Dokumen tersebut membahas tentang benturan kewenangan antara UU Pemda dan UU Minerba khususnya di bidang ESDM. UU Pemda memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya alam, sementara UU Minerba memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antar tingkatan pemerintahan. Beberapa alternat

1. Company Logo
UU Pemda 2014 & Benturan Kewenangan
Antar Tingkatan Pemerintahan
DisampaikanDisampaikanDisampaikanDisampaikan padapadapadapada ajangajangajangajang silaturahmisilaturahmisilaturahmisilaturahmi penelitipenelitipenelitipeneliti &&&& pegawaipegawaipegawaipegawai LANLANLANLAN
Jakarta, 14Jakarta, 14Jakarta, 14Jakarta, 14 JanuariJanuariJanuariJanuari 2015201520152015
TriTriTriTri WidodoWidodoWidodoWidodo W.W.W.W. UtomoUtomoUtomoUtomo
– Peneliti Utama LAN –

2. Company Logo

3. Company Logo

4. Company LogoBenturanBenturanBenturanBenturan KepentinganKepentinganKepentinganKepentingan
KepastianKepastianKepastianKepastian &&&&
KeberlangKeberlangKeberlangKeberlang----
sungansungansungansungan
PelayananPelayananPelayananPelayanan
DasarDasarDasarDasar
KewenanganKewenanganKewenanganKewenangan &&&&
LegalitasLegalitasLegalitasLegalitas
PelayananPelayananPelayananPelayanan

5. Company LogoBenturanBenturanBenturanBenturan KebijakanKebijakanKebijakanKebijakan
UU No. 23/2014
tentang PEMDA
UU No. 4/2009
tentang MINERBA
Lex Specialis derogat legi generalis?
Mana yg menjadi Lex Specialis?

6. Company LogoBenturanBenturanBenturanBenturan KewenanganKewenanganKewenanganKewenangan KabKabKabKab////KotKotKotKot BidangBidangBidangBidang ESDMESDMESDMESDM
UU Pemda
Penerbitan
izin
pemanfaatan
langsung
panas bumi
dalam
kab/kota
(Sub Urusan
Energi Baru
&
Terbarukan)
Ps. 8 UU Minerba
1. Pembuatan per-UU-an daerah;
2. Pemberian IUP & IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat &
pengawasan usaha pertambangan di kab/kota & wilayah laut s/d 4 mil;
3. Pemberian IUP & IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat &
pengawasan usaha pertambangan operasi produksi di kab/kota & wilayah laut
s/d 4 mil;
4. Inventarisasi, penyelidikan & penelitian, serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh data/informasi minerba;
5. Pengelolaan informasi geologi, potensi minerba, serta pertarnbangan di
kab/kota;
6. Penyusunan neraca sumber daya rninerba pada kab/kota;
7. Pengembangan & pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha
pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan;
8. Pengembangan & peningkatan nilai tambah dan manfaat kegiatan usaha
pertambangan secara optimal;
9. Penyampaian infornasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum & penelitian,
serta eksplorasi & eksploitasi kepada Menteri dan gubernur;
10. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor
kepada Menteri dan gubernur;
11. Pembinaan & pengawasan thd reklamasi lahan pasca tambang; dan
12. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah kab/kota dalam
penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

7. Company Logo
UU Pemda
Lihat di bawah
Ps. 7 UU Minerba
1. Pembuatan per-UU-an daerah;
2. Pemberian IUP & IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat &
pengawasan UP lintas kab/kota & wilayah laut 4 s/d 12 mil;
3. Pemberian IUP & IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat &
pengawasan UP operasi produksi lintas kab/kota & wilayah laut 4 s/d 12 mil;
4. Pemberian IUP & IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat &
pengawasan UP yg berdampak lingkungan langsung lintas kab/kota & wilayah
laut 4 s/d 12 mil;
5. Inventarisasi, penyelidikan & penelitian, serta eksplorasi dalam rangka
memperoleh data/informasi minerba sesuai kewenangannya;
6. Pengelolaan informasi geologi, potensi minerba, serta pertarnbangan;
7. Penyusunan neraca sumber daya rninerba pada provinsi;
8. Pengembangan & peningkatan nilai tambah kegiatan UP di provinsi;
9. Pengembangan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam UP dengan
memperhatikan kelstarian lingkungan;
10. Koordinasi perizinan & pengawasan penggunaan bahan peledak;
11. Penyampaian infornasi hasil inventarisasi, penyelidikan umum & penelitian,
serta eksplorasi & eksploitasi kepada Menteri dan bupati/walikota;
12. Penyampaian informasi hasil produksi, penjualan dalam negeri, serta ekspor
kepada Menteri dan bupati/walikota;
13. Pembinaan & pengawasan thd reklamasi lahan pasca tambang;
14. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah provinsi dan kab/kota.
KewenanganKewenanganKewenanganKewenangan Prov.Prov.Prov.Prov. BidangBidangBidangBidang ESDMESDMESDMESDM

