1.050 Fasilitas Kesehatan tk Sekunder/Lanjutan: • RS Pratama: 1.050 • RS Kelas C: 1.000 Fasilitas Kesehatan tk Tersier/Ujung: • RS Kelas B: 300 • RS Kelas A: 100 • Rujukan Nasional: 20 28 Perjanjian Kerja Sama (PKS) SISTEM RUJUKAN - Rujukan dari faskes primer ke lanjutan - Rujukan dari lanjutan ke ujung -

1. KEBIJAKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
MENUJU
KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC)
Roadmap 2012-2019
Kementerian Kesehatan RI

2. MENGAPA PERLU MEMILIKI
JAMINAN KESEHATAN
Biaya Kesehatan tidak dapat ditanggung oleh
Individu atau keluarga
Bergotong royong agar dapat membiayai
pelayanan kesehatan bersama “Ringan Sama
dijinjing berat sama dipikul “
Ada kepastian biaya
Agar terjadi subsidi antara yg sehat dng yg sakit,
muda & tua, antara penduduk & antar daerah
2

3. BAGIMANA MENJADI PESERTA
 SETIAP PENDUDUK WAJIB MENJADI PESERTA JAMINAN
KESEHATAN, DAN UNTUK MENJADI PESERTA HARUS
MEMBAYAR IURAN KEPADA BPJS KES. MELALUI BERBAGAI
MEDIA YG DISEDIAKAN SEPERTI OUTLET2 DLL
 BAGI YANG TIDAK MAMPU MEMBAYAR, IURAN DIBAYAR
PEMERINTAH SEBAGAI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI)
 PESERTA PBI DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH, BUKAN
MENDAFTARKAN DIRINYA MENJADI PESERTA PBI
3

4. PESERTA DAN IURAN
Wajib
Penerima
upah
Pekerja dan
Pemberi Kerja
Non
Penerima
Upah
Kelompok/
/Kel/Individu
PBI Pemerintah
Iuran
Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran
Peserta

5. Adalah salah satu bentuk perlindungan sosial di bidang
kesehatan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar
kesehatan yang layak melalui penerapan sistem kendali
biaya dan kendali mutu, dan diselenggarakan berdasarkan
prinsip asuransi sosial dan equitas bagi seluruh
penduduk di wilayah Republik Indonesia
Jaminan Kesehatan Bagi Seluruh Penduduk
(Universal Health Coverage)
Selama kurun waktu 2014-2018, dilakukan:
1. Pengalihan & integrasi kepesertaan Jamkesda & Asuransi lain
2. Perluasan peserta pd perusahaan2 secara bertahap
3. Dilakukan kajian berbagai regulasi, iuran dan manfaat
4. Perluasan kepesertaan sd seluruh penduduk pd thn 2019

6. Peta Jalan Menuju Kepesertaan
Semesta (UHC)
20% 50% 75% 100%
20% 50% 75% 100%
10% 30% 50% 70% 100% 100%
`Perusahaan 2014 2015 2016 2017 2018 2019
USAHA BESAR 20% 50% 75% 100%
USAHA SEDANG 20% 50% 75% 100%
USAHA KECIL 10% 30% 50% 70% 100%
USAHA MIKRO 10% 25% 40% 60% 80% 100%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Pengalihan Peserta JPK Jamsostek,
Jamkesmas, TNI Polri ke BPJS Kesehatan
Perluasan Peserta di Usaha Besar, Sedang, Kecil & MikroPenyusunan
Sisdur
Kepesertaan
dan
Pengumpulan
Iuran
Pemetaan
Perusahaan
dan
sosialisasi
Pengukuran kepuasan peserta berkala, tiap 6 bulan
Integrasi Kepesertaan Jamkesda/PJKMU dan askes komersial ke BPJS Kesehatan
Pengalihan
Kepesertaan
TNI/POLRI ke BPJS
Kesehatan
Kajian perbaikan manfaat dan pelayanan peserta tiap tahun
Sinkronisasi Data Kepesertaan:
JPK Jamsostek, Jamkesmas dan
Askes PNS/Sosial -- NIK
Penduduk yang dijamin di
berbagai skema 148,2 jt jiwa
121,6 juta peserta
dikelola BPJS
Keesehatan
50,07 jJuta pst
dikelola oleh Badan
Lain
257,5 juta peserta
(semua penduduk)
dikelola BPJS
Keesehatan
Tingkat Kepuasan
Peserta 85%
KEGIATAN:
Pengalihan, Integrasi, Perluasan
B
S
K
73,8 juta belum jadi
peserta
90,4juta belum jadi peserta
Perpres Dukungan
Operasional
Kesehatan bagi TNI
Polri
86,4 juta PBI
2,6 PBI dr non KTP
Sebagian kecil
jamkesda

7. Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan
perseorangan yang mencakup pelayanan promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan
bahan medis habis pakai yang diperlukan.
PAKET MANFAAT JKN
Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata,
alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu
gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan
korset),
Pelayanan yg tidak dijamin;
a) Tidak sesuai prosedur
b) Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS
c) Pelayanan bertujuan kosmetik,
d) General check up, pengobatan alternatif,
e) Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan
Impotensi,
f) Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
g) Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat
Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Sendiri/ Bunuh
Diri/Narkoba

8. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL (1)
• JKN Harus dapat mengintegrasikan seluruh
Jaminan Kesehatan Asuransi Sosial
• Penyelenggaraan JKN harus dapat menyatukan
sekaligus penggerak berbagai subsistem yang ada
Reformasi Sistem
• JKN Harus dapat memberikan memberikan
perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan
kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk
(pasal 19 UU SJSN ) Bagaimana caranya?

9. PROGRESS PERSIAPAN
IMPLEMENTASI JKN

10. 1. REGULASI

11. 11
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
1. RPP Sanksi Administrasi bagi
Direksi & Dewan Pengawas
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
2. RPP Pencabutan PP 69/1991
(Askes PNS, Pensiunan, Veteran,
Perintis)
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
3. RPP Tata cara pengenaan sanksi
administratif bagi Pemberi Kerja
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
4. RPP Pencabutan PP 28/2003
(Subsidi & iuran pemerintah)
Sedang proses
di SekNeg
November
2013
PROGRES REGULASI

12. PROGRES REGULASI
12
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
5. RPP Aset dan Liabilitas BPJS
Kesehatan
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
6. RPP Perubahan PP 14/1993
(JPK Jamsostek)
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
7. RPP Hubungan Antar Lembaga
BPJS (Koordinasi dengan
Kemenakertrans)
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013
8. RPP Modal Awal BPJS
Kesehatan
Sedang proses di
SekNeg
Nov
2013

13. PROGRES REGULASI
13
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
9. RPerpres perubahan Perpres
12/2013 tentang Jaminan
Kesehatan (termasuk besaran
iuran)
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013
10. RPerpres Gaji Dewan
Pengawas & Direksi
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013
11. RPerpres Yankes Tertentu TNI-
POLRI
Sedang proses di
Sekkab
Nov
2013

14. PROGRES REGULASI
14
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
12. RPerpres Tatacara Pemilihan
dan Penetapan Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
Sedang
proses di
Sekkab
November
2013
13. RPerpres Bentuk dan Isi
Laporan Pengelolaan Program
Jaminan Sosial
Sedang
proses di
Sekkab
November
2013

15. PROGRES REGULASI
15
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
14. RKeppres Pengangkatan
Keanggotaan Dewan
Pengawas dan Direksi BPJS
Kesehatan
Sudah dibuat
draftnya

16. PROGRES REGULASI
16
NO PERATURAN TAHAPAN SELESAI
15. Permenkes Pelayanan
Kesehatan pada Jaminan
Kesehatan Nasional
Sudah terbit,
Permenkes
No 71/2013
November
2013
16. Permenkes Standar Tarif JKN Sudah terbit,
Permenkes
No 69 /2013
November
2013
17. Kepmenkes Formularium Obat
Nasional
Sudah terbit,
Kepmenkes
No 328/2013
September
2013

