Recomendados
Más contenido relacionado
La actualidad más candente
La actualidad más candente (16)
Similar a KPK SIDIK DPR
Similar a KPK SIDIK DPR (20)
Más de https://wartaviral.com/
Más de https://wartaviral.com/ (20)
KPK SIDIK DPR
- 1. Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Email: wartanasional@rocketmail.com Harga Eceran : Rp 5.500,- (Luar Jabotabek Ditambah Ongkos Kirim) “Aparat Hukum Didesak Usut Anggaran Pemeliharaan Daerah Irigasi” >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Akibat Tolak Proyek PLTSa, Sejumlah Proyek di Bandung Dijaga Tentara >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Kebanyakan Proyek yang Dikelola BPJN 10 Makassar Bermasalah MAKASSAR, (WN) – Upaya pemerintah melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, masih banyak terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. KORUPSI merupakan salah satu masalah besar dan sekaligus merupakan ancaman bagi program pembangunan bangsa Indo-nesia dan bahkan juga pembangunan masyarakat bangsa ini. Sebab didalam masyarakat apapun dan dalam system pemerintahan manapun tidak ada yang terbebas dari tindak yang dirusak oleh fenomena serta bahaya korupsi, serta tidak ada agama manapun yang tidak mengutuk keras soal korupsi. Sungguh cukup disayangkan ketika pembangunan proyek nasional yang berbandrol miliaran rupiah ternyata tidak >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 KPK Didesak Bongkar Dugaan Korupsi Rusunawa KPK sendiri sudah menerima lapo-ran pihaknya pengaduan dari orga-nisasi masyarakat yang mengatas-namakan diri sebagai Presidium Fo-rum Studi Pembangunan (FosPem). Menurut Ketua Presidium FosPem Akbar Rahmatulloh Gamelov, akibat dari penyimpangan rusunawa itu ne-gara diduga menelan kerugian hing-ga mencapai ratusan miliar rupiah. Atas dugaan penyimpangan terse-but, FosPem juga sudah melaporkan temuannya ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pe-ngawasan Keuangan dan Pem-bangunan (BPKP) di setiap provinsi. Tak ayal hal tersebut mencuat akibat adanya dugaan kolusi atau kongkalikong dengan seseorang yang disebut-sebut orang dekat Menpera. Meski begitu, Akbar me-nolak mengungkapkan pihak yang disebut-sebut orang dekat itu. Lebih jauh Akbar mengungkap data lain menyangkut proyek tahun 2013. Dimana dilakukan penggabungan terkait pembangunan Rusunawa I dan II dengan nilai proyek Rp44,69 miliar dan Rp98,51 miliar. Adapun menyangkut wilayah III dan IV nilai proyeknya mencapai53,71 miliar dan Rp72,82miliar. Menurut Akbar, Rusunawa yang sejak awal akan diperuntukkan bagi anggota kepolisian, pekerja, maha-siswa dan para santri dinilai justru melenceng dari tujuan awal, dan cenderung menguntungkan segelintir orang atau kelompok. “Misalnya untuk pondok pesantren, jumlah santrinya tak memenuhi standar minimal tetapi mendapatkan JAKARTA, (WN) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mulai melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait anggaran pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) di Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun 2013 senilai Rp269,73 miliar. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Pabrik Mie Berformalin di Bandung Digrebek BANDUNG, (WN) - Jajaran Satuan Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah pabrik pembuatan mie basah di Jalan Taman Kopo, Kecamatan Bojongloa Kidul Kota, Bandung, Selasa (23/9), yang diduga menggunakan bahan berformalin. Tak tanggung-tanggung, polisi menyita sekitar lima ton mi berformalin, mesin pembuat mie, serta barang bukti lainnya dari lokasi pembuatan mi tersebut. Barang bukti tersebut disita untuk kepentingan proses penyidikan. Penggerebegan dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba yang dipimpin Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Mashudi dan Kasat Narkoba AKBP Nugroho Arianto. Operasi yang digelar sekitar pukul 14.00 WIB itu dilakukan aparat kepolisian yang langsung memasang garis polisi di lokasi pabrik itu. >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 Bentrokan TNI AD dan POLRI di Batam Polri Bantah Terlibat Jasa Backing >>BACA SELENGKAPNYA HAL 11 MENJAMIN KENYAMANAN & KERAHASIAAN USAHA ANDA BERSAMA BIRO JASA HARIAN WARTA NASIONAL DIDUKUNG PROFESSIONAL DI BIDANG ACCOUNTING DAN PERPAJAKAN Menawarkan jasa service accounting: 1. JASA PEMBUKUAN - Laporan Keuangan Interen & Fiskal / Pajak. - Bekerja sama dengan auditor, dalam kasus rekening Perseroan diaudit oleh Akuntan Publik perusahaan. 2. JASA ADMINISTRSI PAJAK - Perhitungan pajak karyawan bulanan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Bulanan, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (pajak karyawan), PPh pasal 25 (pajak penghasilan badan), PPh Pasal 23/26, dan pasal 4 (2). Persiapan Pemotongan Bukti Pajak bagi karyawan (Formulir 1721-A1). - Melakukan rekonsiliasi fiskal dan penyesuaian (jika ada) untuk tujuan mempersiapkan kembali tahunan PPh Badan. - Penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak, yang terdiri dari Pajak Penghasilan pasal 21 (perhitungan tahunan akhir Desember) dan Pajak Penghasilan Badan. 3. PENGURUSAN PERIZINAN USAHA - NPWP Badan Usaha & NPWP Orang Pribadi - Domisili Usaha, SIUP, TDP, PKP dan lain lain Hubungi Redaksi HARIAN WARTA NASIONAL, Alamat : Perkantoran Pulomas Blok 6 no 15, Jl Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, Nomor HP : 082125582006, Email : harianwartanasional@yahoo.co.id/ wartanasional@rocketmail.com Supriyanto dan Andri Diam Saja BANDUNG, (WN) - Beberapa bulan terakhir ini banyak terjadi bencana kekeringan sawah irigasi di beberapa daerah di Jawa Barat, banyak faktor penyebab areal persawahan yang mengalami kekeringan sehingga mengakibatkan petani merugi/gagal panen. BANDUNG, (WN) – Belum ada satu bulan lamanya, warga, LSM dan Ormas mendesak Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil,– agar menolak proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) berbasis insinerator yang rencananya akan dibangun di Gedebage, Kota Bandung. JAKARTA (WN) - Kepala Badan Re-serse Kriminal Ke-polisian Indonesia, Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Ali-us, berharap masya-rakat tidak ber-asumsi berlatar “jasa pengamanan” terkait bentrok antara personel TNI AD dan Kepolisian Indonesa, di Batam, Minggu (21/9). “Kami belum tahu karena prosesnya masih berjalan. Jangan ada asumsi-asumsi negatif, baik TNI maupun Polri terlibat backingan,” kata Alius, usai mengisi kuliah umum, di Kampus UI Depok, Selasa. Dia belum mendapat laporan perkembangan penanganan kasus itu. Namun Wakil Kepala Kepolisian Indonesia,
- 2. EDITORIAL 2 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Wakil Rakyat Dipilih Untuk Masuk Bui Pantaskan seorang tersangka di lantik ?. Dalam demokrasi beradab, hukum bergerak dalam ruang etika sehingga defisit aturan selalu bisa ditutupi kecukupan moralitas. Namun, dalam demokrasi Indonesia saat ini, hukum dibuat remang-remang. Begitu sejumlah anggota terpilih DPR RI penyandang status tersangka korupsi yang akan dilantik. Sudah saatnya kita menolak pelantikan anggota terpilih DPR penyandang status tersangka korupsi, karena seorang pejabat publik harus memiliki tingkat kecukupan moral tinggi karena ia akan mengambil kebijakan terkait dengan hajat hidup orang banyak. Pada titik itulah kita sangat mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi Pemilihan Umum. Kedua lembaga tersebut hendak meletakkan etika sebagai payung besar demokrasi. KPK melakukan itu dengan menyurati KPU dan meminta anggota terpilih DPR periode 2014- 2019 yang menyandang status tersangka kasus korupsi tidak dilantik pada 1 Oktober 2014. Ada tiga nama anggota terpilih DPR yang berstatus tersangka dugaan korupsi, yakni Jero Wacik, Idham Samawi, dan Herdian Koosnadi. Jero yang terpilih sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat kini menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM. Sedangkan Idham (PDIP) yang juga mantan Bupati Bantul, Yogyakarta, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Herdian (PDIP) menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan puskesmas di Kota Tangerang Selatan, Banten. Dengan menyandang status tersangka atau terdakwa, seorang anggota dewan terpilih telah membawa status yang terindikasi melakukan perbuatan melanggar peraturan. Apalagi, amat kecil peluang tersangka korupsi yang ditabalkan KPK bisa lolos dari hukuman. Selain itu, penundaan pelantikan anggota terpilih DPR yang berstatus tersangka ataupun terdakwa bertujuan melindungi citra dan kehormatan parlemen. Itu bakal menjadi preseden positif bagi DPR yang selama ini hampir selalu dipersepsikan buruk oleh masyarakat. Sudah saatnya negeri ini memulai peradaban baru dengan menjadikan etika sebagai payung besar demokrasi. Tanpa keberanian itu, kita akan terus tersandera dalam labirin prosedur yang berlindung di balik undang-undang.(**) Pada pemilihan anggota DPR kemarin, kita sangat berharap wakil yang dipilih untuk tujuan memperjuangkan kepentingan rakyat. Sayangnya, kita rupanya salah memilih mereka sebagian, karena para calon wakil rakyat itu sudah terlebih dahulu berstatus tersangka di KPK sebelum dilantik. Oleh : Rekson H.Pasaribu Pemred Harian Warta Nasional Kondisi Terminal di Jakarta Berantakan Karena Oknum Dishub Doyan Pungli JAKARTA, (WN) - Kepala Dinas Perhubungan Muhammad Akbar menilai, tak efektifnya revitalisasi ter-minal yang ada di Jakarta disebabkan petugas Dishub tak kompeten dalam hal pengelolaan terminal. Menurut Akbar, kompetensi yang dimiliki petugas Dishub adalah mengelola arus lalu lintas angkutan umum yang masuk dan keluar di ter-minal. “Petugas Dishub kan hanya memiliki kompetensi untuk penge-lolaan arus lalu lintas angkutan umum, bukan mengelola fasilitas yang ada di terminal,” ujar Akbar, di Balaikota Jakarta, Selasa (23/9/2014). Seperti diberitakan, sejumlah termi-nal bus kota di Jakarta belum berfungsi maksimal sebagai pengendali layanan angkutan umum. Salah satu di Termi-nal Manggarai, Jakarta Selatan. Ter-minal yang dinobatkan sebagai termi-nal terintegrasi pertama dan ditata nyaman dengan berbagai fasilitas, ternyata kondisi sehari-harinya sama saja seperti terminal yang belum direvitalisasi. Padahal, revitalisasi terminal yang diresmikan Gubernur Joko Widodo pada 16 April lalu itu menelan dana Rp 12,5 miliar. Penumpang masih naik atau turun dari bus sesukanya. Mereka tidak mau menggunakan tempat khusus untuk naik-turun penumpang. Selain itu, penumpang juga dibiarkan hilir mudik melintasi jalur-jalur bus. Fasilitas tangga dan eskalator yang membawa penumpang ke lantai dua untuk transit ke halte Transjakarta atau menghubungkannya dengan jembatan menuju trotoar di seberang terminal nyaris tak terpakai. Gubernur Joko Widodo pernah mengungkapkan mengenai rencana mengalihkan wewenang seluruh ter-minal di Jakarta dari Dinas Perhubu-ngan DKI Jakarta ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Trans-jakarta. “Kan tahun ini semua termi-nal (yang) dirobohkan dibangun ulang. Semua akan kami serahkan ke BUMD Transjakarta,” ujar Jokowi. Sementara itu, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama mengungkap-kan alasan di balik pelim-pahan wewenang penge-lolaan terminal dari Di-nas Perhubungan ke PT Transjakarta. Menurut dia, pengelolaan terminal sangat erat dengan ke-giatan proyek, dan hal itu dinilainya tak pantas dilakukan oleh institusi seperti Dishub. Karena itu, alangkah lebih baik apabila Dishub fokus pada kegiatan pe-ngaturan lalu lintas. “Jadi Dishub fokus pada lalu lintas saja. Banyak orang mengetem sembarangan kan masalah, bikin macet. Jadi Dishub urus macet-macet dong. Kalau sekarang kan Dishub sibuk jadi kontraktor. Bangun-bangun halte, bangun apa. Kemacetan lalu lintasnya malah tidak terurus,” ujar Ahok, sapaan Basuki.