1. Perencanaan Kesehatan
Terfokus
di Kabupaten / Kota
Daerah Bermasalah Kesehatan
Mamuju, 30 Oktober 2013
Balitbangkes
Kementerian Kesehatan RI

2. Perumusan Daerah Bermasalah
Kesehatan Berat (DBKB)


Dilihat dari peringkat kab/kota
berdasarkan IPKM, makin bawah
peringkatnya makin buruk dan makin
kompleks masalah kesehatannya, karena
banyak indikator kesehatan yang
tertinggal.
Untuk menentukan kelompok kab/kota
yang dikategorikan bermasalah kesehatan
berat, digunakan ukuran (Mean – 1 SD).

3. IPKM Kab/Kota
N
= 440
Mean = 0,508629
SD = 0,092642
Batas = 0,415987

4. IPKM Kab dan IPKM Kota
N
= 349
Mean = 0,482541
SD = 0,083391
Batas = 0,399150
N
= 91
Mean = 0,608678
SD = 0,047058
Batas = 0,561620

5. Batasan DBK/B


Daerah Bermasalah Kesehatan Berat (DBKB)
adalah daerah kabupaten atau kota yang
mempunyai nilai IPKM < (rerata IPKM – 1 SD)
masing2 kelompok (kabupaten atau kota).
Sebagian besar pada kab/kota miskin dan ada
juga pada kab/kota non-miskin
Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK) adalah
daerah kabupaten atau kota yang nilai IPKM >
DBKB, tetapi < rerata IPKM dan pendataan
sosial ekonomi (PSE) > rerata untuk masing2
kelompok kabupaten dan kota

6. Batasan

Daerah Bermasalah Kesehatan Khusus
(DBKK) adalah daerah kabupaten atau
kota yang mempunyai masalah yang
khusus, bisa berkaitan dengan:
 Geografi,
yaitu daerah terpencil, perbatasan
dan kepulauan.
 Sosial budaya, yaitu tradisi atau adat kebiasaan
yang mempunyai dampak buruk terhadap
kesehatan.
 Penyakit tertentu yang spesifik di daerah
tersebut

7. Batasan
Batasan DBKB ditentukan oleh 2 indikator:
 IPKM, yang dibagi 3:




> (rerata IPKM)
(rerata IPKM – 1 SD) < IPKM < (rerata IPKM)
< (rerata IPKM – 1 SD)
PSE (pendataan sosial ekonomi): proporsi
penduduk miskin di kab/kota:


> (rerata proporsi penduduk miskin)
< (rerata proporsi penduduk miskin)

8. Batasan Ko-BK/B
Kab/Kota
Kota
IPKM
> Rerata
Rerata < IPKM
< (Rerata – 1SD)
IPKM
< (Rerata – 1SD)
Subtotal
PSE
< Rerata
< 8,7
PSE
> Rerata
> 8,7
26
22
48
22
6
28
4
11
15
52
39
91
Total

9. Batasan Ka-BK/B
Kab/Kota
PSE
< Rerata
PSE
> Rerata
Kabupaten
< 21,01
> 21,01
108
57
165
75
57
132
12
40
52
195
154
349
IPKM
> Rerata
Rerata < IPKM
< (Rerata – 1SD)
IPKM
< (Rerata – 1SD)
Subtotal
Total

10. Batasan Ka-BK/B
Kab/Kota
PSE
< Rerata
PSE
> Rerata
Kabupaten
< 21,01
> 21,01
IPKM
> Rerata
Rerata < IPKM
< (Rerata – 1SD)
IPKM
< (Rerata – 1SD)
F
E
165
D
C
132
B
A
52
Subtotal
195
154
349
Total

11. Kategorisasi Ka/Ko-DBK/B
Kategorisasi DBK/B
Kabupaten BKB Miskin (A)
Kabupaten BKB Non-Miskin (B)
Kabupaten BK (C)
Jumlah KaBK/B
Kota BKB Miskin (A)
Kota BKB Non-Miskin (B)
Kota BK (C)
Jumlah KoBK/B
Jumlah KaKoBK/B
Jumlah
40
12
57
109
11
4
6
21
130

12. JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE
No
Provinsi
Kab/Kota DBK
1
NAD*)
14
2
SUMUT
10
3
SUMBAR
3
4
RIAU
2
5
JAMBI
1
6
SUMSEL
5
7
BENGKULU
4
8
LAMPUNG
2
9
BABEL
0
10
KEPRI
1
11
DKI JAKARTA
0

13. JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE
No
Provinsi
Kab/Kota DBK
12
JABAR
2
13
JATENG
3
14
DIY
0
15
JATIM
6
16
BANTEN
2
17
BALI
0
18
NTB*)
6
19
NTT*)
11
20
KALBAR
2
21
KALTENG
2
22
KALSEL
0

14. JUMLAH DBK (130) BY IPKM/PSE
No
Provinsi
Kab/Kota DBK
23
KALTIM
1
24
SULUT
0
25
SULTENG*)
7
26
SULSEL
2
27
SULTRA*)
8
28
29
GORONTALO*)
SULBAR*)
5
4
30
MALUKU*)
5
31
MALUT
2
32
PAPUA BARAT*)
6
33
PAPUA*)
14

15. Provinsi DI Jogjakarta
Kategori
wilayah
R-IPKM
IPKM
PSE
GUNUNG KIDUL
KaE
49
0,626753
28,90
KULON PROGO
KaE
47
0,628427
28,61
SLEMAN
KaF
7
0,680316
12,56
BANTUL
KaF
5
0,691480
19,43
KOTA
YOGYAKARTA
KoE
4
0,694835
9,78
KABUPATEN

16. Provinsi Maluku
Kabupaten
Kategori wilayah R-IPKM
IPKM
Maluku Tenggara Barat
KaC
385
0,404237
Maluku Tenggara
KaE
233
0,501291
Maluku Tengah
KaE
199
0,520899
Buru
KaA
415
0,368814
Kepulauan Aru
KaA
394
0,391465
Seram Bagian Barat
KaC
352
0,432828
Seram Bagian Timur
KaA
433
0,294741
Kota Ambon
KoF
43
0,632536

17. Provinsi Gorontalo
KABUPATEN
Kategori
R-IPKM
wilayah
IPKM
PSE
POHUWATO
KaA
419
0,363029
29,74
BOALEMO
KaA
411
0,371624
29,21
GORONTALO
KaC
372
0,412362
32,07
BONE BOLANGO
KaC
333
0,442348
30,60
KOTA
GORONTALO
KoB
146
0,551443
8,11

18. Peringkat Kabupaten di Sulbar
Kabupaten
Majene
IPKM
Peringkat Peringkat
Nasional Provinsi
0.509314
221
1
Polewali Mamasa 0.446343
322
2
Mamasa
0.301325
430
5
Mamuju
0.371524
412
4
Mamuju Utara
0.377814
405
3
31
PROV. SULBAR

19. Penanggulangan DBK




PDBK, merupakan pengembangan, jadi
dikoordinir oleh Badan Litbang
Polanya adalah pendampingan intensif,
pendamping memberikan alternatif solusi,
pemda menentukan pilihan solusi
Bentuknya studi operasional, setiap saat bisa
dilakukan modifikasi intervensi  pendamping
eselon 1 dan eselon2 dari unsur program
Tiap pendamping ada seorang peneliti yang
juga bertugas mendokumentasikan PDBK di
kab/kota yang bersangkutan

20. Perubahan IPKM Prov: 2007- 2010
Komposit IPKM (7 Indikator): GzBurKur, Pendek, Imunisasi,
Linakes, Sanitasi, KN1, Penimbangan Balita

21. Penanggulangan DBK




PDBK telah kita lakukan, sudah benarkah arah
penanggulangannya?
Rangkuman hasil riset menunjukkan bahwa
program yang dirancang oleh Dinkes Kab. DBK
menunjukkan perencanaan yang tidak fokus.
Akhir tahun 2013 ini akan keluar hasil
Riskesdas yang memotret masalah kesehatan
seluruh kab/kota di Indonesia.
Tahun 2014 adalah momen bagus untuk
perencanaan kesehatan yang lebih fokus,
sesuai masalah masing2 kab/kota

23. Lokasi Riset DHA

1.
2.

