SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 5
Descargar para leer sin conexión
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6 TAHUN 2013
TENTANG
PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA
HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata
kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini
menginstruksikan:
Kepada: 1. Menteri Kehutanan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Lingkungan Hidup;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan;
5. Kepala Badan Pertanahan Nasional;
6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
7. Kepala Badan Informasi Geospasial;
8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan
REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk
melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+;
9. Para Gubernur;
10. Para Bupati/Walikota;
Untuk:
PERTAMA : Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam
primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi,
hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas,
hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat
dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana
tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
KEDUA...
- 2 -
KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud
dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan
hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian
diberikan kepada:
a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari
Menteri Kehutanan;
b. Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital,
yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan,
lahan untuk padi dan tebu;
c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau
penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin
di bidang usahanya masih berlaku; dan
d. Restorasi ekosistem.
KETIGA : Khusus kepada:
1. Menteri Kehutanan:
a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru
hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di
hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi
(hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap,
hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan
Peta Indikatif Penundaan Izin Baru.
b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola
bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan
hasil hutan kayu pada hutan alam.
c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan
kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola
hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain
melalui restorasi ekosistem.
d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan
Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan
sekali.
e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan
alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan
yang telah direvisi.
2. Menteri...
- 3 -
2. Menteri Lingkungan Hidup
Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan
lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada
kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan
gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan
Izin Baru melalui izin lingkungan.
3. Menteri Dalam Negeri
Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan
Instruksi Presiden ini.
4. Kepala Badan Pertanahan Nasional:
Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak
atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada
areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.
5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional:
Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang
wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola
penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur,
Bupati/Walikota dan Ketua Satuan Tugas Persiapan
Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga
yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di
bidang REDD+.
6. Kepala Badan Informasi Geospasial:
Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan
gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada
kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6
(enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri
Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan
Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan
Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk
untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+.
7. Para Gubernur...
- 4 -
7. Para Gubernur:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin
lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta
areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.
8. Para Bupati/Walikota:
Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin
lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta
areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif
Penundaan Izin Baru.
KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan
lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan oleh
Menteri Kehutanan.
KELIMA : Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi,
pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak
Instruksi Presiden ini dikeluarkan.
KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri
Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu bila diperlukan.
KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan
Pengendalian Pembangunan dan/atau Ketua Satuan Tugas
Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua
Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di
bidang REDD+ melakukan pemantauan pelaksanaan
Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada
Presiden.
KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung
jawab.
Instruksi…
- 5 -
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 13 Mei 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Siswanto Roesyidi

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauser
Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauserKeppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauser
Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauserwalhiaceh
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahanushfia
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanahushfia
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselPanji Kharisma Jaya
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...CIFOR-ICRAF
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Bantenushfia
 
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroLahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroSigit Pramulia
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumseptianm
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaRaflis Ssi
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi RiauRaflis Ssi
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Rizki Darmawan
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiSani Saragih
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananRaflis Ssi
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealwalhiaceh
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditRaflis Ssi
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Franky L. Tobing
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauRaflis Ssi
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauRaflis Ssi
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan petaRaflis Ssi
 

La actualidad más candente (20)

Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauser
Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauserKeppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauser
Keppres 33 tahun 1998 ttg kawasan ekosistem lauser
 
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian PertanahanKonsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
Konsolidasi Tanah dan Pengendalian Pertanahan
 
Konsolidasi Tanah
Konsolidasi TanahKonsolidasi Tanah
Konsolidasi Tanah
 
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumselMateri presentasi sb brg sosialisasi sumsel
Materi presentasi sb brg sosialisasi sumsel
 
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
PENATAAN RUANG SEBAGAI ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKE...
 
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi BantenPeluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
Peluang dan Tantangan Pelaksanaan Konsolidasi Tanah di Provinsi Banten
 
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangroLahan pangan berkelanjutan di mebidangro
Lahan pangan berkelanjutan di mebidangro
 
Presentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratoriumPresentasi walhi riau moratorium
Presentasi walhi riau moratorium
 
Omnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan petaOmnibus law vs kejahatan peta
Omnibus law vs kejahatan peta
 
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi RiauKontroversi  Perizinan Hti Di Provinsi Riau
Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau
 
Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016Permen LHK no.71 tahun 2016
Permen LHK no.71 tahun 2016
 
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan htiP.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
P.17 2017 perubahan p12 2015 pembangunan hti
 
