Praktik Keperawatan Profesional

KATA PENGANTAR
Segala puji syukur kehadirat Allah SWT, dimana atas segala rahmat dan izin-nya, kami
dapat menyelesaikan makalah tentang Praktik Keperawatan Profesional,Registrasi dan
Praktik Perawat.
Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi semesta
alam Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman.
Alhamdulillah, kami dapat menyelesaikan makalah ini, walaupun penulis menyadari
bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan didalam makalah ini. Untuk itu kami
berharap adanya kritik dan saran yang membangun guna keberhasilan penulisan yang akan
datang.
Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu hingga terselesainya makalah ini semoga segala upaya yang telah dicurahkan
mendapat berkah dari Allah SWT. Amin.
Sukabumi, 15 Maret 2014
Kelompok 5
PRAKTIK KEPERAWATAN PROFESIONAL,REGISTRASI DAN PRAKTIK PERAWAT . 1

DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR……………….………………………………………………………..1
DAFTAR ISI…………….…………………………………………………………….………2
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………..4
1.2 Rumusan Masalah………….…………..……………………………………..4
1.3 Tujuan…………...……………..………………….………………………….5
1.4 Manfaat….……………………..………………………………………….….5
BAB II PEMBAHASAN
2 Praktik Keperawatan Profesional,Registrasi dan Praktik Perawat……….…6
2.1 Falsafah praktik keperawatan profesionalisme…….………….…………….7
2.2 Hakekat praktik keperawatan ………………………….………..………….8
2.3 Fokus praktik keperawatan profesionalisme …..…………………………...9
2.4 Lingkup kewenangan perawat ……….…………………………………….10
2.5 Nilai-nilai professional praktik keperawatan ………………………………12
2.6 Sistem pengaturan praktik keperawatan………….. …………………….....13
2.7 Legislasi Keperawatan……………………………………………………..29
2.8 Pentingnya sistem regulasi/pengaturan…………………………………….33
2.9 Upaya yang perlu dilakukan untuk mempercepat terwujudnya

legislasi di Indonesia………………………………………………………34
2.10 Model praktik keperawatan di rumah sakit………………………………..35
2.11 Registrasi dan praktik keperawatan sesuai kepmenkes……………………43
No.1239 tahun 2001
BAB III PENUTUP
3.1 Kesimpulan…………………………………………………………………….50
3.2 Saran…………………..……………………………………………………….50
DAFTAR PUSTAKA……………………………………………………………………..51

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Perawat sebagai tenaga professional bertanggung jawab dan berwenang memberikan
pelayanan keperawanan secara mandiri dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan sesuai
dengan kewenangannya, terutama terkait dengan lingkup praktik dan perawat.
Praktik keperawatan adalah tindakan mandiri perawat professional melalui kerjasma bersifat
kolaborasi dengan klien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan
keperawatan sesuai lingkupwewenang dan tanggung jawabnya.
Lingkup kewenangan perawat dalam praktik keperawatan professional meliputi
sistem klien (individu, keluarga, kelompok khusus dan masyarakat) dalam rentang sehat dan
sakit, sepanjang daur kehidupan.
Untuk penerapan praktik keperawatan tersebut perlu ketetapan (legislasi) yang mngatur hak
dan kewajiban perawat yang terkait, dengan pekerjaan profesi. Legislasi dimaksudkan untuk

memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan perawat. Dalam rangka perlindungan
hukum tersebut, perawat perlu diregistrasi, disertifikasi dan memperoleh ijin praktik (lisensi).
Departemen Kesehatan RI telah mengeluarkan Kepmenkes No
1239/2001 tentang “Registrasi dan Praktik Perawat”, Ketetapan ini perlu dijabarkan lebih
lanjut, maka Direktorat Pelayanan Keperawatan bekerjasama dengan Bagian HUKMAS
Departemen Kesehatan dan organisasi profesi Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)
menyusun petunjuk pelaksanaan Kepmenkes No 1239/2001 yang meliputi hak, kewajiban
dan wewenang, tindakan keperawatan, persyaratan praktik keperawatan, mekanisme
pembinaan dan pengawasan.
1.2 Rumusan Masalah
Bagaimana praktik keperawata profesional itu?
Bagaimana registrasi dan praktik perawat itu ?
1.3 Tujuan
Makalah ini di buat dengan tujuan agar mahasiswa, tenaga kesehatan atau
tenaga medis dapat memahami praktik keperawatan,registrasi dan praktik perawat.
1.4 Manfaat
Makalah ini di buat oleh kami agar kami memahami dan mengaplikasikan
langsung dalam praktik di lapangan hususnya mengenai praktik keperawatan
professional,registrasi dan praktik perawat.

BAB II
PEMBAHASAN
2. Praktik Keperawatan Profesional,Registrasi dan Praktik Perawat.
Praktik Keperawatan Profesional adalah tindakan mandiri perawat profesional
melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan

lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawab. (Nurse, Ferry.2012.”Pratik Perawat Profesional”.
Praktik keperawatan ditentukan dalam standar organisasi profesi dan system
pengaturan serta pengendaliannya melalui perundang – undangan keperawatan (Nursing
Act), dimanapun perawat itu bekerja (PPNI, 2000). Keperawatan hubungannya sangat
banyak keterlibatan dengan segmen manusia dan kemanusiaan, oleh karena berbagai
masalah kesehatan actual dan potensial. Keperawatan memandang manusia secara utuh
dan unik sehingga praktik keperawatan membutuhkan penerapan ilmu Pengetahuan dan
keterampilan yang kompleks sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan objektif
pasien/klien. Keunikan hubungan perawat dan klien harus dipelihara interaksi
dinamikanya dan kontuinitasnya. Penerimaan dan pengakuan keperawatan sebagai
pelayanan professional diberikan dengan perawat professional sejak tahun 1983, maka
upaya perwujudannya bukanlah hal mudah di Indonesia. Disisi lain keperawatan di
Indonesia menghadapi tuntutan dan kebutuhan eksternal dan internal yang kesemuanya
membutuhkan upaya yang sungguh – sungguh dan nyata keterlibatan berbagai pihak yang
terkait dan berkepentingan.
Registrasi keperawatan merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh
seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan
kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya. Kompetensi adalah kepemilikan kemampuan
tertentu atau beberapa kemampuan untuk memenuhi persyaratan ketika menjalankan suatu
peran.
Kewajiban registrasi perawat sesuai dengan kepmenkes No. 1239 / 2001 adalah
lisensi SIP, SIK, dan SIPP. Namun, peraturan tentang SIIP diatur secara terpisah sejak
dikeluarkan Permenkes No. 148 / 2010. Perawat yang belum memiliki SIK belum berhak
untuk melaksanakan asuhan keperawatan atau tindakan keperawatan dipelayanan kesehatan.
Praktik perawat yang dimaksud yaitu melaksanakan tindakan asuhan keperawatan
pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri. Bagi perawat yang melakukan
tindakan asuhan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK (surat
izin kerja). Pembuatan SIK diatur dalam kepmenkes 1239/2001. Pada pasal 8 ayat (2)
disebutkan bahwa “perawat yang melaksanakan praktik keperawatan pada fasilitas pelayanan
kesehatan wajib memiliki SIK”.
2.1 Falsafah Praktik Keperawatan Profesionalisme.

Sebagian besar dasar falsafah praktik keperawatan profesional disusun merujuk
kepada konsep praktik profesional dan teori keperawatan. Falsafah praktik pemikiran yang
sama untuk mengemban tugas keperawatan, tetapi disetiap negara pernyataan yang disusun
juga disesuaikan dengan nilai dan latar belakang budayanya.
Dalam lokakarya nasional bulan Januari, 1983 telah disepakati adanya profesinalisasi
keperawatan, dengan menetapkan pengertian keperawatan, falsafah keperawatan dan peran/
fungsi perawat.
Adapun pengertian falsafah keperawatan menurut beberapa pakar keperawatan adalah
sebagai berikut :
1. Falsafah Keperawatan menurut Florence Nightingale (Modern nursing) yaitu melihat
penyakit sebagai proses pergantian atau perbaikan reparative proses. Manipulasi dari
lingkungan eskternal perbaikan dapat membantu proses perbaikan atau pergantian dan
kesehatan klien.
2. Falsafah Keperawatan menurut Martha Rogers, 1970 yaitu bahwa keperawatan adalah
pengetahuan yang ditujukan untuk mengurangi kecemasan terhadap pemeliharaan dan
peningkatan kesehatan , pencegahan penyakit, perawatan rehabilitasi penderita sakit serta
penyandang cacat.
3. Falsafah Keperawatan menurut Roy (Mc Quiston, 1995) yaitu bahwa keperawatan
memandang manusia sebagai makhluk biopsikososial yang merupakan dasar bagi
kehidupan yang baik dan juga merupakan disiplin ilmu yang berorientasi kepada
praktik keperawatan berdasarkan ilmu keperawatan yang ditujukan untuk memberikan
pelayanan kepada klien / pasien.
4. Falsafah Keperawatan menurut Jean Watson (Caring).Caring adalah suatu ilmu
pengetahuan yang mencakup suatu hal berperikemanusiaan, orientasi ilmu pengetahuan
manusia ke proses kepedulian pada manusia, peristiwa, dan pengalaman. Ilmu
pengetahuan caring meliputi seni dan umat manusia seperti halnya ilmu
pengetahuan.Perilaku caring meliputi mendengarkan penuh perhatian, penghiburan,
kejujuran, kesabaran, tanggung jawab, menyediakan informasi sehingga pasien dapat
membuat suatu keputusan
5. Falsafah Keperawatan menurut Betty Neuman.Newman menggunakan pendekatan
manusia utuh dengan memasukkan konsep holistik, pendekatan sistem terbuka dan
konsep stresor.
Penyataan falsafah keperawan di Indonesia adalah sebagai berikut :

• Perawatan merupakan bantuan, diberikan karena adanya kelemahan fisik dan
mental, keterbatasan pengetahuan, serta kurangnya kemauan menuju kepada
kemampuan melaksanakan kegiatan hidup sehari-hari
• Kegiatan dilakukan dalam upaya penyembuhan, pemulihan, serta pemeliharaan
kesehatan dengan penekanan kepada upaya pelayanan utama (PHC) sesuai dengan
wewenang, tanggung jawab dan etika keperwatan (Ibrahin C., 1988).
2.2 Hakekat Praktik Keperawatan.
Hakikat praktik keperawatan adalah Senatiasa mengabdi kepada kemanusiaan atau
berbentuk pelayanan humanistik mendahulukan kepentingan kesehatan klien askep
merupakan inti praktik keperawatan hubungan profesional perawat – klien mengacu pada
sistem interaksi secara positif atau hubungan terapiutik, karakteristik hubungan
profedional :
1. Berorientasi pada kebutuhan klien,
2. Diarahkan pada pencapaian tujuan,
3. Bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah klien,
4. Memahami kondisi klien degan berbagai keterbatasan,
5. Memberi penilaian berdasarkan norma yg disepakati,
6. Berkewajiban membantu klien agar mampu mandiri,
7. Berkewajiban membina hubungan saling percaya,
8. Bekerja sesuai kaida etik, menjaga kerahasiaan,
9. Berkomunikasi secara efektif.
2.3 Fokus Praktik Keperawatan Profesionalisme.
fokus praktik keperawatan adalah upaya kesehatan dunia dan nasioanal pada saat
ini kesehatan masyarakat merupakan fokus utama dengan target populasi total, tujuan
sesuai yang dicanangkan who (1985) :
1. Pencegahan primer,
2. Peningkatan kesehatan,
3. Perawatan diri,
4. Peningkatan kepercayaan diri.

