-hatan.
Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat meliputi: a) penggerakan
masyarakat; masyarakat paling bawah mempunyai peluang yang sebesar-besarnya
untuk terlibat aktif dalam proses pembangunan kesehatan, b) organisasi
kemasyarakatan; diupayakan agar peran organisasi masyarakat lokal makin
berfungsi dalam pembangunan kesehatan, c) advokasi; masyarakat
memperjuangkan kepentingannya di bidang kesehatan, d) kemitraan; dalam
pemberdayaan masyarakat penting untuk meningkatkan kemitraan dan partisipasi
lintas sektor, swasta, dunia usaha dan pemangku kepentingan, e) sumberdaya;
diperlukan sumberdaya memadai spt SDM, sistem informasi dan dana.
3. Memelihara dan Meningkatkan Upaya Kesehatan yang Bermutu, Merata, dan
Terjangkau
Pembangunan kesehatan diselenggarakan guna menjamin tersedianya upaya
kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat maupun upaya kesehatan
perorangan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh masyarakat. Upaya
kesehatan diselenggarakan dengan pengutamaan pada upaya pencegahan
(preventif), dan peningkatan kesehatan (promotif) bagi segenap masyarakat

21. Sulawesi Barat, tanpa mengabaikan upaya penyembuhan penyakit (kuratif), dan
pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Agar dapat memelihara dan meningkatkan
kesehatan, diperlukan pula upaya peningkatan lingkungan yang sehat. Upaya
kesehatan tersebut diselenggarakan dengan kemitraan antara pemerintah, dan
masyarakat termasuk swasta. Untuk masa mendatang, apabila sistem jaminan
kesehatan sosial telah berkembang, penyelenggaraan upaya kesehatan
perorangan primer akan diserahkan kepada masyarakat dan swasta dengan
menerapkan konsep dokter keluarga. Di daerah yang sangat terpencil, masih
diperlukan upaya kesehatan perorangan oleh Puskesmas.
4. Meningkatkan dan Mendayagunakan Sumber Daya Kesehatan
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, sumber daya kesehatan perlu
ditingkatkan dan didayagunakan, yang meliputi sumber daya manusia kesehatan,
pembiayaan kesehatan, serta sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sumber daya
kesehatan meliputi pula penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan/kedokteran, serta data dan informasi yang makin penting peranannya.
Tenaga kesehatan yang bermutu harus tersedia secara mencukupi, terdistribusi
secara adil, serta termanfaat-kan secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat, swasta, dan pemerintah
harus tersedia dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan
termanfaatkan secara berhasil-guna serta berdaya-guna. Jaminan kesehatan yang
diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan prinsip
ekuitas, bertujuan untuk menjamin agar peserta memperoleh manfaat

22. pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan.
Sediaan farmasi, alat kesehatan yang aman, bermutu, dan bermanfaat harus
tersedia secara merata serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat,
makanan dan minuman yang aman, bermutu serta dengan pengawasan yang
baik. Upaya dalam meningkatkan ketersediaan tersebut, dilakukan dengan upaya
peningkatan manajemen, pengembangan serta penggunaan teknologi di bidang
sediaan farmasi, alat kesehatan

23. ARAH PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG BIDANG KESEHATAN 2005-2025
1. Tujuan
Tujuan pembangunan kesehatan menuju Sulawesi Barat Sehat dan malaqbi 2025
adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya
dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara
Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan
dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan
kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat
kesehatan yang setinggi-tingginya di seluruh wilayah Sulawesi Barat
2. Sasaran
Sasaran pembangunan kesehatan yang akan dicapai pada tahun 2025 adalah
meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, yang ditunjukkan oleh indikator
dampak yaitu:
a) meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) dari 70,80 tahun pada tahun
2010 menjadi 73 tahun pada tahun 2025.
b) Menurunnya Angka Kematian Bayi dari 15,2 per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun 2010 menjadi 8,5 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
c) Menurunnya Angka Kematian Ibu dari 185 per 100.000 kelahiran hidup pada
tahun 2011 menjadi 74 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2025.
d) Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita dari 20,5% pada tahun 2010
menjadi 10% pada tahun 2025.