(WILSON) Zulkaida Terpilih Menjadi Ketua Perkumpulan Forum Wartawan Banten BANTEN, (WN) – Hasil musyawarah sejumlah wartawan yang tergabung dari Forum Perkumpulan Wartawan Provinsi Banten. Akhirnya memilih Zul-kaida, selaku wartawan di salah satu media nasional, sebagai Ketua Terpilih un-tuk masa bakti tahun 2014- 2019 dengan perolehan su-ara terbanyak dari berbagai media masa baik lokal maupun nasional. Zulkaida merupakan so-sok pribadi yang humoris dan sudah sangat lama ber-kecimpung di dunia jurnalistik selama hampir 20 tahun lebih. Tentunya ada harapan buat beliau sebagai ketua yaitu untuk dapat mensejahterakan anggota dan memajukan Per-kumpulan Forum War-tawan Banten. Selain itu, Zulkaida dituntut untuk dapat menyatukan persepsi antara wartawan ang-gota nya dengan warta-wan yang lainnya, se-hingga para wartawan yang ada di wilayah Ban-ten mempunyai martabat dan di hargai oleh semua instansi dan birokrasi. Dengan terpilihnya Zul-kaida, kegiatan kemitraan dengan kalangan instansi pemerintah dan swasta bisa ditingkatkan melalui kegiatan pertemuan pertemuan (copy moorning) untuk tujuan pemba-ngunan di wilayah Banten.(NENG) Kisah Kepala Regu Satpol PP Bekasi Paksa Oral Seks ABG BEKASI, (WN) - Zakaria Ahmad Alfa-liah, petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi diringkus petugas Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Bekasi terkait kasus kejahatan seksual atas seorang gadis belia sebut saja bunga 15 tahun. Zakaria, yang telah beristri dan me-miliki dua orang anak dibekuk setelah dijebak petugas dengan mak-sud akan menyelesaikan permasa-lahan ini secara kekeluargaan. Menurut Kasubag Humas Polresta Be-kasi, AKP Siswo, Zakaria sudah dite-tapkan sebagai tersangka dengan Pasal 82 UU NO 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun,” katanya. Siswo mengatakan, bunga dipaksa berhubungan badan oleh Zakaria. Bunga menolak dengan alasan ia sedang haid. Lalu, mereka dipaksa berciuman dan aksi itu direkam oleh oknum Satpol PP tersebut dengan menggunakan kamera ponsel. Oknum Satpol PP itu kemudian memaksa bunga berhubungan seks oral. Setelah selesai, bunga baru dibolehkan pulang, sekitar pukul satu dini hari. Keluarga korban kemudian mendatangi kantor Satpol PP Kota Bekasi untuk mencari pelaku Zaka-ria.( RADEMAN) KEPALA PERWAKILAN/ BIRO DKI JAKARTA/ POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Gugun Gumilar, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik, JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. Jogi Nainggolan, Ribert Simamora, Rinto Sihombing, CIMAHI : CIANJUR : BOKS REDAKSI DITERBITKAN OLEH CV. HARIAN WARTA NASIONAL NPWP : 31.769.303.4-407.000 BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999 KONSULTAN HUKUM LBH-LSM “INFASI” DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSI Rekson H. Pasaribu WAKIL PEMIMPIN UMUM Ir. Zoel Hunter Panjaitan WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Bernadi Widiarjo Hutabarat DEWAN REDAKSI Ir. Jamangalap Simanullang Rekson H. Pasaribu PIMPINAN PERUSAHAAN L. Sitorus WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian REDAKTUR PELAKSANA Rademan REDAKTUR Suryanto SEKRETARIS REDAKSI Sylviah LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga PEMBINA Ir. Ian FJM Sihombing PENASEHAT HUKUM Mart Lumumba Malau,SH STAF REDAKSI Gugun Gumilar, Endang Suhaedi, M.Wilson Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM, Parlindungan, Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur, Parlindungan Pasaribu ALAMAT REDAKSI Jalan Raya Perintis Kemerdekaan, No 34, RT 01/RW 06, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Jakarta Timur, 13260. Telp/Fax: HP 082125582006, WEBSITE www.harianwartanasional.com E-MAIL wartanasional@rocketmail.com harianwartanasional@yahoo.co.id REKENING BANK BCA NO: 8710006921 A/N : (Sylviah Hutajulu) KEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT ALAMAT Perum Marga Asih,Blok B-5, No 2, Bandung PERCETAKAN PT. Temprina Printing (Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan) INDRAMAYU : Nunuh Nugraha, Irman N.F, SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi, Rido, Bontor Haloho, KABUPATEN CIAMIS : KOTA BANDUNG : Herbet, KABUPATEN BANDUNG : G.Rudi Arianto S, Habeahan, Juang Sagala, KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : KUNINGAN : PANGANDARAN :Susanti, SUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : M.Sahir, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson, BOGOR : DEPOK : David Malau, BANTEN: Nazip LEBAK : PANDEGLANG: SERANG : KABUPATEN TANGERANG : Kota TANGERANG: Ramlan Pasaribu, Ronald Butar Butar, KOTA CILEGON: KOTA SERANG : KOTA TANGERANG SELATAN: BANJARNEGARA : BANYUMAS : BATANG : BLORA: BOYOLALI: PATI: PEKALONGAN: BREBES: DEMAK: GROBOGA:TEGAL: JEPARA: KARANGANYAR :KEBUMEN : KENDAL: KUDUS: PEMALANG : PURBALINGGA : PURWOREJO:REMBANG: SRAGEN: SUKOHARJO : TEGAL : TEMANGGUNG : WONOGIRI : WONOSOBO:MAGELANG: PEKALONGAN : SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Rudianto, Kamsi Gautama, MOJOKERTO : Slamet Djoko Ismono, Sudayat, Rony Yunarto, BANYUMAS : Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: LUMAJANG: Achmad Fuad Afdlol, SH, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MADURA : Muh Hasan Sibti Rosul, PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Oslan Hasugian, KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin, LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : BAYUASIN : BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : BOLMONG RAYA : Wandy Rotu, TABAGSEL : Rihat Boi Mangunsong
- 3. HUKUM & KRIMANA 3 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Lindungi Penyeludup BBM, Kapolres Didesak Tindak Anak Buahnya Komisi III Loloskan Empat Hakim Agung Hyundai Cemari Lingkungan Digugat Rp 16 Miliar BEKASI, (WN)– Pemerintah Dae-rah Dugaan Korupsi Kepala Desa Sauk Belum Diusut Tuntas BOLMONG INDUK, (WN)- Berbagai ka-sus korupsi di Indonesia terasa seperti tak kunjung berhenti bahkan makin lama makin menggurita baik ditingkat pemerintah kelas atas, sampai ketingkat paling bawahpun tidak mau ketinggalan. Dalam hal ini Menkumham pernah mema-parkan yang mana upaya melakukan pem-berantasan korupsi bukanlah hal yang mudah, masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Pertama hambatan structural, yaitu hambatan yang bersumber dari praktek-praktek penye-lenggaraan pemerintah yang membuat pena-nganan dan penindakan korupsi tidak berjalan sebagaimana mestinya, yang termasuk dida-lamnya kelompok ini diantaranya egois sektoral dan institusio-nal yang menjurus pa-da pengajuan dana sebanyak banyaknya tanpa memperhatikan kebutuhan nasional secara keseluruhan, serta berupaya menu-tup- nutupi penyimpa-ngan yang terdapat di-sektor dan instansi yang bersangkutan. Dilain sisi belum berfungsinya penga-wasan secara efektif serta lemahnya koor-dinasi aparat pengawasan dan aparat penegak hukum. Kedua yakni hambatan kultural yaitu hambatan yang bersumber dari kebiasaan negatif yang berkembang di-masyarakat. Ketiga hambatan instrumental,” yaitu hambatan yang bersumber dari kurangnya instrument pendukung dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Keempat,” hambatan manajemen yaitu hambatan yang bersumber dari diabaikanya atau tidak diterapkanya prinsip-prinsip manajemen yang baik. Namun ketika pemerintah bolmong induk berupaya untuk menekan angka korupsi di daerah,” akan tetapi kali ini sungguh sangat disayangkan,” sebuah system birokrasi yang tidak transparan ini diduga telah dilakukan oleh Frans Maleo sangadi (kepala desa) Sauk, Ke-camatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongon-dow (Bolmong Induk). Nampak terasa sekali bawah bureaucratic tersebut memberikan latar terhadap berbagai kasus korupsi di Desa Sauk kali ini, paling tidak hal tersebut telah ditunjukan lewat beberapa kenjanggalan dalam menjalankan roda pemerintahan selama hampir kurang lebih empat tahun lamanya. Dari hasil investigasi wartawan Harian Warta Nasional telah didapat beberapa temuan, yang mana Frans Maleo sebagai Sangadi Desa Sauk diduga kuat telah melakukan tindak pemalsuan tanda tangan tentang penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2008 yang lalu dari bulan Januari sampai dengan Agustus yang mana pada waktu itu jabatan sangadi masih dijabat oleh H.A. Gobel yang seharusnya seluruh administrasi pelaporan ditanda tangani oleh H.A. Gobel sebagai Sangadi pada waktu itu. Akan tetapi malah justru Frans Maleo sebagai sangadi baru terpilih melaporkan dana ADD terhitung dari bulan Januari hingga Agustus. Sesuai data yang di dapat dilapangan ditemu-kan dimana berkas pelaporan ADD tersebut di-duga telah ditanda tangani oleh penanggung ja-wab oprasional kegiatan (PJOK) serta penang-gung jawab administrasi keuangan (PJAK). Yang lebih anehnya lagi, dana oprasional (dana perjalanan dinas) dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2008 tidak diserah-kan kepada H.A. Gobel sebagai mantan sangadi pada waktu itu. Sebenarnya hal ini sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat Desa Sauk. Selanjutnya dari keterangan yang disam-paikan oleh beberapa masyarakat Desa Sauk yang enggan disebut namanya mengatakan yang mana Sangadi Frans Maleo telah me-lakukan pemotongan ganti rugi tanah milik masyarakat yang pada waktu itu tanah milik mereka terkena jaringan pembangunan tower saluran udara tegangan ekstra tinggi (Sutet) milik PLN pada tahun 2012 dimana pada waktu PLN melakukan pembayaran ganti rugi tanah milik masyarakat desa sauk dengan nominal Rp 7.200.000 serta luas berkisar antara 144 meter persegi (12mx12m). Di Desa Sauk sendiri terdapat 19 titik lokasi pembangunan tower Sutet,” namun anehnya setelah proses ganti rugi dilakukan oleh pihak pengelolah Tower Sutet yang seluruhnya dibayar di kantor Kecamatan Lolak, Frans Maleo sebagai sangadi melakukan pemotong-an anggaran pembayaran yang diterima oleh masyarakat dengan nominal Rp 600.000 dengan alasan untuk pembayaran administrasi. Padahal diketahui yang mana soal ganti rugi lahan telah disepakati oleh pihak pe-ngelolah tower sutet beserta PLN bawah se-luruh biaya administrasi semuanya ditang-gung oleh pengelola tower sutet/PLN. Bukan hanya soal lahan saja yang diganti rugi oleh pengelola tower sutet,” akan tetapi seluruh tanamanpun juga diganti rugi termasuk pohon kelapa buah buahan kayu serta tanaman lainya,” namun disini rupanya sangadi diduga telah melakukan tindak mark up terhadap pengelola tower sutet,” dengan meminta kepada masyarakat pemilik tanaman agar menambah jumlah tanamanya. Adapun ganti rugi tanaman bentuknya bervariasi seperti pohon kelapa per pohon nilai ganti ruginya Rp 330.000 per pohon, sedangkan jenis kayu jati dan pohon buah buahan nilai ganti ruginya Rp 200.000 per pohon. Dilain itu juga sangadi tidak trans-paran dalam penggunaan dana desa (ADD). Belum lagi menyangkut tentang kontrak penarikan kapal, pasalnya dana hasil penarikan kapal ikan sebanyak tiga kali di dusun II (dua) desa sauk yang jumlahnya kurang lebih 15.000.000 ini sebelumnya telah disepakati bawah uang hasil penarikan kapal ikan tersebut akan digunakan untuk pengadaan lapangan di Desa Sauk,. Namun malah justru sebaliknya masyarakat tidak tahu digunakan untuk apa uang tersebut, hingga sampai saat inipun tidak ada kejelasan tentang pengadaan lapangan yang ada di desa sauk. Rupanya persoalan ini sudah pernah dilaporkan kepihak kepolisian Polsek Lolak pada tahun 2012 silam dengan nomor laporan polisi LP/30/II/2012/SULUT/RES BM/SEK Lolak tanggal 04 Februari 2012,. Sampai saat ini laporan tersebut rupanya tidak ada tindak lanjut. Kami berharap kepada Pemerintah Daerah Bolmong Induk khususnya bupati untuk menindak tegas bagi komponen birokrasi yang telah melanggar aturan hukum apalagi dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh sangadi Desa Sauk.(KENFA) Kabupaten Bekasi melalui Badan Pengen-dalian Lingku-ngan Hidup Da-erah (BPLHD) menggugat pida-na dan perdata Rp 16 miliar ke-pada produsen mobil asal Korea Selatan, Hyundai, terkait pencemaran lingkungan di kawasan in-dustri Lippo Cikarang. Kepala BPLHD Kabupaten Bekasi M.A. Supratman me-ngatakan, kami punya dasar yang kuat atas besaran nilai gugatan Rp 16 miliar. Menu-rut Supratman, gugatan ter-hadap Hyundai akan diaju-kan dalam dua bentuk, yakni pidana dan perdata. “Tim BPLHD bersama Ba-gian Hukum Pemerintah Ka-bupaten Bekasi sedang me-nyusun berkas gugatan untuk disampaikan ke pengadilan,” katanya. Dia yakin Hyundai me-lakukan pencemaran dan me-langgar Undang-Undang Ling-kungan Hidup.