SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 8
Pengusaha dan Pembantu Pengusaha
• Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang
memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain.
• Apabila ada dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya,
maka akan timbul suatu bentuk badan hukum dari perusahaan yang disebut dengan
persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau perusahaan
negara.
• Pembantu pengusaha adalah orang yang bekerja untuk membantu pengusaha dalam
menjalankan perusahaannya.
• Pembantu pengusaha dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama terdiri dari
buruh atau pekerja, sedangkan golongan kedua terdiri atas seorang penerima kuasa
(lasthebber) yang termasuk makelar dan komisioner.
• Pembantu pengusaha dibedakan juga menjadi pembantu dalam (internal perusahaan) dan
pembantu luar (eksternal perusahaan).
• Pelayan toko, yaitu semua pelayan yang
membantu pengusaha dalam menjalankan
perusahaannya di toko, misalnya pelayan penjual,
pelayan penerima uang (kasir), pelayan
pembukuan, pelayan penyerah barang, dan lain-
lain.
• Pekerja keliling, yaitu pembantu pengusaha yang
bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas
dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli
antara majikan (pengusaha) dan pihak ketiga.
• Pengurus filial, yaitu petugas yang mewakili
pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas
pada satu cabang perusahaan atau satu daerah
tertentu.
• Pemegang prokurasi, yaitu pemegang kuasa dari
perusahaan.
• Pimpinan perusahaan, yaitu pemegang kuasa
pertama dari pengusaha perusahaan.
• Agen perusahaan, adalah orang yang melayani
beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga.
• Perusahaan perbankan, adalah lembaga keuangan
yang mewakili pengusaha untuk melakukan, yaitu
pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang
dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik
pengusaha selaku nasabah.
• Pengacara, adalah orang yang mewakili pengusaha
sebagai pihak dalam perkara di pengadilan.
• Notaris, adalah orang yang dapat membantu
pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak
ketiga.
• Makelar, adalah seorang perantara yang
menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga
untuk mengadakan berbagai perjanjian.
• Komisioner, adalah orang yang menyelenggarakan
perusahaannya dengan melakukan perjanjian-
perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan
dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas
order dan atas beban pihak lain.
• Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
• Dalam hubungan kerja pasti memiliki sebuah perjanjian.
• Perjanjian adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja
yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
Hak adalah kepentingan yang dilindungi
oleh hukum, yang memberikan
keleluasaan kepada seseorang untuk
melaksanakannya. sedangkan,
kewajiban adalah pembatasan atau
beban yang timbul karena hubungan
dengan sesama atau dengan segera.
oleh sebab itu, dalam perdagangan
timbul pula hak dan kewajiban pada
pelaku-pelaku dagang tersebut.
• Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja.
• Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah
dibuat.
• Memberikan pelatihan kerja.
• Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat dan
menjalankan kewajiban menurut agamanya.
• Tidak boleh mengadakan diskriminasi antara upah
laki-laki dan perempuan.
• Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang
buruh atau lebih wajib membuat peraturan
perusahaan.
• Wajib membayar upah pekerja pada hari libur resmi.
• Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR)
kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja
minimal 3 bulan secara terus-menerus atau lebih.
• Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah
dari upah minimum.
• Wajib mengikutsertakan pekerja dalam program
jamninan sosial.
• Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam
memperoleh pekerjaan.
• Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi
dari pengusaha.
• Berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti.
• Menerima upah lembur jika pekerjaan melebihi waktu kerja.
• Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang
sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
• Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
• Wajib menaati aturan kerja.
• Menghormati pengusaha.
Materi 2 -  Hukum Dagang.pptx

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukumSeptiani Dwi Rahayu
 
Resumo de Atos Processuais para TJ-SP
Resumo de Atos Processuais para TJ-SPResumo de Atos Processuais para TJ-SP
Resumo de Atos Processuais para TJ-SPEstratégia Concursos
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptxnatal kristiono
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanNuelnuel11
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalJonaedi Efendi
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnFenti Anita Sari
 
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...OnTimeVitThu
 
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONALAULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONALRicardo Torques
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdatazahraayu24
 

La actualidad más candente (20)

22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber   sumber hukumPengantar ilmu hukum sumber   sumber hukum
Pengantar ilmu hukum sumber sumber hukum
 
Sistem hukum adat
Sistem hukum adatSistem hukum adat
Sistem hukum adat
 
Resumo de Atos Processuais para TJ-SP
Resumo de Atos Processuais para TJ-SPResumo de Atos Processuais para TJ-SP
Resumo de Atos Processuais para TJ-SP
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptxNatal kristiono mata kuliah hukum adat  hukum perkawinan  adat.pptx
Natal kristiono mata kuliah hukum adat hukum perkawinan adat.pptx
 
Hukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaanHukum adat dgn kebiasaan
Hukum adat dgn kebiasaan
 
Hukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokalHukum & kearifan lokal
Hukum & kearifan lokal
 
Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, HAY
Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, HAYVi phạm về giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, HAY
Vi phạm về giao kết hợp đồng lao động trong doanh nghiệp, HAY
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Dasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adatDasar dasar hukum adat
Dasar dasar hukum adat
 
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKnPengertian dan Obyek Kajian  Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
Pengertian dan Obyek Kajian Hukum Tata Negara Tri Andari Dahlan, SH.MKn
 
Pengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukumPengantar ilmu hukum
Pengantar ilmu hukum
 
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...
KHÓA LUẬN: PHÁP LUẬT VỀ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP - THỰC TIỄN TƯ VẤN TẠI CÔNG TY...
 
Empresarial 2
Empresarial 2Empresarial 2
Empresarial 2
 
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONALAULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONAL
AULA 00 - DIREITO CONSTITUCIONAL
 
Hukum Acara Perdata
Hukum Acara PerdataHukum Acara Perdata
Hukum Acara Perdata
 
Disertasi Boy Nurdin
Disertasi Boy NurdinDisertasi Boy Nurdin
Disertasi Boy Nurdin
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 

Similar a Materi 2 - Hukum Dagang.pptx

Materi perusahaan
Materi perusahaanMateri perusahaan
Materi perusahaanEriRomadhon
 
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanEtika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanAlvin Tokan
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanMuhamad Yogi
 
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Hefti Juliza
 
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptxPertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx19920606201903202019
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanEllys Panggabean
 
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptwongalus3
 
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfUnion Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfEngeChristina1
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxzulfanerlansyah1
 
Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumVedo Yudistira
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptxUmmuFaizah4
 
Hubngan Industrial-MSDM.pdf
Hubngan Industrial-MSDM.pdfHubngan Industrial-MSDM.pdf
Hubngan Industrial-MSDM.pdfhamjaabduhalik
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMarselaM2
 
4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaanM Yaqin
 
Organisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenOrganisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenHany Rahardjo
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
 

Similar a Materi 2 - Hukum Dagang.pptx (20)

1. perusahaan
1. perusahaan1. perusahaan
1. perusahaan
 
Materi perusahaan
Materi perusahaanMateri perusahaan
Materi perusahaan
 
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanEtika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan PerburuhanKetenagakerjaan dan Perburuhan
Ketenagakerjaan dan Perburuhan
 
HUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAANHUKUM PERUSAHAAN
HUKUM PERUSAHAAN
 
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
Tugas 3 hukum bisnis dan lingkungan artikel, ppt, hefti juliza, hapzi ali, un...
 
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptxPertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx
Pertemuan Ke 3 Perusahaan dan Landasan Akad Kontrak.pptx
 
Makalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaanMakalah tentang ketenagakerjaan
Makalah tentang ketenagakerjaan
 
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
001-MANAJEMEN HUBUNGAN INDUSTRIAL.ppt
 
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdfUnion Representatif & Collective Bargaining.pdf
Union Representatif & Collective Bargaining.pdf
 
Sarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptxSarana Hubungan Industrial.pptx
Sarana Hubungan Industrial.pptx
 
Tehnik presentasi
Tehnik presentasiTehnik presentasi
Tehnik presentasi
 
Kewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek HukumKewirausahaan Aspek Hukum
Kewirausahaan Aspek Hukum
 
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
001-manajemenhubunganindustrial-230126083750-b92bff2f.pptx
 
Hubngan Industrial-MSDM.pdf
Hubngan Industrial-MSDM.pdfHubngan Industrial-MSDM.pdf
Hubngan Industrial-MSDM.pdf
 
Msdm hub.industrial
Msdm hub.industrialMsdm hub.industrial
Msdm hub.industrial
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
 
4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan4.bentuk perusahaan
4.bentuk perusahaan
 
Organisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenOrganisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemen
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
 

Más de Agustinus Astono

Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxHukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxAgustinus Astono
 
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxMateri 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxAgustinus Astono
 
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxMateri 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxAgustinus Astono
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxProses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxSistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxHarta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxAgustinus Astono
 
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxHukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxAgustinus Astono
 

Más de Agustinus Astono (10)

Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptxHukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan Materi 4.pptx
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 2.pptx
 
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptxHukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Materi 1.pptx
 
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptxMateri 4 - Hukum Adat.pptx
Materi 4 - Hukum Adat.pptx
 
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptxMateri 4 - Hukum Dagang.pptx
Materi 4 - Hukum Dagang.pptx
 
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxKedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Kedudukan Janda dan Duda dalam Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptxProses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Proses Pewarisan Berdasarkan Hukum Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptxSistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
Sistem Pewarisan dalam Hukum Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptxHarta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
Harta Waris Adat by Agustinus Astono.pptx
 
