Penerapan pemerintah yang terbuka

1. Sambutan Avi Mahaningtyas­Kemitraan
@Rembug Desa Membangun, Festival Jawa Kidul 2012 (2­5 June 2012)
Desa Mandalamekar, Tasikmalaya, 4 Juni 2012
Diskusi Panel: Tata Kelola Sumber Daya Desa
Bersama: Hedar Laujeng (Mantan Kepala Desa, Bantaya­Sulteng), Dewi Komala
(Ketua Kelompok Perempuan Melek Anggaran­Bima NTB), Yana Noviadi (Kepala
Desa Madala Mekar), Bp Loja (Bappeda Tasikmalaya), dan Budiman Sudjatmiko
(Wakil Pansus RUU Desa, Wakil Rakyat)
Desa: Wilayah Prima, Tombak Terdepan Reformasi
Pelayanan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya
Wilujeng enjing, Ass Wr Wb
Pak Yana, Kepala Desa Mandalamekar yang saya hormati. Bapak dan Ibu nara
sumber, serta para perangkat desa dan peserta Festival Jadul yang saya muliakan.
Sungguh merupakan satu kebanggaan bagi saya telah diundang dan diberikan
waktu untuk berbagi pikiran dengan Bapak dan Ibu perangkat pemerintahan desa
yang reformis. Saya beruntung dapat berada diantara Bapak dan Ibu membahas
mengenai penggunaan teknologi informasi yang praktis dan terjangkau sebagai
alat perbaikan tata kelola pemerintahan desa. Saya malu sebenarnya berada di
antara anda para kepala desa yang sudah menerapkan program­program
pengelolaan informasi satu rumah data dari open source. Saya masih memakai
“jendela” pada komputer dan kantor saya saya di Jakarta. Hormat saya pada para
Kepala Desa yang sudah mengganti jendela­jendelanya di kantor dan rumah
mereka dengan pemakaian open source untuk memastikan keterbukaan informasi
dan tata pemerintahan desa.
Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama: Avi Mahaningtyas. Bekerja di
Kemitraan­Partenrship for Governance Reform. Lembaga nasional yang
berkedudukan di Jakarta ini bekerja mencapai visi perbaikan tata kelola
pemerintahan yang baik dan mensejahterakan warga negaranya yang
terselenggara dalam tatanan pemerintah yang demokratis. Kami ingin melihat
seluruh elemen Negara­bangsa, dari masyarakat sipil hingga lembaga
penyelenggara Negara berjalan secara demokratis. Kemitraan memiliki program­
program penguatan reformasi tata pemerintahan dan demokrasi dari tema
perbaikan pelayanan publik, pendidikan demokrasi, keamanan dan keadilan serta
ekonomi dan lingkungan. Sehari­hari saya bekerja memberikan dukungan
program untuk bidang perbaikan tata pemerintahan ekonomi dan lingkungan,
dengan program utama: perbaikan tata kelola hutan. Program kami bekerjasama
secara formal dengan Kementrian Kehutanan, Pemda Kalteng dan UKP4 serta 50
lembaga masyarakat sipil, akademisi dan media di 12 propinsi. Kata kunci dan
indikasi kerja kami adalah meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan
partisipasi publik dalam perbaikan tata kelola hutan dan sumber daya alam.

