Recomendados
Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (18)
Destacado
Destacado (10)
Similar a 2 kb2 modul 2
Similar a 2 kb2 modul 2 (20)
Más de Uwes Chaeruman
Más de Uwes Chaeruman (20)
2 kb2 modul 2
- 1. Semester 01 Kewarganegaraan Kegiatan Belajar II DEMOKRASI PANCASILA Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan Jakarta 2013
- 2. { Pengertian Demokrasi Pancasila Demokrasi berarti kekuasaan berada di tangan rakyat atau dengan kata lain yang berkuasa dalam negara itu adalah rakyat. {
- 3. Ciri Demokrasi Pancasila Ciri demokrasi Pancasila menurut Meyer T (2002) dapat dilihat sebagai berikut : a Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi b Adanya pemilu secara berkesinambungan c Adanya peran-peran kelompok kepentingan d Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak minoritas. e f Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk menyelesaikan masalah Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
- 4. Prinsip Demokrasi Pancasila Prinsip pokok demokrasi Pancasila menurut Meyer T. 2002) dapat dilihat berikut ini :
- 5. Perlindungan terhadap hak asasi manusia 1
- 6. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah 2
- 7. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya 3
- 8. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat 4
- 10. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945) 6
- 11. Keseimbangan antara hak dan kewajiban 7
- 12. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain 8
- 13. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional 9
- 15. Tujuh Sendi Pokok Demokrasi Pancasila Tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu (Sharma, P. 2004) Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
- 17. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR.
- 18. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis.
- 19. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN
- 20. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR kabinet kepresidenan/presidensiil.Kedudukan menteri negara bertanggung jawab kepada presiden, mereka bukan pegawai tinggi biasa.
- 21. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR
- 22. Fungsi Demokrasi Pancasila Israil & Idris Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab
- 23. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila { { Belajar dari pengalaman itu, maka dalam era reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan demokrasi Pancasila, dan menciptakan segala sesuatu yang di perlukan bagi pelaksanaan demokrasi Pancasila
- 24. Penegakkan kehidupan politik yang lebih demokratis pada orde reformasi dengan berbagai upaya berikut : Diselenggarakannya pemilu tahun 1999 dengan berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil dan beradab.
- 25. Diberikannya kebebasan bagi warga negara untuk mendirikan partai politik pemilu 1999 diikuti oleh 48 partai politik.
- 26. Pers diberi kebebasan sehingga banyak sekali bermunculan media massa(cetak dan elektronik) baru.
- 28. Amandemen UUD 1945 yang banyak membatasi kekuatan Presiden.
- 30. Diselenggarakannya pemilu 2004, dengan pemilihan langsung anggota DPR, DPRD, dan Presiden/Wakil Presiden