Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hubungan internasional dan politik luar negeri bebas aktif menurut beberapa ahli serta landasan pelaksanaannya berdasarkan konstitusi dan ketetapan MPR."
6. KESIMPULAN PENGERTIAN
HUBUNGAN INTERNASIONAL
Hubungan Internasional adalah
hubungan yang mengatur perilaku
setiap negara untuk berinteraksi
dengan negara lain dalam bidang
ekonomi, politik, sosial budaya,
pertahanan keamanan.
7. Prinsip Pelaksanaan Hubungan
Internasional
a. Sovereignty :
Setiap negara wajib mengakui persamaan
derajat sebagai negara merdeka dan
berdaulat sehingga semua pihak dapat
menyelesaikan kepentingan –
kepentingannya atas dasar persamaan dan
tanpa adanya tekanan.
b. Reciprocity :
hubungan timbal balik antara negara –
negara yang terlibat hubungan
8. c. Courtesy ( kepantasan ) :
Masing – masing negara sepantasnya saling
menjaga kehormatan negara – negara lain.
d. Pacta Sunt Servanda :
Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian
antarbangsa wajib untuk menaati dan
melaksanakan perjanjian yang telah
disepakati.
d. Tidak mencampuri urusan dalam negeri
negara lain.
10. Asas-asas dalam Hubungan
Internasional
– Asas Kebangsaan (ekstrateritorial) warga
negara tetap mendapat perlakuan hukum dari
negaranya dimana dia berada
– Asas Teritorial berlaku bagi semua orang &
barang yg berada di wilayahnya baik warga
negara atau orang asing
– Asas Kepentingan umum wewenang negara
melindungi & mengatur kepentingan
masyarakat
11. Bentuk – bentuk hubungan
Internasional
Lembaga
Regional dan
Internasional
Perwakilan
dan
Perutusan
Perjanjian
Internasional
12. Lembaga Regional dan Internasional
- Pengertian Hubungan regional:
Hubungan yang dilakukan oleh beberapa negara dalam satu
kawasan (region) , bersifat law making treaty terbatas dan
treaty contract
Contoh: NATO,ANZUS,Pakta Warsawa, MEE / EEC, APEC,
ASEAN, Uni Eropa
- Pengertian Hubungan internasional:
Hubungan antarbangsa dalam segala aspeknya yang
dilakukan oleh suatu Negara untuk mencapai kepentingan
nasional Negara tersebut.Hubungan itu diantaranya yaitu
hubungan politis, budaya, ekonomi ataupun pertahan dan
keamanan.
- Contoh: PBB, ASEAN, GNB
13. APEC
Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)
merupakan forum regional yang terbentuk
oleh perubahan kondisi politik dan ekonomi
dunia pada akhir dekade 1980, yang
menciptakan saling ketergantungan diantara
negara-negara di kawasan Asia Pasifik.
14. PERWAKILAN DIPLOMATIK
Perwakilan Diplomatik : lembaga kenegaraan diluar
negeri yang bertugas dalam membina dan
menyelenggarakan tugas-tugas hubungan politik
dengan negara lain.
Tugas dan wewenang ini dilakukan oleh perangkat
korps Diplomatik, yaitu (C.D):
a. Duta besar (Ambassador)
b. Duta (Ervoye Extraordinaire et ministre fleni
to centiaire) dan menteri berkuasa
penuh/Gerzant
c. Menteri Residen (Minister Resident)
d. Kuasa usaha (Charges d`affaires)
15. PERWAKILAN KONSULER
Dalam membina / Menyelenggarakan
hubungan yang Non-politis Duta Besar
Dibantu Oleh Korps Consuler Yang Terdiri
Dari:
1. Konsul Jenderal
2. Wakil Konsul
3. Agen Konsul
4. Konsul
Tugas
pokok
perwakilan
konsuler,
menjaga duta memajukan kepentingan kepentingan perdangangan, industri, pelayaran
dan persetujuan-persetujuan dagang ekonomi
lainnya.