kozier & erb (1990 ) membagi empat area terkait kesehatan yaitu sebagai berikut :
1. Peningkatan kesehatan (health promotion)
a. pendidikan kesehatan,
b. perundangan / kebijakan yang mendukung,
c. hubungan interpersonal dgn klien secar langsung area yg melibatkan perawat :
 Mendorong latihan fisik secara periodik dan pemantauan penyakit,
 Memimpin pelks. Penkes pada masyarakat,
 Mendukung undang-undang untuk kesehatan,
 Meningkatkan kesehatan & kesker.
2. Pencegahan penyakit
helath education di rumah sakit program meningkatkan gaya hidup sehat, memberi
informasi, menyediakan keperwatan, membantu tumbuh kembang bayi dan balita,
immunisasi, melakukan pemeriksaan untuk deteksi dini, konseling kesehatan peran
perawat :
a. Bertindak sebagai model peran,
b. Mengajarkan klien strategi keperawatan untuk meningkatkan kesehatan,
c. Mempengaruhi klien untuk meningkatkan derajat,
d. Menunjukan pada klien cara pemecahan masalah,
e. Mengutkan perilaku peningkatan kesehatan.
3. Pemeliharaan kesehtan (health maintenance).
4. Pemulihan kesehatn (healt restoration) dan perawatan pasien menjelang ajal.
2.4 Lingkup Kewenangan Perawat.
Kewenangan keperawatan adalah hak dan otonomi untuk melaksanakan asuhan
keperawatan berdasarkan kemampuan tingkat pendidikan dan posisi yang dimiliki.
Lingkup kewenangan perawat dalam praktik keperawatan professional pada kondisi sehat
dan sakit, sepanjang daur kehidupan ( mulai dari konsepsi sampai meninggal dunia),
mencangkup hal- hal berikut :
1. Asuhan keperawatan anak, yaitu asuhan keperawatan yg diberikan pada anak berusia
mulai dari 28hari sampai 18 tahun .

2. Asuhan keperawatan maternitas, yaitu asuhan keperawatan klien wanita pada masa
subur dan neonates (bayi baru lahir sampai 28hari sampai keadaan sehat).
3. Asuhan medical bedah, yaitu asuhan pada klien usia diatas 18 th sampai 60 th dengan
gangguan fungsi tubuh baik karena trauma atau kelainan fungsi tubuh,
4. Asuhan keperawatan jiwa yaitu asuhan keperawatan pada semua usia yang mengalami
berbagai masalah kesehatan jiwa.
5. Asuhan keperawatan keluarga yaitu asuhan keperawatan pada klien keluarga sebagai
unit terkecil dalaam masyarakat sebagai akibat pola penuyesuaian keluarga yang tidak
sehat sehingga tidak terpenuhinya kebutuhan keluarga.
6. Asuhan keperawatan komunitan yaitu asuhan keperawatan kepada klien masyarakat
pada kelompok di wilayah tertentu pada semua usia sebagai akibat tidak terpenuhinya
kebutuhan dasar masyarakat.
7. Asuhan keperawatan gerontik yaitu asuhan keperawatan pada klien usia 60 th ke atas
yang mengalami proses penuaan dan permasalahannya.
Kewenangan Perawat terkait di lingkup di atas mencakup hal-hal berikut :
1. Melaksanakan pengkajian keperawatan kepada individu, keluarga, kelompok, dan
masyarakat di sarana kesehatan yang meliputi bio-psiko-sosio-kultural dan
spiritual klien.
2. Merumuskan diagnosis keperawatan terkait dengan fenomena dan garapan utama
yaitu tidak terpenuhinya kebutuhan dasar klien.
3. Menyusun rencana untuk tindakan keperawatan sederhana dan konpleks pada
individu, keluarga, masyarakat di sarana kesehatan.
4. Melaksanakan tindakan keperawatan sesuai tingkat kesulitan.
5. Melaksanakan evaluasi terhadap tindakan keperawatan yang telah dilakukan.
6. Mendokumentasikan hasil keperawatan yg dilaksanakan.
Kompetensi berdasarkan kewenangan melakukan praktik keperawatan dibagi sebagai
berikut :
1. Kompetensi mandiri yaitu kemampuan perawat professional melakukan praktik
keperawatan professional sesuai dengan tingkat kemampuan yang dimiliki.
2. Kompetensi delegasi yaitu kemampuan yang didelegasikan dari perawat
professional kepada perawat vokasional dan kemampuan yang didelegasikan darri
tenaga medis kepada perawat-perawat.

3. Kompetensi diperluas yaitu kemampuan perawat professional untuk melakukan
tindakan tertentu setelah yang bersangkutan mendapatkan pelatihan dan
pengalaman khusus.
Segmen keperawatan :
1. Mempunyai batasan ekternal, sebagai respons terhadap pemenuhan kebutuhan
dasar, tuntutan dan potensi klien yang selalu berubah.
2. Bersentuhan dengan profesi lain yang terlibat dalam pelayanan kesehatan.
Persentuhan antar profesi merupakan area kelabu yang perlu dipersempit, namun
tidak perlu di pertentangkan karena merupakan hal yang wajar dan tidak
bermasalah dalam situasi tempat dilakukan praktik bersama.
3. Mempunyai inti sebagai dasar untuk melakukan asuhan keperawatan yang
merupakan fenomena keperawatan yang dapat dijabarkan sebagai objek materi dan
objek formal keperwatan.
• Objek materi adalah manusia yang tidak dapat berfungsi dengan sempurna dalam
kaitan dengan kondisi kesehatan dan proses penyembuhan.
• Objek formal keperawatan adalah kegiatan dalam membantu individu yang
bersifat mendukung terwujudnya kesehatan dan penyembuhan
4. Mempunyai dimensi yang meliputi uraian tentang falsafah dan etika keperawatan,
tanggung jawab, peran, fungsi, dan keterampilan teori, metode, tempat dan waktu
menjlankan praktik dan kewenangan perawat.
Asuhan keperawatan yang dilakukan bersifat sebagai berikut :
1. Independen atau mandiri artinya asuhan keperawatan ( dari enetapan diagnosis
keperawatan sampai dengan intervensi dan evaluasi ) dilakukan secara mandiri
oleh perawat.
2. Interdependen-kolaboratif artinya asuhan yang dilakukan dengan berkolaborasi
atau bekerja sama dengan profesi lain.
Asuhan keperawatan dilaksanakan berdasarkan kaidah keperawatan sebagai suatu profesi,
yaitu sebagai berikut :
1. Menggunakan pendekatan holistic
2. Didasaarkan pada ilmu dan kiat keperawatan
3. Asuhan yang diberikan bersifat “manusiawi”
4. Pelayanan atau bantuan yang diberikan berdasarkan kebutuhan objektif klien

5. Asuhan ditujukan untuk mengatasi masalah keperawatan klien
Keyakinan Dasar (basic beliefs) yg Menuntun Praktik Keperawatan :
1. Pandangan holistik tentang manusia,
2. Filsafat humanistic,
3. Hak setiap orang untuk memperoleh asuhan keperawatan yang baik,
4. Keperwatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan,
5. Pasien adalah mitra yang aktif dalam asuhan kesehatan.
2.5 Nilai-Nilai Profesional Praktik Keperawatan.
Nilai-nilai profesional yang terkait dalam praktik keperawatan dibagi menjadi :
a. Nilai intelektual
Terdiri dari 3 komponen yang terkait, yaitu :
1. Body of knowladge yang melandasi praktik profesional.
2. Pendidikan spesialisasi untuk meneruskan kelompok ilmu pengetahuan.
3. Penggunaan pengetahuan dalam berpikir kritis dan kreatif.
b. Nilai komitmen moral
Prilaku perawat harus dilandasi oleh aspek moral sebagai berikut :
1. Benificience yang berarti sebagai seseorang profesional perawat harus selalu
mengupayakan tiap keputusan yang dibuat berdasarkan keinginan untuk
melakukan yang terbaik dan tidak merugikan klien (johnstone,1994).
2. Adil berarti tidak mendiskriminasikan klien berdasarkan agama, ras, sosial
budaya, ekonomi, tetapi memperlakukan klien sebagai individu yang memerlukan
bantuan dengan keunikan yang dimiliki.
3. Fidelity yang berarti bahwa perilaku caring, selalu berusaha menempati janji,
memberikan harapan yang memadai, memiliki komitmen moral serta
memperhatikan kebutuhan spiritual klien.
c. Otonomi, kendali, dan tanggung gugat
• Otonomi berarti kebebasan dari kewenangan melakukan tindakan secara mandiri.
• Kendali mempunyai implikasi pengaturan atau pengarahan terhadap sesuatu atau
orang.
• Tanggung gugat berarti bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah
dilakukan.
2.6 Sistem Pengaturan Praktik Keperawatan.

Kita semua tahu bahwa profesi perawat adalah bagian dari profesi pelayanan
kesehatan yang mana didalam semua aktifitas pelayanannya telah diatur didalam UU Nomer
36 tahun tentang Kesehatan dan dalam pembagian tenaganya juga telah diatur dalam PP
Nomer 32 tentang tenaga kesehatan dan yang terbaru PERMENKES Nomer 148 tahun 2010
tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat.
Dalam hal pengaturan praktik perawat diatur dalam pasal 2, 8, 9,11 dan 12,
PERMENKES 148 Tahun 2010 yang berbunyi :
Pasal 2
(1) Perawat dapat menjalankan praktik pada fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas
pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri dan/atau praktik mandiri.
(3) Perawat yang menjalankan praktik mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
perpendidikan minimal Diploma III(DIII) keperawatan.
Dalam pasal ini perawat diberi wewenang untuk melaksanakan praktik mandiri di
rumah selain bekerja pada institusi kesehatan lainya, ini adalah merupakan suatu penghargaan
buat profesi perawat yang mana pada PERMENKES yang lama tidak mengatur hal ini.
Pasal 6
“Dalam menjalankan praktik mandiri, perawat wajib memasang papan nama
praktik keperawatan”.
Pasal 8
(1) Praktik keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, tingkat
kedua, dan tingkat ketiga.
(2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada, keluarga,
kelompok dan masyarakat.
(3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan :
a. Pelaksanaan asuhan keperawatan
b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan dan pemberdayaan masyarakat.
c. Pelaksanaan tindakan keperawatan komplementer.
(4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a meliputi pengkajian, penetapan
diagnosa keperawatan, pelaksanaan tindakan keperawatan.
(5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan
perencanaan dan pelaksaan tindakan keperawatan.
(6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi pelaksanaan prosedur
keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.

