1. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )
KECAMATAN SIRIMAU
KOTA AMBON
ANGGARAN DASAR ( AD )
BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
(1) Organisasi ini bernama Forum Pengembangan Pendidikan Kecamatan Sirimau disingkat
FPP Kec. Sirimau.
(2) FPP didirikan pada tanggal Maret 2006 dalam forum pertemuan Kepala-kepala sekolah
se kecamatan sirimau.
(3) Organisasi ini berkedudukan pada kecamatan Sirimau kota Ambon.
BAB II
DASAR
Pasal 2
FPP berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
BAB III
JATIDIRI
Pasal 3
FPP odalah organisasi Perjuangan dan organisasi profesi.
BAB IV
SIFAT DAN SEMANGAT
Pasal 4
(1) FPP adalah organisasi yang bersifat :
a. Unitaristik, tanpa memandang perbedaan Ijazah, Pangkat/Gol, Tempat kerja
kedudukan, suku,laki/perempuan,agama dan asal usul.
b. Independen, yang berlandaskan pada prinsip kemandirian organisasi.
c. Tidak berpolitik praktis, tidak terikat dan atau mengikatkan diri ( berafiliasi ) pada
kekuatan organisasi / partai politik manapun.
d. Tidak terikat secara struktur organisasi dengan UPTD maupun Dinas Dikor.
(2) FPP melandasi kegiatannya pada semangat demokrasi, kebersamaan, kekeluargaan,
keterbukaan dan tanggung jawab etika, moral dan hukum.
BAB V

2. KEDAULATAN
Pasal 5
Kedaulatan organisasi ada ditangan anggota dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Raker.
BAB VI
TUJUAN
Pasal 6
FPP bertujuan:
a. Mewujudkan cita-cita proklamasi Kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
b. Berperan aktif mencapai tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
dan membentuk manusia Indonesia seutuhnya.
c. Berperan serta mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan Nasional
d. Berperan serta mendukung program Dinas pendidikan kota Ambon dan UPTD
kecamatan Sirimau.
e. Menjaga , memelihara, membela serta meningkatkan harkat dan martabat guru dan
tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraan dan kesetiakawanan
organisasi.
BAB VII
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 7
FPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Melaksanakan dan mengembangkan Sistem Pendidikan Nasional
c. Membina dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi
yang bergerak di bidang pendidikan dan atau organsasi kemasyarakatn umum dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan.
d. Menegakkan dan melaksanakan kode etik dan Ikrar guru Indonesia sesuai peraturan
organisasi.
e. Memperkuat kedudukan, wibawa dan martabat guru serta kesetiakawanan
organisasi.
f. Mengkoordinir sekolah - sekolah dan atau kepala-kepala sekolah dalam kegiatan
bersama.
g. Memfasilitasi pihak sekolah dalam program pengembangan pendidikan.
h. Memberi pertimbangan kepada sekolah bila diperlukan tanpa mencampuri rumah
tangga masing-masing sekolah.
i. Memberi pertimbangan kepada pihak UPTD dan Dinas sesuai kewenangan.
BAB VIII
ATRIBUT
Pasal 8
(1) FPP memiliki atribut organisasi yang terdiri dari lambang, logo ….
(2) Atribut organisasi tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam ketentuan tersendiri.

