T. suzan friana 1252041 uts e gov (pak syamsul bahrum)

1. PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENDAPATAN
DAERAH (SIMAPATDA) SEBAGAI BENTUK PENERAPAN E-
GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN
DISAMPAIKAN DALAM RANGKA MEMENUHI UJIAN AKHIR
SEMESTER
Mata Kuliah E – Government & HI
DOSEN PENGAMPU : H. Syamsul Bahrum, Ph.D.
OLEH
T. SUZAN FRIANA (1252041)
PROGRAM MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM
TAHUN 2013
0

2. A. LATAR BELAKANG
E-Government menjadi sangat popular sejalan dengan perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi. Berbagai Negara dibelahan dunia
berlomba mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang
disesuaikan dengan kondisi sosial politik serta geografisnya masing-masing,
yang tujuan akhirnya diharapkan meningkatkan kualitas kinerja pemerintah
terutama dalam lingkup pelayanan masyarakat sehingga dapat bermanfaat bagi
segenap warga negaranya. Bahkan di Indonesia khususnya di daerah-daerah
yang telah mengimplementasikan E-Government dengan strategi yang telah
direncanakan didaerah tersebut.
Salah satu system yang memelukan penerapan E-Government adalah
system pembayaran Pajak Daerah. berkembangnya jenis Pajak Daerah sesuai
Undang-undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
mengharuskan Pemerintah Daerah mempunyai suatu system E-Government
sehingga pelayanan terhadap wajib pajak menjadi lebih cepat dan tepat pada
sasaran.
Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun adalah Dinas yang
memiliki tupoksi membantu Kepala Daerah dalam hal mengelola Pendapatan
Khususnya dari Pajak Daerah. agar pelayanan terhadap Wajib Pajak Daerah
maksimal maka Dinas Pendapatam menerapkan system E-Government dengan
menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah
(SIMAPATDA).
Dari uraian tersebut penulis tertarik membuat suatu makalah dengan
judul “PENERAPAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PENDAPATAN DAERAH (SIMAPATDA) SEBAGAI BENTUK
PENERAPAN E- GOVERNMENT DALAM PELAYANAN PAJAK
1

3. DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
KARIMUN”
B. IDENTIFIKASI MASALAH
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan
dikaji dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah SIMAPATDA telah yang diterapkan telah memenuhi criteria E-
Government yang baik ?
2. Bagaimana SDM pegawai yang menggunakan SIMAPATDA ??
3. Apa Dasar Hukum penerapan Aplikasi SIMAPATDA ?
C. TINJAUAN PUSTAKA
1. PENGERTIAN E-GOVERNMENT
E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-
Governtment biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau
pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk
mengembangkan penyalenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik.
Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah
dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Ada empat model pengiriman E-Government, antara lain :
1. Government-to-Customer (G2C);
2. Government-to-Business (G2B);
3. Government-to-Government (G2G);
4. Government-to-Employe (G2E).
2

4. Adapun tujuan dari dibangunnya E-Government itu adalah
pembentukan jaringan dan transaksi layanan public yang tidak dibatasi sekat
waktu dan lokasi, serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat. Beberapa
manfaat dari E-Government, diantaranya sebagai berikut :
1. memberikan layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari
pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu tanpa
harus menunggu dibukanya kator pemerintah. Informasi dari pemerintah
dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah tanpa harus secara fisik
harus datang ke kantor pemerintah;
2. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah
diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan
belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu
informasi yang diperlukan.
3. Adanya E-Government diharapkan pelaksaan pemerintah akan berjalan
lebih efisien karena koordinasi pemerintah dapat dilakukan melalui
pemanfaatan teknologi informasi.
Untuk dapat mengembangkan e-Governmet dengan baik diperlukan front
office dan back office yang mampu memberikan layanan pada masyarakat
di setiap kantor pemerintah.
Berbeda dengan definisi e-Commerce maupun e-Business yang
cenderung universal, e-Government sering digambarkan atau
dideskripsikan secara cukup beragam oleh masing-masing individu atau
komunitas. Hal ini disebabkan karena berbagai hal:
1. Walaupun sebagai sebuah konsep e-Government memiliki prinsip-
prinsip dasar yang universal, namun karena setiap negara memiliki
3

