SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 10
Descargar para leer sin conexión
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENUJU
KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) 2019
Kementerian Kesehatan RI
1
Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara
nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial
dan ekuitas
(Pasal 19, UU No 40 thaun 2004)
Jaminan Kesehatan
adalah perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi
kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan
kepada setiap orang yang telah membayar
iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah
2
MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “ shg ada kepastian
biaya
Agar terjadi subsidi antara yang sehat dng yg
sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan
antar daerah 3
BAGIMANA MENJADI PESERTA
Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan
Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus
membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat
Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar
Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan
mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI
4
Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan
Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan
Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat
Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan.
PAKET MANFAAT JKNPAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar
(hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi,
• Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh
BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama
yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah
mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota
(2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan
selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas
Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan.
(3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan
pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat
Peserta terdaftar.
Prosedur Pelayanan
Peserta JKN
(4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3
tidak berlaku bagi Peserta yang:
a.berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat
pertama tempat Peserta terdaftar; atau
b.dalam keadaan kegawatdaruratan medis
(5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan,
maka Faskes tk pertama harus merujuk ke
Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem
rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg
berlaku
Adalah salah satu bentuk perlindungan
sosial di bidang kesehatan untuk
menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan
sistem kendali biaya dan kendali mutu,
dan diselenggarakan berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
1.Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda &
Asuransi lain
2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
• Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn
9
TERIMAKASIH
9
9
TERIMAKASIH
9

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaMuh Saleh
 
Pencatatan&pelaporan
Pencatatan&pelaporanPencatatan&pelaporan
Pencatatan&pelaporanFahlevi Qalbi
 
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatan
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatanTeori Sistem dalam pelayanan kesehatan
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatanMuhammad Awaludin
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Muh Saleh
 
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Muh Saleh
 
Dasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiDasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiNurul Misbah
 
Konsep dasar epidemiologi
Konsep dasar epidemiologiKonsep dasar epidemiologi
Konsep dasar epidemiologiAnggita Dewi
 
Metode usg
Metode usgMetode usg
Metode usgnurrisma
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataMuh Saleh
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduMuh Saleh
 
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakatAdvokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakatrsd kol abundjani
 
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanPemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanZakiah dr
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratMuh Saleh
 
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologilasnisiregar
 

La actualidad más candente (20)

Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten KotaHasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
Hasil Survey Status Gizi Indonesia Tahun 2021 tingkat Kabupaten Kota
 
Struktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgsStruktur kode ina cbgs
Struktur kode ina cbgs
 
Pencatatan&pelaporan
Pencatatan&pelaporanPencatatan&pelaporan
Pencatatan&pelaporan
 
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatan
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatanTeori Sistem dalam pelayanan kesehatan
Teori Sistem dalam pelayanan kesehatan
 
Mortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan MorbiditasMortalitas dan Morbiditas
Mortalitas dan Morbiditas
 
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
Kebijakan perencanaan pembangunan kesehatan (rpjmn 2015-2019)
 
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
Draft Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024
 
Warga peduli aids
Warga peduli aidsWarga peduli aids
Warga peduli aids
 
Ppt stunting niken
Ppt stunting nikenPpt stunting niken
Ppt stunting niken
 
Dasar-dasar Demografi
Dasar-dasar DemografiDasar-dasar Demografi
Dasar-dasar Demografi
 
Indikator promkes
Indikator promkesIndikator promkes
Indikator promkes
 
Konsep dasar epidemiologi
Konsep dasar epidemiologiKonsep dasar epidemiologi
Konsep dasar epidemiologi
 
Metode usg
Metode usgMetode usg
Metode usg
 
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan KesehataIsu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
Isu Strategi dan Kebijakan Pembangunan Kesehata
 
Modul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader PosyanduModul Pelatihan Kader Posyandu
Modul Pelatihan Kader Posyandu
 
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakatAdvokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
Advokasi dalam bidang kesehatan masyarakat
 
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatanPemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
 
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi BaratUpaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
Upaya Penurunan AKI dan AKB di Provinsi Sulawesi Barat
 
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologiUkuran ukuran frekuensi epidemiologi
Ukuran ukuran frekuensi epidemiologi
 
Bahan paparan jkn
Bahan paparan jknBahan paparan jkn
Bahan paparan jkn
 

Destacado

52034167 uu-gerakan-pramuka
52034167 uu-gerakan-pramuka52034167 uu-gerakan-pramuka
52034167 uu-gerakan-pramukaAbdullah Sarie
 
SKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruSKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruMuzani Ghifari
 
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramukaPetunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramukaAndi Darussalam
 
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAANPRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAANLanang
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegaksmpn4
 
