1. PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jenderal Sudirman Nomor 01 Telp. (0724) 21049 Fax (0724) 21049
Kotabumi-Lampung Utara

2. PENDAHULUAN

3. DASAR HUKUM
UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Mengatur tentang perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan di pemerintah pusat dan daerah
serta hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
01
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Mengatur tentang sinkronisasi dan harmonisasi pembangunan, koordinasi teknis pembangunan antara K/L
dan Pemda Provinsi dan jenis-jenis kortek
02
PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran
Pembangunan Nasional
Mengatur mengenai Penyusunan dan Penelaahan Renja K/L, Pokok Substansi RKP, dan Penyusunan Daftar Proyek
Prioritas sebagai bagian dari RKP
03
PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
Mengatur mengenai penyusunan dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi
Khusus)
04
05
PerMen PPN/Ka. Bappenas No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan Dana Transfer Khusus
Mengatur mengenai penyusunan arah kebijakan dan rencana pemanfaatan dana transfer khusus, pengusulan kegiatan, verifikasi,
penilaian, dan penetapan rencana kegiatan yang didanai dana transfer khusus, penganggaran dana transfer khusus, serta pelaporan,
monev pelaksanaan dana transfer khusus
4

4. ERI
AH
Prioritas Nasional
Dialokasikan kepada
daerah tertentu
Membantu mendanai
kegiatan khusus
Dana yg bersumber
dari APBN
Urusan Pemerintahan
Kewenangan Daerah
DEFENISI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)

5. ERI
AH
KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2021
REGULER
2. PERCEPATAN KONEKTIVITAS
Bidang Jalan
Bidang Tranportasi Peraiaran/Laut
Bidang Transportasi Perdesaaan
1. BIDANG PENDIDIKAN
(termasuk subbid. Perpustakaan Daerah)
*Difokuskan untuk daerah berciri
2. BIDANG KESEHATAN & KB afirmasi (daerah 3T dan daerah
berciri kepulauan)
PENUGASAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN
(SUBBID LH)
AIR MINUM
KESEHATAN
REPRODUKSI & KB
1. PROGRAM PENURUNAN KEMATIAN IBU DAN STUNTING
(Lokus Major Project)
SANITASI
IRIGASI KELAUTAN &
PERIKANAN
PERIKANAN
SANITASI
2. PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN &
KETAHANAN PANGAN
(Lokus Major Project, KPPN, dan Daerah Afirmasi)
PERTANIAN
PERUMAHAN &
PERMUKIMAN
AIR MINUM
LINGKUHAN HIDUP &
KEHUTANAN (SUBBID
KEHUTANAN)
PARIWISATA INDUSTRI KECIL &
MENENGAH
3. PROGRAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR & EKONOMI
BERKELANJUTAN
(Lokus Major Project, KPPN, dan Daerah Afirmasi)
LINGKUHAN HIDUP &
JALAN
KEHUTANAN (SUBBID LH)

6. ERI
AH
SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Pemerintah Daerah
• CaLK
• L
Kesepakatan
Pemda
Gubernur/MDN 15 hari
• Barang
(KDH + DPRD)
• Penerbitan SP2D oleh PPKD
Sesuai SAP
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
PEDUM APBD
o/ MDN
KUA PPAS
Nota
Pedoman
Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda
APBD oleh Gubernur/
Mendagri
Perda APBD
Rancangan
DPA-SKPD
Verifikasi
DPA-SKPD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Laporan Realisasi
Semester Pertama
R P-APBD
Evaluasi R
P-APBD
Oleh
Gbrnr/MDN
Penatausahaan
Pendapatan
• Bendahara penerimaan wajib
menyetor penerimaannya ke
rekening kas umum daerah
selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan
Belanja
• Penerbitan SPM-UP, SPM-GU,
SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala
SKPD
Penatausahaan
Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Kekayaan dan
Kewajiban daerah
• Kas Umum
• Piutang
• Investasi
• Dana Cadangan
• Utang
Akuntansi
Keuangan Daerah
Disusun dan disajikan
Laporan Keuangan
• LRA
• Neraca Laporan Keuangan
diperiksa oleh BPK
DPRD
melakukan
pengawasan
bukan
pemeriksaan
• Lap. Arus Kas
• LPE
Raperda PJ Pel
APBD
Persetujuan Bersama
setelah 3 hari
Evaluasi o/
7 hari penyesuaian o/
Perda P-APBD Perda PJ Pel APBD

