Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (17)
Similar a Edisi 25 warnas
Similar a Edisi 25 warnas (20)
Más de https://wartaviral.com/
Más de https://wartaviral.com/ (20)
Edisi 25 warnas
- 1. Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim) Selebritis Dari 302 Calon TKI, Ditemukan 11 Orang Berusia di Bawah Umur TANGERANG, (WN) - Di lokasi penampungan TKI ilegal PT Karya Semesta Perkasa di Jalan Poncol Raya, RT 04/02, Cireundeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, ditengarai melakukan praktik perdagangan manusia karena banyak calon TKI yang tidak memenuhi standar. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Mantan Dirut Bank DKI Mangkir Dari Panggilan Kejagung JAKARTA, (WN) - Mantan Direktur Utama Bank DKI, Winny Erwindia, tidak menghadiri panggilan pemeriksaan (mangkir) oleh jaksa penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung. Tim kuasa hukum menjelaskan kliennya itu saat ini sedang dalam keadaan sakit. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 penampungan TKI ilegal PT Karya Semesta Perkasa. Winny Erwindia PNS Nias Didakwa Korupsi Rp 9,9 Miliar NIAS, (WN) – Yokie Adi Kurniawan Duha, Kasubbid Pendataan dan Perawatan Kantor di Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (BPKKD) Kabupaten Nias Selatan, diadili di Pengadilan Tipikor Medan, Rabu (3/9). Dia dakwa turut serta melakukan tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan Balai Benih Induk (BBI) di Nisel yang merugikan negara Rp 9,9 miliar. Terdakwa korupsi saat di pengadilan DALAM dakwaan, yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Agustina disebutkan bahwa pada tahun 2012 Pemkab Nisel mendapatkan anggaran Rp15 miliar untuk kegiatan pengadaan tanah untuk ke-pentingan pembangunan pemerintahan yang ditampung pada Dokumen Pelaksa-naan Anggaran (DPA) BKKD Nisel. Tetapi, terdakwa bersama-sama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Nias Selatan >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Jumlah Elite Demokrat Dilanda Korupsi Bertambah KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan, Jero Wacik, sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu, 3 Sep-tember 2014. KPK menjerat Jero dengan pasal pemerasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jero menjadi elite Partai Demokrat ketujuh yang terjerat dalam kasus suap, yang disebut merugikan negara Rp 9,9 miliar. Sebelumnya, sudah ada enam politikus partai biru yang ditersan-dung kasus korupsi. Mereka ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis, atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ketujuh mereka itu mulai dari bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Siti Hartati Murdaya Poo, Andi Alifian Malarangeng, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sutan Bhatoegana hingga Jero Wacik. Yaitu : MUHAMMAD NAZARUDDIN Pada Juni 2011, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat ini menjadi terpidana kasus dugaan suap pembangunan wisma atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Se-latan. Kasus Nazaruddin berdasarkan pengembangan penyidikan Sekre-taris Kementerian Pemudia dan Olahraga Wafid Muharram. Saat masih menjadi saksi, Naza-ruddin tiga kali mangkir dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Dalam persidangannya, Nazaruddin menyebutkan ada beberapa petinggi Demokrat lainnya yang diduga menerima duit dari perusahaannya, yakni bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, bekas Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Malara-ngeng, dan dua anggota DPR Ange- JAKARTA, (WN) – Partai Demokrat kembali dilanda kasus korupsi. Kali ini menimpa Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM). >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Artis Korea Tewas Kecelakaan KASUS kecelakaan yang menewaskan personel girlband La-dies Code, EunB, mengundang simpati banyak orang. Bukan hanya datang dari fans, sejumlah seleb di dunia hiburan Ko-rea pun ikut bersimpati. Bahkan, penyanyi Korea Eru dan personel Super Junior, Ryeowook, mengungkapkan rasa prihatinnya atas kecelakaan yang merenggut nyawa EunB dan menyebabkan beberapa kru terluka. Dalam akun Twitter, Eru bukan hanya sekadar mengucapkan belasungkawa. Ia juga menitipkan pesan untuk semua manajer di industri hiburan. Seperti dilansir Koreaboo, ia berpesan kepada manajer Ladies Code untuk menjaga para artis mereka meski memiliki jadwal yang padat. Keselamatan para artis, ujar dia, merupakan aset perusahaan. “Ini harus lebih penting dijaga daripada sibuk mengejar jadwal kerja mereka. Tidak peduli seberapa menggang-gu mungkin, Anda harus selalu memeriksa kondisi mobil dan sopir yang mengemudi. Ini, untuk semua manajer di indu-stri hiburan,” ujarnya. Tak hanya Eru yang meni-tipkan pesan untuk manajer para artis. Ryeowook juga meng-ungkapkan hal yang sama. “Manajer mereka juga me-ngalami kesulitan, mencoba untuk mengatur banyak jadwal. Silakan menge-mudi dengan aman,” ucapnya Seperti diketahui, kabar ke-celakaan Ladies Code bersama >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN Menawarkan jasa service accounting: 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com
- 2. EDITORIAL 2 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Akibat Korupsi, Kesejahteraan Rakyat “Jauh Panggang Dari Api” TUJUAN dan cita-cita kehidupan bernegara adalah memajukan kesejah-teraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Demokrasi, sebagai sebuah sistem, hanyalah cara atau untuk mewujudkan tujuan bernegara itu. Lewat sistem inilah dihasilkan para wakil rakyat yang akan mengisi kekuasaan legislatif dan lewat sistem itu pula presiden-wakil presiden (eksekutif) dipilih. Negara dengan perangkat eksekutif, legislatif dan yudikatif - dalam kerangka sistem demokrasi - hadir untuk memastikan dan menjamin tercapainya kesejah-teraan bersama. Itu teorinya. Namun, antara teori dan realitas empiris tampaknya tidak sejalan. Ibarat jauh panggang dari api. Kesejahteraan yang diimpikan belum terwujud. Ironis memang, di negeri yang penuh dengan kekayaan alam ini masih banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Apa penyebabnya? . Kalau pada masa Orde Baru - rezim Soeharto - korupsi dilakukan secara tertutup dan terbatas pada sekelompok kroni penguasa, pada masa reformasi korupsi dilakukan secara terbuka, berjamaah, masif, meliputi pusat hingga daerah. Dan periode 2009–2014 tercatat sebagai periode korupsi terparah, karena melibatkan para elite partai yang mengiklankan diri sebagai partai antikorupsi. Lihat saja saat Partai Demokrat kembali dilanda kasus korupsi. Kali ini menimpa Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat Jero Wacik yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (SDM). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan, Jero Wacik, sebagai tersangka kasus dugaan suap di kementeriannya pada Rabu, 3 Sep-tember 2014. KPK menjerat Jero dengan pasal pemerasan Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jero menjadi elite Partai Demokrat ketujuh yang terjerat dalam kasus suap, yang disebut merugikan negara Rp 9,9 miliar. Sebelumnya, sudah ada enam politikus partai biru yang ditersandung kasus korupsi. Mereka ada yang masih berstatus tersangka, sudah divonis, atau sedang menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Ketujuh mereka itu mulai dari bendahara umumnya, Muhammad Nazaruddin, Angelina Sondakh, Siti Hartati Murdaya Poo, Andi Alifian Malarangeng, Ketua Umum Anas Urbaningrum, Sutan Bhatoegana hingga Jero Wacik. Yaitu : Selain itu, ada juga elite Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaq. Korupsi elite partai merupakan bagian terkecil dari perilaku korupsi para politisi. Mereka adalah para pemimpin puncak dari partai masingmasing dan juga sekaligus memiliki pengaruh besar dalam kekuasaan politik di In-donesia. Mengendalikan sumber keuangan negara dan keuangan partai dengan kekuasaan yang dimiliki mereka bisa mengintervensi birokrasi dan jika lagi mujur bisa mengintervensi penegak hokum. Belum lagi korupsi yang dilakukan di daerah. Menurut data, sejak 2004 hingga 2013, sekitar 70% kepala daerah di seluruh Indonesia terjerat kasus korupsi. Tak kurang dari 291 kepala daerah -baik tingkat provinsi pun kabupaten/ kota–tersangkut kasus korupsi. Yang jelas, korupsi yang menilap uang negara begitu banyak sangat berpengaruh terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan.– Menurut catatan Bank Dunia pada 2007, diperkirakan aset negara di In-donesia yang telah dikorup sebesar USD15–35miliar. Sebuah jumlah yang fantastis. Sementara, institusi penegak hukum semisal Kejaksaan, Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum maksimal menjalankan fungsi-nya. Penegakan hukum di negara hu-kum ini masih lemah. Lemahnya pene-gakan hukum, disebabkan begitu besar atau kuatnya kendali kekuatan politik dalam proses penegakan hukum.(**) Oleh : Rekson H.Pasaribu Pemred Harian Warta Nasional DPR Setujui RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2013 JAKARTA, (WN) - Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU Tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2014 untuk disahkan menjadi undang-undang. Demikian dilaporkan Wakil Ketua Badan Anggaran Djoko Udjianto saat Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Kamis (4/09). Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR M. Sohibul Iman. “Kami laporkan dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Menteri Keuangan bahwa seluruh Fraksi DPR dapat menyetujui atau menerima RUU Pelaksanaan APBN 2013 untuk disahkan menjadi UU,” kata Djoko. Dalam laporannya, Djoko menyatakan bahwa pada 28 Mei 2014 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan telah menyampai-kan hasil pemeriksaan atas Laporan Ke-uangan Pemerintah Pusat 2013 kepada DPR RI. Berdasarkan hasil pemerik-saannya, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2013. Perolehan ini masih sama dengan opini LKPP tahun 2012. “Permasalahan yang ditemukan BPK dalam LKPP sebanyak 32 masalah. Terdiri dari Kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 23 masalah, dan Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan sebanyak 9 masalah,” jelas Djoko. Namun, tambah Politisi Demokrat ini, penyebab utama opini WDP adalah permasalahan piutan bukan pajak dan permasalahan saldo anggaran lebih (SAL). Permasalahan piutang bukan pajak yaitu permasalahan piutan over lifting dan hasil penjualan gas bumi, permasalahan terkait aset kredit eks BPPN, dan permasalahan piutan saldo dana belanja pensiun. “Sedangkan, permasalahan SAL, penelitian atas selisih antara catatan SAL dengan fisiknya belum memadai dan terdapat perbedaan pengakuan belanja antara catatan Bendahara Umum Negara (BUN), serta terdapat selisih absolut transaksi kiriman uang sebesar Rp 3,5 triliun yang belum dapat dijelaskan,” jelas politisi asal Dapil Jawa Tengah ini. Permasalahan SAL yang terakhir adalah terdapat perbedaan fisik SALyang dikelola kementerian atau lembaga antara catatan BUN dengan catatan kementerian atau lembaga.