Disampaikan pada TOT dan Settifikasi Widyaiswara, Diklat Prajabatan Golongan III, Mata Diklat "Pemberantasan Korupsi" Jakarta, 19-24 Oktober 2012

1. Strategi & Teknik Pembelajaran Prajabatan Golongan III
Utomo, SH.,MA
Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA

2. Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 3800187
Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0813-1786-9936

3. A. Perangkat & Prinsip Pembelajaran;
Pembelajaran;
B. Metode/Teknik Pembelajaran:
Metode/ Pembelajaran:
1. Film/Musik;
Film/Musik;
2. Bedah Kasus;
Kasus;
3. Pro dan Kontra;
Kontra;
4. Mengenal Foto dan Kasusnya;
Kasusnya;
5. Melempar Polemik;
Polemik;
6. Humor Korupsi;
Korupsi;
7. Karikatur Korupsi;
Korupsi;
8. Dongeng /Story telling;
Dongeng/ telling;
9. Seminar.

5. RBPMD
Bahan Rencana
Pembela-
Pembela-
Tayang jaran
MPM MODUL

7. RBPMD
Nama Diklat : Diklat Prajabatan Golongan III
Mata Diklat : Pemberantasan Korupsi
Alokasi Waktu : 30 Jam Pelajaran @ 45 menit = 1.350 menit
Deskripsi Singkat: Mata Diklat ini membahas pengertian korupsi dan penyebabnya,
perundang-
peraturan dan perundang-undangan tentang korupsi, dampak negatif
korupsi, sikap anti korupsi, pengidentifikasian korupsi serta penjelasan
prosedur pelaporan tindak pidana korupsi.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Kompetensi Dasar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, Peserta sebagai aparatur
pemerintah diharapkan mampu menjelaskan tentang korupsi dan
penyebabnya, menjelakskan peraturan dan perundangan tentang
korupsi, sikap anti korupsi, pengidentifikasian korupsi, serta
penjelasan prosedur pelaporan tindak pidana korupsi.
Indikator Keberhasilan/Hasil Belajar: Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan
Keberhasilan/ Belajar: ini,
mampu:
peserta mampu:
penyebabnya;
1. Menjelaskan korupsi dan penyebabnya;
korupsi;
2. Menjelaskan pearaturan perundangan tentang korupsi;
korupsi;
3. Menjelaskan dampak negatif korupsi;
korupsi;
4. Bersikap anti korupsi;
korupsi;
5. Mengidentifikasi tindakan korupsi;
korupsi.
6. Menjelaskan prosedur pelaporan terjadinya tindak pidana korupsi.

8. PRINSIP2 PEMBELAJARAN
Patikan bahwa tujuan pembelajaran tercapai secara
efektif.
efektif.
Perhatikan betul Time Management, jangan sampai waktu
Management,
selesai.
habis sementara materi belum selesai.
Pilihlah metode/teknik pembelajaran yg sesuai dengan
metode/
materi/sub
/sub- disampaikan,
materi/sub-materi yg disampaikan, baik jumlah maupun
jenisnya.
jenisnya.
Lakukan evaluasi diakhir sesi untuk meyakini bahwa
materi cukup dimengerti oleh peserta. Jika mungkin, buat
peserta. mungkin,
kerja.
juga rencana implementasi di tempat kerja.
Jangan lupa bahwa strategi belajar pada Diklat Aparatur
Andragogi, Paedagogi. Maka,
adalah Andragogi, bukan Paedagogi. Maka, cara anda
bicara,
bicara, cara menjawab, hingga cara mengevaluasi jangan
menjawab,
top-
mencerminkan pola top-down dan knowledge transfer yg
searah.
searah.

10. 1. FILM / MUSIK
(Apakah kasus diatas termasuk dalam kategori korupsi?)