17. 2. PEMBIAYAAN, TRANSFORMASI
PROGRAM DAN KELEMBAGAAN

18. Iuran JKN (Perubahan Perpres
12/2013)
PESERTA BENTUK IURAN BESARAN IURAN KET
PBI NILAI NOMINAL
(per jiwa)
Rp. 19.225,- Ranap kelas 3
Pasal 16A, 23
PNS/TNI/POLRI/
PENSIUN
5%
(per keluarga )
2% dari pekerja
3% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16B, 23
PEKERJA
PENERIMA UPAH
SELAIN PNS DLL
4,5 % (per keluarga)
dan
5% (per keluarga)
s/d 30 Juni 2015:
0,5% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
mulai 1 Juli 2015:
1% dari pekerja
4% dari pemberi kerja
Ranap kelas 1, kelas 2
Pasal 16C, 23
PEKERJA BUKAN
PENERIMA UPAH
dan BUKAN
PEKERJA
NILAI NOMINAL
(per jiwa)
1. Rp 25,500,-
2. Rp 42,500,-
3. Rp 59,500,-
1. Ranap kelas 3
2. Ranap kelas 2
3. Ranap kelas 1
Pasal 16F, 23 18

19. BESARAN IURAN PBI 2014
SASARAN PBI SUMBER
PEMBIAYAAN
BESARAN
IURAN PBI
(Rp)
KEBUTUHAN
ANGGARAN
(Rp)
Masyarakat
miskin & tidak
mampu sejumlah
86,4 juta jiwa
APBN 19.225/ jiwa/
bulan
19,93 T/
tahun
19

20. TARIF KAPITASI
NO JENIS FASILITAS
KESEHATAN TK
PERTAMA
KAPITASI
1 Puskesmas 3000 – 6000
2 RS Pratama/Klinik
Pratama/Dokter
Praktek/Faskes yang
setara
8.000 – 10.000
3 Dokter Gigi Praktek 2.000

21. TARIF RAWAT INAP FASKES TK I
NO JENIS FASILITAS
KESEHATAN
TARIF
1 Puskesmas 100.000
2 RS Pratama 100.000

22. TARIF PELAYANAN KEBIDANAN DAN NEONATUS
NO PELAYANAN KESEHATAN TARIF
1 Pemeriksaan ANC 25.000
2 Persalinan Normal 600.000
3 Penanganan perdarahan paska keguguran, persalinan
pervaginam 750.000
4 Pemeriksaan PNC/neonatus 25.000
5 Pelayanan tindakan paska persalinan (mis placenta
manual) 175.000
6 Pelayanan pra rujukan pd komplikasi kebid & neonatal 125.000
7 Pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan
Suntik
100.000
15.000
8 Penanganan komplikasi KB paska persalinan 125.000

23. KELOMPOK KELAS RS TARIF INA-CBG’S
1. RS kelas A
2. RS kelas B
3. RS kelas C
4. RS kelas D
5. RSU Rujukan Nasional
6. RSK Rujukan Nasional
Tarif RS Swasta = Tarif RS Pemerintah

24. HASIL SIMULASI : KENAIKAN PENDAPATAN RS PADA
TARIF PERAWATAN KELAS 3 DG TARIF INA-CBG’S JKN
KELAS KENAIKAN
KELAS A 29,66%
KELAS B 37,62%
KELAS C 53.92%
KELAS D 53.19%
TARIF KELOMPOK KELAS RAWAT INAP
PADA TARIF INA-CBG’S
• Perawatan kelas 1, 2 dan 3
• Kenaikan kelas 3 ke 2: 20%
• Kenaikan kelas 3 ke 1: 40 %

25. REGIONALISASI
• Tujuan: untuk membedakan tarif di kab/kota
 perbedaan kemahalan harga obat dan alat
medik habis pakai
• Terdapat 5 skala/index
• Digunakan dalam negosiasi antara BPJS kes
dengan asosiasi faskes
• Tarif regionalisasi diatur dalam peraturan
BPJS Kesehatan

26. 3. FASILITAS KESEHATAN,
INFRASTRUKTUR, SISTEM RUJUKAN

27. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN
(1/2)
Faskes yg digunakan pd JKN 1 Januari 2014
adalah yang sekarang melayani:
• Jamkesmas
• JPK Jamsostek
• TNI Polri
• Askes PNS
Faskes sesuai kebutuhan melalui:
• Perjanjian Kerja Sama
27
Perjanjian Kerja Sama (PKS)

