Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa di Universitas Al-Washliyah Medan. Peraturan ini mengatur tentang asas, tujuan, peserta, pemilih, penyelenggaraan, komisi pemilihan umum mahasiswa, panitia pemungutan suara, dan panitia pengawas pemilihan umum mahasiswa dalam pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa di universitas tersebut.

1. PERATURAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
PEMILIHAN UMUM (PEMILU) RAYA MAHASISWA
DENGAN RAHMAT ALLAH SWT
MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA
UNIVERSITAS AL-WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN
Menimbang:
a. Bahwa pemilihan umum mahasiswa merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan
mahasiswa dalam pemerintahan mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan;
b. Bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa, pemilihan
umum mahasiswa diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa tingkat Universitas dan memilih Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa
Universitas Al-Washliyah Medan.
c. Bahwa pemilihan umum mahasiswa perlu diselenggarakan secara lebih berkualitas
dengan partisipasi mahasiswa seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
d. Bahwa pemilihan umum mahasiswa untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus
mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi.
e. Bahwa Undang-undang Nomor 04 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Pemilihan Umum Mahasiswa, sudah tidak
sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika mahasiswa, karena itu perlu
diganti.
f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk peraturan tentang pemilihan umum
anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan pemilihan pasangan Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa.
Mengingat:
1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 155/U/1998 tentang
Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
2. Statuta Perguruan Tinggi Al-Jam’iyatul Washliyah.
3. Surat Keputusan Rektor Universitas Al-Washliyah nomor 001 tahun 2008 tentang
Perpanjangan Kepengurusan dan Pengangkatan Pjs. Presiden Badan Eksekutif
Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan (BEM UNIVA Medan ).
Memutuskan :
Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMILIHAN UMUM (PEMILU) RAYA
MAHASISWA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan PEMILWA adalah sarana
pelaksanaan kedaulatan mahasiswa di Universitas Al-Washliyah Medan.

2. 2. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Al-Washliyah medan yang selanjutnya disebut
DPM UNIVA Medan adalah lembaga legislatif Mahasiswa tingkat universitas.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Al-Washliyah yang selanjutnya disebut BEM
UNIVA Medan adalah lembaga eksekutif Mahasiswa tingkat universitas.
4. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa adalah pasangan ketua dan wakil ketua
BEM UNIVA Medan.
5. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang selanjutnya disebut pasangan
calon adalah pasangan yang diusulkan oleh Partai Mahasiswa atau Gabungan Partai
Mahasiswa untuk dipilih dalam pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden
Mahasiswa.
6. Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut KPU adalah panitia
pelaksana PEMILWA.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut PANWASLU
adalah panitia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap seluruh proses
penyelenggaraan PEMILWA.
8. Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut sebagai
PPS adalah panitia yang bertugas melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan
suara.
9. Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjtunya disebut sebagai
TPS adalah tempat yang digunakan untuk melakukan pemungutan suara.
10. Partai Mahasiswa adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok mahasiswa UNIVA
Medan untuk mengikuti PEMILWA sebagaimana diatur dalam UU Partai Mahasiswa.
11. Pemilih adalah mahasiswa aktif secara akademik di UNIVA Medan.
12. Mahasiswa adalah mahasiswa perserta didik program studi D-3 dan S-1 yang terdaftar aktif
dan belajar sebagai mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan.
13. Bilangan Pembagi Pemilih yang selanjutnya disebut sebagai BPP adalah bilangan yang
diperoleh dari hasil pembagian total suara sah dengan jumlah kursi DPM UNIVA Medan
untuk menentukan jumlah perolehan kursi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA.
14. Kampanye PEMILWA adalah kegiatan peserta PEMILWA dan/atau calon anggota DPM,
dan/ atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk meyakinkan para pemilih
dengan menawarkan visi, misi dan program-programnya.
15. Tahapan penyelenggaraan PEMILWA adalah rangkaian kegiatan PEMILWA yang dimulai
dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta PEMILWA, penetapan peserta PEMILWA,
pencalonan anggota DPM, pencalonan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Mahasiswa, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil PEMILWA,
sampai dengan dilantiknya anggota DPM UNIVA Medan dan pasangan Presiden dan
wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.
BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Asas
PEMILWA dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Pasal 3
Tujuan
PEMILWA dilaksanakan untuk memilih:
a. Anggota DPM UNIVA Medan
b. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan

3. BAB III
PESERTA PEMILWA
Pasal 4
Peserta PEMILWA adalah Partai Mahasiswa yang telah memenuhi syarat sesuai dengan
Peraturan Partai Mahasiswa.
BAB IV
PEMILIH
Pasal 5
(1) Mahasiswa Universitas Al-Washliyah Medan yang aktif secara akademik memiliki hak
untuk memilih dalam PEMILWA.
(2) Untuk dapat menggunakan hak pilihnya, pemilih wajib menunjukkan bukti keaktifan
mahasiswa secara akademik dengan menggunakan
a. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) yang masih berlaku dan telah mendapatkan cap dari
BAA (Biro Administrasi Akademik) atau
b. kwitansi heregristrasi pembayaran pada semester akademik dilaksanakannya
PEMILWA
BAB V
PENYELENGGARAAN PEMILWA
Pasal 6
(1) PEMILWA diselenggarakan oleh KPU
(2) PEMILWA diselenggarakan setiap 1 tahun sekali.
BAB VI
PENYELENGGARA PEMILWA
Bagian Pertama
Pasal 7
(1) Untuk membantu penyelenggaraan PEMILWA, KPU membentuk PANWASLU dan PPS
(2) Masa bakti PANWASLU dan PPS adalah sejak tanggal ditetapkan sampai ditetapkannya
hasil PEMILWA oleh KPU.
(3) Masa bakti KPU adalah sejak tanggal ditetapkan sampai dilantiknya anggota DPM UNIVA
Medan dan Presiden dan wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.
Pasal 8
Syarat untuk menjadi anggota KPU, PPS dan PANWASLU adalah
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan.
b. Minimal semester 5 (lima), maksimal semester 10 (sepuluh).
c. Minimal semester 3 (tiga), maksimal semester 10 (sepuluh) untuk PPS.
d. Memiliki komitmen terhadap suksesnya penyelenggaraan PEMILWA.
e. Sanggup bekerja sepenuh waktu selama masa bakti.
f. Tidak merupakan fungsionaris Partai mahasiswa.
g. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang Pemilwa, Partai Mahasiswa dan
Pemerintahan Mahasiswa.
h. Memiliki integritas pribadi yang kuat, jujur dan adil.
Bagian Kedua
KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
Pasal 9
Pembentukan
(1) KPU dibentuk oleh BEM UNIVA Medan dan ditetapkan oleh Presiden Mahasiswa.

4. (2) Untuk membentuk KPU, Presiden mahasiswa membentuk dan menetapkan tim ad hoc
yang berjumlah 4 (empat) orang yang berasal dari pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa
UNIVA Medan.
(3) Tim ad hoc sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), berwenang:
a. mengumumkan tahapan rekruitmen anggota KPU.
b. menerima pendaftaran calon anggota KPU.
c. melakukan penyeleksian calon anggota KPU.
d. melaporkan hasil penyeleksian kepada Presiden Mahasiswa.
Pasal 10
Keanggotaan
(1) Anggota KPU berjumlah 7 (tujuh) orang.
(2) Struktur keanggotaan KPU terdiri dari: seorang Ketua merangkap sebagai anggota, seorang
Sekretaris merangkap sebagai anggota, seorang Bendahara merangkap sebagai anggota dan
anggota.
(3) Struktur keanggotaan KPU dipilih dari dan oleh anggota KPU.
(4) Setiap anggota KPU memiliki hak yang sama.
(5) Setiap anggota KPU dilarang merangkap jabatan dalam PANWASLU dan atau PPS.
(6) Anggota KPU berhenti dikarenakan:
a. meninggal dunia,
b. mengundurkan diri,
c. melanggar sumpah,
d. melanggar kode etik KPU
(7) Pemberhentian anggota KPU dilakukan oleh Presiden Mahasiswa.
Pasal 11
Keuangan
Keuangan KPU bersumber dari anggaran dana BEM UNIVA Medan untuk PEMILWA.
Pasal 12
Tugas dan Wewenang
Tugas dan wewenang KPU adalah:
a. Melaksanakan PEMILWA secara konsekuen dan penuh tanggung jawab.
b. Menetapkan tata cara dan waktu setiap tahap pelaksanaan PEMILWA.
c. Mengendalikan setiap tahap pelaksanaan PEMILWA.
d. Membentuk dan menetapkan PPS.
e. Menetapkan TPS.
f. Membentuk dan menetapkan PANWASLU.
g. Menetapkan jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara.
h. Meneliti persyaratan dan menetapkan Partai Mahasiswa peserta PEMILWA.
i. Meneliti persyaratan dan menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Mahasiswa.
j. Meneliti persyaratan dan menetapkan calon anggota DPM UNIVA Medan sesuai Partai
Mahasiswanya.
k. Menyediakan perlengkapan pemungutan suara.
l. Menetapkan hasil PEMILWA dan mengumumkannya kepada khalayak mahasiswa.
Pasal 13
Kewajiban
KPU berkewajiban untuk:
a. melaksanakan PEMILWA secara konsekuen dan bertanggung jawab;