(RADEMAN) Kejati Medan Periksa 40 Saksi Kasus Korupsi Koperasi Pertamina MEDAN, (WN)– Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah memeriksa sebanyak 40 orang saksi kasus dugaan korupsi pengajuan kredit sebesar Rp 20 miliar tahun 2012, yang dilaku-kan pihak Kope-rasi PT Pertamina Unit Pe-masaran (UPMS) I Medan. Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumut, Chandra Purnama di Medan, Kamis, mengatakan pemerik-saan saksi tersebut, karena dianggap mengetahui peminja-man kredit dari BRI Agro Ca-bang Pembantu Jalan S Parman. Pemeriksaan saksi itu, me-nurut dia, sangat diperlukan oleh penyidik Kejati Sumut, untuk mengungkap kasus du-gaan korupsi yang terjadi di PT Pertamina UPMS I Medan. “Bisa saja, para tersangka kasus korupsi ini akan ber-tambah lebih dari tiga orang, berdasarkan hasil perkemba-ngan penyidikan yang dila-kukan institusi hukum terse-but,” ucap Chandra. Dia mengatakan, dari jumlah 40 saksi yang telah dimintai keterangan itu, beberapa di-antaranya, yakni Vivery Ujias-tuti selaku Pj Kadiv Bisnis Ritel Kemitraan & Kemitraan BRI Agroniaga. Saksi, Zuhri Anwar selaku Di-rektur PT Agroniaga, H Har-yanto selaku Manajer Operasi-onal & Layanan PT Agronia-ga, Irwan Irnanda selaku Ke-pala Cabang PT BRI Agroni-aga, dan Heru Sukanto selaku Dirut pada PT BRI Agroniaga. Kemudian, saksi OK M Ridho selaku Bendahara Kopkar PT Pertamina UPMS I Medan, Sakdiah Ramadha-ni selaku pengawas keua-ngan, dan Rinaldi selaku staf Simpan Pinjam Kopkar Pertamina UPMS I Medan. “Pemeriksaan saksi terse-but atas tiga tersangka yakni SM selaku Kacab Pembantu BRI Agro, KH selaku Ketua Koperasi Karyawan Pertami-na UPMS I Medan dan BW selaku Account Officer BRI Agro,” kata Chandra.(YUS) Kejari Bukit Tinggi Geledah Ruang Ditjen Tata Ruang PU BUKIT TINGGI, (WN) – Ke-jaksaan Negeri Bukit tinggi melakukan tindakan penggele-dahan sehubungan dengan penyidikan perkara Tindak Pidana Korupsi pekerjaan fasilitasi implementasi kualitas dan kuantitas ruang terbuka non hijau tahun 2013. Proyek itu di-laksanakan PT CMA yang ber-lokasi di Jl Perwira dan Lereng Pasar Atas Kota Bukittinggi. Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bukittinggi Rahma Noviyanti, kamis (18/ 9) mengatakan, Kali ini sasa-ran penggeledahan adalah kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Pengembangan Kota Hijau (SNVT P2KH) Direktorat Jenderal Tata Ruang Kemen-terian Pekerjaan Umum RI. Dikatakan, penggeledahan berlangsung aman dan lancar karena kehadiran penyidik disambut baik oleh staf Sat-ker SNVT P2KH Direktorat Tata Ruang Kementerian Pekerjaan Umum RI.(YUS) AWAL kejadian ini terungkap ketika se-buah mobil tangki melintas dijalan Ling-kar Timur dan berhenti di sebuah warung milik Tomo. Diduga bahan bakar jenis so-lar bersubsidi tersebut rencananya akan dijual diatas harga bersubsidi oleh Tomo serta anaknya yang bernama Agus. Kejadian ini terjadi pada tanggal 8 Ja-nuari 2013 jam 14.00 wib, bermula ketika dua anggota Reskrim Polres Kudus yaitu Aiptu Ahmad Rofig dan Aipda Budi Se-tyana melewati jalan tersebut. Disisi lain Ahmad Rofik melihat adanya mobil tang-ki bermuatan solar sementara indek solar menggunakan jerigen (galon). Karena merasa curiga akhirnya dua anggota polisi tersebut mendatangi tempat dimana mobil tangki sedang mengisi solar kedalam jerigen besar milik Tomo. Akhir-nya Aiptu Ahmad Rofig menangkap Tomo serta menyita barang bukti berupa 5 jerigen yang sudah terisi solar dan mengamankan pelaku beserta barang bukti lainya ter-masuk mobil tangki dan sopirnya. Namun sebelum Ahmad Rofig mem-bawa para pelaku ke Polres Kudus,” tiba tiba datang Kapolsek AKP Jati Usodo serta Aiptu Rusmando, Kanit Reskrim Polsek Mejobo. Dari hasil konfirmasi dengan Ahmad Rofig dikatakan yang mana Kapolsek AKP Jati Usodo meminta kepada Ahmad Rofig untuk melepaskan sopir serta penadah solar tersebut. Awalnya permintaan Kapolsek Mejobo tersebut ditolak oleh Ahmad Rofig. Namun entah kenapa ketika barang bukti serta pelaku dan mobil tangki di bawah ke Polres Kudus,” tiba tiba mobil ber-henti pas di depan pompa besin payaman dengan alasan sedang menunggu kenek sopir tangki tersebut. Namun anehnya di-saat menunggu kenet,” tiba-tiba muncul kembali Kapolsek Akp Jati Usodo yang kemudian terjadi perbincangan lagi dengan Ahmad Rofig. Entah mengapa pada akhirnya anggota polisi Bareskrim Polres Kudus berpang-kat Aipda tersebut menyerah dan ber-sedia melepaskan kembali sopir tangki serta memberikan barang bukti berupa 5 jerigen besar yang berisi solar kepada Tomo yang diketahui sebagai penadah. Dari hasil investigasi diduga oknum polisi tersebut telah menerima uang dari Tomo dan sopir tangki yang jumblahnya cukup lumayan besar. Seharusnya sopir serta Tomo selaku penadah solar bersubsidi tersebut di-proses secara hukum, tapi malah seba-liknya dilepaskan begitu saja. Tidakan kepolisian ini sebenarnya sudah tepat menangkap dan mengamankan barang bukti guna mengantipasi maraknya penyelundupan BBM yang marak terjadi di Kabupaten Kudus serta dinilai sangat merugikan pemerintah dan masyarakat pada umumnya. Ada banyak pihak yang mengha-watirkan profesionalisme polisi saat kejadian itu, misalnya polisi tidak bisa menjerat pelaku yang sudah jelas terbukti melanggar aturan hukum, akan tetapi justru cara polisi membebaskan pelaku terkesan tidak profesional yang mana polisi menangkap dan melepas-kan begitu saja para pelaku yang sudah jelas terbukti melakukan pelanggaran hu-kum, sepertinya terkesan adanya indikasi dugaan permainan/kerjasamaa antara pelaku dengan anggota kepolisian. Yang seakan-akan ada pihak yang memaksa dari belakang dan sengaja melindungi para pelaku tersebut yang akhirnya diketahui yag mana pada saat itu tomo pelaku penimbunan solar bersubsidi tersebut mengakui telah memberikan sejumlah uang kepada kapolsek mejobo serta serta diduga masih ada beberapa ang-gota polisi lainya yang terlibat. Saat di tanya tentang berapa jumlah nilai uang yang diberikan kepada anggota po-lisi, tomo yang saat itu masih dalam ke-adaan bingung, enggan untuk mengatakan berapa besar uang yang diberikanya. Rupanya ada indikasi yang mana dugaan penyelundupan ini sudah berlangsung lama terjadi di kabupaten kudus Jawa tengah. Yang pada akhirnya muncul rumor mengatakan,” mampukah kepolisian polres kudus menangani kasus yang penuh kontroversi ini. Sudah jelas dan nyata telah oknum-oknum tersebut sudah sangat merugikan serta mere-sahkan pengguna transpotasi sekaligus secara langsung telah merugikan peme-rintah dan masyarakat. Kami berharap aparat kepolisian sebagai institusi pe-negak hukum untuk segerah menindak tegas anggotanya yang dengan sengaja bermain dibalik permainan para pelaku penyelundupan solar bersubsidi di kabupaten kudus jawa tengah.(TEAM) Sampai saat ini Satuan Polres Kudus belum bisa menindak tegas oknum polisi yang jelas terlibat dalam kasus permainan BBM bersubsidi di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dari data yang diperoleh Harian Warta Nasional yang mana pada tahun 2013 yang, Satuan Anggota Kepolisian Polres Kudus waktu itu berhasil menangkap serta menghetikan upaya dugaan penyelundupan BBM jenis solar yang dilakukan oleh seorang sopir tangki serta Tomo dan Agus yang diduga sebagai penadah minyak bersubsidi jenis solar. Status Bupati Sumedang Resmi Jadi Tersangka SUMEDANG, (WN) – Kejak-saan Tinggi Jawa Barat mene-tapkan Ade Irawan sebagai tersangka kasus korupsi dana perjalanan dinas DPRD Kota Cimahi dan perancangan pera-turan daerah tahun 2012. Ade adalah mantan Ketua DPRD Ko-ta Cimahi 2009-2014 yang kini menjabat Bupati Sumedang. Kepala Seksi Penyidikan Kejati Heru Widjatmiko me-ngatakan penetapan tersangka pada Ade merupakan pengem-bangan hasil penyidikan Ke-jaksaan Negeri Cimahi, yang lebih dulu menetapkan sem-bilan tersangka lain. “Dari hasil penyelidikan sejak 11 Agustus lalu, dengan cepat ditemukan bukti-bukti peristi-wa pidana. Lalu, dari hasil gelar perkara internal, ditetapkan tersangka atas nama AI, mantan Ketua DPRD Cimahi dan kini Bupati Sumedang,” ujar Heru di kantornya, Kamis, 18 Septem-ber 2014. Bupati Sumedang H. Ade Irawan kepada sejumlah warta-wan membenarkan statusnya sudah ditetapkan menjadi ter-sangka dalam kasus dugaan korupsi. “Memang benar, baru tadi pukul 11.30 WIB saya baru tahu saya ditetapkan jadi ter-sangka oleh Kejati Jabar. “Saya ingin sidang di penga-dilan secepatnya digelar. Saya akan menyampaikan semuanya di pengadilan. Kalau pun ada kelebihan dana perjalanan dinas Rp 76 juta, sudah saya kem-balikan dulu. Seandainya di-anggap salah, kenapa saya saja yang diusut, kan di DPRD itu collective collegial ” tutur Ade Irawan.(SITORUS) JAKARTA, (WN) – Rapat pleno Ko-misi III DPR RI akhirnya memilih em-pat Hakim Agung dari lima kandidat yang disampaikan oleh Komisi Yudisial. Keputusan itu diambil setelah melewati proses musyawarah dan berlanjut de-ngan pemungutan suara. Empat Hakim Agung terpilih yaitu Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM, Wakil Ketua Pengadilan Agama Surabaya untuk Kamar agama, Sudrajad Dimyati, SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Ting-gi Pontianak untuk kamar perdata, Dr. H. Purwosusilo, SH, MH, Dirjen Badan Peradilan Agama MA dan Is Sudaryono, SH, MH, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk kamar TUN. Kandidat Muslich Bambang Luq-mono, SH, M.Hum, Hakim Tinggi Pe-ngadilan Tinggi Jayapura dalam pemi-lihan hanya memperoleh 13 suara, dibawah ketentuan minimal 26 suara atau 50 persen suara plus 1. “Secara umum seluruh kandidat track recordnya baik. Hanya saja dalam mu-syawarah yang dilangsungkan sebelum pemungutan suara sejumlah pimpinan poksi menyatakan satu kandidat dinilai kurang konsisten dalam menyampaikan jawaban,” unkap Wakil Ketua Komisi III Al Muzammil Yusuf kepada wartawan usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Ja-karta, Kamis (18/9/14). Ketika ditanya wartawan tentang masalah Mahkamah Agung yang masih kekurangan hakim, politisi Fraksi PKS ini menyatakan dapat memakluminya. Namun menurutnya tentu bukan berarti Komisi III harus menyetujui semua kandidat yang disam-paikan Komisi Yudisial. “Sesuai keputusan MK, DPR bisa menyetujui semua kandidat yang disampai-kan KY boleh ditolak semua atau bisa satu satu dua kandidat saja. Kekurangannya tentu yang akan melakukan fit and proper test selanjutnya adalah anggota dewan periode yan akan datang,” jelasnya. Pada bagian lain Muzammil berharap Hakim Agung terpilih bekerja keras me-nyelesaikan tunggakan kasus, melanjut-kan tugas membersihkan peradilan dari aksi para mafia kasus dan pada akhirnya memperbaiki citra Mahkamah Agung. Berikut hasil akhir pemungutan suara; Muslich Bambang Luqmono, SH, M.Hum 13 suara, Dr. H. Amran Suadi, SH, MH, MM 38 suara, Sudrajad Dim-yati, SH, MH 38 suara, Dr. H. Purwo-susilo, SH, MH 38 suara dan Is Sudar-yono, SH, MH 38 suara.(IKY)
