Dokumen tersebut membahas berbagai fasilitas di bidang kepabeanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung industri kreatif dan ekonomi kreatif, seperti pembebasan bea masuk, kawasan berikat, impor tujuan ekspor, dan bea masuk yang ditanggung pemerintah. Fasilitas-fasilitas tersebut bertujuan untuk mendukung penelitian, industri dalam negeri, dan peningkatan daya saing ekspor.

1. Konvensi
Pekan Produk Kreatif Indonesia
2010
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Fasilitas Kepabeanan

2. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

3. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
• Tugas :
– merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang
kepabeanan dan cukai sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri
Keuangan, dan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Tugas dan Fungsi
Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai
• Fungsi :
– penyiapan perumusan kebijakan departemen
keuangan di bidang kepabeanan dan cukai;
– pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan
dan cukai;
– penyusunan standar, norma, pedoman,
kriteria, dan prosedur di bidang kepabeanan
dan cukai;
– pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di
bidang kepabeanan dan cukai.

5. Implementasi Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

6. Implementasi Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Trade Facilitator :
– Memberi fasilitas perdagangan (misal peningkatan
kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga
dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada
akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang
kondusif.
• Industrial Assistance :
– Memberi dukungan kepada industri dalam negeri
sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar
internasional.

7. Implementasi Fungsi
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
• Revenue Collector :
– Mengoptimalkan penerimaan negara melalui
penerimaan Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor,
dan Cukai.
• Community Protector :
– Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang
yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu
kesehatan dan keamanan serta moralitas.

8. Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009

9. Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009
• Kegiatan ekonomi berdasarkan pada
kreativitas, keterampilan, dan bakat
individu untuk menciptakan daya kreasi
dan daya cipta individu yang bernilai
ekonomis dan berpengaruh pada
kesejahteraan masyarakat.

10. Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009
• Meliputi :
– Periklanan;
– Arsitektur;
– Pasar Seni dan Barang Antik;
– Kerajinan;
– Desain;
– Fashion (mode);
– Film, Video, dan Fotografi;
– Permainan...

11. Ekonomi Kreatif
Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2009
• Meliputi :
– Permainan Interaktif:
– Musik;
– Seni Pertunjukan;
– Penerbitan dan Percetakan;
– Layanan Komputer dan
Piranti Lunak;
– Radio dan Televisi; dan
– Riset dan Pengembangan.

12. Fasilitas di bidang Kepabeanan

13. Fasilitas di bidang Kepabeanan
• Kewenangan Menteri Keuangan;
• Bentuk fasilitas :
– Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 :
• Pembebasan; atau
• Keringanan.
– Undang-Undang Nomor 47 tahun 2009 :
• Ditanggung Pemerintah.

14. Fasilitas di bidang Kepabeanan
• Dasar Hukum :
– Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006
tentang perubahan Undang-Undang Nomor
10 tahun 1995 tentang Kepabeanan;
– Undang-Undang Nomor 47
tahun 2009 tentang
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN)
tahun 2010.

15. Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2006
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor
143/KMK.05/1997 tentang Pembebasan
Bea Masuk dan Cukai atas Barang untuk
keperluan Penelitian dan
Pengembangan
Ilmu Pengetahuan.

16. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 143/KMK.05/1997
• Subjek penerima fasilitas :
– Perguruan Tinggi;
– Lembaga; atau
– Badan.
• Objek fasilitas : barang yang benar-benar
digunakan untuk memajukan ilmu pengetahuan
termasuk untuk penyelenggaraan
penelitian dengan tujuan
mempertinggi tingkat ilmu
pengetahuan yang ada.

17. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 143/KMK.05/1997
• Permohonan untuk mendapatkan fasilitas
diajukan oleh yang berhak mendapatkan
fasilitas kepada Menteri Keuangan melalui
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

18. Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2006
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan
Bea Masuk atas Impor Mesin serta Barang
dan Bahan untuk
Pembangunan atau
Pengembangan Industri
dalam rangka
Penanaman Modal.

19. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009
• Subjek penerima fasilitas :
– Industri yang menghasilkan barang; atau
– Industri yang menghasilkan jasa (tercantum dalam
Lampiran PMK 176/PMK.011/2009)
• Objek fasilitas :
– Mesin; dan/atau
– Barang dan bahan (untuk industri yang menghasilkan
barang).
• Kegiatan :
– Pembangunan; atau
– Pengembangan.

20. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009
• Permohonan untuk mendapatkan fasilitas
pembebasan diajukan oleh yang berhak
kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal.

21. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 176/PMK.011/2009

22. Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2006
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor
291/KMK.05/1997 tentang Kawasan
Berikat.

23. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Subjek penerima fasilitas :
– Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB) :
• Perseroan Terbatas;
• Koperasi berbentuk badan hukum; atau
• Yayasan.
– Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) :
• Perseroan Terbatas; atau
• Koperasi berbentuk badan hukum.

24. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Objek fasilitas :
– Barang Modal atau Peralatan;
– Peralatan Perkantoran;
– Barang dan bahan;
– Bukan barang yang habis dikonsumsi.
• Permohonan untuk mendapatkan fasilitas
Kawasan Berikat diajukan oleh yang
berhak kepada Direktur Jenderal Bea dan
Cukai u.p. Direktur Fasilitas Kepabeanan.

25. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Kegiatan dengan hasil utamanya untuk
tujuan ekspor.
• Berada di dalam daerah kawasan industri
atau di dalam daerah yang peruntukan
industri yang ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah Tingkat II (jika belum ada
daerah kawasan industri).

26. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Fasilitas :
– Penangguhan bea masuk (BM);
– Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah
(PPnBM) dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal
22 Impor.

27. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Pengeluaran barang hasil olahan ke Tempat
Lain Di Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan
ketentuan :
– Sebanyak-banyaknya 50% dari nilai hasil produksi
tahun berjalan, untuk barang yang tidak memerlukan
proses lebih lanjut dan dapat berfungsi sendiri tanpa
bantuan barang lainnya serta digunakan oleh
konsumen akhir;
– Sebanyak-banyaknya 60% dari nilai hasil produksi
tahun berjalan, untuk barang yang memerlukan
proses lebih lanjut dan tidak dapat berfungsi sendiri
tanpa bantuan barang lainnya;
– Sebanyak-banyaknya 75%...

28. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 291/KMK.05/1997
• Pengeluaran barang hasil olahan ke Tempat
Lain Di Dalam Daerah Pabean (TLDDP) dengan
ketentuan :
– Sebanyak-banyaknya 75% dari nilai hasil produksi
tahun berjalan, diberikan khusus kepada PDKB yang
hasil produksinya digunakan untuk mensuplai
perusahaan pertambangan, minyak dan gas, serta
PDKB yang bergerak di bidang industri perminyakan
dan gas, perkapalan di dalam negeri dan industri
oleochemical.

29. Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2006
• Keputusan Menteri Keuangan Nomor
580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan
pengawasannya.

30. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 580/KMK.04/2003
• Subjek penerima fasilitas :
– Perusahaan.
• Objek fasilitas :
– Barang dan bahan;
– Diolah, dirakit, atau dipasang pada barang
lain yang hasilnya terutama untuk
tujuan ekspor.

31. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 580/KMK.04/2003
• Bentuk fasilitas :
– Pembebasan bea masuk; atau
– Pengembalian bea masuk.
• Pengeluaran hasil produksi ke TLDDP
sebanyak-banyaknya 25% dari nilai
realisasi ekspor dan/atau
penyerahan ke
Kawasan Berikat.

32. Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 580/KMK.04/2003
• Permohonan untuk mendapatkan fasilitas
KITE diajukan oleh yang berhak kepada
Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai
setempat.

33. Undang-Undang
Nomor 47 tahun 2009
• Peraturan Menteri Keuangan Nomor
07/PMK.011/2009 tentang bea masuk
ditanggung pemerintah atas impor barang
dan bahan untuk memproduksi barang
dan/atau jasa guna
kepentingan umum dan
peningkatan daya saing
industri sektor tertentu
untuk tahun anggaran 2010.

34. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

35. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
• Subjek penerima fasilitas adalah
perusahaan yang termasuk dalam sektor
industri yang mendapatkan BMDTP.
• Pengajuan permohonan oleh perusahaan
penerima fasilitas kepada Direktur
Jenderal Bea dan Cukai u.p.
Direktur Fasilitas Kepabeanan.

36. Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

37. Fasilitas di bidang Kepabeanan
• Kriteria barang dalam mendapatkan
fasilitas :
– Barang tersebut belum dapat diproduksi di
dalam negeri;
– Barang tersebut sudah diproduksi di dalam
negeri namun belum memenuhi spesifikasi
yang dibutuhkan; atau
– Barang tersebut sudah diproduksi
di dalam negeri namun jumlahnya
belum mencukupi kebutuhan industri.