(sf) Kapolri Mengganti 16 Pejabat JAKARTA, (WN) – Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman melantik 16 pejabat tinggi kepolisian untuk mengem-ban tugas baru terkait mutasi jabatan di lingkungan Polri agar lebih dinamis. “Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan upacara serah terima jabatan. Hal ini harus dimaknai sebagai upaya perbaikan kinerja Polri, sekaligus untuk regenerasi personil-personil Polri,” kata Kapolri Jenderal Pol Sutarman di Jakarta, Rabu. Keenam belas pejabat polisi yang dilantik tersebut akan menduduki posisi baru, menggantikan beberapa personil sebelumnya yang memasuki masa pen-siun. Keenam belas pejabat Polri yang dilantik oleh Kapolri di Ruang Rapat Utama Mabes Polri sebagai berikut. Pertama, Irjen Pol Dwi Priyatno resmi menjabat sebagai Inspektur Pengawa-san Umum (Irwasum) Polri, meng-gantikan Komjen Pol Anton Bachrul Alam yang memasuki masa pensiun dan dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri. Sebelumnya, Dwi Priyatno menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Kedua, Irjen Pol Haka Astana M. Widya menjabat AS SDM Kapolri menggantikan Irjen Pol Mustafa Hari Kuncoro. Ketiga, Irjen Pol Burhanuddin Andi menjabat Koorsahli Kapolri. Posisi itu sempat kosong ditinggalkan pejabat sebelumnya yang telah lama pensiun. Keempat, Brigjen Pol Condro Kirono menjabat Kakorlantas Polri, menggantikan Irjen Pol Pudji Hartanto. Kelima, Brigjen Pol Moechgiarto menjabat Kadivkum Polri, menggantikan Irjen Pol Anton Setiadji. Keenam, Irjen Pol Pudji Hartanto Iskandar menjabat Gubernur Akpol, menggantikan Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo. Ketujuh, Irjen Pol Ung-gung Cahyono menjabat Kapolda Metro Jaya, menggantikan Irjen Pol Dwi Priyatno. Kedelapan, Irjen Pol Anas Yusuf men-jabat Kapolda Jatim, menggantikan Irjen Pol Unggung Cahyono. Kesembilan, Irjen Pol Eko Hadi Sutedjo menjabat Kapolda Sumut, menggantikan Irjen Pol Syarief Gunawan. Kesepuluh, Irjen Pol Andayono menjadi Kapolda Kaltim, menggantikan Irjen Pol Dicky D. Atotoy. Kesebelas, Irjen Pol Anton Setiadji menjadi Kapolda Sulsel, menggantikan Irjen Pol Burhanuddin Andi. Kedua belas, Brigjen Pol Dolly Bambang Hermawan menjadi Kapolda Riau, menggantikan Brigjen Pol Condro Kirono. Ketiga belas, Brigjen Pol Bambang Sudarisman menjabat Kapolda Jambi, menggantikan Brigjen Pol Satriya Hari Prasetya. Keempat belas, Brigjen Pol Srijono menjabat Kapolda NTB, menggantikan Brigjen Pol Moechgiarto. Kelima belas, Brigjen Pol Endang Sunjaya menjabat Kapolda NTT, menggantikan Brigjen Pol I Ketut Untung Yoga Ana. Keenam belas, Brigjen Arman Depari menjabat Kapolda Kepri, menggantikan Brigjen Pol Endjang Sudrajat. Sebelumnya Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti membantah adanya kabar bahwa mutasi jabatan di lingkungan Polri itu bermuatan politis. “Biasa saja. Muatan politisnya dimana? Yang pensiun ya harus tetap diganti. Dan yang sudah lama tetap harus diganti supaya ada regenerasi juga, ada penye-garan,” ujar Badrodin.(Wilson) KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, CIMAHI : CIANJUR : BOKS REDAKSI DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hunter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN L. Sitorus WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Gugun Gumilar, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu ALAMAT REDAKSI Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, WEBSITE www.harianwartanasional.com E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id REKENING BANK BCA NO: 8710006921 A/N : (Sylviah Hutajulu) KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT ALAMAT Perum Marga Asih,Blok B-5, No 2, Bandung PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi, Rido, Bontor Haloho, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet, KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, BANTEN: Nazip LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : KABUPATEN TANGERANG : Kota TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PATI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO:REMBANG: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO:MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, Sudayat, Rony Yunarto, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad Fuad Afdlol, SH, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MADURA : Muh Hasan Sibti Rosul, PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan Hasugian, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : BOLMONG RAYA : Wandy Rotu, TABAGSEL : Rihat Boi Mangunsong
- 3. HUKUM & KRIMANA 3 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Aduh, Gubernur Riau Dilaporkan Terlibat Kasus Cabul DALAM laporannya, Gubernur Riau dituduh melakukan percobaan pencabulan di rumah pribadinya terhadap Wide Wirawaty. Soemardi menjelaskan bahwa putrinya menghadap ke Gubernur di rumah pribadinya di Jalan Belimbing, Pekanbaru dalam rangka pengajuan proposal kegiatan pelatihan dan seminar. Ternyata yang dialami putrinya adalah perbuatan tidak terpuji dengan membawa putrinya ke dalam kamar hingga terjadi dugaan pencabulan. Berdasarkan Tanda Bukti Lapor, Polda Jambi Dituding Lindungi Luhut Silaban, Umar Ibrahim, Dkk Wide Wirawaty melapor ke Bareskrim Polri pada 27 Agustus 2014 dengan laporan polisi Nomor LP/797/VIII/ 2014/Bareskrim dengan terlapor Gubernur Riau Annas Maamun. Sementara, Kapala Biro Humas Setdaprov Riau, Joserizal Zen, mengatakan Gubernur Riau Annas Maamun membantah tuduhan telah melecehkan Wide Wirawaty. “Ketika saya tanyakan apa benar kasus itu gubernur menyebutkan dia tidak melakukannya, itu fitnah,” kata Joserizal Zen menirukan perkataan Gubernur Anas Maamun, di Pekanbaru, Senin.(RT) RIAU, (WN) – Gubernur Riau Annas Maamun dilaporkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri oleh Wide Wirawaty (38), putri dari Soemardi Thaher, Tokoh Pendidikan Riau sekaligus mantan Anggota DPD RI. JAMBI,(WN)- Akitivis Antikorupsi, Muhammad Arsyad Maksyum, menyebut Kepolisian Daerah Jambi telah diintervensi dalam penuntasan kasus korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002 dan 2003. Ia mempertanyakan, di saat H. Machluddin Achmad sudah di vonis 1 tahun 2 Bulan penjara pada hari senin tanggal 19 Desember 2005, dan adik kandungnya, Syarifuddin, SE, divonis 2 Tahun penjara pada hari kamis tanggal 28 Desember 2006 dalam kasus korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ta-hun Anggaran 2002 – 2003, mengapa rekan H. Machluddin Ahmad dan Sya-rifuddin, SE, wakil – wakil ketua DPRD, Luhut Silaban dan Umar Ibra-him, yang disebut ada kaitannya dalam kasus itu masih melenggang bebas. Di persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, semua saksi dan alat bukti menyatakan Luhut Silaban dan Umar Ibrahim terlibat dalam kasus itu karena juga sebagai koordinator Panitia Anggaran DPRD Tanjung Jabung Barat. Tapi kenapa fakta yang sudah se-demikian terang tidak membuat Polda Jambi meneruskan proses hokum Luhut Silaban dan Umar Ibrahim sebagai tersangka? Apalagi yang kurang? Ak-hirnya ini menimbulkan kecurigaan ada apa gerangan? Tanya Muhammad Arsyad Maksyum di Kuala Tungkal, kemarin. Pada W.N. Ia menduga fungsi penegakan hukum Polda Jambi telah diintervensi kekua-saan. Berdasarkan data yang diterima Panja Penegakan Hukum dan Pem-erintahan Daerah DPR RI melalui sekretariat Komisi III DPR RI, data Kepolisian RI yang berjudul–“Data Tipikor anggota DP-RD Terkait PP110/ 2000, Periode Tahun 2003 s/d 2005,” kasus di Provinsi Jambi, kasus DPRD Kabu-paten Tanjab Barat, 4 tersangka, P21. Informasi yang dite-rimanya, berkas per-kara atas nama ter-sangka Luhut Silaban dan Umar Ibrahim telah dikembalikan Jaksa Penuntut Umum kepada penyidik untuk dilengkapi, ternyata sampai saat ini Penyidik belum melengkapi dan belum menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum. “ Menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana, dalam waktu empat belas hari sejak tanggal penerimaan berkas, Penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada Penuntut Umum. Seharusnya kasus Korupsi APBD pada sekretariat DPRD Kabupaten Tanjab Barat Tahun Ang-garan 2002 dan 2003 sudah lama tuntas. Tapi itu kalau Polda Jambi kerja benar,” ungkap Muhammad Arsyad Maksyum. Di Kuala Tungkal Muhammad Arsyad Maksyum, mengatakan H. Machluddin Ahmad dan adiknya Syarifuddin, SE telah memberikan semua informasi yang dibutuhkan Polda Jambi soal dengan keterlibatan Luhut Silaban, Umar ibrahim, dan kawan-kawan. Namun, ia mempertanyakan mengapa Polda Jambi memberi perlakuan hukum berbeda terhadap Luhut Silaban, Umar Ibrahim, dan kawan-kawan. “ Sehingga saya kira ada yang melin-dungi Luhut Silaban, Umar Ibrahim, dan kawan-kawan. Saya tidak mau menuduh siapa namanya, tapi bisa dilihat siapa yang menangani kasus tersebut,” ungkap Muhammad Arsyad Maksyum. Ia kembali membuka resume fakta persidangan yang dijalani adiknya di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Dalam catatannya tidak satupun saksi yang membantah keterlibatan Luhut Silaban dan Umar Ibrahim di Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjab Barat. Dalam catatannya, Luhut Silaban dan Umar Ibrahim menerima tunjangan dan bantuan kesejahteraan, biaya kesehatan, tunjangan hari raya, dan uang sewa rumah. Muhammad Arsyad Maksyum meru-juk pada keterangan bendaharawan ru-tin di sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Puji Astuti di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal. Saat itu Puji Astuti mengaku pada tahun 2002 dan 2003 telah membayarkan uang sewa rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, bantuan kesejahteraan, dan tunjangan hari raya bagi pimpinan dan anggota DPRD Tanjung Jabung Barat. Atas perintah Sekwan kemudian membayarkan tunjangan kesehatan dalam bentuk uang tunai dan Puji Astuti juga diperintahkan sekwan untuk membayarkan uang-uang sesuai yang ada di APBD. Setiap Puji Astuti memberikan uang se-wa rumah, tunjangan kesehatan, tunja-ngan kesejahteraan, dan bantuan kese-jahteraan serta tunjangan hari raya. Puji Astuti hanya meminta bukti penerimaan uang berupa kwitansi penerimaan uang dari pimpinan dan anggota dewan. “ Tidak pernah menerima bukti pertanggungjawaban pengguna uang sewa rumah, tunjangan kesehatan, tunjangan kesejahteraan, bantuan kesejahteraan dari pimpinan dan anggota dewan, hanya mempunyai kwitansi penerimaan uang dari pim-pinan dan anggota dewan, hanya mempunyai kwitansi penerimaan uang dari pimpinan dan anggota dewan, ujar Puji Astuti kala itu. Sekwan yang dimaksud Puji Astuti ialah Drs. Johanes Chan menjabat sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tanjung Jabung Barat sejak tahun 1995.“ Selama pedang hukum tumpul, selama Negara dan masya-rakat bersikap masa bodoh atau per-misif, selama itu pula pemberantasan korupsi hanyalah ilusi besar, Polda Jambi tidak hanya terpukau menang-kap kakap untuk memoles citra, tetapi yang teri pun patut diciduk jika ikut bersekongkol merampok uang rakyat, “ komentar Muhammad Arsyad Maksyum. pada W.N.(AF) PNS Riau Pemilik Rekening Gendut Diringkus BC Karimun Menggelar Acara Pemusnahan Barang Bukti Tangkapan KARIMUN, (WN)- Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pabean B Bea dan Cukai (BC) Tanjung Balai Karimun diduga sengaja me-nyembunyikan barang bukti (BB) hasil tega-han. Pasalnya, jumlah BB yang dimusnahkan pada Kamis (28/8) tidak sesuai dengan jumlah BB yang tercantum dalam rilis ke media. Kecurigaan tersebut muncul, ketika dalam rilis yang diserahkan tertera rincian barang-barang yang berhasil digagalkan dan akan dimusnahkan seperti bawang merah, bawang putih, minuman beralkohol dari berbagai jenis, ponsel bekas berbagai merek, kamera berbagai merek, laptop, rokok dan pakaian bekas. Namun saat pemusnahan, tidak tampak adanya barang bukti berupa alat-alat elektronik yang dimusnahkan, hanya rokok, bawang dan minuman beralkohol. Ketika ditanyakan kepada Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pabean B Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun, Abin Prasto Widodo disela-sela pemusnahan kemarin, ia mengaku bahwa barang yang dimaksud ditumpuk bersamaan dengan rokok yang dimusnahkan di dalam drum dengan cara dibakar, namun hal itu tidak terbukti dan tidak ada kardus tempat meletakkan barang-barang elektronik sesuai yang tertera. Sementara ketika ditanyakan kepada Kabid Penindakan dan Sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, Raden Evy Suhartantio yang waktu itu turut serta menyaksikan pe-musnahannya, ia pun mengaku tidak mengetahui dan ikut bertanya-tanya kemana barang bukti berupa peralatan elektronik yang seharusnya dimusnahkan. “Saya pun tidak tahu karena saya kan di Kanwil, nanti saya tanyakan dulu ya,” ucap Raden Evy. Namun ketika ia menanyakan kepada beberapa pegawai di jajaran, ternyata barang elektronik berupa laptop, kamera, ponsel KW berbagai merek dan ponsel bekas yang dimaksud disimpan didalam salah satu ruangan kantor tertsebut. Mereka berdalih dimusnahkan secara bertahap. Jawaban tersebut ternyata berbeda dengan alasan dari Kepala KPP Tipe Paben B Bea Cukai, Abin Prasto Widodo yang mengaku telah dimus-nahkan dan terkesan ada upaya untuk me-nyembunyikan atau di-gunakan untuk pribadi. “Coba ini mana