Kuliah Akasius Akang

1. LATAR BELAKANG
.....................................?

2. APA ITU OTONOMI DAERAH
?
OTONOMI DAERAH ADALAH HAK
DAN KEWAJIBAN DAERAH OTONOM
UNTUK MENGATUR DAN
MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAHAN DAN KEPENTINGAN
MASYARAKATNYA SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN (Ps. 1 AYAT 5 DAN 6 UU
No. 32 TH.2004).

3. APA ITU DAERAH
OTONOM ?
DAERAH OTONOM ADALAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM YANG MEMPUNYAI
BATAS – BATAS WILAYAH YANG
BERWEWENANG MENGATUR DAN
MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN
DAN KEPENTINGAN MASYARAKAT
SETEMPAT MENURUT PRAKARSA
SENDIRI BERDASARKAN ASPIRASI
MASYARAKAT DALAM SISTEM NEGARA
KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

4. MENGAPA ADA OTONOMI
DAERAH ?
1. SEBAGAI WUJUD ADANYA
PERUBAHAN PARADIGMA DALAM
PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
DIINDONESIA YANG SELAMA INI
(SEBELUM ERA REFORMASI)
BERSIFAT SENTRALISTIK TELAH
TIDAK SESUAI LAGI DENGAN
TUNTUTAN KEHIDUPAN
MASYARAKAT INDONESIA SAAT
INI.

5. 2. SEBAGAI WUJUD PELAKSANAAN
UUD 1945 Ps. 18
(1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH –
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH
PROVINSI DIBAGI ATAS KABUPATEN DAN
KOTA, YANG TIAP – TIAP PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAH DAERAH, YANG DIATUR
DENGAN UNDANG – UNDANG.
(2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN MENURUT
ASAS OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN.

6. 3. PEMERINTAH DAERAH DAPAT
MENINGKATKAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT,
MENGEMBANGKAN KEHIDUPAN
DEMOKRASI, KEADILAN DAN
PEMERATAAN, SERTA
MEMELIHARA HUBUNGAN YANG
SERASI ANTARA PUSAT DAN
DAERAH DALAM MENJAGA
KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA.

7. TUJUAN PENYELENGGARAAN
OTONOMI DAERAH
1. PENINGKATAN PELAYANAN DAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT YANG
SEMAKIN BAIK
2. PENGEMBANGAN KEHIDUPAN DEMOKRASI,
KEADILAN, DAN PEMERATAAN
3. PEMELIHARAAN HUBUNGAN YANG SERASI
ANTARA PUSAT DENGAN DAERAH DAN ANTAR
DAERAH DALAM RANGKA MENJAGA
KEUTUHAN NKRI
4. MENDORONG UNTUK MEMBERDAYAKAN
MASYARAKAT
5. MENUMBUHKAN PRAKARSA DAN
KREATIVITAS, MENINGKATKAN PERAN SERTA

8. SASARAN YANG AKAN DICAPAI
MELALUI KEBIJAKAN OTONOMI
DAERAH ?
1. PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK,
PENGEMBANGAN KREATIFITAS
MASYARAKAT DAN APARATUR PEMERINTAH
DAERAH.
2. KESETARAAN HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH
DAERAH DALAM KEWENANGAN DAN
KEUANGAN.
3. PEMBERIAN JAMINAN UNTUK
MENINGKATKAN RASA KEBANGSAAN,
DEMOKRASI, DAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DI DAERAH.
4. PENCIPTAAN RUANG YANG LEBIH LUAS
BAGI KEMANDIRIAN DAERAH.

9. PEMERINTAHAN / KEKUASAAN
SENTRALISTIK TIDAK SESUAI DENGAN
TUNTUTAN MASYARAKAT SAAT INI ?
1. DALAM SISTEM KEKUASAAN
PEMERINTAHAN SENTRALISTIK
KEKUASAAN SEPENUHNYA DIATUR OLEH
PEMERINTAH PUSAT SEHINGGA
PEMERINTAH DAERAH MENJADI SANGAT
TERGANTUNG PADA PEMERINTAH PUSAT.
2. WILAYAH INDONESIA SANGAT LUAS DAN
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
MASYARAKAT DI TIAP – TIAP DAERAH
SANGAT HETEROGIN.
3. KEBUTUHAN MASYARAKAT TIAP DAERAH
BERBEDA – BEDA SESUAI DENGAN
PERMASALAHAN MASING – MASING.

