Hukum acara perdata mengatur tentang cara menjamin ditaatinya hukum perdata melalui perantaraan hakim dengan mengatur proses pengajuan tuntutan hak, pemeriksaan perkara di sidang, dan pelaksanaan putusan hakim. Hukum acara perdata berdasarkan pada asas-asas seperti hakim bersifat menunggu, ius curia novit, dan mendengar kedua belah pihak.
1. 10/8/2012
HUKUM ACARA PERDATA
1
I. PENDAHULUAN
1. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata
2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
3. Asas-asas Hukum Acara Perdata
2
1
2. 10/8/2012
II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
INDONESIA
1. Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri
2. Badan Peradilan Negara
3. Lingkungan Lembaga Peradilan
4. Kompetensi Lembaga Peradilan
3
III.TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN HAK
1. Pengertian Tuntutan Hak Keperdataan
2. Pihak-pihak dalam Perkara Perdata
3. Tata Cara Pengajuan Gugatan
4. Penggabungan Tuntutan Hak
5. Upaya-upaya Menjamin Hak
4
2
3. 10/8/2012
IV.PROSES PEMERIKSAAN PERKARA DI
SIDANG PENGADILAN
1. Pencabutan dan Perubahan Gugatan
2. Putusan Gugur,Verstek dan Putusan Damai
3. Jawaban Tergugat
4. Proses Pembuktian dan Macam-macam
Alat Bukti
5
V. PUTUSAN HAKIM DAN
PELAKSANAANNYA
1. Pengertian Putusan dan Macam-macam
Putusan
2. Upaya Hukum Terhadap Putusan Hakim
3. Syarat-syarat Pelaksanaan Putusan Hakim
4. Tata Cara Pelaksanaan Putusan Hakim
6
3
4. 10/8/2012
1.1. Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
Perdata
• Hukum Acara Perdata ------- adalah Peraturan
Hukum yang mengatur tentang bagaimana
caranya menjamin ditaatinya hukum perdata
material dengan perantaraan
hakim(Mertokusumo,1998:2)
7
Pengertian dan Fungsi Hukum Acara Perdata
• Hukum Acara Perdata-------- adalah seperangkat
norma hukum yang mengatur bagaimana caranya
menegakkan hukum perdata material,khususnya
dalam hal terjadi pelanggaran hak atas subyek
hukum tertentu oleh subyek hukum yang lain melalui
perantaraan hakim untuk mencegah terjadinya
perbuatan main hakim sendiri
8
4
5. 10/8/2012
Pengertian dan Fungsi Hukum Acara
Perdata
• Hukum Acara Perdata ---------- secara kongkrit
hukum acara perdata mengatur tentang
bagaimana caranya mengajukan tuntutan
hak,memeriksa dan memutusnya serta
pelaksanaan daripada putusannya
(Mertokusumo,1998:2)
9
1.2. Sumber-sumber Hukum Acara Perdata
• Sumber Hukum material yaitu sumber hukum
dalam arti bahan diciptakannya atau disusun suatu
norma hukum.
• Sumber Hukum Formal yaitu sumber hukum
dalam arti dapat ditemukannya atau dapat
digalinya satu norma hukum sebagai satu dasar
yuridis suatu peristiwa hukum atau suatu
hubungan hukum tertentu.
10
5
6. 10/8/2012
Sumber Hukum Material
• Sumber dalam arti sumber filosofis;
• Sumber dalam arti sumber sosiologis;
• Sumber dalam arti sumber historis;
• Sumber dalam arti sumber yuridis.
11
Sumber Hukum Formal
Sumber Hukum Tertulis
• HIR,RBg,RV
• Undang-undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
• UU No.3 Tahun 2009 dan UU No.5 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-
undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
• UU No. 49 Tahun 2009 danUU No.8 Tahun 2004 Perubahan atas undang-
undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
• UU No 50 Tahun 2009 dan UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas
UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
• Undang-undang No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat
• Undang-undang Khusus lainnya dan peraturan-peraturan pelaksana
lainnya dalam bidang peradilan
12
6
7. 10/8/2012
Sumber Hukum Formal
Sumber Hukum Tidak Tertulis
• Yurisprudensi
• Doktrin dan ilmu Pengetahuan
13
1.3. Asas-Asas Hukum Acara perdata
Asas Hukum adalah dasar-dasar filosofis
yang menjadi dasar(ratio legis) norma
hukum yang mengandung nilai-nilai dan
tuntutan-tuntutan etis yang menjadi
jembatan antara peraturan-peraturan hukum
dan cita-cita social serta pandangan etis
masyarakat.
14
7
8. 10/8/2012
Asas Hakim Bersifat Menunggu
Adalah asas yang menyatakan ada tidaknya
perkara di muka hakim tergantung inisiatif
dari para pihak sendiri yang berkepentingan,
Hakim lebih bersifat menunggu sampai
perkara diajukan di hadapannya.
15
Ius Curia Novit
Pengadilan atau hakim tidak boleh menolak
untuk menerima,memeriksa ,mengadili dan
memutus suatu perkara yang
diajukan,sekalipun dengan dalih bahwa
hukum tidak ada atau kurang jelas,melainkan
wajib untuk memeriksa dan mengadilinya (
Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 )-----
Hakim dianggap tahu akan hukumnya (ius
curia novit).
16
8
9. 10/8/2012
Hukum Tidak Ada / Kurang Jelas
Dalam hal hukumnya tidak ada atau kurang jelas
hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami
nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam
masyarakat ( Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009)
• Penafsiran Hukum
• Yurisprudensi
• Doktrin dan ilmu pengetahuan
• Kebiasaan dalam Praktek Peradilan
17
Asas Hakim Bersifat Pasif
Dalam memeriksa perkara hakim tidak ikut
menentukan luas pokok perkara,luas pokok perkara
ditentukan sendiri oleh para pihak,apa yang diinginkan
untuk diperiksa,diadili dan diputuskan oleh hakim
menjadi hak sepenuhnya dari para pihak. Pengadilan
atau hakim hanya mempunyai tugas untuk membantu
pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya
peradilan yang sederhana,cepat dan biaya ringan (
Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009)
18
9
10. 10/8/2012
Hakim Wajib Memeriksa dan Mengadili
Hakim Wajib memeriksa dan mengadili seluruh
gugatan dan hakim dilarang untuk menjatuhkan
putusan atas perkara yang tidak dituntut atau lebih
dari yang dituntut, dalam hal hakim memutuskan
melampaui batas kewenangannya maka putusannya
dapat dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi,
putusan dapat dimintakan banding,kasasi maupun
peninjauan kembali.
19
Asas Sidang Terbuka Untuk Umum
Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka
untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan
lain ( Pasal 13 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009), sidang
pengadilan dapat dihadiri, didengar dan dilihat oleh
siapapun kecuali oleh orang-orang yang memang
dilarang oleh undang-undang, tidak dipenuhinya asas
ini berakibat putusan hakim menjadi batal demi
hukum ( Pasal 13 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009 )
20
10
11. 10/8/2012
Tujuan Sidang Terbuka Untuk Umum
Untuk menjamin terlaksananya sistem
peradilan yang obyektif, adil dan fair serta
memungkinkan adanya control social dari
masyarakat.
21
Pengecualian Asas Sidang Terbuka Untuk
Umum
Sidang dapat dilakukan secara tertutup dalam
hal: menyangkut perkara anak-anak, perkara
kesusilaan, perkara yang berkaitan dengan
ketertiban umum dan rahasia negara, perkara
perkawinan dan perceraian.
22
11
12. 10/8/2012
Asas Mendengar Kedua Belah Pihak ( audi
et alteram partem )
• Kedua belah pihak yang bersengketa ,baik penggugat
maupun tergugat harus didengar keterangannya
secara sama dan adil,hakim tidak boleh memihak
dan berat sebelah dalam memeriksa dan memutus
perkara, hakim harus obyektif,adil dan fair dalam
memperlakukan para pihak yang bersengketa“
Pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak
membeda-bedakan orang ( Pasal 4 ayat (1) UU
No.48 Tahun 2009).
23
Asas Putusan hakim Harus Disertai Alasan-
alasan
• “ Segala putusan Pengadilan selain harus
memuat alasan dan dasar putusan
tersebut,memuat pula pasal tertentu dari
peraturan perundangan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan
dasar untuk mengadili ( Pasal 50 ayat (1) UU
No. 48 Tahun 2009 )”
24
12
13. 10/8/2012
Dasar Alasan Putusan hakim
• Alasan Berdasarkan Fakta-faktanya
• Alasan Berdarkan Hukumnya
Dasar alasan Putusan Hakim menjadi ukuran atau
parameter adil,obyektrif, fair tidaknya suatu putusan
hakim. Putusan Hakim Harus dapat
dipertanggungjawabkan pada para pihak,
masyarakat, hakim yang lebih tinggi dan pada dunia
ilmu pengetahuan.
25
Asas beracara dikenakan biaya
• Berperkara di pengadilan tentu diperlukan biaya.
Asasnya biaya ringan,sehingga dapat ditanggung
oleh masyarakat.
• Biaya perkara meliputi,biaya
kepaniteraan,biaya pemanggilan para pihak
maupun para saksi,biaya meterai dan sebagainya.
• Persekot biaya perkara untuk pertama kalinya
dibayarkan oleh pihak penggugat bersama-sama
pada waktu mengajukan gugatannya, sedangkan
siapa yang harus menangung beban biaya
perkara pada prinsipnya adalah para pihak
sendiri, dalam praktek beban biaya perkara
ditentukan oleh hasil dari putusan pengadilan.
26
13
14. 10/8/2012
Biaya Perkara
• Dalam hal tuntutan dikabulkan biaya perkara
dibenankan pada pihak tergugat
• Dalam hal tuntutan tidak dikabulkan biaya perkara
ditanggung oleh penggugat
• Dalam hal ada putusan damai,biaya perkara
ditentukan sendiri oleh penggugat dan tergugat
dalam perdamaiannya.