5. b. memperlakukan peserta PEMILWA secara adil dan setara;
c. melaporkan pelaksanaan PEMILWA kepada BEM UNIVA Medan secara lisan dan tulisan.
Pasal 14
Untuk menjaga kemandirian, integritas dan kredibilitasnya, maka KPU menyusun kode etik
yang bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh anggota KPU.
Pasal 15
(1) Sebelum menjalankan tugasnya, anggota KPU mengucapkan sumpah anggota KPU.
(2) Sumpah anggota KPU adalah sebagai berikut:
“Demi Allah swt. saya bersumpah:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU dengan
sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan
peraturan yang berlaku:
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan
dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan
peraturan;
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan
sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum
Mahasiswa.
Bagian Ketiga
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 16
(1) PPS dibentuk dan ditetapkan oleh KPU.
(2) PPS berkedudukan di masing-masing TPS dan bertanggung jawab dalam TPS tersebut.
(3) Anggota PPS berjumlah 6 (enam) orang setiap TPS.
(4) Struktur kepanitiaan PPS terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan anggota-
anggota.
(5) Struktur kepanitiaan PPS ditetapkan oleh KPU.
(6) Setiap anggota PPS dilarang merangkap jabatan dalam PANWASLU dan atau KPU.
Pasal 17
Tugas dan Wewenang PPS
Tugas dan wewenang PPS adalah melakukan pemungutan suara dan melakukan penghitungan
suara sesuai kedudukannya masing-masing.
Pasal 18
Kewajiban PPS
PPS berkewajiban:
a. Melaksanakan Pemungutan Suara secara konsekuen dan bertanggung jawab.
b. Memperlakukan peserta PEMILWA dan pemilih secara adil dan setara.
c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pemungutan suara kepada KPU secara lisan dan tulisan
sesuai kedudukannya masing-masing.

6. Bagian Keempat
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM MAHASISWA
Pasal 19
(1) PANWASLU dibentuk dan ditetapkan oleh KPU.
(2) Anggota PANWASLU berjumlah 7 (tujuh) orang.
(3) Struktur PANWASLU terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
(4) Struktur PANWASLU dipilih dari dan oleh anggota PANWASLU.
(5) Setiap anggota PANWASLU dilarang merangkap jabatan dalam KPU dan atau PPS.
Pasal 20
Tugas dan Wewenang PANWASLU
Tugas dan wewenang PANWASLU adalah
a. Mengawasi penyelenggaraan PEMILWA.
b. Menerima dan mengkaji laporan pelanggaran atas UU PEMILWA.
c. Memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana
dimaksud pada point b.
d. Menghadirkan pihak terkait, mencari data pendukung dan dan melakukan hal-hal yang
diperlukan dalam pencarian fakta atas suatu kasus
e. Memutuskan hasil tindak lanjut sebagaimana pada point c sebagai pelanggaran atau bukan
pelanggaran.
f. Melaporkan hasil keputusan sebagaimana pada point e kepada KPU.
Pasal 21
Kewajiban PANWASLU
PANWASLU berkewajiban:
a. Melaksanakan pengawasan pemilwa secara konsekuen dan bertanggung jawab.
b. Memperlakukan peserta pemilwa secara adil dan setara.
c. Melaporkan pelaksanaan dan hasil pengawasan PEMILWA kepada KPU secara lisan dan
tulisan.
BAB VII
PENCALONAN
Bagian Pertama
Pencalonan Anggota DPM UNIVA Medan
Pasal 22
Syarat Calon anggota DPM UNIVA Medan
(1) Calon anggota DPM UNIVA Medan diusulkan oleh Partai Mahasiswa dengan syarat-syarat
sebagai berikut:
a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan minimal semester III (tiga) maksimal
semester VIII (delapan).
b. Mempunyai pengalaman organisasi.
c. Terdaftar sebagai pemilih, dan
d. Calon tidak terdaftar sebagai anggota KPU, PPS, dan Panwaslu.
(2) Persyaratan administrasi sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), dilengkapi dengan:
a. Daftar riwayat hidup.
b. Fotokopi KTM yang masih berlaku.

