Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan nasional pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Indonesia. 2. Dokumen tersebut menjelaskan tentang potensi cemaran pangan dari lahan pertanian hingga siap dikonsumsi dan penyebab pangan menjadi tidak aman. 3. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang sistem pengawasan pangan terpadu di Indonesia yang me

1. KEBIJAKAN NASIONAL
PENGAWASAN DAN PEMBINAAAN
KEAMANAN PANGAN – IRTP
Suratmono
Direktur Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Disampaikan pada Lokakarya Pengembangan Makanan/Minuman Olahan dan Kulinari Khas Indonesia
Jakarta, 25 Juni 2010
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Badan POM RI

2. FAMILY TREE OF COCONUT INDUSTRY
Minyak goreng
VCO
COCONUT
Sumber : LIPI
2

3. Perdagangan global Cenderung
meningkat karena:
• pendapatan penduduk • Konsekuensi dari
dunia yang terus globalisasi suplai
meningkat pangan:
• jaringan transportasi • risiko masuknya masalah
yang lebih baik keamanan pangan baru
(emerging pathogens)
• jumlah penduduk yang
• risiko masuknya masalah
terus bertambah yang keamanan pangan yang
membutuhkan pangan sudah dapat dikendalikan
bergizi dan aman sebelumnya (kolera)
dikonsumsi dalam jumlah • risiko menyebarnya
lebih besar pangan tercemar dalam
area geografik yang lebih
luas yang mungkin
menimbulkkan penyakit
dunia

4. Meningkatnya Permintaan
volume & Food-borne risk
masyarakat thdp
keanekaragaman proteksi kesehatan
pangan dlm meningkat
perdagangan
Perubahan tingkah
laku manusia dan
Perubahan FOKUS ekologi
agricultural practice PENGAWASAN PANGAN
& musim
Deteksi dan
managemen bahaya
lebih canggih

5. Mengapa keamanan pangan menjadi keprihatinan dunia dan keprihatinan kita?
Keamanan Pangan telah
menjadi Keprihatinan
Dunia
• Ratusan juta manusia menderita
penyakit menular maupun tidak
menular karena pangan yang tercemar
(FAO/WHO, 1992)
• Deklarasi dunia: “memperoleh pangan
yang cukup, bergizi dan aman
dikonsumsi adalah hak setiap orang”
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

6. Potensi cemaran dari lahan pertanian sampai siap
dikonsumsi (from farm to table)
Residu pestisida dan
Residu pestisida dan
bahan kimia lainnya;
bahan kimia lainnya;
Antibiotika sebagai aditif
Antibiotika sebagai aditif
pakan
pakan
Penggunaan
Penggunaan
bahan berbahaya
bahan berbahaya
Hg (formalin, boraks,
(formalin, boraks,
pewarna tekstil)
pewarna tekstil)
Penggunaan
Penggunaan
BTP berlebih
BTP berlebih
Pb
Pb
6
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

7. Zat Gizi Cemaran
• Pencernaan
• Penyerapan
• Penggunaan
• Cemaran
• Cemaran
mikroba
mikroba
• Cemaran kimia
• Cemaran kimia
& zat toksin
& zat toksin
PENYAKIT KARENA PANGAN dalam pangan
• berpengaruh buruk terhadap kemampuan tubuh untuk dalam pangan
mencerna, menyerap atau mendayagunakan zat gizi
• menginduksi perubahan metabolik, akut dan kronis KONDISI
KONDISI
LINGKUNGAN
LINGKUNGAN

8. Pangan Menjadi Tidak Aman Karena :
Mikroba:
Mikroba: BAHAYA BIOLOGIS BAHAYA KIMIA
Kontaminan Kimia:
Kontaminan Kimia:
• Bakteri
• Bakteri • Residu Pestisida
• Residu Pestisida
• Kapang
• Kapang • Residu Obat Hewan
• Residu Obat Hewan
• Khamir
• Khamir • Logam Berat (Hg,
• Logam Berat (Hg,
• Protozoa
• Protozoa Pb, Cd)
Pb, Cd)
• Virus
• Virus • Aflatoksin, dsb.
• Aflatoksin, dsb.
Bahan Berbahaya
Bahan Berbahaya
BTP Berlebihan
BTP Berlebihan
• Kerikil
• Kerikil
• Potongan
• Potongan
Pangan yang
logam
logam aman adalah
• Paku
• Paku pangan yang
• Isi Stapler
• Isi Stapler “bebas bahaya”
• dsb.
• dsb.
BAHAYA FISIK BEBAS BAHAYA