ba-rang bukti elektronik, kawan-kawan war-tawan menanyakan dan memang saya pun belum melihat barang yang dimaksud,” kata Raden Evy lagi. Setelah menanyakan hal itu, barang yang dimaksud pun langsung dikeluarkan namun anehnya, baru sampai di lokasi pemusnahan langsung disiram minyak dan dibakar tanpa diperlihatkan terlebih dahulu barang elektronik yang dipertanyakan. Hanya beberapa unit ponsel bekas yang tidak sampai 10 buah jumlahnya bersama dengan kotak ponsel yang memang dalam rilis tidak ada isinya. Sedangkan laptop dan kamera raib atau hilang entah kemana. Dalam kesempatan itu Raden Evy juga menjelaskan bahwa barang-barang elektronik tersebut harus dimusnahkan semua dan tidak boleh dilelang. Karena merupakan produk KW alias bukan barang original sehingga akan berdampak kepada harga di pasaran. Sementara dalam pemusnahan kemarin, terdapat barang tegahan yang merupakan muatan kapal bernama KM Eka Jaya dinakhodai AM yang telah ditetapkan tersangka bersama dua anak buah kapal (ABK). Kapal tersebut ditegah di Perairan Sekumbang – Kepri pada 21 Agustus lalu pukul 04.00 WIB yang berang-kat dari Batu Pahat Malaysia tujuan Kampung Asam Pulau Kundur (Tanjungbatu) berupa bawang merah 554 karung masing-masing seberat 9 Kg, bawang putih 100 karung masing-masing seberat 9 Kg dan cabe kering sebanyak 150 karing masing-masing seberap 10 Kg. Berdasarkan hitung-hitungan, total muatan barang ilegal yang dibawa kapal tersebut sebanyak 7,38 Ton dan langsung dimusnahkan di samping halaman Musholla milik Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Pabean B Bea dan Cukai Tanjung Balai Karimun. Kemudian pada hari yang sama, satu kapal lagi ditegah sekitar 30 menit setelah KM.Eka Jaya diamankan, yakni sebuah kapal bernama KM.Rafika Duri yang dalam hal ini nakhoda berinisial Z bersama seorang pengurus bernama S telah ditetapkan sebagai tersangka dan empat ABK nya masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Kapal ini membawa bawang merah segar sebanyak 383 karung masing-masing seberat 9 Kg dan cabe kering sebanyak 50 karung yang masing-masing seberat 10 Kg. Sehingga total muatan sebanyak 3,9 Ton. Mereka berangkat dari tempat yang sama Batu Pahat Malaysia serta tujuan yang sama pula yakni Kampung Asam Pulau Kundur (Tanjung-batu). Kedua barang muatan kapal tersebut dimusnahkan dengan cara dilindas alat berat. Selain itu, ada barang milik negara bekas tindak pidana di bidag kepabeanan dan cukai yang telah mendapat persetujuan pemusnahan. Barang yang dimaksud adalah BMN dengan total nilai sebesar Rp203 juta yang diantaranya berupa barang elektronik yang tak tampak saat pemusnahan, diantaranya beberapa barang yang dimaksud seperti minuman keras bermerek, pakaian, sepatu, sandal dan tas sebanyak 10 bag, kotak ponsel merek Samsung S4 2 bag, asesoris (cover hanphone) 2 karton, ponsel bekas 1 karton, kamera merek EW 108 bekas 1 unit, kamera bekas merek Sony Cyber shot 1 unit, kamera bekas power shot A 20 merek Canon 1 unit, kamera bekas merek Canon G7 satu unit, Laptop bekas merek Benq 1 unit, CPU bekas merek compaq 1 unit, proyektor bekas merek Sony, charger bekas merek Sony tiga buah dan DVD / VCD 41 pcs yang memang tak tampak. Sedangkan beberapa barang yang tampak dimusnahkan senilai Rp203 juta, diantaranya minuman beralkohol dari berbai jenis semuanya dimusnahkan dengan jumlah mencapai ratusan karton berikut rokok dari berbagai merek produksi Batam yang jumlahnya mencapai ribuan bungkus atau ratusan karton dimusnah-kan dengan cara dibakar.(ROGANDA.P) JAKARTA, (WN) - Niwen Khairiah binti Imam Muhtading seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Batam, Kepulauan Riau diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka atas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) oleh Mabes Polri terkait kepemilikan rekening gendung senilai Rp 1,3 triliun. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Ronny F Sompie mengatakan, kasus ini berawal dari laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) kepada Polri. Setelah melalui serangkaian proses penyelidikan, akhirnya penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipidsus) Bareskrim Polri menahan Niwen. “Ditahan sejak tanggal 28 Agustus 2014, dengan alasan memiliki rekening yang dicurigai terlibat TPPU dalam kasus yang sedang diungkap di Batam, Provinsi Kepulaun Riau,” kata Ronny di Jakarta, Sabtu (30/8/2014). Dijelaskan Ronny, sebelum menangkap dan menahan Niwen, Polri lebih dulu mela-kukan penyelidikan. Dari proses itu, pe-nyidik menetapkan Niwen sebagai ter-sangka. Namun, penetapan tersangka dan penahanan terkesan mendadak dilakukan. Sebelumnya pada Jumat 29 Agustus kemarin, Kepala PPATK M Yusuf me-nyambangi Mabes polri, Yusuf ditemani Kabareskrim Komjend Pol Suhardi Alius. Namun, keduanya terburu-buru masuk setelah melakukan salat Azhar di mesjid lingkungan mabes Polri. Kepala PPATK M Yusuf sebelumnya mengungkapkan ada transaksi mencuriga-kan dari seorang PNS yang mencapai Rp 1,3 triliun dalam kurun waktu 5 tahun. Yusuf menduga transaksi terkait bisnis ilegal penyelundupan bahan bakar minyak dan penyelundupan imigran gelap ke daerah perbatasan. Berdasarkan informasi itu, maka dilakukanlah penelusuran guna mencari si pemilik rekening.(rt/L6) Mantan Kakanwil Dirjen Pajak Minta “Dipeluk Satu Menit” SOLO, (WN) – Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jen-deral Pajak Jawa Tengah II ber-inisial BIS (61) dilaporkan ke Polresta Kota So-lo terkait dugaan pelecehan sek-sual. Korban berinisial WR warga Karangasem RT 01 RW 08 Laweyan, Solo dilecehkan saat dirinya diminta meng-hadap ke ruangan BIS. Suami korban, BHY (42) kepada wartawan mengatakan, waktu itu istrinya diminta menghadap atasannya untuk sebuah keperluan. Tanpa me-naruh curiga, istrinya datang menghadap di ruang kerja BIS. Namun, tak sesuai janjinya atasannya itu, BIS justru malah merayu WR. Mendengar ra-yuan, WR akhirnya pamit un-tuk melanjutkan pekerjaannya. Namun, tak dinyana saat ia me-langkah ke pintu keluar tiba-tiba korban langsung dipeluk dan diciumi membabi buta. Tak tinggal diam, korban waktu itu sempat kaget terus meronta-ronta dan berteriak hingga akhirnya atasannya itu mele-paskan pelukannya. “Peluk aku satu menit saja,” kata BHY me-nirukan ucapan atasan istrinya saat melakukan aksi bejatnya. Kejadian pada 22 November 2012 itu, kata BHY, sempat dilaporkan ke Dirjen Pajak pusat untuk mencari keadilan. Namun, upaya meminta ke-adilaan itu ternyata tak men-dapat tanggapan positif. Bah-kan, laporan dirinya terkesan tidak ditanggapi. Seiring berjalannya waktu, dirinya-pun akhirnya melaporkan perbuatan terlapor ke pihak polisi, Senin (1/9) siang. “Kami sudah membuat la-poran terkait perbuatan BIS ke pihak Dirjen Pajak. Namun, sepertinya atasan tidak mem-berikan respon positif terkait laporan dari kami,” ucap BHY. Akibat laporannya, lanjut BHY, ia bersama istrinya, juga bekerja sebagai staf di Dirjen Pajak dipindahtugaskan di luar Kota Solo. BHY dipindahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung, Kan-wil Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah sementara istrinya dipindahkan ke KPP Pratama Karanganyar. “Harapannya, kami men-dapat keadilan yang seadil-adilnya,” terang pria menjabat sebagai Kepala Seksi Exsten-sifikasi Perpajakan itu. Sementara itu, terlapor be-lum dapat dihubungi warta-wan terkait laporan korban terhadap dirinya. Hingga berita ini diturunkan, unit Pe-layanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Solo masih memroses pengaduan itu.(sp) Kejati Riau Tahan Wakil Bupati Pelalawan RIAU, (WN) – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau mena-han Wakil Bupati Kabupaten Pelalawan, Drs Marwan Ibra-him terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan perluasan perkan-toran Bhakti Praja tahun anggaran 2002, 2008, 2009 yang mengakibatkan keru-giaan negara 4 tahun ang-garan sebesar Rp38.087. 293.600. setelah menerima pelimpahan berkas tersangka dan barang bukti dari pe-nyidik Polda Riau,. Kepala Kejaksan Tinggi (Kajati) Riau Setia Untung mengatakan : perkara tindak pidana korupsi atas nama H Marwan Ibrahim, bersama – sama dengan Syahrizal Ha-mid, AI Azmi,SH, Lahmu-din, SE, MSi,T.Alfian Helmi (masing masing telah diputus dalam berkas terpisah), H. Rahmad (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah dan telah menjadi terpidana), dan Drs. H.Teng-ku Kasroen (telah dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang masing-masing telah dilakukan dalam Tahap Penuntutan (persidangan). Kegiatan pengadaan penga-daan tanah untuk perluasan perkantoran Bhakti Praja TA. 2002, 2008, 2009, yang dila-kukan oleh Drs. H. Marwan Ibrahim menjabat selaku Sekda Kab. Pelalawan pada tahun 2002 dengan cara me-nyetujui pembayaran uang sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada saksi SYAHRIZAL HAMID yang dipergunakan untuk membeli tanah PT. Katulistiwa untuk perkan-toran Pemkab. Pelalawan. Menurut Untung, selaku Sekda Kab. Pelalawan pada tahun 2009 dan menjabat se-bagai Ketua Panitia Penga-daan Tanah TA 2009 namun tidak melaksanakan tupoksi sebagai Ketua Panitia Pe-ngadaan tanah untuk perlu-asan perkantoran Bhakti Praja TA. 2009 yang dilak-sanakan oleh DPKKD.(Yus)
- 4. NUSANTARA 4 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 MoU Indonesia-Malaysia Belum Maksimal KARIMUN, (WN) – Penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah In-donesia dengan Malaysia mengenai perbatasan laut negara antara keduanya, beberapa tahun lalu, sampai saat ini masih membuahkan hasil tidak dijalankan dengan maksimal. Sehingga banyak ditemukan nelayan melanggar batas yang cukup jauh meski telah diberikan pemahaman oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan (DKP) Kabupaten Karimun, Hazmi Yu-liansyah mengatakan, MoU yang dila-kukan pada tahun 2012 lalu bersama pe-merintah negara Malaysia di Bali dibatasi dan hanya berlaku untuk kategori nelayan kecil, yakni kapal yang memiliki sarana alat tankap serba terbatas dengan kapasitas kapal 5 Gresstone (GT) kebawah. Pembangunan Infrastruktur Air Bersih di Tanjab Barat Mubazir “KINI, proyek infrastruktur air bersih tersebut terbangkalai dan tidak bisa difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air bagi puluhan ribu hingga ratusan ribu warga di Kabupaten Tanjung Jabung Ba-rat Provinsi Jambi,” ucap salah seorang Putra Tanjab Barat, Muhammad Arsyad. Proyek infrastruktur air bersih itu ialah pengadaan dana Pemasangan Pipa, Pembuatan Reservoir atau Bak Penampungan serta Pengadaan Dan Pemasangan Water Pump yang di danai APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan rincian, pada tahun 2008 dianggarkan Rp. 111 Miliar, 2009 sebesar Rp. 160 miliar dan 2010 sebesar Rp. 137 miliar. Pembangunan infrastruktur air bersih Te-bing tinggi – Kuala Tungkal, pemasangan pipa dirancang mulai dari Desa Teluk Pengkah, Tebing Tinggi, melewati hutan tanaman Industri (HTI) PT. Wira Karya Sakti, Desa Seyerang, Desa Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan hingga ke Desa Parit Panting, Kecamatan Bram Itam. “Pemasangan pipa dari Teluk Nilau menuju Parit Panting terputus sepanjang hampir 4 kilometer. Sebagian pipa pun tidak tertanam sempurna kedalam tanah. Beberapa batang pipa yang tak terpasang sempat di tumpuk begitu saja di Termina Pembengis Kuala Tungkal sebelum di pinah ke workshop Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat di Pematang Lu-mut,’ kata Muhammad Arsyad. Reservoir atau bak penampungan air direncanakan di bangun di lokasi sumber air baku Desa Teluk Pengkah, Desa Teluk Nilau dan Desa Parit Pant-ing. Namun Reservoir di Desa Teluk Nilau baru dikerjakan sebatas lantai dan dinding, tanpa tutup, sehingga terkesan seperti bak sampah besar. Sedangkan reservoir di Parit Panting tampak mir-ing. Demikian pula dengan mesin wa-ter pump, mesin yang semestinya terpasang dibeberapa titik lokasi itu kini seperti barang usang dilapangan parkir Dinas Pekerjaan Umum Tanjab Barat. Sudah empat tahun lebih masa pengerjaan proyek itu berakhir, tetapi air yang diharapkan dari hulu Sungai Pengabuan tak kunjung masuk kerumah-rumah penduduk. Pipa-pipa hitam ukuran besar tidak terpasang