3. PROFIL DESA MANDIRI
Pemerintahan
Desa
Aparat Pemerintahan
Profesional
BPD berfungsi baik
Kemampuan Keu
Tinggi
Sarpras Memadai
Aturan sesuai
kebutuhan dan
kewenangan
LembagaKemasy
.Desa
Mitra Pemdes dalam
Pelayanan, Pemb dan
Pemberdayaan
Partisipasi Masy. dalam
Perencanaan,
Penggerakkan,
Pelaksanaan dan
Pengawasan
Kemampuan
penyelesaian masalah
dalam masyarakat
Infrastruktur
Jalan, Air, Listrik
Fasum dan Fasos
Perumahan Layak
Perekonomian
Kelompok kegiatan
usaha berjalan
LKM / Lembaga
Permodalan Desa
Pengembangan Produk
Unggulan Desa
BUMDES maju
4. DESA, BAIK DESA DAN DESA ADAT ATAU YANG
DISEBUT DENGAN NAMA LAIN, ADALAH KESATUAN
MASYARAKAT HUKUM YANG MEMILIKI BATAS WILAYAH
YANG BERWENANG UNTUK MENGATUR DAN
MENGURUS URUSAN PEMERINTAHAN, KEPENTINGAN
MASYARAKAT SETEMPAT BERDASARKAN PRAKARSA
MASYARAKAT, HAK ASAL USUL, DAN/ATAU HAK
TRADISIONAL YANG DIAKUI DAN DIHORMATI DALAM
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA (NKRI).
DEFINISI DESA BERDASARKAN
UU DESA NO 6 TAHUN 2014
5. DEFINSI KEWENANGAN
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat
Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa
atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.
By. Eka SDP UU no 6 pasal 33 huruf b
6. PEMBANGUNAN DESA ADALAH UPAYA PENINGKATAN
KUALITAS HIDUP DAN KEHIDUPAN UNTUK
SEBESARBESARNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA
PEMBANGUNAN DESA
UU no 6 pasal 1 Ayat 8
8. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup
manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui
pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan
prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan
secara berkelanjutan
UU no 6 pasal 78 Ayat 1
9. MENGAPA KELEMBAGAAN DESA
PENTING?
Keikutsertaan dan keterlibatan kelembagaan desa
merupakan indikator penting dari asas “partisipatif” dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(PASAL 24 UU NO. 6/2014 TENTANG DESA)
10. FUNGSI & TUGAS
UNSUR KELEMBAGAAN DESA
PEMERINTAHAN
DESA/DESA ADAT
• adalah
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
dan kepentingan
masyarakat
setempat dalam
sistem pemerintahan
Negara Kesatuan
Republik Indonesia
LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA
• berfungsi sebagai
wadah partisipasi
masyarakat Desa dalam
pembangunan,
pemerintahan,
kemasyarakatan, dan
pemberdayaan yang
mengarah terwujudnya
demokratisasi dan
transparansi di tingkat
masyarakat serta
menciptakan akses agar
masyarakat lebih
berperan aktif dalam
kegiatan pembangunan.
LEMBAGA ADAT
• bertugas membantu
Pemerintah Desa dan
sebagai mitra dalam
memberdayakan,
melestarikan, dan
mengembangkan adat
istiadat sebagai wujud
pengakuan terhadap
adat istiadat masyarakat
Desa.
11. Tujuan : untuk memampukan Desa dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata
kelola pemerintahan desa, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan desa dan
lembaga adat serta kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
Dilaksanakan oleh :
• Pemerintah Desa,
• Badan Permusyawaratan Desa,
• Lembaga kemasyarakatan Desa, (pasal 94, UU 6/2014),
• Lembaga adat Desa,
• BUMDesa,
• Badan Kerjasama Antar Desa,
• Forum kerjasama Desa, dan
• Kelompok-kelompok kegiatan masyarakat lain
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
13. LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DESA
Wadah partisipasi masyarakat, sebagai
mitra pemerintah desa ikut serta dalam
perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan pembangunan, serta
meningkatkan pelayanan masyarakat desa
Permendagri N0. 18/2018
14. 1. Melakukan Pemberdayaan Masyarakat
Desa
2. Ikut Serta dalam Perencanaan dan
Pelaksanaan Pembangunan Desa
3. Mingkatkan Pelayanan masyarakat Desa
TUGAS LKD:
16. Membantu tugas Kepala Desa dalam
menyerap aspirasi masyarakat terkait
Perencanaan Pembangunan Desa dan
menggerakan masyarakat dalam
pelaksanaan pembangunan Desa dengan
swadaya dan gotong royong.
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT (LPM) :
17. •Ikut Serta dalam Perencanaan Dan
Pelaksanaan Pembangunan Desa
•Menggerakkan Swadaya Gotong
Royong Masyarakat
•Melaksanakan Dan Mengendalikan
Pembangunan.
TUGAS LPM :
By. Eka SDP
18. • Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat,
• Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan
masyarakat
• Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah
Desa kepada masyarakat Desa,
• Menyusun rencana, melaksanakan,
mengendalikan,melestarikan, dan mengembangkan hasil
pembangunan secara partisipatif,
• Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa,
partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat,
• Meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan
• Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
FUNGSI LPM :