7. ERI
AH
Diacu
RPJPN
RPJPD
20 tahun
pedoman
pedoman 20 tahun
pedoman
pedoman
Diperhatikan
RPJMD RPJMN
5 tahun
Renstra
SKPD
Renstra
K/L
5 tahun
dijabarkan
1 tahun
dijabarkan
Diserasikan dg
Musrenbang
5 tahun 1 tahun
pedoman 5 tahun pedoman
Renja
SKPD
1 tahun
Renja
K/L
1 tahun
RKPD RKP
diacu
diacu
pembangunan Daerah;
Dibahas
bersama
DPRD
NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN
DPRD DGN KDH
 menyusun capaian Kinerja,
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RKA-SKPD
RKA-SKPD
TAPD
Dibahas dan
disetujui oleh
DPRD
RAPERDA
APBD
PERDA
APBD
dievaluasi
 menentukan skala prioritas
 menentukan prioritas Program
dan Kegiatan untuk masing-
masing urusan yang
Sasaran, dan plafon anggaran
sementara
1 tahun
KUA PPAS
 kondisi ekonomi makro
Daerah;
 asumsi penyusunan
APBD;
 kebijakan Pendapatan
Daerah;
 kebijakan Belanja
Daerah;
 kebijakan Pembiayaan
Daerah; dan
 strategi pencapaiannya.
PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGGARAN

8. dan
Awal
n
kasi Usulan
tan
Tahapan Perencanaan- Penganggaran DAK Fisi
k
dalam Aplikasi KRISN
A
5
4 6
Penilaia
n
Akhir
Kegiata
n
Penyusuna
n
Rencana
Kegiatan
(RK)
Sinkronis
asi
Harmonis
asi
3 2 1
Verifika
si
Kegiata
n
Penilaia
n
Kegiata
n
Pengusula
n
DAK Fisik

9. our Date
STRUKTUR DAK FISIK TAHUN 2021
RINCIAN
KEGIATAN
BIDANG SUBBIDANG MENU KEGIATAN
cost, jumlah usulan max,
Y Your Footer Here 4
• “Program”/”tema” sebagai tagging dalam Aplikasi Krisna
serta melihat sinkronisasi dengan belanja K/L
• Data teknis pada level subbidang (profil daerah yang diisi
oleh pemerintah daerah)
Referensi, satuan, unit
nilai usulan min, nilai
usulan max, volume max
Melekat kepada instansi
pelaksana dan jenis DAK
• Batas Max Usulan Daerah
Komponen dan readiness
criteria
Tagging PN, PP, KP dan MP
serta Kewenangan

10. Pengusulan Kegiatan Oleh Bappeda dan OPD
SUBMIT (user
Kepala
Bappeda
)
Input
Volum
e
Input
Unit
Cost
Klik Input
Usulan di
sideb
ar
Penuhi data teknis di
level
subbidang
(Bappeda&
OPD)
PRINT
&
UPLOA
D
SURA
T
PENGANTA
R
KEPAL
A
DAERAH
(user
KEPAL
A
Bapped
a)
Pilih
Metode
Pengerjaa
n
Memilih
Komponen,
Mengisi
Volume
Pilih
Bidang
UploadTOR &
RAB
di
Pilih Sub-
Bidang
Mengisi
Readiness
Criteri
a
menu kegiatan
(Bappeda&
OPD)
Pilih
Kabupaten-
Kecamatan-
Desa
(jika bidang
tidak
memiliki
referensi)
Pilih Menu
Kegiatan Isi Keterangan
(Nama
Lokasi,
Dukungan
Kawasan,
dll)
Lock data di
rincian
kegiatan
(Bappeda)
Isi
Instansi
Pelaksan
a
Uploa
d
TOR
Pilih
Nomenklatur
Rincian/Refere
nsi
Urutan Prioritas
Usulan per
rincian kegiatan
(Bappeda)
Isi Form
Input
Pili
h
Rincian
Kegiatan Simpan
Usulan
Kli
k
“Tambah

11. Pengusulan Kegiatan DAK FISIK
Variabel Per Detail Rincian
Pilih Referensi/ Nomenklatur Detail Rincian
contoh: Ruas Jl. Slamet Riadi, Daerah Irigasi Piyungan, SMAN 1
Leuwisadeng.
Pilih Lokasi (jika referensi nomenklatur tidak tersedia)
Variabel yang diinput User
Per Subbidang
1.
DATATEKNI
S
2.
i. MENGISI Data Teknis
(pilihan
Ya/Tidak atau isian
lainnya)
i.
ii.
iii.
Kab/Kota,
Kecamatan,
Desa/Kelurah
an
ii. MENGI
SI
link googl
e
driv
e
jika
diminta adanya dokumen
tertentu
3
.
4.
5.
6.
7.
Pilih Metode Pengadaan
Isi Volume
Satuan (Given, contoh: paket, m2, unit, ruang)
Isi Unit Cost
Total Nilai Usulan (diperoleh dari Volume x Unit Cost)
Untuk beberapa bidang DAK, total nilai usulan dibatasi pada rentang
tertentu (min-
max)
Komponen (spesifikasi dari tiap usulan detail rincian. Contoh: saluran primer,
saluran
sekunder, dll)
i. Pilih nomenklatur komponen
ii. Isi volume komponen
iii. Satuan (Given)
Isi Readiness Criteria (checklist persyaratan/kriteria yang dipenuhi OPD
dalam rangka
mengusulkan kegiatan terkait serta lampirkan link google drive. Contoh:
ketersediaan
DED, Sertifikat tanah, AMDAL ).
Variabel yang diinput User
Per Menu Kegiatan
MENGISI (Mengetik) 8.
1
.
2.
Instansi Pelaksana
Keterangan
(Opsional)
MENG-UPLOAD
(Mengunggah)
1. ToR (Term of Reference)/ KAK
(Kerangka Acuan Kerja sesuai
template)
Rencana Anggaran Biaya/RAB
sesuai
template
8.
2.
9.
10. Keterangan
(Opsional)