- 4. NUSANTARA 4 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Fasilitas Taman Kota Agung Dibiarkan Rusak Parah TANGGAMUS, (WN) – Fa-silitas Taman Kota Agung perlu perbaikan dan penambahan pelengkap ruang terbuka hijau. Karena sejumlah bangunan saat ini sudah rusak parah. Hasil pantuan Harian Warta Na-sional, fasilitas umum yang telah rusak parah, seperti permainan yang ada ditaman bermain anak, ayunan, seluncur dan permainan lainnya. Keaadaan itu tentu saja membahayakan pengun-jung, belum lagi anak-anak yang masih lugu dan belum mengerti. Di-tambah lagi dengan ru-saknya beberapa pasilitas lain, seperti lampu yang pecah dan mati. Tempat duduk yang ambrol, dan banyak lagi kerusakan yang membahayakan pengunjung. Warga berharap fasilitas yang telah rusak dan tak layak pakai segera diperbaiki. “Kami minta fasilitas ditaman ini diperbaiki, karena yang ada sekarang pada rusak begini, kalau keadaannya masih seperti ini kan bahaya bagi anak-anak”, ujar Fitri, salah satu pengunjung taman.(HEN) Listrik PLN Sering Padam, Pengusaha Warnet Terancam Bangkrut TANGGAMUS, (WN) – Kinerja PLN Cabang Kota Agung, Kabupaten Tangga-mus, yang buruk dike-luhkan berbagai ka-langan masyakarat akibat seringnya pe-madaman listrik yang terjadi setiap hari. “Dalam sehari hamp-ir selalu pemadaman terjadi dan yang mengherankan durasi pe-madaman terkadang hanya 5 detik, kemudian hidup dan padam lagi, seperti “berdisco”, ujar Marhani, warga Bayur, Kotaagung. Sebagaimana diketahui listrik adalah kebutuhan yg sangat pen-ting, apalagi bagi para pedagang kecil dan penyedia jasa internet atau warnet, jelas saja pemada-man itu berdampak bagi pemasu-kan mereka, mau tidak mau me-reka harus mngeluarkan modal lebih besar lagi untuk keperluan penerangan alternatif, seperti genset dan bahan bakarnya. Walaupun dirasa merugi namun pemilik warnet harus nekad agar tidak kehilangan pelanggan. Hal itulah yang dialami Alex, warga pemilik jasa warnet. Alex mengaku harus merugi jika setiap hari terjadi pema-daman, apalagi saat pemadaman terjadi hanya selang beberapa detik. “Sudah pasti saya rugi ka-lau mati listrik terus menerus, terpaksa saya harus pakai genset dan belum lagi bahan bakarnya. Kalau warnet saya tutup nanti pelanggan saya pada kabur, apa-lagi pemadaman yang sering terjadi seperti disengaja hidup mati hidup mati selang 5 detik, tentu saja tegangannya melonjak saat listrik di warnet, saya masih dalam keaadaan on semua, alhasil tarif tagihan melonjak” terang alex.(HEN) Kabag Telematika Kota Bekasi Resmi Ditahan BEKASI, (WN)- Kejaksaan Negeri Bekasi menahan Kepala Bagian (Kabag) Telematika Setda Kota Bekasi Sri Sunar-wati, Jumat (5/9). Tersangka ditahan setelah menjalani pe-meriksaan di Kejari Bekasi lebih dari tujuh jam. Sri dijadikan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan software antivirus komputer senilai Rp 771 juta. “Tersangka akan menjalani penahanan pertama selama 20 hari ke depan,” ungkap Kepala Kejari Bekasi, Enen Saribanon. Menurutnya, pihaknya tidak ada alasan untuk tidak melaku-kan penahanan terhadap Sri. Sementara itu, Kasi Intel Ke-jari Bekasi Ade Hermawan mengatakan, tersangka Sri dita-han di Lapas Pondok Bambu. Pi-haknya menyatakan telah memi-liki cukup alasan untuk mela-kukan penahanan sesuai dengan Pasal 21 ayat (4) KUHAP. “Dilakukan penahanan karena ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memenga-ruhi saksi-saksi. Sehingga kami melakukan penahanan terhadap tersangka,” kata Ade. Dia menambahkan, tersangka Sri baru pertama menjalani pemeriksaan sebagai tersangka, pada Jumat (5/9). Namun sebe-lumnya, tersangka Sri sudah pernah diperiksa satu kali seba-gai saksi.(Rademan) 30 Ton Bawang Merah Impor Digagalkan Akibat Pembangunan Rabat Beton, Rumah Warga Sering Kebanjiran Pembangunan Rabat Beton di Desa Kapuran, Kelurahan Pasar Madang, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (PU), menuai keluhan warga desa. Beras Raskin di Boltim Sangat Memprihatinkan BOLTIM, (WN) - Persoalan raskin yang disalurkan kesejumlah desa dikabupaten bolaang mongondow timur (boltim) diduga kuat sudah dalam keadaan rusak atau kadaluarsa. Pasalnya sebagian besar beras raskin yang didistribusikan tersebut dalam keadaan hancur dan berkutu. Kami menduga kemungkinan beras raskin tersebut tidak semua disalurkan serta masih ada sebagian beras raskin yang tertahan dirumah kepala desa,” disebabkan karena warga enggan mengkomsumsi beras tersebut. Kami ini manusia bukan ternak yang mau saja diberi beras berkutu seperti raskin itu,” keluh Ibu Ainun warga tutuyan. Dari penelusuran jurnalis Warta Nasional diketahui terdapat salah satu desa bernama Bai kecamatan nuangan ditemukan sedikitnya terdapat ratusan kilogram beras raskin yang menumpuk di rumah kedia-man sangadi (kepala desa) karena menurut mereka beras raskin tersebut sebagian sudah rusak, sehingga warga/ masyarakat tidak mau lagi mengambil jatah raskin yang ada dirumah sangadi (kepala desa) keluh sangadi desa Bai Dj Mamonto. Lebih lanjut Mamonto katakana,” penyaluran beras raskin dari bulog yang diberikan serta sekaligus jatah untuk lima bulan. Sudah berkali-kali saya mengajak warga untuk datang mengambil beras raskin namun ada beberapa warga tidak mampu untuk membelinya sehingga membuat sebagian beras raskin tersebut tidak tersalurkan,” kata mamonto. Rupanya permasa-lahan beras raskin bu-kan hanya terjadi di Desa Bai saja akan tetapi ditempat lain jurnalis Warta Nasi-onal juga menemukan ada beberapa karung beras raskin dengan takaran 15 kilogram menumpuk dibalai desa tutuyan dan Nam-pak terlihat sudah ru-sak,” ini sangat mem-prihatinkan, pasalnya warga miskin yang seharunya dilayani se-suai program peme-rintah pusat agar mengkomsusi beras yang layak,” malah jusrtu terbalik yang mana warga malah diberikan beras raskin yang sudah rusak. Masalah kerusakan beras raskin ini biasanya harus segerah diganti oleh pihak bulog setelah diketahui keseluruhan yang rusak baru akan dilaporkan sesuai catatan kemudian dibuat suatu laporan berita acaranya,” demikian dikatakan oleh Pianti potabuga sangadi (kepala desa) tutuyan II. Akan tetapi lain halnya penyampaian Nova dunggio,” setelah ditemui secara terpisah kepada wartawan kepala bagian Nova Dunggio mengakui pihaknya tidak mengetahui kondisi beras raskin yang disalurkan oleh Bulog. Selama ini tidak ada yang melaporkan atau memberitahukan adanya beras raskin yang rusak,” kalaupun ada kami akan langsung turun lapangan dan kalau terbukti kami akan mengganti raskin tersebut imbaunya. Kepala bulog sub divre bolmong Hanny Andries saat dihubungi mengatakan,” Sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait hal tersebut. Tapi jikalau ditemukan beras raskin yang rusak pihak bulog akan menggantikan dengan beras yang baru. Sangat disayangkan Kepala satuan kerja penyaluran,” pak Recky selaku pihak yang bertanggung jawab terhadap beras yang disalurkan dari gudang bulog yang sebagian besar diketahui beras raskin tersebut rusak,” terkesan menghindari wartawan yang berupaya memper-tanyakan setatus beras raskin tersebut.(KENFA) KARIMUN, (WN) – Aparat Bea Cukai Kepulauan Riau menggagalkan penyelun-dupan sebanyak 3.100 karung atau sekitar 30 ton bawang merah impor dari Kuala Linggi, Malaysia, tujuan Dumai, Riau. Kepala Bidang Penindakan dan Sarana Operasi Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Khusus Kepulauan Riau R Evy Suhar-tantyo di Kanwil BC Kepri, Meral, Kabupaten Karimun, Jumat, mengatakan bawang merah itu diselundupkan de-ngan KM Baruna GT 7, ditang-kap kapal patroli BC 1602 dikomandani Sofyat di pe-rairan Tanjung Lebang, Selasa (9/9) sekitar pukul 04.40 WIB. Evy Suhartantyo menjelas-kan kapal tersebut sempat berusaha melarikan diri me-ngarah ke perairan dangkal ketika dikejar BC 1602. Karena tidak mungkin bisa kabur, tekong (nakhoda) dan dua ABK-nya melompat ke laut untuk melarikan diri. “Saat dicegat, kapal itu sudah tidak ada ABK-nya. Ketika petugas BC 1602 melakukan penyisiran, dua ABK-nya yang terjun ke laut berhasil kami selamatkan,” katanya. Kapal beserta muatan dan dua ABK yang berhasil diselamatkan, menurut dia sudah ditarik dan sandar di dermaga Ketapang Kanwil BC Kepri di Meral, Kabupaten Karimun. Mengenai modus yang dilakukan, ia mengatakan nakhoda mengangkut barang larangan dan pembatasan impor tidak sesuai ketentuan, apalagi impor bawang merah diatur secara khusus oleh Kementerian Perdagangan dan termasuk komoditas yang harus mela-lui pemeriksaan petugas karantina. “Kami akan berkoordinasi dan satuan karantina mengingat bawang merah ter-masuk komoditas yang impornya diatur secara khusus oleh pemerintah,” ucapnya. Berdasarkan keterangan awak kapal, kata dia lagi, jumlah bawang merah yang diangkut sekitar 3.100 karung atau 30 dengan nilai ditaksir sekitar Rp600 juta dengan asumsi per kilogram seharga Rp20.000. Kerugian material yang dialami negara, menurut dia adalah hilang pendapatan pajak yang nilai diperkirakan Rp174 juta. Sedangkan kerugian immateriil adalah mengganggu perekonomian, perdaga-ngan dan kesehatan dalam negeri. Ia mengatakan, pemasukan bawang merah asal Malaysia itu melanggar Pasal 102 huruf (a) Undang-undang No 17 tahun 200 tentang Perubahan atas UU No 10 tahun 1995 tentang Kepabe-anan dengan ancaman pidana paling singkat satu tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Mengenai kemungkinan tidak adanya tersangka mengingat nakhoda, selaku penanggung jawab kapal melarikan diri, Evy mengatakan tergantung hasil penye-lidikan Bidang Penyidikan dan Penanga-nan Barang Hasil Penindakan.(ANT) Dua Proyek Jalan Senilai Rp 13 Miliar Rawan Dikorupsi PURWAKARTA, (WN) – Pro-yek senilai Rp 13 miliar dari APBD 2014 untuk Peningkatan Jalan Citamiang – Gunung Ka-rung -Cijati dan Pembangunan Jalan Gunung Karung – Suka-mukti di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sangat rawan tindak pidana korupsi. Karena, para pemborong pekerjaan jalan tersebut adalah orang dekatnya (orang kepercayaan) Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, selain pengerjaan terlalu dipaksakan. “Dua proyek senilai Rp 13 mi-liar untul peningkatan jalan Cita-miang– Gunung Karung senilai Rp7,8 miliar dan pembangunan jalan Gunung Karung-Sukamukti senilai Rp5,38 miliar sangat bermasalah, dimana pengerjaan-nya segaja dipaksakan penger-jaannya yang diduga untuk men-dapatkan uang ko-mosi proyek”, ujar Ketua LSM Infasi, LS kepada Harian Warta Nasional. Seharusnya, sebe-lum proyek itu di-kerjakan oleh pem-borong keperca-yaan Bupati, mere-ka harusnya terlebih dahulu membangun lima (5) jembatan yang dilalui untuk membuka akses jalan di daerah tersebut. Warga masyarakat disana saat ini lebih membutuhkan perbaikan akses jembatan ketimbang perbaikan jalan, ujarnya. Menurut sumber Harian Warta Nasional, Dinas Bina Marga Kabupaten Purwakarta melalui Kabid Bina Marga, Kokon Zarkoni, sangat mengeluh de-ngan proyek pengerjaan dua proyek itu. Kokon mengatakan, pembangunan jalan dan pening-katan jalan di kecamatan ter-sebut terbilang cukup rumit yaitu dengan adanya lima jem-batan di lokasi tersebut, panjang jembatan hampir 30 meter, termasuk pembukaan badan jalan, ujar Kokon.(SON) BUKAN kekuatan Rabat Beton yang dipermasalahkan warga, melainkan tidak adanya saluran air pembuangan atau siring di sisi-sisi jalan atau rabat beton sehingga kampong warga selalu kebanjiran saat hujan. Warga mengharapkan adanya pembangunan saluran air disisi jalan atau rabat beton, namun dilain sisi warga memuji kinerja Dinas PU yang tidak asal-asalan dalam membangun rabat beton di desa mereka, hal ini membuktikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum serius dalam melaksanakan pembangunan. Terlepas dari permasalahan keseriuaan Dinas PU, warga mengeluhkan tidak dibangunnya saluran air yang menyertai pembangunan rabat beton didesa mereka. “Kami merasa bangga dengan kinerja Dinas PU yang serius dalam membangun rabat beton didesa kami, namun kami menyesalkan tidak adanya saluran penampung air dalam pembangunan ini. “Jadi ketika turun hujan air mau tidak mau turun kerumah rumah warga, apalagi ini musim penghujan, tentu saja hal ini menyebabkan penyakit mudah datang” jelas Redi Suyut warga setempat. Ia pun berharap kepada dinas terkait agar bias membuatkan saluran pembuangan air supaya apabila datang turun hujan rumah kami tidak digenangi air.(HEN) 300 KK di Rio Rio Mau Direlokasi J A K A R TA , (WN)– Sebanyak 300 Kepala Kelua-rga (KK) di area ruang terbuka hijau Waduk Ria Rio, Kayuputih, Puloga-dung, Jakarta Timur akan di relokasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan. Rencana itu pun kini memasuki relokasi tahap II dengan memindahkan warga yang bermukim khususnya di RW 15 Pedongkelan.–“Kami akan relokasi sebanyak 300 KK tapi sampai saat ini yang terdata memiliki surat penguasaan lahan ada sebanyak 86 KK,” kata Camat Pulogadung Teguh Hendrawan, Jumat (12/9/2014). Teguh mengatakan, relokasi ini mulai berlaku usai pendaftaran penguasaan lahan di kantor Kecamatan Pulogadung. Nantinya, Teguh akan memberikan surat peringatan pertama dan kedua serta surat perintah bongkar (SPB) kepada warga. Setelah semua berkas warga disiapkan dengan menyer-takan SPB, bangunan liar di atas lahan Pemprov tersebut akan dibongkar dan ditertibkan. Sementara itu, warga yang menghuni kawasan itu akan direlokasi ke rumah susun Jatinegara Kaum, ujar Teguh.(SON) Kejari Geledah Kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu INDRAGIRI HULU, (WN) – Tim penyidik Kejaksaan Negeri Rengat melakukan penggeledahan di kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Penggeledahan tersebut dilakukan untuk mencari alat bukti lain dan juga pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi sisa dana APBD Tahun Anggaran 2011 di Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu sebesar Rp. 2.800.000.000,- atas nama tersangka–“R” selaku Bendahara Pengeluaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dan tersangka”“PG” selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Penggeledahan yang berlangsung di kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu dipimpin oleh Kasi Pidsus dan dibantu 6 (enam) orang Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Rengat guna kepentingan penyidikan.(AS)