24. STRATEGI PEMBANGUNAN KESEHATAN DAERAH
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Sulawesi Barat yang sejahtera
Mauju dan Malaqbi pada tahun 2025, maka strategi pembangunan kesehatan
yang akan ditempuh sampai tahun 2025 adalah:
1. Pembangunan Daerah Berwawasan Kesehatan
Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak
dasar rakyat yang sangat fundamental. Pembangunan kesehatan juga sekaligus
sebagai investasi pembangunan nasional, dengan demikian pembangunan
kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam kaitan ini
pembangunan nasional perlu berwawasan kesehatan. Diharapkan setiap program
pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kesehatan, dapat
memberikan kontribusi yang positif terhadap tercapainya nilai-nilai dasar
pembangunan kesehatan.
Untuk terselenggaranya pembangunan nasional berwawasan kesehatan, perlu
dilaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, orientasi, kampanye dan pelatihan,
sehingga semua pelaku pembangunan nasional (stakeholders) memahami dan
mampu melaksanakan pembangunan nasional berwawasan kesehatan. Selain itu
perlu pula dilakukan penjabaran lebih lanjut dari pembangunan nasional
berwawasan kesehatan, sehingga benar-benar dapat dilaksanakan dan diukur
tingkat pencapaian dan dampak yang dihasilkan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan nasional berwawasan kesehatan,
pengembangan hukum di masa mendatang menjadi sangat penting, untuk

25. menjamin terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum.
2. Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan kesehatan
Peran masyarakat dalam pembangunan kesehatan semakin penting. Masalah
kesehatan perlu diatasi oleh masyarakat sendiri dan pemerintah. Selain itu,
banyak permasalahan kesehatan yang wewenang dan tanggung jawabnya
berada di luar sektor kesehatan. Untuk itu perlu adanya kemitraan antar
berbagai pelaku pembangunan kesehatan. Pemberdayaan masyarakat pada
hakekatnya adalah melibatkan masyarakat untuk aktif dalam pengabdian
masyarakat (to serve), aktif dalam pelaksanaan advokasi kesehatan (to
advocate), dan aktif dalam mengkritisi pelaksanaan upaya kesehatan
(to watch).
Untuk keberhasilan pembangunan kesehatan, penyelenggaraan berbagai
upaya kesehatan harus berangkat dari masalah dan potensi spesifik daerah.
Oleh karenanya dalam pembangunan kesehatan diperlukan adanya
pendelegasian wewenang yang lebih besar kepada daerah. Kesiapan daerah
dalam menerima dan menjalankan kewenangannya dalam pembangunan
kesehatan, sangat dipengaruhi oleh tingkat kapasitas daerah yang
meliputi perangkat organisasi dan sumber daya manusianya, serta
kemampuan fiskal. Untuk itu harus dilakukan penetapan yang jelas tentang
peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang kesehatan, upaya
kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh daerah, dan pengembangan serta
pemberdayaan sumber daya daerah.

26. 3. Pengembangan Upaya dan Pembiayaan Kesehatan
Pengembangan pelayanan atau upaya kesehatan, yang mencakup
upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan
diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (client oriented), dan
dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau,
berjenjang, profesional, dan bermutu. Pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin perlu mendapatkan pengutamaan. Penyelenggaraan upaya kesehatan
diutamakan pada upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan, tanpa
mengabaikan upaya pengobatan dan pemulihan kesehatan.
Penyelenggaraan upaya kesehatan dilakukan dengan prinsip kemitraan antara
pemerintah, masyarakat, dan swasta.
Puskesmas harus mampu melaksanakan fungsinya sebagai penggerak
pemberdayaan masyarakat, pusat penanggulangan masalah kesehatan dan
pusat pelayanan kesehatan primer.
Pembiayaan kesehatan yang berasal dari berbagai sumber, baik dari
pemerintah, masyarakat, dan swasta harus mencukupi bagi penyelenggaraan
upaya kesehatan, dan dikelola secara berhasil-guna dan berdaya-guna.
Pembiayaan kesehatan untuk menjamin terpelihara dan terlindunginya
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diselenggarakan secara nasional dengan prinsip asuransi sosial dan
prinsip ekuitas.
Penting untuk dikembangkan sinergisme, terutama diantara upaya kesehatan

