Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel” Jakarta, 31 Oktober 2013

1. Tri Widodo W. Utomo
Disampaikan pada Diskusi Tematik YAPPIKA “Mendesaknya Pengesahan
RUU-ASN bagi Terwujudnya Layanan Publik yang Berkualitas dan Akuntabel”
Jakarta, 31 Oktober 2013

2. RB DAN PELAYANAN PUBLIK

3. PROGRESS RB
2009
2010
2011
2012
Target
RPJMN
2010-2014
2.8
2.8
3.0
3.2
5.0
41%
56,41%
63
77*
100%
2,68%
3%
9%
16*
60%
Integritas Pelayanan Publik (Pusat)
6,64
6,16
7,07
6,86
8.0
Integritas Pelayanan Publik (Daerah)
6,46
5,26
6,00
6,32
8.0
IKM atas
Pelayanan Publik
57
60
76,6
n.a.
85
Jumlah PTSP di
Daerah
360
394
420
444
530
Tahun dan Perkembangan Capaian
Indikator Sasaran
Satuan
IPK
Sasaran 1 :
Penyelenggaraan Opini WTP BPK
Pemerintahan
atas LKKL (Pusat)
yang Bersih dan
Opini WTP atas
Bebas KKN
LKPD (Daerah)
Sasaran 2 :
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan Publik

4. PROGRESS RB
2009
2010
2011
2012
Target
RPJMN
2010-2014
Indeks Efektivitas
Pemerintahan
-0,29
-0,26
-0,19
-0,24
0,5
Instansi Pusat yg
Akuntabel
47,37
63,29
82,93
95,06
100%
Instansi Provinsi
yg Akuntabel
3,76
31,03
63,33
75,76
80%
5,08
8,77
12,78
24,20
60%
5%
14%
16%
40%
100%
Tahun dan Perkembangan Capaian
Indikator Sasaran
Satuan
Sasaran 3 :
Kapasitas dan
Instansi Kab/Kota
Akuntabilitas
yg Akuntabel
Kinerja Birokrasi
Instansi Pusat yg
Melaksanakan RB
Instansi Daerah yg
Melaksanakan RB
-
-
-
33 Prov
100%
33 Kab, 33
Prov,
Kota
60%
(Pilot)
Kab/Kota

5. PELAYANAN PUBLIK
Koran Tempo,18 Oktober 2013
Wakil Ketua KADIN, Bambang Sujagad,
menilai kenaikan peringkat daya saing
Indonesia tidak mencerminkan realitas ...
Bambang menambahkan, kalangan
pengusaha di Indonesia tidak merasakan
perbaikan kualitas layanan pendukung
industri & perdagangan.
Indonesia masih berkutat dengan
persoalan lama & mendasar, diantaranya
buruknya infrastruktur dan maraknya
pungutan liar. Akibat 2 masalah yg tak
kunjung selesai ini, biaya logistik menjadi
sangat mahal, yakni 15% dari total biaya
produksi. Padahal di negara lain seperti
Jepang, ongkos pengiriman barang dari
pabrik ke pasar hanya 3%.

6. RB DAN PELAYANAN PUBLIK
• RB telah membawa perubahan terhadap pelayanan publik,
meskipun belum signifikan.
• Sangat mungkin RB bukan variabel tunggal yg
berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan.
Leadership, inovasi kebijakan, infrastruktur yg lebih baik,
perencanaan dan penganggaran yg lebih sinkron,
hubungan koordinasi antar lembaga atau hubungan antar
Pusay-Daerah yg lebih harmonis, dll, bisa jadi turut
berperan dalam perbaikan pelayanan.
• RB perlu memperluas ruang lingkup meliputi faktor/
variabel lain yg berpengaruh thd pelayanan publik.

7. BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (1):
LIBIDO MENGATUR & MENGADMINISTRASI, BUKAN
MEMFASILITASI
2009
2010
2011
2012
2013 *)
Peraturan Pemerintah
77
75
79
99
59 (s/d Agustus)
Peraturan Presiden
Permen Dalam Negeri
Permen PAN dan RB
Permen Keuangan
Permen Kesehatan
Permen PU
Permen Nakertrans
Permen PPN/Bappenas
55
55
20
216
1249
–
25
6
88
66
29
259
1799
24
19
5
95
73
70
258
2415
20
18
6
126
78
233
239
58
20
20
8
62 (s/d Agustus)
42 (s/d Juni)
31 (s/d September)
117 (s/d Agustus)
39 (s/d Mei)
7 (s/d Agustus)
6 (s/d Juni)
3 (s/d Juni)
Jenis Peraturan

8. FUNGSI PELAYANAN PEMERINTAH

9. PARADIGM SHIFT
 Regulasi yg berorientasi
pasar untuk mempromosikan
potensi masyarakat &
komoditas unggulan daerah.
 Jaminan keamanan &
kenyamanan berusaha.
 Menciptakan interkoneksi
masyarakat lokal dalam
sistem jaringan yg lebih luas
(nasional maupun global),
dll.
Implikasi Internal Pemerintah: re-fitting organisasi, proses bisnis,
pemangkasan regulasi, monitoring & evaluasi program/kebijakan,
dan penanaman budaya hasil  8 area perubahan “hanya”
prasyarat untuk government for result.

10. BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (2):
KETIADAAN TRAJECTORY RB
 Eko Prasojo: Pengalaman menunjukkan bahwa salah satu
penyebab kegagalan Indonesia melakukan reformasi administrasi
adalah ketiadaan lintasan (trajectory) reformasi administrasi.
 Pollit dan Boukaert (2000, dalam Eko Prasojo): trajectory is an
intentional pattern – a route that someone is trying to take. It
leads from a starting (an alpha) to some desired place or state of
affairs in the future (an omega).
 Ada kecenderungan diskontinuitas dalam lintasan agenda
reformasi dari satu rezim ke rezim berikutnya. Lintasan reformasi
administrasi selalu terputus dan kembali ke titik nol setiap kali
terjadi pergantian presiden.

11. TRAJECTORY REFORMASI BIROKRASI
1962l
PARAN
PP 32/1950:
KUP di bawah
PM
PP 30/1950 :
LAN & PANOK
1964:
KONTRAR
Prof. Mr. Prajudi Atmosudirjo: “... membangun Public
Administration di Indonesia adalah suatu titik perubahan
pokok (keerpunt) didalam sejarah kenegaraan kita. Dengan
mendirikan LAN ini, Pemerintah ingin mempercepatan proses
perubahan jiwa PN kita, yg pada masa ini masih selalu menjadi
ejekan masyarakat, yaitu perubahan dari PN yg “hanya
KNIP (25-9-1945)
menjalankan peraturan” saja ke PN Indonesia yg baru, yg
mempunyai entrepreunership & leadership yg berjiwa sebagai
managers of the state atau public managers yg penuh inisiatif
Ketua KNIP Mr. Kasman Singodimedjo: ”Presiden
sendiri serta berjiwa dinamis & yg selalu berusaha untuk
memutuskan bahwa pegawai2 Indonesia dari segala jabatan
mempertinggi produktivitet negara, produktivitet modal
dan tingkatan ditetapkan menjadi pegawai Negara RI dengan
nasional, dsb.
penuh kepercayaan bahwa mereka akan menumpahkan
segala kekuatan jiwa dan raga untuk keselamatan Negara RI”.
Alpha

12. TRAJECTORY REFORMASI BIROKRASI
Omega
Repelita III
1979/1980
Repelita I
1969/1970
Repelita II
1974/1975
Repelita IV
1984/1985,
dst s/d
RPJMN
RB ibarat LARI ESTAFET
Keppres No.
266/1967: PAAP
o
o Jelas lintasannya (road-map).
o Ada atlet (rezim) yg bekerja pada masanya.
Ada tongkat (program, sasaran) yg dibawa hingga masa
kerja selesai & harus dioper kepada atlet berikutnya.
o Jelas titik finish-nya (Visi).