9. Emerging
Compliance
Issue:
Food Kontaminan Kimia
Kontaminan Kimia
Mungkin mencemari
Mungkin mencemari
Contact pangan pada mata rantai
pangan pada mata rantai
Lain
min,
eral,
Vita
Lain
min,
eral,
Min
nya
Vita
Min
nya
pangan from farm to table
pangan from farm to table
Pestisida, obat hewan, mikotoksin,
Materials?
Pestisida, obat hewan, mikotoksin,
logam berat, dsb.
logam berat, dsb.
Senyawa Kimia yang
Senyawa Kimia yang
mungkin terbentuk dalam
mungkin terbentuk dalam
Pengolahan
Pengolahan
Produk Maillard dan
Produk Maillard dan
citarasa, 3-mcpd, trans-
citarasa, 3-mcpd, trans-
fatty acid, ester,
fatty acid, ester,
akrilamida, senyawa polar
akrilamida, senyawa polar
pada gorengan, dsb.
pada gorengan, dsb.
BTP (Bahan Tambahan Pangan)
BTP (Bahan Tambahan Pangan)
Diperbolehkan untuk sengaja
Diperbolehkan untuk sengaja
ditambahkan ke dalam pangan
Emerging Compliance Issue: ditambahkan ke dalam pangan
Pengawet, pewarna, pemanis,
Pengawet, pewarna, pemanis,
antioksidan, pengemulsi, dsb.
Food Contact Materials antioksidan, pengemulsi, dsb.
BB (Bahan Berbahaya)
BB (Bahan Berbahaya)
yang dilarang tapi mungkin
yang dilarang tapi mungkin
Komposisi kimia dasar pembentuk pangan disalahgunakan untuk pangan
disalahgunakan untuk pangan

10. Pencemaran bahan biologis dan kimia yang berbahaya
ke dalam pangan dapat terjadi karena :
v Tidak Disengaja (Unintentional Contamination)
Praktek yang salah (Bad Practices)
Ketidaktahuan (Lack of Knowledge)
Ketidakpedulian (Ignorance)
v Disengaja (Intentional Contamination)
Sabotase, Bioterorisme
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Deputi III-Badan POM RI©2010

11. n e
gi e
d hy
e ba
eav es?
w e l ctic
d o p ra
w
Ho
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Deputi III-Badan POM RI©2010

12. 12

13. Keracunan Pangan di Amerika (FDA 2004)
Restaurants - FAST FOOD Restaurants - FULL SERVICE
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

14. KLB KERACUNAN PANGAN TH 2001 - 2009

15. KLB KERACUNAN PANGAN TAHUN 2001-2009

16. Agent Penyebab KLB Keracunan Pangan
Tahun 2009
N = 115

17. Gambaran KLB Keracunan Pangan di Indonesia
Tahun 2009
Tempat Tinggal 56.52%
Tempat Sekolah 26.09%
Kantor/ Pabrik 5.22%
Tempat Terbuka 4.35%
Hotel/Restoran 1.74%
Supermarket / Pasar 1.74%
Panti Asuhan 1.74%
Tempat Ibadah 0.87%
Perayaan Umum 0.87%
Pelatihan 0.87%
Asal pangan
Pangan Jajanan 40.87%
Pangan Olahan 24.35%
Pangan Jasa Boga / Katering 15.65%
Pangan Rumah Tangga 19.13%

18. Masalah pangan disekitar kita
Masalah Utama Keamanan
Pangan di Indonesia
• Cemaran Mikroba
karena rendahnya kondisi
higiene dan sanitasi
• Cemaran Kimia karena
kondisi lingkungan yang
tercemar limbah industri
• Penyalahgunaan Bahan
Berbahaya yang dilarang
untuk pangan
(formalin, rhodamin B,
boraks, methanil yellow)
• Penggunaan BTP
Mengandung pemanis melebihi batas maksimal
Mengandung boraks atau Pewarna dilarang? Rhodamin B,
yang diijinkan (pengawet,
formalin? melebihi batas Metanil Yellow?
pemanis)
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

