Laporan ppa junia marwa

LAPORAN
PERAKTEK PERADILAN AGAMA (PPA)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH (MUA’MALAH)
DI PENGADILAN AGAMA
SUBANG

Disusun Oleh:
JUNIA MARWA
1210 302 090
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2013 M

LEMBAR PERSETUJUAN
PRAKTEK PERADILAN AGAMA (PPA)

DI PENGADILAN AGAMA SUBANG
KABUPATEN SUBANG

Disusun Oleh:
Nama

: Junia Marwa

Nomor Induk

: 1210 302 090

Telah diperiksa dan memenuhi syarat untuk dinilai, dan dapat dikeluarkan
nilai akhir (kumulatif) untuk Praktek Peradilan Agama (PPA)

Mengetahui

Menyetujui

Ketua Jurusan,

Pembimbing,

Sarip Muslim, S.Ag, M.A

Abdullah Syafe’i, M. Ag.

NIP. 1914022002121002

NIP. 196707091996031002

FORMAT PENILAIAN
PERAKTEK PERADILAN AGAMA (PPA)

Kepada Yth :
Ketua/Sekretaris Jurusan Mua’malah
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Setelah memperhatikan kegiatan mulai dari pemebekalan, kehadiran,
pengamatan di lapangan, penyusunan laporan individual, dengan ini saya
pembimbing Praktek Peradilan Agama menerangkan bahwa Mahasiswa berikut:
Nama

: Junia Marwa

Nomor Induk

: 1210 302 090

Tempat peraktik

: Pengadilan Agama Subang

Memperoleh Nilai Akhir

:………(.......................…….)

Dengan demikian keterangan ini diberikan agar yang berkepentingan
menjadi maklum.
Bandung, 12 Juli 2013
Pembimbing,

Abdullah Syafe’I, M. Ag.
NIP. 196707091996031002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT tuhan semesta alam. Dengan karunia dan
rahmat-Nya manusia senantiasa mengembangkan segala kemampuan untuk terus
berkaya dan beribadah.
Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar
yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabat, tabi’in dan
tabiat serta kepada kita selaku umatnya.
Alhamdulillah saya sebagai penyusun sangat bersyukur karena karunia
Allah SWT, laporan Praktek Peradilan Agama (PPA) ini dapat terselesaikan,
walaupun saya menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh
karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun, sangat saya
harapkan demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.
Saya mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah ikut serta
membantu dalam penyusunan laporan ini , bantuan dan dorongan serta
bimbingannya. Untuk itu sebagai rasa syukur, pada kesempatan ini perkenankan
saya untuk mengucapkan terimakasih kepada :
1. Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya.
2. Kedua orang tua yang telah memberikan motivasi dan semangat baik moril
maupun materil, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini.
3. Adik tersayang dan keluarga besar tercinta yang senantiasa mendo’akan
tak pernah jemu.

4. Bapak Prof. Oyo Sunaryo Mukhlas, M. Si, selaku Dekan Fakultas Syari’ah
dan Hukum.
5. Bapak Sarip Muslim, S. Ag. M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi
Syari’ah (Mua’malah).
6. Bapak Abdullah Syafe’i, M.Ag, selaku Pembimbing dalam penulisan
laporan.
7. Bapak Drs.H.Acep Saefudin,S.H. selaku Pembimbing Simulasi Sidang di
UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
8. Bapak Djalaludin dan Bapak Ramlan selaku pembimbing di Pengadilan
Agama Subang beserta seluruh stafnya.
9. Rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Mua’malah), teman
seperjuangan yang selalu sedia bahu membahu dalam perjalanan hidup ini.
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga segala bantuan, bimbingan, do’a dan dorongan yang
diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang
berlimpat ganda dari Allah SWT.
Besar harapan penulis agar laporan hasil Praktek Peradilan Agama
ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya, dan bagi
penulis khususnya. Amin.

Bandung, 12 Juli 2013

Junia Marwa

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN ............................................................................. X
FORMAT NILAI .............................................................................................. XI
KATA PENGANTAR....................................................................................... i
DAFTAR ISI...................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1
A. Latar Belakang ................................................................................. 1
B. Dasar Penyelenggaraan .................................................................... 2
C. Tujuan Praktikum............................................................................. 3
D. Bentuk dan Jenis Kegiatan ............................................................... 3
E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan ...................................................... 4
BAB II DESKRIPSI UMUM PENGADILAN AGAMA SUBANG
A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Subang ............................... 5
B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Subang....................................... 6
C. Letak Geografis dan Luas Wilayah.................................................. 6
D. Tujuan Pengadilan Agama Subang .................................................. 7
E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Subang .............................. 9
F. Tugas Pokok Pengadilan Agama Subang......................................... 9

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG
PENYELESAIAN PENGADILAN AGAMA SUBANG
A. Kedudukan Pengadilan Agama Subang ........................................... 12
B. Tugas Pengadilan Agama Subang..................................................... 14
C. Kewenangan Pengadilan Agama Subang.......................................... 19
BAB 1V HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS TEMUAN LAPANGAN
PENGADILAN AGAMA SUBANG
A. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Subang ............. 20
B. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Subang .... 32
C. Jumlah Penyelesaian Perkara/Kasus di Pengadilan Agama
Subang............................................................................................... 38
D. Hasil Temuan Produk-Produk Putusan Hakim di Pengaadilan
Agama Subang ..................................................................................39
E. Aplikasi Hasil Temuan Lapangan dalam Simulasi Persidangan ......43
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .......................................................................................61
B. Saran..................................................................................................62
DAFTAR PUSTAKA ......................................................................................64
LAMPIRAN – LAMPIRAN ...........................................................................XII

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Sebagaimana diketahui, bahwa pendidikan program sarjana diarahkan
untuk menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan dalam bidang keahlian
tertentu, sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan
cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya. Di samping
itu, mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya
sesuai dengan bidang keahlianya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada
masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan
bersama.
Sejalan dengan arah pendidikan tersebut, pendidikan yang diselenggarakan
oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum adalah untuk menyiapkan para Mahasiswa
agar memiliki kemampuan akademik dalam pembekalan dan pengenalan
pengetahuan tentang berbagai masalah hukum

dalam masyarakat, termasuk

masalah-masalah penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan
Agama.
Peradilan Agama adalah peradilan islam di Indonesia, sebab dari jenisjenis perkara yang boleh diadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut
agama islam. Dapat disimpulkan bahwa peradilan agama yang berwenang dalam
jenis perkara perdata islam tertentu, bagi orang-orang islam di Indonesia. Dengan
keluarnya Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama dan juga

telah lahir dalam bentuk Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi
Hukum Islam yang mencakup tentang perkawinan pada Undang-undang No 1
Tahun 1974 yang meliputi bidang perkawinan khususnya perceraian.
Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya kegiatan kurikulum dan
tercantum dan terdapat di liar kegiatan perkuliahan berupa praktik lapangan,
yang bersinggungan dan menunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini,
praktik pengadilan menjadi salah satu jenis praktik yang harus diikuti oleh
Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
B. Dasar Penyelenggaraan
Dasar penyelenggaraan Praktik Pengadilan mahasiswa Fakultas Syari’ah
dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:
1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

3.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengolahan
Pendidikan;

5.

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status
IAIN Sunang Gunung Djati Bandung menjadi UIN Sunan Gunung Dajati
Bandung;

6.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 07 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

7.

Peraturam Menteri Agama RI nomor 39 Tahun 2010 tentang Statuta UIN
Sunan Gunung Djati Bandung;

8.

Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor 046 Tahun
2011 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum.

C. Tujuan Praktek Peradilan
1.

Membekali mahasiswa, agar memiliki pemahaman dan apresiasi tentang
administrasi peradilan.

2.

Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman praktis dalam
penyelenggaraan administrasi peradilan.

3.

Membekali mahasiswa agar memiliki

pengalam praktis dalam

menyelesaikan perkara.
4.

Membekali mahasiswa agar memiliki keterampilan dalam menyelesaikan
perkara.

D. Bentuk Kegiatan Praktikum
Kegiatan praktik Peradilan Agama dilakukan dalam bentuk:
1.

Pengamatan lapangan, yang dilakukan di Pengadilan Agama dengan
sasaran pengamatan meliputi: administrasi umum, administrasi peradilan,
dan proses menyelesaikan perkara.

2.

Simulasi persidangan, yang dilakukan di Ruang Simulasi Persidangan
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Tempat dan Waktu Pelaksanaan
Adapun waktu penyelenggaraan Praktik Peradilan dilaksanakan mulai 13
Juni sampai dengan 30 Juli 2013, dengan pertelaan sebagai berikut:
1.

Kegiatan pembekalan dilaksanakan di Kampus Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 13 Juni 2013.

2.

Kegiatan pengamatan dan orientasi lapangan dilaksanakan di Pengadilan
Agama Subang pada tanggal 14 Juni s.d 28 Juni 2013.

3.