13. BEBERAPA MASALAH & SARAN SOLUSINYA (3):
KENTALNYA KARAKTER MASYARAKAT PRISMATIK
Dalam fused society,
struktur tunggal akan
mempengaruhi
seluruh/banyak fungsi
dalam masyarakat.
Dalam diffracted
society, tercipta
banyak struktur untuk
menjalankan fungsi2
spesifik.
Dalam prismatic
society, terdapat ciri
kedua bentuk tsb.

14. CIRI MASYARAKAT PRISMATIK
 HETEROGENEITY:  struktur sosial sangat beragam, yg memungkinkan
terjadinya disparitas sosial, ekonomi, kepercayaan, dan kultural. Ada
kelompok yg sangat modern, namun ada juga yg masih sangat
tradisional, dan cenderung ada ketimpangan pembangunan dalam
masyarakat.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: bureaucrats enjoy enormous influence,
power & prestige, and make money. The people who are in power
would make all efforts in furtherance of their interests and stick to
power. The problem becomes much more complicated where different
communities strive to pull the society in different directions in
promoting their own sectional interests. Such disparities lead to creation
of administrative problem. The rulling elite would try to protect the
interests of “haves” and ignore the interests “have-nots”.

15. CIRI MASYARAKAT PRISMATIK
 FORMALISM: merujuk adanya diskrepansi antara norma
dengan perilaku, antara formal power dan effective power,
antara yg diinginkan pemerintah dengan yg dilakukan
masyarakat.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: the constitution vests lawmaking responsibilities in legislators, but in reality they
spend only a little time in law-making activities. This
facilitates the bureaucracy to play a decisive role in lawmaking process.

16. CIRI MASYARAKAT PRISMATIK
 OVERLAPPING  struktur tradisional (fused) dan modern
(diffracted) dapat fungsi-fungsi yg sama.
IMPLIKASI THD BIROKRASI: in prismatic society, the legislature,
executive, and bureaucracy perform various administrative,
political, economic, and social function. In practice, their behavior
is largely governed and controlled by certain traditional
organization like family, religion, and caste. Overlapping in a
prismatic society manifests in several dimensions such as nepotism,
poly-communalism, the existence of clects, poly-normativism, and
lack of consensus and separation of authority from control.

17. PENGUATAN MASYARAKAT SBG PONDASI RB
 Pembangunan kesejahteraan untuk meminimalisir
heterogenitas (gap) sosial ekonomi dalam masyarakat 
memperkuat social control dan menyeimbangkan
posisi/peran masyarakat dengan birokrat.
 Keteladanan para pemimpin untuk menghilangkan
hipokrisi dan formalisme dalam masyarakat.
 RB tidak dapat ditempuh dari government side saja,
namun secara bersamaan harus dilakukan reformasi pada
citizen side, karena birokrasi ada dan tumbuh dalam
milieu masyarakat  2 sides of reform.

18. CLOSING NOTES
 RUU-ASN akan mendorong profesionalisme, kemandirian dan
kesejahteraan birokrasi, shg fenomena prismatic society
dapat dikurangi secara signifikan.
 RUU-AP akan memberikan jaminan hukum yg seimbang
antara perlindungan birokrasi untuk melakukan inovasi/
diskresi dengan pemenuhan hak-hak konstitusional WN.
 RUU-ASN dan RUU-AP bersama strategi lainnya (memperjelas
trajectory RB, memperkokoh facilitative state, dan
memperkuat fungsi kepemimpinan) akan membangun sinergi
dalam mewujudkan pelayanan publik yg berkualitas.

19. Jakarta, 31 Oktober 2013