"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011

942975152400NATIONAL ACCOUNTING WEEK 2011 Oil and Gas Accounting for Social / National Wealth and Energy Sustainability “OPTIMALISASI PRODUCTION SHARING CONTRACT DEMI PENINGKATAN STABILITAS PASOKAN ENERGI DI INDONESIA” Oleh Tim Conference Unpad I : Niella Novia Arland – 120110080075 Shinta Yanirma – 120110080129 ABSTRACT Production sharing contract (kontrak kerja sama) is a cooperation contract between Government of Indonesia and contractor in the field of oil and gas. It is supposed to provide answer for a country who would like to explore its oil and gas sector to fulfill needs of its people but might lacks in capital and technology. Indonesia is a suitable example. The first production sharing contract was signed in 1961 (Aceh) and then being implemented in another countries due to the benefit the contract offers to both government and contractor. Nowadays, while the potential number of oil and gas resources in Indonesia is tremendous yet the country continuously experiencing energy deficit by the recent years, optimalizing the production sharing contract in oil and gas sector might be the answer for Indonesia to maintain energy sustainability before the country is ready to move to alternative/renewable energy resources. Energy sustainability is important to support sustainable economic development. Key words: production sharing contract (PSC), kontrak kerja sama, oil and gas, energy sustainability BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Permasalahan Dewasa ini, salah satu topik yang umum dibicarakan adalah mengenai krisis energi. Di Indonesia sendiri, mayoritas masyarakat masih menggunakan energi fosil yang dikonversi sebagai sumber energi primer, misalnya: bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), minyak tanah (kerosene), bahkan generator pembangkit listrik pun menggunakan solar sebagai bahan bakarnya. Selain berperan sebagai sumber energi primer, sektor minyak dan gas bumi pun merupakan penyumbang terbesar bagi perekonomian Indonesia. Dari total penerimaan negara sebesar Rp 235 triliun pada sektor energi dan sumber daya mineral pada tahun 2009, kontribusi minyak dan gas sebesar Rp 182,63 triliun. Pada tahun 2010, pemerintah menargetkan pendapatan sebesar US$ 19,98 miliar dari sektor hulu. (Indonesian Petroleum Association: 2010). Dilihat dari tingginya kontribusi minyak dan gas bumi terhadap penerimaan APBN serta tingginya konsumsi energi fosil dalam kehidupan sehari-hari sedangkan pemanfaatan energi alternatif belum optimal, dapat disimpulkan bahwa sektor minyak dan gas bumi merupakan sektor yang krusial bagi masyarakat Indonesia. Penerimaan negara dari perusahaan penambangan migas diterima dalam bentuk mata uang US Dollar, yaitu mata uang denominator komoditi migas di pasar dunia. Oleh karena itu, penerimaan negara dari migas sekaligus untuk menutup defisit anggaran maupun defisit neraca pembayaran luar negeri (2007). Indonesia sendiri merupakan negara yang kaya akan berbagai sumber daya alam, termasuk minyak dan gas bumi. Pemerintah RI telah memprediksikan bahwa cadangan minyak terbukti (proven oil reserves) saat ini berjumlah 4,303.15 MMSTB dan cadangan minyak potensial (cadangan yang belum ditemukan) berjumlah 3,695.39 MMSTB. Sedangkan cadangan gas terbukti (proven gas reserves) berjumlah 107.35 TSCF, dan cadangan gas potensial berjumlah 52.29 TSCF (Gatra: 2010). Jumlah cadangan gas senilai dengan tiga kali lipat cadangan minyak dan, apabila disesuaikan dengan kapasitas produksi saat ini, dapat memenuhi kebutuhan konsumsi energi Indonesia selama lima puluh tahun ke depan (PwC: 2010). Hasil riset lainnya menunjukkan bahwa di dalam bumi Indonesia terdapat sekitar 60-128 cekungan minyak dan gas bumi (basin), di mana dari jumlah tersebut hanya 38 yang telah dieksplorasi. Dalam cekungan tersebut terdapat sumber daya sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas; potensi cadangannya sebanyak 9,67 miliar barel minyak dan 156,92 TCF gas. Sampai dengan tahun 2000, baru 0,46 miliar barel minyak dan 2,6 triliun TCF gas yang telah dieksplorasi (2008). Sebagai informasi, eksplorasi minyak bumi di Indonesia telah dilakukan sejak tahun 1885 di mana penemuan minyak pertama adalah di Sumatera Utara, dilanjutkan dengan pengeboran pertama bertempat di Sumatera Selatan pada tahun 