- 5. NUSANTARA 5 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Pembangunan Ancol Beach Seharusnya Tidak Dilaksanakan TANJUNG JABUNG BARAT, (WN)‘– Proyek pembangunan Ancol Beach di Kuala Tungkal, Tanjung Jabung Barat, Jambi, seharusnya tidak dipaksakan untuk dilaksanakan. Pasalnya, proyek itu diketahui melanggar dari segi pembangunan, khususnya dalam hal kepemilikan sertifikat hak pakai. Demikian disampaikan oleh Tokoh Masyarakat, Muhammad Arsyad, kepada Harian Warta Nasional saat ditemui di Kuala Tungkal. MUHAMMAD ARSYAD me-ngatakan ada pelanggaran dalam pembangunan Ancol Beach, antara lain Pemda Tanjung Jabung Barat tidak mengantongi sertifikat hak pakai.‘“ Proyek berjalan, tetapi pembangunan proyek Ancol Beach telah menggunakan tanah negara yang diatasanya terdapat hak pakai PT. Telkom dan PT. Pelindo,” Ung-kap Muhammad Arsyad. Ini sesuai pasal 12 huruf h UU No. 20/2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Ten-tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam pasal 12 Huruf h disebutkan pegawai Ne-geri atau penyelenggaraan Ne-gara yang pada waktu meng-gunakan tanah Negara yang di-atasnya terdapat hak pakai, seolah– olah sesuai dengan per-aturan perundang – undangan. Karena telah merugikan orang yang berhak padahal diketahui-nya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang – umdangan. “ Jadi, penegak hukum terutama KPK harus proaktif juga memeriksa pegawai negeri atatau penye-lenggara Negara yang berkaitan dengan pembangunan Ancol Beach, apakah ada unsur pidana korupsi disitu““ujar Arsyad. Muhammad Arsyad menyata-kan ada keanehan dalam pem-bangunan Ancol Beach, dalam pembahasan anggaran di DPRD Tanjung Jabung Barat sehingga anggaran dapat cair, sementara sertifikat tanah belum dikantongi Pemda Tanjab Barat “ JAdi anggaran miliaran rupiah harus dicoret karena tanahnya dimiliki oleh PT. Telkom dan PT. Perindo “, Jelasnya. “Untuk mengantongi sertifikat Hak pakai prosesnya panjang karena ada dua hal yang ahrus diselesaikan, pertama mengenai luasan dan kedua berkaitan de-ngan peralihan kepemilikan da-ri pemilik awal ke pemda Tan-jab Barat oleh PT Telkom dan PT Perindo “, jelasnya. Tanah milik PT. Pelindo seluas 6.115 m persegi dengan sertifikat hak pakai No 3 Tanggal 5 Juni Tahun 1986 dan tanah milik PT. Telkom seluas 7.224 m persegi dengan sertifikat hak pakai No 28 Tanggal 4 Desember Tahun 1980,““Sudah ada bangunan di-atasnya, ada Kantor PT. Telkom, dan rumah dinas yang sekarang digunakan untuk koperasi kar-yawan PT. Telkom,” ungkap Muhammad Arsyad. Berkaitan dengan peralihan kepemilikan dari pemilik awal yaitu PT. Pelindo dan PT. Telkom ke Pemda Tanjung Jabung Barat, asset yang akan dialihkan, diha-puskan dari daftar inventaris barang pada PT. Pelindo dan PT. Telkom dan dicatat dalam daftar inventaris barang Pemda Tanjung Jabung Barat. Penghapusan aset dari PT. Pelindo dan PT. Telkom yang akan dialihkan ditetapkan oleh menteri terkait setelah endapat persetujuan dari Menteri Ke-uangan. Pejabat PT. Pelindo dan PT. Telkom mengalihkan aset kepada Bupati Tanjung Jabung Memprihatinkan, Tiang PLN Terbuat Dari Batang Pinang TANJAB TIMUR JAMBI, (WN) – Di Kecamatan Menda-hara Ilir, Kabupa-ten Tanjab Timur, masyarakat resah dan takut apabila datangnya hujan angin, soalnya tia-ng listrik PLN ter-buat dari Batang Pi-nang yang sewak-tu- waktu tumbang. “Pengalaman ini sudah pernah terjadi. Awalnya tiang ini terbuat dari Kayu Cerucup, tiba-tiba patah dikarenakan lapuk kena hujan panas. Saat patah menimpa rumah masya-rakat sangat membahayakan kabel yang cukup lumayan beratnya, “ ujar para warga masyarakat sekitar Men-dahara, kepada Harian Warta Nasional. Kabel yang terpasang me-mang sangat-sangat rawan konslet sudah ada yang ter-letak di atap rumah pendu-duk. Ini bukan kabel T.R tapi kabel T.M tegangan mesin. Sampai hari ini pihak PLN Ranting Tanjab Timur belum ada perhatian sama sekali untuk diganti. Apakah tiang Batang Nibung ini termasuk standar nasional ? Bagaimana kami pada suatu hari mengerjakan rumah tangga memasak tiba-tiba listrik padam otomatis, sudah padam hidup lagi. Pihak PLN tidak pernah memberitahukan pemadamannya. Hasil pantuan Harian Warta Nasional, diketahui bahwa Kasub Kecamatan Menda-hara Ilir Ranting Tanjab Ti-mur ini tidak pernah kontrol dalam hal pemasangan tiang ini. Apalagi sekarang banyak calon pemasang baru yang sudah di pasang instalasi dirumah-rumah masyarakat Mendahara Ilir ini.(AF) Bongkar Muat Barang Menggunakan Bahu Jalan Akan Ditindak KUALA TUNGKAL, (WN)– Terkait adanya larangan bong-kar muat barang yang mema-kai bahu jalan umum yang sering marak dipakai para pembongkar barang roda empat diperempatan oleh Dinas Perhubungan.hingga sekarang ini masih ada yang melanggar tidak memamfaat-kan tempat pembongkaran yang disediakan oleh peme-rintah yaitu terminal barang alias tempat pembongkaran khusus mobil barang. Mengenai hal tersebut Ke-pala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Drs.H.Endang Surya.MM melalui Kabid perhubungan darat Junaidi Tanjung.S sos I menuturkan bahwa untuk pembongkaran barang diatas roda empat yang memakai bahu jalan dilarang sebab hal tersebut menggangu aktifitas arus jalan yang akan dilalui akibatnya akan menjadi rawan kecelakaan,”memang kita akan melakukan peneguran terhadap siapa yang melaku-kan pembongkaran barang menggunakan roda empat dengan memakai bahu jalan selagi masih diwilayah termi-nal.” Ucapnya kemarin Menurutnya,untuk kemena-ngan batas yang dilakukan di-nas perhubungan yang berada diterminal hanya sebatas disekitar kawasan saja mini-mal 100 meter dan maksimal-nya dari simpang terdekat dari terminal,”apabila jarak bongkar barang yang dilaku-kan roda empat masih masuk wilayah terminal terpaksa kita tarik pembongkaran barang tersebut didalam lokasi terminal dan juga apabila pembongkaran bara-ng jauh dari wilayah pihak-nya hanya menganjurkan dan memberi saran agar pem-bongkaran barang yang lebih aman dilakukan diterminal karna penggunaan bahu jalan itu berbahaya bagi orang lain Sementara itu saat dising-gung sering maraknya aktivi-tas bongkar muat barang yang dilakukan disimpang kayu hara Kecamatan Bram Itam yang berada dipinggir jalan ti-dak mendapat teguran oleh di-nas terkait,beliau hanya me-ngatakan selagi tidak mema-kan bahu jalan atau tidak mengganggu aktivitas lalu lintas hal tersebut tidak masa-lah karna didalam pembong-karan barang yang dilakukan memamfaatkan halaman luas yang dimiliki warga sekitar, sedang untuk penilangan mo-bil tersebut pihak tidak ber-wenang melakukannya semua itu kecuali pembongkaran yang dilakukan masih masuk wilayah teminal.(AF) Kuala Tungkal Waterfront Development Tanpa Konsep yang Jelas TANJAB BARAT, JAMBI, (WN) – Apa yang terbayang dibenak anda jika mendengar sebuah tempat yang bernama Waterfront City ? barangkali terlintas ditepian air banyak gedung-gedung, perkantoran, kawasan komersia, hiburan, pariwisata atau kombinasi pelabuhan, re-sort dan pusat pembelanjaan yang seiring fungsi dan skalanya. Gambaran tersebut terasa jauh jika menjejakan kaki langsung di Waterfront City unik itu. Berupa bangunan ruko menghadap ke daratan dan pelabuhan seperti dikandang oleh jembatan Water-front City.–“Waterfront city” merupakan kota berlokasi dan berada ditepi suatu wilayah perairan yang besar baik itu tepi laut, sungai ataupun danau. Di negara maju perencanaan dan pengembangan waterfront development didasarkan pada berbagai konsep sesuai dengan kondisi sosial-kultur, kemampuan teknologi dan ekonomi, kebutuhan kota-nya masing-masing serta memaksimalkan fungsi pembangunan yang diterapkan se-hingga pengembangannya dapat berfungsi secara ekonomis dan efektif. “Saya melihat““Waterfront City Devel-opment” di Kuala Tungkal ini tidak mempunyai konsep yang jelas.” Ungkap Muhammad Arsyad maksyum, salah satu Tokoh warga Kuala Tungkal. Pada dasarnya, kata Muhammad Arsyad, reklamasi bukanlah jawaban yang paling tepat dari upaya perataan kawasan Wa-terfront City secara terpadu, upaya rekla-masi bukanlah suatu proses pengelolaan waterfront city yang berkelanjutan, karena reklamasi secara harfiah meru-pakan proses penambahan luas daratan dan mengurangi luas sungai. Jika berpikir jangka panjang, dan juga untuk keseimbangan lingkungan, maka tidak hanya faktor kesejahteraan masyara-kat yang diperhatikan karena masih ada faktor-faktor lain terutama lingkungan. “Proses reklamasi secara nyata tidak langsung menyelesaikan masalah, namun juga menambah permasalahan baru. Pelabuhan yang dikandang perlu dikembangkan untuk mengantipasi terjadinya overload diperlabuhan, dan keterlambatan pemberangkatan dan sulitnya keluar masuk angkutan sungai dan laut. Semuanya harus berada dalam bata-batas yang ditentukan oleh dinamika alam”, ungkap Muhammad Arsyad. Konsep yang berbasis pengembangan sumber daya kelautan dan perikanan perlu dipertimbangkan untuk Kuala Tungkal Waterfront Development, ka-rena sangat berkorelasi dengan kehidu-pan nelayan, sebagai kota pesisir yang merupakan kawasan strategis. Kuala Tungkal perlu dikembangkan sebagai Kuala Tungkal Waterfront City yang mempunyai tujuan utama merevitalisasi, pantai juga ditata kembali bagi kesejah-teraan masyarakat, dengan member-dayakan keunggulan ekonomis dari pa-ntai tersebut, seperti pariwisata, industri, pelabuhan, pantai untuk public dan juga perumahan, ucap Muhammad Arsyad. Waterfront City, kata Muhammad Arsyad, merupakan kawasan yang stra-tegis dengan berbagai keungulan kom-peratif dan kompetitif yang dimilikinya sehingga berpotensi menjadi prime mover bagi pengembangan wilayah. Bahkan secara historis menunjukkan bahwa wilayah pesisir ini telah berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat karena berbagai keunggulan fisik dan geografis yang dimilikinya. “Keberadaan laut dan sungai di Kuala Tungkal merupakan berkah, melihat kenyataan tersebut, tentu dengan meman-faatkan laut dan sungai dengan sebaik-baiknya, tinggal bagaimana pemerintah kota ini mencitakannya lebih menarik lagi”, ucap Muhammad Arsyad. Dia mengatakan, “kebijakan dan pro-gram tidak akan bertahan tanpa dukungan undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur di bawahnya. Masalah da-ratan atau psisir merupakan isu yang sa-ngat kompleks karena itu perlu paying hukum yang fleksibel dan dinamis sekaligus kuat dalam menata penggunaan lahan, melestarikan lingkungan, dan mendorong pembangunan infrastruktur untuk pembangunan. Rencana Waterfront yang dikembang-kan harus dapat menjadi tempat tinggal dan tempat kerja yang nyaman dan ku-alitas, yang tidak hanya dicirikan de-ngan pertumbuhan investasi yang tinggi, tetapi juga kualitas lingkungan yang baik dan manusiawi, dengan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunannya,” ujarnya, mengakhiri.(AF) Pejabat Utama di Polda Jabar di Mutasi Besar-besaran BANDUNG, (WN) – Pejabat utama dan Kapolres di jajaran Polda Jawa Barat (Jabar) mengalami mutasi besar besaran. Diantaranya, Ilham Salahudin dengan Jabatan Irwasda Polda Jabar dengan Jaba-tan baru Waka Korbrimob Polri. Hadi Suto-yo Jabatan lama Irwasda Polda Kalbar dengan Jabatan baru Irwasda Polda Jabar. Bambang Hastobroto Sudarmono, Ja-batan lama Karo SDM Polda Jabar de-ngan jabatan baru Kabag Kompeten Ro Binkar SSDM Polri, Budi Siswanto dengan jabatan lama Karo SDM Polda Sumatera Utara dengan Jabatan baru Karo SDM Polda Jabar. Iwan Gumiwa dengan jabatan lama Karo Sarpras Polda Jabar kini menjabat Pamen Polda Jabar (dalam rangka pensiun) se-mentara Wadiyana, dengan jabatan lama, Kabag Jiansis Ro Jiantra Ssarpras Polri de-ngan jabatan baru Karo Sarpras Polda Jabar. Irman Sugema, Jabatan lama Kapolres Cirebon Polda Jabar dengan jabatan baru Wakapolresta Tangerang Polda Metro Jaya, Chiko Ardwiatto jabatan lama Kapolres Subang Polda Jabar kini jabatan baru Kapolres Cirebon Polda Jabar. Harry Kurniawan, jabatan lama Ka-polres Kuningan Polda Jabar dengan Jabatan baru Kapolres Subang. Mutasi tersebut sesuai dengan Surat Tele-gram Kapolri Nomor : ST/1468/VIII/2014 tanggal 29 Agustus 2014 tentang perihal pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Sementara itu berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor : Kep/7151/IX/2014 tanggal 5 September 2014 tentang peruba-han mutasi jabatan di lingkungan Polri, Joni Iskandar,yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat PJR Dit Lantas Polda Jabar diangkat menjadi Kapolres Kuningan Polda Jabar, sementara Kasat PJR Dit Lantas Polda Jabar, digantikan oleh Diki Budiman, yang sebelumnya adalah Kabag Ops Polrestabes Bandung. Sementara berdasarkan Surat Tele-gram Kapolri Nomor : ST/1486/IX/ 2014 tanggal 2 September 2014, pejabat utama Polda Jabar yang mengalami alih tugas atau mutasi, yaitu Daniel Pasaribu dengan jabatan lama Karo Ops Polda Jabar dengan Jabatan baru Karo Ops Polda Metro Jaya, sementara Martuani Sormin dengan Jabatan lama Karo Ops Polda Maluku dengan Jabatan baru Karo Ops Polda Jabar.