Kegiatan Simulasi persidangan dilaksanakan di Kampus Fakultas
Syari’ah dan Hukum UIN Gunung Djati Bandung pada tanggal 01 Juli
s.d. 08 Juli 2013.

BAB II
DESKRIPSI UMUM PERADILAN AGAMA

A. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Subang
Pengadilan Agama Subang berdiri pada tahun 1982 berdasarkan surat
Keputusan Menteri Republik Indonesia nomor 95 tahun 1982 tanggal 28 Oktober,
dan diresmikan pada tahun 1984 oleh Dirjen Peradilan Agama, dan sekarang
meliputi wilayah hukumnya. wilayah hukum Pengadilan Agama Subang meliputi
21 kecamatan dan 237 kelurahan dan desa.
Jauh sebelum itu Pengadilan Agama Subang dalam sejarahnya berdiri dan
eksis kenyataan berbarengan dengan kepentingan penegakan hukum islam
didaerah Kabupaten Subang. Karena sebelum itu masyarakat Subang di layani
oleh Pengadilan Purwakarta, dimana Pengadilan Purwakarta Berdiri tegak jauh
sebelum 1882 M.
Pengadilan Agama Subang secara formal resmi berpisah dari Yurisdiksi di
Pengadilan Agama Purwakarta dan berdiri pada tahun 28 Mei 1984 / 27 Sya’ban
1404 dan diresmikan oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam
yaitu oleh H. Muchtar Zarkasyi, S.H. Maka sejak itu Kabupaten Subang
mempunyai Pengadilan Agama tersendiri. dan beralamatkan di Jl. K.S. Tubun No.
1 Subang. Pusat perkotaan tengah, berdiri sebelahnya kantor LIPPI Subang,
kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan kantor DPD Golkar Kabupaten
Subang.

B. Visi dan Misi Pengadilan Agama Subang
1) Visi Pengadilan Agama Subang
Sejalan dengan Visi Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Subang
“Terwujudya Putusan yang Adil dan Berwibawa, Sehingga Kehidupan
Masyarakat Menjadi Tenang, Tertib, dan Damai Dibawah Lindungan Allah
SWT “.
2) Misi Pengadilan Agama Subang
“ Menerima, Memeriksa, Mengadili, dan Menyelesaikan Perkara-Perkara
yang Diajukan oleh Umat Islam Indonesia Dibidang Perkawinan, Waris, dan
Wasiat, Wakaf, Zakat, Infaq, Hibah, Sadaqah, dan Ekonomi Syari’ah, Secara
Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan”.
C. Letak Geografis dan Luas Wilayah
Peta lokasi kabupaten Subang

Koordinat:


Bujur Timur

: 107º 31' sampai dengan 107º 54'



Lintang Selatan

: 6º 11' sampai dengan 6º 49'

Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 3 bagian wilayah, yakni
wilayah selatan, wilayah tengah dan wilayah utara. Bagian selatan wilayah
Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah
Kabupaten Subang terdiri atas dataran tinggi/pegunungan, bagian tengah wilayah
Kabupaten subang berupa daratan yang mengarah langsung ke Laut Jawa.
Sebagian besar wilayah Pada bagian selatan kabupaten Subang berupa
Perkebunan, baik perkebunan Negara maupun perkebunan rakyat, hutan dan
lokasi Pariwisata.
Pada bagian tengah wilayah kabupaten Subang berkembang perkebunan
karet, tebu dan buah-buahan dibidang pertanian dan pabrik-pabrik dibidang
Industri, selain perumahan dan pusat pemerintahan serta instalasi militer.
Kemudian pada bagian utara wilayah Kabupaten Subang berupa sawah
berpengairan teknis dan tambak serta pantai.
D. Tujuan Pengadilan Agama Subang
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun. Tujuan Strategis yang termuat di dalam Rencana Strategis sebagai
berikut:
a. Setiap pencari keadilan merasa kebutuhan pelayanan hukumnya terlayani dan

kepuasannya terpenuhi,

b. Setiap pencari keadilan dapat mengakses Pengadilan Agama Subang dengan

biaya murah,
c. Masyarakat percaya bahwa Pengadilan Agama Subang memberikan pelayanan

hukum yang adil secara prima.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai organisasi dalam waktu yang lebih
pendek dari pada tujuan. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Pengadilan
Agama Subang adalah :
a. Penanaman pemahaman akan visi, misi dan tujuan Pengadilan Agama, serta
nilai-nilai dalam pelaksanaan tugas,
b. Melanjutkan penyelesaian tunggakan perkara termasuk memberikan akta cerai
dan salinan putusan pada stakeholder sebagaimana perintah undang-undang.
c. Meningkatkan percepatan penyelesaian perkara yang diterima, termasuk
pemberian akta cerai dan salinan putusan sebagai bagian dari akuntabilias
publik
d. Memperkuat pengawasan terhadap khususnya kinerja hakim dan pejabat
kepaniteraan serta meningkatkan pembinaannya,
e. Meningaatkan efektifitas penggunaan IT untuk meningkatkan pelayanan,
termasuk memperbanyak publikasi putusan.
f. Melengkapi sarana dan prasana untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi.

E. Stuktur Organisasi Pengadilan Agama Subang
Diagram Struktur Organisasi Pengadilan Agama Subang

F. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Subang
1) Tugas Pokok Pengadilan agama Subang
Pengadilan Agama Subang sebagai salah satu lingkungan Badan
Peradilan, tugas pokoknya adalah; menerima, memeriksa, mengadili serta
menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam
dan / atau orang yang menundukan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam, di

bidang-bidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh dan
Ekonomi Syari’ah (UU Nomor 7 th. 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU.
No. 3 th. 2006 pasal 49). Di samping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan
Agama bertugas pula menetapkan hasil Isbat rukyatul hilal dalam penentuan awal
bulan Hijriyah dan memberikan bantuan atas permohonan Umat Islam dalam
menentukan arah Kiblat.
1. Sebagai Pelayan Hukum Masyarakat mengenai berbagai Perkara /
sengketa dan permohonan masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 3
tahun 2006;
2. Memberikan pelayanan keterangan, perhitungan bulan Islam dan
penasehatan Hukum Islam kepada Perseorangan dan Lembaga baik
lembaga Pemerintah maupun swasta yang membutuhkannya;
3. Memberikan kontribusi hukum Islam terapan dalam upaya pembangunan
hukum Nasional;
4. Memberi pembinaan dan penegakan hukum keluarga;
5. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi
perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
6. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan
peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
7. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di
lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali
biaya perkara);

8. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam
pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta
sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama;
9. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian
harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam
yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal
107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
10. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan
deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
11. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum,
pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG PENYELESAIAN PERKARA
A. Kedudukan Pengadilan Agama Subang
Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi
rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh
Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada
Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.
Pengadilan Agama Subang merupakan pengadilan tingkat pertama dalam
wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan berpuncak pada
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai Pengadilan Agama yang seperti
Pada Umumnya, Pengadilan Agama Subang ini melayani perkara dengan wilayah
hukum yang sudah dicantumkan di atas. Dengan luas yang seperti itu, maka
Pengadilan Agama Subang sedikit kewalahan dalam menyampaikan surat bagi
yang sedang berperkara. Jarak yang ditempuh dalam menyampaikan surat tersebut
ada yang tidak bisa dilalui oleh mobil. Untuk menggunakan motor pun harus
seorang yang ahli dalam melalui trek yang sangat rawan kecelakaan karena jalan
yang jelek dan jauh. Menurut Peradilan Agama Subang, Perkara Yang Masuk
Peradilan Agama Subang Kebanyakan adalah perkara cerai gugat. Karena banyak

wanita bersuami yang menjadi TKW. Sehingga banyak kasus suami yang
mendekati wanita lain karena istrinya sedang berada di luar negeri.
Kabupaten Subang, adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat,
Indonesia. Ibu kotanya adalah Subang. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut
Jawa di utara, Kabupaten Indramayu di timur, Kabupaten Sumedang di tenggara,
Kabupaten Bandung di selatan, serta Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Karawang di barat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 3
Tahun 2007, Wilayah Kabupaten Subang terbagi menjadi 30 kecamatan, yang
dibagi lagi menjadi 245 desa dan 8 kelurahan. Pusat pemerintahan di Kecamatan
Subang. Kabupaten ini dilintasi jalur pantura, namun ibukota Kabupaten Subang
tidak terletak di jalur ini. Jalur pantura di Kabupaten Subang merupakan Salah
satu yang paling sibuk di pulau jawa. Kota kecamatan yang berada di jalur ini
diantaranya Ciasem dan Pamanukan. Selain dilintasi jalur Pantura, Kabupaten
Subang dilintasi pula jalur jalan Alternatif Sadang Cikamurang, yang melintas
ditengah wilayah Kabupaten Subang dan menghubungkan Sadang,

jalur ini

sangat ramai terutama pada musim libur seperti lebaran. Kabupaten Subang yang
berbatasan langsung dengan kabupaten Bandung disebelah selatan memiliki akses
langsung yang sekaligus menghubungkan jalur pantura dengan kota Bandung.
Jalur ini cukup nyaman dengan panorama alam yang amat indah berupa hamparan
kebun teh yang udaranya sejuk dan melintasi kawasan pariwisata Air panas Ciater
dan Gunung Tangkuban Parahu. Penduduk Subang pada umumnya adalah suku
Sunda, yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa sehari-hari. Namun

demikian sebagian kawasan dipesisir penduduknya menggunakan Bahasa Jawa
Dialek Cirebon (Dermayon).
B. Tugas Pengadilan Agama Subang
Pengadilan Agama Subang sebagai salah satu lingkungan Badan Peradilan
tugas pokoknya adalah menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan
perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam dan / atau orang
yang menundukan diri secara sukarela terhadap Hukum Islam, di bidang-bidang :
Perka-winan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Shodaqoh dan Ekonomi
Syari’ah (UU. Nomor 7 th. 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 3 th.
2006. pasal 49). Di samping tugas pokok tersebut di atas, Pengadilan Agama
bertugas pula menetapkan hasil Isbat rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan
Hijriyah dan memberikan bantuan atas permohonan Umat Islam dalam
menentukan arah Kiblat.
Peradilan

