3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
• Setiap usaha/kegiatan yang berdampak penting
terhadap LH wajib memiliki Amdal
• Kriteria dampak penting:
– Jumlah penduduk yg berpotensi terdampak
– Luas wilayah potensi penyebaran dampak
– Potensi intensitas dan lamanya dampak
– Jumlah komponen LH yg berpotensi terdampak
– Sifat kumulatif dampak
– Berbalik atau tidakberbaliknya dampak
– Kriteria lain sesuai perkembangan iptek
4. AMDAL
Saran, pendapat dan Tanggapan dari:
•PENGUMUMAN
• KONSULTASI PUBLIK
DAMPAK
POTENSIAL
A
DAMPAK
POTENSIAL
B
DAMPAK
POTENSIAL
C
DAMPAK
POTENSIAL
D
DAMPAK
POTENSIAL E
DAMPAK
POTENSIAL F
DAMPAK
PENTING
HIPOTETIK 1
DAMPAK
PENTING
HIPOTETIK 2
DAMPAK
PENTING
HIPOTETIK 3
P -
P +
TP +
IDENTIFIKASI
DAMPAK
POTENSIAL
Surat Persetujuan KA Surat Kelayakan Lingkungan
PELINGKUPAN ANALISIS
KOMPONEN KEGIATAN
KOMPONEN LINGKUNGAN
Dokumen KERANGKA ACUAN (KA) Dokumen ANALISIS AMPAK
LINGKUNGAN (ANDAL)
Dokumen
RKL-RPL
PRAKIRAAN= Besaran & sifat
penting dampak untuk setiap
DPH
EVALUASI = telaahan thdp
keterkaitan & interaksi seluruh
DPH karekteristik dampak
lingkungan
• Dampak Penting
• Dampak
lingkungan
lainnya
Analisis atas
Kegiatan di Sekitar
5. Kriteria Wajib Amdal
• Pengubahan bentuk lahan dan bentang-alam
• Eksploitasi SDA terbarukan dan tak-terbarukan
• Berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan LH serta
pemborosan dan kemerosotan SDA
• Dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan,
lingkungan sosbud
• Mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi SDA dan cagar
budaya
• Introduksi jenis tumbuhan, hewan dan jazad renik
• Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati
• Mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan
negara
• Penerapan teknologi yang berpotensi besar untuk mempengaruhi
LH
7. 7
Sesuai Permen LH No.08/2006 (hal 11)
Diskripsi
Rencana
Kegiatan
Rona
Lingkung-an
Hidup
Dampak
Potensial
Dampak
Penting
Hipotetik
Prioritas
Dampak
Penting
Hipotetik
METODE: a.l.
Interaksi Kelompok (rapat,
lokakarya, brainstorming),
Analisis Isi, Daftar uji, Ad hoc,
Matrik, Bagan alir, Kajian
Pustaka, Pelapisan (Overlay),
Survey Lapangan,
METODE:
a.l.
Interaksi
Kelompok
METODE: a.l.
Interaksi Kelompok dengan
mempertimbangkan kebijakan/
peraturan pemerintah, standard/baku
mutu dan/atau konsep saintifik yang
akan digunakan
Saran dan Tanggapan
dari Masyarakat
Diskripsi
Kegiatan Lain
di sekitar
Sosialisasi Rencana Kegiatan dan
Pertemuan Konsultasi Masyarakat
8. Isi Dokumen Amdal
• Kajian dampak rencana usaha/kegiatan
• Evaluasi kegiatan di sekitar lokasi
• Saran dan masukan dari masyarakat
• Prakiraan besarnya dampak
• Evaluasi dampak secara holistik untuk penentuan
kelayakan LH dari rencana usaha/kegiatan
• RKL-RPL
Dokumen Amdal dijadikan dasar penetapan
keputusan kelayakan LH
9. Keterlibatan Masyarakat
• Dokumen Amdal disusun oleh Pemrakarsa
dengan melibatkan masyarakat
• Pelibatan dilakukan melalui pemberian informasi
yang lengkap, transparan dan sebelum kegiatan
dijalankan
• Masyarakat meliputi:
– Mereka yang berpotensi terkena dampak
– Mereka yang berpotensi terpengaruh atas keputusan
dalam proses Amdal
– Pemerhati lingkungan
10. Komisi Penilai Amdal
• Komisi Penilai Amdal dibentuk Menteri, gubernur,
bupati/walikota
• Komisi wajib memiliki lisensi penilai Amdal
• Komisi terdiri dari wakil unsur LH, instansi teknis
terkait, pakar bidang terkait, wakil masyarakat,
organisasi LH
• Komisi dibantu oleh Tim Teknis yang terdiri dari pakar
independen
• Komisi dibantu juga oleh Sekretariat
• Hasil penilaian oleh Komisi dijadikan dasar bagi
penetapan kelayakan rencana usaha/kegiatan
11. UKL - UPL
• Semua rencana usaha/kegiatan yang tidak
wajib Amdal diwajibkan memiliki UKL-UPL
• Daftar wajib UKL-UPL ditetapkan oleh
Gubernur, Bupati/Walikota
• Usaha/kegiatan mikro/kecil membuat Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan LH
12. Izin Lingkungan
• Setiap usaha wajib Amdal/UKL-UPL wajib
memiliki Izin Lingkungan (IL)
• Didasarkan pada Surat Keputusan Kelayakan
Lingkungan Hidup atau rekomendasi UKL-UPL
• Wajib mencantumkan persyaratan dalam
SKKLH atau Rekomendasi UKL-UPL
• Dapat dibatalkan jika cacat hukum, ada
kekeliruan, penyalahgunaan atau pemalsuan
• Dapat dibatalkan jika pemrakarsa tidak
melaksanakan kewajiban dalam dokumen
13. Audit Lingkungan
• Menteri mewajibkan audit LH kepada
– Usaha/kegiatan yg mempunyai risiko tinggi
terhadap LH
– Penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak
menaati peraturan perundangan LH
• Penanggungjawab usaha/kegiatan wajib
melaksanakan audit LH
• Apabila tidak dilaksanakan, Menteri dapat
menugasi pihak ketiga independen untuk
melakukan audit atas beban biaya
penanggungjawab usaha/kegiatan
• Audit dilakukan oleh auditor yang mempunyai