19. KONDISI IRTP DI INDONESIA

20. • UU. Kesehatan No 36/2009
• UU Pangan No. 7/ 1996
• UU No. 8/1999 P Konsumen
• Peraturan Pemerintah:
-No. 69/1999 tentang Pelabelan
dan Periklanan Pangan
- No. 28/2004 tentang
Keamanan, Mutu & Gizi Pangan
1. Legislasi Pangan
1. Legislasi Pangan
Sistem Keamanan Pangan
Sistem Keamanan Pangan
2. Manajemen Pengawasan Pangan
2. Manajemen Pengawasan Pangan Terpadu di Indonesia
Terpadu di Indonesia
(Sistem Satu Lembaga, Sistem
(Sistem Satu Lembaga, Sistem
Multi Lembaga, Sistem Terpadu)
Multi Lembaga, Sistem Terpadu)
Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan,
Inspeksi Sarana Pengolahan Pangan,
Distributor, Peritel, Ekspor/Impor
Distributor, Peritel, Ekspor/Impor
3. Kegiatan Inspeksi
3. Kegiatan Inspeksi
Laboratorium PPOMN Pusat didukung
Laboratorium PPOMN Pusat didukung
4. Pelayanan Laboratorium
4. Pelayanan Laboratorium oleh Laboratorium Balai POM
oleh Laboratorium Balai POM
5. Informasi, Edukasi, Komunikasi
5. Informasi, Edukasi, Komunikasi
dan Pelatihan
dan Pelatihan Pelatihan District Food Inspectors,
Pelatihan District Food Inspectors,
Penyuluh Keamanan Pangan, Program
Penyuluh Keamanan Pangan, Program
Bintang, Kampanye Keamanan Pangan
Bintang, Kampanye Keamanan Pangan

21. SISPOM
• Seluruh rantai produksi sampai beredar di masyarakat
• Pendekatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan 3 LAPIS:

22. Pemerintah
Pemerintah
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Perundang-undangan
Inspeksi
Inspeksi
Manajemen Pengawasan Pangan
Manajemen Pengawasan Pangan Laboratorium
Laboratorium
Komunikasi,
Komunikasi,
Pemerintah melindungi konsumen dan menjamin pangan Informasi,
Informasi,
Pemerintah melindungi konsumen dan menjamin pangan Edukasi ,, dan
aman dan layak dikonsumsi Edukasi dan
aman dan layak dikonsumsi Pelatihan
Pelatihan
Sistem Pengawasan Pangan
Dikembangkan dan
Diimplementasikan Dengan Benar
Pangan aman dan bermutu
Pangan aman dan bermutu
Produsen/Industri Pangan
Produsen/Industri Pangan Konsumen
Konsumen
Produsen/industri pangan
Produsen/industri pangan Konsumen berhak atas pilihan
Konsumen berhak atas pilihan
bertanggung jawab atas pangan
bertanggung jawab atas pangan pangan yang aman
pangan yang aman
yang lebih aman dan berkualitas
yang lebih aman dan berkualitas dan bermutu
dan bermutu

23. UNTUK MEMBANTU TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN
UNTUK MEMBANTU TERJAMINNYA KEAMANAN PANGAN
DI SELURUH MATA RANTAI PANGAN,
DI SELURUH MATA RANTAI PANGAN,
PEMERINTAH MENETAPKAN
PEMERINTAH MENETAPKAN
PEDOMAN CARA YANG BAIK (GOOD PRACTICES)
PEDOMAN CARA YANG BAIK (GOOD PRACTICES)
Kementerian Perindustrian
Kementerian Perindustrian
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan Badan POM
Badan POM
CARA
CARA PRODUKSI PANGAN SEGAR CARA PRODUKSI
PANGAN PANGAN PANGAN
BUDIDAYA OLAHAN
SEGAR DIKONSUMSI BAHAN BAKU OLAHAN YANG
YANG BAIK LANGSUNG PENGOLAHAN BAIK
YANG BAIK
n
ra
Badan POM
Badan POM
a
ed
PANGAN SEGAR,
er
PANGAN CARA RITEL
P OLAHAN DAN
PANGAN SIAP
PANGAN
YANG BAIK
KONSUMSEN SAJI CARA DISTRIBUSI
PANGAN YANG
BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN SIAP PANGAN SIAP Badan POM
Badan POM
SAJI SAJI YANG
BAIK
Kementerian Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