3. BAB IX
KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN DAN HAK
Pasal 9
Yang menjadi anggota FPP adalah Kepala Sekolah SD/MI yang berada pada wilayah
kecamatan Sirimau
Pasal 11
Keanggotaan berakhir :
a. Atas permintaan sendiri
b. Karena diberhentikan
c. Karena Pindah tugas
d. Karena tidak menjadi Kepala Sekolah
e. Karena Pensiun
f. Karena meninggal dunia.
Pasal 12
(1) Setiap anggota berkewajiban :
a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan organisasi serta kode etik dan ikrar guru
Indonesia
b. Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan-peraturan dan
disiplin organisasi.
c. Melaksanakan program organisasi secara aktif.
(2) Tata cara melaksanakan kewajiban anggota diatur dalam anggaran rumah tangga.
Pasal 13
(1) Setiap anggota mempunyai :
a. Hak bicara
b. Hak suara
c. Hak memilih
d. Hak dipilih
e. Hak membela diri
f. Hak untuk memperjuangkan peningkatan harkat dan martabatnya.
g. Hak memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.
(2) Tata cara penggunaan dan pelaksanaan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah
Tangga.
BAB X
SUSUNAN DAN PERENGKAT KELANGKAPAN ORGANISASI
Pasala 14
FPP hanya memiliki satu susunan organisasi pada tingkat kecamatan.
Pasal 15
Perangkat kelengkapan organisasi FPP terdiri dari
a. Pengurus Harian
b. Anggota Forum
c. Panitia

4. BAB XI
PENGURUS HARIAN ORGANISASI
Pasal 16
(1) Susunan, proses pencalonan dan pemilihan pimpinan organisasi ditetapkan dalam
Anggaran Rumah Tangga.
(2) Masa bhakti kepengurusan organisasi ditetapkan 4 ( empat ) tahun.
(3) Pengurus harian organisasi bertugas melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
(4) Pengurus harian organisasi berkewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban pada
forum organisasi tertinggi.
Pasal 17
(1) Sebelum memulai tugasnya, anggota pengurus harian disahkan dan dilantik oleh ….
(2) Tata cara pelantikan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diaturur kemudian.
BAB XII
FORUM ORGANISASI
Pasal 18
Jenis forum organisasi terdiri dari :
a. Rapat Kerja (Raker)
b. Rapat Pengurus
c. Rapat Anggota dan Pertemuan lain.
BAB XIII
PERBENDAHARAAN
Pasal 19
(1) Sumber keuangan diperoleh dari :
a. Uang Pangkal.
b. Uang Iuaran
c. Sumbangan yang tidak mengikat
d. Usaha-usaha lain yang sah.
(2) Kekayaan organisasi dibukukan dan diinventarisir secara baik.
(3) Ketentuan mengenai teta cara pengelolaan keuangan dan kekayaan organisasi diatur
dalam Anggaran Rumah Tangga.
BAB XIV
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 20
(1) Perubanhan anggaran Dasar (AD) adalah wewenang Raker
(2) Raker yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sah apabila dihadiri ½ ( seperdua) jumlah
anggota yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua ) jumlah suara.
(3) Perubahan AD harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga ) jumlah suara
yang hadir.

5. BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 21
(1) Pembubaran organisasi diputuskan olek Raker yang diadakan khusus untuk keperluan
itu.
(2) Raker yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sah apabila dihadiri sekurang – kurangnya
2/3 (dua pertiga ) jumlah anggota.
(3) Pembubaran wajib disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) jumlah suara
yang hadir.
BAB VI
PENUTUP
Pasal 22
(1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar ditetapkan ini diataur dalam
Anggaran Rumah Tangga.
(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal :
PIMPINAN SIDANG RAKER I FPP
Ketua Sekretaris
------------------------------------ -------------------------------------
Anggota Anggota
-------------------------------------- ---------------------------------------

6. ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )
KECAMATAN SIRIMAU
KOTA AMBON.
ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
BAB I
KEANGGOTAAN
Pasal 1
Jenis Keanggotaan
Jenis Keanggotaan terdiri dari :
a. Anggota biasa
b. Anggota luar biasa
c. Anggota Kehormatan
Pasal 2
Anggota Biasa
Yang menjadi anggota biasa adalah para Kepala Sekolah SD/MI.
Pasal 3
Anngota luar biasa
Yang dapat menjadi anggota luar biasa adalah para guru dan petugas lain yang erat
kaitannya dengan tugas kependidikan.
Pasal 4
Anggota Kehormatan
Anggota kehormatan adalah mereka yang atas usul Pengurus Forum karena jasa terhadap
pendidikan dan organisasi.
Pasal 5
Tata cara menjadi anggota
(1) Keanggotaan biasa diperoleh ketika seseorang dipercaya menjabat Kepala sekolah
salah satu SD/MI pada wilayah kecamatan sirimau dan bersedia menjadi anggota Forum.
(2) Keanggotaan Luar biasa diperoleh dengan ketika seseorang dipercaya mewakili Kepala
Sekolah pada kegiatan-kegiatan forum dan disetujui oleh pengurus harian.
(3) Keanggotaan disahkan dengan Surat Keputusan serta pemberian kartu anggota.

