approaches to harmonize regulation in beef supply chain

1. Pengembangan Metodologi
Harmonisasi Regulasi Terkait Rantai
Pasok Sapi Potong
Togar M. Simatupang dan Setijadi
Masyarakat Logistik dan Rantai Pasok Indonesia (MLRI) dan
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) Institut Teknologi Bandung
Disampaikan pada diskusi tentang Pengembangan Metodologi Harmonisasi Regulasi
Logistik di lingkungan Kementerian Perdagangan, Direktorat Logistik dan Sarana
Distribusi bekerja sama dengan World Bank pada tanggal 10 Mei 2012

2. Kilasan
• Pendahuluan
• Manajemen Logistik
• Logistik perdagangan
• Instrumen Kebijakan
• Persoalan Regulasi
• Harmonisasi Regulasi
• Metodologi kajian dalam harmonisasi regulasi
• Studi Kasus Rantai Pasok Sapi Potong
• Penutup
2

3. Pendahuluan
• Harmonisasi regulasi bukanlah isu baru dalam kebijakan
logistik perdagangan.
• Sokongan dan penolakan terhadap harmonisasi regulasi
telah sering diperdebatkan.
• Harmonisasi diperlukan untuk menghindari penyimpangan
perdagangan.
• Pada awalnya harmonisasi sebagai cara memfasilitasi
perdagangan tetapi sekarang lebih difokuskan pada
instrumen kebijakan sebagai contoh standar, standar proses
atau prosedur, dan skema lainnya yang menekankan
keadilan dan kepatutan.
• Harmonisasi juga menjaga tidak diabaikannya aspek sosial
dan lingkungan dalam perdagangan.
3

4. Strategi Perdagangan Bank Dunia
• In Country • Customs and • IFC trade • Regional • Data as a
TRADE FACILITATION & LOGISTICS
TRADE COMPETITIVENSS
TRADE COOPERATION
TRADE FINANCE
TRADE DATA AND SYSTEMS
- Trade border finance Integration global
policy management facilities • WTO-Doha public
reform • Logistics • Export Round good
- Reduce services credit • Research, • Monitoring
costs • Transit agencies capacity and
- Improve corridors • Trade building and evaluation
value chain insurance advocacy • National
• Trade
transport • Working • Participation statistical
• Export Infrastructure capital for in Aid for capacity
Markets SME Trade building
- Access/ exporters initiative
entry
constraints • Collective
- Analysis actions to
use trade for
development
http://www.worldbank.org/tradestrategy 4

5. Logistik
• Logistik adalah pengelolaan pergerakan dan
penyimpanan barang atau orang dari pengadaan
sampai penggunaan.
• Strategi logistik: persediaan, fasilitas,
transportasi, dan informasi.
• Tujuan strategi logistik:
– Penghematan biaya (biaya berubah)
– Pengurangan modal (investasi, biaya tetap)
– Peningkatan pelayanan (kegunaan waktu, tempat,
kuantitas, dan jaminan)
5

6. Manajemen Logistik
Tindakan Manajemen
Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian
MASUKAN Manajemen Logistik KELUARAN
Pemasok Bahan Persediaan Barang Pelanggan Orientasi
Sumberdaya fisik
Baku Antara Jadi Pemasaran
(tanah, fasilitas,
(keunggulan
dan peralatan)
bersaing)
Sumberdaya Kegiatan Logistik
Kegunaan
manusia • Layanan pelanggan • Pemilihan lokasi waktu, tempat,
• Peramalan permintaan • Pengadaan dan pembelian
Sumberdaya dan volume
• Distribusi • Pengemasan
Keuangan
• Pengendalian persediaan • Penanganan retur Arus efisien ke
Sumberdaya • Penanganan material • Pembuangan sisa pelanggan
informasi • Pengolahan pesanan • Transportasi dan rute
• Dukungan suku cadang • Pergudangan dan Penyimpanan Utilisasi aset
6

7. Logistik Perdagangan
• Logistik perdagangan adalah koordinasi secara menyeluruh berbagai
kegiatan yang berkaitan dengan aliran barang, informasi, jasa, dan energi
dalam perdagangan mulai dari titik produksi sampai titik tersedia bagi
pelanggan.
• Proses pemasaran dan manufaktur tidaklah lengkap tanpa dukungan
logistik.
• Logistik perdagangan kurang dikenal tetapi dapat dikelompokkan dalam
kegiatan jasa:
– Konsolidasi informasi
– Persediaan
– Transportasi
– Kurir
– Penanganan Material
– Pergudangan
– Pengemasan
– Transit
7