27
Perkara Prodeo
Bagi pihak-pihak yang tidak mampu dapat
mengajukan permohonan agar perkaranya
diperiksa secara Cuma-Cuma (prodeo ) dengan
disertai surat keterangan tidak mampu dari
pemerintah setempat, biaya perkara
ditanggung oleh negara ( Pasal 56 ayat (2) UU
No. 48 Tahun 2009 )
28
14
15. 10/8/2012
Asas tidak ada keharusan untuk
mewakilkan
Pada prinsipnya dalam perkara perdata para
pihak dapat beracara sendiri di muka
pengadilan tanpa harus mewakilkan pada
seorang wakil atau kuasa hukum,tetapi para
pihak dapat juga mewakilkan atau
menguasakan pada orang lain untuk beracara
di muka pengadilan sebagai kuasa hukumnya.
29
Bantuan Hukum
• Setiap orang yang tersangkut perkara berhak
memperoleh bantuan hukum ( Pasal 56 ayat
(1) UU No. 48 Tahun 2009 )
30
15
16. 10/8/2012
Wakil /Kuasa berdasarkan undang-undang
(wettelijke vertegenwoodig atau legal
mandatory )
undang-undanglah yang telah menetapkan seseorang atau badan untuk
dengan sendirinya menurut hukum bertindak sebagai wakil dari orang
atau badan tanpa memerlukan surat kuasa.
Contoh :
• Wali terhadap anak di bawah perwaliannya
• Orang tua terhadap anak-anaknya yang belum dewasa
• kurator terhadap orang-orang yang ada di bawah kuratelenya
• BHP, Orang atau Badan yang ditunjuk sebagi curator dalam kepailitan.
31
Wakil atau kuasa berdasarkan perjanjian
Wakil atau kuasa berdasarkan adanya
perjanjian pemberian kuasa untuk melakukan
suatu perbuatan hukum tertentu ,misalnya
kuasa khusus untuk mengajukan gugatan ke
pengadilan negeri antara seorang penggugat
dengan pengacaranya.
32
16
17. 10/8/2012
Acara Kepailitan
Dalam acara khusus permohonan pernyataan pailit
,ketentuan asas tidak ada keharusan untuk
mewakilkan menjadi tidak berlaku dengan adanya
ketentuan bahwa setiap permohonan yang berkaitan
dengan kepailitan harus diajukan oleh seorang
kuasa(Advokat) sebagaimana diatur dalam Pasal 7
UU No37 Tahun 2004 tentang kepailitan.
33
. Asas obyektifitas
Hakim dalam menerima,memeriksa,mengadili
dan memutuskan setiap perkara harus berlaku
adil,obyektif dan fair tidak boleh memihak
pada salah satu pihak kedua belah pihak harus
diperlakukan secara imbang.
34
17
18. 10/8/2012
jaminan penerapan asas obyektifitas
• Sebagai jaminan penerapan asas obyektifitas ada
beberapa asas yang terkait dan saling
mendukung,misalnya adanya asas sidang terbuka
untuk umum,asas mendengar kedua belah
pihak,asas putusan disertai alasan-alasan,asas
hakim majelis dan lain sebaginya,di samping itu
untuk lebih menjamin asas obyektifitas pada para
pihak diberikan adanya “hak ingkar (recusatie
atau hak wraking)”
• “Pihak yang diadili mempunyai hak ingkar
terhadap hakim yang akan mengadili perkaranya (
Pasal 17 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 ) “
35
Hak Ingkar
Adalah hak seorang yang diadili untuk
mengajukan keberatan yang disertai dengan
alasan terhadap seorang hakim yang
mengadili perkaranya (Pasal 17 ayat (2) UU
No.48 Tahun 2009)
36
18
19. 10/8/2012
Dasar Alasan Hak Ingkar
Dasar alasan pengajuan hak ingkar ( Pasal 17 ayat (3,4,5) UU No.48
Tahun 2009, Pasal 374 ayat (1) HIR) :
Apabila seorang hakim terikat hubungan keluarga sedarah atau
semenda sampai derajat ketiga,atau hubungan suami atau istri
meskipun telah bercerai,dengan ketua,salah seorang hakim
anggota,jaksa,advokat,atau panitera;
Apabila ketua majelis,hakim anggota,jaksa,atau panitera terikat
hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau
hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai dengan pihak yang
diadili atau advokat;
Apabila hakim atau panitera mempunyai kepentingan langsung atau
tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa.
37
Hak Ingkar
• Berdasarkan alasan yang sama seorang hakim atau
panitera wajib untuk mengundurkan diri baik atas
keinginan sendiri maupun atas permintaan pihak-
pihak yang berkepentingan.
• Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap alasan pada
ayat (5) maka putusan hakim menjadi tidak sah dan
terhadap hakim atau panitera yang bersangkutan
dikenakan sanksi administrative atau pidana
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ( Pasal 17 ayat (6) UU No.48 Tahun 2009 ).
38
19
20. 10/8/2012
. Asas sistem majelis
“Semua pengadilan memeriksa,mengadili dan
memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga)
orang hakim kecuali undang-undang
menentukan lain (Pasal 11 ayat (1) UU No.48
Tahun 2009) “
39
1. Asas Demi Keadilan Berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa ( Pasal 2
ayat (1) UU No.48 Tahun 2009)
Setiap putusan pengadilan dalam kepala putusannya
harus mencantumkan klausula Demi Keadilan
Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,klausula ini
merupakan klausula eksekutorial. Tidak dipenuhinya
asas ini dalam putusan,berakibat putusan tidak
dapat dilaksanakan dan putusan menjadi batal demi
hukum
40
20
21. 10/8/2012
Asas peradilan yang sederhana,cepat dan
biaya ringan( Pasal 2 ayat (4) UU No.48
Tahun 2009 )
• Sederhana dalam pengertian bahwa peradilan
dilaksanakan dengan cara-cara yang tidak
formalistis,tidak memerlukan birokrasi yang sulit
serta acaranya mudah difahami oleh masyarakat;
• Cepat,dalam pengertian bahwa proses peradilan
dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu yang
penyelesaiannya dapat diukur secara pasti dan
jelas dalam waktu berapa lama suatu perkara
dapat diselesaikan oleh hakim pada semua
tingkat;
• Biaya ringan,proses peradilan tentu memerlukan
biaya,hanya saja tentunya biaya yang dibebankan
selaras dan sebanding dengan perkara yang
diajukan dan dapat ditanggung oleh masyarakat.
41
II. KEKUASAAN KEHAKIMAN DI
INDONESIA
42
21
22. 10/8/2012
Kekuasaan Kehakiman Yang Mandiri
• mandiri dalam tugas yudisial
• mandiri dalam bidang administrasi
• mandiri dalam bidang organisasi
• mandiri dalam bidang financial
43
Kekuasaan kehakiman Yang Merdeka
• “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan
negara yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan
pancasila demi terselenggaranya negara
hukum Republik Indonesia ( Pasal 1 butir 1
UU No. 48 Tahun 2009 ) “
44
22
23. 10/8/2012
Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
• “ Kekuasaan kehakiman yang merdeka
mengandung pengertian bahwa kekuasaan
kehakiman bebas dari segala campur tangan
pihak kekuasaan ekstra yudisial,kecuali dalam hal-
hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 (Penjelasan Pasal
1 UU No.4 / 2004 )”
• “ Kebebasan dalam melaksanakan wewenang
yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas hakim
adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan pancasila,sehingga putusannya
mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia
(penjelasan Pasal 1 UU No.4 Tahun 2004 ) “
45
Kemandirian Peradilan
• Dalam menjalankan tugas dan fungsinya
hakim dan hakim konstitusional wajib
menjaga kemandirian peradilan
• Bebas dari campur tangan pihak luar dan
bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik
maupun psikis
46
23
24. 10/8/2012
Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka
“ Segala campur tangan dalam urusan
peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan
kehakiman dilarang,kecuali dalam hal-hal
sebagaimana disebut dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia 1945 ( Pasal 3 ayat
(2) UU No. 48 Tahun 2009 )
47
Kebebasan Wewenang Yudisial
Bersiafat tidak Mutlak dan Dibatasi Oleh :
• Nilai-nilai Norma Hukum;
• Nilai-nilai Keadilan;
• Nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945
48
24
25. 10/8/2012
2. Badan Peradilan Negara dan Lingkungan
Peradilan
“ Semua peradilan di seluruh wilayah negara
Republik Indonesia adalah peradilan negara
dan ditetapkan dengan Undang-undang{
Pasal 2 ayat (3) UU No.48 Tahun 2009}”
49
Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman
“ Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman…..
dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum,lingkungan peradilan
agama,lingkungan peradilan militer,lingkungan
peradilan tata usaha negara,dan oleh sebuah
Mahkamah Konstitusi (Pasal 2 Jo Pasal 10 ayat (1)
dan ayat (2) UU No 4 Tahun 2004,Pasal 18 UU No.48
tahun 2009) “
50
25
26. 10/8/2012
Organisasi,administrasi,dan financial
• Mahkamah Agung dan badan peradilan yang
berada di bawahnya berada di bawah
kekuasaan Mahkamah agung ( Pasal 21 ayat (
1 ) UU No. 48 tahun 2009)
• Mahkamah Konstitusi berada di bawah
kekuasaan dan kewenangan Mahkamah
Konstitusi ( Pasa 29 ayat (4) UU No.48 Tahun
2009)
51
Skema Kekuasaan Kehakiman
• MAHKAMAH
AGUNG
MAHKAMAH
KONSTITUSI
PENGADILAN PENGADILAN
TINGGI TINGGI AGAMA MAHMILTI PT TUN
PENGADILAN PENGADILAN
NEGERI AGAMAI MAHMIL PTUN
Umum Agama Militer Tata Usaha Negara
52
26
27. 10/8/2012
Pengadilan Khusus
• “ Pengadilan Khusus hanya dapat di bentuk dalam
salah satu lingkungan peradilan sebagimana
dimaksud dalam Pasal 10 yang diatur dengan
Undang-undang (Pasal 15 ayat (1) UU No. 4
Tahun 2004 )
• “ Pengadilan khusus,antara lain,adalah
pengadilan anak,pengadilan niaga,pengadilan hak
asasi manusia,pengadilan tindak pidana
korupsi,pengadilan hubungan industrial yang
berada di lingkungan peradilan umum dan
perdilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha
negara ( penjelasan Pasal 15 ayat (1) UU No. 4 /
2004
53
Peradilan syariah Islam
“ Peradilan syariah Islam di Propinsi Nanggroe Aceh
Darrussalam merupakan pengadilan khusus dalam
lingkungan peradilan agama sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangnan
peradilan agama dan merupakan penagdilan khusus
dalam lingkungan peradilan umum sepanjang
kewenangannya menyangkut kewenangan
pengadilan umum (Pasal 15 ayat (2) UU No.4 / 2004 )
54
27
28. 10/8/2012
Pengadilan syariah Islam
Terdiri atas Mahkamah Syariah untuk tingkat
pertama dan Mahkamah syariah Propinsi
untuk tingkat banding……… ( Penjelasan Pasal
15 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 ) “
55
2.4. Kompetensi Lembaga Peradilan
56
28
29. 10/8/2012
Kompetensi / kewenangan absolut
• Adalah merupakan Kewenangan lembaga peradilan dalam menerima,
memeriksa dan mengadili serta memutus suatu perkara tertentu
berdasarkan atribusi kekuasaan kehakiman yang secara mutlak tidak dapat
diperiksa oleh badan peradilan lain,baik dalam lingkungan badan
peradilan yang sama,maupun dalam lingkungan peradilan yang berbeda.
• Kopetensi absolut terkait dengan pertanyaan peradilan apakah yang
mempunyai kopetensi atau kewenangan untuk memeriksa suatu jenis
perkara tertentu. Apakah peradilan umum,peradilan agama,atau peradilan
lainnya
57
Kopetensi Absolut Lingkungan Peradilan
Umum
58
29
30. 10/8/2012
Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
semua perkara atau sengketa keperdataan pada
tingkat pertama ( Pasal 50 UU No.2 /1986 Jo UU No.
8 /2004)
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus
perkara pidana pada tingkat pertama ( Pasal 50 UU
No.2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus pada
tingkat pertama perkara koneksitas.
59
Perkara Koneksitas
Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh
mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum
dan lingkungan peradilan militer,diperiksa dan diadili
oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan
umum,kecuali dalam keadaan tertentu menurut
keputusan Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus
diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam
lingkungan peradilan militer “ ( Pasal 24 UU No. 4 /
2004
60
30
31. 10/8/2012
Kompetensi Absulut Pengadilan Tinggi
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutuskan perkara/sengketa
perdata pada tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama (
Pasal 51 ayat (1) UU No.2 /1986 Jo UU No 8 /2004 )
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus perkara pidana pada
tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama ( Pasal 51 ayat
(1) UU No. 2 /1986 Jo UU No.8 /2004 )
• Menerima,memeriksa,mengadili dan memutus ditingkat pertama dan
terakhir sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri di
daerah hukumnya(menyangkut kopetensi relatif---- Pasal 51 Ayat (2) UU
No. 2 / 1986 Jo UU No.8 /2004 )
• Menerima,memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama
dan terakhir perkara /sengketa perdata secara prorogasi (Pasal 3 ayat
(1),(2) UU Dar. 1 /1951 ,Pasal 128 (2) RO dan Pasal 85 RBg
61
Kompetensi Absulut Mahkamah Agung
• mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang
diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di
semua lingkubngan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung ( Pasal 11 ayat ( 2 ) huruf a UU
No.4 /2004 )
• menguji peraturan perundang-undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang ( Pasal 11
ayat ( 2) huruf b UU No. 4 / 2004 )
62
31
32. 10/8/2012
• memeriksa,mengadili dan memutus sengketa wewenang mengadili : a. antara
pengadilan di lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan dalam lingkungan
peradilan yang lain, b. antara dua pengadilan yang ada dalam derah hukum
pengadilan tingkat banding yang berlainan dari lingkungan peradilan yang sama
dan c. antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama
atau antara lingkungan peradilan yang berlainan ( Pasal 33 ayat (1) UU No. 14 /
1985 )
• Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh
kapal perang RI diputus oleh MA dalam tingkat pertama dan terakhir ( Pasal 33
ayat (2) UU No. 14 / 1985
• Permohonan peninjauan kembali atas putusan yang telah memperoleh kekuatan
hukum yang tetap ( Pasal 34 UU No.14 / 1985 ).
63
Kopetensi absulut Mahkamah Konstitusi
Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final untuk: (Pasal 12 ayat (1) UU No.4 /2004
)
• menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
• memutus sengketa kewenangan lembaga negara
yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 ;
64
32
33. 10/8/2012
• memutus pembubaran partai politik;
• memutus perselisihan tentang hasil pemilihan
umum.
• Wajib memberikan putusan atas pendapat
Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan
/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak
pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,dan
/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai
Presiden dan /atau wakil Presiden Pasal 12 ayat (
2 ) UU No. 4 / 2004 ).
65
Kompetensi Relatif
Adalah kewenangan lembaga peradilan dalam
menerima,memeriksa,mengadili dan
memutus suatu perkara tertentu berdasarkan
wilayah hukum suatu pengadilan berdasar
distribusi kekuasaan kehakiman. Kompetensi
relative menyangkut pertanyaan ke
pengadilan negeri manakah suatu perkara
harus diajukan ?
66
33
34. 10/8/2012
Kompetensi Relative Ditemukan
Pengaturannya dalam Pasal 118 HIR atau
Pasal 142 RBg :
• Sebagai asas ditentukan bahwa Pengadilan
Negeri di tempat tinggal tergugat yang wenang
untuk memeriksa gugatan atau tuntutan
hak,asas ini disebut asas actor sequitur forum
rei ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg )
• Apabila tergugat tidak mempunyai tempat
tinggal yang dikenal atau tempat tinggalnya
yang nyata tidak dikenal atau tergugat tidak
dikenal,maka gugatan diajukan kepada
pengadilan negeri di tempat tergugat
sebenarnya tinggal ( Pasal 118 ayat (1) HIR,142
ayat (1) RBg )
67
• Dalam hal ada domisili pilihan maka gugatan di ajukan kepada pengadilan
negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal atau domisili
pilihan tersebut ( Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4) RBg) ------ domisili
/tempat tinggal pilihan harus dibuat dengan akta oleh para pihak (Pasal 24
BW)
• Dalam hal pihak tergugatnya lebih dari seorang dan tempat tinggalnya
tidak dalam satu wilayah hukum pengadilan negeri ,maka gugatan dapat
diajukan kepada pengadilan negeri di tempat salah satu tergugat
bertempat tinggal. Penggugat dapat memilih salah satu pengadilan di
wilayah hukum para tergugat bertempat tinggal (Pasal 118 ayat (2)
HIR,Pasal 142 ayat (3) RBg )
68
34
35. 10/8/2012
• Dalam hal tergugatnya terdiri orang-orang yang
berhutang (debitur) dan penanggung,maka gugatan
diajukan kepada pengadilan negeri yang meliputi
wilayah hukum tempat tinggal si berhutang atau
debitur (Pasal 118 ayat (2) HIR,142 ayat(2) RBg )
• Dalam hal obyek gugatan adalah benda tetap maka
gugatan diajukan ke pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi letak benda tetap tersebut --------
asas forum rei sitae ( Pasal 118 ayat (3) HIR,Pasal 142
ayat (5) RBg
69
• Dalam hal tergugat tidak mempunyai tempat
tinggal yang dikenal maupun tempat tinggal
yang nyata atau apabila tergugat tidak
dikenal,gugatan dapat diajukan kepada
pengadilan negeri di tempat penggugat tinggal
( Pasal 118 ayat(3) HIR, 142 ayat (3) RBg) -----
bentuk penyimpangan atas asas actor sequitur
forum rei.
70
35
36. 10/8/2012
• Terhadap kompetensi relatif apabila tidak ada
eksepsi maka pengadilan tetap mempunyai
kewenangan untuk memeriksa dan mengadili
perkara yang telah diajukan oleh penggugat. Ketidak
wenangan pengadilan dengan alasan melanggar
kompetensi relatif harus berdasarkan adanya eksepsi
dari salah satu pihak yang bersengketa (pihak
tergugat). Sedangkan menyengkut kompetensi
absulut ada atau tidak eksepsi hakim harus
menyatakan dirinya tidak wenang.
71
III. TATA CARA PENGAJUAN TUNTUTAN HAK
72
36
37. 10/8/2012
3.1. Pengertian Tuntutan hak
• Tuntutan hak adalah suatu upaya yang bertujuan
untuk memperoleh perlindungan hukum atas hak –
hak tertentu yang dimiliki oleh seseorang melalui
proses peradilan yang dibenarkan menurut hukum
untuk mencegah terjadinya “eigenrichting”atau
perbuatan main hakim sendiri dalam melaksanakan
haknya sehingga menimbulkan perbuatan melawan
hukum yang dapat merugikan pihak lainnya.
73
Macam-macam Tuntutan Hak
• Tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketa.
• Tuntutan hak yang mengandung sengketa
74
37
38. 10/8/2012
Tuntutan hak yang tidak mengandung
sengketa
• Yaitu tuntutan hak yang diajukan di muka
sidang pengadilan tanpa didahului adanya
persengketaan di antara pihak pihak yang
berkepentingan atau yang terlibat di
dalamnya.
• Pengajuannya berbentuk permohonan.
• Sistem peradilan yang dipakai adalah sistem
volunteer (peradilan yang tidak
sesungguhnya ).
75
Tuntutan hak yang mengandung sengketa
• Yaitu tuntutan hak yang diajukan oleh pihak-
pihak yang berkepentingan di muka pengadilan
yang didahului adanya persengketaan atau
perselisihan atas suatu hak tertentu di antara
pihak-pihak yang berkepentingan.