24. BPOM
Pangan sebelum beredar
Surat Persetujuan
Diproduksi di dlm &
Pendaftaran
luar negeri
Pedoman
Keamanan, Mutu & Gizi Pangan - Jenis Pangan
- Tata Cara Penilaian
Kriteria & Tata Cara - Tata Cara Pemberian
Pendaftaran Sertifikat PIRT
PIRT Sertifikat PIRT
Bupati / Walikota
< 7 Hari
Bebas daftar dan SPIRT Dimasukan dalam jml kecil untuk :
- Penelitian, Konsumsi sendiri, Permohonan SPP

25. ALUR PENERBITAN P-IRT
PEMOHON
PEMOHON
1
2 DINKES
DINKES 3
PENYULUHAN
PENYULUHAN KAB/KOTA PEM.SARANA
PEM.SARANA
KAB/KOTA
2.1 4 3.1
SERTIFIKAT
SERTIFIKAT SERTIFIKAT
SERTIFIKAT
PENYULUHAN
PENYULUHAN P-IRT
P-IRT
5
BALAI BESAR/
BALAI BESAR/
DINKES PROV.
DINKES PROV. PEMOHON
PEMOHON BALAI POM
BALAI POM
Langsung Tembusan

26. PEMBERIAN SERTIFIKAT
OLEH PEMDA KABUPATEN/KOTA
Sertifikat Penyuluhan Sertifikat Produksi
Keamanan Pangan Pangan IRT
Mengikuti acara
Penyuluhan Keamanan Pangan Diperiksa Sarana Produksinya
Hasil Post test Berita Acara Pemeriksaan
Minimal 60 Minimal Bernilai Cukup
Diperoleh
Diperoleh
SERTIFIKAT PENYULUHAN
KEAMANAN PANGAN P-IRT

27. BPOM
Ps. 45 Sampling
Pengujian
Tindak Lanjut
Pangan Segar Pangan Olahan POT PIRT
Instansi yang bertanggung jawab dibidang
1. Pertanian
2. Perikanan 1. Perindustrian
Badan POM Pemda Kab./Kota
3. Kehutanan 2. Badan POM

28. PUSKESMAS DINKES KAB/KOTAPR LABORATORIUM
O
TA Balai POM Lab lainnnya
Keracunan
P
&
Laporan lisan
M
EK
Konfirmasi Laporan lisan
A
KLB? Tdk N
Penyelidikan awal, Stop IS
Ya M
E
penanggulangan
korban, pengamanan Bisa ditangani? Tdk K
sampel pangan, buat Skenario 2 LB
laporan awal atau 3
Persiapan penyelidikan
Laporan akhir
Penyelidikan lapangan
Bagian tak
terpisahkan Analisis dan interpretasi data
Pengambilan sampel Uji laboratorium
Laporan sementara
Hasil uji
Analisis bahaya
Laporan akhir

29. KEWENANGAN PEMERIKSAAN DALAM HAL TERDAPAT DUGAAN
KEWENANGAN PEMERIKSAAN DALAM HAL TERDAPAT DUGAAN
TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PANGAN
TERJADINYA PELANGGARAN HUKUM DI BIDANG PANGAN
IR TP Gubernur dan atau
R AM
P RO G n P S S Bupati/Walikota
da (pangan segar)
Kepala Badan POM
Kepala Badan POM
n (pangan olahan MD,
ra
(pangan olahan MD,
a ML)
ed
PANGAN ML)
r
Pe
SEGAR,
PANGAN Bupati/Walikota
OLAHAN DAN
Bupati/Walikota
KONSUMSEN PANGAN SIAP (pangan olahan IRT)
(pangan olahan IRT)
SAJI CORNBEEF
PANGAN SIAP
SAJI
Bupati/Walikota
Bupati/Walikota
(pangan siap saji)
(pangan siap saji)

