Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas dampak krisis ekonomi global terhadap sektor pertanian dan pedesaan di Indonesia, serta kebijakan stimulus pemerintah yang dianggap kurang memperhatikan sektor pertanian dan pedesaan. Dokumen ini menganjurkan perlunya kebijakan pemerintah yang lebih berpihak pada pembangunan sektor pertanian dan pedesaan.

1. umihanik.blogspot.com
Arus Utama Pembangunan Perdesaan Dan
Tata Kelola Pertanian Dalam Arti Luas :
Skenario Penyelamatan Desa Dan
Sektor Pertanian Dari Dampak Krisis Global
Umi Hanik*
Kondisi ekonomi global dewasa ini nampak murung dan kurang menguntungkan.
Krisis sebagai penyebab tidak saja meruntuhkan sendi-sendi perekonomian
Amerika, namun telah menjalar ke negara maju lainnya, serta telah berimbas pula ke
berbagai negara di dunia. Krisis telah menyebabkan kerugian besar di berbagai
Negara termasuk Indonesia. Namun berbagai langkah antisipasi dan instrumen
penanganan yang dilakukan oleh pemerintah nampak berat sebelah. Hal ini
ditunjukkan dengan postur fiskal yang diajukan akhir tahun lalu dan paket stimulus
yang baru saja disetujui oleh DPR menjelang masa penutupan sidang kemarin.
Para pakar tak henti-hentinya berujar diberbagai media baik televisi maupun koran
bahwa wilayah pedesaan menerima dampak krisis ekonomi global lebih berat
daripada wilayah perkotaan di Indonesia. Dampak dari krisis ini telah menyebabkan
turunnya harga komoditas pertanian dan petani harus menanggung penurunan
harga paling besar. Para petani terpaksa harus menerima kerugian yang lebih besar
karena para eksportir dan perusahaan inti yang menekan kerugian dengan cara
melakukan pass on atau membebankannya kepada petani yang tidak memiliki posisi
tawar. Dengan demikian pendapatan petani semakin tergerus dan menurunkan nilai
tukar petani (NTP).
Hal lainnya, menurut penelitian yang dikeluarkan oleh IPB, perusahaan inti
umumnya akan mendahulukan untuk menyelamatkan ladang pertanian miliknya
sendiri untuk mengatasi penurunan permintaan ekspor komoditi pertanian sehingga
pembelian dari petani akan dihentikan. Dampak berantai yang akan timbul antara
lain keputusan petani untuk tidak memelihara ladang pertaniannya dan
memberhentikan buruh tani yang diperkerjakan atau terjadi PHK secara informal.
Akibat lebih jauh adalah petani kehilangan produktivitas dalam jangka panjang,
antara lain karena tidak ada perawatan lading pertanian dan petani kehilangan
potensi pendapatan jangka panjang.
Akibat lain yang luput dari antisipasi pemerintah adalah peluang terjadinya ledakan
pengangguran di desa karena pekerja yang terkena PHK umumnya akan kembali ke
kampung halaman dan menganggur. Termasuk korban PHK tenaga kerja Indonesia
yang bekerja di luar negeri yang akan kembali ke desa. Beban limpahan penganggur
tersebut menyebabkan produktivitas pertanian menjadi turun dan kesejahteraan juga
turun. Keadaan menjadi lebih berat karena desa harus menanggung dua beban,
yaitu terimbas oleh krisis dan menerima limpahan beban pengangguran dari kota
dan luar negeri.
Selain itu yang lagi-lagi luput dari perencanaan pemerintah adalah karena selama
empat tahun terakhir tingkat inflasi di wilayah pedesaan lebih tinggi dari perkotaan
yang disebabkan oleh adanya arus barang dari kota kembali ke desa. Komoditas
pertanian yang semula berasal dari desa dalam beberapa waktu kemudian harus
kembali ke desa dan petani membeli kembali dengan harga yang lebih mahal.
umihanik.blogspot.com

2. umihanik.blogspot.com
Kondisi infrastruktur di wilayah pedesaan juga menambah sebab keterpurukan desa.
Masalah yang muncul di atas sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai
persoalan ketimpangan pembangunan yang mengemuka. Harus diakui selama
berjalannya pemerintahan sektor pertanian yang menjadi penopang sebagian besar
masyarakat Indonesia (terutama di perdesaan) terabaikan. Hal ini dibuktikan oleh
berbagai fakta empirik yang ada.