11. (Menganalisis kasus baik secara kronologis,
materi kasus, aspek yuridis, dsb)

12. Nama Terdakwa
Suwarna Abdul Fatah
Jabatan
Gubernur Kalimantan Timur Periode 1998-2006
Kasus
Saat menjabat sebagai Gubernur Kaltim, ia terbukti melakukan tindak
pidana korupsi di sektor kehutanan dan perkebunan.
Waktu Kejadian
Tahun 1999 – 2002
Kerugian Negara
Rp. 346,8 Miliar.
Vonis
Pengadilan Tinggi TIPIKOR menjatuhkan vonis kepada Suwarna Abdul
Fatah berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada
dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

13. » Ia lahir di Bogor, 1 Januari 1944. Saat menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur periode
1998-2006, ia terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam rentang
waktu 1999-2002 atas kasus di sektor kehutanan dan perkebunan. Akibat perbuatannya itu,
mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 346,8 Miliar. Pada 19 Juni 2006, ia ditahan Penyidik
KPK di Rutan Bareskrim Polri, hingga akhirnya dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tinggi TIPIKOR
berupa pidana penjara 4 tahun.
Suwarna terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yaitu telah memberikan rekomendasi
areal perkebunan sawit, memberikan persetujuan sementara Hak Pengusahaan Hutan
Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK), memberikan
Persetujuan prinsip pembukaan lahan dan pemanfaatan kayu dan memberikan Dispensasi
Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH- DR IPK kepada perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group yang dikendalikan Martias alias Pung
Kian Hwa, tanpa mengindahkan atau bertentangan dengan ketentuan teknis di bidang
kehutanan dan perkebunan.
Beberapa peraturan yang telah dilanggar antara lain PP Nomor 6 tahun 1999 tentang
Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi, Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan Nomor 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999 tentang Ijin
Pemanfaatan Kayu serta Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-
II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan Keputusan Bersama Menteri
Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-
II/1990. 519/Kpts/HK.050/7/90 23-VII-1990 tanggal 23 Juli 1990 tentang ketentuan pelepasan
kawasan hutan dan pemberian hak guna usaha untuk pengembangan usaha pertanian,
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 376/Kpts-II/1998 tanggal 8 April 1998
tentang Kriteria Penyediaan Hutan Untuk Perkebunan Budidaya Kelapa Sawit dan Surat Edaran
Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan Produksi Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal 27 Juli
1999 tentang Kewajiban penyerahan Bank Garansi dana reboisasi (DR) dan provinsi sumber
daya hutan (PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).

14. » 1999-2002
Rekomendasi Pembangunan Areal Perkebunan Sawit
Di tahun 1999, Suwarna memberikan rekomendasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit kepada 10 (sepuluh)
perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group, yaitu PT. Kaltim Bhakti Sejahtera seluas 30.000 ha, PT. Marsam Citra
Adiperkasa seluas 20.000 ha, PT. Bumi Simanggaris Indah seluas 20.000 ha, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa seluas 9.900 ha, PT.
Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 ha, PT. Bulungan Argo Jaya seluas 17.700 ha, PT. Repenas Bhakti Utama seluas 20.000 ha,
PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.000 ha, PT. Borneo Bhakti Sejahtera seluas 20.000 ha, PT. Bumi Sawit Perkasa seluas 19.250
ha. Pemberian rekomendasi itu berlanjut hingga tahun 2000, dengan memberikannya kepada 1 perusahaan yaitu PT. Berau
Perkasa Mandiri seluas 18.000 ha.
Keseluruhan rekomendasi areal perkebunan kelapa sawit yang diberikan oleh Suwarna kepada Surya Dumai Group telah
melebihi 20.000 ha (dalam satu group untuk satu provinsi), yang mana bertentangan dengan Keputusan Menteri Kehutanan
dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan (luas maksimum lahan
usaha perkebunan berskala besar untuk satu perusahaan atau group perusahaan adalah 20.000 ha dalam satu provinsi atau
100.000 ha untuk seluruh Indonesia).
Persetujuan Prinsip Pemanfaatan Kayu
Selanjutnya Surya Dumai Group mengajukan permohonan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) langsung kepada Dirjen Pengusahaan
Hutan Produksi (PHP) Departemen Kehutanan dan Perkebunan yang dijabat oleh Waskito Suryodibroto dan Soegeng Widodo
tanpa melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, dalam pengajuan tersebut
tidak dilengkapi dengan areal tata batas kebun, belum ada Ijin Usaha Perkebunan (IUP), tidak ada studi kelayakan kebun
sebagaimana disyaratkan dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli
1999 tentang Ijin pemanfaatan kayu dan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3
Maret 1999 tentang Perizinan Usaha Perkebunan.
Suwarna pun tak ingin berlama-lama. Ia bahkan melakukan percepatan proses diperolehnya Ijin Pemanfaatan kayu (IPK) bagi
perusahaan-perusahaan dengan meminta Waskito Suryodibroto selaku Dirjen Pengusahaan Hutan Produksi (PHP) agar segera
memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Tak berapa lama, secara
bertahap antara bulan Agustus -Desember 1999, Waskito telah memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 8
perusahaan diantaranya PT. Kaltim Bhakti Sejahtera, PT. BUMI Simanggaris Indah, PT. Tirta Madu Sawit Perkasa, PT. Bulungan
Argo Jaya, PT. Repenas Bhakti Utama, PT. Bulungan Hijau Perkasa, PT. Borneo Bhakti Sejahtera, PT. Bumi Sawit Perkasa.
Selanjutnya, di bulan Mei-Juli 2000 Soegeng Widodo selaku Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi (PHP) yang menggantikan
Waskito Suryodibroto juga melanjutkan memberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu kepada 4 perusahaan yaitu PT.
Berau Perkasa Mandiri, PT. Sebuku Sawit Perkasa, PT. Marsam Citra Adiperkasa, dan PT. Bulungan Hijau Perkasa.
Keseluruhan perusahaan-perusahaan yang diberikan persetujuan prinsip pemanfaatan kayu tersebut belum memenuhi
persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 538/Kpts-II/1999 tanggal
12 Juli 1999 tentang Ijin pemanfataan kayu dan belum memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan Usaha
Perkebunan.

15. » Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan (HPHTP Sementara)
» Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Sementara Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Perkebunan
(HPHTP Sementara) dan Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) kepada PT. Bulungan Hijau Perkasa seluas 6.750 Ha
sesuai dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No.522/332 /Proda.2.2 /EK tanggal 7 Januari 2000,
padahal areal tersebut tumpang tindih dengan areal kerja PT. INHUTANI sebagaimana dinyatakan dalam
Surat Kepala Badan Planologi Departemen Kehutanan dan Perkebunan Nomor; 513/VIII-PW/2000 tanggal 6
Juni 2000, sehingga perbuatan Suwarna bertentangan dengan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan
Hutan Dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi yang menyatakan: HPH tidak dapat diberikan
dalam areal hutan yang telah diberikan Hak yang sudah ada sebelumnya.
Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK)
Dari Januari hingga November 2000, Suwarna memerintahkan (secara lisan) kepada Uuh Aliyudin selaku
Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk menerbitkan 11
(sebelas) Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan Ijin Pemanfaatan Kayu Perpanjangan kepada perusahaan-
perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group.
Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu
Suwarna selanjutnya memberikan Persetujuan Prinsip Pembukaan Lahan dan Pemanfaatan Kayu kepada
perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Surya Dumai Group antara lain PT. Berau Perkasa Mandiri
seluas 18.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.521/10094/Proda.2.2/EK tanggal 20
September 2000, PT. Sebuku Sawit Perkasa seluas 20.000 Ha dengan Surat Gubernur Kalimantan Timur No.
521/10095/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000, PT. BUMI Simanggaris Indah seluas 12.500 ha, dengan
Surat Gubernur Kalimantan Timur No. 521/10097/Proda.2.2/EK tanggal 21 September 2000.
Padahal Persetujuan Prinsip Pembukaan lahan bukanlah kewenangan seorang Gubernur, melainkan
kewenangan Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri
Kehutanan dan Perkebunan No. 107/Kpts-II/1999 tanggal 3 Maret 1999 tentang Perizinan
Usaha Perkebunan.