27. dan pembiayaan kesehatan berdasarkan prinsip asuransi sosial, dengan
dukungan pengembangan sumber daya manusia kesehatan berbasis
kompetensi, yang dilandasi oleh peningkatan etika dan hukum.
Berbagai organisasi profesi kesehatan dan pemerintah daerah sangat
berperan dalam mengembangkan sinergi dimaksud.
Peran swasta dalam upaya kesehatan perlu terus dikembangkan secara
strategis dalam konteks pembangunan kesehatan secara keseluruhan.
Interaksi upaya publik dan sektor swasta penting untuk ditingkatkan
secara bertahap.
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan dimaksud perlu didukung dengan
penelitian dan kajian kesehatan yang bersifat mendasar, luas dan
berjangkau ke depan.
4. Peningkatan kualits SDM dan Informasi bidang Kesehatan
Pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh
lapisan masyarakat tidak akan terwujud apabila tidak didukung oleh
sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi jumlahnya, dan profesional,
yaitu sumber daya manusia kesehatan yang mengikuti perkembangan
IPTEK, menerapkan nilai-nilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua
tenaga kesehatan dituntut untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode
etik profesi.
Dalam pelaksanaan strategi ini dilakukan perencanaan kebutuhan dan

28. penentuan standar kompetensi tenaga kesehatan, pengadaan tenaga kesehatan,
dan pendayagunaan tenaga kesehatan serta pembinaan dan pengawasan
sumber daya manusia kesehatan, Upaya pengadaan tenaga kesehatan
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan di Indonesia
dalam era desentralisasi dan globalisasi. Upaya pengadaan ini dilakukan
melalui pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain meliputi:
distribusi tenaga kesehatan secara merata dan peningkatan karier dari tenaga
kesehatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan
dilakukan melalui peningkatan komitmen dan legislasi yang meliputi antara lain
sertifikasi, uji kompetensi, registrasi, dan perijinan (licensing) tenaga
kesehatan. Disamping itu, penting dilakukan upaya untuk pemenuhan
hak-hak tenaga kesehatan.
Hal yang paling penting untuk dikembangkan kedepan adalah pengembangan
informasi bidang kesehatan. Perkembangan tekhnologi yang semakin maju
menuntut pengembangan kesehatan yang diharapkan semakin baik pula dengan
penggunaan pelaporan dan diseminasi data berbasis web.
5. Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan
Keadaan darurat kesehatan dapat terjadi karena bencana, baik
bencana alam maupun bencana karena ulah manusia, termasuk konflik sosial.
Keadaan darurat kesehatan akan mengakibatkan dampak yang luas, tidak
saja pada kehidupan masyarakat di daerah bencana, namun juga pada

29. kehidupan bangsa dan negara. Oleh karenanya penanggulangan keadaan
darurat kesehatan yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perorangan, dilakukan secara komprehensif, mitigasi serta
didukung kerjasama lintas sektor dan peran aktif masyarakat.

30. UPAYA POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN
Penyelenggaraan pembangunan kesehatan diutamakan bagi penduduk
rentan, yakni ibu, bayi, anak, usia lanjut dan keluarga miskin yang dilaksanakan
melalui peningkatan upaya pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari:
Upaya Kesehatan; Pembiayaan Kesehatan; Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman, Manajemen dan
informasi Kesehatan dan. Pemberdayaan Masyarakat
Upaya pokok tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika
kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan,
kemajuan IPTEK, globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan,
dan kerjasama lintas sektor.
Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada pemberdayaan dan
kemandirian masyarakat, serta upaya kesehatan, khususnya upaya promotif dan
preventif, yang ditunjang oleh pengembangan dan pemberdayaan SDM
kesehatan.
Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan tersebut diberikan
perhatian khusus kepada pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin, daerah
tertinggal, daerah bencana, daerah perbatasan, daerah terpencil termasuk
pulau-pulau (kepulauan Balla-Ballakang) dan intervensi secara khusus pada
komuditas Adat Terpencil (KAT) , dengan memperhatikan kesetaraan
gender.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan sampai dengan

