Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
•
3 recomendaciones•1,862 vistas
Dokumen ini membahas peran Balitbang dalam merumuskan kebijakan publik di lingkungan Kemenkumham. Balitbang dimaksudkan untuk melakukan penelitian kebijakan yang bermanfaat untuk perbaikan kebijakan, bukan semata-mata untuk penelitian. Penelitian kebijakan harus lebih aplikatif dan mampu mempengaruhi kebijakan melalui bukti-bukti yang ditemukan. Produk penelitian kebijak
Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
Similar a Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
Similar a Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham (20)
Más de Tri Widodo W. UTOMO
Más de Tri Widodo W. UTOMO (20)
Peran Balitbang Dalam Perumusan Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham
- 1. Tri Widodo W. Utomo APU Bidang Administrasi Publik / Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN Peran Balitbang dalam Merumuskan Produk Kebijakan Publik di Lingkungan Kemenkumham Disampaikan pada Workshop Penyusunan Perumusan Kebijakan Balitbang Hukum dan HAM, Kemenkumham JAKARTA, 25 FEBRUARI 2015
- 2. BRIDGING Research to Policy Policy R & D Litbang K/L pada hakekatnya adalah Policy Research. Research for the sake of policy betterment, NOT for the sake of research. Litbang K/L harus lebih aplikatif, yang diukur kemanfaatannya dari kemampuan mewarnai / mempengaruhi kebijakan. Riset yg baik adalah yg mampu menghasilkan evidence-based policy.
- 3. URGENCY of Policy Research KEBIJAKAN PUBLIK YG BAIK MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH • Good Formulation • Good Implementation • Good monitoring & evaluation • Good policy impacts Berkurangnya praktek KKN; Sistem pemerintahan yg efisien, efektif & berwibawa; Aturan & praktek yg non diskriminatif; Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik. PELAYANAN PUBLIK YG PRIMA • Berkualitas; • Transparan; • Akuntabel; • Mudah; • Murah; • Cepat; • Patut; • Adil; • Partisipatif. Policy Research
- 4. CONTENT of Policy Research 1. Kenali policy issue 2. Framework / Kontekstuali- sasi 3. Evaluasi & Analisis 4. Opsi & Rekomendasi 1. Policy issue / problem: unrealized needs, values, opportunities, however we identified, the solution require public actions (William Dunn). 2. Rujukan teoretik, data lapangan, kausalitas, aktor terkait, dll. 3. Kinerja kebijakan selama ini, kendala implementasi, faktor penyebab kegagalan, upaya mengatasi masalah, dll. 4. Alternatif solusi / pilihan kebijakan yg layak, kelebihan dan kekurangannya, opsi terpilih.
- 5. OUTPUTS of Policy Research Policy Paper Policy Brief Policy Memo, yakni naskah akademik berisi analisis thd permasalahan & berbagai alternatif solusi yg disarankan. Policy Recommendation, yakni hasil analisis yg telah mempertimbangkan berbagai aspek (positif & negatif) dan memberi pilihan / opsi kebijakan bagi policy makers sesuai prioritasnya harus ada pada setiap policy paper / brief / memo. Policy Actions, yakni agenda yg harus dijabarkan oleh instansi/aparat pemerintah lengkap dengan kerangka kerja implementasinya operasionalisasi dari policy recommendation. Policy Draft / Legal Draft, yakni konsep pengaturan & komunikasi kedinasan dalam format tertentu sesuai jenis, tingkatan maupun kepentingan.
- 6. COMMUNICATING Policy Research Tidak semua produk policy research dapat disajikan untuk pimpinan.
- 7. COMMUNICATING Policy Research Perhatikan pihak penerima produk, apakah untuk internal (pimpinan) atau eksternal (stakeholder terkait). • Policy paper & policy brief dapat diterima oleh berbagai kalangan terutama akademisi; • Policy Memo lebih tepat untuk pimpinan organisasi (internal); • Sbg bacaan, penyampaian policy paper & policy brief cukup dengan tanda terima. Namun sbg komunikasi formal antar lembaga untuk mempengaruhi kebijakan, perlu Surat Dinas yg menekankan pada rekomendasi (PP & PB sbg lampiran).
- 8. Translating Academic Draft into Policy Draft • Tetap dalam batas kewenangan (UU, PP, Permen?); • Memperhatikan keluasan/kedalaman dampak yg diharapkan dari kebijakan tsb; • Memperhatikan adanya delegasi dari per-UU-an tertentu; • Pengemasan dalam bahasa formal & seringkas-ringkasnya; • Penuangan dalam bentuk yang standar (regeling, beschikking, SURAT DINAS biasa).
- 9. Contoh Produk Kebijakan Berbasis Policy Research (untuk eksternal) Issu kebijakan Framework & hasil analisis
- 11. Contoh Produk Kebijakan Berbasis Policy Research (untuk eksternal) Issu kebijakan Konteks / Framework
- 14. Tri Widodo W. Utomo Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN TERIMA KASIH JAKARTA, 25 FEBRUARI 2015 Semoga Bermanfaat …