(RE/SON) Tiga Tahanan Polda Banten Kabur Dua Minggu, Akhirnya Diringkus SERANG, (WN) – Dari ke tiga taha-nan narkoba yang kabur saat di sel Mapolda Banten berinisial HM, 22, berhasil dibekuk petugas di rumah kekasihnya berinisial S di Kecamatan Petir, Kabupaten Serang, Rabu (10/ 9) pukul 02.30 dini hari. HM dan S digerebek petugas bermesraan. “Saat penggerebekan, HM sempat melakukan perlawanan dan berusaha melarikan diri dengan menabrak kaca ru-mah bagian depan,” ungkap Direktur Re-serse Narkoba, Kombes Miyanto dalam jumpa pers di Mapolda, kemarin (10/9). Tak hanya HM, tim Ditresnarkoba Polda Banten juga membekuk VP di Kota Cilegon, sedangkan DP ditang-kap di Kota Serang. Penangkapan tiga tahanan narkoba ini, kata dia, dilakukan dengan waktu dan lokasi yang berbeda. “Pasca kabur dari sel tahanan, selama hampir dua minggu mereka jadi DPO,” kata Miyanto Kabid Humas Polda Banten Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Ermayadi menuturkan, kaburnya tiga tahanan kasus narkoba DP, DN dan H diketahui petugas jaga terjadi pada hari Sabtu (30/8) sekitar pukul jam 07.30. Setelah dicek TKP, interograsi tahanan dan petugas jaga lama serta mempelajari rekaman video, disim-pulkan ada keterlibatan oknum petugas J dan F berpangkat Brigadir. “Kemudian Ditresnarkoba mem-bentuk tim untuk mengejar tiga or-ang DPO dan menyebarkan DPO ke seluruh Jajaran dan Polda tetangga,” ujar AKBP Ermayadi, Rabu (10/9). Ia menuturkan, kemudian pada pukul 19.00 berbekal informasi dari ma-syarakat berhasil ditangkap satu orang tahanan DPO. Tersangka VP ditangkap di daerah PCI Cilegon saat berada di angkutan kota (Angkot) menuju Merak tujuan menyeberang ke Sumatera. Tanggal 31 Agustus petugas berhasil menangkap DN yang terlibat memban-tu menyewakan kendaraan. Tanggal 03 September DPO atas nama DP di Jakarta. Tanggal 04 HM berhasil di bekuk di daerah Ciracas, Kota Serang, Banten di rumah pacar-nya. “Kini seluruh pelaku dan oknum petugas tersebut berada di sel tahanan Mapolda Banten,” tuturnya.(JIP) Samsat Bau Sarang Korupsi Barat dengan penandatanganan berita acara. Bupati Tanjung Jabung Barat yang menerima pengalihan aset wajib meneliti kebenaran secara fisik dan administrasi, “Peren-canaan yang matang, memerlu-kan syarat adanya kemampuan dan kecermatan untuk melihat apa yang terjadi dimasa lalu, apa yang dibutuhkan pada saat ini serta perubahan dan perkem-bangan yang akan terjadi di-masa yang akan datang,” kata Muhammad Arsyad. Dengan perencanaan yang matang, lanjutnya, akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan generasi yang akan datang.”“Praktek-praktek yang demikian dapat disaksikan seperti pada saat ini tanpa mempertimbangkan kehidupan masa yang akan datang,” ucap Muhammad Arsyad. Kepada Harian Warta Nasional.(AF) PALEMBANG, (WN) – Kasus korupsi yang terjadi di Kantor Samsat sangat sulit diberantas oleh aparat penegak hukum. Yang terjadi sekarang ini semakin menggutita dengan nilai korupsi yang pantastis. Salah satunya, nilai dugaan korupsi yang terjadi di Unit Pelaksana Teknik Daerah (UP-TD) Samsat Palembang yang mencapai Rp64 miliar diprediksi bakal bertambah. “Tidak menutup kemungkinan kerugian negara bertambah dari penyelidikan dugaan korupsi di UPTD Samsat Palembang,” tandas Kapolda Sumsel Irjen Pol Saud Usman Nasution, Jumat (12/9/2014). Hanya saja, Saud menolak memberikan komentar berapa nominal tambahan kerugian negara hasil temuan baru penyi-dik. “Sebab, tim penyidik (Ditres-krimsus Polda Sumsel) baru akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Palembang,” ujar Saud. Secara terpisah, Kasubdit III/ Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel AKBP Imran Amir me-ngatakan, dugaan korupsi di tubuh Samsat Palembang terjadi pada Tahun 2012. “Kami masih melakukan pe-ngembangan dan penyidikan karena kita harus mengetahui de-tail berapa kerugian negara dan siapa-siapa yang berada di belakang kasus ini,” tandas Imran.(SD)
- 6. NUSANTARA 6 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Ahok Sumbang Rp 100 Miliar Kota-kota yang Berbatasan Langsung Dengan Jakarta Ratusan Miliar Untuk 16 Kegiatan JAKARTA, (WN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan memberikan bantuan dana hingga sebesar Rp100 miliar kepada kota-kota yang berbatasan lang-sung dengan wilayah Jakarta. Hal tersebut disampaikan secara lang-sung oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama usai melakukan pertemuan dengan sejumlah kepala daerah yang berada di sekitaran Jakarta. “Tidak ada lagi yang namanya kota-kota penyangga, yang ada yakni kota mitra. Karena Jakarta adalah kota yang paling besar, maka kita berkewajiban membantu kota-kota yang lebih kecil di sekeliling kita. Bantuan itu berupa dana sebesar Rp100 miliar,” kata Basuki usai pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Rabu malam. Menurut dia, dana bantuan tersebut akan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran (TA) 2015 mendatang. “Dana bantuan itu tentunya akan di-gunakan untuk pembangunan atau perbai-kan Buntut Pemecatan Bupati, Ketua DPC Mengaku Tak Takut Diintimidasi “SETELAH kasus pemecatan dia (Dedi), kantor Golkar digembok oleh orang yang tidak terima dengan hasil keputusan partai. Pengembokan itu tidak lama dan sudah dibuka oleh kader Golkar, sekarang situasinya sangat kondusif. Saya katakan, saya tidak takut diintimidasi dengan cara itu,” ujar Sarip kepada sejumlah wartawan. Keputusan ini sudah final sesuai dengan SK Nomor Kep-143/Golkar/V/ 2014, sesuai dengan mekanisme partai, dengan membuat surat diajukan ke DPD dan DPP Golkar. “Kalau peme-catan tanggungjawab DPP. Kita mengusulkan surat ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai,” tuturnya. Rencana pemecatan Dedi Mulyadi Golkar juga sudah disampaikan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Barat, Irianto MS Syafiuddin.”“Sebagai kader Golkar, rapat tiga kali tidak hadir seharusnya diberhentikan. Sekarang saja ada rapim (rapat pimpinan) tidak hadir. Dia (Dedi Mulyadi) tidak pernah hadir dalam rapat,” tutur Irianto. Dia menilai, Dedi sudah tidak loyal terhadap partai Golkar sejak beberapa tahun terakhir ini. Bahkan, Dedi pun tidak memberikan kontribusi positif terhadap partai Golkar Jabar ataupun di Purwakarta. “Ini (Dedi tidak loyal) sudah terjadi bertahun-tahun. Padahal kita sudah memberikan toleransi panjang. Sampai saat ini tidak pernah ada alasan. Kalau alasannya sibuk jadi bupati, saya juga dua periode jadi Bupati Indramayu tetap loyal pada partai,” jelas dia. Pria yang akrab disapa Yance ini tidak puas dengan kinerja Dedi Mulyadi di Partai Golkar. Dia mencontohkan per-aihan kursi di Kabupaten Purwakarta yang setiap pemilu mengalami penu-runan. Pada Pileg 2004 jumlah kursi di Purwakarta 18 kursi, Pemilu 2009 11 kursi, dan Pemilu 2014 menurun menjadi 8 kursi.(SON) Dinas Kesehatan Memberikan Informasi Pembangunan Kesehatan ke Publik BANTEN, (WN) – Dalam menjalankan program pembangunan, Dinas Kesehatan Provinsi Banten telah mengadakan sosialisasi informasi pemba-ngunan kesehatan di Hotel Bidakara Ratu di Kota Serang. Adapun peserta yang hadir diantara nya 52 para awak media, 22 Lembaga Swadaya Ma-syarakat (LSM), 4 Satuan Kerja Pemerintah Daerah diantara nya PPID, KPID, Biro Hukum, dan Kesatuan Badan Politik (Kesbangpol), dan 22 or-ang dari Dinas Kesehatan Prov.Banten. H.Agus Tarmidi selaku Ketua Panita mengatakan, sesuai dengan Visi dan Misi dari Pemerintah Pro-vinsi Banten, “Bersatu Mewujudkan Rakyat Banten Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. Visi ini Pemerintah Prov.Banten ada 7 yang di prioritaskan dalam pembangunan Provinsi Banten meliputi, pe-mantapan kualitas sumber daya manusia, yang mana tujuannya untuk membentuk sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan agamis dan berdaya saing. Dengan di adakannya sosialisasi ini kami selaku pelaksana kegiatan dapat memberikan informasi ke public secara terbuka melalui media masa, ke Ormas yang ada di Wilayah Prov.Banten, sehingga masyarakat Banten akan mengetahui kegiatan dan program yang ada di Dinas Kesehatan Prov.Banten. Kami pun punya strategi utama yang ada di Dinas Kesehatan Prov.Banten seperti hal nya, program bina gizi dan kesehatan ibu dan anak, program pembinaan upaya kesehatan, program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, dan program kefarmasian juga pembekalan kesehatan, program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan, serta program peningkatan mutu layanan masyarakat. Ungkap Agus Agus menambahkan, saat ini kondisi pembangu-nan kesehatan di Prov.Banten khususnya, dalam in-dicator pencapaian MDGS masih perlu ada nya per-cepatan angka kematian ibu, hasil data pada tahun 2012 sebanyak 359 per 100.000 kelahiran yang hidup, untuk itu target pada tahun 2014 ini 118 per 100.000 kelahiran hidup menurut SDKI tahun 2012. Untuk itu pihak kami mempunyai tantangan yang sangat besar untuk menurunkan angka kematian ibu, ini benar-benar harus di sikapi dengan komitmen kuat di semua tingkat administrasi dengan upaya intensif, dengan adanya program puskesmas mampu layanan pelayanan obstetric dan neonatal emergency dasar. Ungkap nya Drg.Sigit Wardojo, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Prov.Banten mengatakan, program ke-giatan ini sangat lah penting sekali, dengan ada nya Informasi Public dalam keterbukaan memberikan informasi kepada seluruh masyarakat Prov.Banten. Saat ini pihak kami akan terus berupaya se-maksimal mungkin untuk mutu pelayanan kese-hatan, sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik, kondisi di Prov.Banten sekitar 15 % dari seluruh puskesmas yang tidak ada tenaga dokter nya, tenaga spesialis di bidang kebidanan, kandungan dan spesialis anak. Maka dalam hal ini tentunya pihak Dinas Keseha-tan Prov.Banten akan memberikan sarana dan pra-sarana juga peralatan puskesmas yang ada di wi-layah Prov.Banten, tentu nya hal ini harus koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten / Kota Prov.Banten. Saya selaku Kepala Dinas Kesehatan Prov.Banten mengharapkan pembangunan kesehatan di daerah dapat sejalan dan strategis dalam pencapaian prioritas Nasional di bidang kesehatan. Unkap nya Drg.Sigit menambahkan, dalam program pembangunan kesehatan ini dapat mempercepat secara sungguh-sungguh, sehingga semua kebijakan sasaran MDGS tercapai tepat waktu, juga memperkuat promotif-preventif dalam rangka peningkatan upaya kesehatan dan akses dalam pelayanan kepada masyarakat. Menyukseskan pelaksanaan jaminan kesehatan Nasional, Dari kegiatan ini tentu nya dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan kedepan, seluruh stakeholder bersama masyarakat wajib berperan aktif mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat untuk hidup sehat. Ungkap nya.