28. FASILITAS KESEHATAN PADA JKN
(2/2)
Fasilitas Kesehatan tk
Primer/Pertama:
• Puskesmas : 9.599
• Klinik Pratama : 6.250
• RS Pratama/Bergerak: 24
• Praktek Mandiri
- Dokter : 22.556
- Dokter Gigi: 3.418
- Bidan : 126.276
• Bidan & Perawat dengan
kewenangan di daerah
tertentu.
Fasilitas Kesehatan tk
Lanjutan/Rujukan:
• Rumah Sakit Umum: 1.687
• Rumah Sakit Khusus: 492
• Klinik Spesialis: 1.649
• Balai Kesehatan: 600
28

29. JENIS FASKES
PRIMER
BEKERJASAMA
DGN ASKES
JUMLAH FASKES
PRIMER YG ADA &
BLM
BEKERJASAMA
DGN ASKES
FASKES PRIMER
YG POTENSIAL
BEKERJASAMA DI
THN 2014
PUSKESMAS 9.599 0 9.599
KLINIK/DR/
DRG/SWASTA
3.132 26.998 30.130
TOTAL 12.731 26.998 39.729
JUMLAH FASKES PRIMER YANG
BEKERJASAMA DENGAN PT. ASKES
29

30. 1. Program Penguatan Sistem Pelayanan Kesehatan Primer
• Promotif & Preventif
2. Panduan Praktek Klinik
• Panduan Praktek Klinik
3. Modul PLJJ:
• e-learning & e-training
Kesiapan Sistem dan Pedoman Pelayanan

31. Kesiapan Sistem & Penguatan Rujukan
1. Penguatan Sistem Rujukan
• 12 Propinsi sudah mempunyai Pergub/ Perda
2. Pemenuhan Sarana & Alkes utk 50 RS Rujukan
Regional.
• Anggaran Rp. 1 T  New Inisiative 2014
3. Panduan Praktek Klinik Faskes Rujukan
4. INA-CBGs
5. HTA
6. CLINICAL ADVISORY 31

32. 4. SOSIALISASI DAN ADVOKASI

33. 33
1. Penyusunan Bahan sosialisasi:
• Telah disusun bahan sosialisasi
diantaranya adalah kumpulan
perundangan, buku Frequently
Asked Question, Buku pedoman
sosialisasi, Leaflet dan Iklan
Layanan Masyarakat.
• Sedang dalam proses produksi
poster dan spanduk tentang JKN
yang akan dipasang di fasilitas
kesehatan
Sosialisasi dan Advokasi

34. 2. Pelaksanaan Sosialisasi
• Advertorial tentang JKN di Media cetak
dan elektronik (on-line)
• Penayangan Iklan Layanan Masyarakat
dan running text di TV nasional dan
Radio
• Talkshow di beberapa TV Nasional dan
Radio
• Sosial media melalui Tweeter
@puskomdepkes dan Utube
• Pengembangan microsite JKN di
website kemkes.go.id
• Pertemuan/workshop/seminar dengan
sasaran masyarakat umum,
stakeholder, kementerian dan Lembaga
serta Pengusaha dan Pekerja
34

35. 5. SDM DAN CAPACITY BUILDING

36. 0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
6
8
8
10
3
6
3
3
5
7
11
6
5
10
3
5
7
1
7
2
1
2
1
18
6
3
5
20
7
3
8
2
2
8
7
4
4
10
7
2
2
10
5
10
4
5
9
16
3
15
7
4
2
2
1
1
1
10
7
1
2
2
4
1
1
1
13
3
5
5
2
3
2
1
2
11
15
1
6
1
10
2
1
1
2
1
0 5 10 15 20 25 30 35 40
LAMPUNG
JAWA BARAT
BANTEN
NTB
NTT
KALIMANTAN BARAT
SULAWESI SELATAN
SULAWESI TENGGARA
MALUKU
JAMBI
SUMATERA SELATAN
DKI JAKARTA
JAWA TENGAH
DI YOGYAKARTA
JAWA TIMUR
SULAWESI TENGAH
GORONTALO
SULAWESI BARAT
PAPUA BARAT
ACEH
BENGKULU
BALI
PAPUA
SUMATERA UTARA
RIAU
BABEL
KALIMANTAN TIMUR
KEPULAUAN RIAU
MALUKU UTARA
KALIMANTAN TENGAH
SUMATERA BARAT
KALIMANTAN SELATAN
SULAWESI UTARA
<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA
Satu dokter melayani 2,500 peserta JKN
Tahun 2013
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri

37. Kebutuhan dan Pemenuhan Dokter Spesialis
di RS Pemerintah Kelas C & D
Standar Tiap Faskes Rujukan klas C minimum 4 Sp. Dasar dan klas D minimum 2 Sp. Dasar
JENIS
TENAGA
KETER
SEDIAAN
KEKU
RANGAN
PESERTA PPDSBK
SUDAH
LULUS S.D
2013
PREDIKSI
LULUS
PADA 2014
PREDIKSI
LULUS
SETELAH
2014
Sp.A 739 149 50 296 197
SpOG 567 319 67 218 187
Sp.B 612 247 44 224 207
Sp.PD 641 219 63 283 227
Sp.An 319 229 60 189 141
JUMLAH 2.878 1.061 284 1210 959
37
Sumber: BPPSDM Kemenkes September 2013

38. Strategi Pemenuhan dokter Spesialis 4
Dasar dan Anestesi
38
1. Pelatihan Dokter Kewenangan Tambahan : 77 dokter
• spesialisasi anak 24 dokter,
• spesialisasi Obgyn 29 dokter,
• spesialisasi anestesi 24 dokter
2. Penugasan melalui PTT (Tahun 2013 : 20 dokter) dan
Residen Senior (Tahun 2013 : 329 dokter)
3. Pengangkatan melalui PNS
4. Sister Hospital (Rumah Sakit Pengampu)
5. Tim Pelayanan Kesehatan Bergerak (TPKB)
6. Telemedicine
5

39. Kekurangan dan Ketersediaan Perawat di
Puskesmas 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
6 perawat per puskesmas
• Jumlah lulusan perawat per th: sekitar
30.000 perawat.
(data BPPSDMK 2013)
39

40. Kekurangan dan Ketersediaan Bidan di
Puskesmas Tahun 2013
• Standar kebutuhan minimal : rata-rata
4 bidan per puskesmas
• Jumlah lulusan bidan per tahun:
Sekitar 52.000 bidan
(data BPPSDMK 2013)
40

41. 6. KEFARMASIAN DAN ALKES

42. KESIAPAN KEFARMASIAN DI FASKES
PRIMER DAN RUJUKAN
42

43. TERIMA KASIH

44. 03/04/2014 www.jpkm-online.net Structured
Self Care
Primary Care
Secondary
Tertiary
Tertiary Care
Unstructured
Strukturisasi pelayanan dg. sistem
rujukan dalam Jaminan Kesehatan
Sistem Rujukan

45. Sistem Pembayaran
Prospective paymen syatem menjadi pilihan :
- dapat mengendalian biaya kesehatan
- mendorong pelayanan kesehatan tetap bermutu
sesuai standar
- Membatas pelayanan kesehatan yang tidak
diperlukan berlebihan atau under use
- Mempermudah administrasi klaim
- Mendorong provider untuk melakukan cost
containment

46. Tarif FFS vs Tarif INA DRG/CBGs
Rupiah
Rupiah
Volume Pelayanan Volume Pelayanan
Tarif
Cost Cost
Pembayaran prospektif
(fix price)
Tarif
Profit Profit
Loss
46

47. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (2):
Pola Tarif Fee For Service di RS
UGD/IRJ
Ruang Rawat
Laboratorium
Radiologi
Bedah
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Nota Biaya
Rp …….
Loket
Kuitansi Total
Nota Biaya
Pasien Pulang
47
MR..??

48. Tantangan RS Dalam JK-SJSN. (3):
Pola Tarif Prospektif DRG/CBGs di RS
UGD/IRJ Ruang Rawat
Laboratorium
Radiologi
Bedah
CODE
EXPERT
(GROUPER)
Clinical Costing Modelling
(CCM)
Tarif
UNIT REKAM
MEDIK
Unit Klaim
Kode:
Dx/Prosedur:
Utama
Sekunder
Rekam
medis
Resume
medis