1.
2.
3.
4.
Provinsi Maluku Utara:
Kab. Halmahera Tengah
Kab. Halmahera Timur
Provinsi Maluku:
Kab. Buru
Kab. Kepulauan Aru
Kab. Seram Bagian Barat
Kab. Maluku Tenggara Barat

24. Ketepatan alokasi dana kesehatan




Sumber pembiayaan kesehatan
Alokasi dana menurut jenis kegiatan,
mata anggaran, program, jenjang
kegiatan
Proporsi dana kesehatan dibandingkan
seluruh dana pembangunan
Proporsi belanja kesehatan Rumah
Tangga

25. Belanja Kesehatan Menurut Sumber Biaya di 6
Kabupaten Tahun 2011
100,0%
90,0%
93,3%
91,4%
86,6%
80,0%
74,6%
70,0%
73,3%
74,4%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
25,6%
25,4%
26,7%
13,4%
8,6%
10,0%
6,7%
0,0%
Halmahera
Tengah
Halmahera Timur
Buru
Pemerintah
Kepulauan Aru
Seram Bagian
Barat
Non-Pemerintah
Maluku Tenggara
barat

26. Belanja Kesehatan Menurut Jenis Kegiatan
di 6 Kabupaten Tahun 2011
70,0%
65,4%
58,1%
60,0%
49,8%
50,0%
50,2%
54,7%
53,1%
46,9%
40,0%
45,3%
48,6%
51,4%
41,9%
34,6%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
Halmahera Tengah Halmahera Timur
Tidak langsung
Buru
Kepupauan Aru
Langsung
Seram Bagian
barat
Maluku Tenggara
Barat

27. Belanja Kesehatan Menurut Mata Anggaran
di 6 Kabupaten Tahun 2011
90,0%
83,3%
80,0%
78,4%
80,0%
76,7%
72,2%
70,0%
58,5%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
25,1%
23,4%
16,4%
20,0%
10,0%
18,4%
18,5%
16,5%
4,7%
3,2%
4,4%
0,0%
Halmahera
Tengah
Investasi
Halmahera Timur
Operasional
Buru
Kepulauan Aru
Pemeliharaan
12,5%
7,5%
0,2%
Seram Bagian
Barat
Maluku Tenggara
Barat

28. Belanja Kesehatan berdasarkan Program di 6
Kabupaten Tahun 2011
76,3%
70,4%
63,3%
58,9%
32,3%
29,5%
28,9%
14,1%
20,2%
18,4%
11,6%
11,3%
7,8%
13,1%
7,7%
9,6%
Halmahera Tengah
66,6%
59,9%
Halmahera Timur
Program Penunjang
Buru
Kepulauan Aru
Pelayanan Kuratif
Seram Bagian Barat
Maluku Tenggara Barat
Pelayanan Kesehatan Masyarakat

29. Grafik 7 Persentase Belanja Kesehatan Menurut
Jenjang Kegiatan di 6 Kabupaten Tahun 2011
90,0%
84,6%
80,0%
76,6%
69,2%
70,0%
65,9%
60,0%
53,2%
50,0%
40,0%
47,6%
40,3%
41,2%
30,0%
26,1%
22,7%
27,3%
20,0%
10,0%
0,0%
Halmahera Tengah
Pusat
Halmahera Timur
Provinsi
1,7%
0,0%
0,5%
0,0%
Kabupaten
Buru
Kepulauan Aru
Kecamatan/Puskesmas
0,2%
0,0%
Seram Bagian Barat
0,4%
Maluku Tenggara
Barat
Desa/Kelurahan/Masyarakat