Agama

mempunyai

tugas

pokok

dan

juga

tugas

tambahan.Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah
Di ubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006,yang menjadi tugas pokok
dan kewenangan pengadilan agama, ialah : Menerima, memeriksa, memutus dan
menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam
dibidang:
a. Perkawinan, yaitu hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang
mengenai perkawinan yang berlaku dan dilakukan menurut syari’ah, antara
lain:
1. Izin beristeri lebih dari seorang (poligami) ;

2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua
puluh satu) tahun, dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam
garis lurus ada perbedaan pendapat ;
3. Dispensasi kawin ;
4. Pencegahan perkawinan ;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah ;
6. pembatalan perkawinan ;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan isteri ;
8. Perceraian karena talak ;
9. Gugatan perceraian ;
10. Penyelesaian harta bersama ;
11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana
Bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhinya;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada
bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri ;
14. Putusan tentang syah atau tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasan orang tua ;
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan
seorang wali dicabut ;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup
umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya ;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di
bawah kekuasaannya
20. penetapkan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak
berdasarkan Hukum Islam
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan
perkawinan campuran ;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi Pembebanan
kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah
kekuasaannya menetapkan asal usul seorang anak dan penetapan
penggangkatan anak berdasarkan hukum islam dijalankan menurut
peraturan yang lain.
b. Waris, yaitu penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai
harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan
melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan
pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi
ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
c. Wasiat, yaitu perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat
kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang
memberikan tersebut meninggal dunia .
d. Hibah, yaitu pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk
dimiliki.

e. Wakaf, yaitu perbuatan seseorang atau sekelompok orang (Wakif) untuk
memisahkan dan / atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan
kepentingannya guna kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum
menurut syari’ah.
f. Zakat, yaitu harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslin atau badan
hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari’ah
untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
g. Infaq, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna
menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan,
memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan
rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata’ala.
h. Shadaqah, yaitu perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain
atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh
waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu
Wata’ala dan pahala semata.
i. Ekonomi syari’ah, Yaitu perbuatan atau kegiatan usaha yang di laksanakan
menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
1. Bank syari’ah;
2. Lembaga keuangan mikro syari’ah;
3. Asuransi syari’ah;
4. Reasuransi syari’ah;
5. Reksa dana syari’ah;

6. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
7. Sekuritas syari’ah;
8. Pembiayaan syari’ah;
9. Pegadaian syari’ah;
10. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan;
11. Bisnis syari’ah ; (Pasal 49 UU nomor 3 tahun 2006).
Selain tugas pokoknya, peradilan agama mempunyai tugas tambahan baik
yang diatur oleh undang-undang maupun dalam peraturan-peraturan lainnya, yaitu :
1. Memberikan pertimbangan dan nasihat tentang Hukum Islam kepada
instansi Pemerintah apabila diminta. (Pasal 52 ayat (1) UUnomor 7
tahun 1989).
2. Memberikan itsbat/penetapan kesaksian rukyat hilal dalam penentuan
awal bulan pada tahun Hijriyah. (Pasal 52 A UU nomor 3 tahun 2006).
3. Memberikan keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan
arah kiblat dan penentuan waktu shalat. (Penjelasan pasal 52 A UU
nomor 3 tahun 2006).
4. Menyelesaikan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinandan
peraturan dibawahnya (Alinea 1 Penjelasan umum UU nomor 3 tahun
2006).
5. Melaksanakan tugas lainnya seperti penyuluhan hukum, pelayanan riset
dan penelitian.

C. Kewenangan Pengadilan Agama Subang
Kewenangan Pengadilan Agama Subang seperti yang saya ketahui terbagi
kedalam dua bagian yaitu:
a. Kewenangan Absolut
Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Subang yaitu sesuai dengan
kewenangan Pengadilan Agama pada umumnya yaitu; pasal 49 UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara
orang-orang yang beragama Islam.
b. Kewenangan Relatif
Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Subang yaitu hanya berwenang
menerima perkara sesuai dengan wilayah hukumnya serta menjunjung tinggi
Asas-asas tentang kewenangan relative.

BAB IV
HASIL PENGAMATAN DAN ANALISIS TEMUAN LAPANGAN

A. Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama Subang
1. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Talak
Langkah-langkah yang harus di lakukan pemohon (suami) atau kuasanya :
1)

a. Mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada
pengadilan agama/mahkamah syari’ah (pasal 118 hir,142 rbg
jo.pasal50 UU no 7 thn 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 thn
2006).
b. Pemohon yang di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada
pengadilan agama/mahkamah syari’ah tentang tatacara membuat
surat permohonan (pasal 119 hir, 143 rbg jo pasal 50 UU no 7 thn
1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006).
c. Surat permohonan dapat di rubah sepanjang tidak mengubah posita
dan petitum, jika termohon telah menjawab surat permohonan
ternyata ada perubahan, maka perubahan tersebut harus atas
persetujuan pemohon

2)

Pemohonan tersebut di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah
syari’ah;
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

b. Bila termohon meninggalkan tempat kediaman yang telah di sepakati
bersama tanpa ijin pemohon, maka permohonan harus diajukan
kepada

pengadilan

agama/mahkamah

syari’ah

yang

daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
c. Bila termohon berkediaman di luar negri,maka permohonan diajukan
kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah yang daerah meliputi
tempat kediaman pemohon.
d. Bila pemohon dan termohon bertempat kediaman di luar negri, maka
permohonan di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah
yang daerah hukumnya meliputi tempat dilansungkanya perkawinan
atau kepada pengadilan agama Jakarta Pusat
3)

Permohonan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan
termohon.
b. Posita (pakta kejadian dan pakta hukum).
c. Petitum (hal-hal yang di tuntut berdasarkan potita)

4)

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan.

5)

Membayar biaya perkara.

2. Prosedur Penyelesaian Perkara Cerai Gugat
Langkah-langkah yang harus di lakukan pemohon (istri) atau kuasanya :
1)

a. Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan
agama/mahkamah syari’ah (pasal 118 hir,142 rbg jo.pasal 73 UU no
7 thn 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 thn 2006).
b. penggugat yang di anjurkan untuk meminta petunjuk kepada
pengadilan agama/mahkamah syari’ah tentang tatacara membuat
surat gugatan (pasal 119 hir, 142 rbg jo pasal 58 UU no 7 thn 1989
yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006).
c. Surat gugatan dapat di rubah sepanjang tidak mengubah posita dan
petitum, jika tergugat telah menjawab surat gugatan ternyata ada
perubahan, maka perubahan tersebut harus atas persetujuan tergugat.

2)

Gugatan tersebut di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah
syari’ah;
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal
73 ayat 1 UU no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn
2006.
b. Bila penggugat meninggalkan tempat kediaman yang telah di
sepakati bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan harus diajukan
kepada

pengadilan

agama/mahkamah

syari’ah

yang

daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat ( paasal 73 ayat 1 UU
no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006 jo pasal
32 ayat 2 UU NO. 1 TAHU 1974).

c. Bila penggugat bertempat kediaman di luar negri,maka gugatan
diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah yang daerah
hukumnyameliputi tempat kediaman tergugat ( paasal 73 ayat 2 UU
no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006).
d. Bila pengugat dan tegugat bertempat kediaman di luar negri, maka
gugatan di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah
yang daerah hukumnya meliputi tempat dilansungkanya perkawinan
atau kepada pengadilan agama jakarta pusat ( paasal 73 ayat 3 UU no
7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006).
3)

gugatan tersebut memuat:
a. Nama, umur, pekerjaan, agama dan tempat kediaman pemohon dan
termohon.
b. Posita (pakta kejadian dan pakta hukum).
c. Petitum (hal-hal yang di tuntut berdasarkan potita).

4)

Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan
harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan
cerai talak atau sesudah ikrar talak di ucapkan ( paasal 86 ayat 3 UU
no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn 2006).

