Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021

1. PERATURAN DESA PEKUNCEN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PEKUNCEN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PEKUNCEN Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 114 Tahun 2014 disebutkan RKP dapat dirubah dalam hal terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagamana huruf a dan perlu membuat Peraturan Desa tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021; SALINAN

2. Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2. 2Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. 3Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. 4Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 5. 5Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. 6. 6Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 7. 7Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 8. 8Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa; 9. 9Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035); 10. 1 0 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 222 tentang Pengelolaan Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641); 11. 1 1 Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62); 12. 1 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

4. Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 13. 1 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1); 14. 1 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 6); 15. 1 5 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 7); 16. 1 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 2); 17. 1 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Provisin jawa Tengah 14-346/2020 ); 18. 1 8 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa; 19. 1 9 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 Nomor 67);

5. 20. 2 0 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor : 86); 21. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2019 Nomor 2); 22. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 1); 23. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Musyawarah Desa (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 2); 24. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 4); 25. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2019 Nomor 2) 26. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 10; Tambahan Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2021 Nomor 1); 27. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 10). Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEKUNCEN

6. dan KEPALA DESA PEKUNCEN MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA PEKUNCEN NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2021 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan : 1. Desa adalah Desa, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

7. 6. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen. 9. Bupati adalah Bupati Kebumen. 10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 11. Kecamatan adalah Kecamatan Sempor. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. 15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

8. 17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah). 20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten. 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJMDesa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan

9. kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa; 22. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. 23. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, pelindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal. 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 25. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 26. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterimakabupaten/kota dalam Anggaran

10. Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 27. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan,prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadap di desa. 28. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan. 29. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien. 30. Karifan lokal adalah merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa, pakaian masyarakat di desa yang didasari nilai nilai kebaikan sebagai bentuk atau ciri khas desa. BAB II TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP Desa Pasal 2 1. Rencana RKP Desa dapat disusun oleh Pemerintahan Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa; 2. Dalam menyusun rancangan. RKP Desa, Tim Penyususn RKP Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa; 3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa

11. 4. Setelah membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa, dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa, maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang RKP Desa tahun 2021 dalam bentuk Dokumen RKP Desa; 5. BPD menyelenggarakan musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah Desa serta Unsur Masyarakat; 6. Setelah dibahas dan disepakati makaKepala Desa maka menetapkan RKP -Desa dalam peraturan desa serta memerintahkan Sekretaris Desauntuk mengundangkan dalam Lembaran Desa BAB III MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN RKP Desa 2021 Pasal 3 1. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi dalam membahas dan menyepakati Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa dalam mengambil keputusan; 2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat. BAB IV VISI DAN MISI Pasal 4 Visi Desa: Bersama Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama menuju Desa Pekuncen Yang Bermartabat Pasal 5 Misi :

12. 1. Menciptakan Pelayanan adminitrasi yang Tertib data dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai alur yang benar dan tepat waktu. 2. Mendorong masyarakat untuk hidup sehat sesuai PHBS dan berahlaq yang baik. 3. Meningkatan mutu ekonomi masyarakat dengan memberdayakan Sumber Daya Manusia, potensi desa dan kekayaan desa serta menumbuhkan usaha ekonomi desa berbasis mayarakat. 4. Meningkatan Prestasi akademik dan Non Akademik dengan memanfaatkan SDM yang ada. 5. Menciptakan kerukunan dan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing – masing. 6. Pemerataan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan memanfaatkan SDM dan SDA Desa Pekuncen. 7. Memberdayakan lembaga desa untuk ikut berperan aktif dalam pembangunan desa. 8. Berinovasi memuwudkan desa yang berprestasi dan mebudayakan gotong royong dalam proses pembangunan desa dan negara. BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Pasal 6 Strategi Pembangunan Desa : a. Meningkatkan kwalitas dan kwantitas pemerintahan desa dan BPD. b. Meningkatkan pembangunan desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat desa. c. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa. d. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan desa agar desa menjadi berkembang dan mandiri;

13. e. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari f. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Pasal 7 Arah Kebijakan Keuangan Desa : a. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat b. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat c. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat d. Terwujudnya perubahan desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa; e. Terwujudnya kualitas pemerintahan desa dan BPD dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di desa. Pasal 8 Arah Kebijakan Pembangunan Desa : a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa; 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 3. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 4. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 5. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)

14. 6. Penyediaan Tunjangan BPD 7. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) 8. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 9. Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa 10. Penyediaan Tambahan Tunjangan Pj. Kepala Desa 11. Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 12. Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 13. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 14. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 15. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 16. Penyusunan Profil Desa 17. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 18. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin 19. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 20. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) 21. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 22. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) 23. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi / Penilaian Aset Desa