16. » Dispensasi Kewajiban Penyerahan Jaminan Bank (Bank Garansi) PSDH-DR IPK
Dalam rangka memberikan kemudahan Surya Dumai Group, Suwarna memberikan dispensasi yaitu
dibebaskan dari kewajiban penyerahan Bank garansi PSDH-DR dalam setiap IPK yang diterbitkan dan IPK
perpanjangan, padahal penyerahan jaminan bank (bank garansi) PSDH-DR IPK tersebut wajib dipenuhi oleh
perusahaanperusahan tersebut sesuai dengan SK Menhutbun No. 538/Kpts-II/1999 tanggal 12 Juli 1999
tentang Ijin Pemanfaatan Kayu dan Surat Edaran Direktorat Jenderal PHP Nomor : 1709/VI-PHH/1999 tanggal
27 Juli 1999 tentang kewajiban penyerahan Bank garansi dana reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) bagi pemegang Ijin Pemanfaatan Kayu (IPK).
Dengan surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Suwarna tersebut, serta perintah lisannya kepada Robian
selaku PLT Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kaltim dan Kepala Dinas Kehutanan Kaltim,
tanpa adanya penelitian dan pengamatan di lapangan terlebih dahulu tentang realisasi pekerjaan
perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group dalam melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit,
Robian pun menyetujui dan menerbitkan IPK yang baru dan perpanjangan IPK yang lama kepada
perusahaan-perusahaan Surya Dumai Group - padahal perusahaan-perusahaan tersebut sama sekali tidak
melakukan penanaman perkebunan kelapa sawit.
» 2006-2007
» Pada 4 April 2006, Penuntut Umum KPK menyatakan bahwa Suwarna terbukti bersalah melakukan tindak
pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31
tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64
ayat (1) KUHPidana.
Atas perbuatannya itu, Suwarna dituntut pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama berada
dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah ) subsidiair 6 ( enam)
bulan kurungan.
Dan pada 2007, Pengadilan Tinggi TIPIKOR menjatuhkan vonis kepada Suwarna Abdul Fatah berupa pidana
penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua
ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

17. Nama Terdakwa
Mulyana Wira Kusumah
Kasus
Pengadaan kotak suara pemilihan umum 2004 dan percobaan
penyuapan BPK
Waktu Kejadian
2004-2005
Vonis
pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda
sebesar Rp 50 Juta subsidair pidana kurungan selama 3 bulan

18. » Mulyana Wira Kusumah adalah mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menjabat sebagai
Ketua Panitia Pengadaan Kotak Suara Pemilu pada tahun 2004. Mulyana lahir di Bogor, 23 Nopember 1948.
» 2005. Sekitar bulan Januari atau Februari tahun 2005, bertempat di kantor KPU Pusat, Mulyana mengadakan
pertemuan dengan Susongko Suhardjo ( Wakil Sekjen KPU dan Penanggungjawab Kontrak Pengadaan Kotak
Suara KPU ) untuk membahas kekhawatiran adanya kemungkinan hasil laporan pemeriksaan investigasi BPK
tentang pengadaan kotak suara pemilu 2004 yang menunjukkan adanya indikasi KKN dalam proses
pengadaan barang / jasa di KPU. Dari pertemuan tersebut, muncul kesepakatan untuk melakukan
pendekatan dengan Tim Pemeriksaan Investigasi BPK.
» Tanggal 3 Februari 2005, terdakwa mengadakan pertemuan dengan Khairiansyah Salman ( Tim Pemeriksaan
Investigasi BPK ) di kantor KPU Pusat. Terdakwa berjanji akan memenuhi permintaan Tim Pemeriksa
Investigasi KPK untuk menyerahkan dokumen yang berhubungan dengan proses pengadaan kotak suara.
» Tanggal 25 Februari 2005, terdakwa menyerahkan tanggapan tertulis kepada Tim Pemeriksaan Investigasi
BPK terhadap permasalahan yang berkaitan dengan proses lelang pengadaan kotak suara. Pada kesempatan
yang sama, Richard Manusun Purba ( Sekretaris Panitia Pengadaan Kotak Suara ) meminta Tim Pemeriksaan
Investigasi BPK untuk memberikan "bantuan" dalam proses pemeriksaan.
» Tanggal 10 Maret 2005, terdakwa bersama dengan Susongko Suhardjo dan Mubari mengadakan pertemuan
dengan Khairiansyah Salman di sebuah restaurant di Jakarta. Mereka meminta agar Khairiansyah Salman
mau menghilangkan temuan tentang indikasi penyimpangan dalam pengadaan kotak suara dan mereka akan
memberikan imbalan sebesar Rp 200 Juta hingga Rp 300 Juta.
» Tanggal 3 April 2005, terdakwa bertemu dengan Khairiansyah Salman di sebuah hotel di daerah Slipi.
Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp 150 Juta kepada Khairiansyah Salman dengan maksud agar
Khairiansyah membantu untuk membuat hasil laporan investigasi terlihat bersih dari segala hal yang
berhubungan dengan KKN.
» Tanggal 8 April 2005, terdakwa kembali bertemu dengan Khairiansyah Salman di hotel yang sama. Terdakwa
menyerahkan uang senilai Rp 100 Juta kepada Khairiansyah dalam bentuk uang tunai senilai Rp 50 Juta dan 4
lembar Travellers Cheque yang masing-masing bernilai Rp 25 Juta. Sesaat setelah penyerahan uang oleh
terdakwa, petugas KPK yang sedari awal telah melakukan pemantauan, masuk ke dalam kamar hotel dan
menangkap terdakwa.
» Terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan diancam pidana dengan Pasal 5 ayat
(1) huruf a Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 31 tahun 1999.
» Pada tanggal 8 September 2005, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 3 tahun dan denda sebesar Rp 50 Juta
subsidair pidana kurungan selama 3 bulan.