2. Dengan rendah hati, ijinkan saya menyampaikan titipan permohonan maaf dari
salah satu mitra kami, Bapak Kuntoro Mangkusubroto, Kepala Unit Kerja Presiden
Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Beliau dengan
menyesal tidak dapat hadir memenuhi undangan Bapak dan Ibu Gerakan Desa
Membangun, padahal beliau sangat ingin berada ditengah­tengah para Kepala
Desa yang reformis ini. Seperti diketahui, salah satu program prioritas pemerintah
adalah memenuhi komitmen untuk sebuah Pemerintahan Terbuka atau Open
Government Indonesia dari 2011 hingga 2014. Silahkan mengunjungi situs
www.ukp.go.id dan http://opengovindonesia.org. Moto dari program ini adalah
“Keterbukaan mendorong reformasi birokrasi. Keterbukaan adalah reformasi
birokrasi”. Salah satu momentum percepatan yang akan dilakukan adalah
pengguanan teknologi informasi baru yang semakin ramah pengguna: praktis dan
terjangkau. Selain program ini, Kepala UKP4 adalah Ketua dari Satuan Tugas
Persiapan Kelembagaan REDD+ (Program pengurangan emisi gas rumah kaca
dari perusakan dan penurunan mutu hutan). Beliau menganjurkan seluruh warga
masyarakat untuk mengikuti perkembangan dan pemantauan pelaksanaan Inpres
X/2011 tentang Penundaan ijin baru pengusahaan hutan primer dan gambut.
Mohon berkunjung dan mengirim laporan di http://lapor.ukp.go.id/. Saya
mengetahui dari pemantauan saya pada situs­situs update Mandalamekar dan
Gerakan Desa Membangun bahwa desa­desa juga membangun hutan melalui
inventarisasi sumber daya desa dan pemantauan hutan dengan memanfaatkan
teknologi informasi praktis. Diharapkan bahwa laporan­laporan mengenai
pelanggaran, praktek baik, dan keakuratan titik koordinat hutan (serta koordinat
batas desa) dapat dilaporakan dengan baik, langsung ke ruang situasi pemimpin
negara. Diharapkan bahwa laporan warga terhadap pelaksanaan perbaikan
pelayanan publik semakin meningkat. Contoh untuk pelaporan pelaksanaan
moratorium hutan misalnya, diharapkan pemerintah akan menerima paling tidak
600 laporan enam bulan kedepan – bandingkan dengan 60 laporan per Mei 2012
selama 1 tahun pelaksanaan moratorium. Peran para kepala desa dan pendukung
teknologi informasi sangat diharapkan diseluruh pelosok tanah air.
Saya juga dititipi oleh rekan saya Dr. Noer Fauzi Rachman – atau Bang Oji – yang
dengan sangat menyesal tidak dapat hadir karena harus memberikan supervisi
pendokumentasian kasus perebutan tanah di Jambi dan persiapan sebagai saksi
ahli untuk peninjauan kembali UU 41 mengani Kehutanan yang diajukan oleh
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Beliau juga membantu Kemitraan
sebagai penasehat untuk issue reforma agraria dalam program pembaruan tata
kekola hutan. Pesan yang ingin disampaikan:
1. Kekaguman terhadap inisiatif para kepala desa dan pendukungnya dalam
mengupayakan pembaruan pemerintahan desa yang beranjak dari bawah
dengan diikuti dukungan positif dari pemerintah dan masyarakat sipil lebih
luas. Resonansi ini diharapkan akan menjadi semakin meluas dukungannya
dari pemerintah nasional dan internasional.
2. Semoga kegairahan yang luar biasa ini tetap menapakan kaki para kepala
desa dan perangkatnya untuk tetap mengupayakan penyelesaian masalah
kronis desa untuk membantu lapis termiskin di desa, mengupayakan anak­
anak laki­laki dan perempuan sebagai anak masa depan desa. Supaya tidak
lagi diajari “ilmu­ilmu pergi dan lupa pulang” desa. Jadi nantinya tidak lagi
desa menjadi wilayah sisa­sisa.

3. Ucapan selamat saya haturkan kepada Pak Yana Noviadi yang telah dengan sukses
mengorganisir temu para pengguna open source dan teknologi informasi untuk
perubahan tingkat desa selama Festival Jawa Kidul ini. Dari panggung seni,
pembahasan dan saresehan mengenai teknologi informasi ramah kampung
kemarin, saya merasakan ketulusan Bapak dan Ibu dalam memenuhi hak dan
kewajiban untuk mengakses dan menggunakan informasi secara tebuka seperti
yang telah diatur dalam UU 14/2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
Secara jelas dan gamblang dituturkan dan ditekankan bahwa partisipasi warga
dalam perbaikan tata pemerintahan desa dan ranah lebih tinggi, sangat
memerlukan informasi yang sebanyak­banyaknya dan sebaik­baiknya. Warga akan
berpartisipasi dengan baik dalam pemerintahan dan pengeloalaan sumberdaya
alam di desa dan tanah­air ini kalau informasi dapat diakses bebas kerepotan,
serta dengan perlindungan penuh oleh Negara.
Kepada Yossy Suparyo dan teman­teman Infest, Yogya, saya ingin mengucapkan
terimakasih atas ketahanan mereka dan semangat tak henti berbagi
menindaklanjuti diskusi mengenai terapan teknologi infromasi sampai ke
kampung. Setahun yang lalu kami membahas mengenai cara pelibatan semua
angota masyarakat dalam pemantauan moratorium hutan. Tidak lama kemudian,
teman­teman Infest telah membangun sistem Mitra 1.0 dan percobaan sistem
monitoring bersama melalui web dan microblgging Borneo Climate di Kalimantan
Tengah. Salah satu warga yang sangat aktif dari Kalimantan Tengah, berada di
tengah­tengah kita, Pak Norhadi Karben. Pada situs ini bisa disimak percakapan
pembahasan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek pengurangan emisi
gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan REDD+ di Kalteng. Namun
demikian Mitra 1.0 dirancang dan dipersembahkan sebagai system pengelolaan
informasi publik di desa yang di masa depannya diharapkan akan menjadi
rujukan (referensi) bagi pengambil keputusan di seluruh tingkat pemerintahan.
Sebagai pemerhati dan pendukung inisiatif­inisiatif peningkatan transparansi,
akuntabilitas dan partisipasi seluruh pihak dalam reformasi tata pemerintahan,
saya ingin menyambungkan insisiatif desa di Mandalamekar ini kepada inisitaif
internasional dari Negara­negara yang menandatangani Deklarasi Pemerintahan
Terbuka (Open Government Declaration). Silahkan disimak di
http://www.opengovpartnership.org/open­government­declaration. Dalam
deklarasi yang ditandatangani di New York, September 2011, dimana Indonesia
adalah salah satu Negara pertama yang tanda tangan, dijelaskan butir­butir di
bawah ini. Harapan saya bahwa perkembangan internasional ini memperkuat
upaya para reformis desa untuk terus berupaya dan berjuang.
1. Diakuinya Pemerintahan Terbuka (Open Government) sebuah sebuah
kebutuhan setiap warga dunia. Warga Negara menuntut semakin besarnya
partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pemerintahan. Warga dunia
menunyerukan perlunya pemerintah untuk semakin transparan, responsif,
akuntabel dan efektif.
2. Pemerintah menerima tanggung jawab untuk memanfaatkan momentum
ini untuk memperkuat komitmen untuk meningkatkan transparansi,
memberantas korupsi, memberdayakan warga Negara, dan menjalin