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptxHukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
Hukum Keluarga dan Waris Adat by agustinus astono.pptx
 

Último

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfCI kumparan
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxmaxandrew9
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubarazannialzur
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyatzidantalfayaed
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptxahmadrievzqy
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxAchmadHidayaht
 

Último (6)

PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdfPENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
PENGUMUMAN SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PILKADA DKI JAKARTA.pdf
 
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptxhukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
hukum Anti korupsi & Pencucian uang studi kasus AKIL MOCHTAR_Kelompok 3.pptx
 
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubaraSNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
SNI 5015 2019 estimasi sumerdaya dan cadangan batubara
 
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan RakyatPemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
Pemahaman Mahasiswa Gen Z di Tentang Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat
 
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
20230812 - DSLA - Perbandingan KUHP Lama dan Baru.pptx
 
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptxMateri negara dan konstitusi materi.pptx
Materi negara dan konstitusi materi.pptx
 

Materi 2 - Hukum Dagang.pptx

  • 2. • Pengusaha adalah orang yang menjalankan perusahaan perdagangan atau orang yang memberikan kuasa perusahaannya kepada orang lain. • Apabila ada dua orang pengusaha atau lebih bekerja sama dalam melakukan usahanya, maka akan timbul suatu bentuk badan hukum dari perusahaan yang disebut dengan persekutuan perdata, persekutuan firma, persekutuan komanditer, atau perusahaan negara. • Pembantu pengusaha adalah orang yang bekerja untuk membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya. • Pembantu pengusaha dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan pertama terdiri dari buruh atau pekerja, sedangkan golongan kedua terdiri atas seorang penerima kuasa (lasthebber) yang termasuk makelar dan komisioner. • Pembantu pengusaha dibedakan juga menjadi pembantu dalam (internal perusahaan) dan pembantu luar (eksternal perusahaan).
  • 3. • Pelayan toko, yaitu semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaannya di toko, misalnya pelayan penjual, pelayan penerima uang (kasir), pelayan pembukuan, pelayan penyerah barang, dan lain- lain. • Pekerja keliling, yaitu pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan (pengusaha) dan pihak ketiga. • Pengurus filial, yaitu petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal, tetapi terbatas pada satu cabang perusahaan atau satu daerah tertentu. • Pemegang prokurasi, yaitu pemegang kuasa dari perusahaan. • Pimpinan perusahaan, yaitu pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan.
  • 4. • Agen perusahaan, adalah orang yang melayani beberapa pengusaha sebagai perantara pihak ketiga. • Perusahaan perbankan, adalah lembaga keuangan yang mewakili pengusaha untuk melakukan, yaitu pembayaran kepada pihak ketiga, penerimaan uang dari pihak ketiga, dan penyimpanan uang milik pengusaha selaku nasabah. • Pengacara, adalah orang yang mewakili pengusaha sebagai pihak dalam perkara di pengadilan. • Notaris, adalah orang yang dapat membantu pengusaha dalam membuat perjanjian dengan pihak ketiga. • Makelar, adalah seorang perantara yang menghubungkan pengusaha dengan pihak ketiga untuk mengadakan berbagai perjanjian. • Komisioner, adalah orang yang menyelenggarakan perusahaannya dengan melakukan perjanjian- perjanjian atas namanya sendiri atau firmanya, dan dengan mendapat upah atau provisi tertentu atas order dan atas beban pihak lain.
  • 5. • Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. • Dalam hubungan kerja pasti memiliki sebuah perjanjian. • Perjanjian adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
  • 6. Hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang memberikan keleluasaan kepada seseorang untuk melaksanakannya. sedangkan, kewajiban adalah pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan segera. oleh sebab itu, dalam perdagangan timbul pula hak dan kewajiban pada pelaku-pelaku dagang tersebut. • Berhak sepenuhnya atas hasil kerja pekerja. • Berhak melaksanakan tata tertib kerja yang telah dibuat. • Memberikan pelatihan kerja. • Memberikan izin kepada buruh untuk beristirahat dan menjalankan kewajiban menurut agamanya. • Tidak boleh mengadakan diskriminasi antara upah laki-laki dan perempuan. • Bagi perusahaan yang memperkerjakan 25 orang buruh atau lebih wajib membuat peraturan perusahaan. • Wajib membayar upah pekerja pada hari libur resmi. • Wajib memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 3 bulan secara terus-menerus atau lebih. • Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. • Wajib mengikutsertakan pekerja dalam program jamninan sosial.
  • 7. • Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan. • Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. • Berhak memperoleh waktu istirahat dan cuti. • Menerima upah lembur jika pekerjaan melebihi waktu kerja. • Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama. • Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. • Wajib menaati aturan kerja. • Menghormati pengusaha.