(7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
memberikan obat bebas dan/atau 0bat bebas terbatas.
Pada pasal ini menitik beratkan pada kewenangan, tugas dan fungsi perawat terutama
pada pelayanan kolaboratip di rumah sakit dan atau ditempat kerja yang pada tanggungjawab
keseluruhan tidak pada perawat saja melainkan tim pelayanan kesehatan, kecuali pada pada
ayat (4) dan ayat (7) yang memberikan kewenangan yang bersifat mandiri.
Pasal 9
“Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”
Perawat dalam melakukan praktik,perawat diwajibkan mematuhi stantar etik dan
standar prosedur operasional agar terhindar dari masalah hukum, dan untuk meningkatkan
mutu pelayanan sesuai yang diharapkan kedua belah pihak baik pasien maupun perawat.
Pasal 11 dan 12 yang berisikan hak dan kewajiban perawat serta hak dan kewajiban
pasien yang telah penulis paparkan pada halaman diatas.
Hak dan Kewajiban Perawat dan Pasien
1. Hak dan Kewajibab Perawat
Hak adalah kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki oleh seseorang atau badan
hukum untuk mendapatkan atau memutuskan untuk berbuat sesuatu. Kewjiban adalah sesuatu
yang harus diperbuat atau harus dilakukan seseorang atau suatu badan hukum.[1]
Hak-hak perawat dan pasien pada prinsipnya tidak terlepas pula dengan hak-hak
manusia atau lebih dasar lagi hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak tanpa batas dan
merupakan kewajiban setiap negara / pemerintah untuk menentukan batas-batas kemerdekaan
yang dapat dilaksanakan dan dilindungi dengan mengutamakan kepentingan umum.
Menurut Prakosa, 1988. “dalam mengklasifikas hak asasi manusia menurut sifatnya.”
biasanya dibagi atau dibedakan dalam beberapa jenis yaitu :
1. Personal Rights (hak-hak asasi pribadi), yang meliputi kemerdekaan menyatakan pendapat
dan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.
2. Property rights (hak asasi untuk memiliki sesuatu), yang meliputi hak untuk membeli,
menjual barang miliknya tanpa dicampuri secara berlebihan oleh pemerintah termasuk hak
untuk mengadakan suatu perjanjian dengan bebas.
3. Rights of legal equality, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dan sederajat
dalam hukum dan pemerintahan.

4. Political Rigths (hak asasi politik), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan
ikut memilih atau dipilih, mendirikan partai politik, mengadakan petisi dan lain-lain.
5. Social and Cultur Rights (hak-hak asasi sosial dan kebudayaan), diantaranya hak untuk
memilih pendidikan serta mengembangkan kebudayaan yang disukai.
6. Procedural Rights, yaitu hak untuk memperoleh tata cara peradilan dan jaminan
perlindungan misalnya dalam hal penggeledahan dan peradilan.[2]
Adapun hak-hak perawat sendiri adalah :
1. Hak-hak Perawat
a. Perawat berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai
profesinya.
Hal ini sesuai dengan Undang-undang No 23 tahun 1992 tentang kesehatan pasal 53
ayat (1) sebagai berikut :
“Tenega kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan profesinya”.
Dan menurut Undang-undang Nomer 36 tahun 2006 tentang kesehatan pasal 27 ayat 1
menyebutkan sebagi berikut :
“Tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan pprofesinya”.
Kemudian menurut PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan bab iv standart
profesi dan perlindungan hukum pasal 24 ayat (1) sebagai berikut :
“ Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya
sesuai standart profesi kesehatan”.
Sedangkan menurut PERMENKES No 148 tahun 2010 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik perawat pasal, 11a menyebutkan sebagai berikut :
“ Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :
Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai standar”.
b. Perawat berhak untuk mengembangkan diri melalui kemampuan spesialisasi sesuai dengan
latar belakang pendidikanya.

Hal ini sesuai dengan PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 10 ayat
(1),(2), yaitu :
(1) Setiap tenaga kesehatan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan di
bidang kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Penyelenggara dan / atau pimpinan sarana kesehatan bertanggungjawab atas pemberian
kesempatan kepada tenaga kesehatan yang ditempatkan dan / atau bekerja pada sarana
kesehatan yang bersangkutan untuk meningkatkan ketrampilan atau pengetahuan melalui
pelatihan di bidang kesehatan.
Dan pasal 11 ayat (1),(2), yaitu :
(1) Pelatihan dibidang kesehatan dilaksanakan dibalai pelatihan tenaga kesehatan atau tempat
pelatian lainya.
(2) Pelatihan dibidang kesehatan dapat diselenggarakan oleh pemerintah dan / atau
masyarakat.
Pasal 12 ayat (1),(2). Sebagai berikut :
(1) Pelatihan dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilaksanakan dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pelatihan dibidang kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilaksanakan atas
dasar ijin menteri.
Menurut PERMENKES No 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelengaraan praktik
perawat pasal 12 ayat (2) yang berbunyi, yaitu :
“ Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan
profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau organisasi profesi.
c. Perawat berhak untuk menolak keinginan klien yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan serta standar dan kede etik profesi.
Hal ini selaras dengan UU No 36 tahun 2006 tentang kesehatan pasal 24 ayat (1), dan
(2), yang berbunyi sebagai berikut :
(1) “ Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 harus memenuhi ketentuan
kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar
prosedur oprasional.

(2) Ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur oleh organisasi profesi.
Selanjutnya menurut PERMENKES No 148 tahun 2010 dalam pasal 9 menyebutkan
bahwa :
“ Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”
d. Perawat berhak untuk mendapatkan informasi lengkap dari klien atau keluarga tentang
keluhan kesehatan dan ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan.
Hal ini sesuai dengan PERMENKES No 148 tahun 2010 tentang izin dan
penyelengaraan praktik perawat yang termaktub dalam pasal 11 yang berbunyi :
“ Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak:
Memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien dan / atau keluarganya.”
e. Perawat berhak untuk mendapatkan ilmu pengetahuannya berdasarkan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi dalam bidang keperawatan / kesehatan secara terus-menerus.
Hal ini selaras dengan UU Nomer 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang tersirat
dalam pasal 57 ayat 3 yang berbunyi sebagai berikut :
“ Sarana kesehatan dapat juga dipergunakan untuk kepentngan pendidikan dan
pelatihan serta penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang
kesehatan.”
Sebagaimana bunyi pasal 9 ayat (1) dan (2), PP Nomer 32 tahun 1992 tentang tenaga
kesehatan sebagai berikut :
(1) Pelatihan dibidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan ketrampilan atau penguasaan
pengetahuan dibidang kesehatan.
(2) Pelatihan dibidang kesehatan dapat dilakukan secara berjenjang sesuai dengan jenis tenaga
kesehatan yang bersangkutan.”
f. Perawat berhak untuk diperlakukan secara adil dan jujur baik oleh intitusi pelayanan
maupun oleh klien.
g. Perawat berhak mendapatka jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang dapat
menimbulkan bahaya baik secara fisik maupun stres emosional.
Hal ini sesuai dengan PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik perawat, pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :
“ Dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :
Memperoleh jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.”

h. Perawat berhak diikutsertakan dalam penyusunan dan penetapan kebijaksanaan pelayanan
kesehatan.
i. Parawat berhak atas privasi dan berhak menuntut apabila nama baiknya dicemarkan oleh
klien dan / atau keluarganya serta tenaga kesehatan lainya.
j. Perawat berhak untuk menolak dipindahkan ketempat tugas lain, baik melalui anjuran
maupun pengumuman tertulis karena diperlukan, untuk melakukan tindakan yang
bertentangan dengan standar profesi atau kode etik keperawatan atau aturan perundang-
undangan lainya.
k. Perawat berhak untuk mendapatkan penghargaan dan imbalan yang layak atas jasa profesi
yang diberikanya berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang berlaku di intitusi pelayanan
yang bersangkutan.
Hal ini selaras dengan UU Nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang termaktub
dalam pasal 27 ayat 1 yang berbunyi :
“tenaga kesehatan berhak mendapatkan imbalan jasa dan perlindungan hukum dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.”
Sama halnya dengan UU, PP juga mengatur tentang hal ini yaitu PP Nomer 32 tahun
1996 tentang tenaga kesehatan yang termaktub dalam pasal 25 ayat (1), (2), dan (3) yang
berbunyi :
(1) “ Kepada tenaga kesehatan yang bertugas pada sarana kesehatan atas dasar prestasi kerja,
pengabdian, kesetiaan, berjasa pada negara atau meninggal dunia dalam melaksanakan tugas
diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh pemerintah dan / atau
masyarakat.
(3) Bentuk penghargaan dapat berupa kenaikan pangkat, tanda jasa, uang atau bentuk lain.”
Begitu pula PERMENKES juga mengatur hak perawat ini yaitu ada di PERMENKES
Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat yang tertuang
dalam pasal 11 yang berbunyi sebagai berikut :
“dalam melaksanakan praktik, perawat mempunyai hak :
Menerima imbalan jasa profesi.”
l. Perawat berhak untuk memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai dengan
bidang profesinya.[3]

Hal ini sesuai dengan PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang
tertuang dalam pasal 26 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) “Tenaga kesehatan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan
/ atau mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, martabat dan kesejahteraan tenaga
kesehatan.
(2) Pembentukan ikatan profesi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.”
Hal ini juga diterangkan dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 yang
termaktub dalam pasal 12 ayat 2 yang berbunyi sbagai berikut :
“Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan
profesinya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya, yang diselenggarakan oleh
pemerintah atau organisasi profesi.”
Sedangkan Kewajiban perawat adalah:
a. Perawat wajib mematuhi semua peratuaran intitusi yang bersangkutan.
b. Perawat wajib memberikan pelayanan atau asuhan keperawatan sesuai dengan standar
profesi dan batas kegunaanya.
Kewajiban perawat ini telah oleh PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
yang termaktub dalam pasal 21 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Setiap tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi
standar profesi tenaga kesehatan.
(2) Standar profesi tenaga kesehatan sebagaimana dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri.
Hal ini tercantum dalam dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin
dan penyelenggaraan praktek perawat dalam pasal 8 dan pasal 9 yang berbunyi :
(1) Praktik pelayanan keperawatan dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga;
(2) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada indivudu,
keluarga, kelompok, dan masyarakat;
(3) Praktik keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
a. Pelaksanaan asuhan keperawatan
b. Pelaksanaan upaya promotif, preventif, pemulihan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

c. Pelaksanaan tindakan keperawatankomplementer.
(4) Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Huruf a Meliputi Pengkajian,
Penetapan diagnosa keperawatn, perencanaan, implementasi, evaluasi keperawatan.
(5) Implementasi keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi penerapan
perencanaan dan pelaksanaan tindakan keperawatan.
(6) Tindakan keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi Pelaksanaan
prosedur keperawatan, observasi keperawatan, Pendidikan dan konseling kesehatan.
(7) Perawat dalam menjalankan asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud ayat (4) dapat
menggunakan obat bebas dan / atau obat bebas terbatas.
Dan dalam pasal 9 juga menyebutkan sebagai berikut yang berbunyi:
“Perawat dalam melakukan praktik harus sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.”
c. Perawat wajib menghormati hak klien / Pasien.
Hal ini juga telah diatur dalam PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan
yang termuat dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :
(1) Tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk :
a. Menghormati hak pasien;
b. Menjaga kerahasian identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
c. Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
d. Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan
e. Membuat dan memelihara rekam medik.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh
menteri.
Sama hal dengan PP, PERMENKES juga mengatur tentang hal ini yaitu didalam
PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktik perawat,
yang termaktub dalam pasal 12 ayat (1)a, yang berbunyi :
“Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk :
b. Melakukan rujukan;
c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan klien/pasien dan pelayanan yang
dibutuhkan;