(NENG) Proyek Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Segera Dikerjakan Dinas SDAP Adakan Pertemuan Dengan Kepala Desa Se-Provinsi Banten BANTEN, (WN) – Demi terlaksananya Pembangunan di Pemerintah Provinsi Banten, melalui Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Pro-vinsi Banten. Setiap tahun nya melaksanakan program kegiatan, demi terwujudnya ketersediaan air bersih yang sifatnya sangat di butuhkan oleh semua umat menusia. Ir. Iing Suwargi, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Pemu-kiman (SDAP) Provinsi Banten mengatakan, dinas setiap tahun nya melakukan kegiatan pada program sarana dan prasarana air bersih seperti sumur bor, MCK, Bronchaptering, Reser-voir dan perpipaan. Dalam kegiatan ini pihak kami pun mengundang para Kepala Desa / Lurah se-Prov.Banten, pa-da tahun 2014 ini kita telah merealisasikan se banyak 165 lo-kasi yang mendapatkan program penyediaan sarana dan prasarana air bersih, dan kita juga telah melakukan di 11 Desa untuk pembangunan Bronchaptering, Reservoir, dan perpipaan. Dalam sosialisasi kegiatan ini pihak kami pun akan terus melakukan pembinaan ke selu-ruh wilayah Banten, untuk yang belum mendapatkan bantuan penyediaan air bersih pihak kami akan segera melakukan kegiatan turun langsung ke Desa, sehingga Desa-desa yang ada di wilayah Banten tidak akan lagi kekurangan air bersih, ungkapnya. Menurut Iing, tentunya kami mengharapkan Sumber Daya Manusia itu sebagai pelaku pengembangan pada system penyediaan air. Dengan diada-kan kegiatan bantuan sarana dan prasarana penyediaan air bersih ini tentunya pihak kami yang ada di seksi air minum dan penyehatan lingkungan. Akan terus berupaya memberi-kan arahan-arahan dan motifasi terkait dengan bantuan sarana dan prasarana untuk peningkatan sumber daya manusia dan juga dapat memberikan pengarahan pengembangan pada sistem penyediaan air minum yang ada di wilayah Banten. Sehingga wilayah yang ada di Prov.Banten ini tidak kekura-ngan air bersih lagi. Dalam kegiatan ini untuk mengupa-yakan terwujudnya tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat, karena kegiatan penyediaan sarana dan prasa-rana air bersih untuk menambah cakupan pelayanan air bersih pada setiap tahun nya. Untuk itu perlu optimalisasi system penyediaan air bersih pada tahun 2014 ini Dinas Sumber Daya Air dan Pemu-kiman Prov.Banten bertujuan untuk merealisasikan dalam isu-isu Milennium Depelovment Goal’s (MDG’s), ungkapnya. Sementara itu, Adib Solichin ST.MT.Msi, Kepala Seksi Air Minum dan Penyehatan Ling-kungan pada Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP) Prov.Banten menga-takan, pihak kami pun akan berkoordinasi dengan pihak PDAM Kab / Kota Prov.Ban-ten, sehingga program pelaya-nan air bersih ini berjalan dengan baik dan lancer. Sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Prov.Banten. Dengan diadakan nya sosialisasi ini tentu nya banyak permasalahan kurangnya suplai pada pemenu-han air bersih, system drainase yang buruk, serta ketersediaan sarana mandi, cuci, kakus (MCK) yang sangat terbatas, sehingga menyebabkan degra-dasi lingkungan dan kesehatan bagi masyarakat, ungkapnya. Adib menambahkan, dalam ke-giatan sosialisasi kegiatan sarana dan prasarana air bersih pada tahun 2014 ini, bertujuan untuk memberikan informasi kepada aparatur pemerintah aparat Desa / Kelurahan, adapun peserta yang hadir dalam sosialisasi ini sekitar 156 Kepala Desa / Kelurahan se- Prov.Banten, sebanyak 145 De-sa yang mendapatkan bantuan penyediaan sarana dan prasaran air bersih berupa sumur bor, MCK, pembangunan Bronchap-tering, Reservoir dan perpipaan. Unkap Adib.(NENG) UU Hak Cipta Diharapkan Jadi Maha Karya DPR JAKARTA, (WN) – Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan RUU tentang Hak Cipta yang merupakan perubahan dari Undang-Undang no.19 tahun 2002. Produk legislasi yang sangat dinantikan banyak pihak ini diharapkan menjadi salah satu karya penting dari DPR bagi perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait. “RUU Hak Cipta ini sudah ditunggu banyak pihak, mudah-mudahan keputusan yang diambil dalam rapat paripurna ini menjadi maha karya DPR untuk masyarakat,” kata Pimpinan Sidang, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9/14). Wakil Ketua DPR bidang Korpolkam ini terlihat sumringah ketika meminta tanggapan pimpinan sembilan fraksi satu persatu. Semua secara bulat menyatakan persetujuannya atas hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah dalam hal ini Menkumham. Ketua Pansus Didi Irawadi Syamsudin mengatakan salah keputusan penting yang berhasil diambil adalah sanksi yang lebih tegas bagi para pelaku pelanggar hak cipta. Dalam kasus pembajakan hak cipta misalnya UU memberikan sanksi pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4 miliar. “Kita sudah menyiapkan perangkat hukum yang jelas dalam revisi UU no.19/2002 ini, sanksinya berat. Kita akan dorong aparat untuk lebih tegas bertindak berdasarkan undang-undang ini,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat ini. Pada bagian lain Menkumham Amir Syamsudin menjelaskan bercermin pada negara maju, perlindungan yang memadai pada hak cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan konntribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Salah satu keputusan penting adalah jangka waktu perlindungan hak cipta di bidang tertentu diberlakukan lebih lama.”“Selama hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia,” demikian Menkumham.(IKY) BANTEN, (WN) – Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas PU Bina Marga & Tata Ruang terus berupaya dalam pening-katan pembangunan dan peme-liharaan ruas jalan yang ada di wilayah Provinsi Banten. Pada agenda pembangunan daerah tahun 2012-2017, visi dan misi Pemerintah memprio-ritaskan pembangunan nasio-nal, itu merupakan komitmen dalam meningkatkan kesejah-teraan masyarakat, isi visi nya antara lain, diharapkan akan mampu menarik komitmen dan menggerakkan orang banyak (stakholder). Isi dari misinya, mewujudkan jaringan jalan Provinsi dalam kondisi 100 persen mantap pada tahun 2017, serta meningkatkan aksesibilitas kawasan melalui penambahan kapasitas jaringan jalan guna mendukung pe-ngembangan wilayah. Ir.H.M.Husni Hasan C.is selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengatakan, kegiatan pembangunan jalan yang ada di wilayah Banten pada tahun 2014 ini, ada sekitar 16 paket yang akan segera di laksanakan pekerjaannya, seperti pemba-ngunan jalan Maja-Koleang sebesar Rp12 miliar, pemba-ngunan jalan Munjul-Panim-bang sebesar Rp.8.99 miliar, Rehabilitas berkala ruas jalan Raya-Cipondoh Kota Tange-rang sebesar Rp.2.42 miliar, Rehabilitasi ruas jalan A.Yani sebesar Rp.2.42 miliar. Pelebaran jalan Mengger- Mandalawangi Rp.4.4 miliar, pembangunan jalan Bayah- Cikotok batas Jawa Barat sebesar Rp. 4.97 miliar, penanganan longsoran Picung-Munjul Rp. 3.74 miliar. Pembangunan jalan Legok-Parung Panjang sebesar Rp. 4.5 miliar, pembangunan jalan Cikeusik-Jaha sebesar Rp. 4.45 miliar, pembangunan jalan Sawah Luhur- Pontang sebesar Rp. 13.22 miliar. Pembangunan jalan Banten Lama-Sawah Luhur sebesar Rp. 8.85 miliar, pembangunan jalan Petir-Warung Gunung sebesar Rp. 8.47 miliar, pembangunan jalan Ciruas-Petir sebesar Rp. 11.57 miliar, pembangunan ja-lan Banjar Sari-Simpang Ma-limping sebesar Rp. 162.49 miliar, pembangunan jalan Saketi-Banjarsari sebesar Rp. 159.65 miliar, pembangunan jalan Citeras-Tiga Raksa sebesar Rp. 149.98 miliar, ungkap nya. Husni menambahkan, dari ke 16 kegiatan pembangunan ini adalah skala prioritas , ada beberapa paket jalan yang sudah mulai di lelangkan, rata-rata pembangunan betonisasi seperti jalan Saketi-Simpang Malimping yag mana anggaran tersebut sudah di alokasikan melalui Perda Percepatan Pem-bangunan Infrastruktur yang mengacu pada tahun jamak. Ungkap Husni.(NENG) PURWAKARTA, (WN) – Ketua DPC Partai Golkar Kabupaten Purwakarta, Sarip Hidayat, mengaku tidak takut diintimidasi oleh siapa pun terkait keputusan partai memecat Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi, mantan Ketua DPRD Purwakarta, Ucok Ujang Wardi dan lainnya dari Partai Golkar. infrastruktur yang bersinggungan langsung dengan wilayah Jakarta, terutama untuk menyelesaikan masalah macet dan banjir,” ujar Basuki. Dari segi transportasi, terutama untuk menyelesaikan masalah kemacetan, dia menuturkan pihaknya berencana untuk memperpanjang jalur operasional hingga ke kota-kota mitra Jakarta. “Tadi, dengan Bupati Tangerang (Ahmed Zaki Iskandar), kita sama-sama berpikir bagaimana kalau jalur busway itu diperpanjang, jadi semakin memu-dahkan masyarakat. Nanti, masalah itu kita bahas lagi,” tutur Basuki. Sementara itu, bersama Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman dan Bupati Bogor Nurhayanti, Basuki juga sepakat untuk bersama-sama menyelesaikan masalah banjir mulai dari hulu (Bogor) melalui pembangunan Waduk Ciawi dan Waduk Sukamahi. Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani mengungkapkan akan memanfa-atkan dana bantuan tersebut untuk per-baikan jalan dan moda transportasi yang terhubung dengan Jakarta. “Perbaikan jalan itu juga bisa mem-bantu menambah rasio jalan dan juga mengurangi kemacetan. Selain itu, kita juga akan percepat proses-proses penge-rukan sungai, sehingga wilayah kita sama-sama bebas banjir,” ungkap Airin. Lain halnya dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengatakan akan menggunakan dana bantuan itu untuk pe-nanganan masalah sampah, khususnya di wilayah Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. “Nanti, kita punya rencana untuk memperbaiki jalan serta infrstruktur yang ada di tempat pengolahan sampah itu (Bantar Gebang). Jadi, penge-lolaannya lebih cepat dan teratur,” tambah Rahmat. Selain Basuki, pertemuan malam itu juga dihadiri oleh beberapa kepala daerah di sekitar Kota Jakarta, antara lain Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, Bupati Bogor Nurhayanti, Wali Kota Tangerang Arief R Wis-mansyah, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Muhyiddin dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani. Akan tetapi, dari seluruh pemimpin daerah itu, hanya ada satu yang tidak hadir, yakni Wali Kota Depok Nurmah-mudi. Sedangkan, Wali Kota Bogor Bima Arya tidak hadir karena tengah melakukan persiapan ibadah haji.(ANT)
- 7. NUSANTARA 7 Edisi 26/Th XIII/ 24 - 7 Oktober 2014 Seluruh Direksi PT. Banten Global Development Dipecat Rano Karno Polda Banten Tetapkan Mantan Kadis BMTR Jadi Tersangka Korupsi Jembatan Kedaung SERANG,(WN) – Mantan Ke-pala Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten, Sutadi, resmi ditetapkan menjadi tersang-ka dalam perkara dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Kedaung, Tangerang, senilai Rp23,42 miliar, oleh Kepolisian Daerah (Polda) Banten. Sutadi yang kini menjadi Ke-pala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Banten itu, diduga ter-libat langsung dalam kasus du-gaan korupsi proyek Jembatan Kedaung, Rp23,42 miliar, yang bersumber dari APBD Banten tahun anggaran 2013. Selain Sutadi, Polda Banten juga menetapkan tersangka lainnya yakni Direktur Utama (Dirut) PT Alam Baru Jaya Makamad Kholis, yang dalam proyek Jembatan Kedaung selaku pelaksana proyek. Polda Banten sendiri mene-tapkan keduanya sebagai ter-sangka, setelah melakukan gelar perkara pada minggu lalu. Kepala Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Ban-ten, Komisaris besar (Kombes) Nurullah, saat dihubungi Warta Nasional Minggu (14/9/2014) membenarkan hal tersebut. “Sudah ditetapkan tersangka,” singkat Kombes Nurullah saat dihubungi wartawan. Seperti diketahui, dugaan korupsi Jembatan Kedaung, Tangerang, Rp23,42 miliar ditangani oleh penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimsus) Polda Banten. Dari hasil penyelidikan sementara ditemukan adanya kerugian Negara dalam proyek tersebut.(N@JIP) Formasera Akan Adakan Seminar Loka Karya Pilbup Serang 2015, Bukan Deklarasi SERANG, (WN) – Ari Cah-yadi, selaku juru bicara Forum Masyarakat Pembaharu Serang Raya (Formasera), yang terdiri dari gabungan msayarakat di Serang Selatan, Serang Barat, Serang Utara,Serang Timur dan beberapa wilayah di Kabupaten Serang, mengaku akan mela-kukan seminar dan loka karya. Bukan Deklarasi. “Ya, Rabu pekan depan (17/ 9/2014), kami akan melakukan seminar dan loka karya di Serang. Dalam acara ini akan kami undang sejumlah tokoh yang menurut kami memiliki peluang untuk maju dalam Pilbup Serang,” ujar Ari. Oknum yang Tidak Bertanggungjawab Atas Pembuangan Tanah Harus Ditindak Ditambahkan Ari, acara yang Memerintahkan Bupati Bandung Mencabut IMB PT Kahatex Para Wakil Rakyat Mangkir Dari Panggilan BEKASI, (WN) – Para wakil rak-yat di DPRD Kota Bekasi mang-kir dari panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bekasi terkait adanya dugaan penyimpangan anggaran dalam perjalanan dinas anggota dewan ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada 2013 lalu. Kejari telah menjadwalkan pe-meriksaan terhadap 10 anggota DPRD Kota Bekasi periode 2009-2014. Untuk hari ini, dari empat anggota dewan yang dijadwalkan untuk diperiksa, dua di antaranya tidak memenuhi panggilan Kejari Bekasi.