keseluruhan dan dibiarkan berserakan. Sebagian yang sudah terpasang tampak tidak sempurna, nongol kepermukaan tanah. Reservoir atau bak penampungan air pun dibiarkan bagai tong sampah raksasa. Mesin pemompa dan penyedot air yang sudah dibeli kini diparkir di gedung Dinas Pekerjaan Umum. Kenapa bisa proyek bernilai ratusan miliar itu terbengkalai ? ungkap Arsad pada wartawan. Berdasarkan laporan hasil audit BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi Nomor: 383/S/XVIII. JBI/II/211 Tanggal 1 november 2011 proyek air bersih tersebut hanya sebesar Rp. 275,7 miliar. Yang mengalir kerekanan sebesar Rp. 264,62 miliar. Dana tersebut mengalir ke rekening 17 perusahaan, baik perusahaan yang berbasis di Jambi maupun di Jakarta. Dana terbesar mengalir ke PT. Batur Artha Mandiri, yakni sebesar Rp. 146,12 miliar, dan terkecil mengucur ke CV. Jati Diri, sebesar Rp. 449 juta. BPK menemukan bahwa penyusunan Perda No. 4 Tahun 2009 yang mengatur penganggaran tahun jamak tersebut, tidak sesuai dengan desain Tehnik yang mendetail. Tidak hanya itu, BPK mencatat denda keterlambatan yang mesti dibayar PT. Batur Artha Mandiri sebesar Rp. 7.567.028.950,- dan indikasi kerugian Negara sebesar Rp. 1.10 miliar. Diantara pekerjaan yang tidak beres sampai masa pengerjaan habis adalah pembangunan 13 unit jembatan penyebrangan pipa dengan panjang dan nilai kontrak berbeda-beda. Lainnya, pekerjaan reservoir, rumah jaga dan rumah genset di Teluk Nilau serta pemasangan pipa 300 mm. terdapat 431 batang pipa yang belum terpasang. Tak terima dengan hasil audit BPK tersebut, kata Muhammad Arsyad, PT. Batur Artha Mandiri menggugat ke Pengadilan Negeri Jambi. Tergugat pertama adalah BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi dan tergugat kedua adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Fakta persidangan, bahwa PT. Batur Artha Mandiri berdalih jika keterlambatan proyeknya terhambat karena proyek tersebut melintasi lahan HTI PT. Wira Karya Sakti (WKS) salah satu anak perusahaan Sinarmas Group. Selain itu karena masyarakat Dusun VIII Desa Bram Itam yang meminta ganti rugi atas tanam tumbuh dan tanah timbunan serta harga biaya jembatan penyebrangan di Teluk Nilau yang tidak sesuai dengan harga kontrak. Hambatan ini sudah berkali-kali disampaikan kepada pihak Dinas PU Kabupaten Tanjung Jabung Barat namun diabaikan. Tidak diambil perhatian Gugatan PT. Batur Artha Mandiri akhirnya dimenangkan Pengadilan Negeri Jambi lewat putusan nomor 113/ Pdt.G/2011/PN.JBI Tanggal 12 Juli 2012. Kemudian dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 61/PDT/2012/PT.JBI Tanggal 2 Januari 2013 menyatakan bahwa kedua tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Intinya, kata Arsyad, Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Provinsi Jambi Nomor : 383/S/XVIII/JMB/11/ 211 Tanggal 1 November 2011 perihal hasil pemeriksaan atas kegiatan-kegiatan pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi Kuala Tungkal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sekedar me-ngenai denda keterlambatan adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat ditindak lanjuti. Selain itu, penetapan denda keterlambatan sebesar Rp. 7.567.028.950,- tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak dapat ditindaklanjuti.(Abdul Fatta) TANJAB BARAT (WN) – Proyek pembangunan infrastruktur air bersih dengan menggunakan dana APBD Kabupaten Tanjab Barat yang dianggarkan dengan Pola multi years atau tahun jamak pada 2008- 2010 dengan total nilai Rp. 408 miliar mubazir. Kejari Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Jalan Rp 29,3 M MOJOKERTO, (WN) – Kejak-saan Negeri Mojokerto menyeli-diki dugaan korupsi dua proyek pembangunan pengaspalan ruas jalan di Kabupaten Mojokerto. Yaitu, dugaan ada kelebihan pem-bayaran dalam proyek peningkatan jalan lingkungan (PJL) di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang dengan potensi kerugian Rp 16,1 miliar dan proyek pembangunan jalan desa yang disalurkan melalui dana bantuan keuangan desa (BKD) dengan potensi kerugian Rp 9,09 miliar. Kasi Intel Kejari Mojokerto, Dinar Kripsiaji yang dikon-firmasi, menjelaskan, diduga ada kelebihan pembayaran dalam ke dua proyek dengan potensi kerugian Rp 9,09 miliar. “Kejari berinisiatif me-nyelidiki dua proyek jalan ini un-tuk membuktikan apakah ada unsur pidana korupsinya, dan beberapa pejabat terkait sudah ada yang kita mintai ketera-ngan,” ujar Dinar. Dugaan korupsi dalam proyek jalan ini, disinyalir dilakukan kontraktor dengan mengurangi volume pekerjaan. Modus itu mereka pilih untuk menutup beban fee bagi pejabat pemkab dan kepala desa. Selain itu, mekanisme pelaksanaan proyek jalan desa seharusnya dikerjakan secara swakelola oleh desa. Na-mun dalam realisasinya, proyek tersebut dikerjakan oleh pihak ke tiga bekerjasama dengan kon-traktor pelaksana.(Tim/SP) BPK RI Didesak Munculkan Kerugian Negara CIMAHI, (WN) – Badan Pe-meriksa Keuangan (BPK) Per-wakilan Jabar diminta memun-culkan hasil audit terkait peng-hitungan kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi surat perintah perjalanan dinas (SPPD) di DPRD Kota Cimahi tahun 2011. Pernyataan itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Cimahi, Fadlul Azmi saat ditemui wartawan. Menurutnya, hasil audit BPK perwakilan Jabar saat ini sudah berada di BPK pusat untuk dise-tujui. Hasil audit tersebut untuk mengetahui pasti nilai kerugian negara dalam kasus yang menyeret sembilan tersangka. “Hingga sekarang masih terus berkoordinasi dengan BPK RI perwakilan Jabar. Dari hasil la-poran tim penyidik, diketahui bahwa auditor BPK RI menyata-kan hasil audit sudah ada di BPK pusat untuk di-acc. Kemungki-nan besar, hasil kerugiannya akan muncul pada akhir Agustus atau awal September ini,” ungkapnya. “Jika pemberkasan saksi ahli sudah selesai, maka berkas untuk dua tersangka itu tinggal dilimpahkan ke pengadilan tipikor,” jelasnya. Sementara berkas penyidikan untuk tujuh tersangka lainnya, yakni ES, RT, RS, DAN, N, IN, dan RMM, tim penyidik masih terus melengkapi pembuktian dengan memeriksa saksi-saksi, terma-suk saksi dari anggota DPRD Kota Cimahi.(tim/gm) Dua Pejabat Setda Riau Tersangka Korupsi Batik Rp 4,3 M RIAU, (WN) – Kejaksaan Ting-gi Riau menetapkan AH dan GD, keduanya merupakan pe-jabat Setda Riau, sebagai ter-sangka kasus korupsi pengadaan 10 ribu pasang pakaian batik Riau senilai Rp 4.350.500.000 tahun anggaran 2012. “Setelah melalui tahap penye-lidikan, tim telah meningkatkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pakaian batik Riau senilai Rp.4.350.500.000,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Setia Untung Arimuladi, me-lalui surat elektronik, yang dite-rima di Jakarta, akhir pekan ini. “Diduga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga kasusnya ditingkatkan ke penyidikan,” tandas mantan kepala pusat penerangan hukum Kejaksaan Agung ini. Selain itu, penyidik pidana khu-sus Kejati Riau juga menetapkan Direktut CV Karya Cipta Persada berinisial RS sebagai tersangka dari pihak swasta. Menurut Untung, kasus ini berawal dari adanya laporan masyarakat perihal terjadinya penyimpangan pada kegiatan pengadaan pakaian batik Riau sebanyak 10 ribu pasang senilai Rp 4,3 milyar tersebut. Kasus ini bermula pada tahun 2012, saat Biro Perlengkapan Setda Provinsi Riau menga-dakan pengadaan pakaian batik Riau dari dana APBD Peruba-han tahun anggaran 2012 yang tidak sesuai dengan ketentuan. “Ditemukan adanya penyim-pangan antara lain, tidak adanya harga perkiraan sendiri (HPS), tidak ditentukannya spek, dan jumlah baju batik tersebut yang terealisasi hanya sejumlah 7 ribu pasang atau sekitar 70%,” ungkap Untung. Akibat perbuatan tersebut di-duga telah merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Daerah Provinsi Riau, sehingga penyidik menyangka ketiganya melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagai-mana telah dirubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Peruba-han atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pember-antasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(RS) Shaleh. MT, Tolak Pengusungan Dirinya Sebagai Balon Bupati Serang 2015 BIODATA Nama : Ir. H. Muhamad Shaleh. MT Tempat tgl lahir : Jakarta 10 Desember 1952 Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) ❍ Staf Direktoriat Jenderal Bina marga di Departemen (PU) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Tahun 1980 s/d 1990 ❍ 1990 s/d 1993 : Asisten Pengawas dan perencanaan, Pengawasan di RBU Palembang, membawahi tiga wilayah, Sumatra selatan,Lampung dan Bengkulu ❍ 1993 s/d 1998 : Pimbagpro P3 TENAS, Proyek Pengawasan Jalan nasional di Provinsi ACEH ❍ 1998 s/d 2004 : Kepala Seksi Program dana anggaran di Direktoriat Jenderal Binamarga DKI Jakarta. ❍ 2004 s/d 2005 : Kasubdin Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Tangerang-Provinsi Banten ❍ 2005 s/d 2006 : Kasubdin Bina Marga Provinsi Banten ❍ 2006 s/d 2007 : Wakil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Banten ❍ 2007 s/d 2011: Kepala Dinas Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Banten ❍ Januari 2009 s/d Juli 2010 : Menjabat Walikota Tangerang Selatan – Provinsi Banten ❍ 2011 s/d 2013 : Menjabat sebagai Asisten Daerah II (ASDA II) Provinsi Banten ❍ 2013 s/d Sekarang Menjabat sebagai : Direktur Banten Global Develoment (BGD Provinsi Banten) BIODATA ISTRI Nama : Ir. Hj. Maesaroh. MM Perguruan Tinggi, S2 : IPB Tahun 1983 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan : Kasubdit Obat, di Direktorat Kesehatan Lingkungan Pusat Kepala Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Banten 2013 hingga sekarang BIODATA ANAK Nama : Dr. Fitria Auriza Anak Pertama Nama : Ir. Ahmad Shauki Anak Kedua Nama : Atih Dista Anak Ketiga SERANG, (WN) – Mantan Walikota Tangerang Selatan, Ir. H.M. Shaleh.MT, menolak dirinya sebagai kandidat Balon Kabupaten Serang pada Juni, Tahun 2015 mendatang, atas dukungan dari berbagai element masyarakat serang, tokoh masyarakat, alim ulama, kyai, majelis taklim, mahasiswa, aktivis buruh, ormas dan LSM. Kandas dukungan masyarakat, itu setelah mendengar pemaparan Ir. H.M. Shaleh.MT yang dengan tegas menolak dirinya sebagi calon kandidat Balon Bupati Serang yang sebe-lumnya di gembor-gemborkan Shaleh MT maju dalam kanca Politik di Kabupaten Serang. Sebelumnya Shaleh MT siap untuk menjadi kandidat di Kabupaten Serang agar Serang lebih maju dalam pembenahan pembangunan dan infrastruktur di pelosok pedesaan di wilayah Serang Barat, Serang Timur, Serang Selatan Bahkan Wilayah Pantura Serang dan pusat pusat Wisata dan wisata religeus yang ada di wilayah Kabupaten Serang. Tetapi Shaleh MT, ingin meng-habiskan masa karirnya di Tangerang Selatan, beliau ingin mengabdikan dirinya kepada masyarakat Tang-sel,’ tutur Shaleh MT kepada Harian Warta Nasional saat di sambangi di kantornya di Sekitaran Pusat Peme-rintahan Provinsi Banten. Shaleh MT, bakal maju sebagai kandidat calon Walikota Tangerang Selatan nanti, untuk Serang ya kalau masyarakat Serang menghendaki saya, allah meridhoi saya ya apa boleh buat,’insya allah,’ucap Shaleh MT kepada Harian Warta Nasional. Dan ini adalah karir dan biodata Ir. H.M. Shaleh.MT serta Keluarga : Ir. H. Muhamad Shaleh. MT, adalah anak dari pasangan H. Abdul Hamid,(alm). Dan Hj. Roujanah,(alm), kedua orang tuanya asli Betawi yang bertempat di Radio dalem Jakarta dan silsilah nenek moyangnya adalah keturunan asli Serang Banten atau di sebut wong Serang Asli,.dan Shaleh. MT, memiliki 1 (satu) orang Istri, dan 3 (tiga) anak, seperti terpapar di atas-red.(jip) Ir. H.M. Shaleh.MT Disinggung bahwa meski telah ada MoU yang dimaksud namun tetap saja ada kasus pe-langgaran perbatasan dan tetap ada tindakan dengan tidak memulang-kan nelayan Indonesia ke asalnya, Hazmi meni-lai bahwa wilayah per-airan Indonesia cukup luas dari Sabang sam-pai Marauke dan in-formasi kerjasama tersebut masih banyak yang tidak mengetahuinya. Begitu pula dengan negara tetangga Malaysia. Sehingga bisa saja baru or-ang yang di Kuala Lumpur yang mengetahui adanya MoU tersebut, tapi yang di Johor Bahru atau di Kedah dan lainnya be-lum tentu mengetahui ka-rena belum adanya sosi-alisasi yang maksimal. “Memang kita sudah ada MoU antara pemerintah Indo-nesia dengan pemerintah Ma-laysia mengenai perbatasan kedua belah negara. Namun saat ini kita masih belum punya batas wilayah yang jelas atau yang pasti meski sudah ada kesepakatan,” jelasnya, Selasa (26/8) di Hotel Holiday usai membuka kegiatan bimbingan teknis bagi kelompok masyarakat pengawasan (Pokmaswas) yang digelar oleh PSKDP Provinsi Kepri. Seperti kasus beberapa bulan lalu kata Hazmi, tepatnya di Kabupaten Beng-kalis Provinsi Riau yang langsung di-tangkap lalu dibawa ke Batu Pahat Malaysia oleh patroli mereka. Hal itu tentunya menandakan bahwa Marine mereka belum mengetahui ada MoU. Menurutnya, berdasarkan laporan dari para nelayan yang masuk maka se-panjang tahun 2014 ini sampai Agustus kasus yang tercatat ada empat tau lima kasus terkait pengusiran nelayan asal Karimun yang diduga melanggar batas perairan negara. Sedangkan yang ditangkap dan diproses ada satu kapal berkapasitas lebih dari 5 GT karena mereka melewati batas laut. Ketika di cek melalui GPS memang ada indikasi nelayan kita masuk ke wilayah perairan Malaysia.(ROGANDA.P)