7. c. Transkrip nilai.
d. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar.
e. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa
yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik calon selama
proses pencalonan.
f. Surat kesediaan dicalonkan menjadi anggota DPM UNIVA Medan
g. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri selama proses pencalonan.
h. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota DPM
UNIVA Medan.
i. Surat keterangan sehat dari dokter, dan
j. Naskah visi dan misi calon anggota DPM UNIVA Medan.
Pasal 23
Keanggotaan DPM UNIVA Medan
(1) Anggota DPM UNIVA Medan berjumlah 27 orang.
(2) Anggota DPM UNIVA Medan berasal dari perwakilan mahasiswa yang dicalonkan oleh
partai mahasiswa berdasarkan hasil perolehan suara dalam PEMILWA.
(3) Keanggotaan DPM UNIVA Medan terpilih, ditetapkan berdasarkan hasil PEMILWA.
Pasal 24
Mekanisme Pencalonan Anggota DPM UNIVA Medan
(1) Partai Mahasiswa mendaftarkan calon anggota DPM UNIVA Medan dengan menyertakan
berkas-berkas persyaratan.
(2) KPU menerima dan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan calon anggota DPM
UNIVA Medan.
(3) KPU memberitahukan hasil verifikasi kepada pimpinan partai Mahasiswa secara tertulis
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah ditutupnya masa pencalonan.
(4) Apabila calon belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, maka
Partai Mahasiswa yang mengajukan calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dan
atau memperbaiki berkas persyaratan calon selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah
pemberitahuan hasil verifikasi pencalonan oleh KPU.
(5) Dalam hal proses pelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Partai Mahasiswa tidak berhak mengajukan calon baru maupun
calon pengganti.
(6) KPU melakukan verifikasi ulang persyaratan calon dimaksud pada ayat (4) dan
memberitahukan hasil verifikasi tersebut secara tertulis kepada Pimpinan partai mahasiswa.
(7) Apabila hasil verifikasi berkas persyaratan calon sebagai mana pada ayat (6) tidak
memenuhi syarat maka partai mahasiswa tidak berhak melakukan perbaikan, mengajukan
calon baru maupun calon pengganti.
(8) KPU menetapkan dan mengumumkan secara luas nama-nama calon yang telah memenuhi
syarat pencalonan setelah verifikasi selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Hasil ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
Bagian Kedua
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa
Pasal 25
Syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa
(1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dicalonkan oleh Partai Mahasiswa
dengan syarat:

8. a. Tercatat sebagai mahasiswa aktif UNIVA Medan minimal semester V (lima) maksimal
semester VIII (delapan).
b. Mempunyai pengalaman organisasi.
c. Terdaftar sebagai pemilih, dan
d. Calon tidak terdaftar sebagai anggota KPU, PPS dan Panwaslu.
(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. Daftar riwayat hidup.
b. Fotokopi KTM yang masih berlaku.
c. Transkrip nilai.
d. Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar.
e. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa
yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik calon selama
proses pencalonan.
f. Surat kesediaan dicalonkan menjadi Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
g. Surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri selama proses pencalonan.
h. Surat pernyataan tidak mengundurkan diri apabila terpilih menjadi anggota Presiden
dan Wakil Presiden.
i. Surat keterangan sehat dari dokter, dan
j. Naskah visi dan misi calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Pasal 26
(1) Partai Mahasiswa dapat melakukan kesepakatan dengan Partai Mahasiswa lain untuk
melakukan penggabungan dalam mencalonkan pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa.
(2) Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1
(satu) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
Mahasiswa.
(3) Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang telah dicalonkan oleh Partai
Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dapat dicalonkan lagi oleh Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa lainnya.
(4) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa yang dicalonkan oleh gabungan
Partai Mahasiswa wajib menyertakan:
a. Surat pencalonan yang ditandatangani dan dicap oleh pimpinan pusat Partai Mahasiswa
yang bergabung yang berisi pernyataan pencalonan dan pernyataan tidak akan menarik
calon selama proses pencalonan.
b. Surat Kesepakatan antar Partai Mahasiswa yang bergabung untuk mencalonkan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Pasal 27
Mekanisme Pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa
(1) Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa mendaftarkan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden Mahasiswa dengan menyertakan berkas-berkas persyaratannya.
(2) KPU menerima dan melakukan verifikasi berkas-berkas persyaratan pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
(3) KPU memberitahukan hasil verifikasi kepada pimpinan Partai Mahasiswa secara tertulis
selambat-lambatnya 3 hari setelah ditutupnya masa pencalonan.
(4) Apabila calon belum memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, maka
Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa yang mengajukan calon diberikan
kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki berkas persyaratan calon selambat-
lambatnya 4 hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi pencalonan oleh KPU.