5)

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat 4 HIR , pasal 145 ayat 4
RB.g jo. paasal 89 UU no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU
no 3 thn 2006) bagi yang tidak mamapu dapat berperkara secara
Cuma-Cuma (prodeo) Pasal 237 HIR 273 R.Bg).

6)

penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan
berdasarkan panggilan pengadilan agama

/ mahkamah Syar’iyah

(pasal 121,124 dan 125 HIR, R.Bg.
3. Prosedur Penyelesaian Gugatan Lain
Langkah-langkah yang harus di lakukan pemohon (istri) atau kuasanya :
1)

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan
agama/mahkamah syari’ah (pasal 118 hir,142 rbg jo.pasal 73 UU no
7 thn 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 thn 2006).

2)

gugatan tersebut di ajukan kepada pengadilan agama/mahkamah
syari’ah:
a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat (pasal
73 ayat 1 UU no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU no 3 thn
2006.
b. Bila

tempat kediaman tergugat

tidak diketahui, maka gugatan

diajukan kepada pengadilan agama/mahkamah syari’ah yang daerah
hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan pengadilan
agama/mahkamah syari’ah yang daerah hukumnya meliputi tempat
letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut

terletak dalam

wilayah beberapa pengadilan agama / mahkamah syar’iyah, maka
gugatan dapat diajukan kepada wilayah suatu pengadilan agama /
mahkamah syar’iyah yang dipilih penggugat (pasal 118 HIR, 142
R.Bg).

3)

Membayar biaya perkara (pasal 121 ayat 4HIR , pasal 145 ayat 4
RB.g jo. paasal 89 UU no 7 thn 1989 yang telah di ubah dengan UU
no 3 thn 2006) bagi yang tidak mamapu dapat berperkara secara
Cuma-Cuma (prodeo) Pasal 237 HIR 273 R.Bg)

4)

Penggugat dan tergugat atau kuasanya menghadiri persidangan
berdasarkan panggilan pengadilan agama

/ mahkamah Syar’iyah

(pasal 121,124 dan 125 HIR, R.Bg)
4. Prosedur Penyelesaian Perkara Banding
Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon banding:
1)

Permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan
kepada pengadilan agama / mahkamah syar’iyah dalam tenggang
waktu:
a. 14(empat belas) hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari
pengucapan putusan, pengumuman / pemberitahuan kepada yang
berkepentingan
b. 30 (tiga puluh) hari bagi pemohon yang tidak bertempat di kediaman
di wilayah hukum pengadilan agama / mahkamah syar’iyah
yangmemutus perkara tingkat pertama (pasal 7 UU no. 20 tahun
1974)

2)

Membayar biaya perkara banding (tahun 2006pasal 7 UU no. 20
tahun 1974,pasal 89 UU no 7 tahun 1989yang telah diubah dengan
UU no 3)

3)

Panitera memberitahukan adanya permohonan adanya permohonan
banding (pasal 7 UU N0. 20 1974)

4)

Pemohon banding dapat mengajukan memeori banding dan
termohon banding dapat mengajukan kontra memeori banding (pasal
11 ayat 1 UU No 20 tahun 1947)

5)

Selambat-lambatnya 14 (emapat belas) hari setelah permohonan
diberitahukan kepad pihak lawan, panitera memberi kesempatan
kepadakepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas
perkara dikantor pengadialan agama / mahkamah syar’iyah (pasal
11ayat 1 UU no 20 tahu 1947)

6)

berkas perkara banding dikirim ke pengadilan tinggi agama /
mahkamah syar’iyah provinsi oleh pengadilan agama / mahkamah
syar’iyah selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan sejak diterima
perkara banding

7)

salinan putusan banding dikirim oleh pengadialan tinggi agama /
mahkamah syar’iyah provinsi ke pengadilan agama / mahkamah
syar’iyah yang memeriksa perkara pada tingkat pertama untuk
disampaikan kepada para pihak

8)

pengadilan agama / mahkamah syar’iyah menyampaikan salinan
putusan kepada para pihak

9)

setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera:
a. untuk perkara cerai talak:



memberitahukan tentang penetapan hari sidang penyaksian ikrar
talak dengan memenggil pemohon dan termohon



memeberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatselambatnya dalam waktu (tujuh) hari

b. untuk perkara cerai gugat:


memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari.

5. Prosedur Penyelesaian Perkara Kasasi
Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon kasasi:
1)

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui
pengadilan agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sesudah penetapan/ putusan pengadilan tinggi
agama provinsi diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1)
UU no. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang
no 14 tahun 1985)

2)

Membayar biaya perkara kasasi (pasal 46 ayat (3) UU no 3 tahun
2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 14 tahun
1985)

3)

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh0 hari setelah
permohonan kasasi terdaftar

4)

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonnannya di

daftar (pasal 47 ayat (1) UU no 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas undang-undang no 14 tahun 1985).
5)

Panitera

pengadilan

tingkat

pertama

memberitahukan

dan

menyampaikan salilan memori asasi kepada pihak lawan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi
(pasal 47 ayat (2) UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas
undang-undang no 14 tahun 1985)
6)

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori
kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal
47 ayat (3) UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas

7)

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi
kepada mahkamah agung selambat2nya dalam tenggang waktu 30
hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi
(pasal 48 UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas

8)

Panitera mahakamah agung mengirimkan salinan putusan kepada
pengadilan agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak

9)

Setelah putusan disampaikan kepada para pihak maka panitera:
a. Untuk perkara cerai talak:


Memberitahukan tentang penetapan hari siding penyaksian ikrar
talak dengan memanggil kedua belah pihak



Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat2nya 7
hari

b. Untuk perkara cerai gugat:


memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya selama 7 hari.

6. Prosedur Penyelesaian Perkara Kasasi
Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon kasasi:
1)

Mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui
pengadilan agama yang memutus perkara dalam tenggang waktu 14
(empat belas) hari sesudah penetapan/ putusan pengadilan tinggi
agama provinsi diberitahukan kepada pemohon (pasal 46 ayat (1)
UU no. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang
no 14 tahun 1985)

2)

Membayar biaya perkara kasasi (pasal 46 ayat (3) UU no 3 tahun
2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang no 14 tahun
1985)

3)

Panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis
kepada pihak lawan, selambat-lambatnya 7 (tujuh0 hari setelah
permohonan kasasi terdaftar

4)

Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonnannya di
daftar (pasal 47 ayat (1) UU no 3 tahun 2009 tentang perubahan
kedua atas undang-undang no 14 tahun 1985).

5)

Panitera

pengadilan

tingkat

pertama

memberitahukan

dan

menyampaikan salilan memori asasi kepada pihak lawan dalam
waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak diterimanya memori kasasi
(pasal 47 ayat (2) UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas
6)

Pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori
kasasi kepada mahkamah agung selambat-lambatnya dalam tenggang
waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi (pasal
47 ayat (3) UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas

7)

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi
kepada mahkamah agung selambat2nya dalam tenggang waktu 30
hari sejak diterimanya memori kasasi dan jawaban memori kasasi
(pasal 48 UU No 3 tahun 2009 tentang perubahan ekdua atas

8)

Panitera mahakamah agung mengirimkan salinan putusan kepada
pengadilan agama untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak

9)

a. Untuk perkara cerai talak:


Memberitahukan tentang penetapan hari siding penyaksian ikrar
talak dengan memanggil kedua belah pihak



Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambat2nya 7
hari

b. Untuk perkara cerai gugat:


memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai
selambat-lambatnya selama 7 hari.

7. Prosedur Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali
Langkah-langkah yang harus dilakukan pemohon peninjauan kembali:
1)

Mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah agung secara
tertulis atau lisan melalui pengadilan agama.

2)

Pengajuan PK dalam tenggang waktu seratus delapan puluh hari
sesudah penetapan/putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap atau sejak diketemukan bukti adanya kebohongan atau bukti
baru dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru (novum)
maka bukti baru tersebut dinyatakan dibawah sumpah dan di syahkan
oleh pejabat yang berwenang (Pasal 69 UU No. 3 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985).

3)

Membayar biaya PK (Pasal 70 UU No. 3 Tahun 2009 tentang
perubahan kedua atas Undang-undang No 14 tahun 1985, Pasal 89
dan 90 UU No 7 Tahun 1989).

4)

Panitera

pengadilan

tingkat

pertama

memberitahukan

dan

menyampaikan salilan memori PK kepada pihak lawan dalam
tenggang waktu selambat-lambatnya 14 hari.
5)

Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK
dalam tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan
permohonan PK.

6)

Panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA
selambat-lambanya dalam tenggang waktu 30 hari.

7)

Panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada PA.

8)

Pengadilan Agama menyampaikan salinan putusan PK kepada para
pihak selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari.

9)

a. Untuk pekara Cerai Talak:


Memberitahukan tentang penetapan hari siding, penyaksian ikrar
talak dngan memanggil pemohon dan termohon.



Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai selambatlambatnya 7 hari.

b. Untuk pekara Cerai Gugat:


Memberikan akta cerai sebagai surat bukti cerai dalam waktu
selambat-lambatnya 7 hari.

B. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Subang
1. Proses Penyelesaian Perkara Cerai Talak
1)

Pemohon mendaftarkan permohonan cerai talak ke pengadilan
agama/mahkamah syari’ah.

2)

Pemohon dan termohon di panggil oleh pengadilan agama/
mahkamah syari’ah unyuk menghadiri persidangan.

3)

a. Tahapan persidangan ;


Pada pemeriksaan sidang pertama, hakim berusaha mendamaikan
keduabelah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi

(pasal 82 UU no 7 thn 1989 yang telah diubah dengan UU no 3
thn 2006).


Apabila tidak berhasil, maka hakim mewajibkan kepada kedua
belah ihak agar terlebih dahulu menempuh mediasa (pasal 3 ayat
1 perma no 2 thn 2003).



Apabila mediasi tidak berhasil, mka pemeriksaan perkara
dilanjutkan dngan membacakan surat gugatan, jawaban, jawabmenjawab, pembuktian dan kesimpulan. Dalam tahap jawab
menjawab ( sebelum pembuktian)tergugat dapat mengjukan
gugatan rekonvensi (gugatan balik) (pasal 132 hir, 156 rbg).

b. Putusan pengadilan agama ataw /mahkamah syari’ah atas cerai gugat
talak sebagai berikut:


Gugatan di kabulkan apabila tergugat tidak puas dapat
mengajukan banding melalui pengadilan agama atau mahkamah
syariya tersebut.



gugatan di tolak, pengugat dapat mengajukan banding melalui
pengadilan agama/mahkamah syari’ah tersebut.



Gugatan

tudak

diterima,

pengugat

dapat

mengajukan

permohonan baru
Setelah petusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera
pengadilan agama atau mahkamah syari’ah memberikan akta cerai sebagai surat
bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya hari setelah putusan
tersebut diberitahukan kepada para pihak.

2. Proses penyelesaian perkara cerai gugat :
1)

Penggugat

mendaftarkan

gugatan

perceraian

ke

pengadilan

agama/mahkamah syari’ah.
2)

Penggugat dan tergugat di panggil oleh pengadilan agama/
mahkamah syari’ah untuk menghadiri persidangan

3)

a. Tahapan persidangan ;


keduabelah pihak dan suami istri harus datang secara pribadi
(pasal 82 UU no 7 thn 1989 yang telah diubah dengan UU no 3
thn 2006).



1 perma no 2 thn 2003).



gugatan rekonvensi (gugatan balik) (pasal 132 hir, 156 rbg).

b. Putusan pengadilan agama atau /mahkamah syari’ah atas cerai gugat
talak sebagi berikut ;


Gugatan di kabulkan apabila tergugat tidak puas dapat
syariya tersebut.



gugatan di tolak, pengugat dapat mengajukan banding melalui



Gugatan

tudak

diterima,

pengugat

dapat

mengajukan

permohonan baru
Setelah petusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera
pengadilan agama atau mahkamah syari’ah memberikan akta cerai sebagai surat
bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah
putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.
3. Proses Penyelesaian Perkara Gugatan Lain :
1)

Penggugat atau kuasanya mendaftarkan gugatan ke pengadilan
agama/mahkamah syari’ah

2)

Penggugat dan tergugat di panggil oleh pengadilan agama/mahkamah
syari’ah untuk menghadiri persidangan

3) a. Tahapan persidangan ;


keduabelah pihak.



1 PERMA no 2 thn 2003.




gugatan rekonvensi (gugatan balik) (pasal 132 hir, 156 rbg)
b. Putusan pengadilan agama ataw /mahkamah syari’ah atas cerai gugat
talak sbb:
 Gugatan di kabulkan apabila tergugat tidak puas dapat
syariya tersebut.
 Gugatan di tolak, pengugat dapat mengajukan banding melalui
 Gugatan

tudak

diterima,

pengugat

dapat

mengajukan

permohonan baru
Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap kedua maka kedua
belah pihak dapat meminta salinan putusan (pasal 185 HIR, 196 R.Bg) Apabila
pihak yang kalah dihukum untuk menyerahkan objek sengketa, kemudian tidak
mau menyerahkan secara suka rela, maka ypihak yang menang dapat mengajukan
permohonan eksekusi pengadilan agama / mahkamah syar’iyah yang memutuskan
perkara tersebut.
4. Proses Penyelesaian Perkara Banding:
1)

Berkas perkara banding dicatat dan diberi nomor register

2)

Ketua pengadialan tinggi agama /mahkamah syar’iyah provinsi
membuat penetapan majelis hakim yang akan memeriksa berkas

3)

Panitera menetapkan panitera pengganti yang akan membantu majlis

4)

Panitera pengganti menyerahakan berkas perkara kepada majlis hakim
tinggi.

5)

Majelis hakim tinggi memutus perkara banding

6)

Salinan putusan dikirimkan kepada kedua belah pihak pengadilan
tingkat pertama

5. Proses Penyelesaian Perkara Kasasi :
1)

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah
Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi

2)

Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon
kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi

3)

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim
menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara
kasasi

4)

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada
panitera pengganti yang menangani perkara tersebut

5)

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim
Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi
pendapat

6)

Majelis Hakim Agung memutus perkara

7)

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak
melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi

6. Proses Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali (PK):
1)

Permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah
Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara PK

2)

Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon
PK bahwa perkaranya telah diregistrasi

3)

Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya ketua tim
menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK

4)

Penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator (Askor) kepada
panitera pengganti yang menangani perkara tersebut

5)

Panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim
Agung masing-masing (pembaca 1, 2 dan pembaca 3) untuk diberi
pendapat

6)

Majelis Hakim Agung memutus perkara

7)

Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak
melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK.

C. Jumlah Penyelesaian Perkara/Kasus di Pengadilan Agama Subang
Jumlah perkara tahun 2012 :
Jumlah perkara yang telah diputus :
NO

JENIS PERKARA

JUMLAH PERKARA

1

Cerai Talak

683

2

Cerai Gugat

1413

3

Perwalian

6

4

Harta Bersama

4

5

Penguasaan Anak

-

6

Isbath Nikah

367

7

Dispensasi Nikah

28

8

Wali Adhol

-

9

Ekonomi Syariah

-

10

Waris

1

11

Wakaf

-

12

Penetapan Ahli Waris

13

Zakat, Infaq, Shodaqoh

-

14

Hibah

-

15

Wasiat

-

16

Izin Kawin

-

17

Penolakan Nikah

-

18

Asal-usul Anak

-

19

Ganti Rugi Terhadap Wali

-

20

Penunjukan Wali Bagi Orang Lain

-

21

Pencabutan Kekuasaan Wali

-

22

Pencabutan Hak Orang Tua

-

23

Pengesahan Anak

-

24

Hak-hak Bekas Istri

-

25

Nafkah Anak Oleh Ibu

-

26

Lain-Lain

-

12

D. Hasil Temuan Produk-Produk Putusan Hakim di Pengaadilan Agama
Subang
Dalam pemeriksaan itu diakhiri dengan putusan akan tetapi dengan
dijatuhkannya putusan saja belumlah selesai persoalannya.
Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan, oleh karena itu
putusan hakim mempunyai kekuasan eksekutorial yakni kekuatan untuk

dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam keputusan itu secara paksa oleh alat-alat
Negara, yang memberi kekuatan eksekutorial pada putusan hakim ialah Kepala
Putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa”. (Pasal 4 ayat 1 UU No 14 tahun 1970).
Dalam praktek sering juga ditemukan terdapat kejadian-kejadin dimana
pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakan putusan Hakim secara sukarela
sehingga diperlukan bantuan dari Pengadilan untuk melaksanakan putusan
tersebut secara paksa. Kemudian pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat
memohon pelaksanaan putusan/eksekusi kepada Pengadilan-pengadilan yang akan
melaksanakan secara paksa (execution force).
Jadi dalam melaksanakan putusan Hakim dibidang perdata pada dasarnya
diserahkan kepada pihak secara sukarela, sesuai dengan sifat perdata dimana
pengadilan/pemerintah bersifat pasif, artinya Pengadilan/pemerintah tidak turut
campur sebelum diminta, akan tetapi jika Penggugatnya pihak yang kalah tidak
menjalankan secara sukarela, maka pihak yang menang memohon kepada
pengadilan yang memutuskan perkara tersebut, agar putusan tersebut dapat
dilaksanakan secara paksa.
Putusan pada Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum
yang pasti maka putusan itu harus dimintakan pengukuhan ke Pengadilan Negeri.
Pengukuhan terhadap putusan Pengadilan Agama hanya bersifat
administrative, artinya Pengadilan Negeri itu tidak boleh menjalankan
pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama. (Pasal 63 UU No 1
Tahun 1974 Jo Pasal 35, 36 PP No 9 Tahun 1975).