- 5. NUSANTARA 5 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Tuntaskan Dugaan Korupsi Pada Proyek Overlay Dalam Kota Kuala Tungkal PASALNYA overlay dalam kota di Kecamatan Tungkal Ilir ini di kerjakan asal jadi. Dimana untuk penghamparan aspal nya di lakukan pada saat musim hujan, dengan kondisi dasar yang masih basah. Sehingga kepadatan maupun mutu aspal tidak optimal. Kelihatannya pada seperti tidak ada pengawa-san pada saat penghamparan aspal, jadi dengan kondisi dasar yang masih basah hingga mem-buat kepadatan dan mutu aspal tidak menyatu, ucap syahri ketua DPD-LMR-RI-Tanjab Barat ini kepada Warta Nasional. Lebih lanjut terkait Realisasi fisik dan anggaran yang tidak relevan, dimana saat pencairan pada bulan januari 2014 untuk APBD 2013 kondisi overlay sudah banyak yang rusak, meskipun pengerjaannya belum lama dikerjakan, atau selesai di kerjakan beberapa hari. Hingga kni overlay dalam kota kuala tungkal, di rute yang meliputi beberapa ruas jalan di dalam kota kuala tungkal, kondisinya kini terlihat parah. Tidak ada perawatan sama sekali. Hal ini juga di sam-paikan oleh ketua DPD-LMR-RI syahril, terkait mengenai LKPJ bupati Tanjab Barat. Pada dewan yang realisasi anggaran-nya dinyatakan 100% untuk pekerjaan overlay tersebut, namun lebih lagi dalam LKPJ. Bupati Tanjab Barat yang diterima oleh dewan beberapa waktu yang lalu, Realisasi ang-garan dinyatakan 100 persen untuk pekerjaan ini, sementara dari kewajiban rekanan (kon-traktor), terkait perawatan selama ini tidak dilaksanakan ataupun ada tindakan untuk perawatan, meskipun limit perawatan sudah habis (6 bu-lan), jelasnya dari pandangan keadaan overlay yang kondisi fisiknya banyak yang rusak berlobang seakan tidak ada perawatan sama sekali. Disini syahril mengatakan adanya dugaan perawatan un-sure aroma KKN, karena pada masa perawatan tidak ada relisasi perawatan pada jalan yang rusak. Terkait adanya du-gaan korupsi syahril menduga jelas adanya indikasi kearah sana alias korupsi sebab seha-rusnya dana 5% dari kontrak yang diperuntukkan untuk pera-watan harus diwujudkan dalam bentuk perbaikan atas kerusa-kan pada pekerjaan overlay tersebut. Pungkasnya. Sekretaris Laskar Anti korupsi Indonesia D.P.C Tanjab Barat memberikan komentar. Banyak proyek di kuala tungkal melalui dinas P.U Tanjab Barat. Seperti tempat perencanaan dan kordi-nasi. LAKI, jelas hal ini hanya merugikan masyarakat. Tanjab Barat agar, KPK jangan pusat saja yang diutamakan dalam memberantas korupsi. Kabu-paten Tanjab Barat ini banyak lumbungnya. Masyarakat men-jerit, menangis, melihat hukum yang ada di Tanjab barat ini lagi ketiduran. Termakan apa? Sampai hari ini belum kelihatan terjaga. Sampai berita ini ditu-runkan pihak bina marga belum pernah dikonpermasi. Apa ala-sannya.( AF) TANJAB BARAT, JAMBI (WN) – Proyek overlay dengan pagu dana kurang lebih Rp 6 milyar dari sumber dana Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) Tanjung Jabung Barat, tahun 2013 menyimpang. Yang rute pekerjaannya meliputi dari sebagian jalan bengkinang dan jalan Kalimantan kuala tungkal, pada saat ini terlihat banyak yang rusak parah. Kadisdik Jabar: Segala Bentuk Pungutan di Sekolah Harus Ditiadakan BANDUNG, (WN) – Kepala Dinas Pendidikan Jabar Wah-yudin Zarkasyi menegaskan, segala bentuk pungutan di sekolah harus ditiadakan. Namun menurut Zarkasyi pi-haknya tidak bisa melakukan pengawasan langsung terha-dap masing-masing sekolah di Jawa Barat, hanya saja Dia berpesan untuk menyelamat-kan atau mengutamakan siswa tak mampu. Hal itu dikatakan Kadisdik, di sela-sela acara penyerahan penghargaan Gubernur Jabar terhadap para guru dan tenaga pendidikan berprestasi Jabar 2014 di Gedung Sate, Kamis. “Tentang pungutan itu se-baiknya tidak dilakukan lagi, karena kita harus transparan se-karang. Apalagi sudah ada dana BOS kan ? BOS dari Pusat, Provinsi dan bahkan ada Kabupaten Kota yang ikut meng-anggarkan BOS ju-ga di APBD-nya. Tetapi kami me-mang tidak bisa melakukan penga-wasan langsung ke sekolah-sekolah se- Jawa Barat, hanya saja kami bisa menekankan untuk sekolah agar menyelamatkan siswa dari kalangan tidak mampu agar tetap bisa sekolah jangan ter-kendala biaya” tegasnya. Wahyudin Zarkasyi juga menyebutkan ada 19 Kabu-paten Kota yang telah meng-anggarkan dalam APBDnya untuk dana BOS pendam-pingan BOS dari Pusat dan Provinsi.“Ada 19 Kabupaten Kota yang telah menyertakan dana APBD nya untuk dana pendampingan BOS Pusat dan Provinsi. Diantaranya adalah Kota Banjar, Depok, Karawa-ng dan Indramayu. Selain melakuan pendmpingan dana BOS, mereka juga mene-gaskan tidak boleh ada pu-ngutan lagi di sekolah” pung-kas Wahyudin.( Anang) Detik Detik Pemecatan Bupati Purwakarta Dari Golkar BANDUNG, (WN) – Ke-tua DPD Par-tai Golkar Ja-wa Barat Iri-anto MS Sya-fiuddin me-n g u s u l k a n p e m e c a t a n Bupati Pur-wakarta Dedi Mulyadi seba-gai kader Par-tai Golkar. Usu-lan itu disam-paikan ke DPP Partai Golkar. ” DPD Partai Golkar Jawa Barat saat ini memang sedang menyusun surat usulan pemecatan Dedi Mulyadi ke DPP Partai Golkar. Terlebih DPP Partai Golkar lah yang berwenang untuk melakukan pemecatan terhadap kader partai Golkar”, ujar Irianto kepada wartawan usai melaku-kan rapat pimpinan di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat, Jln.Maskumambang Bandung, Rabu (27/8). Dikatakannya, Sesuai de-ngan AD-ART, pemecatan itu merupakan tanggung jawab DPP, sedangkan kita disini hanya mengusulkan saja,” jelas irianto yang akrab disapa Kang Yance ini. DPD Partai Golkar sendiri mendorong pemecatan Dedi Mulyadi karena selama ini pria yang menjabat sebagai wakil ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat sering melakukan indi-sipliner. Bahkan sikap indisipliner telah lama ditunjukan Bupati Purwakarta tersebut dan sudah ditunjukan Dedi bertahun-tahun lamanya. Terkait itu dirinya pun tidak tahu pasti alasan Dedi ber-perilaku seperti itu. “Kita sudah cukup kasih toleransi. Kalau alasannya jadi bupati, saya juga dulu bupati, tapi masih bisa. Dia juga tidak ada komunikasi, kontak ke saya juga tidak ada, gak butuh partai mungkin,” ujarnya. Dikatakannya, sikap indisi-pliner yang ditunjukan Dedi tentunya sangat menggangu kinerja partai. Bahkan prestasi Partai Golkar di Purwakarta pun terus melorot, seperti halnya raihan kursi legislatif. Pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2004 lalu, Golkar meraih 19 kursi di DPRD Purwakarta dan melorot menjadi 11 kursi pada 2009.”“Prestasinya melorot terus, bahkan sekarang hanya tinggal 8 kursi. Instruksi partai pun tidak berjalan seperti untuk pileg dan pilpres, padahal dia menjabat posisi bupati. Apa yang bisa dibanggakan dari kader partai seperti itu,” kata-nya.( B1/RT/RED) Disdik Jabar Launching Buku Sistem Elektronik Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah BANDUNG, (WN) – Melalui Website-nya Dinas Pendidikan me-launching buku sistem elektronik muatan lokal bahasa dan sastra daerah. Sejalan dengan diberlakukannya Kurikulum 2013 secara nasional pada tiap satuan pendidikan untuk semua mata pelajaran, maka Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Daerah sebagai Muatan Lokal di Jawa Barat juga perlu mengadopsi dan mengadaptasi elemen-elemen perubahan yang menjadi karakteristik Kurikulum 2013. Elemen-elemen perubahan Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah sesuai dengan elemen perubahan pada Kuri-kulum 2013 mencakup: Standar Kom-petensi Lulusan, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian. Elemen-elemen perubahan tersebut sangat perlu untuk dipahami dan diimplementasikan oleh Guru-Guru Bahasa dan Sastra Daerah pada jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA/MAK. Elemen-elemen perubahan pada Kurikulum 2013 yang diadopsi dan diadaptasi dalam konteks Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat disebut sebagai Kuri-kulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat. Salah satu infrastruktur yang harus ada dalam rangka menunjang implemen-tentasi Kurikulum 2013 khususnya untuk Muatan Lokal adalah Buku Pegangan Guru dan Buku Pegangan Murid. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Bala Penfembangan Bahasa Daerah dan Kesenian (BPBDK) telah berhasil menyusun 25 judul Buku Mulok Mata Pelajaran Bahasa Daerah Sunda Berbasis Kurikulum 2013. Agar buku-buku tersebut dapat segera digunakan oleh Guru dan Murid di se-luruh jenjang pendidikan mulai dari SD/ MI, SMP/M.Ts., SMA/SMK/MA, maka bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah Meng-UPLOAD buku-buku tersebut menjadi Buku Elektronik. DASAR 1) Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah; 2) Peraturan Gubernur Jawa Barat No-mor 69 Tahun 2013 tentang Pem-belajaran Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah pada Jenjang Pen-didikan Dasar dan Menengah TUJUAN 1) Menyediakan buku-buku referensi da-lam rangka menunjang pembelajaran Muatan Lokal Mata Pelajaran Bahasa Sunda untuk Jenjang SD/MI, SMP/ M.Ts., SMA/SMK/MA. 2) Buku Mulok dengan sistem Elek-tronik (BSE) diharapkan kebutuhan akan referensi penunjang pember-lajaran Mulok Bahasa Daerah di Jawa Barat akan lebih mudah dan lebih murah didapatkan. JUDUL-JUDUL BUKU Adapun buku-buku yang telah di-Up-load sebanyak 25 judul terdiri dari : 1 buku tentang Kurikulum Tingkat Daerah Muatan Lokal Mata Pela-jaran Bahasa Sunda 12 Buku Pegangan Murid Kelas I sampai 12 dengan judul PAMEKAR DIJAJAR BAHASA SUNDA PIKEUN MURID SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK 12 Buku Pegangan Guru Kelas I sampai 12 dengan judul PAMEKAR DIAJAR BASA SUNDA BUKU TUTURUS GURU SD/MI, SMP/ MTS, SMA/MA/SMK.