10. BAGAIMANA OTONOMI
DAERAH DILAKSANAKAN ?
I. DASAR HUKUM:
Ps. 18 UUD 1945, UU No. 32 TH. 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH, DAN UU No. 33 TAHUN
2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
Ps. 18 UUD 1945
1) NEGARA KESATUAN RI DIBAGI ATAS DAERAH –
DAERAH PROVINSI DAN DAERAH PROVINSI DIBAGI
ATAS KABUPATEN DAN KOTA, YANG TIAP – TIAP
PROVINSI, KABUPATEN, DAN KOTA ITU MEMPUNYAI
PEMERINTAHAN DAERAH YANG DIATUR DENGAN
UNDANG – UNDANG.
2) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN, DAN
KOTA MENGATUR SENDIRI URUSAN
PEMERINTAHANNYA MENURUT ASAS OTONOMI DAN

11. 3) PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
DAERAH KABUPATEN DAN KOTA
MEMILIKI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH YANG ANGGOTA –
ANGGOTANYA DIPILIH MELALUI
PEMILIHAN UMUM
4) GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MASING – MASING SEBAGAI KEPALA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI,
KABUPATEN DAN KOTA DIPILIH SECARA
DEMOKRATIS
5) PEMERINTAH DAERAH MENJALANKAN
OTONOMI SELUAS – LUASNYA, KECUALI
URUSAN PEMERINTAHAN YANG OLEH
UNDANG – UNDANG DITENTUKAN
SEBAGAI URUSAN PEMERINTAH PUSAT.

12. 6) PEMERINTAH DAERAH
BERHAK MENERAPKAN
PERATURAN DAERAH DAN
PERATURAN – PERATURAN
LAIN UNTUK MELAKSANAKAN
OTONOMI DAN TUGAS
PEMBANTUAN.
7) SUSUNAN DAN TATACARA
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
DIATUR DALAM UNDANG –
UNDANG.

13. II. DAERAH OTONOM:
 DAERAH OTONOM DI INDONESIA DIBAGI
ATAS DAERAH PROPINSI, DAERAH
KABUPATEN DAN DAERAH KOTA (Ps. 3
AYAT 1 UU No. 32 TH 2004)
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMENUHI SYARAT : ADMINISTRASI,
TEKNIS DAN FISIK WILAYAH
 PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM HARUS
MEMPERTIMBANGKAN FAKTOR –
FAKTOR : POTENSI DAERAH, LUAS
WILAYAH, KEPENDUDUKAN, SOSIAL
POLITIK, SOSIAL BUDAYA, HANKAM DAN
FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN
TERSELENGGARANYA OTONOMI DAERAH.

14. III. ASAS UMUM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
1. ASAS KEPASTIAN HUKUM
2. ASAS KEPENTINGAN UMUM
3. ASAS KETERBUKAAN
4. ASAS PROPORSIONALITAS
5. ASAS AKUNTABILITAS
6. ASAS EFISIENSI
7. ASAS EFEKTIVITAS

15. IV. ASAS – ASAS
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(PEMERINTAH PUSAT)
1. ASAS DESENTRALISASI : YAITU
PENYERAHAN WEWENANG
PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH PUSAT KAPADA
DAERAH OTONOM UNTUK
MENGURUS DAN MENGATUR
URUSAN PEMERINTAHAN DALAM
SISTEM NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA, SEHINGGA
PADA AKHIRNYA MENJADI URUSAN
PEMERINTAH DAERAH

16. 2. ASAS DEKONSENTRASI : YAITU
PELIMPAHAN WEWENANG
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
PUSAT KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAHAN DAN KEPADA
INSTANSI VERTIKAL WILAYAH
TERTENTU. DAN PADA HAKEKATNYA HAL
ITU TETAP MENJADI URUSAN
PEMERINTAH PUSAT
3. ASAS TUGAS PEMBANTUAN (MEDE
BEWIND) : YAITU PENUGASAN DARI
PEMERINTAH PUSAT KEPADA
PEMERINTAH DAERAH DAN PEMERINTAH
DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
PROVINSI KEPADA KABUPATEN / KOTA /
DESA, ATAU DARI PEMERINTAH
KABUPATEN / KOTA KEPADA
PEMERINTAH DESA

17. V. ASAS – ASAS PELAKSANAAN
OTONOMI DAERAH (PEMERINTAH
DAERAH)
1. OTONOMI LUAS : YAITU
KEKUASAAN DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN YANG MENCAKUP
KEWENANGAN SEMUA BIDANG,
KECUALI KEWENANGAN YANG
OLEH UNDANG – UNDANG
DITETAPKAN TIDAK MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

