1. KEPALA DESA PEKUNCEN
KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PEKUNCEN
NOMOR: 470/11 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DATA SDGs DESA TAHUN 2021
DESA PEKUNCEN KECAMATAN SEMPOR KABUPATEN KEBUMEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PEKUNCEN,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun2021;
b. bahwa berdasarkan surat Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 5/PR/.03.01/III/2021
tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs
Desa.
c. bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayan
Masyarakat Desa.
d. bahwa berdasarkan Musyawarah Insidental pada
tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan data
SDGs Desa Pekuncen Tahun 2021
e. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, c
dan d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa
tentang Penetapan Data SDGs Desa Tahun 2021
2. Pekuncen Kecamatan Sempor Kabupaten
Kebumen.
Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah
3. Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun
2016 tentang Indeks Desa Membangun;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans No. 13
Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1035);
4. 11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor
21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Desa dan Pemberdayan Masyarakat Desa (Berita
Negara Tahun 2020 Nomor 1833);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan
Dana Desa; (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1641);
13. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang
Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan
Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2004 Nomor 62);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 1
Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2010 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 6
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2016 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8
Tahun 2017 tentang Pembentukan Sumber
Pendapatan Desa sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
No,7 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen Tahun 2019 Nomor 7);
5. 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor
14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen
Tahun 2020 Nomor No Reg Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah :(14-
346/2000);
19. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 Tahun
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2018 Nomor 67);
20. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 82 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021,
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun
2020 Nomor 86);
21. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 2 Tahun 2019
tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran
Desa Pekuncen Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 4 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran
Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor 4);
23. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
Pekuncen Tahun 2021 (Lembaran Desa
Pekuncen Tahun 2020 Nomor 10);
24. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 14 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun 2021 (Lembaran Desa Pekuncen Tahun
2020 Nomor 14);
6. 25. Peraturan Desa Pekuncen Nomor 1 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Desa
Pekuncen Nomor 10 Tahun 2020 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (
(Lembaran Desa Pekuncen Tahun 2020 Nomor
10; tambahan Lembaran Desa Pekuncen Tahun
2021 Nomor 1);
26. Peraturan Kepala Desa Pekuncen Nomor 3 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala
Desa Pekuncen Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja
Desa tahun 2021; tambahan Berita Desa
Pekuncen Tahun 2021 Nomor 3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Perkuncen Kecamatan Sempor
Tentang Data SDGs Desa Tahun 2021
KESATU : Data SDGs Desa Tahun 2021 Desa Pekuncen
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
ini
KEDUA : Pengolahan dan analisis data SDGs Desa dilakukan
secara elektronik oleh Sistem Informasi Desa yang
dikembangkan oleh Kementerian Desa, PDT, dan
Transmigrasi dan dapat dilihat oleh pemerintah desa
secara detail
KETIGA : Pengolahan lebih lanjut dalam Sistem Informasi Desa
menghasilkan rekomendasi perbaikan pembangunan
desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
mencapai tujuan-tujuan dalam SDGs Desa dimana
seluruh data dapat langsung digunakan untuk
keperluan beragam kegiatan pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh
pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota,
pemerintah provinsi, kementerian dan lembaga,
perguruan tinggi, swasta dan lembaga swadaya
masyarakat;
KEEMPAT : Sebagai proses perbaikan, ada pendalaman data-data
pada level RT, keluarga, dan warga Data SDGs Desa
Tahun 2021dilakukan pemutakhiran Data berbasis
SDGs Desa;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilakukan
perbaikan sebagaimana mestinya