31. tahun 2025 dan dengan mempertimbangkan kemungkinan ketersediaan
sumber daya kesehatan, maka peningkatan upaya pokok pembangunan
kesehatan dalam rencana pembangunan jangka panjang Daerah bidang
kesehatan (RPJPD-K) dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana
pembangunan jangka menengah (RPJMD-K) Provinsi Sulawesi Barat.
Pentahapan RPJPD-K dimaksudkan untuk memberikan tuntunan bagi
penyusunan RPJMD-K, yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan
kemajuan pembangunan nasional bangsa Indonesia. Pentahapan yang diuraikan
bersifat indikatif dan harus disesuaikan dengan kondisi nyata pada saat
penyusunan RPJM-K, agar lebih bermanfaat dan memberikan respons yang tepat
bagi perkembangan pembangunan kesehatan di Sulawesi Barat.
1. RPJMD-Kesehatan ke-1 (2006-2011)
Pembangunan kesehatan diarahkan untuk peningkatan Pelayanan Publik Bidang
Kesehatan. Dalam penyelenggaraan peningkatan Pelayanan Publik Bidamg
Kesehatan yang dilakukan melalaui program upaya kesehatan, perhatian
khusus diberikan pada penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan
Anak, pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, penanggulangan penyakit
dan gizi buruk, , dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal,
dan daerah perbatasan. Akses masyarakat terhadap upaya kesehatan
perorangan yang bermutu, dilakukan dengan lebih mengoptimalkan kemampuan
Puskesmas dan kualitas pelayanan di rumah sakit, serta peningkatan
sistem rujukannya yang ditandai dengan pembangunan Rumah Sakit Daerah

32. Provinsi Sulawesi Barat yang dipersiapkan sebagai Pusa rujukan Pelayanan
Kesehatan di provinsi Sulawesi Barat. Penanggulangan penyakit menular
diutamakan pada penyakit yang menimbulkan masalah kesehatan masyarakat
dan menurunkan produktivitas penduduk. Upaya penanggulangan penyakit tidak
menular dikembangkan, dalam rangka antisipasi permasalahan kesehatan di
masa depan. Upaya pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan
secara optimal sehingga tercapai kebutuhan pangan di tingkat rumah tangga
dengan kandungan gizi yang cukup, seimbang, serta terjamin keamanannya.
Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah semakin meningkat
dengan pemenuhan pembiayaan pada pelayanan kesehatan perorangan bagi
seluruh masyarakat rentan dan keluarga miskin.
Pemenuhan kebutuhan Sumberdaya Manusia kesehatan (SDMK), terutama untuk
pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya, termasuk pengadaan
bidan desa melalui program pengadan Rumah Sakit Kabupaten/Kota sebagian
besar telah terpenuhi.
RPJMD-K tahun 2006 yang tujuan utamanya untuk penurunan Angka kematian
bayi;Angka kematian ibu melahirkan; Rata - rata kasus gizi buruk dan kurang;
Angka kesakitan malaria klinis berkurang; Angka kesembuhan tb paru bta+;
Rumah sehat dan tempat-tempat umum sehat; Rumah tangga phbs;Persentase
posyandu purnama dan mandiri; Pemanfaatan puskesmas dan rumah sakit
Persediaan obat sesuai kebutuhan; Upaya optimalisasi program Obat dan
perbekalan Kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan dan

33. pemanfaatan sediaan farmasi dan alat kesehatan dengan pengadaan obat dan
alat kesehatan.
Sistem informasi kesehatan dibangun kembali melalui pengembangan Data dan
informasi. Pengembangan Bank Data melalui Software yang dikembangkan oleh
Pusat Data dan informasi dan ke semua kabupaten di Sulawesi Barat menjadi
penguat dalam pengembangan Sistem informasi kesehatan terintegrasi berbasis
web.
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan terus ditingkatkan,
sehingga peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
meningkat. Edukasi kesehatan lebih ditingkatkan dalam upaya memberikan
pengetahuan, kemauan dan kemampuan bagi individu, kelompok dan
masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Revitalisasi berbagai
upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) ditingkatkan.
Penggerakkan kelompok- kelompok masyarakat yang tergabungdalam organisasi
kemasyarakatan dilakukan guna mewujudkan peran aktifnya dalam
penyelenggaraan pembangunan. Kemampuan masyarakat desa dalam
mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan, termasuk masalah
kesehatan akibat bencana secara dini mulai dikembangkan.
2. RPJMD-K ke-2 (2011-2016)
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah lebih
berkembang dan meningkat. Dalam upaya mencapai target MDGs di bidang
kesehatan penyelenggaraan upaya kesehatan ditingkatkan intensitasnya

