Dokumen tersebut membahas tentang makna dan sejarah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa Indonesia serta perkembangan ketentuan kewarganegaraan di Indonesia.

1. lanjutan kuliah minggu depan.
PEMBUKAAN UNDANG UNDANG DASAR 1945
a. Makna Pembukaan Undang undang Dasr 1945 bagi Perjuangan Bangsa Indonesia.
Undang undang dasar 1945 beserta pokok pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan
undang undang dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di
Indonesia. Pembukaan undang undang dasar 1945 juga merupakan sumber motivasi dan aspirasi
perjuangan serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan nasional.
Pembukaan juga mengandung pokok pokok pikiran yang merupakan sumber dari cita cita
hukum dan cita cita moral yang ingin ditegakkan baik dalam lingkungan nasional maupun dalam
hubungannya dengan bangsa lain didunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan
khidmat dari empat alinea, setiap alinea dan kata katanya, mempunyai nilai nilai yang universal
dan lestari. Dikatakan universal karena ia mengandung nilai nilai yang dijunjung tinggi oleh
bangsa bangsa yang beradab diseluruh muka bumi.
Dikatakan lestari karena ia mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi
landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada proklamasi
17 Agustus 1945.
Negara kita adalah Negara berdasarkan atas hukum, hal ini berarti bahwa kehidupan
bernegara, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan orang perorangan diatur oleh hukum.
Semua pihak tanpa kecuali harus menjunjuang tinggi hukum, hal ini berarti bahwa setiap orang,
setiap pejabat, bahkan pemerintah dan aparatur pemerintahan sendiri harus tunduk dan taat
kepada hukum, serta melaksanakan hak dan kewajiban, wewenangnya sesuai dengan aturan
hukum.
Kedudukan hukum yang demikian sentral dalam mengatur kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, menuntut bahwa hukum harus diketahui dan dipahamai oleh seluruh lapisan
masyarakat. Dengan pengetahuan dan pemahaman sebagaimana tersebut diharapkan masyarakat
menghayati dan melaksanakan hukum serta bertingkah laku sesuai dengan hukum.
Dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945, dalam Sistim Pemerintahan Negara ditegaskan
bahwa Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum atau Rechtsstat, tidak berdasarkan
atas Kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Dalam perkembangan kehidupan bernegara, Indonesia

2. sejak tanggal: 18 Agustus 1945 sampai dengan sekarang mengalami 3 ( tiga ) kali berlakunya
Undang Undang Dasar yaitu :
1. Undang Undang Dasar 1945, berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 29
Desember 1949.
2. Sejak tanggal 29 Desember 1949 sampai tanggal 16 Agustus 1950, berlaku apa yang
dinamakan Konstitusi RIS.
3. Tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 berlakulah Undang Undang Dasar
Sementara 1950
4. Tanggal 5 Juli 1959, Undang Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18
Agustus 1945 diperlakukan kembali berdasarkan atas Dekrit Presiden 5 Juli 1959
Negara dengan Warga Negara.
Warga Negara merupakan salah satu unsur pokok ke 2 ( dua ) bagi Negara, yakni rakyat dalam
hubungannya dengan negara,
a. Rakyat sebagai istilah ilmu kemasyarakatan
b. Rakyat merupakan satu kesatuan terdiri atas kelompok manusia,
c. berdasarkan sendi sendi kebudayaan, unsur unsur yang objektip seperti keturunan (
hubungan darah atau sanguinis ) adat istiadat, bahasa, kesenian dan lain lain.
Negara
a. Merupakan bentuk organisasi masyarakat,
b. Meliputi secara mutlak satu kelompok manusia tertentu, dan terbatas
c. Menurut penetapan dan penentuan organisasi itu sendiri, dan
d. Yang menurut hukum menjadi pendukung tertib hukumnya.
e. Kelompok manusia yang menurut ketentuan hukum menjadi pendukung tertib hukum
negara, mempunyai hak hak dan kewajiban tertentu terhadap negara
f. Itu yang dinamakan warga negara.
Sewaktu masih berlaku Undang Undang Dasar 1945 sebelum ada amandemen , ketentuan
Warga Negara diatur dalam Bab X, di Pasal 26 Undang Undang Dasar 1945 yang bunyinya :
1. Yang menjadi warga Negara ialah orang orang bangsa Indonesia Asli dan orang orang
bangsa lain yang disyahkan dengan unndang undang sebagai warga Negara.
2. Syarat syarat yang mengenai Kewargaannegara ditetapkan dengan undang undang.