e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis; dan
g. Mematuhi standar.
d. Perawat wajib merujuk klien kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang mempunyai
keahlian atau kemapuan yang lebih baik bila yang bersangkutan tidak dapat mangatasinya.
Kewajiban perawat ini diatur dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang
izin dan penyeleggaraan praktik perawat yang tertuang dalam pasal 12 ayat 1b yang
menerangkan bahwa :
Melakukan rujukan.”
e. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk berhubungan dengan
keluarganya, selama tidak bertentangan dengan peraturan dan standar profesi yang ada.
f. Perawat wajib memberikan kesempatan kepada klien untuk menjalankan ibadahnya sesuai
dengan agama atau kepercayaan masing-masing selama tidak mengganggu klien yang
lainnya.
g. Perawat wajib berkolaborasi dengan tenaga medis atau tenaga kesehatan terkait lainya
dalam memberikan pelayanan kesehatan dan keperawatan kepada klien.
h. Perawat wajib memberikan informasi yang akurat tentang tindakan keperawatan yang
diberikan kepada klien dan / atau keluarganya sesuai dengan kemampuanya.
Hal ini telah di atur dalam PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang
tersirat dalam pasal 22 ayat 1c yang berbunyi :
“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas
profesinya berkewajiban untuk :
Memberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan.”
Kewajiban ini termaktub dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin
dan penyelenggaraan praktik perawat, pasal 12 ayat 1d yang berbunyi :
“Dalam melaksanakan praktik, perawat wajib untuk:
Memberikan informasi tentang masalah kesehatan klien / pasien dan pelayanan yang
dibutuhkan.”
i. Perawat wajib meminta persetujuan kepada pasien dan / atau keluarga terhadap tindakan
yang akan dilakukan.

Hal ini sesuai dengan isi PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang
tercantum dalam pasal 22 ayat (1)d yang berbunyi sebagai berikut :
“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya
berkewajiban untuk :
Meminta persetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan”
Didalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 juga mengantur tentang hal ini yaitu
didalam pasal 12 ayat (1)e yang berbunyi :
Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan”
j. Perawat wajib membuat dokumentasi asuahan keperawatan secara akurat dan
berkesinambungan.
Hal ini telah diatur dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 yang termuat dalam
pasal 12 ayat 1f, yang berbunyi :
Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis.”
k. Perawat wajib mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan atau
kesehatan secara terus-menerus.
Hal ini juga telah dimuat dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin
dan penyelenggaraan praktik perawat, didalam pasal 12 ayat 2 menerangkan bahwa :
Perawat dalam menjalankan praktik senantiasa meningkatkan mutu pelayanan profesinya,
dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan dan
pelatihan sesuai dengan bidang tuganya, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan
organisasi profesi.”
l. Perawat wajib melakukan pelayanan darurat sebagai tugas kemanusiaan sesuai dengan
batas kewenanganya.
Sebagaimana UU kesehatan telah mengatur hal ini yaitu di dalam pasal 32 ayat (1)
dan (2) UU Nomer 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang berbunyi :
(1) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta,
wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan
kecacatan terlebih dahulu.

(2) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta
dilarang menolak pasien dan / atau meminta uang muka.”
Hal ini juga telah diatur dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izi dan
penyelenggaraan praktik perawat, yang tercamtum dalam pasal 10 yang berbunyi :
(1) Dalam keadaan darurat untuk penyelamatan nyawa seseorang / pasien dan tidak ada dokter
di tempat kejadian, perawat dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
(2) Bagi perawat yang menjalankan praktik di daerah tidak memiliki dokter dalam rangka
melaksanakan tugas pemerintah, dapat melakukan pelayanan kesehatan diluar kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 8.
(3) Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus
mempertimbangkan kompetensi, tingkat kedaruratan dan kemungkinan untuk dirujuk.
(4) Daerah yang tidak memiliki dokter sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kecamatan atau
kelurahan / desa yang ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten / kota.
(5) Dalam hal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah terdapat dokter, kewenangan
perawat sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berlaku.”
m. Perawat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang klien, kecuali jika
dimintai keterangan oleh pihak berwenang.[4]
Hal ini telah diatur oleh PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yang
termaktub dalam pasal 22 ayat (1)b yang menerangkan bahwa :
“Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya
berkewajiban untuk :
Menjaga kerahasiaan identitas dan data kesehatan pribadi pasien.”
Demikian halnya di dalam PERMENKES Nomer 148 tahun 2010, juga mengatur
tentang hal ini yang tercantum dalam pasal 12 ayat (1)c, yang berbunyi :
Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
n. Perawat didalam melakukan praktik mandiri dan / atau berkelompok di wajibkan untuk
membantu program pemerintah.

Hal ini sesuai dengan PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 tentang izin dan
penyelenggaraan praktik perawat, yang tertuang dalam pasal 12 ayat (3) yang berbunyai :
“Perawat dalam menjalankan praktik wajib membantu program pemerintah dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.”
2. Hak dan Kewajiban pasien
Hak dan kewajiban klien saat ini merupakan hal yang sangat harus kita junjung tinggi,
karena hal tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam
UU Nomer 23 tahun 1992 tentang kesehatan yang tertuang dalam pasal 53 ayat (1) dan (2)
yang berbunyi sebagai berikut :
(1) “Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
sesuai dengan profesinya.
(2) Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar
profesi dan menghormati hak-hak klien.”
Pernyataan yang berkenaan dengan hak klien dipengaruhi oleh beberapa faktor
sebagai berikut :
a. Meningkatnya kesadaran konsumen mengenai hak asuhan kesehatan dan lebih besarnya
partisipasi dalam merencanakan asuhan tersebut.
b. Meningkatnya jumlah kasus malpraktek yang dipublikasikan sehingga menggugah
kesadaran masyarakat.
c. Legislasi yang telah ditetapkan sebelumnya melindungi hubungan, seperti atasan-bawahan
dan manusiawi serta legislasi kesamaan hak-hak secara umum.
d. Konsumen memperhatikan masalah tentang meningkatnya jumlah penelitian yang dilakukan
dibidang kesehatan dan meningkatnya penggunaan klien untuk tujuan pendidikan pada
sejumlah disiplin. Walaupun klien dan keluarganya biasa berpartisipasi dalam riset dan
program pendidikan, mereka sering kali bertanya “apakah harus?” selain itu beberapa klien
heran apakah kwalitas asuhan akan terancam bila ia tidak berpartisipasi.
Hak-hak klien / pasien menurut perundang-undangan di Indonesia:
a. Hak-hak klien menurut UU Nomer 36 tahun tahun 2009 tentang kesehatan:
Pasal 56
(1) Setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan
yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai
tindakan tersebut secara lengkap.

(2) Hak menerima atau menolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada :
a. Penderita penyakit yang penyakitnya dapat secara cepat menular kedalam masyarakat yang
luas.
b. Keadaan seseorang yang tidak sadarkan diri; atau
c. Gangguan mental berat.
Pasal 57
(1) Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan
kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak berlaku dalam hal :
a. Perintah undang-undang;
b. Perintah pengadilan;
c. Izin yang bersangkutan;
d. Kepentingan masyarakat; atau
e. Kepentingan orang tersebut.
Pasal 58
(1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/ atau
penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam
pelayanan kesehatan yang diterimanya.
(1) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan
yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam
keadaan darurat.
(2) Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Hak-hak klien menurut UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yaitu :
Pasal 32
Setiap pasien mempunyai hak :
a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit.
b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar
prosedur operasional;

e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan
materi;
f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginanya dan peraturan yang berlaku di
Rumah Sakit;
h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai
Surat Izin Praktik (SIP) baik didalam mapun dluar Rumah Sakit;
i. Mendapatkan privasi dan kerahasian penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosa dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan
medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis
terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang dilakuakan oleh tenaga kesehatan
terhadap penyakit yang dideritanya;
l. Didampingi keluarga dalam keadaan kritis;
m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak
menggangu pasien lainya;
n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya;
p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang
dianutnya; menggugat dan/ atau menuntut Rumah Sakit apabila Rumah Sakit diduga
memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana;
q. Mengeluhkan pelayanan Rumah Sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui
media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. Hak-hak klien menurut PP Nomer 32 tahun 1996 tentang tenaga kesehatan yaitu pasal 22 dan
pasal 23 yang berbunyi :
Pasal 22
(1) Bagi tenaga kesehatan jenis tertentu dalam melaksanakan tugas profesinya berkewajiban
untuk :
b. Menjaga kerahasian identitas dan data kesehatan pribadi pasien;
c. Menberikan informasi yang berkaitan dengan kondisi dan tindakan yang akan dilakukan;
d. Meminta bersetujuan terhadap tindakan yang akan dilakukan;
e. Membuat dan memelihara rekam medis.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri
Pasal 23
(1) Pasien berhak atas ganti rugi apabila dalam pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 mengakibatkan terganggunya kesehatan,
cacat atau kematian yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian.
(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh menteri.
d. Hak-hak klien menurut PERMENKES Nomer 148 tahun 2010 dalam pasal 12 yang berbunyi
sebagai berikut :
Pasal 12
a. Menghormati hak-hak pasien;
b. Melakukan rujukan;
c. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. Memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien/klien dan pelayanan yang
dibutuhkan;
e. Meminta persetujuan tindakan keperawatan yang akan dilakukan;
f. Melakukan pencatatan asuhan keperawatan secara sistematis; dan
g. Mematuhi standar.
Dari uraian diatas jelaslah bahwa hak memperoleh informasi atau penjelasan
merupakan hak asasi pasien yang utama, bahwa dalam tindakan-tindakan khusus diperlukan
persetujuan tindakan medik (PMT) yang ditandatangani oleh pasien atau keluarganya.
Dalam memberikan informasi kepada pasien, kadang kala agak sulit menentukan
informasi yang mana yang harus diberikan, karena sangat bergantung pada usia, pendidikan,
keadaan umum dan mental pasien.[5] Namun pada umumnya dapat dipedomani hal-hal
berikut :
1. Informasi yang diberikan haruslah dengan bahasa yang dimengerti oleh pasien.
2. Pasien harus memperoleh informasi tentang penyakitnya, tindakan-tindakan yang akan
diambil, kemungkinan komplikasi dan resiko-resikonya.
3. Untuk anak-anak dan pasien penyakit jiwa, informasi diberikan kepada orang tua atau
walinya.
Kewajiban klien menurut perundang-undangan di Indonesia
Disamping hak yang dijunjung tinggi, klien juga perlu memenuhi kewajibanya selama
menjadi klien unit pelayanan kesehatan tertentu antara lain :