• Berbentuk gugatan atau tuntutan perdata
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 118 ayat
(1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg
• Sistem peradilan yang dipakai adalah peradilan
Contentieus (peradilan yang sesungguhnya)
76
38
39. 10/8/2012
Perbedaan Permohonan dan Gugatan
• Dilihat dari para pihaknya, dalam permohonan pada
umumnya pihaknya hanya ada pemohon,tetapi tidak
menutup kemungkinan juga ada pihak termohonnya.
Dalam gugatan para pihaknya terdiri dari dua pihak
yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat dan
dimungkinkan juga berperkara dengan pihak ketiga
yang masuk dalam sengketa mereka.
• Dilihat dari bentuk pengajuan perkaranya berbentuk
permohonan dan gugatan berbentuk gugatan.
• Dilihat dari sistem peradilannya,permohonan masuk
dalam sistem peradilan volunteer sedang gugatan
masuk dalam sistem peradilan kontentieus.
77
• Dilihat dari fungsi dan tugas hakim,dalam
permohonan hakim lebih bersifat sebagai
administrator,sedang dalam gugatan hakim
bersifat mengadili diantara kedua belah pihak
antara yang salah dan yang benar.
• Dilihat dari putusan yang dihasilkan oleh
hakim,dalam permohonan bentuk putusannya
berupa penetapan,sedangkan dalam gugatan
berbentuk keputusan.
• Pada umumnya putusan atas permohonan yang
berupa penetapan tidak memerlukan
eksekusi,sedang putusan atas gugatan pada
umumnya memerlukan eksekusi.
78
39
40. 10/8/2012
3.3. Tata Cara Pengajuan Gugatan di
Pengadilan
• Gugatan dapat diajukan secara lisan maupun secara tertulis
• Isi Gugatan,dalam HIR maupun Rbg tidak mengatur tentang apa yang
harus dicantumkan dalam gugatan,HIR dan RBg hanya mengatur tentang
tata caranya mengajukan gugatan.
• untuk mengisi kekosongan hukum ini ketentuan RV (hukum acara perdata
untuk golongan Eropa ) dapat dijadikan rujukan dalam menyusun surat
gugatan dengan merujuk ketentuan Pasal 119 HIR dan Pasal 143 RBg yang
memberi wewenang ketua pengadilan negeri berkuasa untuk memberi
nasehat dan pertolonggan kepada orang yang mengugat atau kepada
wakilnya tentang hal memasukkan gugatannya.
79
ISI SURAT GUGATAN ( Pasal 8 No.3 RV):
• Identitas dari para pihak,baik penggugat
maupun pihak tergugatnya.
• Dalil-dalil Kongkrit adanya hubungan hukum
yang merupakan dasar serta alasan dari
tuntutan (Fundamentum Petendi atau posita)
• Tuntutan yang dikehendaki oleh pihak
penggugat (Petitum )
80
40
41. 10/8/2012
Identitas Para Pihak
• Nama Penggugat dan Tergugat;
• Umur Penggugat Maupun Tergugat;
• Pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat
• Tempat Tinggal / Domisili / Tempat Kedudukan
Penggugat dan Tergugat,dll
81
Fundamentum Petendi atau posita
• Tentang Faktanya (kejadian atau
peristiwanya);
• Tentang Hukumnya
82
41
42. 10/8/2012
Tuntutan (Petitum )
Yaitu tentang apa yang dimintakan atau
diharapkan oleh pihak penggugat untuk
diputuskan oleh hakim. Tuntutan harus
lengkap ,jelas dan sempurna,tuntutan yang
tidak lengkap,jelas dan sempurna akan
berakibat tidak diterimanya tuntutan .
83
Tuntutan atau petitum
• Tuntutan pokok atau tuntutan primer
• Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider
• Tuntutan Tambahan
84
42
43. 10/8/2012
Tuntutan pokok atau tuntutan primer
Yaitu tuntutan yang sifatnya pokok terkait
dengan hubungan hukum yang terjadi di
antara para pihak yang harus dipenuhi oleh
pihak tergugat sebagai bentuk prestasi
tertentu.
85
Tuntutan Pengganti atau tuntutan subsider
Yaitu tuntutan yang diajukan oleh penggugat
yang sifatnya adalah untuk menggantikan
tuntutan primer dalam hal nantinya tuntutan
primer tidak dikabulkan oleh hakim. Tuntutan
subsider harus sebanding dengan tuntutan
primer.
86
43
44. 10/8/2012
Tuntutan Tambahan
Adalah tuntutan yang sifatnya menambah tuntutan pokok atau tuntutan
subsider,tuntutan tambahan dapat berupa:
– tuntutan agar tergugat dihukum membayar beaya perkara;
– tuntutan agar tergugat dihukum untuk membayar sejumlah bunga tertentu;
– tuntutan agar tergugat dihukum membayar sejumlah uang paksa;
– dalam hal gugat cerai,sering disertai dengan tuntutan tambahan atas
nafkah istri,pembagian harta bersama,atau hak pengasuhan atas anak;
– tuntutan agar putusan dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih
dahulu,meskipun ada upaya hukum perlawanan,banding maupun kasasi
(Uit voerbaar bij vooraad )
87
Syarat-syarat dapat dikabulkannya tuntutan
Uit voebaar bij voorraad (Pasal 180
HIR,Pasal 191 RBg ) antara lain :
• ada surat yang sah (autentik titel )
• apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian
• apabila ada putusan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap
• apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional
• dalam hal perselisihan tentang hak milik
•
88
44
45. 10/8/2012
Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 06 Tahun
1975 tanggal 1 Desember 1975 Jo Surat Edaran
Mahkamah Agung No.03 Tahun 1978 tanggal 1 April
1978,
Mahkamah Agung meminta agar para hakim tidak
menjatuhkan putusan Uit Voerbaar bij
voorraad,walaupun syarat-syarat yang ditentukan
dalam pasal 180 ayat (1) HIR telah dipenuhi,kecuali
dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan
misalnya putusan yang sifatnya sangat eksepsional
89
putusan yang sifatnya sangat eksepsional
– putusan itu diberikan apabila ada penyitaan
conservatoir yang harga barangnya tidak cukup
untuk memenuhi gugatan
– jika dipandang perlu dapat dimintakan jaminan
pada pihak pemohon,yang berupa benda-benda
jaminan yang mudah disimpan dan tidak boleh
menerima penanggung (borg) untuk
menghindarkan masuknya pihak ketiga di dalam
proses.
90
45
46. 10/8/2012
Dalam Praktek
• Tuntutan tambahan sering juga dirumuskan dalam
bentuk yang beraneka ragam,sering juga dalam
tuntutan tambahan ditambahkan permintaan
“Mohon putusan yang seadil-adilnya dari hakim “
atau “ Agar Hakim Mengadili Menurut Keadilan
Yang Benar “
• Dengan petitum tambahan yang demikian itu
diharapkan hakim dapat memutuskan secara bebas
menurut nilai-nilai keadilan dan hukum dalam hal
petitum primer maupun sekunder tidak dikabulkan.
91
3.4. Penggabungan atau kumulasi tuntutan
• Kumulasi/penggabungan subyektif
• Kumulasi /penggabungan obyektif
92
46
47. 10/8/2012
Kumulasi/penggabungan subyektif
Yaitu kumulasi yang menyangkut subyek-
subyek yang ada dalam perkara yang sedang
terjadi,misalnya penggugatnya terdiri dari
beberapa orang atau sebaliknya tergugatnya
yang terdiri dari beberapa orang tergugat atau
penggugat maupun tergugatanya lebih dari
seorang.
93
exception plurium litis consortium
Yaitu eksepsi yang menyatakan bahwa masih
ada orang lain yang harus diikutkan sebagai
pihak tergugat dalam perkara yang diajukan
oleh pihak penggugat.
94
47
48. 10/8/2012
Kumulasi /penggabungan obyektif
Yaitu penggabungan tuntutan yang
menyangkut obyek tuntuan,dalam kumulasi
ini penggugat mengajukan lebih dari satu
tuntutan dalam satu perkara secara sekaligus
atas beberapa hubungan hukum atau
peristiwa hukum ,baik yang saling
berhubungan satu sama lain maupun tidak
saling berhubungan.
95
Ada tiga hal yang tidak dimungkinkan
adanya penggabungan atau kumulasi
secara obyektif
1. Dalam hal tuntutan yang satu diperlukan acara
khusus (misalnya gugat cerai ) dan tuntutan yang
satunya lagi harus diperiksa dengan acara biasa
(misalnya gugat utang piutang );
2. Dalam hal hakim tidak wenang secara relative
untuk memeriksa salah satu tuntutan yang
digabung bersama-sama dalam satu gugatan;
3. Tuntutan yang menyangkut tentang bezit
egendom atau penguasaan dan
kepemilikan.
96
48
49. 10/8/2012
Kumulasi dan Konkursus
• Kumulasi harus dibedakan dengan “Konkursus”
yang merupakan kebersamaan adanya
beberapa tuntutan hak yang kesemuanya
menuju pada satu akibat hukum yang
sama,apabila satu tuntutan sudah terpenuhi
maka tuntutan lainnya juga sekaligus
terkabulkan..
97
Berperkara dengan pihak ketiga
• Dengan cara campur tangan(Intervensi )
• Dengan cara penanggungan atau garansi
(Vrijwaring )
98
49
50. 10/8/2012
Dengan cara campur tangan (
Intervensi )
• Intervensi merupakan bentuk berperkara
dengan pihak ketiga dengan cara masuknya
pihak ketiga dalam sengketa yang terjadi
diantara pihak penggugat dan tergugat
didasarkan atas keinginan dan kemauan dari
pihak ketiga itu sendiri.
99
Dengan cara penanggungan atau garansi
(Vrijwaring )
• Dalam Vrijwaring masuknya pihak ke tiga
dalam sengketa yang terjadi di antara
penggugat dan tergugat berdasarkan
keinginan dari penggugat atau tergugat yang
secara sengaja menarik pihak ke tiga masuk
dalam sengketa mereka.