1912. Pada kenyataannya, beberapa tahun ini produksi minyak dan gas bumi di Indonesia menurun secara signifikan. Indonesia justru menjadi net oil importer sejak tahun 2004 yang diikuti dengan menangguhkan status keanggotaan OPEC sejak tahun 2008. Penurunan produksi minyak bumi bahkan telah menurun sejak tahun 2000, sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut. Di sinilah timbul paradoks antara kekayaan potensial minyak dan gas bumi dengan shortage energi yang kontinyu dialami oleh Indonesia tiap tahunnya. Timbul pertanyaan-pertanyaan tentang kemungkinan penyebab ketidakstabilan pasokan energi di Indonesia dan alternatif-alternatif solusi yang sebagian di antaranya akan dibahas pada makalah ini. Pada pengelolaan sektor hulu (upstream) minyak dan gas bumi yang terdiri atas kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, terdapat suatu perjanjian kerja sama yang lazim disebut dengan kontrak kerja sama atau nama lainnya adalah production sharing contract (selanjutnya disebut sebagai PSC). PSC adalah skema pengelolaan sumber daya minyak dan gas bumi dengan berpedoman kepada bagi hasil produksi antara pemilik sumber daya (negara) dan investor. PSC di Indonesia dimulai sejak tahun 1961 di Aceh yang terinspirasi dengan model pengelolaan bagi hasil di pertanian yang telah dilaksanakan turun-temurun di Indonesia. PSC menjadi jalan tengah bagi negara berkembang yang berkeinginan untuk mengeksploitasi sumber daya minyak dan gas buminya tanpa harus menyerahkan kekayaan alamnya tersebut 100% kepada kontraktor yang umumnya adalah pihak swasta asing. Agar solusi ini dapat berjalan dengan lancar, maka pada saat pengimplementasiaanya, maka perlu dilakukan pula audit kinerja, yaitu suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Rumusan masalah: ,[object Object],Apa yang menyebabkan terjadinya kekurangan pasokan energi di Indonesia? Apakah terdapat hubungan antara kesuksesan pelaksanaan PSC dengan peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia? Bagaimana PSC dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kekurangan pasokan energi di Indonesia? Tujuan penelitian Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana optimalisasi PSC dapat meningkatkan stabilitas pasokan energi di Indonesia. Manfaat Penelitian Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat member manfaat sebagai berikut: Manfaat Teoritis Diharapkan melalui penelitian ini dapat membantu para pembaca untuk memahami, Overview keadaan energi sektor minyak dan gas bumi di Indonesia, Penerapan PSC di Indonesia; dan Kontribusi PSC terhadap stabilitas pasokan energi. Manfaat Praktis Selanjutnya, melalui penelitian ini diharapkan tidak hanya manfaat teoritis saja yang dapat diberikan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, yaitu dapat menjadi salah satu referensi dan pertimbangan dalam rumusan akhir konferensi yang hasilnya akan diserahkan kepada BP Migas sehingga diharapkan dapat turut serta membantu menemukan solusi atas kelangkaan energi. Kerangka berpikir Penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu memahami permasalahan yang terjadi di Indonesia yakni mengenai permasalahan kelangkaan energi sektor minyak dan gas bumi yang menyebabkan ketidakstabilan energy di Indonesia. Selanjutnya, memahami keterkaitan PSC dengan masalah ini serta mencari tahu hubungan PSC terhadap peningkatan stabilitas energi di Indonesia. Berikut adalah gambaran sistematis pemikiran pada penelitian ini: Optimalisasi production sharing contract demi peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia Production sharing contract dapat berkontribusi mengatasi permasalahan kekurangan pasokan energi di IndonesiaPenyebab terjadinya kekurangan pasokan energi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhirIndonesia memiliki banyak sumber energi potensial yang belum dieksplorasi Berdasarkan uraian tersebut maka dapat diambil suatu hipotesis yaitu terdapat hubungan antara PSC dengan peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia. Metode Penelitian Makalah ini menggunakan metode penelitian sekunder di mana data yang digunakan adalah milik dan merupakan pertanggungjawaban pihak ketiga. Penulis mengambil kesimpulan berdasarkan data sekunder yang disandingkan dengan teori bisnis dasar dan prosedur lain yang sifatnya analitis. BAB II KAJIAN PUSTAKA ,[object Object]