1. Klien beserta keluarga/kerabatnya berkewajiban untuk, memetuhi peraturan dan tata tertib
unit pelayanan kesehatan dimana mereka peroleh/berada.
2. Wajib untuk mematuhi intruksi dokter, perawat, petugas kesehatan lainya yang relevan,
didalam kaitanya penanganan gangguan kesehatanya.
3. Wajib memberikan informasi secara jujur, lengkap dan terbuka tentang gangguan
kesehatanya, serta kaitanya dengan kesehatanya baik saat ini maupun saat yang lalu, kepada
petugas kesehatan yang berwenang.
4. Berkewajiban untuk mencukupi dan melunasi segala dan atau semua imbalan jasa atas
pelayanan kesehatan yang telah diterima selama berada didalam intitusi pelayanan kesehatan
tertentu.
Kewajiban klien / pasien menurut UU Nomer 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit
yang termaktub dalam pasal 31 ayat (1) dan (2) yang berbunyi sebagai berikut :
(1) Setiap pasien mempunyai kewajiban terhadap Rumah Sakit atas pelayanan yang diterima.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pasien diatur dengan peraturan menteri.
Klien beserta keluarganya wajib memenuhi hal-hal yang telah menjadi kesepakatan
atau perjanjian yang telah disepakati bersama, dengan pihak pemberi pelayanan
kesehatanmya. Kerena mereka secara otomatis telah membuat suatu perikatan yang
merupakan salah satu bentuk hukum yang harus mereka patuhi bersama, akibat persetujuan
dan perjanjian ini akan terjadi “perikatan” antara kedua pihak diatas (perawat/dokter dan
pasien), kecuali dengan kesepakatan terjadi pembatalan perikatan tersebut, atau batal
berdasarkan undang-undang.
Ketentuan pasal 1381 KUHPerdata, yang memuat pengaturan berakhirnya suatu
perikatan. Dimana belum tentu dengan berakhirnya perikatan tadi, berakhir pula suatu
perjanjian, yang menjadi sumber perikatan tadi. Misalnya pada kasus jual-beli dengan telah
dibayar lunas maka perikatan mengenai pembayaran telah berakhir, tetapi perjanjian tentang
jual-beli tadi masih berjalan, hal ini dikarenakan adanya perikatan tentang penyerahan
barang.
Hal-hal yang mengakhiri suatu perjanjian dikarenakan antara lain :
1. Jangka waktu perjanjian, yang ditentukan telah lewat.
2. Telah adanya undang-undang tentang batas berlakunya perjanjian.
3. Telah terjadi peristiwa tertentu, yang oleh para pihak atau undang-undang telah ditentukan
sebagai sebab yang akan mengakibatkan berakhirnya perjanjian.
4. Apabila ada pernyataan menghentikan perjanjian (opzegging) oleh kedua belah pihak atau
salah satu pihak saja dengan memperhatikan tenggang waktu.

5. Perjanjian berakhir karena putusan hakim.
6. Perjanjian berakhir karena persetujuan para pihak.
7. Telah tercapainya tujuan dari perjanjian.
Dari penjabaran diatas mengenai hak-hak dan kewajiban klien dan keluarganya
tentunya perawat dituntut lebih profesional dan arif serta memegang teguh kode etik dan
standar opersional prosedur, agar tidak terjadi kesalahan ataupun kelalaian dalam
melaksanakan asuhan keperawatan.
Dan yang terpenting adalah hak serta kewajiban pasien dan perawat perlu
disosialisasikan dikalangan perawat dan di tengah-tengah masyarakat agar tiap-tiap pihak
memahami, menghayati, menghormati, dan mengamalkannya. Dengan demikian, diharapkan
hubungan pasien dengan perawat dapat berlangsung dengan baik dan masyarakat pun bebas
dari keresahan.
2.7 Legislasi Keperawatan.
Legislasi Keperawatan adalah proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan
perangkat hukumyang sudah ada yang mempengaruhi ilmu dan kiat dalam praktik
keperawatan (Sand,Robbles1981).
Prinsip dasar legislasi untuk praktik keperawatan
1. Harus jelas membedakan tiap katagori tenaga keperawatan.
2. Badan yang mengurus legislasi bertanggung jawab aatas system keperawatan.
3. Pemberian lisensi berdasarkan keberhasilan pendidikan dan ujian sesuai ketetapan.
4. Memperinci kegiatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan perawat.
Fungsi legislasi keperawatan
1. Memberi perlindungan kepada masyarakat terhadap pelayanan keperawatan yang
diberikan.
2. Memelihara kualitas layanan keperawatan yang diberikan
3. Memberi kejelasan batas kewenangan setiap katagori tenaga keperawatan.
4. Menjamin adanya perlindungan hukum bagi perawat.
5. Memotivasi pengembangan profesi.
6. Meningkatkan proffesionalisme tenaga keperawatan.
Legislasi keperawtan mencakup 3 komponen yaitu registrasi, sertifikasi, dan lisensi.

Registrasi
Registrasi merupakan pencantuman nama seseorang dan informasi lain pada badan
resmi baik milik pemerintah maupun non pemerintah. Perawat yang telah terdaftar diizinkan
memakai sebutan registered nurse. Untuk dapat terdaftar, perawat harus telah menyelesaikan
pendidikan keperawatan dan lulus ujian dari badan pendaftaran dengan nilai yang diterima.
Izin praktik maupun registrasi harus diperbaharui setiap satu atau dua tahun.
Tujuan registrasi :
a. Menjamin kemamapuan perawat untuk melakukan praktik keperawatan sesuai
dengan kewenangan dan kompetensinya.
b. Mempertahankan prosedur penatalaksanaan secara objektif terhadap kasus
kelalaian tugas atau ketidak mampuan melaksanakan tugas sesuai dengan
standar kompetensi.
c. Mengidenttifikasi jumlah dan kualifikasi perawat professional dan vokasional
yang akan melakukan praktik keperawatan sesuai dengan kewenangan dan
kompetensi masing-masing.
Registrasi meliputi 2 kegiatan berikut :
1. Registrasi administrasi adalah kegiatan mendaftarkan diri yang dilakukan setiap
tahun, berlaku untulk perawat professional dan vokasional.
2. Registrasi kompetensi adalah registrasi yang dilkakukan setiap 5 tahun untuk
memperoleh pengakuan ,mendapatkan kewenangan dalam melakukan praktik
keperawatan ,berlaku bagi perawat professional.
Perawat yang sudah teregistrasi mendapat Surat Izin Perawat(SIP) dan nomer
register.Perawat yang sudah melakukan registrasi akan memperoleh kewenangan dan hak
berikut :
1. Melakukan pengkajian
2. Melakukan terapi keperawatan.
3. Melakukan observasi.

4. Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan.
5. Melakukan intervensi medis yang didelegasikan.
6. Melakukan evaluasi tindakan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.
Perawat yang tidak teregistrasi ,secara hukum tidak memiliki kewenangan dan hak
tersebut.Registrasi berlaku untuk semua perawat professional yang bermaksud melakukan
praktik keperawatan di wilayah Negara republic Indonesia , termasuk perawat berijasah luar
negeri.
Mekanisme registrasi terdiri dari mekanisme registrasi administrative dan mekanisme
registrasi kompetensi yang dilakukan melalui 2 jalur,yaitu :
1. Ujian registrasi nasional, dan
2. Pengumpulan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Registrasi yang dilakukan perawat yang baru lulus disebut regustrasi awal dan registrasi
selanjutnya di sebut registrasi ulang.
Sertifikasi
Sertifikasi adalahj proses pengakuan terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan
,dan perilaku (kompetensi) seorang perawat dengan memeberikan ijasah atau sertifikat.
Tujuan sertifikasi :
a. Menyatakan pengetahuan ,keterampilan ,dan perilaku perawat sesuai dengan
pendidikan tambahan yang diikutinya.
b. Menetapkan klasifikasi ,tingkat dan lingkup praktik keperawatan sesuai
pendidikan tambahan yang dimilikinya.
c. Memenuhi persyaratan registrasi sesuai area praktik keperawatan.

Lisensi
Lisensi berupa kewenangan kepada seorang perawat yang sudah teregristasi untuk
melaksanakan pelayanan praktik keperawatan.Lisensi merupakan suatu kehormatan bukan
suatu hak .Semua perawat seyogyanya mengamankan hak ini dengan mengetahui standar
pelayanan yang dapat diterapkan dalam suatu tatanan praktik keperawatan.
Tujuan lisensi :
a. Memberi kejelasan batas kewenangan tiap katagori tenaga keperawatan untuk
melakukan praktik keperawatan.
b. Mengesahkan atau member bukti untuk melekukan praktek keperawatan
professional.
Mekanisme Legislasi
Persyaratan legislasi antara lain berupa kemampuan (kompetensi) yang diakui,
tertuang dalam ijazah dan sertifikat.
Registasi meliputi dua hal kegiatan berikut.
1. Registrasi administrasi; adalah kegiatan mendaftarkan diri yang dilakukan setiap
tahun, berlaku untuk perawat professional dan vokasional.
2. Registrasi kompetensi; adalah registrasi yang dilakukan setiap 5 tahun untuk
memperoleh pengakuan, mendapatkan kewenangan dalam melakukan praktik
keperawatan, berlaku bagi perawat profesional.
Perawat yang tidak teregristrasi, secara hukum tidak memiliki kewenangan dan hak
tersebut. Regristrasi berlaku untuk semua perawat profesional yang bermaksud melakukan
praktik keperawatan di wilayah Negara Republik Indonesia, termasuk perawat berijazah luar
negeri. Mekanisme regristasi terdiri dari mekanisme registrasi administratif dan mekanisme
registrasi kompetensi yang dilakukan melalui 2 jalur yaitu :
1. Ujian registrasi nasional
2. Pengumpulan kredit sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Mekanisme Sertifikasi

1. Perawat teregistrasi mengikuti kursus lanjutan di area khusus praktik keperawatan yang
ddiselenggarakan oleh institusi yang memenuhi syarat.
2. Mengajukan aplikasi disertai dengan kelengkapan dokumen untuk ditentukan kelayakan
diberikan sertifikat.
3. Mengikuti proses sertifikasi yang dilakukan oleh konsil keperawatan.
4. Perawat register yang memenuhi persyaratan, diberikan serifikasi oleh konsil
keperawatan untuk melakuakan praktik keperawatan lanjut.
Mekanisme Lisensi
Perawat yang telah memenuhi proses registrasi mengajukan permohonan kepada
pemerintah untuk memperoleh perizinan / lisensi resmi dari pemerintah. Perawat yang telah
teregistrasi dan sudah memiliki lisensi disebut perawat register, dan dapat bekerja di tatanan
pelayanan kesehatan dan institusi pendidikan keperawatan.
2.8 Pentingna Sistem Regulasi /Pengaturan
Regulasi keperawatan (regristrasi & praktik keperawatan)adalah kebijakan atau
ketentuan yang mengatur profesi keperawatan dalam melaksanakan tugas profesinya dan
terkait dengan kewajiban dan hak.
 Tujuan Regulasi
Tujuan umum regulasi keperawatan adalah melindungi masyarakat dan perawat,sedangkan
tujuan khusus regulasi adalah:
1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
2. Melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan;
3. Menetapkan standar pelayanan keperawatan
4. Menapis IPTEK keperawatan
5. Menilai boleh tidaknya praktik;
6. Menilai kesalahan dan kelalaian.
Situasi yang mendasari pentingnya sistem regulasi/pengaturan
Beberapa keadaan yang sering menuntutperlunya penerapan sistem regulasi yang ketat adalah
terjadinya hal-hal berikut.(Marquis & Huston,1998;Rocchiccioli & Tilbury,1998)
1. Pelaksanaan tugas keperawatan diluar batas waktu yang ditentukan
2. Kegagalan memenuhi standar pelayanan keperawatan.
3. Mengabaikan bahaya yang mungkin timbul