34. dengan tetap memberikan perhatian khusus pada penyelenggaraan
pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan bagi masyarakat
miskin, penanggulangan penyakit dan gizi buruk, penanggulangan masalah
kesehatan akibat bencana, dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah
tertinggal, dan daerah perbatasan.
Pada perioded RPJMD-2 ini dikembangkan program 1000 hari untuk bayi dengan
mengintegrasikan gizi dan KIA. Penanggulangan masalah gizi yang dilakukan
dengan cara mengupayakan agar setiap undividu mendapatkan akses informasi
dan adanya penajaman terhadap program gizi dengan usaha peningkatan
pemantauan kesehatan balita.
Revitalisasi Puskesmas dilaksanakan agar dapat melaksanakan upaya
kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan secara serasi
dan sinergis dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Penanggulangan
penyakit menular terus ditingkatkan, terutama ditujukan pada penyakit-penyakit
yang target penurunan angka kesakitannya disepakati dalam MDGs.
Upaya penanggulangan penyakit tidak menular telah lebih berkembang sejalan
dengan meningkatnya penduduk usia lanjut dan perubahan pola hidup
masyarakat. Upaya pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat dilaksanakan
dengan lebih optimal. Upaya penanggulangan pencemaran lingkungan lebih
ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Penyediaan air minum dan sarana sanitasi
dasar sudah makin meningkat. Pembangunan berwawasan kesehatan sudah
mulai dilaksanakan melalui program Penanggulangan Daerah

35. bermasalah kesehatan (PDBK) yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan
RI. Perlu intervensi secara komrehensife dan konsisten terhadap
daerah/kabupaten yang termasuk dalam kategori Daerah bermasalah kesehatan.
Penelitian kesehatan yang dilaksanakan melalui Riskesdas 2013 akan menilai
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.
Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah lebih meningkat lagi
dengan sustainabilitas pemenuhan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan
perorangan bagi seluruh masyarakat rentan dan keluarga miskin (PBI).
Pembiayaan kesehatan yang bersumber dari masyarakat dan swasta melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) perlu ditingkatkan. upaya kemitraan
pemerintah dan swasta perlu diperkuat.
upaya kesehatan masyarakat telah semakin mengarah kepada upaya
pencegahan dan promosi untuk mengatasi masalah kesehatan yang utamanya
dengan melibatkan peran masyarakat yang lebih tinggi dalam pembangunan
kesehatan.
Pemenuhan kebutuhan SDMK untuk daerah terpencil sebagian besar telah
dipenuhi, termasuk kepulauan dan daerah perbatasan. Pemenuhan kuota
tenaga kesehatan khususnya melalui pengadaan tenaga strategis yang
ditempatkan didaerah terpencil
3. RPJMD-K ke-3 (2017-2022)
Akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas telah mulai
mantap. Penyelenggaraan upaya kesehatan, baik upaya kesehatan masyarakat

36. maupun upaya kesehatan perorangan tetap memberikan perhatian khusus
pada golongan penduduk rentan, seperti bayi, anak, ibu, usia lanjut, masyarakat
pekerja sektor informal, serta masyarakat miskin. Puskesmas telah dapat
melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan
perorangan secara serasi dan sinergis sesuai dengan perkembangan IPTEK
kesehatan. Kualitas pelayanan di rumah sakit dan sistem rujukan telah
meningkat. Penanggulangan penyakit menular telah meningkat dan mulai
mantap. Upaya penanggulangan penyakit tidak menular sudah mulai mantap.
Sejalan dengan itu pelayanan kesehatan terhadap lansia mulai dikembangkan.
Pembangunan dan perbaikan gizi masyarakat telah optimal dengan intervensi
yang komrehensife terhadap 1000 hari pertama bayi. Upaya penanggulangan
pencemaran lingkungan telah berkembang. Penyediaan air minum dan
sarana sanitasi dasar sudah memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pembangunan daerah berwawasan kesehatan sudah dilaksanakan secara
konsisten oleh semua bidang-bidang pembangunan kesehatan daerah.
Pengembangan kota sehat berkembang dan merupakan kebutuhan
dari masyarakat, yang didukung dengan penyediaan air minum dan sarana
sanitasi dasar yang lebih merata, serta pengendalian dampak risiko pencemaran
lingkungan yang diselenggarakan bersama masyarakat. Penelitian dan
pengembangan kesehatan yang menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan terus meningkat dalam mendukung upaya pembangunan kesehatan.
Pembiayaan kesehatan bersumber dari pemerintah lebih meningkat lagi