100
50
51. 10/8/2012
Bentuk Campur Tangan / Intervensi
• bersifat menyertai ( Voeging ), dalam intervensi ini pihak ke tiga yang
masuk dalam sengketa antara penggugat dan tergugat bersifat memihak
untuk membela kepentingan salah satu pihak yang bersengketa,yang
lazimnya membela kepentingan dari pihak tergugat. Dalam intervensi ini
sesungguhnya pihak intervinin masuk dalam sengketa dengan tujuan
untuk membela hak-haknya sendiri dengan jalan membela salah satu
pihak yang bersengketa.
• Intervensi yang bersifat menengahi (Tussenkomst ) , masuknya pihak
ketiga dalam sengketa berdiri di antara kepentingan penggugat dan
kepentingan tergugat,tujuan intervinin masuk dalam sengketa adalah
untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya sendiri ,guna
mencegah timbulnya kerugian atau kehilangan hak sebagai akibat adanya
sengketa diantara penggugat dan tergugat,sehingga perlu campur tangan
dari pihak intervinin.
101
Bentuk Penanggungan / Garansi
(Vrijwaring)
• Vrijwaring formil yaitu apabila seorang diwajibkan
untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak
atau benda yang bersifat kebendaan dan semata-
mata hanya menyangkut hak –hak yang bersifat
kebendaan.
• Vrijwaring sederhana atau garansi simple ini
terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan
dalam sengketa yang sedang berlangsung
mempunyai hak untuk menagih kepada pihak ke
tiga ( penanggung ) dengan melunasi hutangnya
mempunyai hak untuk menagih kepada debitur
102
51
52. 10/8/2012
• Penarikan pihak ketiga dengan vrijwaring
dapat dilakukan oleh tergugat sebelum
tergugat memberikan jawabannya,sedang bagi
penggugat sebelum memberikan repliknya.
103
3.5. Upaya-upaya Untuk Menjamin
Hak
104
52
53. 10/8/2012
Macam-macam sita Jaminan atau
Conservatoir beslag
• Conservatoir beslag atas barang miliknya
sendiri(milik penggugat atau pemohon )
• Conservatoir Beslag atas barang milik
debitur/tergugat/termohon
105
Conservatoir beslag atas barang
miliknya sendiri
• Dalam sita jaminan ini barang yang menjadi obyek
penyitaan adalah barang milik dari pihak penggugat
atau pemohon sendiri yang dikuasai oleh pihak
lain,dalam sita ini tujuannya bukan untuk
menjamin suatu tuntutan berupa tagihan uang
atau pembayaran sejumlah uang tertentu,akan
tetapi lebih dimaksudkan hanya untuk mejamin
suatu hak kebendaan dari pemohon(penggugat)
dan penyitaan akan berakhir dengan diserahkan
benda obyek penyitaan.
106
53
54. 10/8/2012
Macam-macam Sita Jaminan atas Barang
Sendiri
• Revindikatoir beslag ;
• Sita Marital
107
Revindikatoir beslag
• Yaitu penyitaan yang dilakukan atas permohonan
pemilik barang bergerak yang ada di tangan pihak
orang lain atau di bawah kekuasaan orang lain
(tergugat atau termohon ) secara lisan maupun
secara tertulis ke pengadilan negeri di tempat
orang yang menguasai benda tersebut bertempat
tinggal
• Dalam permohonan sita revindikatoir tidak
diperlukan adanya alasan yang berupa praduga
bahwa termohon ada etikat tidak baik untuk
mengalihkan barang dimaksud (Pasal 226 HIR )
108
54
55. 10/8/2012
Unsur-unsur Revindicatoir Beslag
• Obyek penyitaan harus berupa barang
bergerak;
• Barang bergerak tersebut merupakan barang
milik penggugat atau pemohon yang dikuasai
oleh tergugat atau termohon;
• Permintaan/permohonan harus diajukan
kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah
hukumnya meliputi tempat tinggal termohon;
• Permohonan dapat diajukan secara lisan
maupun tertulis;
• Barang yang menjadi obyek penyitaan harus
diterangkan secara seksama dan terinci.
109
Sita Marital
• Sita Marital yaitu sita atas barang milik sendiri yang
terjadi dalam hal ada gugat cerai , sita ini dikenal
dalam sistem hukum acara untuk golongan orang
Barat yang diatur dalam Pasal 823 a RV dan
seterusnya , sita marital dimohonkan oleh pihak istri
terhadap harta bersama yang dikuasai oleh suami,
baik yang berupa barang bergerak maupun benda
tetap,tujuan dari penyitaan ini adalah untuk
menjamin agar barang-barang yang disita tidak jatuh
atau dialihkan pada pihak ketiga.
110
55
56. 10/8/2012
Conservatoir Beslag atas barang milik
debitur/tergugat/termohon
• Bentuk penyitaan inilah yang merupakan bentuk penyitaan yang
sesungguhnya yang bersifat Conservatoir Beslag (CB) sebagimana
ditentukan dalam Pasal 227 HIR ayat (1) “Jika ada persangkaan yang
beralasan,bahwa orang yang berhutang sebelum dijatuhkan keputusan
kepadanya,atau sedang keputusan yang dijatuhkan kepadanya,belum
dapat dijalankan,berusaha akan menggelapkan atau akan mengankut
barangnya ,baik yang tetap maupun tidak tetap dengan maksud akan
menjauhkan barang itu dari penagih hutang,maka ketua atas
permohonan pihak yang berkepentingan untuk itu
(pemohon/penggugat) dapat memberikan perintah supaya barang itu
disita untuk menjaga hak pemohon……”.
111
Unsur-unsur Conservatoir Beslag
• pengajuan conservatoir beslag harus ada alasan praduga
bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau
dilaksanakan beritikat tidak baik untuk mengalihkan atau
menggelapkan barang-barangnya;
• barang yang menjadi obyek penyitaan adalah milik dari pihak
tergugat/termohon,bukan milik dari pihak penggugat atau
pemohon;
• permohonan Conservatoir Beslag diajukan pada ketua
pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang
bersangkutan;
• permohonan conservatoir beslag diajukan secara tertulis;
• obyek penyitaan Conservatoir beslag dapat berupa benda
bergerak,benda tidak bergerak atau benda bergerak milik
tergugat yang dikuasai oleh pihak ketiga.
112
56
57. 10/8/2012
Perbedaan Pokok antara Conservatoir
Beslag dan Revindicatoir Beslag :
• Obyek permohonan Conservatoir Beslag adalag benda bergerak maupun benda
tetap milik dari debitur/tergugat/termohon maupun benda bergerak milik
debitur/tergugat/termohon yang dikuasai oleh pihak ketiga,Sedangkan dalam
Revindikatoir Beslag obyek penyitaan adalah benda bergerak milik dari
penggugat/pemohon sendiri yang dikuasai oleh tergugat.
• dalam Conservatoir Beslag permohonannya harus disertai adanya alasan yang
berupa praduga adanya itikat tidak baik dari pihak tergugat untuk mengalihkan
/menggelapkan barangnya, sedangkan dalam Revindikatoir Beslag alasan itu
tidak diperlukan.
• Permohonan atas Conservatoir Beslag diajukan dengan surat tertulis, Sedang
dalam Revindikatoir beslag dapat secara lisan maupun tertulis
• Dalam Conservatoir Beslag bertujuan untuk pembayaran sejumlah uang
tertentu, sedang dalam Revindicatoir Beslag bertujuan untuk penyerahan atas
barang atau benda yang menjadi obyek penyitaan.
113
Persamaan Conservatoir Beslag dan
Revindicatoir Beslag :
• Sama-sama untuk menjamin tuntutan dalam hal tuntutan dikabulkan;
• dapat dinyatakan syah dan berharga apabila gugatan dikabulkan dan
pengajuannya memenuhi syarat berdasar undang-undang;
• dalam hal gugatan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima,maka
Conservatoir Beslag maupun Revindicatoir Beslag akan diperintahkan untuk
diangkat, hal ini ditegaskan dalam Pasal 227 ayat (4) “ Jika gugatan itu
diterima,maka penyitaan itu disahkan,jika itu ditolak maka diperintahkan
supaya dicabut penyitaan itu “
114
57
58. 10/8/2012
IV. PROSES PEMERIKSAAN DI SIDANG
PENGADILAN
115
4.1. Pencabutan dan Perubahan
Gugatan
• Pencabutan gugatan pada prinsipnya
diperbolehkan,pencabutan gugatan dapat
dilakukan oleh penggugat,perkara mau
dilanjutkan atau tidak sesungguhnya menjadi hak
dan kewenangan dari para pihak sendiri.
Pencabutan gugatan dapat dilakukan :
• Sebelum pihak tergugat memberikan jawaban
dan;
• sesudah pihak tergugat memberikan jawabannya
116
58
59. 10/8/2012
Pencabutan Gugatan Sebelum Tergugat
Memberikan Jawaban
• Gugatan dapat dicabut begitu saja oleh pihak
penggugat tanpa perlu mendapatkan ijin atau
persetujuan dari pihak tergugat
• Terhadap gugatan yang dicabut sebelum ada
jawaban,dikemudian hari apabila penggugat
berkeinginan untuk mengajukan gugatannya
kembali masih dimungkinkan.
117
pencabutan gugatan dilakukan setelah
pihak tergugat memberikan jawaban
• Pencabutan Surat Gugatan harus mendapatkan
persetujuan dari pihak tergugat. Dalam hal tida
mendapatkan persetujuan dari pihak tergugat
maka pencabutan tidak dapat dilakukan.
• Gugatan yang dicabut setelah ada jawaban dari
pihak tergugat,maka bagi penggugat
dikemudian hari sudah tidak dapat mengajukan
gugatannya kembali,oleh karena penggugat
sudah dianggap melepaskan hak-haknya secara
suka rela terhadap pihak tergugat.