4. Hubungan langsung antara kegagalan memenuhi standar pelayanan keperawatan
dengan terjadinya bahaya
5. Terjadi kecelakaan/kerusakan yang dialami oleh klien
Pengaturan penyelenggaraan praktik keperawatan bertujuan untuk :
1. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi jasa
pelayanan keperawatan.
2. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan yang diberikan
oleh perawat.
3. Mendorong para pengambil kebijakan dan elemen-elemen yang terkait lainnya untuk
memberikan perhatian dan dukungan pada model praktik keperawatan komunitas.
4. Mendorong pemerintah mengeluarkan regulasi yang dapat memberikan jaminan pada
penyelenggaraan praktik keperawatan komunitas yang profesional.
5. Mendorong terbentuknya sistem monitoring dan evaluasi yang efisien dan efektif.
2.9 Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Mempercepat Terwujudnya
Legislasi Di Indonesia.
Leglasi keperaeatan yang baku dan baik di Indonesia masih mereupakan harapan di
masa mendatang. Namun, ada beberapa upaya berikut ini yang dapat mendukung teciptanya
sistem regulasi keperawatan.
1. Menetapkan dasar pendidikan terendah untuk mendapatkan pekakuan sebagai perawat
tercatat, agar tenaga yang dituntut bertanggung jawab dan tanggung gugatnya adalah
tenaga keperawatan yang sebetulnya dariaspek pendidikan mereka telah memahami
tentang pelayanan keperawatan profesianal dan telah memahami dampak
hukumannya jika pelayanan ini tidak memenuhi standar.
2. Memberikan berbagai pelatihan dasar tentang hukum dan perundang-undangan bagi
seluruh masyarakat keperawatan. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman tentang
dampak hukum yang dapat terjadi apabila pelayanan keperawatan yang diberikan
tidak memenuhi standar.
3. Mempercepat diwujudkannya praktik keperawatan professional diberbagai jenjang
tatana pelayanan kesehayan. Hal ini sebagai landasan diterapkannya bentukpelayanan
keperawatan profesional yang bukan hanya memenuhi persyaratan dan standar
profesional, tetapi juga memenuhi persyaratan hukum keperawatan.

4. Menyoasialisasikan berbagai kegiatan persiapan diterapkannya sistem legislasi
keperawatan. Kegiatan ini beetujuan untuk menghindarkan ketidakmengertian,
kesalahan persepsi/kesalahan interprestasi ataupun kesalahan komunikasi tentang
hukumm keperawatan.
5. Menyepakati perkembangan sistem pendidikan tinggi keperawatan di Indonesia,
sehingga berdasarkan kesepakatan dari seluruh masyarakat keperawatan di Indonesia
ini tidak akan memungkinkan pihak lain untuk membentuk jenjang keperawatan lain
yang dapat mengaburkan nilai-nilai profesionalisme yang kemungkinan dapat
terperangkap dalam sistem ligislasi yang akan dibakukan.
2.10 Model Praktik Keperawatan di Rumah Sakit.
Sejak disepakatinya keperawatan sebagai profesi (januari 1983), serta
ditumbuhkannya pendidikan keperawatan pada jenjang pendidikan tinggi (Program DIII
Keperawatan pada tahun 1984, dan Program Pendidikan Sarjana pada tahun 1085), serta
diberlakukannya UU No. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, proses registrasi dan legislasi
keperawatan sebagai bentuk pengakuan adanya kewenangan dalam melaksanakan praktik
keperawatan belum terwujud. Hal ini mungkin disebabkan antara lain belum adanya
pengalaman dalam memberi pengakuan terhadap praktik keperawatan, karena belum
dipahami wujud dan batasan dari praktik keperawatan sebagai praktik professional. Demikian
juga jenis dan sifat praktik keperawatan sebagai praktik profesional yang harus
dikembangkan belum dipahami benar karena belum ada pengalaman sebalumnya.
Bertolak dari keadan yang demikian, sedangkan peraktik keperatan professional harus
dikembangkan, proses registrasi dan legislasi keperawatan sudah ada, serta dilandasi oleh
peraturan perundang-undangan yang kokoh, maka dinilai peril dilakukan pembangunan dan
uji coba beberapa model praktik keperawata.
Bentuk model praktik keperawatan yang dapat dan pantas diujicobakan dan dikembangkan di
Indonesia adalah sebagai berikut.
Praktik Keperawatan di Rumah Sakit dan Puskesmas

lingkup cakupan dan batasan wewenang serta tanggung jawab seorang perawat
professional (ners) dalam praktik keperawatan di rumah sakit ataupun puskesmas dikaji.
Kedudukan dan hubungannya dengan pelayanan rumah sakit atau puskesmas secara
keseluruhan, dan sifat interdependensi dengan pelayanan professional lainnya yang terdapat
di rumah sakit atau puskesmas. Perawat profesional dengan sikap dan kemampuan
profesional yang dapat diberi wewenang dan tanggung jawab melaksanakan praktik
keperawata rumah sakit atau puskesmas, serta proses dan prosedur pencatatan (registrasi) dan
pemberian kewenangan, tanggung jawab melaksanakan praktik (legislasi).
Melalui hasil kajian dari model praktik keperawatan rumah sakit atau pukesmas dapat
disarankan kepada yang berwenang hal-hal yang berhubungan dengan pengertian praktik
keperawatan rumah sakit atau puskesmas dan lingkup cakupannya sebagai salah satu bentuk
praktik keperawatan profesional, serta proses dan prosedur registrasi dan legislasi
keperawatan.
Praktik Keperawatan di Rumah (Home Nursing Practice) dalam Konteks Perpanjangan
Pelayanan Rumah Sakit atau puskesmas
Dengan pola pendekatan dan pelaksanaan seperti yang diuraikan untuk praktik
keperawatan rumah sakit atau puskesmas. Pada bentuk praktik keperawatan rumah dalam
kajian awalnya, ditekankan pada pelaksanaan pelayanan / asuhan keperawatan sebagai
kelanjutan dari pelayanan rumah sakit atau puskesmas. Dilakukan oleh perawat profesional
rumah sakit atau puskesmas, atau melalui pengikutsertaan perawat profesional yang
melakukan praktik keperawatan berkelompok.
Praktik Keperawatan Berkelompok (Group Nursing Practice)
Dengan pola pendekatan dan pelaksanaan seperti yang diuraikan untuk praktik
keperawatan rumah sakit atau puskesmas. Beberapa perawat profesional membuka praktik
keperawatan selama 24 jam kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan / asuhan
keperawatan, mengatasi berbagai bentuk keperawatan yang dihadapi masyrakat. Bentuk
praktik keperawatan ini diperkirakan akan sangat diperlukan di masa depan, terutama jika
pandangan lama rawat rumah sakit perlu dipersingkat mengingat biaya rawat rumah sakit
diprakirakan akan terus meningkat.

Praktik keperawatan berkrlompok sebagai model yang akan diujicobakan memerlukan
dukungan peraturan yang berwenang sehingga baik perawatan yang melaksanakan praktik
keperawatan, maupun masyarakat yang menerima asuhan keperawatan terlindungi.
Praktik Keperawatan Individu/Perorangan (Individual Nurcing Practice)
Dengan pola pendekatan dan pelaksanaan yang sama seperti yang diuaraikan untuk
praktik keperawatan rumah sakit atau puskemas. Perawat profesional senior dan
berpengalaman secara perorangan/sendiri membuka praktik keperawatan dalam jam praktik
tertentu, memberi pelayanan/asuhan keperawatan khususnya konsultasi dalam keperawatan
bagi masyarakat yang memerlukan dalam mengatasi masalah keperawatan.
Bentuk praktik yang demikian ini sangat diperlukan oleh kelompok/golongan
masyarakat yang tinggal jauh terpencil dari fasilitas pelayanan kesehatan, khususnya
pelayanan keperawatan yang dikembangkan oleh pemerintah.
Model Praktik Keperawatan di Rumah Sakit
Model adalah kerangka kerja (framework) yang menyusun berbagai bagian
sedemikian rupa sehinggan menjadi utuh. Model memungkinkan informasi terorganisasi
dengan baik dan menunjukan informasi yang paling relevan yang diperkaya oleh
pengalaman. Pada dasarnya, model merupakan penyajian konseptual tentang realitas yang
sangat diperlukan untuk berkomunikasi dan menyelesaikan masalah serta memberikan
kesempatan untuk menguji coba apakah model tersebut sesuai dan tidak berisiko.
Pengunaan model harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai memaksa situasi
agar sesuai dengan model, tetapi justru mengujicobakan apakah model tersebut sesuai dengan
situasi praktik. Perlu disadari bahwa model tidak mungkin dapat divalidasi secara adekuat
tanpa mengadopsinya terlebih dahulu. Oleh karena itu, perlu sekali dipahami menggunakan
model bukan hanya untuk mengadopsi model tersebut, tetapi untuk mencapai tujuan yaitu
meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan/asuhan keperawatan yang memuaskan klien dan
pemberi pelayanan.dengan demikian, melalui model praktik, klien diharapkan akan
mendapatkan pelayanan/asuhan keperawatan terbaik dan perawat pun berkemampuan untuk
memberikan yang terbaik bekerja sama dengan pihak/tenaga lain yang terkait.
Beberapa jenis sistem pemberian asuhan yang sering juga disebut dengan sistem
penugasan menurut Huber (1996), yaitu

Private Duty Nursing
Private duty nursing sering disebut dengan sistem keperawatan kasus (case nursing)
yaitu seorang perawat merawar seorang klien. Asuhan keperawatan yang diberikan kepada
klien secara menyeluruh dilakukan oleh seorang perawat baik dirumah sakit maupaun
dirumah. Jika dilakukan dirumah, perawat berpungsi sebagai manejer rumah tangga karena
juga melakukan kegiatan rumah tangga.
Keuntungan, sistem pemberian asuhan yaitu memungkinkan perawat hanya memfokuskan
kepada kebutuhan satu klien saja sehingga memberi hubungan yang akrab dan memuaskan
terhadap klien.
Kerugian, mahal karena kurang efisien dan mobilitas perawat juga terbatas dan terisolasi dari
rekan kerja lainnya.
Private duty nursing ini selanjutnya dikembangkan menjadi keperawatan berkelompok
(group nursing). Pada dasarnya keperawatan kelompok ini merupakan perubahan dari
Private duty yang semula dilakukan secara individual menjadi kelompok yang terpadu
dengan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat, sehingga sekelompok perawat
merawat sekelompok klien.
Metode Aplikasi klien/Keperawatan Total
Metode ini pengornaisasian pelayanan/asuhan keperawatan untuk satu atau beberapa
klien oleh satu orang perawat pada saat bertugas/jaga selama periode waktu tertentu atau
sampai klien pulang. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam pembaian tugas dan
menerima semua laporan tentang pelayanan keperawatan klien.
Kelebihan
1. Fokus keperawatan sesuai dengan kebutuhan klien.
2. Memberikan kesempatan untuk melakukan keperawatan yang komprehensif
3. Memotivsi perawat untuk selalu bersama klien selama bertugas, tugas non-
keperawatan dapat dilakukan oleh yang buksn perawat.
4. Mendukung penerapan proses keperawatan.