8. Indeks Logistik Perdagangan
• Sasarannya adalah mengukur sumbangsih logistik
terhadap daya saing perdagangan nasional.
• Indeks biasanya terdiri dari:
– Persediaan (nilai dan lamanya)
– Moda transportasi (ongkos dan waktu)
– Urusan bea cukai (ongkos dan lamanya)
– Penanganan pelabuhan (ongkos dan waktu)
– Data yang rinci biasanya sulit diukur di lapangan
Trade logistics Composite index comprising: inventory, transit,
customs, handling (time + cost)
8

9. Apa itu instrumen kebijakan?
• Instrumen kebijakan digunakan untuk menggambarkan cara
yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai efek atau
hasil yang diinginkan.
• Jenis instrumen:
1. Instrumen regulasi adalah aturan yang mengikat untuk
mencapai tujuan tertentu. Misalnya, untuk mengurangi
tingkat kecelakaan, pemerintah mengeluarkan peraturan
berkendaraan.
2. Instrumen ekonomi adalah sejenis investasi, subsidi, insentif,
ijin dagang, biaya, penalti, atau pajak yang mempengaruhi
tindakan individu atau perusahan.
3. Pengembangan kapasitas
4. Kelembagaan
5. Informasi
9

10. Instrumen Kebijakan
Regulasi:
• Undang-Undang Ekonomi:
• Peraturan • Dana publik
• Regulasi • Kepemilikan Publik
• Keputusan • Pajak dan pungutan
• Norma, Standar, dan • Pinjaman
Pengkodean • Jaminan Pinjaman
• Sertifikat • Hak terbatas
• Petunjuk Pelaksana dan • Asuransi
Teknis • Kontrak
Instrumen:
Cara mencapai
tujuan kebijakan
Kelembagaan:
• Investasi pubik Pengembangan
• Privatisasi Kapasitas:
• Persetujuan dan
• Konsultasi
Kemitraan Informasi: • Pemantauan
• Jejaring • Iklan • Penelitian Ilmiah
• Struktur divisi •Kampanye • Alih Teknologi
• Sukarela • Promosi • Pelatihan
• Mediasi • Penyadaran • Sertifikasi
• Publikasi dan Pusat Data
•Pedoman
• Simbol dan logo
10

11. Instrumen Kebijakan
• Kebijakan berbasis insentif
– Incentive berbasis pasar (berdasarkan sinyal pasar bukan arahan yang
jelas)
• Tarif atau Harga
– Positif
– Negatif
• Kuantitas atau kuota
– Beban kepatuhan
– Penciptaan Permintaan
• Gesekan pasar
– Informasi
– Biaya transaksi
– Insentif dengan sponsor pemerintah (pajak, pungutan, subsidi)
• Tindakan publik langsung
– Perintah dan kendali (regulasi) (batasan, larangan, standar, hak,
kewajiban)
– Produksi publik (pasar, pusat ditribusi, pengendali banjir)
11

12. Unsur-Unsur Regulasi
• Kebijakan dan Sasaran
• Proses dan Prosedur Standar
• Petunjuk Pelaksanaan
• Petuntuk Teknis
• Daftar periksa, borang, dan pengarsipan
12

13. Alasan Kebijakan:
Bilamana kebijakan diperlukan?
• Meningkatkan efisiensi ekonomi dengan cara mengoreksi kegagalan pasar (market failure):
– Ketidaksamaan informasi (iklan, teknis, biaya, kemampuan, kualitas, penipuan)
– Diferensiasi produk (label, merek)
– Sumberdaya tidak dapat dipindahkan
– Kekuatan pasar (monopoli dan oligopoli, kolusi, laba tidak normal, hambatan masuk)
– Pasar tidak cukup menyediakan jasa atau barang
– Adanya ongkos atau manfaat eksternal (polusi, kemacetan, pendidikan, inovasi, pelatihan)
– Ketidakadilan (inequality) (kemiskinan, ketimpangan pendapatan, diskriminasi, pemukiman)
• Melakukan pembagian manfaat dan/atau biaya penggunaan sumberdaya alam:
– Antar anggota generasi sekarang
– Antar generasi
• Menjalankan tindakan kolektif melalui program pemerintah:
– Swasembada
• Mengatasi kegagalan pemerintah (government failure) campur tangan pemerintah pada kegagalan pasar
membuat situasi memburuk:
– Insentif tidak ada untuk mengoreksi situasi
– Informasi tidak tersedia untuk mengatasi masalah
– Masalahnya terlalu rumit (konflik, ongkos administrasi)
– Pemburu rente (konsesi, korupsi, lobi)
– Campur tangan pemerintah tidak diperbaiki dan lambat menanggapi masalah baru
13