Menurut data yang direlease oleh BPS, per Februari Agustus 2007-2008 sektor
pertanian masih menjadi kontibutor terbesar dalam menyerap angkatan kerja
nasional yakni mencapai 40% lebih, jauh jika dibanding sektor manufaktur yang
hanya mampu menyerap kurang dari 15%. Dalam penetapan kebijakan anggaran
tiap tahun-pun sektor pertanian dan pembangunan perdesaan tidak menjadi
perhatian utama. Lebih jauh, lagi-lagi pemerintah menampakkan
ketidakberpihakannya terhadap desa, para petani dan sektor informal lainnya. Profil
paket stimulus yang diajukan oleh pemerintah sangat timpang dan lebih banyak
terserap ke sektor formal atau manufaktur. Sektor pertanian meskipun menjadi
primadona di dalam negeri nyatanya tidak cukup untuk meyakinkan pemerintah
bahwa sektor tersebut juga perlu proteksi. Pemerintah dengan pemikirannya
berasumsi bahwa ekonomi masyarakat pekerja formal-lah yang hanya bisa
diandalkan untuk menjadi leverage factor bagi pencapaian target pertumbuhan.
Dengan demikian penghematan pembayaran pajak dengan berbagai asumsi
multiplier effect-nya menjadi pilihan dan mendapatkan porsi stimulus terbesar, lebih
dari 70%.
Seperti dinyatakan oleh pemerintah, proporsi tersebut diarahkan untuk menjaga
daya beli masyarakat melalui penurunan pajak pendapatan. Perlu digarisbawahi,
para petani, nelayan, dan pekerja informal lainnya tidak turut menikmati fasilitas
pajak tersebut, jadi daya beli masyarakat golongan ini akan tetap tertekan. Dengan
paket stimulus, diharapkan masyarakat dapat melakukan spending yang lebih besar
dan industri manufaktur masih dapat hidup dan terus berproduksi karena masih
tingginya permintaan dari pasar domestik. Sedikit catatan, pemerintah tidak
mengantisipasi turunnya bea masuk impor yang akan menjadi insentif bagi para
importir untuk membanjiri supply pasar domestik dengan barang-barang impor.
Lebih lanjut, alokasi yang benar-benar ditujukan untuk masyarakat perdesaan dan
penanggulangan kemiskinan angkanya kurang dari 15% dari total dana stimulus
yang diajukan. Kekawatiran akan meledaknya angka pengangguran sebagai akibat
pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan lumpuhnya sektor industri
yang selama ini didengung-dengungkan dan menjadi justifikasi pemerintah untuk
mengalokasikan porsi yang besar untuk sektor formal tersebut tidaklah sepenuhnya
salah namun hendaknya juga diiringi dengan perhatian yang berimbang pada sektor
lainnya. 40% masyarakat kita yang bergantung di sektor pertanian menjadi
pertaruhan.
Memikirkan instrumen yang tepat untuk menjaga daya beli petani, nelayan, dan
pekerja informal memang rumit. Insentif melalui kenaikan harga dasar komoditas
pertanian saja tidak cukup bagi petani untuk menanam dan mendapatkan
penghasilan lebih dari produksi tanamannya. Petani akan terus merugi dan miskin
selama pemerintah tidak mempunyai mainstream untuk memajukan sektor
pertanian. Pasokan pupuk yang seringkali langka dan mahal, infrastruktur dan
umihanik.blogspot.com

3. umihanik.blogspot.com
teknologi pertanian yang tidak mendukung, serta masih dibanjirinya pasar domestik
dengan produk impor adalah potret sehari-hari sektor pertanian kita dalam beberapa
periode terakhir dan tidak mustahil akan kembali terulang di tahun-tahun mendatang.
Adapun insentif melalui industri dengan harapan ongkos produksi dapat ditekan dan
pasar barang menjadi lebih murah juga akan menemui kendala berarti jika petani
dan pekerja sektor informal tidak dapat mempertahankan pendapatannya. Dengan
demikian, dapat dimaklumi jika kemudian pemerintah lebih memilih langkah praktis
dengan memakai instrumen pajak untuk pekerja formal yang jelas datanya dan
penghasilannya. Purchasing power masyarakat yang dapat diselamatkan oleh
pemerintah hanya sebesar 15%, sedangkan masyarakat yang terserap di sektor
pertanian yang selama ini secara ekonomi sangat sensitif terhadap perubahan harga
tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, kita harus menerima fakta tersebut.