Kecemasan terhadap keamanan energi pada awalnya muncul sekitar awal 1970-an sebagai akibat dari terjadinya krisis bahan bakar minyak ketika beberapa negara-negara pengekspor minyak yang berasal dari negara-negara berkembang mendirikan OPEC.Oleh sebab energi merupakan hal yang substansial untuk pergerakan apapun dalam konteks pembangunan nasional, energi merupakan roh penggerak pembangunan nasional. Energi berkaitan sangat erat dengan sendi-sendi kehidupan suatu manusia dari cakupan manusia sebagai individu maupun dunia secara keseluruhan. Oleh karena itu, energi merupakan kepentingan multinasional yang dapat memicu konflik multidimensional. Energi dalam konsep nasional merupakan penyokong ketahanan multiaspek suatu negara (ekonomi, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan). Ketahanan multi aspek diperlukan untuk menciptakan kestabilan nasional suatu negara.

Jika digambarkan keterkaitan energi dengan multiaspek Negara, maka akan menjadi sebagai berikut:Production Sharing Contract Production sharing contract atau kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU 22/2001). Kontak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 paling sedikit harus memuat persyaratan : ,[object Object]

pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;

modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.Adapun pengertian minyak dan gas bumi di dalam makalah ini merujuk kepada UU No. 22 Tahun 2001 ialah, Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi. Persentase bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor dalam production sharing contract pada umumnya ialah 85% : 15% (minyak bumi) dan 65% : 35% (gas bumi), secara berurutan. Cost Recovery adalah biaya investasi dan operasi produksi migas yang dikeluarkan kontraktor dan dibayar GOI (Government of Indonesia) dalam mekanisme bagi hasil produksi. Aparat pemerintah yang diserahi untuk mengelola kontrak kerja sama atau production sharing contract dengan perusahaan eksplorasi adalah Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). FTP adalah First Tranche Petroleum. Persentase dari produksi minyak mentah yang diberikan dahulu ke pemerintah sebelum biaya-biaya dan pembagian antara Kontraktor dan Pemerintah. Equity to be split adalah pembagian hasil minyak mentah antara Pemerintah dengan Kontraktor setelah dikurangi biaya-biaya, FTP dan Investment Credit. ICP adalah Indonesia Crude Oil Price. Harga patokan minyak mentah yang dikeluarkan Pemerintah sebagai dasar perhitungan harga jual dan DMO. Komponen-komponen operating cost yang termasuk ke dalam cost recovery ialah, Modal tahun berjalan (termasuk beban depresiasi tahun berjalan) dan biaya-biaya nonmodal Modal dan biaya-biaya nonmodal tahun-tahun sebelumnya yang tidak terpulihkan Biaya persediaan Beban overhead kantor pusat yang dialokasikan kepada operasional Premi asuransi dan penerimaan klaim asuransi Domestic Market Obligation (DMO) ialah kewajiban kontraktor menjual minyak di Indonesia (maksimal 25% dari jatah kontraktor), dengan harga DMO fee 15% dari harga ekspor atau 25% dari harga ekspor untuk kawasan timur Indonesia. DMO fee tersebut berlaku setelah produksi lebih dari 60 bulan, jika kurang 60 bulan maka 100% harga pasar. Sedangkan untuk gas, DMO fee disesuaikan dengan harga pasar. Sebagai konsekuensi dari PSC, oleh sebab modal 100% dari investor dan lahan tetap menjadi milih negara, maka jika investor menemukan migas dalam ekspolarasinya maka seluruh biaya eksplorasi dan eksploitasi akan diganti oleh negara yang dikenal dengan cost recovery. Sebaliknya jika investor gagal menemukan migas, maka biaya menjadi tanggungan investor. Dalam detil kontrak PSC, batas investor melakukan eksplorasi adalah 10 tahun (3 tahun pertama, 3 tahun kedua, 4 tahun tambahan) yang diawasi oleh pemerintah. Selambatnya sampai batas 10 tahun tersebut tidak ada prospek migas, maka kontraktor harus mengembalikan wilayah kerja ke pemerintah. Adapun masa berlaku PSC biasanya sampai dengan 30 tahun. Skema PSC disisipi dengan beberapa insentif khusus untuk merangsang iklim investasi dengan cara mengurangi bagian/entitlement pemerintah dengan cara, ,[object Object]