(Anang) Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot Ke-8 BEKASI, (WN) – PDAM Tirta Patriot yang berlokasi di Jalan Perjuangan No.99, Teluk Buyung, Kota Bekasi memperingati HUT nya yang ke-8, Selasa (26/8). Peringatan HUT PDAM Tirta Patriot kali ini dirangkaikan dengan peresmian peluncuran edisi pertama majalah Tirta Patriot oleh Walikota Bekasi, Dr.Rah-mat Jawa Barat Tuan Rumah Apresiasi PTK PAUDNI Tingkat Nasional BANDUNG, (WN) – Menteri Pendidi-kan dan Kebudayaan M. Nuh mengatakan permasalahan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) harus segera diselesaikan. Ada dua hal yang penting, yaitu soal peningkatan kompetensi dan tingkat kesejateraan dari PTK. Menu-rutnya, PTK Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI) ada-lah orang-orang yang sangat khusus dan mulia. Karena memiliki kesadaran yang luar biasa dalam menyediakan layanan PAUD. “Dari 240 juta penduduk Indonesia hanya sekitar 4 juta orang yang ditakdirkan jadi PTK, mulai dari PAUDNI sampai per-guruan tinggi,” kata Nuh dalam sambu-tannya pada acara Apresiasi PTK Ber-prestasi Tingkat Nasional 2014 di Stadion Siliwangi Bandung, Jawa Barat, Minggu. Sementara itu, Plt. Dirjen PAUDNI, Ha-mid Muhammad mengatakan jumlah PTK PAUDNI saat ini berjumlah 773.519 orang, yaitu guru TK sebanyak 267.565, tutor 157.000, instruktur kursus 38.000, guru PAUD non formal 300.000, penilik sebanyak 7400 dan pamong belajar 3476 orang. “Terdapat 82.531 yang memperoleh tunjangan profesi,” ujarnya pada kesempatan yang sama. Apresiasi PTK yang sudah digelar kedelapan kali ini diikuti 34 provinsi seluruh Indonesia dengan jumlah peserta 510 orang dan 34 orang pendamping. Secara kese-luruhan terdapat 3.000 orang yang diundang termasuk yang mengikuti acara-acara penunjang lain. Penghargaan bagi para peserta berdasarkan 15 kategori, seperti pendidik PAUD, pengelola PAUD, instruktur tata rias pengantin, otomotif, kursus tata busana, perhotelan, tata boga, elektronika, pengelolaan lembaga kursus pelatihan (LPK). Acara yang bertemakan “Melalui Apresiasi PTK PAUDNI Berprestasi Kita Wujudkan PTK PAUDNI yang Kompetitif, Profesional dan Bermartabat” berlangsung dari tanggal 10- 15 Agustus 2014 di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung. Sebanyak 57 dewan juri dari latar belakang akademisi, praktisi dan unsur Kemdikbud yang akan menen-tukan tiga pemenang dari tiap kategori. Sementara itu suasana lomba di Grand Hotel Panghegar, Bandung nampak para peserta lomba kelompok Senam Aerobik Kreasi Daerah yang mengenakan pakaian seragam warna-warni mengiringi keme-riahan suasana di lokasi lomba Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) PAUDNI Berprestasi tahun 2014. Meskipun berbeda provinsi asal, mereka saling memberikan semangat satu sama lain. Para pendamping dan penonton pun kerap mengikuti gerakan kelompok yang sedang menampilkan ke-bolehannya tersebut. Lomba PTK PAUDNI Berprestasi tingkat nasional ini terkesan meriah dan penuh kreativitas.(Anang) Hadiah Umroh Juara Pertama Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berprestasi Jawa Barat BANDUNG, (WN) – Pemerintah pusat menargetkan angka partisipasi pendi-dikan secara nasional mencapai 97 per-sen, dalam kaitan dengan pencanangan tersebut sebagai provinsi penyangga ibu kota pemprov jabar mentargetkan pada tahun 2018 angka partisipasi pendi-dikan di sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sudah mencapai 97 persen. Hal ini dikatakan Gubernur Jabar Ah-mad Heryawan dihadapan para peraih penghargaan dari pemprov jabar untuk para pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi tingkat jabar di Aula barat Ge-dung Sate, beberapa waktu yang lalu. Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan capaian angka partisipasi SLTA sangat penting. Hal ini sesuai dengan per-kembangan Iptek , dewasa ini yang telah membawa perubahan di seluruh kehi-dupan manusia. Sehinga mau tidak mau kita harus mempersiapkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang tinggi, katanya. Dikatakannya penghargaan ini di-berikan untuk mendorong peningkata-kan kemampuan profesionalisme pen-didik dan tenaga kependidikan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik. Dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Aher juga menyerahkan penghargaan kepada 84 orang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tingkat Jawa Barat dari berbagai jenjang pendidikan di Jawa Barat. Bahkan bagi yang memperoleh juara pertama, Gubernur memberikan bonus pergi umroh. Untuk juara umum diraih Kota Depok pada 3 kategori lomba yaitu Guru TK, kepala TK dan Kepala SD. Tropynya diserahkan langsung oleh Gubernur Heryawan. Oleh karena itu, kalau ada jenis manusia yang harus paling dihormati, maka mereka itu adalah bapak dan ibu guru. “Terimalah ucapan terima kasih saya kepada bapak/ibu guru. Tak mungkin saya menjadi seperti ini tanpa ada didikan dari bapak/ibu guru”, ujarnya. Sementara itu, Kadisdik Jabar, Wahyudin Zarkasy melaporkan, bahwa para pendidik dan tenaga kependidikan berprestasi ini mendapat penghargaan berupa uang dengan masing-masing ju-ara 1 sebesar Rp 7.500.000 ; Juara Kedua, Rp 4.500.000 dan Juara III sebesar Rp 3.500.000. Untuk pendidik dan tenaga kependidikan Luar Biasa, juara pertama mendapat Rp 7.500.000 ; juara kedua, Rp 5.000.000 dan juara ketiga Rp 3.500.000. Kemudian untuk pemenang lomba kreatifitas pembelajaran pendidikan luar biasa, juara pertama Rp 8.000.000, juara kedua Rp 6.500.000 dan juara ketiga, Rp 4.000.000,- sedangkan biaya untuk penghargaan tersebut terang Wahyudin sudah tercantum dalam DPA Disdik Prov. jabar Tahun 2014. Untuk peng-hargaan dari gubernur , sesuai janji gubernur akan diberikan penghargaan berupa menunaikan Umroh bagi mereka yang mendapat juara pertama dari seluruh kategori, jelasnya.(Anang) Effendi. Selain itu pula, dilakukan penyerahan secara simbolis piala dan piagam penghargaan kepada pegawai berkiner-ja baik, pemenang lomba futsal dan bu-lutangkis. “Selamat ulang tahun yang ke-8, semoga PDAM Tirta Patriot terus maju, sejahtera dan dapat menggapai cita-cita”, ucap Walikota Bekasi mengawali sambutannya. Selanjutnya, orang nomor satu di Pemerintahan Kota Bekasi ini menga-takan di usianya yang ke-8, cakupan pelayanan PDAM Tirta Patriot baru 3 wilayah kecamatan yaitu Bekasi Utara, Medan Satria dan Bekasi Barat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi terus mendukung upaya perluasan wilayah pelayanan dengan diterbitkannya surat ijin prinsip pengembangan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum). Beliaupun berharap agar PDAM Tirta Patriot terus berupaya untuk mening-katkan cakupan pelayanan sesuai dengan target Milenium Development Goals (MDG’s) dan tentunya pe-ningkatan kualitas pelayanan terhadap pelanggan. Di akhir acara dilakukan pemotongan tumpeng oleh Direktur Utama PDAM Tirta Patriot, Tb Hendy Irawan, SE dan hiburan musik. Turut hadir, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Bekasi, para pemangku jabatan di lingkup Pemkot Bekasi, pengurus serta pegawai PDAM Tirta Patriot dan insan pers.(Rademan)
- 6. NUSANTARA 6 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 24 Mantan Anggota DPRD Bekasi Didesak Kembalikan Mobil Dinas BEKASI, (WN) – Imbauan untuk mengembalikan mobil dinas (mobnas) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi tak di-indahkan. LSM KPKN Laporkan Dugaan Korupsi di TEKMIRA Bandung LSM KPKN telah menerima SP2HP dari Polda Jabar dengan No:B/25/Subdit III/VI2014/2014/DitReskrimsus. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa Penye-lidik telah melakukan tindakan penelitian dan pengumpulan bahan keterangan terhadap beberapa pihak yang terkait dengan pekerjaan proyek pada Pusdiklat Mineral dan Batubara di di Desa Gunung Masigit Kab.Bandung Barat. Setelah mempelajari data-data pada dokumen yang ada dan keterangan dari pihak-pihak terkait,diperoleh hasil bahwa proyek pekerjaan penyiapan dan pematangan lahan pada Pusdiklat Min-eral dan Batubara sampai saat ini masih dalam pemeliharaan sehingga dugaan korupsi yang diduga terjadi pada dinas terkait belum bisa ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan suratnya ditandatangani oleh AKBP Yayat Popon Ruhiat.S.IK. Sebelumnya LSM KPKN sudah melayangkan surat klarifikasi dengan No.K: 001/Ket.DPC/KPKN-KB & KBB/V/2014 kepada PPKnya Suher-man pada tanggal 5-5-2014 mengenai Pekerjaan Kontruksi Penyiapan dan Pematangan Lahan dugaan kekurangan volume dan apakah sesuai dengan RAB,dan kalau ada wartawan yang konfirmasi baik juga LSM tertentu mengenai proyek tersebut diduga PPK proyek tersebut menawarkan proyek PL kepada oknum2 tersebut agar supaya tidak lagi mengkritisi pekerjaan proyek tersebut. Namun surat balasan yang diterima oleh LSM KPKN surat tidak bisa dipertanggungjawabkan karna tidak ada kop.suratnya dan tidak ditandatangani dalam surat dikatakan bahwa pekerjaan kontruksi penyiapan dan pematangan lahan tahun anggaran 2013 telah selesai dilaksanakan sesuai RAB dan hal tersebut tertuang dalam berita acara penyelesaian hasil pekerjaan yang ditandatangani oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan barang/jasa,konsultan perencana, konsultan pengawas dan tim teknis dari Dinas Kimrum (Pemukiman dan Perumahan) Prov.Jabar dan sudah dipertanggung jawabkan kepada Inspektorat Jenderal ESDM dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Juga mengenai dugaan bagi-bagi proyek juga sudah dijawab menurutnya dalam pelaksanaan pengadaan barang/ jasa atas beban APBN,baik lelang umum,sederhana,penunjukan langsung,maupun pengadaan langsung dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa sesuai Perpres nomor:54 tahun 2010 beserta perubahannya pasal 19 angka 1 s.d 2. Artinya bahwa pengadaan barang dan jasa sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur.Namun mengenai RAB proyek tersebut adalah dokumen Negara maka dengan itu tidak boleh diketahui masyarakat.(Harjo S.Pane) BANDUNG, (WN) -Terkait pembangunan Pusdiklat Mineral dan Batubara Pekerjaan Kontruksi Penyiapan dan Pematangan Lahan yang menghabiskan dana dari APBN sebesar Rp.7.578.337.000,00 tahun anggaran 2013 yang berlokasi di Kab.Bandung Barat dilaporkan oleh LSM KPKN Polda Jabar dengan No.01/Ket.DPC.LSM KPKN/KB & KBB. Pelantikan 30 Anggota DPRD Kabupaten Karimun Bagai Sidang Teroris KARIMUN, (WN) – Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ka-rimun periode 2014-2019, Jumat (29/8) sore di Gedung DPRD Karimun bagaikan sidang teroris. Pasalnya, sidang yang seharusnya terbuka secara umum dan dapat diakses oleh media, digelar secara tertutup dan tak satupun rekan media dibenarkan untuk masuk ke dalam ruangan melakukan liputan dan pengambilan foto. Padahal, pihak sekretariat DPRD telah me-nyiapkan tanda pengenal khusus pers yang harus dikenakan saat liputan. Namun ternyata tidak ber-fungsi karena faktanya seluruh wartawan tertahan di pintu penjagaan. Kondisi itu pun membuat para awak media yang bertugas melakukan liputan di gedung wakil rakyat itu, kecewa dan mengaku tidak dianggap oleh pihak sekretariat DPRD Karimun. “Kita kesini menjalankan tugas liputan, bukan mau berbuat onar sampai dilarang untuk masuk dalam mengabadikan momen lima tahun sekali pada proses pelantikan 30 anggota DPRD ini. Mereka ini (para pegawai di Sekretariat DPRD) sepertinya alergi dengan pers. Meski telah mendapatkan ID Card dari Humas DPRD Karimun namun tetap saja tidak diperbo-lehkan masuk. Padahal sudah tertera panitia – PERS namun sama saja tidak ada fungsinya karena dilarang masuk. “Tadi saya sudah mau masuk dan membuka pintu belakang, kemudian Kasubbag Humas DPRD Karimun, Yumaiwan melarang wartawan masuk. Jadi untuk apa ID Card ini diba-gikan dengan tertera tulisan Pers. Buang-buang anggaran saja,” ucap seorang wartawan. Sementara Sekretaris Dewan (Sekwan), Usman Ahmad ketika dikonfirmasi oleh awak media usai prosesi pelantikan yang dilakukan Kepala Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun, Yustiono kemarin, beralasan agar prosesi pelantikannya lebih hikmad. “Jadi bapak anggap kami ini apa?,” tanya seorang wartawan portal Karimun. Usman malah meng-hindari wartawan dan pergi meninggalkan keru-muman para awak media meski tetap dikejar dengan dicecar berbagai pertanyaan lainnya. “Kalau urusan berapa anggaran dalam proses pelantikan ini silahkan tanyakan kepada Kabag Persidangan dan Produk Hukum DPRD Ka-bupaten Karimun, Rizal Aidi,” katanya seraya menjauh untuk menghindari wartawan. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Kabag Per-sidangan dan Produk Hukum DPRD Kabupaten Ka-rimun, Rizal Aidi terkait jumlah anggaran, ia mengaku belum bisa mengkalkulasikan jumlah anggaran yang digunakan dalam prosesi pelantikan 30 anggota dewan. “Kita belum menghitung berapa anggarannya dan saat ini pun momennya belum tepat,” ucapnya. Disinggung soal tidak boleh satu wartawan pun yang masuk kedalam untuk melakukan liputan meski telah mengenakan ID Card khusus yang diberikan sekretariat DPRD, Rizal malah terkejut seraya mengaku harusnya ada kesempatan bagi media untuk dapat masuk kedalam saat prosesi pelantikan. “Saya memang tidak tahu kalau kawan-kawan tidak boleh masuk, karena saya mengurusi lalulintas didalam. Tapi kalau sudah pegang ID Card ini ya harusnya boleh masuk,” katanya. Disinggung ada pengistimewaan terhadap media elektronik dalam hal ini televisi lokal yang boleh ma-suk kedalam untuk mengambil langsung pelantikan tersebut, Rizal enggan menjawabnya dan malam berusaha mencari Kasubbag Humas DPRD Karimun, Yumaiwan untuk mencari jawabannya.