7. Pasal 6
Kewajiban Anggota
Anggota mempunyai kewajiban untuk :
a. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, peraturan serta ketentuan
organisasi.
b. Menjunjung tinggi kode etik dan ikrar guru Indonesia.
c. Melaksanakan program dan tugas organisasi.
d. Membayar uang pangkal dan iuran anggota.
e. Memberikan sumbangan sukarela kepada organisasi dan anggota jika secara
langsung maupun tidak langsung memperoleh penghasilan karena organisasi dan
atau kaitannya dengan organisasi.
f. Memberikan sumbangan sukarela suka dan duka kepada anggota organisasi antara
lain : Meninggal, Perkawinan dan Purna bhakti.
g. Memberikan sumbangan sukarela atas apa yang telah menjadi kesepakatan
bersama.
Pasal 7
Hak Anggota
(1) Anggota biasa memiliki :
a. Hak pilih, yaitu hak untuk memilih dan dipilih menjadi pengurus organisasi.
b. Hak suara, yaitu hak untuk memberikan suaranya pada waktu pemungutan suara.
c. Hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun
tertulis.
d. Hak membela diri, yaitu hak untuk menyampaikan pembelaan diri atas tindakan
organisasi yang dijatuhkan kepadanya atau atas pembatasan hak-hak keanggotaan.
e. Hak memperoleh kesejahteraan, pembelaan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugasnya.
(2) Anggota luar biasa memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik
secara lisan maupun tertulis.
(3) Anggota kehormatan memiliki hak bicara, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat baik
secara lisan maupun tertulis.
Pasal 8
Disiplin Anggota
(1) Tindakan disiplin dapat dikenakan kepada anggota yang :
a. Dianggap telah melanggar Kode etik Guru Indonesi, Ikrar Guru Indonesia dan
AD/ART serta disiplin organisasi.
b. Tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dengan tidak ada alasan
yang dapat dibenarkan organisasi.
(2) Tindakan Disiplin dapat berupa.:
a. Peringatan lisan atau tertulis.
b. Pemberhentian/Pembebasan dari anggota.
c. Tidak memfasilitasi aksesnya ke UPTD atau Dinas.
(3) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, pengurus organisasi diwajibkan mengadakan
penyelidikan.
(4) Sebelum suatu tindakan disiplin dilakukan, anggota yang dianggap bersalah diberi
kesempatan untuk membela diri.

8. BAB II
ORGANISASI
Pasal 9
Status, Wilayah dan Perangkat Kelengkapan organisasi
(1) Lembaga organisasi merupakan instansi tertinggi yang meliputi sekolah-sekolah dalam
wilayah kecamatan sirimau
(2) Raker merupakan pemegang kedaulatan tertinggi organisasi.
(3) Perangkat kelengkapan organisasi adalah :
a. Pengurus Harian yang terdiri dari :
- K e t u a Umum
- Ketua 1
- Ketua 2
- Sekretaris Umum
- Wakil Sekretaris
- Bendahara Umum
- Wakil Bendahara
- Sebanyak-banyaknya 5 orang anggota pengurus
b. Anggota Forum.
c. Panitia Kecil sesuai keperluan.
BAB III
PENGURUS HARIAN
Pasal 10
Tugas dan tanggung jawab pengurus harian
Pengurus harian mempunyai tugas pokok dan tanggung jawab antara lain :
(1) Menentukan kebijakan organisasi.
(2) Mengawasi, mengkoordinir, membimbing dan membina para anggota.
(3) Bertanggung jawab atas terlaksanannya segala ketentuan dalam AD,ART dan
Keputusan Raker.
(4) Bertanggung jawab kepada Rapat Kerja atas kepengurusan organisasi untuk masa
bhaktinya.
(5) Berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi
kepada Rapat Anggota.
(6) Menyampaikan perkembangan dan Informasi terbaru tentang pendidikan kepada pihak
sekolah.
(7) Memfasilitasi para anggota dengan UPTD, Dinas dan pihak-pihak yang terkait.
Pasal 11
Masa Bhakti Tata cara pemilihan Pengurus Harian
(1) Masa bhakti pengurus harian adalah 4 (empat) tahun.
(2) Proses Pemilihan Pengurus harian melalui formatur dengan mempertimbangkan
keterwakilan gugus atau kompleks.