16. Perjanjian Internasional
a.Traktat:
Perjanjian dua negara atau lebih yg sifatnya formal & sangat
mengikat
b.Konvensi :
Perjanjian yg lebih khusus namun bersifat multilateral, tidak
menyangkut kebijakan tingkat tinggi.
c.Pakta:
Traktat dalam arti sempit & memerlukan ratifikasi
d.Persetujuan (agreement):
Perjanjian bersifat teknis/adminitratif
e.Protokol:
Persetujuan yg melengkapi konvensi
f. Piagam (Statuta) :
Himpunan peraturan yang ditetapkan sebagai persetujuan
internasional
17. g. Charter:
Bentuk perjanjian internasional yang digunakan untuk
membentuk badan- badan tertentu dan mengikat pihakpihak yang terlibat
h. Covenant:
Bentuk perjanjian internasional yang bertujuan untuk
menjamin terciptanya perdamaian dunia, meningkatkan
kerjasama internasional, dan mencegah terjadinya
peperangan
i. Modus Vivensi:
Dokumen yang mencatat hasil persetujuan internasional
yang bersifat sementara
j. Deklarasi (Declaration):
Bentuk pernyataan internasional yang bertujuan
memperjelas adanya hukum yang berlaku atau untuk
menciptakan hukum baru dan mengikat pihak- pihak
yang terlibat
18. Macam-macam Perjanjian
Internasional
1. Kerjasama Bilateral
- Perjanjian yang dilakukan oleh hanya 2 negara
saja, bersifat treaty contract
- mis : Indonesia – Cina
2. Kerjasama Multilateral
- Perjanjian yang dilakukan oleh negara-negara
tanpa dibatasi oleh suatu region tertentu,
bersifat internasional, bersifat law making
treaty
19.
20. ASEAN
ASEAN beranggotakan semua negara di Asia tenggara (kecuali
Papua Nugini).
Berikut ini adalah negara-negara anggota ASEAN:
•Filipina
(negara pendiri)
•Indonesia (negara pendiri)
•Malaysia (negara pendiri)
•Singapura (negara pendiri)
•Thailand (negara pendiri)
•Brunei Darussalam
(7 Januari 1984)
•Vietnam
(28 Juli 1995)
•Laos
(23 Juli 1997)
•Myanmar
(23 Juli 1997)
•Kamboja
(30 April 1999)
•Timor Leste
21. TUJUAN ASEAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Menjalin kerjasama negara-negara Asia Tenggara dibidang
Ekonomi, sosial dan budaya
Menjaga dan maningkatkan perdamaian dan stabilitas
keamanan Asia Tenggara
Meningkatkan peran negara-negara ASEAN dalam kancah
internasional
Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan
pengembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara
Saling membantu dalam hal pelatihan dan penelitian bidang
pendidikan, profesi, dan teknik.
Meningkatkan kerjasama di bidang pertanian, industri,
perdagangan, dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup
Memulihkan kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan
organisasi internasional dan regional
22. DASAR ASEAN
A. Saling menghormati kemerdekaan, integritas
teritorial, dan identitas semua bangsa
B. Mengakui hak setiap bangsa dan tidak mencampuri
urusan dalam negeri masing- masing
C. Penyelesaian pertengkatan dan persengketaan
secara damai
D. Tidak menggunakan ancaman atau kekuatan
E. Menjalankan kerjasama secara aktif
23. Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB)
Tujuan PBB:
a. Memelihara perdamaian & keamanan dunia
b. Mengembangkan persahabatan antar bangsa
berdasar azas persamaan Hak
c. Mewujudkan kerjasama internasional dalam
memecahkan masalah internasional
d. Menjadi pusat penyerasian tindakan bangsa2
dalam mencapai tujuan bersama
24. Asas PBB
a. Asas persamaan kedaulatan bagi semua anggota
b. anggota wajib memenuhi kewajiban sesuai dengan
piagam PBB
c. anggota menyelesaikan sengketa dengan damai
d. Dalam hubungan internasional menghindari
anacaman & kekerasan
e. Memberi bantuan kepada PBB sesuai dengan
piagam PBB
f. PBB tidak berkuasa mencampuri urusan dalam
negeri suatau negara
25. BADAN-BADAN POKOK PBB
1. Majelis umum (General Assembly)
2. Dewan keamanan (Security council)
3. Dewan Ekonomi dan sosial (Economic and
Sosial Council)
4. Dewan Perwalian (Trusteeship Council)
5. Mahkamah Internasional (International
Court of Justice)
6. Sekretaris Jendral (Secretary General)
26. Organisasi-organisasi dibawah PBB
1.
