Dokumen tersebut merangkum materi yang disampaikan dalam Seminar KKT Pra Studi Lapangan Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII tahun 2012 oleh Lembaga Administrasi Negara RI yang membahas tentang pengumpulan informasi, pengujian kebenaran informasi, dan penarikan kesimpulan yang benar.

1. Disampaikan dalam Seminar KKT Pra Studi Lapangan
Diklat Kepemimpinan Tingkat II Angkatan XXXIII, 2012
Lembaga Administrasi Negara RI
Jakarta, 11 April 2012

2.  Menjelaskan
 Memperkuat
 Menyimpulkan
 Dasar Merumuskan
Rekomendasi

3. mengumpulkan berbagai potongan informasi
untuk kemudian diuji masing-masing informasi
dengan alat ukur ‘penguji kebenaran,’ setelah itu
ditarik kesimpulan yg benar

4. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp.
A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 B-3 C-1 C-2 C-3

5. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp.
Klb Ktl SDM Klb Ktl SDM

6. Klp. Klp. Klp.
Pedo Dali Lola

7. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp. Klp.
Pedo Dali Lola Pedo Dali Lola Pedo Dali Lola

8. CATATAN: Pertimbangkan “kesulitan” saat menyusun KKT Kelas. Apalagi
jika diwajibkan untuk KKT Angkatan, akan lebih sulit.

9. 10 Dimensi Korupsi
Tool-Kit Anti Korupsi, Center of International Crime Prevention (PBB).

10. 3 Wujud Penyalahgunaan Wewenang
 Kebijakan yg BERTENTANGAN dengan peraturan
perundangan, baik secara prosedural / formal
maupun secara material / substansial
(Onrechmatige overheidsdaad).
 Seorang pejabat menggunakan wewenangnya
UNTUK TUJUAN LAIN dari maksud diberikannya
wewenang tsb. Artinya, telah terjadi
penyalahgunaan wewenang (Detournement de
Pouvoir).
 Seorang pejabat seharusnya TIDAK SAMPAI
KEPADA PENGAMBILAN KEPUTUSAN tsb. Artinya,
pejabat tsb berbuat sewenang-wenang (Abus de
Droit).

12. • Menunda pelayanan, penanganan berlarut/tdk menangani
(undue delay).
• Penyalahgunaan wewenang/berlebihan (abuse of power).
• Bersikap tidak adil/nyata-nyata berpihak (not impartiality).
• Bersikap diskriminatif, sifat tidak patut yg tidak sesuai dengan
aturan/fakta.
• Pemalsuan/persekongkolan (forgery/conspiracy).
• Intervensi (intervention).
• Inkompetensi (incompetence).
• Imbalan/praktek KKN.
• Penyimpangan prosedur (procedure deviation).
• Penggelapan barang bukti/penguasaan tanpa hak (illegal
possesion & ownership).
• Bertindak tidak layak (inappropriate practices).
• Melalaikan kewajiban (neglecting obligation).

13. • Jaringan Tetap Lokal tanpa Kabel (Code Division Multiple-Access) di
Propinsi DIY (LOD DIY, 2006)  Penyimpangan dalam tahap
perencanaan, pembentukan kelembagaan, proses pencairan
anggaran & penggunaan anggaran untuk merealisasikan proyek
tersebut.
• Sertifikat ganda dan konflik pertanahan di Meruya  kelalaian
pemerintah dalam menjamin kepastian hukum dari warga negara
sehingga timbul sertifikat ganda (Idham Arsyad, 2007).
• Pemberian ijin tambang oleh Menteri ESDM tanpa didukung AMDAL
dan mengakibatkan bencana banjir di Kec. Malalayang Kota Manado
(JATAM, 2008).
• Penyimpangan Dana BOS: 1) Di Jakarta Utara, ada sekolah yang ada
di daftar dinas akan tetapi saat dikunjungi sekolah tersebut tidak
ditemukan; 2) Tim Managemen BOS Propinsi mengurangi jumlah
dana yang diterima oleh setiap Sekolah; 3) Di Kab. Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah, Dana BOS digunakan untuk membiayai transport
rutin kepala sekolah @Rp. 850 ribu/bulan; 4) Honor GTT tidak
dibayarkan oleh kepala sekolah; dll.

14. • Melakukan setiap upaya memberi nilai tambah thd
tanggungjawab jabatan;
• Melakukan setiap upaya menegakkan norma;
• Melakukan setiap upaya menghindari penyimpangan &
perangkap jabatan;
• Memberikan keteladanan (exemplary paragon);
• Menunjukkan sikap kepedulian & kebersamaan (care and
share);
• Membangun keakraban & kedekatan (intimacy) baik
kepada bawahan maupun mitra kerja;
• Membangun kepercayaan timbal balik (reciprocal trust)
secara vertical, horisontal maupun diagonal.

15. Ethics
A2 A1
B2 B1
Capacity
A1 : good ethics, high capacity  stars
A2 : good ethics, low capacity  foolish
Mal-
B1 : high capacity, poor ethics  wolfs/predators
administration
B2 : low capacity, poor ethics  germ

17. 1. Tap MPR No. X/1998 Tentang Pokok-Pokok
Reformasi Pembangunan Dalam Rangka
Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan
Nasional Sebagai Haluan Negara
2. Tap MPR No.VI/2001 Tentang Etika Kehidupan
Berbangsa
3. Tap MPR VIII/2001 Tentang Arah Rekomendasi
Kebijakan Pemberantasan KKN

18.  2 Pasang PNS Ditangkap Main JUDI (Harian Pos
Kota, 1-10-2009)
 Oknum Kadis Manado Kepergok DUGEM di Jam
Kerja (Harian Komentar, 3-2-2009)
 Kepergok SELINGKUH, Pejabat Pemprov Riau
Diperas Polisi (Detik, 28-4-2009)
 Penggunaan Mobil Dinas Pejabat Tidak Sesuai
Peruntukan (Kompas, 26-9-2009)

19. Sistem Integritas