(ROGANDA.P) Buktinya, 24 anggota DPRD lama, belum mengembalikan mobil dinas. Sekretaris Dewan (Sekwan) Kota Bekasi Erwin Effendi mengatakan, pihaknya akan menunggu hingga akhir Agustus. Ini adalah batas akhir sebelum akhirnya diberikan surat peringatan. “Jika belum mengembalikan juga akan diberikan surat peringatan (SP) sampai 2 kali. Ketiga kalinya akan dila-kukan penindakan ambil paksa,” jelasnya saat dihubungi Media Indone-sia, Rabu (27/8/2014). Dari 50 Anggota DPRD periode 2009- 2014 ada 20 orang yang masih melanjut-kan tugas sampai tahun 2019 mendatang. Seharusnya 30 anggota dewan lainnya sudah mengembalikan mobnas sebelm pelantikan anggota baru periode 2014- 2019, Senin (11/8/2014) lalu. Namun, sebanyaknya tercatat baru 5 or-ang mengembalikan mobil dinas tersebut. Ditambah 1 unit mobnas dikembalikan da-lam keadaan rusak parah. Kelima mantan ang-gota dewan yang sudah mengembalikan mobil dinas kepada sekertaris DPRD Kota Bekasi diantaranya, Sardi Effendi (FPKS), Su-triyono (FPKS), Yusuf Nasih (FGolkar), Rosi-han Anwar (FGolkar) dan Syafei (FGolkar). “Yang lain baru mengatakan akan mengembalikan via telepon,” jelasnya. Mereka akan diberi waktu hingga Jumat mendatang. Hal ini telah dise-pakati sesuai laporan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bekasi “Ada juga untuk mobil yang rusak milik Ratu Tatu (FD) serta mobil yang hilang milik Choiruman J Putro (FPKS) sudah di selesaikan dengan menggati melaui asuransi mereka,” ujarnya. Lebih jauh, Erwin menambahkan, tindakan ambil paksa akan dilakukan jika ada yang mangkir karena mobil tersebut adalah aset pemerintah Kota Bekasi. “Kemarin sebelum tanggal 11 Agus-tus sifatnya masih imbauan, sekarang sudah menjadi kewajiban anggota de-wan yang tidak terpilih mengembalikan mobil dinasnya,” tambahnya. Selanjutnya, jika ada anggota dewan yang tidak mengembalikan bahkan sampai menggadaikan mobil dinas ter-sebut, maka dewan tersebut dinyatakan melakukan penggelapan aset pemerintah kota Bekasi. Sebab, pada hakikatnya, mobil tersebut dipinjamkan jadi harus di rawat dengan baik. “Hal seperti itu harus kita tindak,” tegasnya.(RADEMAN) Pipa Gas Pertamina Meledak Hebat di Subang, Pantura Macet Total SUBANG, (WN) – Terjadi peristiwa ledakan super hebat di daerah Kabupaten Subang tepatnya di Desa Mandala-wangi, Kecamatan Sukasari, (28/8/2014), yaitu meledaknya Pipa Gas milik Pertamina. Akibat kejadian puluhan rumah di dekat pipa gas terbakar dari semburan ledakan. Dikabarkan ada yang mening-gal dunia dan dua orang korban terbakar serius di area meledak-nya pipa gas yang berlokasi beberapa meter di samping jalur pantura itu. Kedua korban ber-nama Asim dan Tasmin. Kedua-nya terbakar hampir seluruh badan. Beberapa kebun dan taman serta para hewan ternak seperti domba dan kambing juga mati terkena ledakan dahsyat dan saat ini kebakaran ledakan pipa gas ditangani polisi sektor Pa-manukan.( rt) Heboh Adegan Mesum Oknum PNS Pemkot Bandung Beredar Warga Kota Bandung, Jawa Barat, dihebohkan dengan beredarnya foto seorang wanita cantik berpakaian PNS Kota Bandung yang tengah melakukan perbuatan mesum dengan seorang pria. Foto tersebut beredar di situs online sejak sepekan terakhir. Hal ini membuat citra pegawai negeri sipil Kota Bandung tercoreng. BANDUNG, (WN) –Masyarakat Kota Bandung dihebohkan de-ngan beredarnya foto adegan me-sum seorang wanita berpakaian dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Bandung. Polisi pun langsung menyelidiki kasus itu. Sedikitnya terdapat 18 foto syur wanita tak diketahui iden-titasnya itu dengan seorang pria yang beredar di sebuah blog. Belum diketahui apakah sang wanita benar-benar PNS di Kota Kembang. Pihak Pemkot Bandung belum memberikan keterangan resmi. Sementara itu Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Mashudi mengaku baru mengetahui adanya foto tersebut. Menurut-nya belum ada laporan atas beredarnya foto mesum itu. Namun Mashudi berjanji akan menyelidiki kasus tersebut ka-rena telah meresahkan masya-rakat dan akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung. “Kita lagi selidiki, dan kita akan berkoordinasi dengan Pemkot Bandung,” katanya saat ditemui di Mapolretabes Ban-dung.( TORUS) KPK Tetapkan Bupati Tapanuli Tengah Tersangka Sengketa Pilkada SIBOLGA, (WN) – Dalam pe-ngembangan penanganan perka-ra dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait dengan pengurusan per-kara sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Raja Bona-ran Situmeang, Bupati Tapanuli Tengah sebagai tersangka. Tersangka Raja Bonaran Situ-meang diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada M Akil Mochtar selaku hakim Mahkamah Konstitusi (MK) de-ngan maksud untuk mempe-ngaruhi putusan perkara sengketa pemilihan kepala daerah (pil-kada) Kabupaten Tapanuli Te-ngah tahun 2011 yang diserahkan kepadanya untuk diadili. Atas perbuatannya, Raja Bona-ran Situmeang disangkakan me-langgar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indo-nesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi.(RE) Wabup Banjar Ditangkap BANJARMASIN- Wakil Bupati Banjar, Fauzan Saleh yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran dana bantuan sosial (bansos) pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 2010 senilai Rp27,5 miliar akhirnya menyerahkan diri, setelah sebelumnya sempat dinyatakan masuk daftar pencarian orang (DPO). Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tingi Kalsel, Erwan Suwarna mengatakan, Fauzan akhirnya datang sendiri ke Kejati Kalsel pada Senin (25/8/2014) malam dan selanjutnya ditahan di LP Teluk Dalam bersama empat tersangka lain yang sudah ditahan lebih dulu. “Dari enam tersangka, tinggal satu orang tersangka yang belum memenuhi panggilan kejaksaan untuk dieksekusi yaitu Fitri Rifani, mantan Asisten I Pemprov Kalsel,” kata Erwan, Selasa (26/8/2014). Fauzan Saleh terjerat kasus korupsi penyaluran bansos saat dirinya menjabat sebagai Kepala Biro Kesra Pemprov Kalsel. Menurut Erwan, pengusutan kasus korupsi bansos ini akan terus berlanjut. Pihak Kejaksaan pun sudah memibidik keterlibatan para anggota DPRD Kalsel periode 2009-2014. Selain kasus korupsi dana bansos, kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan bandara Syamsuddin Noor, Banjarbaru juga menjadi salah satu kasus besar yang ditangani Kejati Kalsel. Pihak kejaksaan sebelumnya telah menetapkan tiga tersangka terkait kasus ini yaitu dari BPN, Sekda Kota Banjarbaru dan seorang pengusaha. Kemarin, sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Banjarbaru menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Kalsel terkait penanganan lanjutan kasus dugaan korupsi proyek pembebasan lahan bandara seluas 108 hektar dengan nilai proyek mencapai Rp135 miliar.(MI)
- 7. NUSANTARA 7 Edisi 25/Th XIII/ 8 - 22 September 2014 Ngaku Tokoh Masyarakat Serang Timur, Jadi Mafia Tanah Sengketa SUKSESNYA H. Uding mengaku ngaku sebagai seorang tokoh masya-rakat Serang Timur yang terus bereks-pansi mengkedepankan orang ba-nyak,’ katanya.Setelah di selusuri siapa H.Uding, dia adalah mafia Tanah atau pengusaha jual beli tanah, bahkan tanah kepemilikannya ribuan hektar. Hasil investigasi Harian Warta Na-sional, H.Uding diduga memiliki jari-ngan tanah sengketa yang bisa di jadi-kan hak milik oleh H. Uding, seperti tanah di wilayah Kecamatan Kibin Pa-sar Tambak Desa Kibin seluas 16.320 hektar milik status KUO di sulap men-jadi Tanah Hak milik oleh H.Uding, diduga bekerjasama dengan para oknum BPN Kab.Serang, Pengadilan Negri Serang, Pengadilan Tinggi Ban-ten, dan Mahkamah Agung RI. Serta Notaris dari Pring Sewu Lam-pung, Uding menggarap tanah sengketa milik Pertani Persero di bilang sukses menjadikan tanah pertani menjadi hak paten Sakman bin Karim yang diduga setingan Uding, dan Uding diduga mengurus semua pendanaan hingga ratusan juta bahkan milyaran untuk memenangkan tanah tersebut hingga dari pengadilan Negeri Serang, Bahkan Pengadilan Tinggi Banten serta Mahkamah Agung Republik Indo-nesia memenangkan atas setingan ter-sebut atas nama ahli waris Sakman bin Karim sesuai hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten No.41/pdt/2009/ PT.BTN. Dimana amar putusannya berbunyi, para pembanding II semula para penggugat intervensi sebagai satu-satunya yang berhak atas warisan peninggalan Sakman Bin Karim. Semua pihak,yang menempati, me-miliki hak,agar menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong bila perlu dikosongkan dengan memakai alat negara, H. Uding setelah sukses memenangkan tanah Sengketa tesebut milik HGB No. 2 dari PT.Pertani Persero, H. Uding menggusur tanah seluas 16.320 M2, dan membuat lahan tanah tersebut dijadikan Pasar Baru Tambak yang di kelola oleh Andre dan Buyung Rijal, dibiayai oleh Matrial H. Kemi yang sampai sekarng masih banyak tunggakan ratusan juta hingga si pemilik matrial meninggal dunia. H. Uding hingga kini masih banyak piu-tang ratusan juta ke si pemilik matrial untuk pembuatan pasar tambak. Selain Pasar H.Uding membagikan Tanah tersebuat untuk pembuatan Kantor Polsek,dan para oknum yang membantu proses pemenangan atas dasar tanah seluas 16.320 m2. Ke beberapa oknum. Dalam bentuk Notaris asal Pring Sewu Lampung. H. Uding kini menguasai tanah atas nama Sakman Bin Karim hasil putusan Pengadilan Tinggi Banten No.41/pdt/ 2009/PT.BTN, padahal hasil komitmen dengan nama ahli waris sakman bin karim akan diberikan kompensasi biaya hasil penjualan dari hasil tanah seluas 16.320 m2 tersebut. Hingga kini ahli waris Sakman Bin Karim belum menerima dari hasil ko-mitmen H.uding sebagai penyandang dana ahli waris. Setelah di investigasi kini h.uding bermain dengan pihak Dirut PT.Pertani Persero atasnama Edy Budiono untuk membalik nama H.Uding Bin Sarpan bukan atas nama Sakman Bin Karim karena H. Uding di-duga memiliki Surat HGB.No.2 Palsu pelimpahan data atasnama PT. Pertani Persero ke nama H.Uding Bin Sarpan. Kepemilikan HGB No. 2 kami kon-firmasi langsung dengan H.Uding, bah-kan membenarkan H. Uding memiliki HGB.No 2 atas nama H.Uding dari pe-limpahan berkas PT.Pertani Persero, ungkap Uding, tapi Uding membantah keras bahwa HGB yang diduga palsu tersebut miliknya itu milik mantan pengacara saya yaitu Afandi, dia yang buat HGB itu ini semua buatan Afan-di,’ ungkap H.Uding ke Warta Nasional. Dan kini putusan kasasi MA No.460 K/ PDT/2010,yang menolak para pemohon kasasi serta menguatkan keputusan Pengadilan Tinggi di atas,bahkan putusan peninjauan kembali (PK) No.238 PK/ PDT/2013 yang amar putusanya Menolak per-mohonan PK oleh pe-mohon PT.Pertani Per-sero, melalui Dirutnya EDY Budiono di tolak oleh Mahkamah Agung. Pengelola Pasar Tambak seluas 16.320 m2 H.uding Bin Sarpan serta Oknum Pasar Andre Buyung rijal sudah beberapa kali di berikan teguran oleh ahli waris Sakman Bin Karim hingga teguran ke satu-ke dua ke tiga tapi si penge-lola H.Uding tetap berta-han membangun pasar dan melakukan perbuatan melawan hukum. Pada awalnya H.Uding hanya membantu para ahli waris,namun kini ingin H.Uding mengu-asai fisik tanah dengan membangun Kios/Ruko dan melakukan perbuatan melawan hukum melalui IMB No.503/ 16/BTPTPM/2013 Kabupaten Serang, justru setelah perintah pengosongan di lakukan oleh pengadilan Negeri Serang IMB tersebut dibuat tanpa seizin para ahli waris pemenang MA tersebut. Kini ahli waris si pemilik tanah pasar Tambak Kibin melakukan cara mem-berikan surat teguran ketiga kepada si pengelola/pengurus pasar maupun para pedagang diatas tanah Blok 50 RT.02/ 01,bekas HGB N0.2/kibin,surat ukur no.4/1939 seluas 16.320 M2,maupun para pedagang pasar tambak untuk agar tidak memperpanjang kontrak kios kepada si pengelola pasar yaitu H.udi-ng bin sarpan, dan mengosongkan, me-nutup kios dengan segera,tetapi kon-trak kini diperpanjang satu tahun ke depan oleh pihak pedangan ke H.Uding selaku mafia tanah.