14. Pengembangan Kebijakan
Proposal, negosiasi,
konsensus, draf
legislasi,
Prumusan Penentuan
pengambilan
keputusan
Kebijakan Agenda
Siapa yang terlibat, apa, di
mana, mengapa
Model Proyeksi (harapan), dan bagaimana
(instrumen, metode)?
Sosialisasi, Implementasi
administrasi
Kebijakan
Model Operasional Harmonisasi/
(Indikator) Perbaikan
Pengawasan,
penegakan, hasil Pemantauan/
sebagai perubahan
Kebijakan Berlaku Evaluasi
perilaku
Evaluasi judisial,
politis, dan
administrasi
14

15. Penyusunan dan Evaluasi Kebijakan
• Siklus kebijakan terdiri dari penetapan agenda, perumusan, implementasi, dan
evaluasi untuk menentukan pengaruhnya. Hasil pemantauan atau evaluasi
digunakan untuk melakkan harmonisasi atau perbaikan ataupun penghapusan
kebijakan.
• Evaluasi kebijakan mempertanyakan: apa sumbangsih instrumen kebijakan dalam
mewujudkan sasaran kebijakan (efektivitas), seberapa efektif biaya dari instrumen
kebijakan, apakah sasaran tercapai dengan biaya yang lebih rendah?
• Pertanyaan tersebut dilakukan pada tingkatan program (paket instrumen dalam
mencapai sasaran tertentu) dan tingkatan instrumen (pada kasus jenis instrumen
tertentu)
• Evaluasi kebijakan bukan hanya berfokus pada hasil akhir tetapi juga pada proses
implementasi, kuantifikasi keberhasilan dan kegagalan instrumen melalui
pengembangan indikator pada setiap tahap implementasi, dan memberikan
wawasan mengapa kebijakan berhasil atau gagal dan bagaimana dapat
memperbaikinya.
15

16. Tingkatan regulasi
• Internasional
– Badan dunia
• Nasional
– Penetapan visi, kebijakan, stragei, kelembagaan,
regulasi, dan pendanaan
• Daerah
– Perencanaan, koordinasi, dan implementasi kebijakan
yang telah dibuat
• Perusahaan
– Model manajemen operasional yang bertindak di
lapangan
16

17. Persoalan Regulasi
• Keputusan kebijakan biasanya dilakukan pada beberapa tingkatan:
– Global – Kawasan – Nasional – Sektoral - Pemerintah Daerah - Komunitas – Perusahaan
– Keluarga - Individu
• Orang yang membuat kebijakan pada setiap tingkat mempunyai perbedaan cara
pandang, kepentingan, kebutuhan, dan ketersediaan informasi.
• Keterkaitan antar keputusan tergantung pada:
– Politik dan moral kebijakan
– Aliran informasi antar tingkatan
– Kondisi lingkungan (budaya, konteks, dan lain-lain)
• Konflik akan terjadi dalam dan antar tingkatan.
– Semakin buruk aliran informasi antar tingkatan, semakin tinggi konflik dan biaya yang
terjadi.
– Setiap tingkat mempunyai agenda dan kepentingan tersendiri.
• Harmonisasi dan perbaikan diperlukan untuk mengatasi konflik yang terjadi.
17

18. Apa itu harmonisasi?
• Pengertian harmonisasi
– Membawa sejajar atau mencocokkan
– Mengacu pada instrumen kebijakan
• Upaya harmonisasi bukanlah mencapai regulasi yang identik tetapi
mengacu pada metode dalam mengembangkan dan menggunakan
standar.
• Cara harmonisasi antara lain:
– Persiapan (pre-launching): koordinasi prosedur untuk mengkaji,
menyetujui, dan mendaftarkan aturan sebelum diluncurkan.
– Pengakuan bersama (mutual recognition): saling menerima standar
yang satu dengan lainnya.
– Kesetaraan (equivalency): standar yang ada mempunyai kesetaraan.
– Standar acuan (reference standard): mengacu pada standar, pedoman,
atau rekomendasi yang diakui secara internasional.
18