9. (5) Dalam hal proses pelengkapan dan atau perbaikan persyaratan calon sebagaimana
dimaksud dalam ayat (4), Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa tidak berhak
melakukan penggantian calon.
(6) KPU melakukan verifikasi ulang persyaratan calon dimaksud pada ayat (4) dan
memberitahukan hasil verifikasi tersebut secara tertulis kepada Pimpinan Partai
Mahasiswa.
(7) Apabila hasil verifikasi berkas persyaratan calon sebagaimana pada ayat (6) tidak
memenuhi syarat maka Partai Mahasiswa atau gabungan Partai Mahasiswa tidak dapat
mengajukan lagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
(8) KPU menetapkan dan mengumumkan secara luas pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa yang telah memenuhi syarat pencalonan setelah verifikasi selesai
sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
(9) Hasil ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat.
Pasal 28
Pasangan Calon Tunggal
(1) Dalam hal pasangan calon yang mendaftarkan hingga akhir masa pendaftaran pasangan
calon hanya berjumlah satu pasangan calon.
(2) Maka pasangan calon yang terdaftar dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden
Mahasiswa.
BAB VIII
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
Pasal 29
(1) Lokasi TPS ditentukan oleh KPU dengan mempertimbangkan kemudahan pemilih dalam
menjangkau termasuk oleh pemilih penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat
memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.
(2) Jumlah, bentuk dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU.
BAB IX
KAMPANYE
Pasal 30
Kampanye
(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan PEMILWA.
(2) Masa kampanye ditentukan oleh KPU dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum pemungutan
suara.
(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim kampanye yang
dibentuk oleh Partai Mahasiswa atau gabungan partai Mahasiswa bersama calon anggota
DPM atau pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan.
(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPU bersama dengan
pendaftaran calon anggota DPM UAD dan/atau pasangan calon Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa.
(5) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab atas kampanye
yang dilakukanya.
(6) Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPU dengan memperhatikan
usulan dari tim kampanye.
(7) Mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.

10. Pasal 31
(1) Dana kampanye bersumber dari Partai Mahasiswa dan atau gabungan partai mahasiswa
dan atau sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat.
(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Partai Politik
nasional, lembaga nasional dan internasional, organisasi pemerintahan mahasiswa, unit
kegiatan mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang tidak jelas.
Pasal 32
Dalam kampanye dilarang :
a. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon DPM UNIVA Medan dan/atau
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
b. Menghasut dan/atau mengadu domba antara pasangan calon maupun antar kelompok
mahasiswa yang lain.
c. Mengganggu ketertiban umum.
d. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menggunakan kekerasan kepada seseorang,
kelompok mahasiswa atau calon yang lain.
e. Merusak dan/atau menghilangkan fasilitas UNIVA Medan, fasilitas KPU, dan alat peraga
kampanye peserta lain.
f. Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau jabatan untuk mempengaruhi pemilih, serta
g. Melakukan kampanye sebelum masa kampanye, setelah berakhir masa kampanye dan pada
saat hari pemungutan suara.
BAB X
PEMUNGUTAN SUARA, PENGHITUNGAN SUARA
DAN PENETAPAN HASIL PEMILWA
Bagian Pertama
Pemungutan Suara
Pasal 33
(1) Pemungutan suara PEMILWA calon anggota DPM UNIVA dan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden Mahasiswa diselenggarakan bersama-sama dan serentak di setiap TPS.
(2) Hari, tanggal dan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPU.
Pasal 34
(1) Pemberian suara untuk calon anggota DPM dilakukan dengan mencoblos surat suara pada
nomor, dan/atau lambang partai, dan/atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan.
(2) Pemberian suara untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilakukan
dengan mencoblos surat suara pada nomor, dan/atau salah satu dan/atau kedua pasangan
calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
Pasal 35
(1) Pemberian suara oleh pemilih tuna netra dan/atau tuna daksa dapat dibantu petugas TPS
atau orang lain yang ditunjuk oleh pemilih.
(2) Petugas TPS atau orang lain yang ditunjuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib merahasiakan pilihan pemilih.
(3) Ketentuan lebih lanjut dalam pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh KPU.
Pasal 36
(1) Sebelum melaksanakan pemilihan suara, PPS melakukan:

11. a. Pembukaan kotak suara.
b. Pengeluaran seluruh isi suara.
c. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan, serta
d. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
(2) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Partai
Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa, dan mahasiswa umum.
(3) Kegiatan PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berita acara yang ditandatangani
oleh ketua PPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS dan dapat ditandatangani
oleh saksi dari Partai Mahasiswa dan pasangan calon.
Pasal 37
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, PPS memberikan
penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
(2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh PPS berdasarkan prinsip urutan
kehadiran pemilih.
(3) Apabila surat suara ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada
PPS, kemudian PPS memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali.
(4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suaranya, pemilih dapat meminta surat
suara pengganti kepada PPS, kemudian PPS memberikan surat suara pengganti hanya 1
(satu) kali.
(5) Pemilih hanya diperkenankan memberikan suara 1 (satu) kali untuk pemilihan anggota
DPM UNIVA Medan dan 1 (satu) kali untuk pemilihan pasangan Presiden dan Wakil
Presiden Mahasiswa di TPS masing-masing.
Pasal 38
(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh PPS.
(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tinta pada salah satu jari tangan
kanan.
(3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU.
Pasal 39
(1) Suara untuk pemilihan anggota DPM UNIVA Medan dinyatakan sah apabila:
a. Surat suara terdapat tanda stempel KPU.
b. Surat suara ditandatangani oleh ketua PPS.
c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat nama partai,
lambang partai, nomor partai serta nama-nama calon anggota DPM UNIVA Medan.
d. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nama partai,
lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan yang
telah ditentukan.
e. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nama partai, lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM
UNIVA Medan.
f. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nama
partai, lambang partai, nomor partai atau nama calon anggota DPM UNIVA Medan.
(2) Suara untuk pemilihan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dinyatakan sah
apabila:
a. Surat suara terdapat tanda stempel KPU.
b. Surat suara ditandatangani oleh ketua PPS.
c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu
pasangan calon.

12. d. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto
dan nama pasangan calon yang telah ditentukan.
e. Tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang
memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.
f. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor,
foto dan nama pasangan calon.
(3) Teknis pelaksanaan tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur
lebih lanjut oleh KPU.
Bagian Kedua
Penghitungan Suara
Pasal 40
(1) Penghitungan suara dilakukan oleh PPS setelah pemungutan suara berakhir.
(2) Sebelum penghitungan suara dimulai, PPS menghitung:
a. Jumlah pemilih yang berhak memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih
tetap untuk TPS.
b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai.
c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak.
(3) Penggunaan surat suara tambahan dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua
PPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota PPS.
(4) Penghitungan suara dilakukan di TPS oleh PPS dan dapat dihadiri oleh saksi dari
masing-masing Partai Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa dan mahasiswa.
(5) Saksi dari masing-masing Partai Mahasiswa harus membawa surat mandat dari tim
kampanye yang bersangkutan dan menyerahkan kepada ketua PPS.
(6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dari Partai
Mahasiswa, PANWASLU, pemantau pemilwa dan mahasiswa yang hadir dapat
menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(7) Partai Mahasiswa melalui saksinya yang hadir atau mahasiswa dapat mengajukan
keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-
hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi atau mahasiswa sebagaimana dimaksud
pada ayat (7) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(9) Setelah selesai penghitungan suara di TPS, PPS membuat berita acara dan daftar hasil
penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
orang anggota PPS serta dapat ditandatangani oleh saksi partai mahasiswa.
(10) PPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan
suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada masing-masing saksi partai mahasiswa
yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar daftar hasil penghitungan suara di
tempat umum.
(11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (10), dimasukkan
ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
(12) PPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara, surat suara dan alat
kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU segera
setelah selesai penghitungan suara.
Pasal 41
(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU membuat
berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara berdasarkan sertifikat
hasil penghitungan suara di tiap TPS dan dapat dihadiri oleh saksi dari Partai Mahasiswa,
PANWASLU dan mahasiswa.