30. PEMBINAAN, Pasal 51
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Kelautan dan Perikanan,
Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian Kementerian Perindustrian, Badan POM
Kementerian Perindustrian, Badan POM
Kementerian Kelautan dan
Kementerian Kelautan dan (pangan olahan tertentu) dan Pemerintah
(pangan olahan tertentu) dan Pemerintah
Perikanan
Perikanan Kab/Kota (pangan olahan IRT)
Kab/Kota (pangan olahan IRT)
CARA
PRODUKSI PANGAN SEGAR CARA PRODUKSI
CARA PANGAN
PANGAN PANGAN
BUDIDAYA SEGAR YANG DIKONSUMSI BAHAN BAKU OLAHAN
OLAHAN YANG
YANG BAIK
LANGSUNG PENGOLAHAN
BAIK
BAIK
n
ra
e da PANGAN SEGAR,
er
PANGAN CARA RITEL
P OLAHAN DAN
PANGAN SIAP
PANGAN
YANG BAIK
KONSUMSEN SAJI CARA DISTRIBUSI
PANGAN YANG
BAIK
CARA
PRODUKSI
PANGAN SIAP PANGAN
SAJI SIAP SAJI
YANG BAIK
Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)
Pemerintah Kab/Kota (pangan siap saji)

31. PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten / kota wajib
menyelenggarakan urusan pemerintahan yang terkait dengan bidang
pengawasan keamanan pangan dan bahan berbahaya
Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintah
daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah
Konsekuensi diberlakukannya terhadap Pengawasan Pangan di Daerah :
• Penyuluhan Keamanan Pangan dan Penerapan Sertifikasi Produksi Pangan Industri
• Penyuluhan Keamanan Pangan dan Penerapan Sertifikasi Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten // Kota
Rumah Tangga (SPP-IRT) di Kabupaten Kota
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten // Kota untuk melakukan Pengawasan
• Pemberdayaan Pengawas Pangan Kabupaten Kota untuk melakukan Pengawasan
dan sampling Pangan produksi IRTP dan IPSS
dan sampling Pangan produksi IRTP dan IPSS
• Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan
• Penanganan Kejadian Luar Biasa (KLB) Keracunan Pangan

32. PEMERINTAHAN DAERAH PROPINSI : KONSEKUENSI
KONSEKUENSI
PP No. 38 thn 2007
PP No. 38 thn 2007
Pelatihan inspektur, fasilitator,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) • Pengawas Keamanan
• Pengawas Keamanan
Pengawas keamanan pangan . Pangan Kabupten // Kota
Pangan Kabupten Kota
• Penyuluh Keamanan
• Penyuluh Keamanan
Pembinaan sistem manajemen laboratorium Pangan (PKP)
Pangan (PKP)
uji mutu dan keamanan pangan provinsi.
• PKP dan Penerapan
• PKP dan Penerapan
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA : Sertifikasi PIRT di
Sertifikasi PIRT di
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
Pengawasan dan registrasi makanan • Pemberdayaan Pengawas
• Pemberdayaan Pengawas
minuman produksi rumah tangga. Pangan Kabupaten // Kota
Pangan Kabupaten Kota
untuk melakukan
untuk melakukan
Pelatihan inspektur, fasilitator, Penyidik Pengawasan Pangan
Pengawasan Pangan
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) keamanan Produksi PIRT dan IPSS
Produksi PIRT dan IPSS
pangan wilayah kabupaten/kota.
• Pengawas Pangan
• Pengawas Pangan
Pembinaan sistem manajemen laboratorium
Kabupaten // Kota
Kabupaten Kota
uji mutu dan keamanan pangan kabupaten
• Penyuluh Keamanan
• Penyuluh Keamanan
kota.
Pangan (PKP)
Pangan (PKP)

33. Program Pengawasan Keamanan Pangan
oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
(berdasarkan PP No.28 tahun 2004 dan PP No.38 tahun 2007)
Pembinaan dan registrasi pangan
industri rumah tangga (SPP-IRT)
Pengawasan dan Pembinaan
sarana produksi dan sampling
produk IRTP
Penanganan Kasus KLB Keracunan Pangan
Pelatihan Petugas Pengawas Pangan
(District Food Inspector) dan Penyuluh
Keamanan Pangan (PKP)