Tetapi saat sekarang dengan berlakunya UU No 7 tahun 1989 putusan
Pengadilan dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan sebagaimana pasal
107 ayat 1 d.
Jenis-Jenis/Produk-Produk Pelaksanaan Putusan:
1. Exekusi putusan yang diatur dengan pasal 196 HIR yaitu: menjalankan
putusan Hakim, dimana orang dihukum untuk membayar uang.
2. Exekusi yang disebut dalam pasal 225 HIR, yaitu: menjalankan putusan
hakim dimana orang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman
ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
3. Exekusi Riel (Reel Exekutie)
Exekusi riel ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam pasal 1033 Rv,
yang dimaksudkan dengan exekusi oleh pasal 1033 Rv, yakni pelaksanaan
putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap.
Bahwa putusan akhir itu terdiri dari: putusan condemnatoir, ialah putusan
yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi.
Didalam putusan condemnatoir diakui hak penggugat atas prestasi yang
dituntutnya. Hukuman semacam itu hanya terjadi berhubungan dengan perikatan
yang bersumber pada persetujuan atau undang-undang yang prestasinya dapat
terdiri memberi, berbuat dan tidak berbuat.
Pada umumnya putusan condemnatoir itu berisi hukuman untuk
membayar sejumlah uang. Putusan condemnatoir itu mewajibkan si tergugat
untuk memenuhi prestasi, maka hak dari pada penggugat yang telah ditetapkan itu
dapat dilaksanakan dengan paksa (execution force) jadi memberi hak kepada

penggugat untuk menjalankan putusan secara paksa melalui Pengadilan. Jadi yang
kalah dipaksa untuk melaksanakan atau untuk memenuhi prestasi.
Putusan constitutive ialah putusan yang meniadakan atau menciptakan
suatu keadaan hukum, misalnya pemutusan perkawinan, pengangkatan wali,
pemberian pengampuan, pernyataan pailit, pemutusan perjanjian dan seterusnya.
Putusan coonstitutif pada umumnya tidak seperti putusan condemnatoir
karena tidak menetapkan hak atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya
atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan daripada pihak lawan yang
dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada
saat putusan itu diucapkan tanpa memerlukan upaya pemaksaan.
Putusan declatoir ialah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau
menyatakan apa yang sah, misalnya bahwa yang menjadi sengketa adalah masalah
anak, sedangkan anak tersebut dinyatakan oleh hukum lahir dari perkawinan yang
sah.
Pada tiap putusan yang bersifat menolak gugatan merupakan putusan
declatoir, disini dinyatakan sebagai hukum, bahwa keadaan hukum tertentu yang
dituntut oleh penggugat atau pemohon ada atau tidak Tanpa mengakui adanya hak
atau suatu prestasi. Jadi putusan declatoir murni tidak mempunyai atas
memerlukan upaya pemaksa sebab sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan
dari pihak lawan yang dilakukan untuk melaksanakannya, sehingga disini
hanyalah mempunyai kekuatan mengikat.
Putusan konstitutif/Consitutif, keadaan hukumnya yang baru dimulai pada
saat putusan itu telah mempunyai kekuasaan hukum yang pasti (tetap).

E. Aplikasi Hasil Temuan Lapangan dalam Simulasi Persidangan
1. Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat.
2. Jika Penggugat dan Tergugat hadir, maka Majelis Hakim berusaha
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik langsung maupun melalui
proses mediasi (Pasal 154 RBg / 130 HIR).
3. Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam
setiap kali sidang, namun Penggugat punya hak untuk menolak untuk
berdamai dengan Tergugat.
4. Penggugat dan Tergugat boleh memilih mediator yang tercantum
dalam daftar yang ada di Pengadilan tersebut.
a. Jika mediator adalah hakim, maka Penggugat tidak dikenakan
biaya. Jika mediator bukan hakim, Penggugat dikenakan biaya.
b. Mediasi bisa dilakukan dalam beberapa kali persidangan.
c. Jika Mediasi menghasilkan perdamaian, maka Penggugat
diminta untuk mencabut gugatan.
d. Jika Mediasi tidak menghasilkan perdamaian, maka proses
berlanjut ke persidangan dengan acara pembacaan surat
gugatan, jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat,
pembuktian, kesimpulan, musyawarah Majelis Hakim dan
Pembacaan Putusan.

Isi Berita Acara Persidangan
Secara rinci berita acara persidangan tersebut harus berisi hal-hal pokok
yang terjadi dalam persidangan yang dirangkaikan dalam ungkapan kalimatkalimat, dengan variable sebagaimana contoh berikut :
Judul dan Nomor Perkara.
a. Pada persidangan pertama :
Perkara : Cerai Talak
Tanggal 6 Juli 2013
BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor : 0333/ Pdt.G / 2013 / PA-Sbg
a. Pada persidangan lanjutan, di bawah nomor perkara ditambahkan kata

lanjutan.
BERITA ACARA PERSIDANGAN
Nomor : 0333/ Pdt.G / 2013 / PA-Sbg
lanjutan

1. Penyebutan tentang pengadilan yang memeriksa perkara dan tentang hari,
tanggal, bulan, dan tahun persidangan.
Pengadilan Agama Subang yang memeriksa perkara tertentu dalam tingkat
pertama pada hari Senin tanggal 11 Juli 2013, dalam perkara Cerai Talak
antara : IRPAN PARIZI dan INDRIANI CANDRA.

2. Identitas dan kedudukan pihak dalam perkara.
a. Jika Penggugat mengajukan gugatannya sendiri.

IRPAN PARIZI bin AHSANUDIN, umur 44 tahun, agama Islam,
pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS) bertempat tinggal di

jl. Desa RT 07 RW

06, Desa Cipadung Kecamatan Cibiru, Kabupaten / Kota Bandung,
selanjutnya disebut Penggugat.
Lawan
INDRIANI CANDRA binti FIRMANSYAH, umur 44 tahun, agama
Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di jln.
Arief Rahman Hakim RT 08 RW 07 Desa Ciereng Kec Ciereng, Subang.
selanjutnya disebut Tergugat,
b. Jika Penggugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan

kalimat sebagai berikut :
yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya INTAN MARWAH, SH.
Advokad / Pengacara yang
beralamat dan berkantor di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal
28 Juni 2013 terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama
Subang
Tanggal 04 Juli 2013.
c. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRHAS NEHRU, SH. Advokad
/ Pengacara yang

beralamat dan berkantor di Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal
02 Juli 2013 terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama
Subang
d. Jika Tergugat memberikan kuasa dalam berperkara, maka ditambahkan

yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya IRHAS NEHRU, SH. Advokad
/ Pengacara yang
beralamat dan berkantor di Subang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal
02 Juli 2013 terdaftar pada Register kepaniteraan Pengadilan Agama
Subang

3. Susunan Majelis Hakim dan Panitera sidang.
a. Dalam persidangan pertama :
Susunan persidangan adalah sebagai berikut :
Drs. JAHIDIN, SH., MH

sebagai Hakim Ketua

Dra. Hj ISTI OKTAVIANI, SH.

sebagai Hakim Anggota

Dra. Hj INTAN PURNAMA, S.Ag., SH.

sebagai Hakim Anggota

Dra. Hj LALA SADIAH, SHI.

sebagai Panitera Pengganti

b. Dalam persidangan lanjutan, apabila tidak ada pergantian Majelis Hakim.
4. Pernyataan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim
Ketua, maka para pihak dipanggil masuk ke ruang persidangan.

5. Keterangan kehadiran dan ketidakhadiran para pihak atau kuasanya.
a. Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.
Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.
b. Dalam hal masing-masing pihak didampingi oleh kuasanya :

Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi
oleh Kuasanya.
Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan dengan didampingi
oleh Kuasanya.
c. Dalam hal masing-masing pihak diwakili oleh kuasanya :

Untuk kepentingan Penggugat telah hadir kuasanya.
Untuk kepentingan Tergugat telah hadir kuasanya.
d. Dalam hal Penggugat tidak hadir, Tergugat hadir dan mohon keputusan,

diterangkan sebagai berikut :
Penggugat / Kuasa Penggugat tidak hadir menghadap sendiri ke
persidangan. Tergugat / Kuasa Tergugat hadir menghadap sendiri ke
persidangan.
Tergugat kemudian mohon keputusan.
e. Dalam hal Tergugat tidak hadir, Penggugat hadir dan mohon keputusan,

diterangkan sebagai berikut :
Penggugat / Kuasa Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan.

Tergugat / Kuasa Tergugat tidak hadir menghadap sendiri ke persidangan.
Penggugat kemudian mohon putusan.
f. Dalam hal Penggugat atau Tergugat tidak hadir

Penggugat / Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap
sebagai wakilnya, meskipun ia menurut relaas panggilan tanggal 13 Juli
2013 yang
telah dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara sah dan patut.