37. dan mendekati besaran ideal proporsional terhadap anggaran pembangunan
pemerintah dan terjaga kesinambungannya dengan pemenuhan pembiayaan
untuk pelayanan kesehatan perorangan seluruh masyarakat rentan dan
keluarga miskin dengan nilai per kapita yang memadai.Pembiayaan kesehatan
yang bersumber dari masyarakat dan swasta telah semakin meningkat serta
telah ada upaya pelembagaan kemitraan pemerintah dan swasta.
Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah telah fokus pada pencapaian
prioritas pembangunan kesehatan dengan sebagian besar pembiayaan
Pemerintah untuk upaya kesehatan masyarakat.
Pembiayaan untuk pelayanan kesehatan perorangan sebagian besar
penduduk telah dilakukan secara pra- upaya melalui jaminan kesehatan sosial
yang telah melembaga dalam satu kesatuan prinsip penyelenggaraan dan
berskala nasional. Pembiayaan kesehatan bersumber pemerintah sebagian besar
digunakan untuk upaya kesehatan masyarakat disamping untuk pembiayaan
pelayanan kesehatan perorangan bagi masyarakat rentan dan keluarga
miskin.
Pembelanjaan kesehatan untuk pelayanan kesehatan perorangan bersumber
dari pembiayaan Pemerintah, swasta dan masyarakat sebagian besar telah
dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan
pelayanan terkendali secara berkesinambungan melalui jaminan kesehatan
sosial yang telah melembaga dalam satu kesatuan prinsip penyelenggaraan
dan berskala nasional. Pembelanjaan kesehatan untuk upaya kesehatan

38. masyarakat telah fokus kepada upaya pencegahan dan promosi untuk
mengatasi masalah kesehatan yang utama
Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah mantap,
sehingga peran dan kontribusi masyarakat dalam pembangunan kesehatan telah
berkembang dan lebih nyata. Perilaku individu, kelompok dan masyarakat
yang mendukung kesehatan telah terwujud dan dilaksanakan secara
berkesinambungan, serta mulai memberikan dampak pada pengendalian
masalah kesehatan yang dihadapinya. Kemampuan upaya kesehatan berbasis
masyarakat (UKBM) dalam melakukan kegiatan dan fungsinya semakin
bermutu. Peran aktif dan kontribusi organisasi kemasyarakatan dalam
pembangunan kesehatan telah mantap. Kemandirian masyarakat dalam
mengenal dan merespon permasalahan kesehatan termasuk masalah kesehatan
akibat bencana secara lebih dini, semakin nyata.
Dengan memperhatikan pentahapan upaya pokok pembangunan kesehatan
tersebut di atas, maka dalam penyusunan RPJMD-K setiap tahapannya perlu
pula ditetapkan pentahapan sumber daya pendukung dan hasil kegiatan sebagai
berikut :
1. Semua desa telah menjadi Desa Siaga aktif, yang mempunyai minimal
sebuah Pos Kesehatan Desa.
2. Semua kecamatan telah memiliki minimal sebuah Puskesmas yang melayani
maksimal 30.000 penduduk dan dilengkapi dengan fasilitas sanitasi dasar
yang memadai.