118
59
60. 10/8/2012
Penambahan dan perubahan gugatan
• Penambahan atau perubahan gugatan pada
prinsipnya juga diperbolehkan,HIR tidak mengatur
tentang masalah penambahan dan perubahan
gugatan,termasuk hal apa yang boleh dan tidak
boleh untuk ditambah atau dirubah. Dalam praktek
perubahan dan penambahan diperbolehkan
sepanjang tidak merugikan para pihak khususnya
kepentingan pihak tergugat dan penambahan atau
perubahan tersebut tidak menambah atau merubah
tentang pokok perkaranya.
119
4.2. Putusan Gugur,Verstek dan Putusan
Damai
120
60
61. 10/8/2012
Putusan Gugur
• Adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim
diluar hadirnya pihak penggugat atau
wakilnya pada sidang yang pertama
sekalipun yang bersangkutan sudah
dilakukan pemanggilan secara benar,syah
dan patut untuk hadir di muka sidang
pengadilan pada waktu yang sudah
ditentukan
121
Pasal 124 HIR
• “ Jikalau sipenggugat,walaupun dipanggil dengan
patut,tidak menghadap pengadilan negeri pada hari
yang ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seorang
lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatannya
dipandang gugur dan sipenggugat dihukum
membayar biaya perkara;akan tetapi sipenggugat
berhak,sesudah membayar biaya yang
tersebut,memasukkan gugatannya sekali lagi “
122
61
62. 10/8/2012
Pemanggilan benar,syah dan patut
• Pemanggilan dilakukan dan diberikan secara
langsung pada yang bersangkutan atau wakilnya
di tempat tinggal atau domisilinya.
• Dalam hal panggilan tidak dapat diberikan secara
langsung pada yang bersangkutan maka surat
panggilan disampaikan melalui kepala desa atau
lurah di tempat tinggal yang bersangkutan
• Dalam hal tempat tinggal atau domisili yang
bersangkutan tidak diketahui atau tidak dikenal
maka surat panggilan harus ditempel di kantor
pengadilan yang bersangkutan dan di kantor wali
kota atau bupati.
123
Pemanggilan Benar,Syah dan Patut
• Surat panggilan harus memperhatikan masa
tenggang waktu yang patut antara diterimanya
pemanggilan dengan waktu sidang,sekurang-
kurangnya panggilan disampaikan tiga hari kerja
sebelum sidang dimulai.
• Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dan
dibuatkan berita acara pemanggilan pihak-pihak.
• Di dalam praktek biasanya pemanggilan akan
dilakukan oleh pengadilan pada para pihak dua
kali berturut-turut,baru kalau pemanggilan kedua
tidak hadir juga dapat dijatuhkan putusan gugur.
124
62
63. 10/8/2012
Putusan Verstek( Pasal 125 HIR )
• Jika sitergugat,walaupun sudah dipanggil dengan patut tidak
menghadap pada hari yang ditentukan,dan tidak juga menyuruh
seorang lain menghadap selaku wakilnya,maka gugatan itu diterima
dengan putusan tak hadir,kecuali jika nyata kepada pengadilan
negeri,bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan
• Akan tetapi jika sitergugat dalam surat jawabannya mengajukan
perlawanan (tangkisan) bahwa pengadilan negeri tidak berhak
menerima perkara itu,hendaklah pengadilan negeri,walaupun si
tergugat sendiri atau wakilnya tidak menghadap,sesudah didengar
sipenggugat,mengadili perlawanannya dan hanya kalau
perlawanannya itu ditolak,maka putusan dijatuhkan mengenai pokok
perkara.
125
Putusan Verstek
• Jika gugatan diterima,maka putusan pengadilan
negeri dengan perintah ketua diberitahukan
kepada orang yang dikalahkan,dan serta itu
diterangkan kepadanya bahwa ia berhak dalam
waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
Pasal 129,mengajukan perlawanan terhadap
putusan tak hadir itu pada majelis pengadilan
itu juga
• Di bawah keputusan tak hadir itu panitera
pengadilan mencatat,siapa yang diperintahkan
menjalankan pekerjaan itu dan pakah
diberitahukannya tentang hal itu baik dengan
surat maupun dengan lisan.
126
63
64. 10/8/2012
Syarat-syarat putusan verstek yang
mengabulkan gugatan (Pasal 125 ayat (1)
HIR :
• Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak
datang pada hari sidang pertama yang telah
ditentukan;
• Tidak menyuruh wakilnya untuk datang pada sidang
yang pertama;
• Telah dilakukan pemanggilan secara benar,sah dan
patut;
• Petitum tidak melawan hak;
• Petitum beralasan
127
verszet (Perlawanan )
• Terhadap putusan Verstek yang isinya
mengabulkan gugatan pihak tergugat dapat
mengajukan verszet (Perlawanan ) pada
pengadilan negeri yang telah memutus
putusan verszet tersebut.
128
64
65. 10/8/2012
Tenggang waktu untuk mengajukan
perlawanan
• Dalam waktu 14 hari setelah putusan verstek
diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan itu
sendiri
• Sampai hari kedelapan setelah teguran seperti yang
dimaksud dalam Pasal 196 HIR,apabila yang ditegur
tidak datang menghadap
• Kalau tidak datang waktu ditegur,sampai hari
kedelapan setelah sita eksekutorial (197 HIR ).
129
Upaya Banding Atas Putusan Verstek
• Terhadap putusan verstek yang isinya menolak
gugatan,bagi pihak penggugat dapat
mengajukan upaya hukum banding ke
pengadilan tinggi berdasarkan ketentuan
tentang upaya hukum banding
130
65
66. 10/8/2012
Putusan Damai
• Putusan Damai adalah putusan pengadilan
yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan hasil
perdamaian para pihak yang telah disepakati
dalam akta perdamaian
• Putusan damai bersifat menghukum kedua
belah pihak untuk mematuhi dan mentaati isi
perdamaian yang telah disepakati oleh
penggugat dan tergugat
131
Perdamaian Di Luar Sidang
Perdamaian yang dilakukan di luar
sidang,berlakunya bagi para pihak tidak beda
halnya dengan perjanjian pada
umumnya,perdamaian mengikat seperti
halnya undang- undang bagi penggugat
maupun tergugat dan sifat berlakunya
mengikat dengan etikat baik.
132
66
67. 10/8/2012
Perdamaian Di Dalam sidang
Perdamaian yang dilakukan di dalam sidang (akta
perdamaian) yang dikuatkan dalam bentuk putusan
damai,mempunyai kekuatan hukum seperti putusan
pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum
yang tetap(in kracht van gewijsde) mempunyai
kekuatan mengikat dan memaksa bagi para
pihak,putusan damai bersifat final and binding.
133
Jawaban Tergugat dan Gugat Balik
(Rekonvensi)
• Jawaban yang tidak secara langsung
mengenai pokok perkara berupa tangkisan
atau eksepsi
• Jawaban yang menyangkut pokok perkara
(verweer ten principale )
134
67
68. 10/8/2012
Tangkisan(Eksepsi)
• eksepsi prosesuil (processueel ) yaitu eksepsi yang
menyangkut acara pemeriksaan perkara di
pengadilan (Eksepsi yang diatur dalam HIR)
• eksepsi berdasar hukum material yaitu eksepsi yang
sudah masuk dalam materi gugatan atau sudah
menyangkut pokok perkara (diatur dalam ketentuan
RV)
135
eksepsi prosesuil (processueel )
• Eksepsi tentang ketidak wenangan hakim dalam
memeriksa suatu perkara tertentu ,baik
menyangkut kopetensi absulut maupun relative.
• Eksepsi bahwa hakim telah melanggar asas nebis
in idem.
• Eksepsi bahwa perkara yang sama sedang
diperiksa oleh pengadilan negeri yang lain.
• Eksepsi bahwa perkara sedang diperiksa oleh
pengadilan banding atau kasasi.
• Eksepsi bahwa yang bersangkutan tidak
mempunyai kualifikasi / sifat untuk bertindak di
muka pengadilan.
136
68
69. 10/8/2012
eksepsi berdasar hukum material
• eksepsi delatoir yaitu eksepsi yang
menyatakan,bahwa gugatan penggugat belum
dapat dikabulkan,misalnya karena penggugat telah
memberikan penundaan pembayaran dan
sebagainya.
• eksepsi peremptoir adalah eksepsi yang bersifat
menghalangi dikabulkannya gugatan,misalnya
gugatan yang diajukan sudah lampau waktu, atau
bahwa utang yang menjadi dasar gugatan telah
dihapuskan.
137
Jawaban Yang Menyangkut Pokok Perkara
• menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan
• mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
• dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ).
menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan
• mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
• dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ).
menolak gugatan baik sebagian maupun seluruh gugatan / tuntutan
• mengakui gugatan/tuntutan baik sebagian maupun seluruhnya
• dengan alasan pertama dan kedua diikuti adanya gugat balik (rekonvensi ).
138
69
70. 10/8/2012
Gugat Rekonvensi (Gugat Balik)
• Gugat balik atau Rekonvensi diajukan oleh tergugat
terhadap penggugat secara bersama-sama dalam
memberikan jawabannya,sebelum proses
pembuktian dilakukan.
• Gugat balik atau Rekonvensi pada dasarnya dapat
diajukan dalam segala perkara yang secara langsung
terkait dengan para pihak
139
Gugat Rekonvensi Yang Tidak
Diperbolehkan (Pasal 132 a HIR )
• apabila dalam gugat konvensi (gugat asal ) penggugat bertindak sebagai
suatu kualitas tertentu atau berdasarkan sifatnya,sedang dalam gugat
balik (Rekonvensi )menyangkut diri pribadi dari penggugat atau sebaliknya.
Contohnya dalam gugat konvensi penggugat pertindak sebagai wali ,orang
tua atau pengampu, maka dalam gugat balik tidak boleh ditujukan pada
penggugat secara pribadi.
• Jika pengadilan negeri yang memeriksa gugat konvensi secara absulut
tidak wenang memeriksa gugat balik (Rekonvensi).
• Dalam perkara sengketa pelaksanaan putusan
• Dalam hal pada pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugat
rekonvensi,maka pada tingkat banding tidak boleh ada gugat rekonvensi.