Investment Credit adalah insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada kontraktor untuk merangsang kontraktor menambah investasinya. Insentif diberikan berupa pengembalian (recovery) sejumlah nilai tertentu (biasanya sebesar prosentase tertentu yang ditetapkan dalam kontrak) dari investasi yang langsung berhubungan dengan pembangunan fasilitas produksi migas (direct production oil/ gas facilities) (2007).

Entitlement milik kontraktor (sekitar 15% untuk minyak dan 35% untuk gas) sudah merupakan jumlah net of tax

Cost recovery tidak dikenai pajakIFRS 6 Exploration and Evaluation for Mineral Resources Sehubungan dengan pencabutan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 29 Akuntansi Minyak dan Gas Bumi terhitung efektif 1 Januari 2011, perusahaan-perusahaan ekstraktif sumber daya mineral di Indonesia mulai beralih ke IFRS 6. Secara ringkas, IFRS 6 memperbolehkan entitas untuk melanjutkan penerapan kebijakan akuntansi yang selama ini telah dilakukan untuk eksplorasi dan aset evaluasi, selama kebijakan akuntansi tersebut menghasilkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Selain itu, entitas diharuskan untuk menaksir impairment (penurunan nilai) ketika fakta-fakta dan keadaan menyiratkan bahwa carrying amount (nilai buku) atas aset tersebut mungkin melebihi recoverable amount-nya. centertopContoh draft program kerja dan komitmen production sharing contract sumber: PwC, 2010 BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN 3.1 Objek Penelitian Objek penelitian dalam makalah ini adalah penerapan PSC antara pihak kontraktor dengan pemerintah Indonesia. PSC merupakan kontrak kerja sama di mana hasil produksi (eksplorasi) minyak dan gas bumi dibagi sesuai dengan rasio yang disepakati antara pemerintah dengan kontraktor. Kontraktor adalah pihak selain pemerintah yang berkeinginan untuk melakukan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia, sampai dengan saat ini mayoritas kontraktor adalah perusahaan swasta asing. 3.2 Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sekunder. Penelitian sekunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Metodologi umum dalam penelitian sekunder yaitu, Mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan Membuat agar unit pengukuran yang digunakan dapat dibandingkan Mengevaluasi data atau dokumen yang diperoleh Menentukan kelengkapan data Melakukan analisa data Selanjutnya jika digambarkan, maka flowchart peroleh data hingga terselesaikannya penelitian ini adalah sebagai berikut: BAB IV PEMBAHASAN Penyebab kekurangan pasokan energi di Indonesia Di Indonesia ada 60 kontraktor Migas yang terkategori ke dalam 3 kelompok: ,[object Object]

Major; terdiri dari Conoco, Repsol, Unocal, Santa Fe, Gulf, Premier, Lasmo, Inpex dan Japex yang menguasai cadangan minyak 18% dan gas 15%;