5. Kepuasan tugas secara keseluruhan dapat tercapai.
Kelemahan
1. Beban kerja tinggi terutama jika jumlah klien banyak sehingga tugas rutin yang
sederhana terlewatkan.
2. Peserta didik sulit untuk melatih keterampilan dalam melakukan paerawatan dasar,
misalnya menyutik, mengukur suhu.
3. Pendelegasian tugas terbatas.
4. Kelanjutan perawatan klien hanya sebagian selama perawat penanggungjawab klien
bertugas
Functional Nursing
Keperawatan fungsional (Functional Nursing) dilakukan dengan tiap perawat bekerja
berdasarkan tugas spesifik dan bersifat teknis seperti member obat, memandikan klien atau
mengukur tanda vital. Perawat mengidentifikasi tugas yang dilakukan pada tiap shift dinas.
Seorang perawat dapat melakukan dua jenis tugas atau lebih untuk semua klien yamg ada di
unit tersebut. Kepala ruangan bertanggung jawab dalam pembagian tugas tersebut dan
menerima laporan tentang semua klien serta menjawab semua pertanyaan tentang klien.
Kelebihan
1. Sistem fungsional yaitu secara administratif sangat efisien karena setiap perawat
mendapat tugas yang spesifik untuk sejumlah pasien dan mudah dilakukan serta tidak
membingungkan.
2. Perawat terampil untuk tugas.
3. Mudah memperoleh kepuasan kerja bagi perawat setelah selesai melakanakan tugas.
4. Kekurangan tenaga ahi dapat diganti dengan tenaga yang kuramg berpangalaman
untuk satu tugas sederhana.
5. Memudahkan kepala ruangan untuk mengawasi staf atau pesrta didik yang praktik
untuk keterampilan tertentu.
Kelemahan

1. Sistem ini tidak memungkinkan klien untuk menerima asuhan keperawatan secara
holistik dan manusiawi dengan keunikan kebutuhan tiap klien sehingga sulit untuk
memuaskan klien.
2. Pelayanan keperawatan terpilah-pilah atau tidak total sehingga proses keperawatan
sulit dilakukan.
3. Apabila pekerjaan perawat selesai perawat cenderung meninggalkan klien dan
melakukan tugas non-keperawatan.
4. Perawat dengan kompetensi propesional cenderung merasa bosan dan tidak dapat
berkomunikasi dan berinteraksi dengan klien. Walaupun secara ekonomi, sistem ini
menguntungkan karena pekerjaan bisa di bagi dan dilaksanakan oleh tenaga terampil
yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi.
5. Kepuasan kerja keseluruhan sulit dicapai dan diidentifikasi konstribisinya terhadap
pelayanan klien.
6. Perawat hanya melihat asuhan keperawatan sebagai keterampilan saja.
Team Nursing
Keperawatan tim (team nursing), diberikan oleh tim yang terdiri dari beberapa
perawat dan tenaga penunjang kep[erawatan. Setiap tim terdiri dari ketua tim dan beberapa
anggota tim, tin ini merawat beberapa pasien tertentu, satu tim terdiri dari ketua tim dan
bebepa anggota tim yang bertugas untuk merawat sejumlah klien. Setiap anggota tim terlibat
dalam pemberian asuhan yang menjadi tanggung jawab tim. Setiap anggota tim mengenal
klien dan dapat berkomunikasi dengan klien. Begitu pula beban kerja lebih menyebar dan
pendelegasian lebih berkurang.
Kelebihan
1. Sistem ini adalah mengusahakan peningkatan kepuasan pasien dan staf perawat pada
batas efisiensi biaya.
2. Member kepuasan anggota tim dalam hubungan interfersonal.
3. Memfasilitasi pelayanan keperawatan yang komprehensif.

4. Memungkinkan pencapaian proses keperawatan.
5. Konflik atau perbedaan pendapat antar staf dapat ditekan melalui rapat tim, cara ini
efektif untuk belajar.
6. Memungkinkan menyatukan kemampuan anggota tim yang berbeda-beda dengan
aman dan efektif
Kelemahan
1. Memungkinkan terjadinya keterlambatan tindakan.
2. Terjadi salah komunikasi, pendelegasian dilakukan secara bertingkat, dan
bertanggung jawab tim sukar diterjemahkan. Keberhasilan tim sangat ditentukan oleh
kemampuan ketua tim untuk memimpin tim.
3. Perawat yang belum terampil dan belum berpengalaman selalu terganntung atau
berlindung kepada anggota tim yang mampu atau ketua tim.
4. Akuntabilitas dalam tim kabur.
Primary Nursing
Keperawata primer (primery nursing) merupakan pendekatan yang memungkinkan
perawat untuk bertanggung jawab dan bertanggung gugat terhadap klien mulai dari masuk
hingga keluar dari rumah sakit. Perawat primer melakukan proses keperawatan secara
menyeluruh selama klien dirawat dirumah sakit dan bertanggung jawab 24 jam yang
memungkinkan kesinambungan asuhan keperawatan terhadap klien.
Kelebihan
1. Sistem ini adalah berfokus terhadap kebutuhan klien yang memberikan otonomi
kepada perawatan dan kesinambungan asuhan.
2. Model praktik keperawatan profesional dapat dilakukan atau diterapkan.
3. Memungkinkan asuhan keperawatan yang komprehensif.
4. Memungkinkan penerapan proses keperawatan.
5. Memberikan kepuasan kerja bagi perawat.

6. Memberikan kepuasan bagi klien dan keluarga menerima asuhan keperawatan.
Kelemahannya, sistem keperawatan primer hanya dapat dilakukan oleh perawat dengan
kemampuan profesional dan biaya relative lebih tinggi dibandingkan metode lain.
Case Management
Manajemen kasus, yaitu suatu sistem pemberian asuhan klien berfokus pada
pencapaian kenerhasilan klien dengan menggunakan waktu dan sumber secara efisien dan
efektif. Sistem ini adalah pemberian, koordinasi dan pemantauan pelayanan untuk memenuhi
kebutuhan klien melalui pendekatan multidisiplin pada semua tatanan dan rentang pelayanan
kesehatan. Asuhan dikoordinasikan oleh menajemen kasus (case manager), selayaknya
perawat.
ProACT (The professionally advanced team model)
Faktor utama menerapkan model ProACT ini adalah kurangnya tenaga keperawatan
yang terjdi akibat berbagai faktor antara lain kesempatan mendapatkan penghaasilan yang
baik, perubahan sistem finansial, dan kurangnya tenaga lulusan perawat.
Model ProACT ini di kembangkan dengan merancang suatu sistem menggunakan dua
peran perawat profesional dan meningkatkan kesadaran institusi rumah sakit tentang
kemampuan kemampuan petawat untuk mengolah sumber dan memengarihi hasil asuhan
keperawatan terhadap pasien. Gambaran utama dari model ini adalah:
1. Memaparkan dua peran perawat profesional, yaitu sebagai perawat primer dan
manajer asuhan klinis (clinical care manager).
2. Peran manajer asuhan klinis memungkinkan manajemen klinis dengan kualitas tinggi.
3. Mendayagunakan tenaga setara DIII dan SPK untuk memberikan asuhan keperawatan
langsung.
4. Perluasan pelayanan dukungan kilnis dan non-klinis pada unit rawat untuk
mengurangi tenaga keperawatan melakukan tugas non keperawatan serta lebih
meningkatkan pelayanan berfokus pada pasien.
Dalam model ini ditegaskan model manajer asuhan klinis (setara ners spesialis/SI plus,
perawat primer (setara SI/DIII plus) dan perawat pelaksana (setara DIII).

Manajer asuhan klinik (clinical care manager) bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.
1. Mengelola asuhan/pelayanan pasien yang dirawat melalui koordinasi pelayanan yang
dilakukan dengan dokter, staf keperawatan dan tenaga kesehatan lain.
2. Memastikan bahwa hasil asuhan terhadap pasien dicapai dalam waktu yang telah
ditetapkan.
3. Melengkapi pengkajian tahap lanjutan terhadap kemampuan dah kebutuhan pasien
dan keluarganya sebelum dirawat.
4. Bertindak sebagai contoh peran dan memberikan pengarahan klinis serta dukungan
kepada perawat primer.
5. Bertanggung gugat selama 24 jam kepada pasien yang berada di bawah
pengawasannya.
6. Mengkaji perkembangan pasien melalui mobilisasi sumber dan tindakan yang
diperlukan.
7. Merencanakan pemulangan dan fasilitas penyuluhan untuk menyiapkan pasien
pulang.
Perawat primer bertanggung jawab untuk hal-hal berikut.
1. Mengelola asuha keperawatan primer pasien selama dirawat di rumah sakit.
2. Mengkaji, merencanakan dan mengevaluasi asuhan keperawatan kepada pasien dan
berperan serta secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan pelayanan.
3. Berkonsultasi dengan manajer asuhan klinis mengenai kondisi dan masalah pasien
sebagaimana diperlukan.
4. Mengkaji pasien yang berada didalam pengawasan selama shifr dinas, menerapkan
prioritas dan rencana asuhan, serta mendelegasikan pekerjaan kepada perawat
pelaksanaan dan pembantu perawat sesuai kebutuhan.
5. Menyiapkan pasien dan keluarganya untuk pemulangan.
Perawat pelaksana bertugas untuk hal-hal berikut.