5. skenario implementasi atau penerapannya yang berbeda, maka definisi
dari ruang lingkup e-Government-pun menjadi beraneka ragam;
2. Spektrum implementasi aplikasi e-Government sangatlah lebar
mengingat sedemikian banyaknya tugas dan tanggung jawab
pemerintah sebuah negara yang berfungsi untuk mengatur
masyarakatnya melalui berbagai jenis interaksi dan transaksi;
3. Pengertian dan penerapan e-Government di sebuah negara tidak dapat
dipisahkan dengan kondisi internal baik secara makro maupun mikro
dari negara yang bersangkutan, sehingga pemahamannya teramat
sangat ditentukan oleh sejarah, budaya, pendidikan, pandangan politik,
kondisi ekonomi, dari negara yang bersangkutan; dan
4. Visi, misi, dan strategi pembangunan sebuah negara yang sangat unik
mengakibatkan terjadinya beragam pendekatan dan skenario dalam
proses pengembangan bangsa sehingga berpengaruh terhadap
penyusunan prioritas pengembangan bangsa.
Masalah definisi ini merupakan hal yang penting, karena akan
menjadi bahasa seragam bagi para konseptor maupun praktisi yang
berkepentingan dalam menyusun dan mengimplementasikan e-Government
di suatu negara. Terkadang definisi yang terlampau sempit akan
mengurangi atau bahkan meniadakan berbagai peluang yang ditawarkan
oleh e-Government, sementara definisi yang terlampau luas dan
mengambang akan menghilangkan nilai (value) manfaat yang ditawarkan
oleh e-Government.
2. Definisi Lembaga dan Institusi Non-Pemerintah
Pertama-tama marilah dikaji terlebih dahulu bagaimana lembaga-
lembaga non-pemerintah memandang ruang lingkup dan domain dari e-
4

6. Government.
Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan e-Government sebagai berikut:
E-Government mengarahkan untuk penggunakan TI oleh semua agen
pemerintahaan (seperti WAN, internet, mobile computing) yang mempunyai
kemampuan untuk mengubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan pihak
yang terkait dengan pemerintahan. Di sisi lain, UNDP (United Nation
Development Programme) dalam suatu kesempatan mendefinisikannya secara
lebih sederhana, yaitu : E-Government adalah penggunaan teknologi informasi
dan komunikasi (ICT- Information and Communicat-ion Technology) oleh
pihak pemerintahan.
Sementara itu, vendor perangkat lunak terkemuka semacam SAP
memiliki definisi yang cukup unik, yaitu: E-Government adalah sebuah
perubahan yang global untuk mempromosikan penggunaan internet oleh pihak
pemerintah dan pihak yang terkait dengan nya.
Janet Caldow, Direktur dari Institute for Electronic Government (IBM
Corporation) dari hasil kajiannya bersama Kennedy School of Government,
Universitas Harvard, memberikan sebuah definisi yang menarik, yaitu E-
Government bukanlah sebuah perubahan fundamental yang berjangka pendek
pada pemerintahan dan
Definisi menarik dikemukakan kepemerintahan dan hal itu kita tidak
dapat menyaksikan pada permulaan era industrialisasi. pula oleh Jim Flyzik
(US Department of Treasury) ketika diwawancarai oleh Price Waterhouse
Coopers, dimana yang bersangkutan mendefinisikan: E-Government adalah
membawa pemerintahan kedalam dunia internet, dan bekerja pada waktu
internet.
5