• Dalam hal perkara yang menyangkut bezit dan egendom atau penguasaan
dan kepemilikan.
140
70
71. 10/8/2012
Keuntungan adanya Gugat Balik (
Rekonvensi )
• menghemat biaya
• mempermudah pemeriksaan perkara
• mempercepat proses penyelesaian sengketa
• menghindarkan terjadinya putusan yang saling
bertentangan.
141
4.4. Proses Pembuktian dan Macam-
macam Alat Bukti
• Dalam perkara perdata para pihak sendirilah,baik
penggugat maupu tergugat yang harus membuktikan
kebenaran dari dalil-dalail yang diajukan baik dalam
gugatan maupun dalam jawaban. Tugas hakim adalah
memberikan penilaian apakah dalil-dalil yang
diajukan oleh para pihak dapat diterima berdasarkan
pembuktian yang diajukan.
• Yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah
peristiwa yang disengketakan dan tidak semua
peristiwa harus dibuktikan
142
71
72. 10/8/2012
Peristiwa Yang Tidak Perlu Dibuktikan
• karena memang peristiwanya tidak perlu untuk
dibuktikan atau diketahui atau dianggap tidak mungkin
untuk diketahui oleh hakim. Misalnya dalam hal
dijatuhkan putusan verstek,dalam hal gugatan diakui
oleh tergugat,dalam hal ada sumpah penentu atau
dalam hal bantahan kurang cukup.
• Karena memang peristiwanya secara ex officio
dianggap dikenal atau diketahui oleh hakim. Misalnya
terhadap peristiwa-peristiwa notoir atau peristiwa yang
sudah diketahui oleh umum,peristiwa-peristiwa yang
terjadi selama persidangan.
• Karena menyangkut pengetahuan tentang pengalaman
yang diperoleh berdasarkan pengetahuan umum.
143
Pengertian Pembuktian
• Pembuktian dakam arti yang logis,kata membuktikan berarti memberikan
kepastian yang absulut kebenarannya sehingga pembuktian yang
sebaliknya sudah tidak dimungkinkan,pembuktian ini biasanya didasarkan
pada suatu aksioma tertentu yang pasti.
• Pembuktian dalam arti yang konvensionil,membuktikan adalah
memberikan kepastian,hanya kepastiannya bukan kepastian yang absulut
melainkan kepastian yang bersifat relative.
• Pembuktian dalam arti yuridis,membuktikan dalam ari yuridis adalah
pembuktian yang bersifat konvensionil dalam arti yang khusus,yaitu
bahwa pembuktian dalam arti yuridis kebenarannya hanya berlaku bagi
pihak-pihak yang bersengketa saja dan tidak berlaku bagi orang lain.
144
72
73. 10/8/2012
Membuktikan dalam arti yuridis
• adalah memberikan kepastian dasar yang
cukup pada hakim yang memeriksa perkara
yang bersangkutan guna mendapatkan
kepastian tentang kebenaran peristiwa yang
diajukan oleh para pihak.
145
Beban Pembuktian
• adalah menyangkut pertanyaan siapa yang harus
terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk
melakukan pembuktian atas peristiwa yang
disengketakan, apakah pihak penggugat atau pihak
tergugat. Persoalan pembuktian merupakan
persoalan adil tidak adil,persoalan fair tidak fair,oleh
karena itu pembagian beban pembuktian merupakan
persoalan yang tidak mudah bagi hakim,karena
hakimlah yang harus membagi dan menentukan
siapa yang harus membuktikan.
146
73
74. 10/8/2012
Asas Umum Beban Pembuktian
• diatur dalam Pasal 163 HIR,Pasal 283
RBg,Pasal; 1865 BW,yang menyatakan “
Barang siapa menyatakan mempunyai suatu
hak atau menyebutkan suatu peristiwa untuk
meneguhkan haknya atau untuk membantah
adanya hak orang lain,maka orang itu harus
membuktikan adanya hak atau peristiwa itu “
147
Ketentuan Khusus Tentang Beban
Pembuktian
• Pasal 533 BW “orang yang menguasai barang tidak
perlu membuktikan adanya itikad baiknya,siapa yang
mengemukakan adanya itikad tidak baik harus
membuktikan “
• Pasal 535 “ Kalau seseorang sudah memulai
menguasai sesuatu untuk orang lain ,maka selalu
dianggap meneruskan penguasaan tersebut ,kecuali
apabila terbukti sebaliknya”
• Pasal 1244 “ Kreditur dibebaskan dari pembuktian
kesalahan dari debitur dalam hal adanya wanprestasi
“
148
74
75. 10/8/2012
Teori Beban Pembuktian
• Teori pembuktian yang bersifat menguatkan belaka (bloot affirmatief )
----- menurut teori ini,maka pihak yang harus membuktikan adalah
pihak yang mengemukakan adanya sesuatu bukan pihak yang
mengingkarinya.
• Teori hukum subyektif ----------- berdasarkan teori ini suatu proses
perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau
bertujuan mempertahankan hukum subyektif dan pihak yang
mengemukakan adanya sesuatu hak harus membuktikan.
• Teori Hukum Acara --------- berdasarkan teori ini maka beban
pembuktian didasarkan pada kesamaan kedudukan antara penggugat
dan tergugat,sehingga dalam membagi beban pembuktian harus
didasarkan pada nilai keadilan,keseimbangan dan nilai kepatutan bagi
para pihak.
149
Teori Beban Pembuktian
• Berdasarkan beberapa teori tersebut di atas dapat
disimpulkan bahwa dalam pembagian beban
pembuktian hakimlah yang mempunyai peranan
menentukan siapa yang harus membuktikan dan
bagaimana pembagiannya secara adil bagi para
pihak. Di dalam praktek pembagian beban
pembuktian dipandang adil dan patut, kalau pihak
yang dibebani pembuktian adalah pihak yang paling
sedikit dirugikan jika disuruh untuk membuktikan.
150
75
76. 10/8/2012
Macam-macam Alat Bukti dan Kekuatan
Pembuktiannya
Dalam hukum acara perdata dikenal adanya
beberapa macam alat bukti ( Pasal 164 HIR atau Pasal
284 RBg ) :
• alat bukti surat atau tertulis
• alat bukti saksi
• alat bukti persangkaaan (vemoedens,
praesumptiones )
• alat bukti pengakuan
• alat bukti sumpah.
151
Alat Bukti Surat atau Tertulis
• adalah alat bukti yang berbentuk sesuatu
apapun yang memuat tanda-tanda bacaan
yang berupa pencurahan isi hati atau buah
pikiran seseorang yang dapat digunakan untuk
membuktikan adanya suatu peristiwa hukum
atau perbuatan hukum tertentu.
152
76
77. 10/8/2012
Macam-Macam Alat Bukti Surat
• alat bukti surat yang berupa surat biasa atau
bukan akta;
• alat bukti surat yang berbentuk akta
153
Surat Biasa
• adalah surat yang pembuatannya tidak
dimaksudkan sebagai alat pembuktian atas
suatu peristiwa atau perbuatan hukum
tertentu,kalau kemudian dijadikan alat bukti
semata-mata karena adanya kepentingan yang
menghendaki dan sifatnya kebetulan saja.
154
77
78. 10/8/2012
Akta
• adalah surat yang diberi tandatangan yang
memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi
dasar dari pada suatu hak atau perikatan yang
dibuat secara sengaja sejak semula untuk
kepentingan pembuktian atas peristiwa atau
perbuatan hukum yang tercantum di
dalamnya.
155
Dokumen (UU No.13/1985)
• kertas yang berisikan tulisan yang
mengandung arti dan maksud tentang
perbuatan,keadaan atau kenyataan bagi
seseorang dan atau pihak-pihak yang
berkepentingan. Dari pengetian tentang
dokumen seperti tersebut ,jelas bahwa
surat,baik surat biasa maupun akta
merupakan dokumen.
156
78
79. 10/8/2012
Tanda Tangan
• adalah pembubuhan nama dari si pembuat atau
si penandatangan,berdasarkan Pasal 1 ayat (1)
Undang-undang bea meterai No.13 tahun 1985
Tandatangan-------adalah “Sebagimana lazimnya
dipergunakan,termasuk pula paraf teraan atau
cap tandatangan atau cap paraf teraan cap nama
atau tanda lainnya sebagai pengganti
tandatangan “
• Dipersamakan dengan tandatangan adalah sidik
jari atau cap jempol yang sudah di “waarmerking
“ oleh notaries atau pejabat lain yang diberi
kewenangan untuk itu .
157
Pasal 2 ayat (1) UU No.13/1985 Tentang
Bea Meterai
• Alat bukti surat wajib dibubuhi metarai
• Meterai berfungsi sebagai bentuk kewajiban
pembayaran pajak bea meterai
• Untuk dapat digunakan sebagai alat bukti yang
sah di muka pengadilan sebagai akta
• Putusan MA tanggal 13 Maret 1971 No.589 K
/SIP/1970 berpendapat bahwa surat bukti yang
tidak dibubuhi meterai tidak merupakan alat
bukti yang sah
• Bukti surat yang sejak semula belum dibubuhi
meterai dapat dimintakan pemeteraian kemudian
( Nazegeling) pada pejabat kantor pos
158
79
80. 10/8/2012
Macam-macam Akta
• Akta di bawah tangan
• Akta otentik
159
Akta Di Bawah Tangan
• Akta yang sengaja dibuat oleh para pihak sediri tanpa
bantuan seorang pejabat dengan tujuan untuk
pembuktian atas suatu peristiwa atau hubungan
hukum tertentu
• Akta di bawah tangan yang memuat hutang sepihak
wajib ditulis tangan sendiri oleh pembuatnya,atau
setidak-tidaknya tentang keterangan yang
menguatkan jumlah atau besarnya atau banyaknya
yang harus dipenuhi ditulis sendiri dengan huruf
seluruhnya.