19. Proses Harmonisasi Regulasi
• Pengumpulan fakta lapangan untuk mengidentifikasi
kebutuhan pemangku kepentingan dan sumberdaya.
• Penentuan cara-cara memenuhi kebutuhan yang tidak
terpenuhi saat ini.
• Pemilihan cara terbaik yang akan dijalankan dan
menyusunnya menjadi kebijakan baru.
• Implementasi kebijakan dengan rencana tindak.
• Pemantauan pengaruh dari rencana tindak.
• Perbaikan atau perubahan rencana dan kebijakan bila
diperlukan.
19

20. Regulasi Logistik Perdagangan
• Tujuan regulasi adalah pengurangan atau penghilangan hambatan terhadap berbagai
tingkatan sistem logistik perdagangan dan membangun logistik yang lebin terpadu.
• Kajian diperlukan untuk memberikan bukti berupa fakta lapangan tentang hambatan yang
terjadi:
– Pungutan, tarif, informasi yang berbeda, perbedaan pelaksanaan, administrasi logistik yang lama dan
rumit, kurangnya prasarana, ketiadaan standar, korupsi
• Sasaran yang hendak dicapai, antara lain:
– Komitmen perdagangan yang adil
– Definisi dan istilah yang sama
– Regulasi dan prosedur yang berjalan dengan baik
– Tersedianya prasarana dan pengembangan kapasitas
– Tercapainya pengurangan pemborosan
– Efektivitas administrasi
• Arus perdagangan yang semakin baik
• Penggunaan sumberdaya publik yang lebih efisien
– Daya saing perdagangan
• Dukungan terhadap sektor perdagangan nasional
• Biaya transaksi yang lebih rendah
20

21. Contoh Survei
Himpunan data untuk mengukur kinerja logistik
suatu negara berdasarkan dimensi logistik:
Infrastructure
Customs and border processing
Logistics competence of local service www.worldbank.org/lpi
providers Overall synthetic index (LPI) on a 1-
Domestic costs 5 scale, Ranking and component
Timeliness Logistics Business environment
Tracking and Tracing Numerical data
Ease of arranging international shipments Available as: Rankings, Maps, scorecards
21

22. Bagaimana membangun jaringan
logistik yang lebih terpadu?
• Standarisasi
– Fasilitas dan peralatan logistik
– Teknologi
– Jaringan informasi
• Harmonisasi dan fasilitasi
– Ketetapan pentarifan
– Prosedur
– Kesepakatan saling pengakuan (mutual recognition agreement)
– Peta dan standar kompetensi kerja nasional bidang logistik
– Indeks kinerja logistiks daerah/kota
• Kelembagaan (kerjasama)
– Seminar bersama tentang logistik terpadu
– Mekanisme penyelesaian sengketa
• Insentif
– Subsidi transportasi antar moda
– Insentif pengembangan logistik pantai
– Insentif pelatihan logistik
• Implementasi
– Dukungan skema investasi Public-Private Partnership (PPP) bidang logistik
– Pengembangan basis data logistik
– Kriteria logistik sebagai bagian dari pengembangan wilayah
– Tindakan perbaikan logistik
22

23. Metode Kajian Harmonisasi
• Menemukenali hambatan dan
rintangan terhadap sistem logistik yang
• Survei Kuesioner
terpadu (institusional, legal, kepabeaan,
• Studi Kasus
fisik, dan teknis)
• Lokakarya
• Mengukur indeks logistik
• FGD
• Persepsi pemangku kepentingan
• Analisis Konten
• Pemantauan pelaksanaan regulasi
• Pemetaan dan identifikasi konflik
regulasi
• Simulasi
• Evaluasi dampak ekonomi dari sistem • Ekonometrika
logistik terpadu • Eksperimen
• Evaluasi regulasi • Statistika
23

24. RANTAI PASOK PERDAGANGAN SAPI
Destination
Origin [0] Origin [1] Destination
Cow Farmer
End User
slaughterhouse
Small Distributor Market
Cows Storage [cool & dry]
Shop End User
Warehouse
Warehouse Remote Area
QA
•Loading •Loading & Unloading •Loading & Unloading •Loading & Unloading
•Palleting •Packing •Packing •QC
•QC •Palleting •Palleting
•QC •QC 24

25. Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2010 tentang Pedoman 25
Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014

26. Rekapitulasi Kontribusi Kegiatan Operasional
Terhadap Peningkatan Produksi Daging Sapi
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2010 tentang Pedoman 26
Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014

27. Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2010 tentang Pedoman
Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014
27