(Nazip) SERANG,(WN) – Sulit untuk mendefinisikan siapa H. Uding. Mengingat pria kelahiran Desa Nyompok Kabupaten Serang ini terbilang sukses walau tanpa mengenyam pendidikan. Kejari Soroti Pungli di Bandung BANDUNG, (Wn)- Kepala Ke-jari Kota Bandung Tjahyo Adi-tomo memberikan pengarahan terkait pungutan liar (pungli) yang merupakan cikal bakal tindak pidana korupsi. Arahan tersebut disampaikan di depan seluruh kepala sekolah tingkat SD-SMA se-Kota Bandung. Ini kata Tjahyo temuan pungli yang bisa menjadi bibit korupsi. Menurut Tjahyo, ia bersama dengan Pemkot Bandung akan mencoba untuk meminimalisir pungli pendidikan di Bandung agar tidak berkembang lebih jauh. “Pungutan boleh, namun apa-bila ada pengaduan, kita akan selidiki. Apakah ada unsur mem-perkaya diri atau tidak. Kalau ada, kita akan tarik sebagai tindak pidana korupsi,” kata Tjahyo saat memberikan pengarahan di GOR Saparua Bandung, Jalan Saparua, Selasa (26/8/2014). Menurut Tjahyo, temuan pungli yang bisa menjadi cikal bakal korupsi salah satunya kunjungan wisata dan les tambahan di luar jam belajar. “Atau pada saat penerimaan siswa baru, minta biaya pem-belian formulir, meminta dana syarat lulus tes, perbaikan sekolah, bahkan kegiatan menyambut siswa baru juga dikenakan pungutan. Padahal kalau diselidiki, itu masuknya ke kantong oknum,” kata dia. Untuk itu, pihaknya saat ini sedang menyelidiki sekolah-sekolah yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Jika memang masih ditemukan, pihaknya akan melakukan tindakan refresif. “Ini bentuk kepedulian kami untuk memberantas tindakan melanggar hukum. Karena di Bandung masih banyak pe-nyimpangan,” tegasnya.(TR) FPSST Kantongi Nama Calon Bupati/Wakil Bupati Serang 2015 SERANG, (WN) – Forum Pre-sedium Silaturahmi Serang TImur (FPSST) menyebutkan para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Serang Timur sangat banyak yang akan mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati asal wilayah Serang Timur pada Pilbup Juni 2015. Iwan Kurniawan, HS, Ketua FPSST mengatakan soal Penya-ringan para tokoh masyarakat sudah dilakukan oleh FPSST dan saat disinggung siapa nama dan ada berapa calon yang di kantongi oleh FPSST, Iwan menyebutkan ini sangat rahasia dan belum kami publikasikan. Kami mampu untuk memproses penjaringan terhadap para tokoh yang ada di Serang Timur, namun belum kami pu-blikasikan, katanya. Menurut Iwan, di Serang Timur sebenarnya banyak figur yang harus di dorong untuk maju dalam Pilbup Kabupaten Serang. Selain itu masyarakat Serang Timur seperti Kecamatan Cikan-de, Kibin, Kragilan, Lebak Wa-ngi, Carenang, Pontang, Tirta-yasa, Tanara, Jawilan, Kopo, Ciruas, Cikesal, Pamarayan, Bandung, memiliki loyalitas yang tinggi dan daya politik yang meningkat, bahkan suara pun di Serang Timur cukup signifikan. “Kami pun cukup yakin seluruh masyarakat yang ada di 14 ke-camatan di Serang Timur untuk memilih siapa figur yang cocok untuk maju”, katanya.. Iwan menyebutkan F-PSST adalah Forum Organisasi Gabu-ngan dari Aliansi Organisasi yang ada di Wilayah Serang Timur, Seperti Forum Aliansi Pengusaha Serang Timur (F-APST) Ketua H. Muchlik (Ketua KADIN Serang Timur), Forum Aliansi Buruh Serang Timur (F-ABST) Ketua H. Abdul Manaf (Anggota Dewan Asal Partai Golkar), Fo-rum Paguyuban Aliansi Aktivis Serang Timur (F-PAASTI) Ketua Ahmad Najib ( Aktivis Journal-ist Banten), Forum Masyarakat Kibin Keragilan (FMKK) Ketua H. Samlawi (Anggota Dewan Asal Partai Golkar). Konsorsium Pembaharuan Serang Timur (KPST) Ketua Drs. Oki Maftuhi.SH ( Tokoh Aktivis Pendidikan Banten), Forum Masyarakat Carenang Binuang (F-MCB) Ketua H. Um Setia Jaya HS. (Anggota Dewan Asal Partai Golkar), Ormas Brantas Banten (OBB) Ketua Mahesa Apriandi (Aktivis Sosial dan Kriminal), Forum Masyarakat Kopo Jawilan (F-MKJ) Ketua H. Uding (Pengusaha Serang Timur), Forum Masyarakat Ban-dung Cikande (FMBC) Ketua Oji Sanuji (Esekutif Muda Banten), Forum Masyarakat Cikesal Pamarayan (F-MCK) Ketua Ahmad Zaeni ( Anggota Dewan Asal Partai Golkar ). Seperti diketahui, pada Juni 2015 mendatang, Kabupaten Serang akan melaksanakan Pe-milihan Bupati Serang. Kendati masih sekitar 10 bulanan, namun beberapa kelompok sudah me-ngusung nama-nama yang akan dicalonkan, termasuk Wakil Bupati Serang saat ini Hj. Tatu Chasanah dan Eki Baehaki Nuriman anak dari Bupati Serang A.Taufik Nuriman, yang menurut kabar beredar untuk maju pada Pilbup Kabupaten Serang Juni 2015.(Nazip) Kejari Bengkulu Akan Memeriksa 39 Mantan Dewan Provinsi BENGKULU, (WN) -Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bengkulu Wito SH, M.Hum akan memulai pengusutan kasus tunggakan tunjangan komunikasi intensif (TKI) serta biaya operasional pimpinan (BOP) tahun 2004-2009.Sebanyak 39 mantan Dewan Provinsi periode 2004 – 2009 harap bersiap-siap. Mulai minggu de-pan, terhitung 5 sampai akhir Agustus pe-nyidik kejaksaan negeri (Kejari) Bengkulu akan mulai memanggil mereka untuk diperiksa sebagai saksi. Wito menambahkan “Sekarang masih suasana lebaran, mungkin sekitar 4 atau 5 Agustus kita baru mulai kerja menuntaskan kasus-kasus yang belum selesai. Baik kasus lama maupun baru. Khusus kasus TKI, sampai akhir Agustus kita akan periksa 39 mantan anggota DPRD. Tentunya dengan membuat surat panggilan resmi. Kita panggil sekaligus untuk silaturahmi dan saling bermaaf-maafan karena masih suasana lebaran,”. Sayangnya Wito belum mau membeber-kan siapa saja nama-nama mantan anggota dewan yang bakal dipanggil lebih dulu. Wi-to juga belum mau memberitahu berapa or-ang yang akan diperiksa dalam sehari dan siapa saja tim penyidik yang telah dibentuk khusus untuk kasus tersebut. Meskipun ka-sus ini sudah masuk ke tahap penyelidi-kan dari Pulbaket, tapi ketua tim penyidi-kan sampai saat ini belum dibentuk. Apakah Kasi Pidsus Ujang Suryana SH, MH atau Kasi Intelijen Basuki SH atau malah Kajari. “Ya lihat saja nanti, yang jelas kasus ini pasti kita proses sesuai fakta-fakta dan alat bukti yang ditemukan. Juga berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kita juga masih mempelajari kasus ini dan mencari tahu dimana letak penyimpangannya, apakah benar-benar ada unsur pidananya atau tidak. Kalau ada dan terbukti, kita lakukan penyidikan,” tambah Wito. Pengusutan kasus TKI ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) bekerjasama dengan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) dengan agar proses pengusutan kasus tersebut lancar dan dapat diselesaikan secepatnya. “Dari temuan BPK terdapat kerugian negara Rp 3,4 miliar. Sembari penyidik melakukan pemeriksaan pada mantan anggota dewan, saya dalam waktu dekat akan ekspose tertutup bersama pimpinan Kejati. Hara-pannya semua kasus-kasus di bumi Raffle-sia ini bisa terselesaikan dengan baik, tuntas tanpa menimbulkan masalah.(Yus) Kejati Sumatera Utara Kejar 16 Buronan MEDAN, (WN)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terus melakukan pengejaran terhadap 16 terpidana buron yang saat ini masih bebas berkeliaran sejak tahun 2010. Asisten Intelijen (As Intel) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara Nanang Sigit, mengungkapkan. “Kami saat ini masih terus melakukan pe-ngejaran terhadap 16 buronan ini,” katanya. Menurutnya, selama tahun 2011-2014, Ke-jaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara juga sudah menangkap 17 narapidana buronan. Rata-rata ditangkap di luar wilayah kerja Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera utara. Buronan ini umumnya kasus-kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) atau Kejaksaan Negeri (Kejari) di Sumatera utara, Pihaknya pun berkeya-kinan dengan jaringan dan teknologi yang dimiliki oleh Kejaksaan, sisa buronan itu akan ditangkap. Dikatakannya, selain memburu buronan Kejaksaan, pihaknya selama ini juga bertugas untuk melacak aset baik bergerak maupun tidak bergerak milik tersangka atau terpidana koruptor. Menurutnya selama ini sudah 13 kasus yang sudah diserahkan bidang intelijen ke bidang Pidana Khusus untuk dijadikan sebagai alat bukti untuk melanjutkan perkaranya.(Yus) Perusakan Pohon Karet Milik Perusahaan Atas Perintah Bupati PURWAKARTA,(WN) - PT Hardjasari yang memiliki perkebunan Gunung Putri di Kp. Citapen, Desa Sukajaya, Kec. Sukatani, Kab. Purwakar-ta, melapor kepada polisi terkait perusakan ratusan pohon karet atau ilegal logging. Pihak peru-sahaan melaporkan oknum Sat-pol PP dan seorang penebangnya. Laporan dibuat di Polda Jabar, Jln. Soekarno-Hatta, Senin (11/ 8/14), dengan nomor laporan LP.B/660/VIII/2014/JABAR Tanggal 11 Agustus 2014, atas penebangan semena-mena yang dilakukan oleh oknum Satpol PP yang diduga kuat diperintahkan oleh Bupati Purwakarta. Peru-sakan itu terjadi di lahan perkebunan seluas 62 hektar, de-ngan jumlah pohon karet yang ditebang mencapai 800 pohon. “Kejadian perusakan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agus-tus lalu. Yang ditebang pohon karet yang usianya 25 tahun ke atas,” jelas Endriati usai melapor di Mapolda Jabar, Jln. Soekarno- Hatta, Senin (11/8/14). Dikatakannya, perusakan perkebunan itu dilakukan oleh Jy yang merupakan pegawai di Pemkab Purwakarta. Seorang lainnya yang turut membantu penebangan yaitu Id. “Yang kami laporkan adalah Pak Jy dan penebangnya Bah Id,” jelasnya. Akibat penebangan, lanjutnya, berdampak pada perkebunan tum-pang sari milik petani penggarap yang jumlahnya 35 Kepala Keluarga. Selain itu, pepohonan singkong dan pisang juga rusak akibat penebangan ilegal tersebut. Endriati juga menyebut jika penebangan tersebut diinstruksi-kan langsung oleh bupati. Pihak yang menebang pun diantaranya Satpol PP. “Penebangan ini sudah terindikasi pidana. Sebab Satpol PP menebang pohon karet tanpa ada izin atau rekomendasi dari Hardjasari,” paparnya. Oleh karena itu, Endriati me-ngatakan pihaknya menempuh upaya hukum dan melaporkan tindakan penebangan ini ke Polda Jabar. Ia berharap Polda Jabar segera membantu me-nyelesaikan kasus ini, karena menurutnya pihaknya memiliki bukti-bukti yang kuat.(TIM/Tc) Buntut Walikota Bekasi Didemo, Kabid Linmas Satpol PP Dipecat BEKASI, (WN)- Tiga bulan uang intensif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Bekasi belum dibayarkan, ribuan pasukan yang dulu dikenal dengan sebutan Hansip itu kesal dan aksi meng-gruduk kantor walikota Bekasi Rahmat Effendi dilakukan, untuk bertanya tentang haknya, Senin lalu. Kedatangan ribuan anggota Linmas membuat kantor walikota terasa sesak dan Rahmat Effendi pun marah besar alias naik pitam. Karena mereka datang secara bergelombang, diiringi ratusan sepeda motor dan beberapa kendaraan umum yang disewa. Buntut kemarahan Rahmat akibat aksi demi itu, pada Kamis (21/8) ke-marin, Rahmat langsung memecat Kepala Bidang Linmas Satpol PP Kota Bekasi Ex Hendry Malino Samosir . Ironinya, Henry dituduhan terlibat ko-rupsi. “Dia terbukti melakukan pelanggaran berat, yakni penggelapan dana insentif anggota Linmas,’’ kata Rahmat usai upacara di Komplek Pem-kot.’“ Uang yang ditilep doi, menurut Rahmat melibatkan honor 1.739 orang Linmas di 56 kelurahan yang total ang-garan Rp 1,041 miliar, “ujar Rahmat. Tak Cuma dipecat, Rahmat juga melaporkan kasus Henry ke Kejak-saan Negeri (Kejari) Kota Bekasi. Atas laporan Rahmat, 5 orang tim Kejari Bekasi langsung melakukan penggeledahan di ruangan Hendry sekitar pukul 09.15 WIB. Penggeledahan dilakukan sekitar 45 menit, kemudian berkas-berkas yang di-curigai berhubungan dengan pencairan dana insentif Linmas langsung dibawa kedalam sebuah mobil. Tampak hadir saat penggeledahan Se-kertaris Daerah Kota Bekasi, Rayendra Sukarmadji dan Kepala Seksi Intelejen Kejari Kota Bekasi, Ade Hermawan. Belum ada keterangan resmi terkait penggeledahan. Kasi intel hanya mengatakan dengan singkat bahwa kasus penggelapan dana insentif Linmas ini akan ditindak lanjuti secara hukum.““Kita tindak lanjuti secara hukum,” ujar Ade singkat. Kabid Linmas Satpol PP, Hendi Malino Samosir, yang telah bebas tugaskan Walikota dari jabatannya diduga telah melakukan tindak pidana korupsi dengan cara meng-gelapkan uang insentif, Linmas, tak kurang dari Rp 700 juta. Kasus ini mulai terkuak buntut dari demo anggota Linmas yang mena-nyakan uang insentif yang hanya diterima Rp 200 ribu, padahal seha-rusnya mereka menerima Rp 600 ribu, perorang. Anggota Linmas yang seharusnya menerima dana insentif sebanyak 1739 orang x Rp 600 ribu = Rp 1.042.000.000 (Satu miliar empat puluh dua juta rupiah). Dana itu ternyata sudah dicairkan dari kas daerah. Namun sekitar Rp 700 juta, tak disampaikan kepada anggota Linmas.(RE/TIM)