13. (2) Saksi dari masing-masing partai mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya
kepada KPU.
(3) Partai Mahasiswa melalui saksinya yang hadir atau mahasiswa dapat mengajukan keberatan
kepada KPU atas jalannya perhitungan suara oleh KPU apabila ternyata terdapat hal-hal
yang tidak sesuai dengan peraturan.
(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat diterima, KPU seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), KPU membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan
suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU
serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Partai Mahasiswa.
(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak ditandatangani oleh saksi
partai mahasiswa dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
(7) KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan
berita acara dan daftar rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada saksi dari Partai
Mahasiswa yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar daftar hasil penghitungan
suara di tempat umum.
Bagian Ketiga
Penetapan dan Pengumuman Hasil PEMILWA
Pasal 42
Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemilwa dilakukan
oleh KPU selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak berakhirnya penghitungan suara di seluruh
TPS.
BAB XI
PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG
Bagian Pertama
Penghitungan Surat Suara Ulang
Pasal 43
(1) Penghitungan surat suara ulang, dilakukan apabila:
a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya.
c. Saksi partai mahasiswa, Panwaslu, Pemantau dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan
proses penghitungan secara jelas.
d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah
ditentukan.
e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara
yang tidak sah.
(2) Penghitungan surat suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
tingkat PPS, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
(3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU dalam penghitungan suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap daftar
rekapitulasi hasil penghitungan suara pada PPS.

14. Bagian Kedua
Pemungutan Suara Ulang
Pasal 44
(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan
hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat
dilakukan.
(2) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang dapat juga dilakukan
apabila pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara
tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan ini.
(3) Pemungutan suara ulang dilakukan hanya pada TPS yang bersangkutan.
Pasal 45
Penghitungan dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 dan 44,
diputuskan oleh PPS dan dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sesudah hari
pemungutan suara.
BAB XII
PENETAPAN PEROLEHAN KURSI, CALON dan PASANGAN CALON
TERPILIH
Bagian Satu
Penetapan Perolehan Kursi Dan Calon Anggota DPM UNIVA Medan Terpilih
Pasal 46
(1) Penentuan perolehan jumlah kursi anggota DPM UAD dari Partai Mahasiswa peserta
Pemilu didasarkan atas seluruh hasil penghitungan suara sah yang diperoleh Partai
Mahasiswa .
(2) Dari hasil penghitungan seluruh suara sah yang diperoleh Partai Mahasiswa ditetapkan
berdasarkan angka BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) dengan cara membagi jumlah suara
sah seluruh Partai Mahasiswa dengan jumlah kursi anggota DPM UAD.
(3) Setelah ditetapkan angka BPP, ditetapkan perolehan jumlah kursi tiap Partai Mahasiswa
dengan cara membagi jumlah suara sah yang diperoleh Partai Mahasiswa dengan angka
BPP, dengan ketentuan:
a. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA sama dengan
atau lebih besar dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama diperoleh
sejumlah kursi dengan kemungkinan terdapat sisa suara yang akan dihitung dalam
penghitungan tahap kedua.
b. Apabila jumlah suara sah suatu Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA lebih kecil dari
BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara
sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan
tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi.
c. Penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi
yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan
jumlah sisa kursi yang belum terbagi kepada Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA satu
demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari Partai mahasiswa Peserta
PEMILWA yang mempunyai sisa suara terbanyak.
Pasal 47
(1) Dalam menentukan pembagian jumlah kursi untuk menetapkan calon terpilih anggota
DPM UNIVA Medan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, Partai Mahasiswa Peserta
PEMILWA tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara.