8. Company Logo
UU Pemda
1. Penetapan wilayah izin UP mineral bukan logam dan batuan dalam 1
provinsi dan wilayah laut s/d 12 mil.
2. Penerbitan izin UP mineral logam dan batubara dalam rangka PMDN
pada wilayah izin UP yg berada dalam 1 provinsi termasuk wilayah laut
s/d 12 mil laut.
3. Penerbitan izin UP mineral bukan logam dan batuan dalam rangka
PMDN pada wilayah izin UP yg berada dalam 1 provinsi termasuk
wilayah laut s/d 12 mil laut.
4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam,
batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah
pertambangan rakyat.
5. Penerbitan izin UP operasi produksi khusus untuk pengolahan dan
pemurnian dalam rangka PMDN yg komoditas tambangnya berasal dari
1 provinsi yg sama.
6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar
dalam rangka PMDN yg kegiatan usahanya dalam 1 provinsi.
7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan.
KewenanganKewenanganKewenanganKewenangan Prov.Prov.Prov.Prov. BidangBidangBidangBidang ESDMESDMESDMESDM
UU Minerba
Lihat di atas

9. Company LogoRakyatRakyatRakyatRakyat ygygygyg B.I.N.G.U.N.GB.I.N.G.U.N.GB.I.N.G.U.N.GB.I.N.G.U.N.G &&&& L.I.N.G.L.U.N.GL.I.N.G.L.U.N.GL.I.N.G.L.U.N.GL.I.N.G.L.U.N.G
OMG, kenapa aku yg
menanggung akibat-
nya ya?
*≠&÷÷÷÷¥^¤%¢$#@;*

10. Company LogoAlternatifAlternatifAlternatifAlternatif SolusiSolusiSolusiSolusi
MengkategorikanTindakan
Kab/Kota sbg DISKRESI
Menerbitkan Pelimpahan
Wewenang dari Gub kpd
Bupati/Wali
Menerbitkan SE Mendagri
untuk memperjelas batas2
Urusan Prov & Kab/Kota
Status Quo: sistem lama terus
berlaku sampai Provinsi siap
mengambil alih urusan
Reinterpretasi: hanya Urusan
Lintas Kab/Kota yg ditangani
Provinsi
Mengalihkan Kewenangan
Langsung kpd Provinsi
seketika & apa adanya

11. Company LogoDiskresiDiskresiDiskresiDiskresi MenurutMenurutMenurutMenurut UU No. 30/2014UU No. 30/2014UU No. 30/2014UU No. 30/2014
Tujuan
• MelancarkanMelancarkanMelancarkanMelancarkan
penyelenggaraanpenyelenggaraanpenyelenggaraanpenyelenggaraan
pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan;;;;
• MengisiMengisiMengisiMengisi
kekosongankekosongankekosongankekosongan
hukum;hukum;hukum;hukum;
• MemberikanMemberikanMemberikanMemberikan
kepastian hukum;kepastian hukum;kepastian hukum;kepastian hukum;
• Mengatasi stagnasiMengatasi stagnasiMengatasi stagnasiMengatasi stagnasi
pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan
dalamdalamdalamdalam keadaankeadaankeadaankeadaan
tertentu gunatertentu gunatertentu gunatertentu guna
kemanfaatan dankemanfaatan dankemanfaatan dankemanfaatan dan
kepentingankepentingankepentingankepentingan umumumumumumumum....
Lingkup
• MengambilMengambilMengambilMengambil tindakantindakantindakantindakan
berdasarkanberdasarkanberdasarkanberdasarkan
ketentuanketentuanketentuanketentuan perperperper----UUUUUUUU----anananan
memberikanmemberikanmemberikanmemberikan pilihanpilihanpilihanpilihan;;;;
• MengambilMengambilMengambilMengambil tindakantindakantindakantindakan
karenakarenakarenakarena perperperper----UUUUUUUU----anananan
tidaktidaktidaktidak mengaturmengaturmengaturmengatur;;;;
• MengambilMengambilMengambilMengambil tindakantindakantindakantindakan
karenakarenakarenakarena perperperper----UUUUUUUU----anananan
tidaktidaktidaktidak lengkaplengkaplengkaplengkap //// tidaktidaktidaktidak
jelasjelasjelasjelas;;;;
• MengambilMengambilMengambilMengambil tindakantindakantindakantindakan
karenakarenakarenakarena adanyaadanyaadanyaadanya
stagnasistagnasistagnasistagnasi
pemerintahanpemerintahanpemerintahanpemerintahan....

12. Company Logo
Terima Kasih
SemogaSemogaSemogaSemoga BermanfaatBermanfaatBermanfaatBermanfaat … !!… !!… !!… !!
TriTriTriTri WidodoWidodoWidodoWidodo W.W.W.W. UtomoUtomoUtomoUtomo
– Peneliti Utama LAN –