3. Adapun undang undang yang mengatur mengenai Kewargaanegaraan RI sebagaimana disebut
dalam ayat 2, yaitu Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 yang disahkan pada tanggal: 29 Juli
1958 dan di undangkan pada tanggal: 1 Agustus 1958.dimana dalam Pasal 1 dikatakan bahwa:
Warga Negara Repubblik Indonesia ialah :
1. Orang orang yang berdasarkan perundang undangan dan / atau perjanjian dan / atau
peraturan peraturan yang berlaku sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sudah
sebagai warga negara Republik Indonesia.
2. Anak yang lahir dalam waktu 300 ( tiga ratus ) hari setelah ayahnya meninggal dunia,
apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia adalah warga negara Indonesia.
3. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya adalah warga negara Indonesia, apabila ia pada
waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya.
4. Orang yang pada waktu lahirnya, ibunya adalah warga negara Indonesia, jika ayahnya
tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui kewarganegaraan ayahnya.
5. Orang yang lahir didalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak
diketahui.
6. Seorang anak yang ditemukan dalam wilayah negara Indonesia, selama tidak diketahui
kedua orang tuanya.
7. Orang yang memperoleh warga negara Indonesia menurut undang undang ini atau
Pewarganegaraan – Naturalisasi.
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, undang undang yang mengatur Kewargaan Negara RI
diubah dengan Undang undang nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang
undang nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI karena sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia sehingga harus dicabut dan diganti
dengan yang baru.
Pada tanggal 1 Agustus 2006 berlakulah Undang undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan RI , sehingga undang undang nomor 62 tahun 1958 dan undang undang nomor
3 Tahun 1976 tentang Kewargaannegara RI dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
lagi.
Dalam undang undang nomor 12 Tahun 2006 di Pasal 1 yang dimaksud dengan:
1. Warga Negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang undangan,

4. 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ichwal yang berhubungan dengan warga negara,
3. Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing yang memperoleh Kewarganegaraan
RI melalui permohonan,
4. Yang menjadi warganegara Indonesia adalah orang orang bangsa Indonesia asli dan
orang orang bangsa lain yang dusahkan dengan undang undang sebagai warga negara. (
Pasal 2 Undang undang nomor12 Tahun 2006 ).
Warga negara adalah merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Staus
kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balikantara warga negara dengan negaranya.
Setiap warga negara mempunyai Hak dan kewajiban terhadap negaranya, sebaliknya negara
mempunyai kewajiban memberikan perlindungan terhadap warga negaranya. Sejak proklamasi
Kemerdekaan Republik Indonesia, hal ichwal kewarganegaran diatur :
1. Dalam undang undang nomor 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan penduduk
Negara.
2. Undang undang tersebut dirubah dengan undang undang nomor 6 Tahun 1947 tentang
Perubahan Undang Undang nomor 3 Tahun 1946.
3. Undang undang nomor 6 Tahun 1947 diubah lagi dengan Undang undang nomor 8 Tahun
1947
4. Selanjutnya tentang hal ichwal Kewarganegaraan diubah dengan Undang undang nomor
62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia,
5. Undang undang nomor 62 Tahun 1958 diubah lagi dengan Undang undang nomor 3
Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 dari Undang Undang nomor 62 Tahun 1958.
6. Undang nomor 62 Tahun 1958 dan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1976 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku dengan Undang Undang nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewargaannegara Republik Indonesia,
Adapun alasan alasan sehingga Undang Undang Nomor 62 Tahun 1958 dicabut dan tidak
berlaku dikarenakan beberapa alasan alasan yaitu :
1. Alasan Filosofis.
Undang undang nomor 62 Tahun 1958 masih mengandung ketentuan ketentuan yang
belum sejalan dengan falsafak Pancasila antara lain karena bersifat diskriminatif, kurang
menjamin pemenuhan hak hak asasi manusia dan persamaan antara warga negara, dan
kurang memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak anak.

5. 2. Alasan Yuridis
Landasan konstitusional pembentukkan undang undang tersebut adalah Undang Undang
Dasar Sementara 1950, yang sudah tidak berlaku lagi sejak adanya Dekrit Presiden 5 Juli
1959 dan berlaku kembali UUD 1945 diseluruh wilayah negara Republik Indonesia,
Dalam perkembangannya, Undang Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan
dan lebih menjamin perlindungan terhadap Hak Asassi Manusia - HAM dan Hak Warga
Negara.
3. Secara Sosiologis,
Undang undang tersebut ic. Undang undang nomor 62 Tahun 1958 tidak sesuai lagi
dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
Internasional dalam pergaulan global, yang menghendaki adanya persamaan perlakuan
dan kedudukan warga negara dihadapan hukum serta adanya kesadaran dan keadilan
gender.
Guna memenuhi tuntutan masyarakat dan melaksanakan amanat undang undang dasar
sebagaimana tersebut dalam diatas, undang undang nomor 12 Tahun 1996 memperhatikan asas
asas kewarganegaraan umum atau universal yaitu Asas Sanguinis, Asas Ius Soli dan Campuran.
Adapu asas asas yang dianut dalam undang undang nomor 12 Tahun 1996 adalah :
a. Asas Sanguinis atau Law of the blood,
artinya asas yang menentukan kewargaannegara seseorang berdasarkan keturunan, bukan
berdasarkan tempat kelahiran.
b. Asas Ius Soli atau Law of the soil.
Artinya asas yang menentukan kewargaannegara seseorang berdasarkan Negara dimana
seseorang dilahirkan, yang diberlakukan terbatas bagi anak anak sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam per-undang2an.
d. Asas kewarganegaraan tunggal, artinya asas yang menentukan bahwa seseorang hanya
mempunyai kewarganegaraan satu.
e. Asas kewarganegaraan ganda ( bipatride ) atau tanpa kewarganegaraan ( apatride )