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_201605. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
05. pengarahan joep_perumahan_kumuh_2016
 
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutananFenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
Fenomena land grabbing dalam perencanaan kehutanan
 
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas arealPermen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
Permen menhut no 43 tahun 2013 tentang penataan batas areal
 
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau EditProblematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
Problematik Sektor Kehutanan Perkebunan Di Provinsi Riau Edit
 
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
Hukum Agraria ( Konsolidasi Tanah )
 
Trend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riauTrend perubahan rencana tata ruang riau
Trend perubahan rencana tata ruang riau
 
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riauPerencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
Perencanaan kehutanan dan rencana tata ruang di provinsi riau
 
Kejahatan peta
Kejahatan petaKejahatan peta
Kejahatan peta
 

Similar a Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola

Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Jhon Blora
 
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahProfile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahMamat Kasep
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakJhon Blora
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutanwalhiaceh
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011People Power
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlkteguh soedrajat
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001People Power
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdfMeldaYeni3
 
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananPenerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananCIFOR-ICRAF
 
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Osc Gerhat
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfsabaruddinsabar2
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
 
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfSOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfHamdiHamdi19
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...HeruAdiST
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016hadiarnowo
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananJhon Blora
 
Pp iuran hph
Pp iuran hphPp iuran hph
Pp iuran hphwalhiaceh
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuJhon Blora
 

Similar a Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola (20)

Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
Permenhut no 50 th 2014 ttg perdagangan sertifikat penurunan emisi karbon hut...
 
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengahProfile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
Profile kphp dampelas tinombo sulawesi tengah
 
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhakP.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
P.30 2012 penataan_hasilhutandarihutanhak
 
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutanPermen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman  pemanfaatan hutan
Permen menhut no 47 tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan hutan
 
Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011Surat pembatalan rkt rapp 2011
Surat pembatalan rkt rapp 2011
 
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
010 perdirjen p.1 tahun 2015 vlk
 
Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001Kep menhut no 82kptsii2001
Kep menhut no 82kptsii2001
 
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
03g. P.32 Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (hal 8).pdf
 
P.62#2015 ipk
P.62#2015 ipkP.62#2015 ipk
P.62#2015 ipk
 
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutananPenerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
Penerapan UU tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan penyelengaraan kehutanan
 
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
Permen LHK No. P.6/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019
 
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdfPPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
PPT-PERCEPATAN-PENETAPAN-KHDTK.pdf
 
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...
 
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdfSOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
SOP-PERIZINAN-KEMHUT-DAN-LH.pdf
 
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
Kebijakan-Pelepasan-Kawasan-Hutan-Produksi-yang-Dapat-Dikonversi-untuk-Pemban...
 
ICER.pdf
ICER.pdfICER.pdf
ICER.pdf
 
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
Bahan tayang penatagunaan tanah-ddrtp 2016
 
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutananPermenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
Permenhut ri no 78 th 2014 ttg pedoman penyusunan programa penyuluhan kehutanan
 
Pp iuran hph
Pp iuran hphPp iuran hph
Pp iuran hph
 
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayuP14 2011 ijin pemanfaatan kayu
P14 2011 ijin pemanfaatan kayu
 

Más de Yossy Suparyo

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniYossy Suparyo
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatYossy Suparyo
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...Yossy Suparyo
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Yossy Suparyo
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaYossy Suparyo
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaYossy Suparyo
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanYossy Suparyo
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaYossy Suparyo
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaYossy Suparyo
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungYossy Suparyo
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunYossy Suparyo
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Yossy Suparyo
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Yossy Suparyo
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiYossy Suparyo
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaYossy Suparyo
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanYossy Suparyo
 

Más de Yossy Suparyo (20)

Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang TaniModul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
Modul Inkubasi Bisnis Pertanian Gerbang Tani
 
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media MasyarakatTelevisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
Televisi Komunitas dan Keberaksaraan Media Masyarakat
 
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
INV 01-0001 Pemuda Nangawera-Wora Menginisiasi Garap Lahan Tidur 21 Ha untuk ...
 