–“Satu orang hanya mengutus kuasa hukumnya dan satu lagi tidak hadir,” ujar Kasi Intel Kejari Bekasi, Ade Hermawan, kepada sejumlah wartawan, Rabu (17/9). Menurut Ade, penyelidikan terkait dugaan penyimpangan perjalanan dinas anggota Ko-misi A DPRD Kota Bekasi di tahun 2013. Penyelidikan di-lakukan baru seminggu kemarin atas laporan masyarakat. Untuk membuktikan ada atau tidaknya tindakan pidana seperti itu, perlu dibuktikan lebih lanjut,” ungkapnya. Sementara itu, Winoto dari Partai Hanura menegaskan tidak ada yang salah dalam perjalanan dinas ke Makassar tempo lalu. Dirinya sangat ko-operatif dengan Kejari Bekasi untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. “Cuma lima pertanyaan, se-bentar saja. Kami sangat ko-operatif. Tidak ada yang salah dalam perjalanan dinas tersebut,” imbuh Winoto usai dimintai kete-rangan oleh penyidik Pidsus Ke-jari Bekasi.(TIM/RADEMAN) akan digelar nanti bukan dekla-rasi, namun loka karya dan se-minar yang bertujuan untuk pe-nguatan kelembagaan dan keanggotaan di Formasera da-lam menghadapi Pilbup 2015. Dan mengundang para figure Tokoh Masyarakat Kabupaten Serang yang siap Maju Dalam Pilbup 2015 Juni mendatang. Kalau Untuk Deklarasi “Kami akan melakukan de-klarasi setelah adanya tahapan awal Pilbup Serang Oktober mendatang. Saat ini kami baru mempersiapkan penguatan di internal forum dulu,” cetus-nya.( N@JIP) HASIL Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) seluruh Direksi PT Ban-ten Global Development (BGD) harus diganti semuanya. Adapun jajaran Direksi PT BGD di jabat oleh Direktur Utama (Dirut) Shaleh MT dan tiga Direksi lainnya sebagai mantan pejabat di Pemprov Banten, Shaleh MT juga salah satu mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (DBMTR) Banten. Rano Karno mengatakan, ada 10 ala-san yang menjadi pertimbangan untuk mengganti seluruh jajaran Direksi. Karena pihak PT Banten Global Devel-opment tidak bisa menjalankan ad-ministrasi nya dengan baik. Rano menegaskan bahwa hasil dari temuan-temuan terhadap PT BGD tetap menjadi tanggung jawab Direksi yang lama. Karena laporan pertanggungja-waban tidak bisa diterima. Akan tetapi hasil temuan-temuan BPK RI itu tidak bisa melepas tanggungjawab nya. Pemberhentian Direksi PT BGD terse-but sudah sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Perseroan Terbatas (PT) No 40 tahun 2007. “Direksi bisa diberhentikan oleh pemegang saham dan akan segera me-nentukan penggantinya, PT BGD tentu nya belum bisa dibubarkan, karena PT BGD sudah terikat kerja sama dengan pihak ketiga. Bukan berarti kerja sama yang sudah terjadi harus dibatalkan, karena sudah terikat dalam perjanjian, dan hal ini harus di benahi. Di tempat terpisah Ketua Komisi III DPRD Banten Budi Prajogo mengaku belum mengetahui secara resmi adanya pemberhentian direksi PT BGD tersebut. Yang jelas kami mendorong agar BGD ke depan diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional. Karena BGD sendiri milik BUMD, dan PT BGD sendiri belum mem-berikan sumbangsih bagi Pendapatan Daerah Prov.Banten dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal yang telah diberikan. Memang PT BGD harus benar di benahi dan di evaluasi, karena kita juga harus mengacu pada UU No 40 tahun 2007. Direksi bisa diberhentikan oleh pemegang saham dan akan segera menentukan penggantinya, ungkap-nya.( NENG) BANTEN, (WN) – Telah terjadi pem-buangan tanah urugan bercampur sam-pah oleh oknum yang tidak bertang-gung jawab, pembuangan tanah urugan berikut sampah ini yang berlokasi di depan Giant, jalan ini merupakan jalan nasional Provinsi Banten. Yang mana jalan akses ini menuju arah kantor Kejaksaan Tinggi Banten dan menuju arah Kawasan Pusat Pemerintahan Prov.Banten (KP3B), dengan adanya tanah urugan bercampur sampah ini sangatlah mengganggu bagi pengguna kendaraan beroda dua dan beroda empat, apa lagi masyarakat setempat sangat marah dengan adanya tanah urugan ini, karena tanah urugan bercampur sampah ini sangat bau dan merusak pemandangan. Deden Sihabudin merupakan masya-rakat setempat mengatakan, keadaan tanah ini sangat mengganggu, dengan oknum yang sengaja telah membuang urugan tanah bercampur sampah ini sangat lah mengganggu aktifitas masyarakat dan pengguna kendaraan yang setiap hari melintasi di jalan ini. Saya meminta kepada Pemerintah setempat untuk melakukan tindakan kepada oknum tersebut, dan urugan tanah bercampur sampah ini harus segera di angkut, karena jika di biarkan berlarut-larut maka sampah ini akan bau busuk, dan tentunya masyarakat di sini sangat lah marah dan merusak keindahan jalan. Menurut Deden, dengan ada nya pembuangan urugan tanah bercampur sampah ini, kami mengharap kan kepada Pemerintah Prov.Banten khusus nya Dinas PU segera mengangkut urugan tanah bercampur sampah ini, bila perlu Dinas setempat juga harus bertindak tegas kepada oknum yang telah membuang tanah urugan dan sampah, karena sudah berhari-hari di biarkan begitu saja tidak ada yang memperhatikan dan mengang-kut nya, ujarnya. Firman dan Gugun salah satu masyarakat setempat mengatakan di lokasi, sekitar pukul 19.00 waktu ba’da Isya tidak ada urugan tanah bercampur sampah, ketika larut malam pukul 2 malam ada oknum yang sengaja membuang urugan tanah bercampur sampah, ini sangat lah aneh’“Masa buang tanah urugan ber-campur sampah buang di pinggir jalan”, saya selaku masyarakat setempat meminta kepada Dinas terkait untuk mengangkut tanah urugan bercampur sampah ini. Harap nya.(NENG) BANDUNG, (WN) – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung meme-nangkan seluruh gugatan warga Solo-kanjeruk terhadap Bupati Bandung Dadang Nasser dan PT. Kahatex atas pembangunan perluasan pabrik PT. Kahatex di Kampung Bojongmenje, Desa/Kec. Solokanjeruk, Kab. Bandung. “Dengan putusan ini, izin atas ba-ngunan seluas 21.869,04 meter persegi, dengan ini menyatakan membatalkan IMB Nomor 647/66/BPMP tanggal 13 November 2012,” kata Ketua Majelis Hakim PTUN Lulik Tri Cahyaningrum dalam sidang yang berlangsung pada Selasa, 16 September 2014. Majelis hakim juga menolak kebe-ratan tergugat dan tergugat intervensi, yakni PT Kahatex, dan memerintahkan Bupati Bandung untuk mencabut IMB perusahaan tersebut. Putusan majelis hakim pun disambut gembira oleh warga Solokanjeruk yang datang memenuhi ruangan sidang. Di luar ruang sidang, warga pun memotong tumpeng yang telah disiapkan sebagai bentuk rasa syukur. Kuasa hukum warga dari Ikatan Penga-cara Anti Limbah (Ipal), Dhanur Sutikno mengaku sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang akhirnya memutus-kan tergugat telah menyalahi prosedur pemberian IMB terhadap PT. Kahatex. “Kami sangat mengapresiasi putusan majelis hakim yang menilai pemberian IMB tersebut tidak melalui prosedur sebagai mana mestinya sesuai aturan perundangan yang berlaku. IMB tersebut dikeluar-kan tanpa ada ana-lisa mengenai dam-pak lingkungan (amdal) maupun persyaratan lain-nya,” tutur Dhanur kepada wartawan usai persidangan. Dikatakan Dha-nur, dengan dika-bulkannya permo-honan penggugat, maka IMB tersebut harus segera dica-but dan bangunan yang telah berdiri seperti benteng pabrik harus dibongkar. “Kami juga minta agar Pemkab Bandung dalam hal ini Bupati Bandung untuk menghormati putusan majelis hakim dan segera mencabut IMB PT. Kahatex ,” pintanya Dhanur. Ditempat yang sama, Ketua Paguyu-ban Warga Peduli Lingkungan (Pawa-peling) Bandung Raya, Adi M Yadi menambahkan, pihaknya ikut bersyu-kur atas dikabulkannya gugatan terha-dap Bupati Bandung. “Kami selanjutnya akan menunggu dari pihak tergugat dan tergugat intervensi apakah mereka akan mengajukan band-ing atau tidak. Dikabulkannya gugatan ini merupakan kemenangan rakyat dan menjadi momentum agar ke depan penegakkan hukum lingkungan hidup harus terus diperjuangkan, baik di Kabupaten Bandung, Jawa Barat dan secara nasional,” tutur Adi. Adi menuturkan perjuangannya bersa-ma warga Solokanjeruk yang memakan waktu 2,5 tahun dalam memperjuangan hak hidup sehat dan layak bagi warga itu tidak sia-sia karena telah membuahkan hasil seperti yang diharapkan. “Dalam perjalanannya hingga ke persidangan, kami sempat menda-patkan intimidasi dan iming-iming dari pihak tergugat. Tapi kami tidak bergeming karena memang selama ini Pemkab Bandung minim pengawasan terhadap industri yang melakukan pelanggaran terhadap azas kepastian hukum dan mengabaikan aturan peri-zinan,” kata Adi.(SITORUS) BANTEN, (WN) – Plt.Gubernur Provinsi Banten, Rano Karno, telah mengambil keputusan memecat seluruh Direksi PT Banten Global Developmen (BGD) terkait hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kerugian negara atas penyertaan modal sebesar Rp.314,6 milyar. Jaksa di PN Serang Mogok Kerja SERANG, (WN) – Pengadilan Negeri Serang, Kamis (11/9), sepi akibat para Jaksa memilih mogok kerja. Hingga pukul 12.40 WIB, hanya terlihat satu orang jaksa yang mengikuti sidang. Mogoknya Jaksa ternyata mereka bertujuan menuntut kenaikan gaji dan tunjangan kesejahteraan. “Secara institusi memang tidak ada keterangan resmi terkait mogok. Awalnya kan beredar di me-dia sosial terkait kesejahteraan. Itu kembali pada personal masing-masing (jaksa),” jelas Andre, salah satu jaksa golo-ngan IIIC Kejari Serang, kepa-da wartawan, Kamis (11/9). Ande sendiri mengaku sepakat dengan tuntutan kesejahteraan untuk para jaksa. “Saya sepen-dapat untuk memperjuangkan kesejahteraan jaksa,” jelasnya. Dia berpendapat kesejah-teraan jaksa jika dibandingkan dengan panitera sangat jauh. “Jika ada aksi mogok di daerah lain saya pikir sah saja. Tuntu-tan kesejahteraan jaksa diban-ding panitera jauh,” ungkapnya. Ditanya mengenai gaji yang diterimanya tiap bulan terdiri dari gaji pokok, tunjangan, uang makan, dan tunjangan fungsi-onal, sebesar Rp 6 juta. “Kebu-tuhan kita ini kan besar. Ope-rasional dan sebagainya,” terangnya. Humas PN Serang Lutfi ketika ditemui di ruang kerjanya belum bisa memastikan terkait mogoknya para jaksa. “Saya tidak bisa memastikan tidak ada sidang hari ini,” kata dia. Jika hari ini beberapa sidang ditunda karena kehadiran jaksa, kata Lutfi, sidang akan diundur. “Kalau pengadilan diagendakan penundaan hari ini, terpaksa akan ditunda hingga pekan depan,” paparnya. Mengenai informasi terakhir yang diterima Pengadilan Ne-geri, Lutfi mengaku telah mendapat kabar bahwa akan ada mogok sidang hari ini. “Ada sebagian jaksa mema-ng infonya ada demo di Ja-karta. Namun tidak mewakili institusi karena kami tidak menerima surat atau pembe-ritahuan resmi terkait hal itu,” pungkas dia.(NAZIP) Bangunan Tanpa IMB Milik Seorang Dokter Akhirnya Disegel Juga SUKABUMI, (WN)- Akibat pembangunan yang tidak sesuai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 640/SK.15/GPMPT/ 2014, bangunan baru berlantai empat berlokasi di Jalan R.A. Kosasih, RT 04, RW 07 Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi disegel petugas Satpol PP Kota Sukabumi. Sebelumnya pembangunannya dihentikan dan di segel terlebih dahulu oleh warga setempat. Pembangunan rumah itu telah berdampak dengan kerusakan bangunan warga di sekitarnya, salah satunya yang menjadi korban dampak dari pembangunan rumah itu adalah salah seorang berstatus Janda berinisial (NN). Saat ditemui wartawan, NN mengeluh, saya hanya mencari keadilan, tolong bantu saya, saya tidak punya tempat tinggal lagi, ungkap janda tersebut sambil berderai air mata karena dirinya merasa di hina dan dilecehkan oleh pemilik bangunan baru tersebut sehingga kondisi rumahnya tambah rusak parah bahkan dipastikan ambruk. NN menjelaskan, sejak timbul retak – retak pada rumahnya saat bagunan tersebut berdiri, dirinya beberapakali menyampaikan keluhan langsung kepada Mandor Bernisial (P) tetapi dengan kasar dan Arogan Mandor (P) hanya berkata bahwa kerusakan itu timbul karena rumahnya sudah tua.(ASEP/ RADI/ ADE.FB)