Perusahaan independen; menguasai cadangan minyak 12% dan gas 5%.Berdasarkan data tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa minyak dan gas bumi kita hampir 90% telah dikuasai oleh asing. Mereka semua adalah perusahaan multinasional asing. Indonesia memiliki sumber daya sebanyak 77 miliar barel minyak dan 332 triliun kaki kubik (TCF) gas dan potensi cadangannya sebanyak 9,67 miliar barel minyak dan 156,92 TCF gas (2008). Karena itu, jika menilik angka volume dan kapasitas BBM, sebenarnya Indonesia mampu mencukupi kebutuhan rakyat di dalam negeri. Namun, permasalahannya adalah liberalisasi sektor Migas yang membebaskan sebebas-bebasnya asing mengeruk kekayaan minyak dan gas Indonesia, yakni melalui UU 22/2001 tentang Migas. UU ini justru memberikan hak atau kewenangan kepada perusahaan swasta nasional maupun swasta asing yang notabene bukan untuk kepentingan rakyat. Liberalisasi berbagai sektor strategis di negeri ini sangat sistematis dan rapi. Selain itu, terdapat beberapa alasan utama yang menjadi penyebab kurangnya pasokan minyak bumi dan gas di Indonesia, yaitu: ,[object Object]

Struktur perekonomian Indonesia yang lemah sehingga tidak mampu menopang kebutuhan Indonesia akan energi khususnya dan kebutuhan hidup umumnya.

Tatanan sosial dan pola kehidupan masyarakat yang kurang kondusif untuk akselerasi Indonesia menuju kemandirian energi sebagai imbas dari pendidikan formal, sosial, maupun media yang tidak mendukung kemajuan energi nasional.

Sistem perundangan (regulasi) yang tidak berpihak pada perkembangan industri energi nasional.

Intervensi asing dalam multidimensi (dalam diagram tersebut dibatasi pada ekonomi dan politik) menyebabkan bangsa Indonesia menjadi bangsa termarjinalkan dalam pengelolaan sumber daya energinya sendiri.Hubungan antara kesuksesan pelaksanaan PSC dengan peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia Kesuksesan merupakan sesuatu yang relatif dan melibatkan banyak aspek, professional judgement, serta indikator-indikator yang berorientasi kepada definisi kesuksesan yang ingin dicapai. Dalam makalah ini, sebuah PSC sumber daya minyak dan gas bumi dikategorikan sukses apabila ia mampu berkontribusi menjaga pasokan energi dalam negeri tetap stabil. BP Migas mengatakan bahwa apabila tidak ditemukan lokasi cadangan minyak dan gas bumi yang baru, dengan asumsi kapasitas produksi saat ini, cadangan minyak bumi hanya dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia selama sepuluh tahun mendatang, sedangkan gas bumi kira-kira akan habis dalam kurun waktu lima puluh tahun. Berikut ini adalah data mengenai kontribusi pendapatan dari sektor minyak dan gas bumi terhadap APBN, Tentu saja, saat ini pemerintah dibantu dengan para ilmuwan dan pengusaha sedang berupaya mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) seperti, Geothermal Biogas dari kotoran sapi Bioetanol dari minyak jarak Energi sampah, angin, dan arus dan lain-lain. Peneliti menangkap pada saat ini bahwa, pengembangan energi geothermal di Indonesia sangat prospektif karena potensi geothermal merupakan yang tertinggi di seluruh dunia. Energi geothermal adalah energi yang terbaharukan karena air di dapat dari air hujan dan panas secara continue diproduksi dari dalam bumi. Energi Geothermal dibentuk pada inti bumi kira-kira 4 ribu mil dibawah permukaan. Salah satu penggunaan yang sering dilakukan di Indonesia terhadap energi geothermal adalah untuk pembangkit tenaga listrik. Prinsip dasar pembangkit listrik energy geothermal adalah, uap dari dalam bumi melalui sumur produksi, diproduksi untuk menggerakkan turbin generator. Uap tersebut kemudian dikondensasi melalui evaporasi di tower pendingin dan dipompakan kebawah ke sumur injeksi untuk kebersinambungan produksi Bermacam sumber geothermal tersebut bisa digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk pembangkit listrik, pemanas maupun pendingin ruangan, gedung, ataupun pemanfaatan panasnya untuk jalanan, pertanian dan industri. Namun, pengembangan EBT dipastikan akan memakan waktu yang lama terkait dengan kendala infrastruktur, modal, dan sosialisasi. Sambil ‘menunggu’ pengembangan EBT sampai dengan proses pengembangan yang saat ini dilakukan membuahkan hasil, ada baiknya pemerintah mengoptimalkan PSC minyak dan gas bumi yang pada awal tahun 2011 ini jumlahnya mencapai 256 kontraktor (BP Migas: 2011). Dari penerapan PSC di masa lalu, terdapat beberapa hal yang patut menjadi perhatian pemerintah (atau dalam hal ini diwakili oleh BP Migas) sebagai perbaikan di masa datang, yaitu, Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas cost recovery lima PSC untuk tahun buku 2004 dan 2005 (disampaikan ke DPR-RI per 8 Augustus 2006) mengungkapkan terjadinya overstatement dalam cost recovery sebesar lebih dari Rp14,20 Triliun. Dalam biaya produksi yang terlalu tinggi itu, perusahaan sudah mengambil ‘keuntungan’ terlebih dahulu yang disembunyikan dalam bentuk biaya. Pengajuan cost recovery yang terlalu tinggi itu telah mengurangi porsi (entitlement) pemerintah atas penambangan minyak dan gas bumi. Hal ini mengisyaratkan perlunya peningkatan kontrol BPMIGAS dan Departemen ESDM pada implementasi cost recovery. Audit kinerja yang memadai dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini. ,[object Object]