15. (2) Penetapan calon terpilih anggota DPM UNIVA Medan didasarkan pada perolehan kursi
Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA dengan ketentuan:
a. Nama calon yang mencapai angka BPP ditetapkan sebagai calon terpilih.
b. Nama calon yang tidak mencapai angka BPP, penetapan calon terpilih ditetapkan
berdasarkan nomor urut pada surat suara.
Pasal 48
(1) Penetapan calon terpilih anggota DPM UNIVA Medan dilakukan oleh KPU dalam rapat
pleno KPU yang dihadiri oleh saksi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA dan
PANWASLU.
(2) Hasil penetapan calon terpilih diumumkan oleh KPU kepada mahasiswa umum.
Bagian Dua
Penetapan Pasangan Calon Terpilih
Pasal 49
(1) Penentuan pasangan calon terpilih didasarkan pada jumlah perolehan suara sah untuk
masing-masing pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dalam
PEMILWA.
(2) Pasangan calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan
calon terpilih.
(3) Dalam hal jumlah perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon adalah sama,
maka dilakukan pemungutan suara tahap kedua khusus untuk memilih pasangan calon
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa.
(4) Jika jumlah perolehan suara hasil pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tetap sama, maka dilakukan pemungutan suara lagi maksimal 1 (satu) kali
pemungutan.
(5) Jika jumlah perolehan suara hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tetap sama, maka penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
ditentukan berdasarkan hasil perolehan suara pada perolehan suara TPS dengan jumlah
surat suara sah paling banyak.
(6) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), (4) dan (5) diatur dan ditetapkan
oleh KPU dengan memperhatikan aturan-aturan terkait dalam peraturan ini.
Pasal 50
(1) Penetapan pasangan calon terpilih dilakukan oleh KPU dalam rapat pleno KPU yang
dihadiri oleh saksi Partai Mahasiswa peserta PEMILWA dan PANWASLU.
(2) Hasil penetapan pasangan calon terpilih diumumkan oleh KPU kepada mahasiswa.
BAB XIII
PELANTIKAN
Pasal 51
(1) Pelantikan anggota DPM UNIVA Medan dilakukan oleh Kongres Mahasiswa.
(2) Pelantikan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa UNIVA Medan dilakukan
oleh DPM UNIVA Medan disaksikan oleh mahasiswa.
BAB XIV
SENGKETA
Pasal 52
(1) Apabila setelah ditetapkannya hasil PEMILWA oleh KPU terjadi sengketa antar peserta
PEMILWA maka KPU melaporkannya kepada Presiden Mahasiswa secara lisan dan
tertulis.

16. (2) Presiden Mahasiswa setelah menerima laporan terjadinya sengketa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) maka berhak dan berwenang:
a. Mengundang pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa untuk dimintai
keterangan.
b. Mempertemukan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan sengketa untuk
mengusahakan tercapainya kesepakatan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
c. Membuat putusan atas sengketa apabila tidak tercapai kesepakatan antar pihak yang
bersengketa dengan mempertimbangkan usulan dari pihak yang terkait dan tanpa
meninggalkan peraturan yang berlaku.
(3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan maksimal 7 hari
setelah laporan dari KPU diterima oleh Presiden Mahasiswa.
SANKSI
Pasal 53
(1) Sanksi berupa teguran atau peringatan secara lisan atau tertulis terhadap pihak-pihak yang
melakukan pelanggaran untuk menghentikan tindakan pelanggarannya.
(2) Penetapan sanksi lebih lanjut dan tata cara pemberian sanksi ditetapkan dan diatur oleh
KPU.
BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 54
(1) Partai mahasiswa Peserta Pemilwa tahun 2010 yang memperoleh suara sah lebih dari 600
suara ditetapkan sebagai Partai Mahasiswa Peserta Pemilwa tahun 2012.
(2) Partai Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib melakukan pendaftaran ulang
kepada KPU.
(3) Partai mahasiswa yang memperoleh suara sah lebih dari 600 suara dalam PEMILWA
ditetapkan sebagai Partai Mahasiswa Peserta PEMILWA tahun berikutnya.
(4) KPU dalam melakukan pendaftaran pemilih bekerjasama dengan Universitas untuk
melakukan kegiatan pendataan mahasiswa.
(5) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya
yang mengakibatkan seluruh tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal, maka pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan
keputusan Presiden Mahasiswa.
(6) Dalam hal terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya
yang mengakibatkan sebagian tahapan pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan
jadwal, maka pemilihan ditunda dan pelaksanaannya lebih lanjut ditetapkan dengan
keputusan KPU setelah mendapat persetujuan Presiden Mahasiswa.
BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55
Petunjuk teknis yang diperlukan untuk pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye,
pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan calon anggota DPM UNIVA Medan dan
pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih diatur lebih lanjut oleh KPU.
Pasal 56
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan-peraturan yang sebelumnya tentang
Pemilihan Umum Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku.

17. Pasal 57
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Disahkan di Medan
Pada tanggal 09 Desember 2010
Ketua Komisi Regulasi
Ttd
Irvanuddin
Diundangkan di Medan
Pada tanggal 09 Desember 2010
Ketua Umum Mpm Univa Medan
Ttd
Ahmad Fauzi Harahap