18. 2. OTONOMI NYATA : YAITU
KELELUASAAN DAERAH UNTUK
MENYELENGGARAKAN
PEMERINTAHAN DIBIDANG TERTENTU
YANG SECARA NYATA ADA DAN
DIPERLUKAN UNTUK TUMBUH DAN
BERKEMBANG DI DAERAH
3. OTONOMI YANG BERTANGGUNG
JAWAB : YAITU PERWUJUDAN
PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI
KONSEKWENSI PEMBERIAN HAK DAN
KEWENANGAN KEPADA DAERAH
SEBAGAI WUJUD TUGAS DAN
KEWAJIBAN DAERAH DALAM
MENCAPAI TUJUAN OTONOMI

19. VI. HAK DAN KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAERAH
HAK :
1. MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN
PEMERINTAH
2. MEMILIH PIMPINAN DAERAH
3. MENGELOLA APARATUR DAERAH
4. MEMUNGUT PAJAK DAERAH
5. MENDAPATKAN BAGI HASIL DARI PENGELOLAAN
SUMBER DAYA ALAM DAN SUMBER DAYA LAINNYA
YANG ADA DI DAERAH
6. MENDAPATKAN SUMBER – SUMBER PENDAPATAN
LAIN YANG SAH
7. MENDAPATKAN HAK LAINNYA YANG DIATUR
DALAM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN
(Ps. 21 UU No. 32 TH 2004)=====Sampai
disini=============

20. KEWAJIBAN
1. MELINDUNGI MASYARAKAT, MENJAGA
PERSATUAN, KESATUAN DAN
KERUKUNAN NASIONAL SERTA
KEUTUHAN NKRI
2. MENINGKATKAN KEHIDUPAN DEMOKRASI
3. MENGEMBANGKAN KUALITAS
KEHIDUPAN MASYARAKAT
4. MEWUJUDKAN KEADILAN DAN
PEMERATAAN
5. MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
6. MENYEDIAKAN FASILITAS KESEHA TAN
7. DAN SEBAGAINYA (Ps. 22 UU No. 32 TH
2004)

21. VII. URUSAN PEMERINTAHAN YANG
MENJADI URUSAN PEMERINTAH
PUSAT:
1. POLITIK LUAR NEGERI
2. PERTAHANAN
3. KEAMANAN
4. YUSTISI
5. MONETER DAN FISKAL
NASIONAL
6. AGAMA

22. PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN YANG MENJADI
WEWENANG PEMERINTAH PUSAT ?
1. PEMERINTAH
MENYELENGGARAKAN SENDIRI
URUSAN PEMERINTAHAN
TERSEBUT
2. MELIMPAHKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA
GUBERNUR SELAKU WAKIL
PEMERINTAH
3. MENUGASKAN SEBAGIAN URUSAN
PEMERINTAHAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BERDASAR
ATAS ASAS TUGAS PEMBANTUAN

23. VIII. PRINSIP – PRINSIP
PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
1. MEMPERHATIKAN ASPEK
DEMOKRASI, KEADILAN,
PEMERATAAN, POTENSI, DAN
KERAGAMAN DAERAH
2. DIDASARKAN ATAS OTONOMI
LUAS, OTONOMI NYATA, DAN
BERTANGGUNG JAWAB
3. OTONOMI LUAS DAN UTUH
DILETAKKAN PADA KABUPATEN /
KOTA, SEDANGKAN OTONOMI
PROPINSI MERUPAKAN OTONOMI
YANG TERBATAS

24. 4. PELAKSANAAN OTONOMI HARUS SESUAI
DENGAN KONSTITUSI NEGARA SEHINGGA
TETAP TERJALIN HUBUNGAN PUSAT, DAERAH
DAN ANTAR DAERAH
5. HARUS MENINGKATKAN KEMANDIRIAN
DAERAH OTONOM SERTA DI DALAM
KABUPATEN DAN KOTA TIDAK ADA LAGI
WILAYAH ADMINISTRATIF
6. HARUS MENINGKATKAN PERANAN DAN
FUNGSI LEGISLATIF DAERAH DAN FUNGSI
ANGGARAN DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
7. ASAS DEKONSENTRASI DILETAKKAN PADA
PROPINSI SEBAGAI WILAYAH ADMINSTRASI
UNTUK MELAKSANAKAN KEWENANGAN
PEMERINTAHAN TERTENTU YANG
DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR

25. IX. SUSUNAN PEMERINTAHAN
DAERAH
 PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN OLEH PEMERINTAH
DAERAH DAN DPRD MENURUT ASAS
OTONOMI DAN TUGAS PEMBANTUAN
DENGAN PRINSIP OTONOMI SELUAS –
LUASNYA DALAM SISTEM DAN PRINSIP
NEGARA KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
 UNSUR PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH DPRD
DAN PEMERINTAH DAERAH