To have or to be
To have or to beTo have or to be
To have or to be
 
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
Kurikulum Bimbingan Teknis Program Inkubasi Bisnis 2019
 
SK Pokja Desa
SK Pokja DesaSK Pokja Desa
SK Pokja Desa
 
Strategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massaStrategi komunikasi massa
Strategi komunikasi massa
 
Manfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi DesaManfaat Sistem Informasi Desa
Manfaat Sistem Informasi Desa
 
Modul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang PelatihanModul untuk Perancang Pelatihan
Modul untuk Perancang Pelatihan
 
Strategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website DesaStrategi Mengelola Website Desa
Strategi Mengelola Website Desa
 
Penjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang DesaPenjelasan Undang-Undang Desa
Penjelasan Undang-Undang Desa
 
Dokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang DesaDokumen Undang-Undang Desa
Dokumen Undang-Undang Desa
 
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa MelungLokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
Lokakarya Mengenal Desa Sendiri di Desa Melung
 
Presentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa MembangunPresentasi Gerakan Desa Membangun
Presentasi Gerakan Desa Membangun
 
APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013APBD Cilacap 2013
APBD Cilacap 2013
 
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
Jurnal Tanah Air Walhi Desember 2012
 
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
Governing the Forests: An Institutional Analysis of REDD+ and Community Fores...
 
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayatiDampak waduk bagi keanekaragaman hayati
Dampak waduk bagi keanekaragaman hayati
 
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di IndonesiaPeta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
Peta Jalan Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia
 
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatanAnalisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
Analisis kebijakan mendorong hutan desa dan hutan kemasyarakatan
 

Inpres 6 Tahun 2013 tentang Moratorium Izin Hutan dan Penyempurnaan Tata Kelola

  • 1. INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2013 TENTANG PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Dalam rangka menyelesaikan berbagai upaya untuk penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, dengan ini menginstruksikan: Kepada: 1. Menteri Kehutanan; 2. Menteri Dalam Negeri; 3. Menteri Lingkungan Hidup; 4. Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan; 5. Kepala Badan Pertanahan Nasional; 6. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional; 7. Kepala Badan Informasi Geospasial; 8. Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+; 9. Para Gubernur; 10. Para Bupati/Walikota; Untuk: PERTAMA : Melanjutkan penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) dan area penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. KEDUA...
  • 2. - 2 - KEDUA : Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada: a. Permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan; b. Pelaksanaan pembangunan Nasional yang bersifat vital, yaitu: geothermal, minyak dan gas bumi, ketenagalistrikan, lahan untuk padi dan tebu; c. Perpanjangan izin pemanfaatan hutan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang telah ada sepanjang izin di bidang usahanya masih berlaku; dan d. Restorasi ekosistem. KETIGA : Khusus kepada: 1. Menteri Kehutanan: a. Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. b. Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam. c. Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem. d. Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali. e. Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi. 2. Menteri...
  • 3. - 3 - 2. Menteri Lingkungan Hidup Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Izin Baru melalui izin lingkungan. 3. Menteri Dalam Negeri Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini. 4. Kepala Badan Pertanahan Nasional: Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan hak-hak atas tanah antara lain hak guna usaha, hak pakai pada areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. 5. Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional: Melakukan percepatan konsolidasi Peta Indikatif Penundaan Izin Baru ke dalam revisi peta tata ruang wilayah sebagai bagian dari pembenahan tata kelola penggunaan lahan melalui kerjasama dengan Gubernur, Bupati/Walikota dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+. 6. Kepala Badan Informasi Geospasial: Melakukan pembaharuan peta tutupan hutan dan lahan gambut sesuai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada kawasan hutan dan areal penggunaan lain setiap 6 (enam) bulan sekali melalui kerjasama dengan Menteri Kehutanan, Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+. 7. Para Gubernur...
  • 4. - 4 - 7. Para Gubernur: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. 8. Para Bupati/Walikota: Melakukan penundaan penerbitan rekomendasi dan izin lokasi baru pada kawasan hutan dan lahan gambut serta areal penggunaan lain berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Izin Baru. KEEMPAT : Peta Indikatif Penundaan Izin Baru pada areal penggunaan lain yang merupakan hasil pembaharuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA angka 6 ditetapkan oleh Menteri Kehutanan. KELIMA : Perpanjangan penundaan pemberian izin baru, rekomendasi, pemberian izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan. KEENAM : Pelaksanaan Instruksi Presiden ini dilaporkan oleh Menteri Kehutanan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan. KETUJUH : Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan dan/atau Ketua Satuan Tugas Persiapan Pembentukan Kelembagaan REDD+ atau Ketua Lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas khusus di bidang REDD+ melakukan pemantauan pelaksanaan Instruksi Presiden ini dan melaporkan hasilnya kepada Presiden. KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi…
  • 5. - 5 - Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat, ttd. Siswanto Roesyidi