6. Pernyataan penundaan persidangan pada hari, tanggal, bulan, tahun, jam yang
telah ditentukan, dengan alasan :
a. Karena ketidakhadiran salah satu pihak Penggugat atau Tergugat atau

kedua belah pihak, dan Majelis Hakim memandang perlu untuk menunda
persidangan,

maka

Majelis

Hakim

melalui

Panitera

Pengganti

memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti untuk memanggil lagi pihak
yang tidak hadir, serta memerintahkan pihak yang hadir untuk menghadap
persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil
lagi.
Penggugat / Tergugat tidak datang menghadap persidangan, namun
Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 150 RBg / 126 HIR, akan
memanggil lagi yang bersangkutan, dan kemudian menunda persidangan
pada hari Senin tanggal 25 Juli 2013 jam 10.00 WIB, dengan
memerintahkan kepada Juru Sita Pengganti melalui Panitera Pengganti
memanggil Penggugat / Tergugat agar hadir pada hari dan tanggal

persidangan yang telah ditetapkan, serta memerintahkan kepada Tergugat /
Penggugat agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.
b. Para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui

mediasi berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008.
Ketua Majelis Hakim selanjutnya menunda persidangan sampai dengan
hari Senin tanggal 08 Agustus 2013 untuk memberi kesempatan para pihak
menempuh proses mediasi tersebut, dengan memerintahkan kepada
Penggugat / Tergugat atau kuasanya dan mediator agar hadir dalam
persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi, untuk melaporkan hasil
mediasinya.
c. Untuk melaksanakan tahapan proses pemeriksaan perkara dengan agenda

penyampaian jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat,
pembuktian, kesimpulan, dan musyawarah Majelis Hakim dan lainlainnya, disertai penjelasan perintah kepada para pihak untuk hadir dalam
persidangan tanpa dipanggil lagi atau akan dipanggil lagi melalui juru sita.
hari Senin tanggal 15 Agustus 2013 dengan agenda penyampaian jawaban
Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, pembuktian, kesimpulan,
dan musyawarah Majelis Hakim dan lain-lainnya, dan memerintahkan
kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan
tersebut tanpa dipanggil lagi.
d. Untuk memberikan kesempatan kepada Penggugat / Tergugat mengajukan

alat bukti.

hari Senin
Tanggal 22 Agustus 2013 untuk memberikan kesempatan kepada
Penggugat / Tergugat
mengajukan alat pembuktian, dan memerintahkan kepada Penggugat /
Tergugat atau kuasanya agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa
dipanggil lagi.
e. Untuk keperluan Majelis Hakim mendengarkan keterangan Saksi Ahli.

hari Senin
Tanggal 12 September 2013 untuk meminta pendapat seorang ahli…., dan
kemudian
memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya agar hadir
dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.
f. Untuk keperluan Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat.

hari Senin
Tanggal 19 September 2013 untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan
setempat, dan
kemudian memerintahkan kepada Penggugat / Tergugat atau kuasanya
agar hadir dalam persidangan tersebut tanpa dipanggil lagi.

Pada pemeriksaan perkara di mana Hakim menunda persidangan pada
waktu yang telah ditentukan, maka langsung diikuti dengan pernyataan
penutupan sidang.

7. Dalam persidangan pertama dan lanjutan yang dihadiri para pihak, memuat
keterangan bahwa majelis hakim telah melakukan upaya mendamaikan para
pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg / Pasal 130 HIR.
Ketua berusaha untuk mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil.
Keterangan tentang pelaksanaan mediasi.
a. Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melakukan

mediasi dengan menjelaskan prosedur mediasi sesuai Perma Nomor 1
Tahun 2008, dan menunda proses persidangan untuk memberikan
kesempatan para pihak menempuh proses mediasi.
Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak atau kuasanya
bahwa berdasarkan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008, para pihak
wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi. Ketua
Majelis

Hakim

kemudian

memerintahkan

kepada

para

pihak

melaksanakan mediasi.
Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan para pihak meninggalkan
ruang sidang untuk memberi kesempatan para pihak berunding memilih
mediator. Persidangan di skors.
Beberapa saat kemuadian skorsing dinyatakan dicabut, para pihak
dipersilahkan

masuk

ke

ruang

sidang.

Para

pihak

kemudian

menyampaikan kepada Majelis bahwa mereka telah berhasil/gagal
memilih mediator. (pilih salah satu, berhasil atau gagal).
b. Apabila para pihak berhasil memilih mediator.

Ketua Majelis Hakim kemudian membuat penetapan tentang mediator
yang dipilih
Yaitu Drs. KOMAR HIDAYAT, SH. MH dan memberitahukan kepadanya
untuk segera melaksanakan tugas.
c. Apabila para pihak gagal memilih mediator, diterangkan sebagai berikut :

Ketua Majelis Hakim kemudian menunjuk mediator dari hakim bukan
pemeriksa pokok perkara yang bersertifikat (jila tidak ada, dari hakim
pemeriksa pokok
perkara dengan atau tanpa sertifikat) pada Pengadilan Agama Subang, dan
membuat penetapan tentang mediator yang ditunjuk tersebut serta
memberitahukan kepadanya untuk segera melaksanakan tugas.
10. Dalam persidangan berikutnya keterangan mengenai laporan para pihak

tentang pelaksanaan mediasi.
a. Apabila mediasi berhasil, isi kesepakatan dikuatkan dalam bentuk akta

perdamaian. Berita acara persidangan diawali dengan judul berita acara
persidangan, nomor perkara dan keterangan lanjutan, setelah keterangan
tentang kehadiran para pihak atau kuasanya, kemudian diterangkan
sebagai berikut :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, mediator menyampaikan
pernyataan tertulis kepada Majelis Hakim, bahwa upaya mediasi telah
berhasil.
Para pihak kemudian menyampaikan hasil kesepakatan secara tertulis yang
ditandatangai oleh para pihak / kuasanya dan mediator. Selanjutnya para
pihak mohon kepada Majelis Hakim untuk dikuatkan dalam Akta
Perdamaian.
b. Apabila para pihak tidak menghendaki Akta Perdamaian, tetapi ada

kesepakatan untuk pencabutan gugatan atau menyatakan perkara telah
selesai sebagaimana dimuat dalam kesepakatan tertulis, diterangkan
sebagai berikut :
Para pihak kemudian menyampaikan hasil kesepakatan secara tertulis
yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Selanjutnya para pihak
mohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya / menyatakan
perkaranya telah selesai.
Majelis

Hakim

kemudian

memberikan

Penetapan

mengabulkan

permohonan pencabutan gugatan.
c. Apabila mediasi gagal, diterangkan sebagai berikut :

Atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, mediator menyampaikan
pernyataan tertulis
tertanggal 25 Juli 2013 kepada Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa
upaya
mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2013 telah gagal.

Ketua Majelis Hakim kemudian menyatakan untuk melanjutkan
pemeriksaan perkara ini.
11. Pernyataan sidang dilakukan tertutup untuk umum dalam hal undang-

undang menentukan bahwa pemeriksaan perkara yang bersangkutan
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, misalnya dalam
pemeriksaan permohonan cerai talak dan atau gugatan perceraian.
Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan, karena persidangan ini untuk
memeriksa perkara permohonan cerai talak / gugatan cerai, maka persidangan
dinyatakan tertutup untuk umum.
12. Pembacaan surat gugatan.
a. Apabila Penggugat tetap pada isi gugatannya.

Lalu dibacakan surat gugatan (catatan gugatan secara lisan), yang atas
pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada isi
gugatannya.
b. Apabila ada perubahan surat gugatan, dibuat pernyataan sebagai berikut :

Lalu dibacakan surat gugatan, yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim,
Penggugat menyatakan ada perubahan/tambahan pada surat gugatannya,
perubahan/tambahan surat gugatan mana kemudian disampaikan oleh
Penggugat kepada Majelis Hakim.
c. Apabila ada perubahan catatan gugatan secara lisan, dibuat pernyataan

sebagai berikut :
Lalu dibacakan catatan gugatan secara lisan.
Ketua Majelis Hakim kepada Penggugat :

Apakah ada perubahan / tambahan
pada gugatan sdr ?
Ya, ada perubahan dan akan
saya sampaikan secara lisan,
yaitu :
c. Dst ....
13. Pemeriksaan pihak-pihak berkaitan dengan jawaban, replik Atas pertanyaan

Ketua Majelis Hakim, Tergugat / Kuasanya atau Penggugat / Kuasanya
menyatakan telah siap dengan jawaban / replik / dupliknya secara tertulis.
Tergugat / Kuasanya atau Penggugat / Kuasanya kemudian menyerahkannya
kepada Majelis Hakim dan tembusan / foto copynya kepada pihak lawan.
(Apabila dipandang perlu, Ketua Majelis dapat mempersilahkan Tergugat /
Kuasanya atau Penggugat / Kuasanya untuk membacakan jawaban / replik /
duplik / kesimpulan tersebut).
14. Pemeriksaan alat-alat bukti surat dan saksi-saksi serta tanggapan pihak lawan.

Sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim,
persidangan pada hari ini memasuki tahap pembuktian.
Atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan telah siap dengan
bukti surat, yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim disertai dengan
aslinya.
Majelis Hakim kemudian memeriksa bukti surat tersebut dan setelah
dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P.1, P.2,
P.3 dst.