7. 3. Definisi Beragam Pemerintahan
Setelah melihat bagaimana lembaga-lembaga atau institusi-institusi
mendefinisikan e-Government, ada baiknya dikaji pula bagaimana sebuah
pemerintahan menggambarkannya.
Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan e-Government
secara ringkas, padat, dan jelas, yaitu E-Government mengacu kepada
penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet
atau media digital lainnya.
Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat,
mendefinisikan e-Government sebagai:
Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan
kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan
pemerintaha.
Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapat disederhanakan
permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya.
Pemerintah Selendia Baru melihat e-Government sebagai sebuah
fenomena sebagai berikut: E-Government adalah sebuah cara bagi
pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani
masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam
hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan
serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi
demokrasi
Italia mungkin termasuk salah satu negara yang paling lengkap dan
detail dalam mendefinisikan e-Government, yaitu Dengan menggunakan
6

8. teknologi informasi dan komunikasi (Information and Communicat-ion
Technology -ICT) yang moderen pada pengadministrasian kita, dapat
dibandingkan menurut kelas aksi dibawah ini:
1. Desain komputerisasi untuk tambahan efisiensi operasional dengan inividu
tiap departemen dan divisi.
2. Pelayanan komputerisasi untuk masyarakat dan perusahaan, sering kali
mengimplementasi integrasi pelayanan pada departemen dan divisi yang
berbeda.
3. Ketetapan akses ICT untuk pengguna akhir dari layanan informasi
pemerintahan.
Ketika mempelajari penerapan e-Government di Asia Pasifik, Clay G.
Wescott (Pejabat Senior Asian Development Bank), mencoba
mendefinisikannya sebagai berikut: E-government adalah menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi (ICT) untuk mempromosikan
pemerintahan yang lebih effisien dan penekanan biaya yang efektif,
kemudahan fasilitas layanan pemerintah serta memberikan akses informasi
terhadap masyarakat umum, dan membuat pemerintahan lebih bertanggung
jawab kepada masyarakat.
4. Manfaat E-Government
Tanpa mengecilkan arti dari beragam contoh definisi yang telah dipaparkan
sebelumnya, setidak-tidaknya ada tiga kesamaan karakteristik dari setiap
definisi e-Government, yaitu masing-masing adalah:
1. Merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah
dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (stakeholder);
dimana
7

9. 2. Melibatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet); dengan
tujuan
3. Memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang selama berjalan.
Secara jelas dua negara besar yang terdepan dalam
mengimplementasikan konsep e-Government, yaitu Amerika dan Inggris
melalui Al Gore dan Tony Blair, telah secara jelas dan terperinci
menggambarkan manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep e-
Governmnet bagi suatu negara, antara lain:
Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya
(masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja
efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Corporate
Governance.
Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi
yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan
aktivitas sehari-hari.
Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber
pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang
berkepentingan.
Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat
dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan
berbagai perubahan global dan trend yang ada.
Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra
pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara
merata dan demokratis.
8

10. Dengan kata lain, negara-negara maju memandang bahwa
implementasi e-Government yang tepat akan secara signifikan
memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat di suatu negara secara khusus,
dan masyarakat dunia secara umum. Oleh karena itu, implementasinya di
suatu negara selain tidak dapat ditunda-tunda, harus pula dilaksanakan
secara serius, dibawah suatu kepemimpinan dan kerangka pengembangan
yang holistik, yang pada akhirnya akan memberikan/ mendatangkan
keunggulan kompetitif secara nasional.
5. Pengertian SIMAPATDA
Sistem Manajemen Pendapatan Daerah atau SIMAPATDA merupakan
satu jenis penerapan E-Government yang berbasis tekhnologi informasi
Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah. SIMAPATDA mengatur mulai dari
perekaman data awal entry data, proses hingga mengeluarkan output berupa
a. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD);
b. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
c. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar atau lebih bayar
(SKPDKB/SKPDLB);
d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)
SIMAPATDA juga dirancang untuk mengjasilkan laporan pajak daerah
dan retribusi daerah yang sangat diperlukan bagi Dinas Pendapatan Daerah
selaku kooedinator pendapatan Daerah.
Penggunaan Aplikasi SIMAPATDA memegang peran penting bagi
fungsi pelayanan terhadap wajib pajak daerah. melalui system ini data dapat
diproses dengan cepat dan tepat sehingga wajib pajak tidak perlu berlama-lama
dalam membayar pajak. System ini juga meminimalkan resiko kesalahan
perhitungan pada pajak daerah karena perhitungan secara komputerisasi dan
telah terprogram.
9