28. Pembiayaan Program Swasembada Daging Sapi
Sumber: Peraturan Menteri Pertanian No. 19 tahun 2010 tentang Pedoman 28
Umum Program Swasembada Daging Sapi 2014

29. SURVEI PEMANTAUAN RANTAI PASOK SAPI POTONG
Definisi:
Survei ini diperlukan dalam pencarian fakta tentang jenis dan kuantitas aliran
sapi potong, asal, tujuan, waktu pengiriman, fasilitas pengiriman, penguatan
kelembagaan, regulasi, dan hal lainnya yangterkait dalam kurun waktu tertentu.
Fungsi:
Masalah aliran rantai pasok seringkali menjadi kendala dalam penyediaan sapi
potong. Survei aliran rantai pasok sapi dapat memberikan gambaran keadaan di
lapangan dan kendala yang dihadapi.
Metode:
1. Prosedur Studi
2. Pemilihan indikator atau variabel: asal sapi, tujuan, sarana pengangkutan, kelembagaan,
penanganan sapi, fasilitas kandang, ongkos angkutan, dll.
3. Survei aliran rantai pasok sapi potong dilakukan dengan cara mengunjungi pusat-pusat
peternakan dan pengangkut sapi potong, serta menghimpun data sekunder dari sumber-
sumber yang relevan. Metode survei: wawancara, pengamatan, dan dokumentasi
4. Identifikasi pola aliran rantai pasok perdagangan sapi potong:
4.1. Pola pasokan dan permintaan serta harga beli dan harga jual
4.2. Pola aliran dan perlakuan dan aktor yang terlibat
4.3. Biaya logistik (angkutan, penyimpanan, dan pemotongan)
4.4. Regulasi yang terkait
4.5. Hambatan yang terjadi di lapangan 29

30. Survei Aliran Sapi Potong
LATAR BELAKANG TUJUAN
• Survei ini dilakukan dalam • Memperoleh gambaran rantai pasok sapi,
pencarian fakta tentang mencakup:
jenis dan kuantitas aliran • Pola pasokan dan permintaan
sapi potong, asal, tujuan, • Pola pengangkutan
waktu pengiriman, fasilitas
• Harga beli dan harga jual
pengiriman, penguatan
kelembagaan, regulasi, dan • Rute aliran dan kondisi jalan
hal lainnya yang terkait. • Perlakuan terhadap sapi
• Melatih kemampuan • Aktor yang terlibat
dalam merancang survei • Biaya logistik
dan mengumpulkan fakta • Regulasi yang terkait
lapangan. • Hambatan yang terjadi
di lapangan
30

31. Evaluasi Kajian
Ciri-ciri kajian yang baik Evaluasi sementara
1. Maksud penelitian didefinisikan secara jelas 1. Maksud survei cukup jelas
dan tajam dan tidak ambigu.
2. Prosedur penelitian harus diuraikan secara 2. Prosedur disajikan secara rinci
rinci agar memungkinkan peneliti lain dapat
mengulangi penelitian tersebut.
3. Perencanaan pengumpulan data dilaksanakan
3. Perancangan dan prosedur pengumpulan data dengan seksama
direncanakan secara seksama untuk
memberikan hasil yang seobjektif mungkin.
4. Bukti-bukti mengenai sejauh mana sampel 4. Sampel belum mewakili populasi
dapat mewakili populasi.
5. Melaporkan dengan jujur hasil pengumpulan 5. Hasil survei dilaporkan dengan jujur
data.
6. Analisis data memadai untuk mengungkapkan 6. Analisis data deskriptif
hasil atau temuan
7. Kesimpulan ditarik pada hal-hal yang didukung 7. Kesimpulan dibatasi pada hal-hal yang
oleh data dan pada hal-hal mana data menjadi disokong oleh data
dasar yang cukup.
31

32. Penutup
1. Harmonisasi regulasi adalah upaya untuk mencocokkan atau
menyetarakan regulasi antar tingkatan sesuai dengan acuan
kebijakan.
2. Persoalan dan solusi harmonisasi perlu ditunjang oleh kajian yang
obyektif.
3. Tujuan harmonisasi merupakan titik tolak untuk merancang
metode kajian termasuk survei.
4. Penarikan kesimpulan yang benar harus memenuhi kaidah proses
penelitian yang obyektif, representatif, faktual, dan absah.
5. Survei rantai pasok sapi potong merupakan wahana latihan untuk
kemudiannya dapat dikembangkan untuk menopang kajian
harmonisasi regulasi.
32

33. Terima Kasih
33