19. (Mengembangkan pemikiran terbuka, seimbang,
dan obyektif tentang korupsi)

20. Boediono bertanggungjawab dalam
kasus Bank Century?
Penalangan dana Rp 6,7 triliun ke Bank Century oleh LPS dianggap merugikan
keuangan negara. Boediono sebagai Gubernur Bank Indonesia saat itu dituntut
banyak pihak harus bertanggungjawab. Apakah Anda pro atau kontra dengan
tuntutan ini? (46 responden)
Pro (73.91%) Kontra (26.09%)
Pertanyaan yg sampai saat ini belum bisa
Hasil Pansus Bank Century jelas-jelas dijawab oleh PANSUS ialah kalau saat itu
membuktikan keterlibatannya. mereka ada diposisi ini kebijakan seperti
apakah yg benar.
Suatu keputusan pastilah dilakukan Perlu dicari tahu apa latar belakang
oleh petinggi di tempat tsb; mustahil keputusan Boediono. Sepengakuan dia, itu
petinggi tsb tidak tahu tentang rencana untuk menyelamatkan dari kerugian
pengucuran dana yg demikian besar. negara yg lebih besar.
Tuntutan pertanggungjawaban ini Langkah Budiono sangat tepat sehingga
sebenarnya merupakan tuntutan Indonesia bukan hanya terbebas dari krisis
RAKYAT INDONESIA melalui tapi menjadi negara yg pertumbuhan
perwakilannya di DPR. ekonominya terbaik disaat krisis dibawah
China dan India.

21. Apakah polisi bisa mengungkap motif
pembunuhan saksi korupsi PT RNI?
Kasus pembunuhan saksi korupsi PT Rajawali Nasional Indonesia Nasrudin Zulkarnaen
pada 14 Maret 2009 menyeret Ketua KPK Antasari Azhar. Ia ditahan di Polda Metro Jaya
karena disangka sebagai otak pembunuhan. Berita tentang kasus itu masih simpang siur,
mulai dari cinta segi tiga, korupsi, hingga jebakan. Menurut Anda, apakah polisi bisa
berhasil mengungkap motif sesungguhnya di balik kasus itu? (13 responden).
Pro (15.38%) Kontra (84.62%)
Kasus AA tidak bisa dilanjutkan karena satu saksi bukan
saksi. Kalaupun dilanjutkan merusak tatanan hukum
karena pasal hukum kita seperti karet penafsirannya.
Optimis bisa terungkap
Imposible! Lha wong polisi kita mayoritas doyan ama
KORUPSI, gimana mau nangkap... namanya juga POL-ISI.
Udah POL yah diISI Lagi... RAKUS gak tuh?

22. 4. Mengenali Foto dan Kasusnya
(Mengecek perhatian/kepedulian publik thd kasus
korupsi dan tingkat kemudahan melupakan korupsi)

23. Matan anggota Banggar DPR-RI, Wa Ode Nurhayati, divonis 6 tahun penjara
oleh majelis hakim pengadilan Tipikor, setelah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang (TPPU)
terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) untuk 3
Kabupaten di Provinsi Aceh.