11. Dalam hal penyajian laporan Aplikasi SIMAPATDA yang baik mampu
membuat rekapitulasi sesuai jenis pajak yang telah di entri sehingga tidak perlu
pelaksanaan secara manual yang lambat dan rumit.
D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
1. SIMAPATDA telah yang diterapkan telah memenuhi criteria E-
Government yang baik
Berdasarkan penelitian penulis selaku salah satu pengguna
SIMAPATDA, penerapan SIMAPATDA pada Dispenda Kabupaten
Karimun dapat dikatakan telah memenuhi criteria pelaksanaan E-
Government yang baik. Dimana system ini mampu mempercepat
pelayanan perpajakan dan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggung
jawabkan.
Namun tidak penulis pungkiri bahwa penerapan SIMAPATDA
memerlukan pemeliharaan secara berkala untuk menghindari berbagai
kemungkinan dan resiko kehilangan data.
Aplikasi SIMAPATDA pada Dispenda Kabupaten Karimun
telah digunakan sejak tahun 2009 dan terus dilaksanakan pemeliharaan dan
pengembangan aplikasi. Karena untuk menghasilkan suatu system yang
baik maka update data merupakan kunci utama agar system dapat
mengikuti perkembangan kebutuhan pengguna aplikasi.
2. SDM pegawai Dinas Pendapatan Daerah dalam menggunakan
SIMAPATDA
10

12. Dapat penulis sampaikan bahwa SDM yang ada dalam
menggunakan aplikasi simapatda khusus untuk entry data, proses dan
output sangat baik. Pegawai telah terlatih menggunakan system informasi
manajemen pendapatan daerah ini. Namun dalam hal penguasaan system
Dinas Pendapatan daerah tidak memiliki seorang IT yang mampu
menyelesaikan permasalahan error system atau pemeliharaan sederhana.
Semua tergantung pada konsultan yang merakit aplikasi
Kondisi ini sangat disayangkan karena apabila terdapat error
pada system pekerjaan pelayanan akan terhambat karena menunggu
perbaikan dari konsultan.
Untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan maka dilakukan backup
data setiap hari yang bertujuan apabila terjadi kegagalan system data
tersebut tidak akan hilang karena telah disimpan dalam alat backup data.
Untuk perbaikan ke depan Dispenda Kabupaten Karimun
hendaknya memiliki seorang tenaga ahli system informasi atau IT yang
memahami secara keseluruhan bagaimana program yang diteapkan dalam
aplikasi MAPATDA ini
3. Apa Dasar Hukum penerapan Aplikasi SIMAPATDA ?
SIMAPATDA dibentuk berdasarkan Permendagri No. 43 tahun
1999. Sesungguhnya dasar hukum ini tidak sesuai lagi dengan peraturan
perpajakan saat ini. Namun hingga kini belum ada revisi terbaru yang
meengatur tentang system informasi pajak daerah ini.
SIMAPATDA yang digunakan seharusnya juga memiliki
paying hukum pberupa peratutan daerah. namun hingga saat ini belum ada
peraturan daerah yang mengatur penerapan system manajemen pendapatan
daerah di Kabupaten Karimun.
11

13. E. PENUTUP
Sesungguhnya penerapan e-government telah dilaksanakan pada
pemerintah daerah salah satunya penerapan aplikasi system informasi
pendapatan daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun yang
memerlukan perbaikan ke depan.
12