15. 24. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes / Perkades selain Perencanaan / Keuangan) 25. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat 26. Pengembangan Sistem Informasi Desa 27. Sub Bidang Pertanahan b. Bidang Pembangunan Desa 1. Sub Bidang Pendidikan a. Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) b. Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) 2. Sub Bidang Kesehatan a. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) b. Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) c. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan d. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) e. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD f. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** g. Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll) 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang a. Pemeliharaan Jalan Desa

16. b. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang c. Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong / Selokan / Parit / Drainase dll) 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman a. Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) b. Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) 5. Sub Bidang Pariwisata a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) c. Bidang Pembinaan Masyarakat 1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat a. Pengadaan / penyelenggaraan Pos Keamanan Desa b. Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan a. Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) 3. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat a. Pembinaan PKK b. Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

17. a. Peningkatan Kapasitas BPD 2. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga a. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan b. Pemberdayaan/Pembentukan Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak desa/bina keluarga TKI c. Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak 3. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian a. Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa. 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana a. Penangulangan Bencana 2. Sub Bidang Keadaan Darurat a. Penanganan Keadaan Darurat BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam peraturan RKP Desa ini akan diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa. Pasal 10 Peraturan Desa tentang RKP Desa ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

18. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa Ditetapkan di Pekuncen Pada tanggal : 17 Februari 2021 KEPALA DESA PEKUNCEN HASTO NUGROHO Diundangkan di Desa Pekuncen Pada tanggal 18 Februari 2021 Sekretaris Desa EKO PRASETYO (LEMBARAN DESA PEKUNCEN TAHUN 2021 NOMOR 1)

19. Lampiran : Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 DESA : PEKUNCEN Tentang : Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 KECAMATAN : SEMPOR : tentang RKP Desa 2021 KABUPATEN : KEBUMEN B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Pemenuhan Siltap Kepala Desa 12 Bln Desa 36.000.000 36.000.000 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Pemenuhan Siltap Perangkat Desa 12 Bln Desa 245.700.000 245.700.000 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Pemenuhan Jaminan Ketenaga Kerjaan 12 Bln Desa 17.203.680 17.203.680 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) Pemenuhan Kebutuhan Kantor dan Operasional Pemerintah Desa 1 Th Desa 28.184.280 20.773.500 400.000 1.500.000 50.857.780 Penyediaan Tunjangan BPD Pemenuhan Tunjangan BPD 12 Bln Desa 14.940.000 14.940.000 Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) Pemenuhan Operasinal BPD 1 Th Desa 1.163.000 1.163.000 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Bantuan Penyelenggaraan Musyawarah / Pertemuan RT 24 Keg 24 RT/RW 6.000.000 6.000.000 Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa Pemenuhan Tambahan Tunjangan Kepala Desa 12 Bln Desa 3.000.000 3.000.000 Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa Pemenuhan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa 12 Bln Desa 12.600.000 12.600.000 Penyediaan Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 12 Bln Desa 500.000 500.000 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa (5) Daftar Prioritas Kegiatan Skala Desa Tahun 2021 BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.)

20. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (5) BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Pengadaan Aset Sarpras Kantor 1 Paket Desa 1.926.201 1.926.201 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Pemeliharaan Gedung Sekretariaat 1 Unit Kantor Desa 4.000.000 1.768.955 5.768.955 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Penyusunan Pendataan dan Pemutahiran Profil Desa SDGs Desa dan IDM 1 tahun Desa 12.083.000 12.083.000 Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Pertisipatif 1 Th Desa 11.162.900 11.162.900 Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Penyelenggaraan Musdes Perencanaan Desa 1 Th Desa 12.700.000 12.700.000 Penyelenggaraan Musdes Lainnya (kebijakan desa) Penyelenggaraan Musdes Lainnya (kebijakan desa) 1 tahun Desa 12.330.000 12.330.000 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Tersusunya Dokumen RKP Desa dan Review RPJM Desa 2 Keg Desa 15.766.000 15.766.000 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Tersusunya Dokumen Keuangan Desa 3 Keg Desa 2.512.500 2.512.500 Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa Tersusunya Data Aset dan Iventaris Desa 1 Keg Desa 9.966.000 9.966.000 Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) Pembuatan penyusunan perdes - perdes lainya 4 Perdes Desa - Penyusunan Kebijakan Desa 1 tahun Desa 4.934.400 4.934.400 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Tersusunya Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Desa 1 Keg Desa 3.562.500 3.562.500 Pengembangan Sistem Informasi Desa Pengembangan SID 1 Th Desa 51.755.709 51.755.709

21. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (5) BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.) Penyusunan Rencana Tata Ruang Desa dan Peta Desa Tersusunya Rencana Tata Ruang (Masterplan Desa) dan Peraturan Desa 1 Keg Desa - BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Pemenuhan Penyelenggaraan PAUD dan TPQ 17.256.400 5.000.000 22.256.400 Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Pengadaan Sarana PAUD 1 Tahun Pos PAUD 2.000.000 2.000.000 Penyelenggaraan PKD Penyelenggaraan PKD 1 Tahun FKD 4.264.400 4.264.400 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) Pemberian PMT Bagi Bumil, Balita dan Lansia 1 Paket 4 Posyandu 10.134.000 10.134.000 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Pelatihan Kader Kesehatan Desa 1 Kegiatan RDS - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Desa Aman Covid - 19 1 Tahun Desa 49.540.500 49.540.500 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Penyuluhan Keluarga Balita (Keg. PKK) 1 Keg Desa 3.200.500 3.200.500 Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu 1 Tahun Desa 400.000 400.000 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** Pengadaan Sarpras Posyandu 5.920.000 5.920.000 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan/Gerakan Hidup Bersih dan Sehat/Pos Pembinaan Terpadu/Penanganan Stunting Penanganan Stunting dan Pemenuhan Op. KPM 9.590.000 9.590.000 Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll) Kampanye HIV AID's 1 Keg Desa 2.377.500 2.377.500

22. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (5) BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Jalan Desa Pemeliharaan Jalan RW III (PKT) 1000 M RW III 4.900.000 4.900.000 Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Pemeliharaan Gang / Jalan Lingkungan (PKT) 175 HOK Desa - Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/Selokan/Parit/Drain ase dll) Pemeliharaan Saluran Lingkungan (PKT) 175 HOK Desa 11.000.000 11.000.000 Sub Bidang Kawasan Pemukiman Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll) Perpeliharaanya Sumber Mata Air (untuk PKT D dan Penghijuan) 5 Lokasi Desa 24.400.000 24.400.000 Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih) Pengadaan Sarana Pengolahan Sampah (Karang Taruna) 1 Paket Desa 7.500.000 7.500.000 Sub Bidang Pariwisata Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) Pembangunan Wisata Alam dan Religi 1 Paket Kebon Kopi 341.753.200 341.753.200 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Penguatan Linmas Desa - Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa 13.260.400 Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Pelatihan Penanganan Kebakaran 6.780.700 6.780.700 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) Perayaan HUH RI dan 1 Muharam 1443H 2 Kegiatan Desa 3.500.000 3.500.000

23. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (5) BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga 0 Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Pelatihan Sampah Organik 1 Kegiatan Desa - Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa Lomba Disaign Logo Desa 1 Kegiatan Desa - KT Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD - Pembinaan PKK Pemenuhan Operasional PKK Desa 1 Th Desa 1.800.000 1.156.400 2.956.400 Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa Operasional KPMD 12 Bulan Desa 5.000.000 5.000.000 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Pelatihan Kepala Desa 1 Keg Desa - Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa Pelatihan Komputer Bagi perangkat 10 Orang Desa - Peningkatan Kapasitas BPD Peningkatan Kapasitas Peran BPD 5 orang Desa 3.610.500 3.610.500 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan Tanaman Hias 1 Kegiatan PKK Desa 3.802.500 3.802.500 Pemberdayaan/Pembentuka n Posyandu/fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa/fasilitasi forum anak desa/bina keluarga TKI Operasional KPAD 12 Bln Desa - Fasilitasi Pembentukan Kelompok perlindungan Anak Desa 1 Tahun Desa 4.305.900 Kampanye hak-hak anak, keterampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak Kampanye UU Perlindungan Anak 1 Kegiatan Desa 11.640.500 11.640.500 Penyuluhan Pola Asuh Anak (parenting) 1 Keg PKK Desa -

24. B L R DANA DESA ADD BAGI HSL PAJAK/ RET BANTUAN KEUANGAN PADes Lain-lain Total Ket (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (5) BIDANG/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN) TARGET KINERJA (VOLUME) LOKASI SIFAT SUMBER DANA ( Rp.) Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Pengadaan Grobag Angkringan dan Cuci Kendaraan 1 Paket Karang Taruna 8.450.000 8.450.000 Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) Memahami sebagai personil BUMDesa (Pelaksana dan Badan Pengawas) 1 Kegiatan BUM Desa - Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pelatihan usaha ekonomi dan Perdagangan Pelatihan Dasar Menjahit 1 Paket PKK Desa 5.245.500 5.245.500 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanganan Covid 19 Bencana Alam 28.750.000 28.750.000 Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat BLD DD Tahun 2021 79.200.000 79.200.000 Sub Bidang Keadaan Mendesak PEMBIAYAAN Penanaman Modal BUM Desa Penyertaan Modal BUM Desa Pekuncen Wira Bumi 50.000.000 50.000.000 847.855.509 350.347.360 24.773.500 10.000.000 21.768.955 3.426.201 1.240.605.225 - Ditetapkan di Pekuncen Pada Tanggal : 17 Februari 2021 KEPALA DESA PEKUNCEN HASTO NUGROHO JUMLAH TOTAL

Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021

Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021

Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021

Recomendados

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

La actualidad más candente(20)

Similar a Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021

Similar a Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021(20)

Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang RKP Desa 2021