39. 3. Semua kabupaten/kota telah memiliki minimal Rumah sakit setara Rumah Sakit
Umum kelas C.
4. Semua desa telah memiliki tenaga bidan yang berkualitas
(competence).
5. Semua Puskesmas telah memiliki minimal seorang tenaga dokter dan
tenaga kesehatan lainnya sesuai standar.
6. Semua rumah sakit kabupaten/kota telah memiliki minimal empat tenaga
dokter spesialis dasar (dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan,
dokter spesialis anak, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis penyakit
dalam), dan empat tenaga dokter spesialis penunjang (dokter spesialis
anestesi, radiologi, rehabilitasi medik dan patologi klinik). Rumah sakit tersebut
telah terakreditasi minimal lima pelayanan spesialistik.
7. Semua Pos Kesehatan Desa, Puskesmas, dan Rumah Sakit Kabupaten / kota
didukung dengan biaya operasional yang memadai.
8. Pembiayaan kesehatan dapat diupayakan minimal 10% dari total Belanja
Langsung APBD
9. Semua Rukun Warga/lingkungan telah memiliki minimal satu Posyandu
aktif yang melaksanakan kegiatan minimum sebulan sekali.
10. Semua desa mampu mengenali dan mengatasi masalah kesehatan setempat
secara dini sesuai kompetensinya.
11. Semua kejadian luar biasa (KLB)/wabah penyakit dan masalah kesehatan akibat
bencana dapat ditangani kurang dari 24 jam.

40. 12. Tingkat kesembuhan penyakit Tuberculosis dapat mencapai sebesar
90%.
13. Semua Puskesmas perawatan telah mampu melaksanakan pelayanan
obstetri neonatal emergensi dasar (PONED).
14. Semua Rumah Sakit Kabupaten/Kota telah mampu melaksanakan pelayanan
obstetri neonatal emergensi komprehensif (PONEK).
15. Semua keluarga telah menggunakan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar.
16. Semua keluarga telah menghuni rumah yang memenuhi syarat
kesehatan.
17. Semua desa telah mencapai universal coverage immunization
(UCI).
18. Semua persalinan telah ditolong oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan.
19. Semua penduduk Sulawesi Barat telah dicakup oleh Sistem Jaminan Kesehatan
Nasional.
20. Sistem Informasi Kesehatan berbasis tekhnologi dan Web di semua
Kabupaten/Kota

41. RENCANA PROGRAM
1. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
5. Program Penyehatan Lingkungan dan Sanitasi
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
7. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
8. Program Pelayanan Kesehatan Perorangan
9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
10. Program Pengawasan obat dan Makanan
11. Program Kebijakan dan Management Pembangunan Kesehatan
12. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
13. Program Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan

42. INDIKATOR KINERJA JANGKA PENDEK (2011 – 2016)
Tujuan Sasaran
Indikator
sasaran
Indikator
Kinerja
Program
Target Kinerja Program
2012 2013 2014 2015
201
6
Kondisi
akhir
periode
Renstra
SKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menurunkan Angka
kematian Ibu dari
185/100.000
kelahiran menjadi
102/100.000
kelahiran hidup
pada tahun 2016
Angka
Kematian Ibu
menurun
hingga 50%
pada tahun
2016
Menurunnya
Angka
Kematian Ibu
Cakupan
komplikasi
kebidanan
yang
ditangani
60 63 65 67 70 70
Cakupan
pertolongan
persalinan
oleh tenaga
kesehatan
yang memiliki
komptensi
kebidanan
77,4 79,6 81,8 84 86,2 86,2
Persentase
ibu hamil
yang
mendapatkan
67,15 65,83 69,91 74,09 78,3 78,3

43. pelayanan
antenatal
(Cakupan K4)
Persentase
RS yang
terakreditasi
35 50 60 60 60 60
Persentase
RS
Provinsi/Kab
yang
menerapkan
SPM-RS
35 50 75 75 75 75
Persentase
Puskesmas
Rawat Inap
mampu
PONED
83 85 87 90 95 95
Menurunkan Angka
Kematian Bayi dari
13,2 /1000
kelahiran hidup
pada tahun 2011
menjadi 10/1000
Kelahiran hidup
pada tahun 2016
Angka
kematian
Bayi
menurun
hingga 20%
pada tahun
2016
Menurunnya
Angka
Kematian Bayi
Cakupan
Kunjungan
Neonatal
Pertama
(KN1)
70 75 80 85 90 90
Cakupan
Pelayanan
Kesehatan
Bayi
89 89.5 89,5 90 90 90