24. Mantan Dirjen Otda, Oentarto Sindung
Mawardi, tersangka dalam kasus dugaan korupsi
penerbitan radiogram terkait pengadaan mobil
pemadam kebakaran yg berisi keharusan
menggunakan pompa bermerk Tohatsu type v
80 asm. Tipe alat pemadam kebakaran itu hanya
dimiliki oleh perusahaan Hengky Samuel Daud,
PT Istana Sarana Raya.
Mantan Gubernur Jabar, Danny Setiawan,
dituntut hukuman empat tahun penjara atas
kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam
kebakaran, ambulans, dan alat berat di Provinsi
Jabar tahun 2003-2004.

26. Mantan Gubernur Akpol, Djoko Susilo, Anggota DPR dari F-PDIP, Emir Moeis, diperiksa
tersangka utama dugaan korupsi proyek sbg saksi dlm kasus dugaan korupsi pemb.
Simulator SIM tahun 2011 dermaga & bandara di Indonesia Timur.
Jaksa Urip Tri Gunawan digiring dalam kasus Al Amin Nasution tersangka kasus korupsi
suap BLBI hutan lindung di Kabupaten Bintan

27. 5. Melempar Polemik (1)
• Apakah mengembalikan uang suap akan menghilangkan
pidananya?
(Wa Ode Nurhayati akan melakukan banding atas putusan Majelis
Hakim Tipikor, 18/10/2012. Ia tetap bersikukuh tak bersalah dalam
kasus itu, karena sudah mengembalikan uang pada penyuapnya).
• Siapakah yg harus bertanggungjawab terhadap sebuah dugaan
korupsi: pejabat tertinggi dalam organisasi, atasan langsung,
pelaku, ketua panitia? Apakah pertanggungjawaban bersifat
kolektif (renteng) atau tunggal (individual)?
(Mantan Karo Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora, Deddy
Kusdinas, mengatakan bahwa dirinya selaku PPK bertanggungjawab
kepada Menteri melalui Sesmen. Dalam hal ini, mantan Sesmen,
Wafid Muharam, bertindak selaku KPA, sedangkan Andi
Malarangeng sebagai PA).

28. 5. Melempar Polemik (2)
• Layaknya mantan terpidana diangkat menjadi pejabat publik?
(Azirwan, terpidana kasus penyuapan terhadap anggota DPR-RI, Al
Amin Nasution pada tahun 2008, diangkat menjadi Kepala Dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Kepulauan Riau).
• Apakah kebijakan dapat dipidana?
(Pasal 50 KUHP: “Barang siapa melakukan perbuatan untuk
melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana”).

29. (Mencari & menemukan esensi
masalah korupsi dari sindiran /
satire)

30. Setelah proyek milyaran selesai, seorang Pejabat Departemen kedatangan tamu
konsultan merangkap kontraktor.
Konsultan: “Pak, ada hadiah dari kami untuk bapak. Saya parkir dibawah Toyota
Innova.”
Pejabat: “Anda mau menyuap saya? Ini apa-apaan? Tender dah kelar kok. Jangan
gitu ya, bahaya tau haree genee ngasih-ngasih hadiah.”
Konsultan: “Tolonglah pak diterima. kalau gak, saya dianggap gagal membina relasi
oleh atasan.”
Pejabat: “Ah, jangan gitu dong. saya gak sudi!!”
Konsultan (mikir): “Gini aja, pak. gimana kalau bapak beli saja mobilnya…”
Pejabat: “Mana saya ada uang beli mobil mahal gitu!!” Saya kan PNS?
Konsultan menelpon atasannya..
Konsultan: “Saya ada solusi, Pak.. Bapak beli mobilnya dg harga Rp.10.000,- saja.”
Pejabat: “Bener ya? OK, saya mau.. Tapi ini bukan suap, ya?. Pake kwitansi ya..”
Konsultan: “Tentu, Pak..”Konsultan menyiapkan dan menyerahkan kwitansi.
Pejabat membayar dengan uang Rp 50 ribuan. Mereka pun bersalaman.
Konsultan (sambil membuka dompet): “Oh, maaf Pak. Ini kembaliannya Rp.40.000,-. “
Pejabat: “Gak usah pakai kembalian segala. Saya pake beli lagi aja. Tolong kirim
4 mobil lagi kerumah saya ya…”
Konsultan: @#$%^&*(+!”}|?<)>&%$#@
http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=6&l=pejabat-anti-korupsi