30. Alokasi Belanja Kesehatan
No
District
Total
APBD (juta)
Alocation for Health
Budget (juta)
Total
Percentage
Non Salary Total
Non
Salary
1
Halmahera
Tengah
220,404
41,975
30,231
19.0
13.7
2
Halmahera
Timur
439,117
62,083
49,706
14.1
11.3
3 Buru
412,321
51,446
35,956
12.5
8.7
4 Kepulauan Aru
466,872
50,049
37,186
10.7
8.0
5
Seram Bagian
Barat
434,799
38,806
23,844
8.9
5.5
6
Maluku
Tenggara Barat
480,413
48,158
30,442
10.0
6.3

32. Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga (Susenas 2011)

33. Perencanaan Kesehatan Terfokus





Hasil Riskesdas 2013 digunakan sebagai
dasar penetapan masalah, dilengkapi dengan
data lainnya
Ditentukan prioritas masalah yang akan
ditanggulangi
Dirumuskan kegiatan yang harus dilakukan
untuk mengatasi masalah tersebut
Dihitung besaran dana yang dibutuhkan
Baru kemudian dialokasikan ke masing-masing
bidang/pemegang program

34. Perencanaan Kesehatan Terfokus
A B C D
E
Prioritas
Masalah
Kesehatan
Program A:
Program B:
Program C:
Program D:
DST.
Rp. X.XXX,Rp. YX.XXX,Rp. ZX.XXX,Rp. YY.XXX,-
Masalah Kesehatan

35. Ajakan




Riskesdas 2013 telah selesai  buat tim
analisis, bersama Balitbangkes menganalisis
lebih lanjut Riskesdas untuk perencanaan
kesehatan terfokus.
Bersama Balitbangkes dan Roren, melakukan
perencanaan kesehatan terfokus
Mengawal implementasi kegiatannya secara
berkala, untuk menjamin kesesuaian dengan
rencana yang dilakukan
Evaluasi di akhir tahun

36. Terima kasih

37. Tanggapan









Minta Balitbangkes untuk menjadi “JURI”, jadi pihak yang obyektif
Ranking kab dan puskesmas
Mamuju Tengah (Ketut Sudiarsa):
Porsi UKM lebih besar dari kuratif  memberdayakan puskesmas
dan mitra swasta dan peran serta masyarakat
Dr. Eva (Kadis Kab. Majene)
8 kecamatan  pembahasan intensif setiap 6 bulan
Dukungan pemda bagus: mempertahankan itu lebih berat
Majene: percontohan BPJS (1 minggu dapat anggaran untuk
prasarananya)
Rencana kerja diharmonisasikan ke Musrenbang, banyak usulan
kesehatan dari bawah

38. Tanggapan






Mamasa:
SDM Kesehatan  bidan di desa
Sulit menambah bidan dan dokter
Pemanfaatan dana dekon: jamkesmas dan
BOK sebaiknya diarahkan ke pemberdayaan
masyarakat, bukan petugas
BOK ditambah paketnya
Kader posyandu diberi reward (insentif) apa?

39. Tanggapan












Kader: sudah 25 tahun jadi kader
Kader mitra kes, posyandu milik masyarakat
Kader yang paling tahu
Kader ada gairah untuk ibu? Ada daya tarik misalnya MP ASI
Ada pembekalan untuk ibu hamil dan balita
Dr. Iwan:
JKN 2014: DHA proporsi penganggaran yang salah sasaran
JKN mengarah ke kuratif? APBD tidak membiayai promotif
preventif?
Darah miskin tetapi kesehatannya bagus, aspek pendidikan
berpengaruh?
Perencanaan: berbasis kinerja  perubahan
Dana dikaitkan dengan derajat perubahan pada outcome
BOK ditingkatkan, atau kesehatan di vertikalkan? Pegawai

40. Tanggapan

41. Tanggapan

42. Tanggapan

43. Tanggapan