Dokumen tersebut membahas tentang politik dan kebijakan dalam kesehatan dan keperawatan. Terdapat penjelasan mengenai pengertian politik secara umum dan menurut theory of state, jenis-jenis kebijakan, langkah pembuatan kebijakan, peran perawat dalam pembuatan kebijakan, serta sejarah perkembangan hukum kesehatan di Indonesia.
Kb 2 m2 konsep dasar praktik keperawatan profesional
1. POLITIK DAN KEBIJAKAN DALAM
KESEHATAN DAN KEPERAWATAN
Semester 03
Kegiatan Belajar II
Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Jakarta 2013
Prodi Keperawatan
2. Pengertian politik dapat ditinjau secara
umum, maupun menurut theory of state,
seperti diuraikan di bawah ini.
Pengertian Politik
3. Secara umum
Politik berasal dari kata Yunani zoon politikon, yang
mempunyai banyak arti, politik merupakan hakikat
keberadaan manusia dalam kehidupan
bermasyarakat.
4. Theory of State adalah teori tentang kekuasaan politik suatu Negara, sehingga
penjelasan tentang ilmu politik selalu dikaitkan dengan ilmu yang mempelajari
Negara, kekuasaan dan pemerintahan
Theory of State
5. Pengertian politik adalah Ilmu yang mempelajari hakikat keberadaan manusia dalam
kehidupan bermasyarakat. Jika dua orang atau lebih berinteraksi satu dengan yang lain
maka tidak terlepas dari keterlibatan dalam hubungan yang bersifat politik.
6. Cara-cara politik mempengaruhi kebijakan
melalui penguasa, yaitu pelaku pemegang kekuasaan
mengidentifikasi sarana /alat sarana kekuasaan
membuat batasan kewenangan pihak-pihak terkait dengan kebijakan
menuntut adanya jaminan hak asasi, khususnya hak pribadi terhadap kebijakan
membina dan mengkoordinasikan kebijakan yang sudah dibuat
merumuskan tujuan secara bersama, dan dicapai melalui usaha bersama
7. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil
seseorang sebagai pelaku atau kelompok politik dalam usaha
memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan
tersebut.
Pengertian kebijakan
8. Kebijakan khusus
Kebijakan khusus mengandung tujuan bersama
dari kelompok khusus yang ingin dicapai hanya
oleh kelompok yang bersangkutan.
Jenis-jenis kebijakan
Kebijakan umum
Kebijakan umum adalah membangun
masyarakat secara terarah melalui pemakaian
kekuasaan. Kebijakan umum mengandung
tujuan bersama dari beberapa kelompok
masyarakat yang ingin dicapai bersama
9. Dalam membuat kebijakan ada dua cara yang
biasanya digunakan yaitu musyawarah dan
otonomi.
Langkah-langkah
membuat kebijakan
10. Musyawarah yaitu melibatkan pihak terkait dengan kebijakan yang
akan dibuat, saling menyepakati aspek-aspek yang berhubungan
dengan kebijakan
Musyawarah
11. Otonomi dibuat oleh yang berkepentingan saja atau yang mempunyai
kekuasaan/kewenangan menetapkan kebijakan tersebut, tidak melibatkan
atau meminta kesepakatan dari pihak lain dalam prosesnya setelah kebijakan
tersebut ditetapkan, baru disosialisasikan.
Otonomi
12. Setelah kebijakan disepakati, selanjutnya ditetapkan dengan
surat keputusan oleh pejabat yang berwenang, setelah itu
mulai diterapkan pada pihak-pihak terkait.
Penerapan kebijakan
13. Penilaian terhadap penerapan kebijakan harus
dilakukan secara periodic, baik terhadap pengelola
yang terkait dengan kebijakan tersebut maupun
dengan pengguna langsung
Penilaian kebijakan
14. Peran perawat dalam proses pembuatan
kebijakan
Kebijakan yang melibatkan perawat dari awal sampai ditetapkannya kebijakan, salah
satunya adalah penerapan proses keperawatan, kebijakan ini pada awalnya
banyak mendatangkan protes dari perawat pelaksana yang langsung sebagai
pengguna kebijakan tersebut.
16. Hukum kesehatan di Indonesia berkembang dengan
pesat. Hukum kesehatan merupakan cabang ilmu
hukum yang relative muda usia.
The new frontier
17. Hukum kesehatan/kedokteran di Indonesia terjadi sesudah diadakan kongres
sedunia hukum kedokteran di Belgia pada bulan Agustus 1979 dan menjadi
kegiatan baru oleh WHO.
Negara maju
18. Hukum kedokteran dan hukum kesehatan mulai diperkenalkan di Indonesia, dengan
terbentuknya Kelompok Studi untuk Hukum Kedokteran di Universitas Indonesia pada
tanggal 1 Nopember 1982 di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo di Jakarta, oleh beberapa
dokter dan ahli hukum yang mengikuti kongres di Belgia.
Indonesia
19. Perkembangan hukum kesehatan di Sumatera Utara
sama dengan daerah lain, kegiatannya dilakukan
oleh PERHUKI, yang dibentuk pada tahun 1986.
kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan ilmiah
kesehatan yang menyangkut aspek hokum.
Sumatera utara
20. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009, tentang kesehatan,
merupakan pedoman bagi kalangan kesehatan untuk
memberi pelayanan kesehatan
Undang-Undang RI No. 36 Tahun
2009, Tentang Kesehatan
21. Undang-undang ini memberikan gambaran tentang perlindungan
terhadap konsumen. Dijelaskan di dalamnya tentang hak dan
kewajiban konsumen dan juga hak dan kewajiban pelaku usaha
Undang-Undang RI, No. 12 Tahun
2002, Tentang Layanan Konsumen