Pendidikan Kepramukaan
Pendidikan KepramukaanPendidikan Kepramukaan
Pendidikan KepramukaanLanang
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaLanang
 
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaPetunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaSamwil Huda
 
Booklet phbs rumah tangga
Booklet phbs rumah tanggaBooklet phbs rumah tangga
Booklet phbs rumah tanggaIrene Susilo
 

Destacado (12)

52034167 uu-gerakan-pramuka
52034167 uu-gerakan-pramuka52034167 uu-gerakan-pramuka
52034167 uu-gerakan-pramuka
 
Napza
NapzaNapza
Napza
 
Sku Siaga
Sku SiagaSku Siaga
Sku Siaga
 
SKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baruSKU Pramuka Penegak baru
SKU Pramuka Penegak baru
 
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
Buku Panduan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-49 tahun 2013
 
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramukaPetunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka
Petunjuk penyelenggaraan pakaian seragam anggota gerakan pramuka
 
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAANPRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN
PRINSIP DASAR KEPRAMUKAAN
 
Panduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegakPanduan penyelesaian sku penegak
Panduan penyelesaian sku penegak
 
Pendidikan Kepramukaan
Pendidikan KepramukaanPendidikan Kepramukaan
Pendidikan Kepramukaan
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan Pramuka
 
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti HusadaPetunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
Petunjuk Penyelenggaraan Saka Bakti Husada
 
Booklet phbs rumah tangga
Booklet phbs rumah tanggaBooklet phbs rumah tangga
Booklet phbs rumah tangga
 

Similar a Jaminan kesehatan nasional_ringkas

Paparan jaminan kesehatan nasional sekjen
Paparan jaminan kesehatan nasional  sekjenPaparan jaminan kesehatan nasional  sekjen
Paparan jaminan kesehatan nasional sekjenAngga Riefdianto
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)enars
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknDanin Jaya
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialSisKa L. Putri
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.pptDrHariyono
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaEkaputra Sananto
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMasykurRahmat
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuParoki St Paulus Pekanbaru
 
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALfirii JB
 
sken 4 sesi 2.pdf
sken 4 sesi 2.pdfsken 4 sesi 2.pdf
sken 4 sesi 2.pdfMarsaZaidan
 
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014maspayjoe
 
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptx
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxMateri Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptx
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxdaffa54962
 
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdfJumhurusShobirin
 

Similar a Jaminan kesehatan nasional_ringkas (20)

Paparan jaminan kesehatan nasional sekjen
Paparan jaminan kesehatan nasional  sekjenPaparan jaminan kesehatan nasional  sekjen
Paparan jaminan kesehatan nasional sekjen
 
Jaminan kesehatan-nasional
Jaminan kesehatan-nasionalJaminan kesehatan-nasional
Jaminan kesehatan-nasional
 
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)
 
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJSAsuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
Asuransi Kesehatan Sosial dan BPJS
 
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jknAnalisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
Analisa tantangan dan hambatan pelaksanaan jkn
 
Undang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosialUndang undang tentang jaminan sosial
Undang undang tentang jaminan sosial
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
BPJS
BPJSBPJS
BPJS
 
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
13. Pelayanan Farmasi Dalam JKN.ppt
 
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in IndonesiaThreat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
Threat from Government-backed BPJS for Private Insurance in Indonesia
 
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptxMateri_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
Materi_Presentasi_Sos_BPJS_PPK_tingkat_I.pptx
 
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
Bahan jkn ciloto   18 okt 2019Bahan jkn ciloto   18 okt 2019
Bahan jkn ciloto 18 okt 2019
 
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pkuSosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
Sosialisasi bpjs seksi sosial paroki st paulus pku
 
Asuransi Kesehatan
Asuransi KesehatanAsuransi Kesehatan
Asuransi Kesehatan
 
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONALBPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
BPJS KESEHATAN: JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN NASIONAL
 
sken 4 sesi 2.pdf
sken 4 sesi 2.pdfsken 4 sesi 2.pdf
sken 4 sesi 2.pdf
 
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
Paparan jkn kadinkes_humas_11 des 2014
 
Kelompok 4
Kelompok 4Kelompok 4
Kelompok 4
 
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptx
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptxMateri Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptx
Materi Sosialisasi JKN KIS HRD PT. Luhai Industrial.pptx
 
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf
4bd28c6ea8f022040f6eb93cfcd6e723.pdf
 

Más de Muh Saleh

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaMuh Saleh
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfMuh Saleh
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Muh Saleh
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxMuh Saleh
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Muh Saleh
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Muh Saleh
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025Muh Saleh
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Muh Saleh
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfMuh Saleh
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfMuh Saleh
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfMuh Saleh
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfMuh Saleh
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...Muh Saleh
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...Muh Saleh
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Muh Saleh
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Muh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahMuh Saleh
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaMuh Saleh
 