1. Membantu melaksanakan fungsi keperawatan di bewah pengawasan perawat
profesional dalam memberikan asuhan keperawatan baik langsung maupun tidak
langsung untuk mengimplementasikan rencana asuhan keperawatan pada saat perawat
primer tidak ada di tempat
2. Memberikan masukan kepada perawat primer tentang rencana asuhan keperawatan.
2.11 Registrasi dan Praktik Keperawatan Sesuai Kepmenkes No. 1239 Tahun 2001.
Perawat sebagai tenaga propesional bertanggung jawab dan berwenang memberikan
pelayanan keperawatan secara mandiri dan atau berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain
sesuai dengan kewenangan. Untuk itu perlu ketetapan untuk mengatur tentang hak dan
kewajiban seseorang terkait dengan pekerjaan atau propesi (legislasi). Legislasi dimaksudkan
untuk memberikan pengertian dan perlindungan hokum bagi tenaga keperawatan dan
masyarakat.untuk memberikan perlindungan tersebut di atas, perawat perlu di registrasi,
disertifikasi dan memperoleh izin praktik (lisensi). Rangkaian kegiatan registrasi, sertifikasi
dan praktik dilaksanakan oleh pejabat pemerintah Kantor Dinas Kesehatan dan organisasi
propesi (PPNI). Setiap lulusan pendidikan perawat yang akan menjalankan pekerjaan
keperawatannya wajib memiliki surat izin perawat (SIP) yang di keluarkan oeh pejabat yang
berwenang (Dinas Kesehatan Provinsi) sebagai persaratan untuk mendapatkan surat izin kerja
(SIK) dan atau surat izin Praktik perawat (SIPP). Keperawatan sebagai propesi
dimanifestasikan antara lain melalui praktik profesi yang di atur dalam suatu ketetapan
hukum yaitu Kepmenkes no 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang registrasi dan praktik
keperawatan (Revisi Kepmenkes nomor 647/Menkes/SK/IV/2000) sehingga diharapkan
perlindungan terhadap kepentingan masyarakat terjamin melalui akuntabilitas perawat dalam
peraktik.
 Tujuan Regulasi
Tujuan umum regulasi keperawatan adalah “melindungi masyarakat dan
perawat”, sedangkan tujuan khusus regulasi adalah :
1. mempertahakan dan meningkatkan mutu pelayanan keperawatan;
2. melindugi masyarakat atas tindakan yang dilakukan;

3. menetapkan standar pelayanan keperawatan;
4. menapis IPTEK keperawatan;
5. menilai boleh tidaknya praktik;
6. menilai kesalahan dan penialaian.
Sesuai dengan Udang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan :
• Pasal 32 (ayat 4) : “pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu
dengan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.”
• Pasal (ayat 1dan 2): (ayat 1) “tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan
hokum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”
(ayat 2) “Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajibn untuk memenuhi
kewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien.”
Pada Kepmenkes No. 1239 tahun 2001(pasal 16), dalam melaksanakan
kewenangannya perawat berkewjiban untuk :
1. menghormati hak pasien;
2. merujuk kasus yang tidak dapat di tangani;
3. menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku;
4. memberikan informasi;
5. meminta persetujuan tindakan yang akan diajuakan;
6. melakukan catatan perawatan dengan baik.
Regulasi perlu mengatur prasyarat pelayanan keperawatan bermutu sesuai dengan
yang diharapkan oleh masyarakat sebagai penerima jasa layanan keperawatan harus
didukung adanya beberapa factor berikut .
1. kualifikai dan jumlah tenaga yang memadai
2. sarana dan prasarana yang memadai
3. iklim kerja yang kondusif

4. budaya organisasi yang mendukung
5. stuktur oranisasi memfasilitasi kewenangan membuat keputusan
6. proteksi risiko kerja dan tindak kekerasan
7. jenjang karier dan engembangan staf yang tertata
8. jasa, insentif dan sistem penghargaan yan sesuai
Dalam Kepmenkes No. 1239 Tahun 2001 pasal 38,dijelaskan bahwa perawat yang
sengaja :
1. Melakuksn praktik keperawatan tanpa izin;
2. Melakukan praktik keperawatan tanpa mendapat pengakuan/adaptasi;
3. Melakukan praktik keperawatan yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 16;
4. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai pasal 17;
Akan di pidana sesuai ketentuan pertaturan pemerintahan (PP) No .35 Tahun 1996
pasal 35, yang berbunyi.
Berdasarkan ketentuan pasal 86 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang
1. Melakukan upaya kesehatan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat
(1);
2. Melakukan upaya kesehatan tanpa melakuakan adaptasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 5 ayat (1);
3. Melakuakan upaya ksehatan tidak sesuai dengan standar profesi tenaga kesehatan
yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1);
4. Tidak melaksanakan kewajiaban sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1);
Dipidana denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pada PP No. 32 Tahun 1996 tentang tenaga kesehatan pasal 33, dijelaskan dalam hal-
hal berikut :
1. Dalam rangka pengawasan, mentri dapat mengambil tindakan disiplin terhadap
tenaga kesehatan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi
tenaga kesehatan.
2. Tindakan disiplin dapat berupa :
a. Teguran
b. Pencabutan izin untuk melakuakan upaya kesehatan.
3. Pengambilan tindakan disiplin dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
 Mekanisme Registrasi
a. Registrasi awal/ SIP awal
- Pimpinan penyelenggaraan pendidikan perawat wajib menyampaikan laporan
secara tertulis kepaa kantor dinas kesehatan provinsi mengenai peserta didik
yang baru lulus, selambat- lambatnya 1(satu) bulan setelah dinyatakan lulus
dalam pendidkan keperawatan. Bentuk dan isilaporan sebagimana dimaksud
untuk menggunakan formulir I Kepmenkes 1239 tahun 2001 (terlampir).
- Bagi perawat yang sudah bekerjasebelum Kepmenkes 1239/2001 diterbitkan
untukm memperoleh SIP juga mengajuakan permohonan registrasi
menggunakan from A yang diusulkan oleh kepala instansi tempat yang
bersangkutan bekerja.
- Formulir A yang telah diisi beserta kelengkapan registrasi, dikirimkan kepada
kepala kantor Dinas Kesehatan Provinsi tempat institusi pendidikan berada
selambat –lambatnya satu (1) bulan setelah menerima ijazah pendidikan
keperawat.
Kelengkapan registrasi sebagai mana yang dimaksud meliputi :
= foto kopi ijazah pendidikan keperawatan

= surat ketrangan sehat dari dokter
= Pas poto hitam putih 4x6 sebanyak 2 lembar dan 3x4 sebanyak 2 lembar
b. Registrasi Ulang/SIP ulang
- Perawat yang akan melakukan registrasi ulang,6 (enam) bulan sebelum
berakhir masa berlakunya SIP, mengajuakan permohonan kepengurus PPNI
kabupaten atau kota, untuk memperoleh rekomendasi PPNI.
- Mengajukan permohonan registrasi ulang ke kantor dinas keshatan Provinsi
dengan melampirkan kelengkapan registrasi ulang sebagi berikut :
= foto kopi ijazah pendidikan keperawatan
= surat ketrangan sehat dari dokter
= Pas Poto ukuran hitam putih 3x4 sebanyak 2 lembar, dan ukuran 4x6
sebanyak
2 lembar
= rekomendasi PPNI
- Persyaratan memperoleh rekomendasi dari PPNI
1. Memiliki 30 SPK (Satuan Kredik Partisipasi) yang terdiri dari :
• pengalaman kerja sebagai perawat minimal 1 (satu) tahun terakhir,
bagi yang tidak memenuhi akan mendapatkan perlakuan khusus klau
perlu megikuti;
• Kegiatan-kegiatan ilmiah
(seminar,lokakarya,menulisbuku,penelitian,dll);
Pimpinan institusi
pendidikan atau
pemohon
Pimpinan institusi
pendidikan atau
pemohon
Dinas kesehatan
Propinsi
Dinas kesehatan
Propinsi
SIP
(Surat Izin Perawat)
0
SIP
(Surat Izin Perawat)
0

• Pelatiahn –pelatihan atau setifikasi .
2. Tidak sedang menjalani hukuman pelanggaran kode etik oleh organissi
propesi;
3. Merupakan anggota PPNI;
4. Membayar biaya administrasi sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah)
melalui bang Bank Rakyat Indonesia (BRI).
 Izin Praktik Perawat
Izin praktik perawat adalah bukti tertulis yang menerangkan kewenangan
perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan sesuai dengan bentuk praktik
keperawatan yang dulakuakanya. Sasaran izizn praktik perawat adalah semua perawat
yang akan melaksanakana praktik keperawatan.
Keluaran proses mendapatkan perizinan praktik perwat adalah dalam bentuk
surat izin kerja (SIK) dan atau surat izin praktik perawat (SIPP). SIK hanya berlaku
pada satu tempat sarana. Berikut alur pembuatan SIP ulang :
Ditolak
Diterima
PemohonPemohon Pengurus PPNI
Kab/Kot
Pengurus PPNI
Kab/Kot
Dapat di ulangDapat di ulang
Ka. Dinkes
Provinsi
Ka. Dinkes
Provinsi
Rekomendasi PPNI :
Memiliki 30 SPK
Anggota PPNI
Tidak sedang
menjalani hukuman
Membayar
administrasi
Rekomendasi PPNI :
Memiliki 30 SPK
Anggota PPNI
Tidak sedang
menjalani hukuman
Membayar
administrasi
Foto kopi ijazah
Seurat keterangan
sehat
Foto kopi SIP
Foto kopi ijazah
Seurat keterangan
sehat
Foto kopi SIP
SIP (Surat Izin
Perawat)
SIP (Surat Izin
Perawat)

Pelayanan kesehatan dan SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik
perorangan/kelompok ketika yang bersangkutan mendapatkan izin untuk melakukan praktik
perawat. Pejabat yang berwenang menerbitkan SIK atu SIPP adalah Kantor Dinas Kesehatan
Kabupataen/ Kota tempat yang bersangkutan akan melaksnakan praktik keperawatan. Jenis
perizinan adalah perizinan awal dan perizinan ulang. Perizinan awal awl diajuakan untuk SIK
diajukan oleh perawat selambat-lambatnya satu bulan setelah di terima bekerja pada suatu
institusi pelayanan ksehatan, sedangkan SIPP awal diajukan oleh perawat sebelum yang
bersangkutan melakukan prakti perorangan/kelompok. SIK awal awal bagi perwat yang
sudah bekerja.
Rekomendasi PPNIRekomendasi PPNI

BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan.
Praktik Keperawatan Profesional adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui
kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien atau klien dan tenaga kesehatan lainnya
dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung
jawab. (Nurse, Ferry.2012.”Pratik Perawat Profesional”.
Registrasi keperawatan merupakan proses administrasi yang harus ditempuh oleh
seseorang yang ingin melakukan pelayanan keperawatan kepada orang lain sesuai dengan
kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya.

Praktik perawat yang dimaksud yaitu melaksanakan tindakan asuhan keperawatan
pada fasilitas pelayanan kesehatan diluar praktik mandiri. Bagi perawat yang melakukan
tindakan asuhan keperawatan pada fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki SIK (surat
izin kerja).
3.2 Saran.
Bagi mahasiswa keperawatan diharapkan mampu memahami dan mengaplikasikan
semua hal mengenai praktik keperawatan profesional,registrasi dan praktik perawat untuk
saat ini dan masa yang akan datang.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber; A. Aziz Alimul Hidayat (2007),Pengantar Konsep Dasar Keperawatan,Salemba
Medika,Jakarta.
Priharjo Robert. Konsep dan Prespektif Praktik Keperawatan Profesional, Jakarta EGC,2008
Kusnanto, Pengantar Profesi dan Praktik Keperawatan Profesional, EGC : Jakarta.
http://pondokmerana.blogspot.com/2013/03/makalah-praktik-keperawatan.html
(Di akses tanggal 15 Maret 2014 Pukul 09.25 WIB)

Praktik Keperawatan Profesional

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (20)

Similar a Praktik Keperawatan Profesional

Similar a Praktik Keperawatan Profesional (20)

Más de Viliansyah Viliansyah

Más de Viliansyah Viliansyah (10)

Último

Último (14)

Praktik Keperawatan Profesional