Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Similar to KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (14)
KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
- 1. KEMENTERIANDALAMNEGERI REPUBLIKINDONESIA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Oleh: Dr. Hamdani, M.M, M.Si, Ak, CA, CIPSAS STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
- 2. POKOK-POKOK PERUBAHAN (1) 1. Penegasan KDH Berkedudukan Sebagai Pemilik Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Atau Pemegang Saham Perseroan Daerah. 2. Pejabat Fungsional Umum dapat menjadi PPTK apabila tidak terdapat pejabat struktural. 3. Merinci Tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah 4. Pengaturan Daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai dengan ketentuan , menteri keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait 5. Pengaturan Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah, Dalam hal belum adanya PP , Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri 6. Penegasan Kepala Daerah menetapkan rancangan KUA dan rancangan PPAS menjadi KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan rancangan KUA dan PPAS , apabila KDH dan DPRD tidak bersepakat
- 3. POKOK-POKOK PERUBAHAN (2) 7. Dalam hal hasil evaluasi APBD Daerah tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, Menteri mengusulkan kepada menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum; 8. Pengaturan dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri Dalam Negeri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri keuangan 9. Pengaturan dalam hal Pengelola Keuangan Daerah yang berhalangan sementara, pejabat yang berwenang dapat menunjuk pejabat lain untuk melaksanakan tugas pengelola Keuangan Daerah 10. Pengaturan Penyusunan dan Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bagi Daerah yang Belum Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 11. Penegasan penggunaan bagan akun standar dalam mewujudkan statistik keuangan pemerintah dan laporan keuangan yang terkonsolidasi, proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan
- 4. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH • Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuda • Koordinator Pengelolaan Keuda • Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) • BUD • Kuasa BUD • Pengguna Anggaran • Kuasa Pengguna Anggaran • PPTK • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD • Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) UNIT SKPD • Bendahara Penerimaan & Bendahara Pengeluaran • Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Permendagri 13 tahun 2006 pasal 7 s/d pasal 14
- 5. PENGGUNA ANGGARAN Melimpahkan sebagian kewenangan KEPALA UNIT SKPD KUASA PENGGUNA ANGGARAN Selaku BERDASARKAN PERTIMBANGAN BESARAN ANGGARAN KEGIATAN LOKASI RENTANG KENDALI PELIMPAHAN KEWENANGAN PA KEPADA KPA MELIPUTI: 1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas Beban anggaran belanja; 2. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya; 3. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran; 4. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 5. melaksanakan pemungutan retribusi daerah; 6. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan 7. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 11 PP 12 Tahun 2019
- 6. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran; b. menyiapkan SPM; c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran; d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan e. menyusun laporan keuangan SKPD PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit SKPD a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP- LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP- TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA Pasal 15 PP 12 Tahun 2019 Pasal 14 PP 12 Tahun 2019 PENGATURAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
- 7. KUASA BUD KEPALA DAERAH (PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUDA) KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPKD Selaku BUD (KEPALA BPKAD) KUASA PA BENDAHARA PPK-SKPD PPTK PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA SKPD) SEKRETARIS DAERAH (KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUDA)
- 8. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN KARO UMUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN BIRO BIRO PPK-OPD PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIS DAERAH PPTK (BIRO 1) PPTK PPK-OPD PEMBANTU PPTK (BIRO 2)
- 9. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PPK-OPD PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU KUASA PENGGUNA ANGGARAN (LURAH) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (LURAH) PPK-OPD PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN (KEPALA OPD)
- 10. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) DIPIMPIN OLEH SEKDA pejabat lain sesuai dengan kebutuhan PPKD Pejabat Perencana Daerah a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah; b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA; c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS; d. melakukan verifikasi RKA SKPD; e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD; f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD; g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD; h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan TUGAS Pasal 22 PP 12 Tahun 2019