Namun hendaknya pemerintah perlu untuk segera mengeluarkan cetak biru
pembangunan yang berpihak pada sektor pertanian dengan me-mainstream seluruh
instrumen kebijakannya untuk membangun sektor pertanian dalam arti luas dan
pembangunan perdesaan secara menyeluruh. Solusi tersebut merupakan pemikiran
yang muncul dari berbagai pertimbangan utamanya jika mengingat sektor pertanian
yang selama ini menjadi andalan masyarakat memiliki kontribusi yang cukup
signifikan bagi 1) Penyediaan dan penyerapan tenaga kerja yang besar; 2) Tidak
menggunakan kapital yang terlalu intensif seperti misalnya sektor industri
manufaktur; 3) Tidak tergantung pada modal asing yang saat ini semakin terbatas;
dan 4) Dapat membantu mengurangi kebutuhan devisa impor dan mengurangi
angka kemiskinan. Tidak rumit jika ada kemauan dan kepekaan untuk
mengentaskan masyarakat desa dari rantai kemiskinan. Ya, mainstream
pembangunan pada sektor pertanian adalah jawabannya.
*) Penulis adalah pemerhati kebijakan publik
umihanik.blogspot.com

4. Email Address : umihanik@gmail.com
Instant Messaging (with appointment) : umi.hanik@yahoo.com
Online Page : http://umihanik.blogspot.com/
Facebook : http://www.facebook.com/umi.hanik1
Twitter : http://twitter.com/umihanik
Citizenship : Indonesian
Professional Histories
1. The World Bank, Jakarta Office, May 2009 – Present; Monitoring & Evaluation (M&E)
Specialist for BOS KITA (Knowledge Improvement for Transparency and Accountability) Program
2. The House Of Representatives (DPR RI), November 2007 – June 2009; Expert Staff for
Commission VI, XI, and Budget Committee, In charge for National Awakening Party
3. National Development Planning Agency (Bappenas), April 2008 – March 2009; M&E Specialist
as a Technical Assistance for the Deputy of Development Performance Evaluation (DPE); under
the AusAID-World Bank and GRS II CIDA activities
4. National Development Planning Agency (Bappenas), February 2006 – February 2008; M&E
Specialist for PMU (Project Management Unit) of PNPM SPADA (Support for Poor and
Disadvantage Area) Program
5. PT. Sinergi Pakarya Sejahtera (Sinergi Consulting), November 2005 – present; Associate
Researcher for strategic project concerning planning and public policy research
6. National Development Planning Agency (Bappenas), March 2002 – October 2005; Assistant
Specialist for State Minister Advisor on Macro Economics Studies
Educational Background
Aug 1997 - Nov 2001, Bachelor of Economics, Faculty of Economics, University of Jember
Aug 2007-Jan 2010, Master of Economics, Faculty of Economics, University of Indonesia
Summary Of Economics Legislation Advisory
1. Government Budget-Adjustment 2008 (APBN-P 2008) Law Draft, 2008
2. Transformation of Indonesian Export Bank to Export Financing Board (LPEI) Law Draft, 2008
3. Interruption material submission for the legislators during the interpellation of BLBI, 2008
4. Research development to support the inisiation of the interpellation for food inflation, 2008
5. Tax Package Draft Law (RUU KUP, PPh, PPN and PPn BM), 2008
6. Economic Crisis Mitigation Package Draft Law (Perpu 2, 3, 4/2008), 2008
7. RAPBN 2009 Law Draft, 2008
8. Fiscal stimulus package Law Draft to mitigate the economic crisis for the budget year of 2009
9. Free Trade Zone Law Draft, 2009
10. Research development to support the substance of interpellation for BBM subsidy issue in the
Budget Year of 2009, 2009
11. Other research and writing activities to support press conferences, discussion, public hearing.
Organization Background, Social And Community Involvement
1. 2009 – Present, Board of Forming Committee for the Indonesian Development Evaluation
Community (InDEC)
2. 2009-present, member of Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)
3. 2009–present, Treasurer for Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Al-Hidayah Batu
4. 2004-present, Tresurer for The University of Jember Alumni Association, Jakarta Branch
5. March 2008-Present, Committee for the Indonesian Moslem Student Movement (PMII) Alumni
Association, National Committee
6. April 2008-June 2009, General Secretary for Expert Forum FKB DPR RI (FORTA)
7. August 2000–July2001, Chairman of Student Executive Board Faculty of Economic (FoE),
University of Jember (UoJ)
8. 2000-2001, Member of Indonesian Economics Student Senate Association (ISMEI)
9. 2000–2001, Head of External Affairs for the University Student English Forum (USEF), UoJ
10. 1999–2000, Head of Women Empowerment, Indonesian Moslem Student Movement (PMII),
Economics Branch, UoJ
11. 1998–2001, Reporter and writer for Campus Magazine ‘Tegalboto’ and News Paper ‘Tawang
Alun’, UoJ
12. 1997–2000, Presidium Committee for Islam and Environment Research Forum, FoE, UoJ
Personal Information
Single, Moslem, Interested in writing, teaching, blogrolling-walking, and listening to top 40 music