26.  PEMERINTAH DAERAH TERDIRI ATAS
KEPALA DAERAH DAN PERANGKAT
DAERAH
 UNSUR PERANGKAT DAERAH :
 SEKRETARIAT DAERAH YANG DIPIMPIN
OLEH SEKRETARIS DAERAH
 LEMBAGA DINAS DAERAH YANG
DIPIMPIN OLEH KEPALA DINAS
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG
DIPIMPIN OLEH KEPALA BADAN
DAERAH
 KECAMATAN YANG DIPIMPIN OLEH
CAMAT
 KELURAHAN YANG DIPIMPIN OLEH

27.  PEMERINTAHAN DAERAH ADA DUA
TINGKATAN YAITU PEMERINTAHAN
DAERAH PROPINSI YANG DIPIMPIN ULEH
GUBERNUR DAN PEMERINTAHAN
KABUPATEN / KOTA YANG DIKEPALAI
OLEH BUPATI / WALI KOTA YANG
BERKEDUDUKAN SEBAGAI KEPALA
DAERAH OTONOM DAN BERTANGGUNG
JAWAB KEPADA DPRD
 GUBERNUR MEMILIKI PERAN ATAU
KEDUDUKAN GANDA YAITU :
SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN
SEKALIGUS WAKIL PEMERINTAH
PUSAT DI DAERAH

28. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK DI
DAERAH ?
KEBIJAKAN PUBLIK ADALAH
PERATURAN PERUNDANGAN YANG
DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR
TINDAKAN PEMERINTAH UNTUK
MENGATUR DAN MELAYANI
MASYARAKAT DALAM BERBAGAI
BIDANG KEHIDUPAN SEHARI - HARI

29. MACAM KEBIJAKAN
PUBLIK ?
1. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN –
PERATURAN (TERTULIS):
KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT /
NASIONAL :
- UUD 1945
- UU / PERPU
- PERATURAN PEMERINTAH
- PERATURAN PRESIDEN
- PERATURAN MENTERI,
KEPUTUSAN MENTERI, DAN
KEPUTUSAN
DIREKTORAT.

30. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH:
- PERATURAN DAERAH
- PERATURAN GUBERNUR
- PERATURAN BUPATI / WALIKOTA
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS /
INSTANSI DAERAH
2. KEBIJAKAN DALAM PERATURAN YANG
TIDAK TERTULIS (KONVENSI)
CONTOHNYA :
- PERATURAN TENTANG PEMBERIAN
DANA BANTUAN KORBAN BENCANA
ALAM
- PERATURAN TENTANG PENGATURAN
DAN PENERTIBAN KAWASAN KOTA
- PERATURAN TENTANG UPAYA
PEMBANGUNAN JALAN DAN SARANA
UMUM DLL.

31. PROSES PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
2.PERUMUSAN
2.PERUMUSAN
KEBIJAKANPUBLIK
KEBIJAKANPUBLIK
1.ISU MASALAH 3.PENERAPAN
3.PENERAPAN
1.ISU MASALAH KEBIJAKAN PUBLIK
PUBLIK
PUBLIK KEBIJAKAN PUBLIK
4. EVALUASI KEBIJAKAN
4. EVALUASI KEBIJAKAN
PUBLIK
PUBLIK

32. APA MANFAAT PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM PERUMUSAN
KEBIJAKAN PUBLIK ?
1. MEMBENTUK PERILAKU / BUDAYA DEMOKRATIS YAITU
KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MENGGUNAKAN HAK
POLITIKNYA, BERORGANISASI, BERKUMPUL DAN
MENYATAKAN PENDAPAT
2. MEMBENTUK MASYARAKAT HUKUM YAITU
MASYARAKAT YANG PATUH PADA HUKUM YANG
BERLAKU
3. MEMBENTUK MASYARAKAT YANG BERETIKA /
BERMORAL YAITU KONDISI MSYARAKAT YANG
TERBIASA BERSIKAP BAIK DAN TUMBUH SUASANA
KEKELUARGAAN, SALING MENGHORMATI, SALING
MENGHARGAI HAK – HAK SEBAGAI SESAMA MANUSIA
4. MEMBENTUK MASYARAKAT MADANI YAITU
MASYARAKAT YANG TERDIRI DARI BERBAGAI
KELOMPOK YANG BERBEDA DAN DAPAT HIDUP SECARA
DAMAI