- 11. A P B D PENDAPATAN BELANJA PEMBIAYAAN PAD Pajak Daerah Retribusi Daerah Hsl Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan Lain –lain PAD yg Sah Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat Transfer Antar Daerah LAIN 2 PD YG SAH Hibah Dana Darurat Lain-Lain Pendapatan Sesuai PUU Belanja Operasi B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Bunga B. Subsidi B. Hibah B. Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer B. Bagi Hasil B. Bantuan Keuangan Penerimaan Pembiayaan SiLPA Pencairan d. cadangan Penj yang dipisahkan Penerimaan pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman Penerimaan Pembiayaan lainnya Sesuai PUU Pengeluaran Pembiayaan pembayaran cicilan pokok Utang Penyertaan modal Pembentukan dana cadangan Pemberian pinjaman pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai PUU
- 12. PAJAK DAERAH HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN LAIN-LAIN PAD YANG SAH RETRIBUSI DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah Terdiri antara lain: a.Hasil Penjualan BMD; b.Hasil Pemanfaatan BMD; c.hasil kerja sama daerah; d.jasa giro; e.hasil pengelolaan dana bergulir; f.pendapatan bunga; g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah; h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; i. penerimaan untung dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k.pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan denda retribusi daerah; m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n.pendapatan dari pengembalian; o.pendapatan dari BLUD; dan p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan PUU Pasal 31 PP 12 Tahun 2019
- 13. PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat Dana Perim bangan Dana Insentif Daerah; Dana Otonomi Khusus; Dana Keistime waan; Dana Desa Transfer Antar-daerah Pendapatan Bagi Hasil; Dan Bantuan Keuangan • Dana Bagi Hasil • Dana Alokasi Umum Dana Transfer Umum • DAK Fisik • DAK Non Fisik Dana Transfer Khusus Bantuan Keuangan Dari Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Dari Daerah Kabupaten/Kota Pasal 34 - 45 PP 12 Tahun 2019
- 14. LAIN-LAIN PENDAPATAN SESUAI PUU DANA DARURAT HIBAH DANA DARURAT: Dana Yang Berasal Dari APBN Yang Diberikan Kepada Daerah Pada Tahap Pasca Bencana Untuk Mendanai Keperluan Mendesak Yang Diakibatkan Oleh Bencana Yang Tidak Mampu Ditanggulangi Oleh Daerah Dengan Menggunakan Sumber APBD Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan HIBAH: BANTUAN BERUPA UANG, BARANG, DAN/ATAU JASA YANG BERASAL DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH LAIN, MASYARAKAT, DAN BADAN USAHA DALAM NEGERI ATAU LUAR NEGERI YANG TIDAK MENGIKAT UNTUK MENUNJANG PENINGKATAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PUU LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH Pasal 46 PP 12 Tahun 2019 Pasal 48 PP 12 Tahun 2019 Pasal 47 PP 12 Tahun 2019
- 15. BELANJA DAERAH STANDAR TEKNIS SESUAI DENGAN PUU ANALISIS STANDAR BELANJA STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan Presiden digunakan sebagai pedoman dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah Analisis standar belanja dan standar teknis ditetapkan dengan Perkada Pasal 51 PP 12 Tahun 2019
- 16. Belanja Operasi Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; dan Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Tanah; Belanja Peralatan dan Mesin; Belanja Bangunan dan Gedung; Belanja Jalan; Belanja Irigasi dan Jaringan; Belanja Aset Tetap lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil; Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai; Belanja Bunga; Belanja Subsidi; Belanja Hibah; Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak Terduga Belanja Langsung Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal PP 12/2019 PP 58/2005 PERUBAHAN KLASIFIKASI BELANJA DALAM STRUKTUR APBD
- 17. Belanja Operasi Belanja Pegawai Belanja Barang Dan Jasa Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Modal Belanja Modal Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Transfer Belanja Bagi Hasil Belanja Bantuan Keuangan BELANJA DAERAH Pasal 56 PP 12 Tahun 2019
- 18. BELANJA PEGAWAI digunakan untuk menganggarkan kompensasi Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 57 PP 12 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Dapat Memberikan Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai ASN (TPP-ASN) persetujuan DPRD Ditetapkan Dengan Perkada Dengan Berpedoman Pada Peraturan Pemerintah Dalam Hal Belum Adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah Dapat Memberikan TPP-ASN Setelah Mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Persetujuan Menteri Dalam Negeri seletah mendapatkan Pertimbangan Menteri Keuangan Dalam Hal Kepala Daerah Menetapkan Pemberian TPP-ASN Tidak Sesuai, Menteri Keuangan Melakukan Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Transfer Umum Atas Usulan Menteri Dalam Negeri Berdas arkan beban kerja Tempat bertugas kondisi kerja kelangkaan profesi prestasi kerja pertimbangan objektif lainnya Pasal 58 PP 12 Tahun 2019
- 19. BELANJA BARANG DAN JASA digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga. Pasal 59 PP 12 Tahun 2019 Pasal 60 PP 12 Tahun 2019 BELANJA BUNGA digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.