9. (3) Anggota formatur yang mendapat suara terbanyak langsung menjadi Ketua umum
dan yang lainnya menjadi pengurus harian sesuai kompetensi masing-masing.
(4) Mekanisme pemilihan sebagaimana disebut pada ayat (2) pasal ini diatur kemudian.
BAB III
Pasal 11
Pengambilan Keputusan
(1) Keputusan diambil dengan cara musyawarah mufakat.
(2) Apabila upaya untuk mencapai mufakat tidak berhasil maka diputuskan dengan suara
terbanyak.
BAB IV
RAPAT KERJA, RAPAT PENGURUS DAN PERTEMUAN LAIN
Pasal 12
Waktu dan sifat.
(1) Rapat Kerja diselenggarakan dan dipimpin oleh pengurus harian setiap 4 ( empat ) tahun
sekali.
(2) Rapat Kerja Luar Biasa dilakukan apabila :
a. Pengurus harian menganggap perlu atas dasar keputusan yang disetujui paling
sedikit 2/3 ( dua pertiga) anggota forum.
b. Atas permintaan lebih dari ½ (seperdua) jumlah anggota forum.
Pasal 13
Peserta Rapat Kerja
Peserta Rapat kerja terdiri dari :
a. Pengurus Harian
b. Anggota Forum ( Anggota biasa )
c. Wakil Anggota Luar biasa ( masing-masing gugus)
d. Wakil Anggota Kehormatan.
Pasal 14
Hak bicara dan Hak suara
setiap peserta mempunyai hak sebagaiman yang diatur dalam ART BAB I Pasal 7 ayat (1),
(2) dan (3).
Pasal 15
Rapat Pengurus dan Pertemuan lain
(1) Rapat pengurus harian diadakan sesuai keperluan dan dilaksanakan sekurang-
kurangnya 2 (dua ) bulan sekali.
(2) Rapat Pleno yang dihadiri seluruh pengurus dan anggota forum dilaksanakan sesuai
keperluan.

10. (3) Pertemuan lain dapat dilaksankan oleh pengurus organisasi/panitia dalam upaya
kelancaran pelaksanaan program organisasi/panitia.
BAB V
PERBENDAHARAAN
Pasal 16
Keuangan Organisasi
(1) Setiap Anggota wajib membayar uang pangkal dan uang iuran sebagai berikut :
a. Uang pangkal sebesar Rp. 15.000 ( lima belas ribu rupiah ) setiap kepengurusan
baru.
b. Uang iuran sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah ) setiap bulan
c. Mekanisme pelaksanaan pengumpulan uang diatur oleh pengurus harian.
(2) Inventarisasi kekayaan organisasi menjadi bagian pertanggung jawaban pengurus
BAB VI
PENUTUP
Pasal 17
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran Rumah tangga ditetapkan kemudian dalam
peraturan organisasi.
(2) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal :
PIMPINAN SIDANG RAKER I FPP
Ketua Sekretaris
Anggota Anggota

11. DRAFT
ANGGARAN DASAR ( AD )
DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA ( ART )
FORUM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ( FPP )
KECAMATAN SIRIMAU
KOTA AMBON
Koes
08