44. Menurunkan Angka
Kematian Balita
dari 14,2 /1000
kelahiran hidup
pada tahun 2011
menjadi
10,3/1000
Kelahiran hidup
pada tahun 2016
Angka
kematian
Balita
menurun
hingga 27%
pada tahun
2016
Menurunnya
Angka
Kematian
Balita
Persentase
Balita
ditimbang
berat
badannya
(D/S)
72,24 76,08 79,92 83,76 87,6 91,44
Menurunkan
prevalensi Gizi
buruk dari 20,5
pada tahun 2011
menjadi 15,4 pada
tahun 2016
Prevalensi
gizi buruk
menurun
hingga 25%
pada tahun
2016
Prevalensi Gizi
buruk
menurun
Persentase
Balita
ditimbang
berat
badannya
(D/S)
72,24 76,08 79,92 83,76 87,6 87,6
Persentase
Balita Gizi
Buruk
mendapat
Perawatan
100 100 100 100 100 100
Meningkatnya
Pelaksanaan
Pemberdayaan dan
Promosi Kesehatan
Kepada Masyarakat
Meningkatny
a Perilaku
hidup bersih
dan Sehat
(PHBS) pada
tingkatRuma
h Tangga
Perilaku Hidup
Bersih dan
Sehat
meningkat
menjadi 80
pada tahun
2016
Persentase
RT ber -PHBS
62 67 71 75 80 80

45. 70%
Persentase
Desa Siaga
Aktif pada
tahun 2016
Persentase
Desa Siaga
Aktif
48 60 65 68 70 70
35% Sekolah
Dasar
mempromosika
n Kesehatan
pada tahun
2016
Persentase
Sekolah
Dasar yang
mempromosi
kan
Kesehatan
10 15 20 30 35 35
Mencegah,menuru
nkan dan
mengendalikan
penyakit menular
dan tidak menular
serta masalah
kesehatan lainnya.
Angka
penemuan
Kasus
Malaria per
1000
penduduk
sebesar 1
pada tahun
2016
Angka
penemuan
kasus malaria
berkurang
Angka
penemuan
Kasus Malaria
per 1000
penduduk
2,5 2 2 1,5 1,5 1,5
Persentase
kasus baru
TB Paru (BTA
Positif) yang
ditemukan
Kasus TB Paru
(BTA +)
ditemukan
berkurang
Persentase
kasus baru
TB Paru (BTA
Positif) yang
ditemukan
72 73 75 75 75 75
Persentase
desa yang
mencapai
UCI
Persentase
Desa UCI
mencapai 100
persen pada
tahun 2016
Persentase
desa UCI
meningkat
90 95 100 100 100 100

46. Persentase
penduduk
yang
memiliki
akses
terhadap air
minum
berkualitas
mencapai
82% pada
tahun 2016
Persentase
penduduk
yang memiliki
akses terhadap
air minum
berkualitas
meningkat tiap
tahunnya
Persentase
penduduk
yang memiliki
akses
terhadap air
minum
berkualitas
63 65 70 75 80 82
Meningkatnya
sediaan farmasi
dan alat kesehatan
yang memenuhi
standar dan
terjangkau oleh
masyarakat.
Persentase
ketersediaan
obat dan
vaksin
sebesar
100%
Tersedianya
obat dan
vaksin
disarana
kesehatan
Persentase
Ketersediaan
Obat dan
vaksin
80 80 100 100 100 100
Meningkatnya
kualitas
manajemen dan
perencanaan
bidang kesehatan
100%
dokumen
perencanaan
dan
anggaran
tersususn
sesuai
standar
Dokumen
perencanaan
dan anggaran
tersususn
sesuai standar
Meningkatnya
manajemen
kesehatan
100 100 100 100 100 100
Meningkatnya
kualitas Sumber
daya kesehatan
100 %
tenaga
kesehatan
yang lulus uji
kompetensi
berizin
Tenaga
kesehatan
yang lulus uji
komptetensi
berisin
Teregistrasiny
a tenaga
kesehatan
50 55 60 65 70 75

47. Tersusunnya data
dan Informasi
Kesehatan yang
akurat, akuntabel,
lengkap dan tepat
waktu
100%
Kabupaten
dan provinsi
menyusun
Profil
Kesehatan
dan memiliki
Sistem
Informasi
Kesehatan
Kabupaten dan
Provinsi
meyusun Profil
kesehatan tiap
tahun dan
memiliki bank
data kesehatan
100 % Kab
memilki profil
kesehatan
menurut
Jenis Kelamin
100% 100% 100% 100%
100
%
100%

48. DINAS KESEHATAN PROVINSI SULAWESI BARAT
2012