- 20. BELANJA SUBSIDI BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan harga jual dari hasil produksi dan jasa terjangka u oleh masyarak at menghasil kan produk atau jasa pelayanan Dasar masyarak at terlebih dahulu dilakukan audit keuangan oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan Pasal 61 PP 12 Tahun 2019 HIBAH 1. Diberikan kepada : pemerintah pusat pemerintah daerah lainnya BUMN/BUMD badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia 2. secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain PUU; 3. ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemda sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat; 4. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan BANTUAN SOSIAL 1. pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang untuk Diberikan kepada : Individu Keluarga keluarga, kelompok dan/atau masyarakat 2. sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan; 3. Setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 62 PP 12 Tahun 2019 Pasal 63 PP 12 Tahun 2019
- 21. Pasal 64 PP 12 Tahun 2019 BELANJA MODAL digunakan 1. Digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya; 2. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria: a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan; b. digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; c. batas minimal kapitalisasi aset diatur dalam Perkada Belanja Tanah Belanja Peralatan Dan Mesin Belanja Bangunan Dan Gedung Belanja Jalan, Irigasi, Dan Jaringan Belanja Aset Tetap Lainnya Belanja Aset Lainnya Pasal 65 PP 12 Tahun 2019
- 22. Pasal 66 PP 12 Tahun 2019 BELANJA BAGI HASIL dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Bankeu antar Daerah Provinsi; Bankeu antar Daerah Kab/Kota; Bankeu Provinsi ke Kab/Kota di wilayahnya dan/atau Kab/Kota di luar wilayahnya; Bankeu Kab/Kota ke Provinsi dan/atau Daerah provinsi lainnya; Bankeu Provinsi atau Kab/Kota kepada Desa Pasal 67 PP 12 Tahun 2019 BELANJA BANTUAN KEUANGAN 1. diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya; 2. sesuai KKD setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 23. Pasal 69 PP 12 Tahun 2019 BELANJA TIDAK TERDUGA 1. Merupakan Pengeluaran Anggaran Atas Beban APBD Untuk Keadaan Darurat Termasuk Keperluan Mendesak Serta Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Atas Penerimaan Daerah Tahun-tahun Sebelumnya; 2. Kriteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak Ditetapkan Dalam Perda Tentang APBD Tahun Berkenaan. Keadaan Darurat bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik Keperluan Mendesak kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan; Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemda dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat PUU; Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat Kriteria
- 24. KEGIATAN TAHUN JAMAK (Pasal 92) KRITERIA KEGIATAN TAHUN JAMAK : – Pekerjaan Konstruksi Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Secara Teknis Merupakan Satu Kesatuan Untuk Menghasilkan 1 (Satu) Keluaran Yang Memerlukan Waktu Penyelesaian Lebih Dari 12 (Dua Belas) Bulan; – Pekerjaan Atas Pelaksanaan Kegiatan Yang Menurut Sifatnya Harus Tetap Berlangsung Pada Pergantian Tahun Anggaran. KEGIATAN TAHUN JAMAK MENGIKAT DANA ANGGARAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN ANGGARAN PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD NOTA KESEPAKATAN Minimal Memuat: 1. Nama kegiatan 2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan 3. Jumlah anggaran 4. Alokasi anggaran per tahun ( KDH ) ( DPRD ) Ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak Jangka waktu penganggaran kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 92 PP 12 Tahun 2019
- 25. Mekanisme Pembayaran Belanja Pelaksanaan Kegiatan Pertanggungjawaban Kegiatan (SPP-SPM-SP2D) Pembayaran Kegiatan MEKANISME - LS Pelaksanaan Belanja Pembayaran Non Tunai Pertanggungjawaban Belanja UP (SPP-SPM-SP2D) MEKANISME – UP/GU Permintaan TU (SPP-SPM-SP2D) Pertanggungjawaban Belanja Pembayaran Non Tunai MEKANISME – TU
- 26. PENDANAAN KEADAAN DARURAT Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemda dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya ditampung dalam rancangan perubahan APBD. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Pasal 166 PP 12 Tahun 2019
- 27. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH a.menutupi defisit anggaran; b.mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c. membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi Daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d.melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang; e.mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya kebijakan Pemerintah; f. mendanai Program dan Kegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g.mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan. Keadaan yang menyebabkan SiLPA (1) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai peruntukannya. (2) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan yang bersangkutan mencukupi (3) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan Dana Cadangan. (4) Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa BUD atas persetujuan PPKD. Dana Cadangan
- 28. AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH DILAKSANAKAN OLEH ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN Pasal 185 PP 12 Tahun 2019
- 29. Bagan Akun Standar (BAS) • Sebuah Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap, yang diselaraskan dengan BAS Pemerintah Pusat. • Untuk mewujudkan statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional yang selaras dan terkonsolidasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, yang meliputi penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan. Pasal 188 PP 12 Tahun 2019
- 30. Issues Pemerintahan Australia Pemerintahan Indonesia A. Jenis laporan keuangan 1. Operating statement 2. Balance sheet 3. Cash flow statement 4. Statement of changes in equity (net worth) Budgetary report : 1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih Financial report 1. Laporan arus kas 2. Laporan operasional 3. Laporan perubahan ekuitas 4. Neraca 5. Catatan atas laporan keuangan B. Hubungan laporan keuangan konsolidasian dengan Government Financial Statistics (GFS) Laporan keuangan konsolidasian terintegrasi dengan GFS sehingga laporan keuangan terhubung dengan informasi fiskal. Laporan GFS dan laporan keuangan pemerintah masih disusun secara terpisah. PERBANDINGAN ‘CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS’ PEMERINTAHAN AUSTRALIA DAN INDONESIA