UNESCO Pengetahuan
& budaya
2. UNICEF Kesejahteraan
anak-anak
3. FAO Makanan
4. WHO Kesehatan
5. ILO Perburuhan
6. ITU Telekomunikasi
7. UNHCR Pengungsi
8. UPU Kesatuan Pos
9. IPCC Perubahan Iklim
10. UNEP Lingkungan
27. Pengertian Politik Luar Negeri
Bebas Aktif
A.W
Wijaya
Pengertian
Politik Luar
Negeri
Mochtar
Kusuma
atmaja
Kesimpulan
28. Pengertian Politik Luar Negeri
Bebas Aktif
A.W Wijaya
Bebas:
Tidak terikat oleh suatu ideologi atau suatu politik
negara asing atau blok-blok negaratertentu atau negara
adikuasa (superpower)
Aktif:
Aktif memberikan sumbangan realistis giat
mengembangkan kebebasan persahabatan dan kerja
sama internasional dengan cara menghormati
kedaulatan negara lain.
29. Pengertian Politik Luar Negeri
Bebas Aktif
Mochtar
Kusumaatmaja
Bebas:
Bangsa Indonesia tidak memihak pada kekuatan
kekuatan yang pada dasarnya tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa, sebagaimana tercermin dalam
pancasila.
Aktif:
Dalam menjalankan kebijakan luar negerinya, Indonesia
tidak bersifat pasif reaktif atas kejadian-kejadian
internasional tetapi bersifat aktif.
30. Pengertian Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Kesimpulan
Bebas:
Bangsa Indonesia memiliki hak yang penuh untuk menentukan
sikap dan keinginannya sendiri sebagai negara yang merdeka
dan berdaulat termasuk dalam menentukan hubungan
internasionalnya.
Aktif:
Bangsa Indonesia berperan aktif dalam upaya menciptakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
31. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan Idiil
Pancasila
Pembukaan
UUD 1945
Pasal 11
Landasan
Pelaksanaan Politik
Luar Negeri Bebas
Aktif
Landasan
Struktural
UUD 1945
Landasan
Operasional
Penjabaran
Landasan Idiil
dan Struktural
Pasal13
Ketetapan MPR
GBHN
Undangundang
Keputusan
Presiden
32. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Idiil
Pancasila
Sila Ke-2
Kemanusiaan yang adil dan
beradab.
33. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Struktural
UUD
1945
Alinea 1
dan 4
1. Alinea Pertama Pembukaan UUD 1945
“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala
bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia
harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”
2. Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945
”… dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial, …”
34. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Struktural
UUD
1945
Pasal 11
dan 13
1. UUD 1945 Pasal 11
”Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain.”
2. UUD 1945 Pasal 13
Ayat 1: ”Presiden mengangkat duta dan konsul.”
Ayat 2: ”Dalam mengangkat duta, Presiden
memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”
Ayat 3: ”Presiden menerima penempatan duta negara lain
dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan
Rakyat.”
35. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Operasional
Ketetapan
MPR
Ketetapan MPR Nomor
XII/MPR/1996 tentang
Kebijakan Politik Luar Negeri
36. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Operasional
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
GBHN
GBHN 1973
GBHN 1978
GBHN 1983
GBHN 1988
GBHN 1993
GBHN 1999
Program Pembangunan Nasional Tahun 2004
Subkebijakan Luar Negeri
Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Nasional
37. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Operasional
Undangundang
Undang- Undang Nomor 37 Tahun 1999
tentangHubungan Luar Negeri
38. Landasan Pelaksanaan Politik Luar
Negeri Bebas Aktif
Landasan
Operasional
Keputusan
Presiden
Keputusan Presiden Nomor 45
Tahun 1974 tentang Stuktur
Organisasi Deparemen
Luar Negeri
39. Faktor Penyebab Indonesia memilih
sistem Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Letak Geografis
Sejarah Perjuangan Bangsa
Faktor Internal
Kepentingan Nasional
Penduduk dan Kekayaan Alam
Faktor Eksternal
Adanya Blok Amerika dan Blok Uni
Soviet
Timbulnya Konflik Regional
40. Prinsip pelaksanaan Politik
Luar Negeri Bebas dan Aktif
Negara Indonesia melaksanakan politik damai.
Negara Indonesia bersahabat dengan semua bangsa.
Negara Indonesia memperkuat hukum Internasional dan
Organisasi Internasional.
Negara Indonesia berusaha mempermudah jalannya pertukaran
pembayaran nasional.
Negara Indonesia membantu pelaksanaan keadilan sosial
internasional.
Negara Indonesia berusaha menyongkong perjuangan bangsa
yang masih terjajah melalui PBB.