Adanya pasal-pasal terbuka yang mencerminkan adanya aturan yang sangat longgar mengenai biaya-biaya yang dapat diperhitungkan dalam cost recovery, termasuk deductions (komponen yang dapat dikurangkan dari perhitungan beban) serta exemptions (hal-hal yang tidak diperhitungkan atau dikecualikan dari perhitungan beban).

Adanya pasal tertentu yang terkesan “saling bertentangan” satu sama lain. Hal ini dapat dilihat dari pasal dalam kontrak PSC (induk) yang mengatur tidak dapat dibebankannya biaya bunga ke dalam biaya operasi, namun dalam lampiran kontrak PSC (yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak PSC/induk) membolehkan pembebanan biaya bunga ke dalam biaya operasi dalam rangka cost recovery (BPK: 2006).Belum efektifnya konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal. Sesuai dengan Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama oleh BP Migas, penyediaan jasa dengan nilai lebih besar dari Rp 50 milyar hanya dapat dlakukan oleh perusahaan asing (foreign drilling company) jika menjalin kemitraan dengan perusahaan nasional/domestik (national drilling company). Tujuannya adalah agar FDC melakukan transfer teknologi kepada NDC. Namun pada prakteknya, NDC cenderung merupakan badan usaha oportunis yang hanya meminta komisi dari FDC semata-mata agar FDC dapat melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi migas di Indonesia. Tidak terjadi transfer teknologi sama sekali, sehingga pedoman tata kerja tersebut belum memacu badan usaha yang bersangkutan supaya berkontribusi terhadap keberlanjutan pasokan energi minyak dan gas bumi di Indonesia. Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 berbunyi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hal ini berarti, sedikitnya 75% hasil produksi minyak dan gas bumi dari Indonesia terpaksa diekspor. Padahal, sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi net oil importer. Merupakan hal yang ironis ketika produksi minyak dan gas bumi di Indonesia sebenarnya lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan domestik, namun justru komoditas tersebut diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor minyak yang pada akhirnya akan diimpor kembali ini merupakan pemborosan atas sesuatu yang tidak perlu. Pemerintah seharusnya lebih jeli dalam menentukan batasan-batasan ekspor minyak dan gas bumi serta dalam menetapkan harga agar PSC bermanfaat bagi peningkatan stabilitas pasokan energi dalam negeri. Kontribusi PSC terhadap Pasokan Energi di Indonesia Berikut ini adalah data mengenai potensi dan kuantitas produksi minyak dan gas bumi di Indonesia selama tahun 2000 hingga 2009: Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran persentase jumlah minyak dan gas bumi yang dihasilkan oleh seluruh perusahaan eksploratif di Indonesia baik dari dalam maupun luar negeri: Dari data di atas, dapat dilihat bahwa untuk kontraktor asing mendominasi proses eksploitasi minyak dan gas bumi di Indonesia dengan persentase 78% untuk minyak bumi serta 82% untuk gas bumi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa jika pemerintah berhasil mengoptimalkan implementasi dari PSC yaitu besaran entitlement yang benar-benar mendekati 85% untuk minyak bumi serta 65% untuk gas bumi dan seluruh entitlement tersebut diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik, maka PSC akan berkontribusi secara optimal demi peningkatan kestabilan pasokan energi di Indonesia. BAB V KESIMPULAN & SARAN Kesimpulan Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat hubungan yang signifikan antara PSC dengan peningkatan kestabilan pasokan Energi di Indonesia. Pada saat ini pengimplementasian PSC masih menghadapi banyak hambatan, yakni: Temuan BPK-RI atas pelaksanaan kontrak PSC terutama menyangkut nilai cost recoverable yang terdiri dari insentif dan cost recovery Belum efektifnya konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal. Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 berbunyi, “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.” Namun, jika optimalisasi PSC dapat dilaksanakan dengan mengeliminasi faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya pada bab pembahasan, PSC dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan stabilitas pasokan energi di Indonesia. Sebab, PSC mendominasi aktivitas pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi di Indonesia yaitu masing-masing sebesar 78% untuk minyak bumi serta 82% untuk gas bumi dari total sumber daya yang berhasil dieksploitasi. Saran Berdasarkan penelitian yang dilakukan tersebut diatas,maka agar pengimplementasian dari PSC menjadi sangat optimsl, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut, yaitu: Perlunya peningkatan kontrol BPMIGAS dan Departemen ESDM pada implementasi cost recovery. Audit kinerja yang memadai dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan ini. Pembenahan pasal-pasal terbuka dan saling tumpang tindih dalam PSC, terutama yang berkaitan dengan komponen biaya untuk perhitungan cost recovery. Peninjauan kembali implementasi Pedoman Tata Kerja Nomor: 07/PTK/VI/2004 tentang Pengelolaan Rantai Suplai Kontrak Kerja Sama oleh BP Migas agar konsep partnertship antara kontraktor perusahaan swasta asing dengan badan usaha lokal menjadi efektif. Apabila memungkinkan, revisi Pasal 22 (1) pada UU No. 22 Tahun 2001 agar kebutuhan pasar domestik menjadi prioritas. DAFTAR PUSTAKA Gatra 26 April 2010 Menggali Potensi Migas Indonesia [online] IFRS 6 Exploration and Evaluation for Mineral Resources Indra, Budi. 2010. Penelitian sekunder. Fakultas Ilmu Komputer UI. [online] Istadi, dr. 2010. Energi Terbarukan, Solusi Krisis Energi Indonesia. [online] Kementrian Negara Lingkungan Hidup. 2010. Energi Panas Bumi (Geothermal). [online] Pwc. 2010. Oil and Gas in Indonesia, Investment and Taxation Guide. [online] Santosa, Iwan. 2004. Revolusi Energi atau Mati. LIPI. [online] Universitas Trisakti. 2007. Cost Recovery dalam Kontrak Production Sharing Migas dan Gas Bumi di Indonesia. [online] (http://3an.blogspot.com/2009/09/memahami-psc-production-sharing.html, diakses tanggal 20 Maret 2011) (http://ayok.wordpress.com/2008/07/18/krisis-energi-energi-indonesia-dikuasai-asing/, diakses tanggal 20 Maret 2011) (http://b3.menlh.go.id/bulletin/article.php?article_id=94/, diakses tanggal 20 Maret 2011) (http://tekim.undip.ac.id/staf/istadi/2009/04/energi-terbarukan-solusi-krisis-energi-indonesia/, diakses tanggal 20 Maret 2011) (http://www.energi.lipi.go.id/utama.cgi?artikel&1096194610&9, diakses tanggal 20 Maret 2011)

"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011

"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (14)

Similar a "Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011

Similar a "Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011 (20)

Más de Shinta Yanirma

Más de Shinta Yanirma (7)

Último

Último (18)

"Optimalisasi Production Sharing Contract demi Peningkatan Stabilitas Pasokan Energi di Indonesia" - National Accounting Week 2011