Majelis Hakim lalu memberikan kesempatan kepada pihak Tergugat untuk
memeriksa dan bukti surat tersebut.
Ketua Majelis Hakim kepada Tergugat :
Apakah ada tanggapan terhadap
bukti surat Tergugat ?
Ya,saya

akan

menanggapi

sebagai

berikut :

a. Bukti P.1.................
b. Bukti P.2................
c. Dst .........................
Selanjutnya Penggugat juga menyatakan bahwa ia telah siap dengan saksisaksinya dan mohon kepada Majelis Hakim saksi tersebut didengar
keterangannya.
Maka dipanggil masuklah saksi-saksi Penggugat ke dalam ruang persidangan
yaitu :
Saksi I : JAMILAH binti MUMUH (ibu kandung pemohon), umur 72 tahun,
Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, bertempat tinggal di jl.
Desa RT 37 RW 10 Desa. Cipadung, Kecamatan Cibiru,
Kota/Kabupaten Bandung
Saksi II : ITA DARIYANTI binti SOLEH (tetangga Pemohon), umur 33
tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat
tinggal di jl. Desa RT 07 RW 06 Desa. Cipadung Kec. Cibiru,
Kota/Kabupaten Bandung

Atas pertanyaan Ketua Majelis para saksi menerangkan, bahwa mereka
masing- masing kenal dengan para pihak yang berperkara, tidak ada hubungan
keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan
mereka. Sesudah bersumpah menurut cara agama Islam, para saksi
menyatakan akan menerangkan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang
sebenarnya.
Para saksi kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :
Ketua Majelis Hakim kepada saksi I :
Sejak kapan saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?
Saya kenal dengan Penggugat sejak.....
dan kenal dengan Tergugat sejak
Dst….
Atas keterangan Saksi I tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan
menolaknya. Ketua Majelis Hakim kepada saksi I :
Sejak kapan saudara kenal dengan Penggugat dan Tergugat ?
Saya kenal dengan Penggugat sejak.....
dan kenal dengan Tergugat sejak
Dst…
Atas keterangan Saksi I tersebut Tergugat menyatakan keberatan dan
menolaknya, karena
15. Keterangan saksi ahli jika ada.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai perkara yang disengketakan, maka
dipanggil

masuk menghadap ke persidangan, seorang ahli.............yaitu :
.......... bin..................., umur ..., agama Islam, pekerjaan................ ,
bertempat tinggal di Desa / Kelurahan......., Kecamatan ................ ,
Kabupaten / Kota.........................
Atas pertanyaan Ketua Majelis saksi menerangkan, bahwa ia tidak kenal
dengan para pihak yang berperkara, tidak ada hubungan keluarga sedarah
maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan mereka.
Sesudah bersumpah menurut cara agama Islam, maka saksi ahli menyatakan
akan menerangkan yang sebenarnya yakni menurut ilmu pengetahuannya.
Ketua Majelis Hakim kepada saksi ahli :
Sebagi seorang ahli .......... bagaimana
pendapat sdr tentang ..................... ?
Menurut pengetahuan saya, tentang
hal tersebut adalah sebagai berikut :
1.......
2.......
16. Pernyataan sidang terbuka untuk umum sebelum pernyataan penundaan hari

sidang dan pembacaan putusan, apabila pemeriksaan perkara ybs berdasarkan
ketentuan undang-undang harus dilakukan dalam persidangan tertutup untuk
umum, misalnya dalam perkara perceraian.
Selanjutnya persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.
17. Pembacaan putusan.
a. Dalam hal pada persidangan pertama Penggugat tidak hadir, Tergugat

mohon putusan dan dikabulkan, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan.
Maka Majelis hakim memutuskan untuk memulai pemeriksaan perkara
ini. dan selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :
Mengadili :
-

Menggugurkan gugatan Penggugat

-

Dst

b. Dalam hal pada persidangan pertama Tergugat tidak hadir, Penggugat

mohon putusan dan dikabulkan, lalu Majelis Hakim menjatuhkan putusan.
Majelis hakim memutuskan untuk memulai pemeriksaan perkara ini.
Kemudian dibacakan surat gugatan dan atas pertanyaan Hakim,
Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Selanjutnya Penggugat
mohon keputusan, dan berikutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan
sebagai berikut :
Mengadili :
-

Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tetapi tidak
hadir;

-

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

-

Dst ..

c. Dalam hal Penggugat dan Tergugat hadir, atau salah satu diantara

Penggugat atau Tergugat tidak hadir, setelah perkara melalui seluruh
tahapan pemeriksaan.
Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan para pihak namun tidak
berhasil.

Kemudian

Ketua

Majelis

menjelaskan

tentang

agenda

persidangan pada hari ini adalah pembacaan hasil musyawarah Majelis
Hakim.
Selanjutnya Ketua Majelis Hakim membacakan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut :
MENGADILI
-

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.

-

Menyatakan .............

-

Menghukum ............

-

Membebankan kepada Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara
yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sebesar Rp ,- (....................).

18. Pernyataan persidangan ditutup.

Sesudah itu, persidangan dinyatakan ditutup.
19. Penandatanganan berita acara persidangan oleh ketua majelis dan panitera /

panitera pengganti.
Demikian berita acara persidangan ini dibuat, yang ditandatangani oleh Ketua
Majelis Hakim dan Panitera Pengganti.
Catatan :
Hal-hal pokok sebagaimana uraian di atas, dalam rangkaian pembuatan
berita acara persidangan penggunaannya disesuaikan dengan variable situasi
tahapan persidangan, apakah persidangan yang pertama atau lanjutan atau
terakhir.

BAB V
PENUTUP

F. Kesimpulan
Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan pelaksana
kekuasaan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Sesuai dengan undangundang yang mengatur badan peradilan agama, Pengadilan Agama Subang
mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan
perkara di antara orang Islam. Adapun bidang hukum yang menjadi
kewenangannya : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Infaq, Shadaqah
Dan Ekonomi Syari’ah. Bidang hukum tersebut merupakan kewenangan absolut
peradilan agama. Pada saat yang sama, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut,
Pengadilan Agama Subang, juga dibatasi dengan yurisdiksi relatif yaitu wilayah
hukum kabupaten Subang.
Demikian juga fungsi Pengadilan Agama Subang juga telah ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:
1. Fungsi mengadili : memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara
yang diterimanya,
2. Fungsi pengawasan dan pembinaan: mengawasi perilaku apartur peradilan,
hakim, pejabat kepaniteraan dan kesekretarian dan pegawai pada
umumnya, membina mereka agar melaksanakan tugas sesuai dengan code
of conduct.

3. Fungsi administrasi : memberikan pelayanan administrasi hukum, seperti
penerbitan akta cerai, pemberian salinan putusan dan pelayanan hukum
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
4. Fungsi penasehatan : memberikan nasehat dan pendapat hukum kepada
instansi pemerintah dan masyarakat, apabila diminta.
Pengadilan Agama Subang tetap berupaya untuk melaksanakan tugas dan fungsi
secara optimal dalam melayani pencari keadilan, sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk
memberikan askes seluas-luasnya pada masyarakat terpinggirkan melalui sidang keliling
dan prodeo yang menjadi brand image Ditjen Badilan MARI.
Namun demikian, masih ada beberapa hal pada prakteknya yang masih tidak

sesuai dengan teori; seperti pada surat pengajuan perkara yang kenyataannya
dibuat dipengadilan (atas dasar membantu), penetapan mediator yang tidak
ditetapkan secara prosedural pada saat persidangan berlangsung.
Di pengadilan agama subang ini masih banyak tenaga tekhnis yang
merangkap jabatan struktural. Di samping itu, Pengadilan Agama Subang masih
mempunyai kendala terbatasnya sarana gedung dan peralatan yang sudah tidak
mendukung pelaksanaan tugas dengan sempurna.

G. Saran
Dari kesimpulan diatas, saya selaku penyusun laporan memberi saran yang
mudah-mudahan bisa diterima, yaitu:
a. Perlu ditambah tenaga teknis khususnya tenaga kepaniteraan yang
murni tidak merangkap jabatan struktural,

b. Segera diwujudkan sarana gedung dan perlengkapannya, untuk
mendukung pencapaian target yang menjadi sasaran program
Pengadilan Agama Subang.
c. Peningkatan mutu kebersihan guna kenyamanan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, 2005. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan
Agama. Jakarta: Prenada Media.

F. Agsya, 2010. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009,
Jakarta: Asa Mandiri.

Fokus Media, 2009. Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah
Agung, Edisi revisi 2009, Bandung: Fokus Media.
Simorangkir, 1987. Kamus Hukum, Jakarta: Aksara Baru.

www.pa-subang.go.id

Laporan ppa junia marwa

Recomendados

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente (20)

Destacado

Destacado (11)

Similar a Laporan ppa junia marwa

Similar a Laporan ppa junia marwa (20)

Laporan ppa junia marwa