4. kekuatan teknologi baru untuk membuat pemerintah lebih efektif dan
akuntabel.
3. Pemerintah menjunjung tinggi keterbukaan dalam pelibatan dengan warga
Negara melalui peningkatan pelayanan publik, mendukung inovasi, dan
menciptakan komunitas yang aman. Transparansi dan pemerintahan
terbuka adalah jalan untuk mencapai kemakmuran, kesejahteraan, dan
kemanusiaan di Negara­negara masing­masing dalam mengahadapi dunia
yang semakin saling terhubung.
Dari butir­butir komitemen diatas, terlihat jelas pengakuan terhadap pentingnya
pemanfaatan kekuatan dan momentum perkembangan teknologi informasi yang
berkembang untuk keterbukaan. Saya melihat dengan jelas dan memberikan
penghargaan tinggi pada Kepala Desa Mandalamekar, Melung, Dermaji dan desa­
desa lain dalam forum Gerakan Desa Membangun. Ketikan para kepala Negara
sedang membicarakan dan mencari cara­cara dan praktek baik untuk menuju
pemerintahan yang terbuka, Para Kepala Desa ini dan warganya telah melakukan
sebelum komitmen itu sendiri dirumuskan dan diformalkan dalam deklarasi Open
Government.
Ijinkan saya berbagi mengenai kepastian jaminan internasional dan nasional
terhadap hak mendapatkan informasi dan data­data mentah (raw data) secara
tepat waktu (timely). Secara langsung dan jelas disebutkan dalam deklarasi dan
UU No: 14/2008 mengenai keterbukaan informasi bahwa setiap warga Negara
berhak mengakses informasi dan bagi pemerintah masing­masing Negara untuk
memastikan ketersediaan informasi tentang kegiatan­kegiatan pemerintah dan
data mentah yang disajikan dengan mutu tinggi , bisa diakses dan dipahami
dengan mudah dengan kecepatan waktu yang sesuai peristiwa. Pemerintah juga
bertanggung jawab dalam meningkatkan akses terhadap teknologi baru untuk
tujuan penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan keterbukaan
dalam pelibatan masyarakat sipil secara inklusif, menjamin kebebasan
berekspresi, dalam perencanaan dan monitoring program pembangunan dan
kegiatan penyelenggaraan Negara. UKP4 memiliki capaian­capaian program open
government yang jelas dinyatakan. Silahakan menghubungi dan mengakses
situsnya. Juga Kemitraan siap menjadi mitra jika dibutuhkan.
Harapan saya secara pribadi sebagai warga Negara adalah semakin merata dan
meningkatnya upaya para Kepala Desa ini melampui Jawa Kidul. Saya berharap
bahwa sejarah ketertinggalan akses perempuan dan warga miskin dapat, laki dan
perempuan, bisa berakhir disini. Perempuan bisa langsung berpartisipasi tanpa
harus menunggu undangan dari para kepala keluarga laki­laki. Anak­anak dapat
langsung mendapatkan informasi mengenai desanya. Satu pusat data desa dapat
ditegakkan untuk menjamin mutu data dan informasi kepada pusat data nasional
yang akurat, terbuka dan tepat waktu. Terimakasih sekali lagi atas kesempatan
bekerjasama dan berada bersama Bapak dan Ibu disini. Akan senang membahas
tindak lanjut dari pertemuan ini. Ass. Wr. Wb.
Mandalamekar, 3 Juni 2012

5. Avi Mahaningtyas
Chief of Cluster
Economic and Environmental Governance
Jl. Wolter Monginsidi No.3
Kebayoran Baru ­ Jakarta 12110
Tel : +62­21­72799566
Fax : +62­21­720 5260
Cell: +628161844894
www.kemitraan.or.id