33. PENYEBAB MASYARAKAT TIDAK
BERPERAN AKTIF DALAM
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK ?
A. FAKTOR INTERNAL :
1. MASYARAKAT TELAH TERBIASA DENGAN
SISTEM LAMA BAHWA PEMBUATAN
KEBIJAKAN PUBLIK ITU ADALAH URUSAN
PEMERINTAH.
2. MASYARAKAT TIDAK TAHU ADANYA
KESEMPATAN UNTUK BERPERAN SERTA
DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
3. MASYARAKAT TIDAK MENGERTI PROSEDUR
/ LANGKAH UNTUK BERPARTISIPASI
4. MASYARAKAT TIDAK MAU TAHU / ACUH TAK
ACUH

34. B. FAKTOR EKSTERNAL :
1. TIDAK DIBUKANYA KEPADA WARGA
UNTUK BERPARTISIPASI
2. ADANYA KESEMPATAN UNTUK
BERPARTISIPASI WARGA TETAPI
BELUM BANYAK DIKETAHUI
3. MASIH ADANYA POLA SENTRLALISTIK
YANG TIDAK SESUAI DENGAN
SEMANGAT OTONOMI
4. ADANYA ANGGAPAN BAHWA BANYAK
UNSUR YANG TERLIBAT MAKA
PERUMUSAN AKAN BERJALAN
LAMBAN

35. AKIBAT APABILA MASYARAKAT TIDAK
AKTIF DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
PUBLIK ?
1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK
TIDAK AKAN MEMENUHI HAK – HAK
RAKYAT SECARA MENYELURUH
2. KEBIJAKAN PUBLIK BISA JADI
TIDAK SESUAI DENGAN
KEBUTUHAN DAN KEINGINAN
MASYARAKAT
3. KEBIJAKAN PUBLIK TIDAK SEJALAN
BAHKAN BERTENTANGAN DENGAN
NILAI – NILAI BUDAYA
MASYARAKAT

36. DESENTRALISASI, DEMOKRATISASI DAN
PEMBENTUKAN GOOD GOVERNNCE
• DESENTRALISASI MENGHASILKAN
PEMERINTAHAN LOKAL (LOCAL GOVERNMENT)
• ADANYA PEMBAGIAN KEWENANGAN SERTA
TERSEDIANYA RUANG GERAK YANG MEMADAI
UNTUK MEMAKNAI KEWENANGAN YANG
DIBERIKAN KEPADA UNIT PEMERINTAH YANG
LEBIH RENDAH
• PERBEDAAN TERPENTING ANTARA
SENTRALISASI DAN DESENTRALISASI

37. PERLU DIPAHAMI BAHWA:
• DEVOLUSI ADALAH BENTUK
DESENTRALISASI POLITIK
• DEKONENTRASI ADALAH BENTUK
DESENTRALISASI ADMINISTRASI

38. MAKNA DARI DEVOLUSI BAGI DEMOKRASI
DAN STABILITAS POLITIK:
 PENDIDIKAN POLITIK MENYEDIAKAN
KESEMPATAN LEBIH BESAR KEPADA ANGGOTA
MASYARAKAT UNTUK MEMILIH DAN DIPILIH
 PELATIHAN KEPEMIMPINAN POLITIK;
PENGALAMAN MENJADI LEGISLATOR DAN
EKSEKUTOR LOKAL SEBELUM BERANJAK KE
LEVEL NASIONAL
 STABLITAS POLITIK PENDIDIKAN MASYARAKAT
LOKAL UNTUK MENINGKATKAN RASA
TANGGUNGJAWAB

39. SASARAN DEVOLUSI:
 POLITICAL EQUALITY; MEMBERI
KESEMPATAN KEPADA MASYARAKAT
UNTUK BISA MEMPENGARUHI KEBIJAKAN
LOKAL
 ACCOUNTABILITY; MENINGKATKAN
TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH KEPADA
MASYARAKAT DNGAN TERBUKANYA
AKSES MASYARAKAT KEDALAM PROSES
POLITIK
 RESPONSIVENESS; MENINGKATKAN
KEMAMPUAN PEMERINTAH UNTUK
MELAYANI KEINGINAN WARGA

40. NILAI-NILAI DEKONSENTRASI:
 TETAP MENJAGA INTEGRITAS
NASIONAL
 HARUS MENJAGA STANDAR
PELAYANAN MINIMUM NASIONAL
 PENYEDIAAN SARANA PRASARANA
MINIMAL YANG DIPERLUKAN
WARGA MASYARAKAT UNTUK
BERAKTIVITAS DAN
MENGEMBANGKAN DIRI.