34. HAL-HAL YANG PERLU DIFOKUSKAN OLEH PEMDA

35. Penyuluhan & Promosi Keamanan Pangan
a. Penyuluhan : konsumen dan produsen pangan
b. Promosi : leaflet, poster, CD, buku/modul/komik, dll.
c. Bimtek Kantin Sehat Sekolah
an
CD
ina
b
em
CD
P
ya
CD
a
up
CD CD
-
ya
pa
U
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

36. Participatory Multi Level Food Safety Campaign
NADFC STAKEHOLDERS
Poster for
Poster for
campaign
campaign
an
Copy CD
Copy CD
ina
b
Distribute to
Distribute to
P em
ya
Stakeholders
Stakeholders
a
-up
ya
pa
Dedi Fardiaz
U
36

37. Kampanye Keamanan Pangan
Pameran Radio Televisi
n
aa
b in
P em
ya
pa
Seminar Talkshow Anak sekolah
-u
ya
pa
U
Konsultasi Media massa Bulletin
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan – Deputi III Badan POM

38. PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN
Bagaimana Saya
Menunjukkan bahwa
Pangan Saya Aman ?
v Piagam Bintang Keamanan Pangan dapat
membantu Anda.
v Program ini membantu anda
mengembangkan program keamanan
pangan sesuai sistem Codex melalui 3
(tiga) tahap
v Materi disusun untuk semua tahap di
sepanjang mata rantai pangan. Sejauh ini,
materi telah disusun untuk :
v Pangan Olahan
v Pangan Siap Saji (termasuk Kantin
Sekolah)
v Buah dan Sayuran

39. TUJUAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN
PANGAN
1. Meningkatkan keamanan dan
mutu pangan
2. Meningkatkan kesehatan
masyarakat
3. Meningkatkan bisnis
4. Mempromosikan Indonesia
sebagai penghasil pangan yang
aman dan bermutu

40. Kenapa Ada Program Piagam Bintang Keamanan
Pangan?
1. Mendorong industri pangan
menerapkan praktek keamanan
pangan yang baik secara
“konsisten”.
2. Memberi penghargaan kepada
industri yang menerapkan praktek
keamanan pangan yang baik
secara “konsisten”.

41. PENGHARGAAN :
Piagam Bintang Keamanan Pangan
PBKP Kantin Sekolah : 12
PB1KP : 666
PB2KP : 40 Sistem Manajemen
Mutu Terakreditasi
PB3KP : 7
Secara Internasional
Piagam Bintang Tiga – Sistem
manajemen resiko berdasar prinsip
HACCP
Piagam Bintang Dua – CPPSSB (GMP) telah
diterapkan. Bangunan sesuai, prosedur
diikuti, dan lembar kerja diisi dengan benar
dan akurat.
Piagam Bintang Satu – Pelatihan Prinsip Dasar
Keamanan Pangan bagi seluruh Karyawan yang
mengolah pangan.
Anda harus memenuhi persyaratan Piagam Bintang Satu dan
Piagam Bintang Dua sebelum memulai Piagam Bintang Tiga

42. PENUTUP
v Peningkatan mutu produk pangan IRTP tidak bisa lepas dari
peningkatan keamananan pangan, karena keamanan pangan
merupakan salah satu karakteristik nilai yang menentukan mutu produk
pangan
v Masalah keamanan pangan adalah masalah kita semua, oleh karena
itu harus ditangani secara bersama-sama oleh produsen, pemerintah
dan konsumen
v Luas area dan variasi jenis pangan IRTP menuntut untuk dilakukan
penguatan jejaring dalam SKPT, terutama pemerintah kabupaten/kota
dengan :
v - BB/BPOM untuk pengawasan produk IRTP
v - Dinas terkait lainnya
v Kemitraan dan Networking yang erat antara Badan POM dengan
Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota diperlukan dan sangat penting
dalam rangka pelaksanaan PP No 28 Tahun 2004 dan PP No. 38
Tahun 2007

43. 43

44. TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
Keterangan lebih lanjut?
Direktorat Surveilan dan Penyuluhan Keamanan Pangan
Jl. Percetakan Negara 23, Jakarta Pusat
Telp.: 021-42803516 Fax 021-42878701
Email: surveilanpangan@pom.go.id