Más de Muh Saleh (20)

Buku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerjaBuku Panduan Aplikasi eKinerja
Buku Panduan Aplikasi eKinerja
 
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdfRKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
RKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.pdf
 
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat 2023 - 2026
 
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptxEvaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
Evaluasi Capaian Program TBC Januari - Desember 2023.pptx
 
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
Update Revisi Permenkes SPM Kesehatan No 4 Tahun 2019
 
Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023Kompetensi Kader Posyandu 2023
Kompetensi Kader Posyandu 2023
 
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005 - 2025
 
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdfLKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
LKJIP Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022.pdf
 
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...Keseragaman Data SIM Puskesmas  Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
Keseragaman Data SIM Puskesmas Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan No 01.07-m...
 
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdfPermenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
Permenkes No 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis.pdf
 
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdfCetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024.pdf
 
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdfTransformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
Transformasi Sistem Kesehatan Indonesia V36.pdf
 
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdfPermenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
Permenkes Nomor 13 Tahun 2022.pdf
 
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
STANDAR TEKNIS SPM PUPR Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Peru...
 
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah  dan   Launching  Permendagr...
Materi Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Launching Permendagr...
 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar ...
 
Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019Permenkes nomor 4 tahun 2019
Permenkes nomor 4 tahun 2019
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali MandarIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Polewali Mandar
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju TengahIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamuju Tengah
 
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten MamasaIndeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Kabupaten Mamasa
 

Jaminan kesehatan nasional_ringkas

  • 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU KEPESERTAAN SEMESTA (UHC) 2019 Kementerian Kesehatan RI 1
  • 2. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004) Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah 2
  • 3. MENGAPA PERLU MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh Individu atau keluarga Bergotong royong agar dapat membiayai pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama dijinjing berat sama dipikul “ shg ada kepastian biaya Agar terjadi subsidi antara yang sehat dng yg sakit, antara yg muda & tua, antara individu dan antar daerah 3
  • 4. BAGIMANA MENJADI PESERTA Setiap Penduduk Wajib menjadi Peserta Jaminan Kesehatan, dan Untuk Menjadi Peserta harus membayar Iuran kepada BPJS Kes. Cab. terdekat Bagi yang tidak mampu membayar, iuran dibayar Pemerintah sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Peserta PBI ditetapkan oleh Pemerintah, bukan mendaftarkan dirinya menjadi peserta PBI 4
  • 5. Manfaat Jaminan Kesehatan Bersifat Pelayanan Perseorangan yg Mencakup Pelayanan Kesehatan Promotif, Preventif, Kuratif dan Rehabilitatif, termasuk Obat Dan Bahan Medis Habis Pakai Yang Diperlukan. PAKET MANFAAT JKNPAKET MANFAAT JKN Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; a) Tidak sesuai prosedur b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS c) Pelayanan bertujuan kosmetik, d) General check up, pengobatan alternatif, e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, • Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
  • 6. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (1) Untuk pertama kali setiap Peserta didaftarkan oleh BPJS Kesehatan pada satu FasKes tingkat pertama yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan setelah mendapat rekomendasi dinkes kabupaten/kota (2) Dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan selanjutnya Peserta berhak memilih Fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang diinginkan. (3) Peserta harus memperoleh pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar.
  • 7. Prosedur Pelayanan Peserta JKN (4) Dalam keadaan tertentu, ketentuan ayat 3 tidak berlaku bagi Peserta yang: a.berada di luar wilayah Fasilitas Kesehatan tingkat pertama tempat Peserta terdaftar; atau b.dalam keadaan kegawatdaruratan medis (5) Jika peserta memerlukan layanan rujukan, maka Faskes tk pertama harus merujuk ke Faskes rujukan tk lanjut yg terdekat, sesuai sistem rujukan yang diatur dalam ketentuan peraturan yg berlaku
  • 8. Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage) Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: 1.Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain 2.Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap 3.Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat • Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn

Notas del editor

  1. Yth Saudara saudara para para pejabat dan hadirin yang kami hormati Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan Pertemuan hari ini. Untuk menyebarkan luaskan pemahaman tentang Jaminan Kesehatan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi pokok tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju kepesertaan Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (UHC) di Indonesia. Hal-hal pokok yang akan disampaikan : Pengertian jaminan Kesehatan Mengapa diperlukan jaminan kesehatan Kepesertaan jaminan kesehatan serta paket manfaat Prosedur pelayanan Paket manfaat Jaminan Kesehatan Yang disediakan Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk (Universal Health Coverage)
  2. Jaminan Kesehatan adalah perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah, demham demikian untuk menjadi peserta jaminan ksehatan harus membayar iuran Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19, UU No 40 thaun 2004) Prinsip Asuransi sosial meliputi : Penyelenggaraan JKN dikelola dengan badan Nirlaba dan merupakan badan Hukuk Publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Dana yang dikelola bersifat dana amanah, artinya hasil keuntungan dikembalikan sepenuhnya untuk kepentingan peserta. Kekayaan pengelola (BPJS) terpisah dengan kekayaan jaminan sosial peserta Portabilitas Pelayanan tersturktur dan berjenajang Tranfaran dan akuntabel dalam pengelolaan dan wajib dipublikasi neraca setiap enam bulan Berdasarkan prinsip ekuitas dimaksudkan adalah bahwa setiap peserta JKN mempunyai hak yang sama dalam pelayanan kesehatan
  3. Hampir sebagain besar masyarakat tidak dapat membayar biaya kesehatan terutama pada kasus-kasus katastropik yg memerlukan biaya besar, karena itu setiap orang wajib masuk dalam sistem jaminan Kesehatan nasional agar terjadi gotong royong antar peserta, yang ringan sama dijinjing yang berat sama dipikul dengan demikian saling membantu antara peserta Melalui Sistem Jaminan Kesehatan nasional akan tejadi subsidi silang antara peserta, antara penduduk, antara daerah sehingga akan tumbuh solidaritas sosial antara penduduk dalam negara kesatuan RI
  4. Bagaimana menjadi peserta Jaminan Kesehata Nasional Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan kepada BPJS kesehatan Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah. Peserta PBI ditetapkan by name by address oleh pemerintah, bukan mendaftar dirinya menjadi menjadi peserta PBI
  5. Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
  6. Jaminan Kesehatan Semesta Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali biaya dan kendali mutu dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan, yang diselenggarakan secara merata bagi seluruh penduduk di wilayah Republik Indonesia Pada tahun 2012, cakupan jaminan kesehatan di Indonesia telah mencapai 163.547.921 juta jiwa yg terdiri dari: Kepesertaan Jamkesmas 78.803.760 jiwa (33,16%), Askes PNS 16.548.283 jiwa (6,69%), JPK Jamsostek 7.026.440 jiwa (2,96%), TNI/POLRI/PNS Kemhan 1.412.647 jiwa (0,59%), Asuransi Perusahaan 16.923.644 jiwa (7.12%), Asuransi Swasta 2.937.627 jiwa dan Jamkesda 39.895.520 jiwa (16,79%). Dengan demikian yang belum memiliki jaminan kesehatan sejumlah 73,4 juta Jiwa (31.18 %). Pada tahun 2012 – 2013, dilakukan persiapan-persiapan: Penyusunan sistem dan prosedur kepesertaan dan pengumpulan iuran Sinkronisasi data kepesertaan JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri dengan NIK Pemetaan perusahaan dan sosialisasi Pada tahun 2014, dimana BPJS Kesehatan sudah operasional, pentahapan kepesertaan Jaminan Kesehatan dalam SJSN dimulai dengan dilakukan pengalihan peserta JPK Jamsostek, Jamkesmas, Askes PNS, TNI/Polri, ke BPJS Kesehatan. Peserta Jamkesmas yang menjadi penerima bantuan iuran (PBI) akan ditingkatkan jumlahnya menjadi sekitar 86,4 juta jiwa, sehingga total ada 121,6 juta jiwa yang dikelola oleh BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Sementara itu, ada 50,07 juta jiwa penduduk yang masih dikelola oleh Asuransi lain dengan berbagia model yang ada termasuk jamkesda dan Asyuransi komersial. Sekitar 73,4 juta jiwa yang masih belum memiliki jaminan kesehatan. Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan: Pengalihan dan integrasi kepesertaan Jamkesda dan Asuransi Kesehatan Komersial Perluasan peserta pada usaha besar, sedang, kecil dan mikro secara bertahap BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan yang terkendali mutu dan biayanya dengan melaksanakan: Pengukuran kepuasan peserta secara berkala, 6 bulan sekali Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta setiap tahun Pada tahun 2019, ditargetkan seluruh penduduk Indonesia sejumlah 257,5 juta jiwa telah dikelola oleh BPJS Kesehatan dengan tingkat kepuasan peserta sebesar 85%. Kemampuan masyarakat dalam membayar pelayanan kesehatan dapat dicapai secara ber-gotong royong melalui mekanisme ‘pre-payment’ atau membayar didepan dalam bentuk membayar iuran, sehingga ketika mengalami sakit dan perlu pelayanan di fasilitas kesehatan tidak diperlukan lagi biaya. Konsep tersebut telah diterapkan pada program Jamkesmas dimana iuran untuk pre-payment tersebut telah dibayarkan (oleh pemerintah)