160
80
81. 10/8/2012
Kekuatan Pembuktian Akta
Kekuatan pembuktian akta sebagai alat bukti
di pengadilan dapat dilihat dari:
• Kekuatan pembuktian Lahir;
• Kekuatan pembuktian Formil;
• Kekuatan pembuktian material
161
Kekuatan Pembuktian Lahir Akta Di Bawah
tangan
• Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan lahir;
• Tandatangan akta di bawah tangan dapat diakui
dapat juga diingkari oleh pembuatnya
• Akta di bawah tangan yang diakui tandatangannya
oleh para pihak yang membuat menjadikan akta di
bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna;
• Dalam hal tandatangan para pihak diingkari,maka
kebenaran akta harus diperiksa kebenarannya.
162
81
82. 10/8/2012
Kekuatan Pembuktian Formil akta Di
Bawah tangan
• Akta di bawah tangan yang diakui
tandatangannya memiliki kekuatan
pembuktian formil;
• Telah memberikan kebenaran bahwa
keterangan atau pernyataan dalam akta
adalah keterangan atau pernyataan dari si
penandatangan.
163
Kekuatan Pembuktian Materiil Akta Di
Bawah Tangan
• Akta di bawah tangan yang sudah diakui
tandatangannya memiliki kekuatan pembuktian yang
sempurna seperti akta otentik;
• Isi keterangan di dalam akta di bawah tangan yang
sudah diakui tandatangannya secara materiil
dianggap benar bagi para pembuatnya dan pihak-
pihak yang diuntungkan dari akta tersebut.
164
82
83. 10/8/2012
Akta Otentik
• Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh
penguasa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,baik
dengan bantuan maupun tidak dari pihak yang berkepentingan,dengan
mencatat apa yang dimntakan untuk dimuat di dalamnya oleh yang
berkepentingan;
• Suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi
wewenang untuk itu,merupakan bukti yang lengkap (sempurna) antara
para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak dari
padanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan tentang yang
tercantum di dalamnya sebagai pemberitahuan belaka,akan tetapi yang
terakhir ini hanyalah sepanjang yang diberitahukan itu erat hubunannya
dengan pokok dari akta ( Pasal 165 HIR,Pasal 285 RBg,Pasal 1868 BW)
165
Kekuatan Pembuktian Akta Otentik
• Akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang
lengkap atau sempurna bagi para pihak yang
membuat,ahli waris dan pihak ketiga yang
mendapatkan hak dari akta yang bersangkutan;
• Jika tidak ada bukti yang sebaliknya dan
sebanding ,maka akta otentik selalu dianggap
benar isinya tanpa pembuktian lebih lanjut.
• Terhadap pihak ketiga akta otentk merupakan
alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
yang bebas dan penilaiannya diserahkan pada
pertimbangan hakim;
• Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian
lahir,formil maupun kekuatan pembuktian
materiil
166
83
84. 10/8/2012
Alat Bukti Keterangan Saksi
• Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh pihak ketiga di luar pihak-
pihak yang bersengketa yang diberikan secara lisan,langsung dan pribadi di muka
sidang pengadilan tentang apa yang dilihat,didengar,dialami atau dia ketahui atau
dia rasakan terhadap suatu peristiwa,kejadian atau perbuatan hukum tertentu.
• Kesaksian bukan merupakan kesimpulan atau pendapat atau dugaan dari
seseorang.
• pada asasnya pembuktian dengan saksi dapat dipakai dalam segala perkara
perdata ,kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 1895 BW,Pasal 139 HIR)
• Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga (Testimonium de auditu) bukan
merupakan keterangan saksi.
• Seorang Saksi bukanlah saksi (Unus testis nullus testis) keterangan dari seorang
saksi saja tanpa alat bukti yang lain dianggap tidak cukup dan tidak boleh dijadikan
dasar putusan hakim.
167
Unsur-unsur Keterangan Saksi
• Keterangan saksi diberikan oleh pihak ketiga;
• Keterangan diberikan secara langsung,lisan dan
pribadi di dalam sidang;
• Keterangan yang diberikan merupakan
peristiwa,kejadian atau perbuatan yang
dilihat,didengar,dialami atau dirasakan sendiri;
168
84
85. 10/8/2012
Kekuatan Pembuktian Saksi
• Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi
mempunyai kekuatan pembuktian yang
bebas,artinya hakim mempunyai kebebasab
untuk menilai apakah keterangan saksi itu
dapat dipecaya atau tidak sangat tergantung
pada penilaian hakim
169
Parameter Penilaian Keterangan Saksi(172
HIR)
• Kesesuaian atau kecocokan antara keterangan saksi
yang satu dengan yang lainnya
• Kesesuaian keterangan saksi dengan apa yang
diketahui dari segi lain tentang perkara yang
disengketakan
• Pertimbangan yang mungkin ada pada saksi untuk
memberikan keterangan kesaksiannya,misalnya cara
hidup,adat istiadat,serta martabat saksi atau segala
seuatu yang munkin dapat mempengaruhi tingkat
kejujuran dari saksi.
170
85
86. 10/8/2012
Testimonium de auditu
• Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga
bukan merupakan keterangan saksi.
171
Unus testis nullus testis
• Seorang Saksi bukanlah saksi ,keterangan dari
seorang saksi saja tanpa alat bukti yang lain
dianggap tidak cukup dan tidak boleh
dijadikan dasar putusan hakim.
172
86
87. 10/8/2012
Golongan Orang Yang Dianggap Tidak
Mampu Menjadi saksi
• Golongan orang yang tidak mampu secara mutlak (hakim dilarang
mendengar mereka sebagai saksi)
a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut garis keturunan yang
lurus dari salah satu pihak;
b. Sumi istri dari salah satu pihak ,meskipun sudah bercerai.
• Golongan orang yang tidak mampu secara relatif (nisbi):
a. anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun;
b. orang-orang yang sakit ingatannya.
173
Alasan Bagi Golongan Yang Secara Absulut
Tidak Dapat Menjadi Saksi
• Pihak-pihak ini pada umumnya dianggap kurang obyektif apabila didengar
keterangannya sebagai saksi;
• untuk menjaga hubungan kekeluargaan agar tetap baik di antara para
pihak;
• untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberikan keterangan
sebagai saksi.
Pihak-pihak seperti tersebut,dalam perkara tertentu masih dimungkinkan
untuk menjadi saksidan mereka tidak berhak untuk mengundurkan diri
sebagai saksi,terutama dalam perkara yang menyangkut kedudukan
keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut tentang
perjanjian kerja ( Pasal 145 ayat (2) HIR )
174
87
88. 10/8/2012
Golongan Orang Yang Memiliki Hak Ingkar
Untuk Menjadi Saksi
segolongan orang yang atas permintaannya
sendiri dapat dibebaskan dari kewajiban untuk
menjadi saksi (Hak ingkar / Verschoningrecht) :
• Saudara laki-laki dan perempuan serta ipar laki-
laki dan perempuan dari salah satu pihak;
• Keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus
dan saudara laki-laki dan perempuan dari pada
suami atau istri salah satu pihak;
• Semua orang yang karena martabat,jabatan atau
hubungan kerja yang sah diwajibkan mempunyai
rahasia.
175
Kewajiban Saksi
• Kewajiban untuk menghadap;
• Kewajiban untuk bersumpah;
• Kewajiban untuk memberikan keterangan
dengan benar.
176
88
89. 10/8/2012
Sanksi Bagi Saksi Yang Tidak Mau
Menghadap
• Dapat dipaksa untuk menghadap
• Dapat dihukum untuk membayar biaya
pemanggilan
• Dapat dikenakan penyanderaan (gijzeling)
177
Alat Bukti Persangkaan
• Persangkaan merupakan alat bukti yang
bersifat tidak langsung.
• Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan
yang oleh undang-undang atau hakim ditarik
dari suatu peristiwa yang terang nyata ke
peristiwa lain yang belum terang
kenyataannya ( Pasal 1915 BW )
178
89
90. 10/8/2012
Persangkaan
• Persangkaan berdasarkan undang-undang
atau hukum (Praesumptiones juris);
• Persangkaan yang merupakan kesimpulan
hakim atau persangkaan berdasarkan
kenyataan atau fakta ( Praesumtiones facti )
179
Persangkaan Berdasar
Hukum/Undang-undang
Persangkaan yang telah diberikan oleh undang-undang sendiri yang menetapkan
hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa
yang tidak diajukan
• Praesumptiones juris Tatum,yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang yang
masih dimungkinkan ada bukti lawan.
Contoh : Pasal 633 BW tentang tembok batas, Pasal 658 BW tentang parit atau
selokan batas, Pasal 1394 tentang 3 Kuitansi pembayaran sewa
• Praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan undang-undang
yang tidak mungkin ada bukti lawan.
Contoh : Semua peristiwa yang dapat menjadi dasar untuk membatalkan
perbuatan-perbuatan tertentu ( Pasal 184,911,1681 BW)
180
90
91. 10/8/2012
Persangkaan Berdasarkan Kenyataan (
Praesumptiones Facti )
• Pada persangkaan berdasarkan kenyataan,hakimlah
yang memmutuskan berdasarkan
kenyataannya,apakah mungkin dan sampai berapa
jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu
peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa
lain.
• Persangkaan berdasarkan fakta,hanya boleh
diperhatikan oleh hakim pada waktu menjatuhkan
putusan apabila persangkaan itu bersifat
:PENTING,SAKSAMA,TERTENTU dan ada
HUBUNGANNYA SATU SAMA LAIN
181
Alat Bukti Pengakuan
• Keterangan dari salah satu pihak dalam satu
pekara,dimana ia mengakui apa yang
dikemukakan oleh pihak lawan ,baik sebagian
atau keseluruhan adalah benar.
• Pengakuan merupakan alat bukti yang
mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna.
182
91
93. 10/8/2012
Putusan Hakim
• Suatu pernyataan hakim yang diucapkan di
persidangan karena jabatannya yang
dimaksudkan untuk mengakhiri atau
menyelesaikan suatu perkara atau sengketa
para pihak.
185
Kekuatan Putusan Hakim
• Kekuatan Mengikat;
• Kekuatan Pembuktian
• Kekuatan eksekutorial
186
93