31. Tahun 2003 dan 2004, China ditetapkan oleh para peneliti dan para aktivis anti
korupsi menjadi negara paling korup di dunia disusul kemudian Indonesia, India, Brasil
dan Peru.
Tahun 2005 China masih menduduki tempat teratas dan disusul oleh India, Brasil, Peru
dan Filipina.
Atas hasil penelitian itu, ketika Konferensi Asia Afrika Amerika di Taman Mini, seorang
pejabat/delegasi China menyatakan keheranannya kepada seorang pejabat Indonesia
yang menemuinya bersama beberapa pejabat negara-negara itu.
Delegasi China, "Hai, Pak Pejabat, sepertinya korupsi di Indonesia hampir menyamai di
negeri kami, tapi kok negara Anda bisa keluar dari lima besar, apakah sudah ada
gerakan anti korupsi besar-besaran di pemerintahan Anda?".
Delegasi India, Brasil, Peru, dan Filipina, "Iya nih kita juga terkejut deh mendengar
itu, bagaimana bisa?".
Dengan senyum ramah dan nada ceria sang pejabat Indonesia menjawab, "Ooo...
mudah saja, itu semua gampang diatur.".
Delegasi China, "Caranya Bagaimana?".
Pejabat Indonesia, "Caranya, siapkan uang sepantasnya dan berikan pada para peneliti
itu dengan permintaan supaya negara saya diturunkan dari peringkat lima besar...".
Delegasi China, "Oooo... Hebat, itu baru namanya koruptor hebat... masuk akal... hasil
penelitian pun bisa di korupsi..."
http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=8&l=peringkat-korupsi-dunia

32. Perampok: "Berikan semua uangmu!"
Korban: "Tidak! Kamu tahu aku ini seorang anggota DPR!"
Perampok: "Kalau begitu, berikan semua uangKU sekarang!!!"
http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=7&l=perampokan-pejabat
Senayan sempat gempar, ketika terdengar isu mengenai reorganisasi yang akan
dilakukan disana. Menurut rencana akan dibentuk Komisi baru, dan ternyata banyak
diantara mereka yang mau pindah bagian. Komisi yang dimaksud adalah :
- Komisi BENERAN
http://infokorupsi.com/id/humor.php?ac=2&l=komisi-beneran

34. Deklarasi Anti Korupsi Partai Politik Pemilu 2009
http://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=3&l=deklarasi-anti-korupsi-partai-politik-pemilu-2009

35. Kapolda Jawa Barat teriak berantas korupsi
http://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=1&l=kapolda-jawa-barat-teriak-berantas-korupsi

36. Tragedi Keadilan KPK dan Polri
http://infokorupsi.com/id/karikatur.php?ac=9&l=tragedi-keadilan-kpk-dan-polri

39. (Mengasah kemampuan berpikir
analitis, sistematis,
analitis , sistematis, dan solutif)
solutif)

40. Kelas dibagi kedalam 3 Kelompok (atau sesuai kebutuhan),
kebutuhan),
dan harus mengidentifikasi masalah kebijakan terkait
korupsi (problem formulation).
formulation)
Dari rumusan masalah tsb, dikembangkan lagi dengan
tsb,
menggali data pendukung, teori yg relevan, kebijakan
pendukung, relevan,
terkait,
terkait, kemudian dilakukan analisis, pengembangan
analisis,
alternatif, penyimpulan, dan penyusunan rekomendasi.
alternatif, penyimpulan, rekomendasi.
Dari rumusan masalah hingga rekomendasi kebijakan
dituangkan dalam sebuah “kertas kerja” yg siap
kerja”
diseminarkan.
diseminarkan.
Kelompok yg tidak kena giliran presentasi, bertindak selaku
presentasi,
pembahas atau nara sumber.
sumber.
Hasil seminar “kertas kerja” ke-3 kelompok digeneralisasi
“kertas kerja” ke-
menjadi rekomendasi kelas/angkatan.
kelas/angkatan.

41. SEBAGIAN BESAR MATERI
DIOLAH DARI:
http://infokorupsi.com
http://acch.kpk.go.id