12. Struktur
Data
Aplikas
i
Krisn
a
Contoh: Bidang Pendidikan Bidang
Irigasi, dll
Bidan
g
Subbida
ng
Contoh: Subbidang SMA,
Irigasi
Contoh: Rehabilitasi Prasarana Belajar SMA, Pembangunan Jaringan
Irigasi Baru,
Menu
Kegiatan
Contoh: Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan
sedang
atau berat beserta perabotnya, Pembangunan Jaringan
Irigasi Baru
Rincian
Kegiatan
Contoh: SMAN 1 Leuwisadeng, D.I.Bojong
Sari
Input Data oleh Bappeda/ OPD:volume, unit cost,
keterangan, dll
Detail
Rincian
Memilih
Nomenklatur/Referensi
Memilih lokasi:
Kab/Kota, Kec., Kel/Desa
TIDAKADA
FREETEXT
Komponen (Mandatory
untuk
bidang
tertentu)*
Contoh: Saluran Primer, Saluran
Sekunder
Input Data oleh Bappeda/ OPD:
volume
Readiness Criteria (Mandatory Contoh: DED, Amdal, Laporan
akhir
untuk bidang
tertentu)* Input Data oleh Bappeda/ OPD:
volume

13. KOMPONE
N
2 3
ISI VOLUME
PILIH KOMPONEN
YANG DIINGINKAN
KLIK ADD KOMPONEN BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA
BIDANG
YANG MEMINTA PENGISIAN KOMPONEN (PERTANIAN,
IRIGASI,DLL)
1

14. READINESS
CRITERIA
READINESS
CRITERIA
BERSIFAT MANDATORY UNTUK BEBERAPA
BIDANG YANG MEMINTA PENGISIAN
READINESS CRITERIA (IRIGASI, JALAN)
• KETIK JAWABAN (YA/TIDAK)
• ISI LINK UPLOAD (UNTUK
GOOGLE DRIVE DOKUMEN)

15. ERI
AH
Kendala Umum
Monev Pelaksanaan DAK Fisik
1. Kurangnya Komitmen terhadap alokasi yang diterima dengan kesiapan
RK dan dokumen untuk penyaluran (Sekaligus, Bertahap dan
Campuran);
2. SDM yg belum memahami Petunjuk Teknis dan Petunjuk Operasional
dari aspek pengelolaan Keuda (Hibah, Bansos daerah, penganggaran
dalam Kode rekening Keuda);
3. Mutasi, rotasi, dan promosi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah;
4. Kurangnya koordinasi antara SKPD Penerima DAK penerima dengan
TAPD (BPKAD, BAPPEDA, dan Inspektorat);
5. Koordinasi, komunikasi, integrasi penerima dgn K/L, misalnya
pemahaman Perpres Juknis DAK, antara lain kegiatan penunjang

16. ERI
AH
c. Penyaluran DAK
Fisik
1. Perubahan Mekanisme Penyaluran Yang Jauh Lebih Ketat Membutuhkan Kesiapan dan Kedisiplinan Daerah
yang Mensyaratkan Kinerja Penyerapan.
2. Daerah Terlambat Menyampaikan Laporan Realisasi Penyaluran dan Pencapaian Target Output yang
Mensyaratkan Dokumen Penyaluran (Batas Waktu Tahap I, Tahap II & Tahap III atau TA sebelumnya)
KENDALA URAIAN
a. Penganggaran
Dalam APBD
1. Penganggaran kegiatan (RKA-SKPD) dalam APBD berbeda dengan RK yg telah disetujui oleh K/L;
2. Lambatnya penyesuaian RKA-SKPD Penerima DAK dan Perubahan DPA (Pengaturan hibah dikecualikan dari
Permendagri No 32/2011 sebgaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Permendagri 90/2019).
b. Pelaksanaan
Pengadaan
Barang/Jasa
1. Semakin Cepat, semakin baik (Pengadaan Barang/Jasa setelah Perpres alokasi dan Persetujuan RK oleh K/L,
lakukan Pengadaan Barang/Jasa );
2. Pengadaan Barang/Jasa lebih dari 1 kali;
3. Perangkat organisasi /SDM Pengadaan barang/jasa belum terbentuk;
4. Pemahaman Perpres 16/2018 ttg Pengadaan barang/jasa di lingk. Pemerintah (pemberian kesempatan oleh pihak
ketiga kepada pihak ketiga selama 50 hari kalender)
5. Keterlambatan Proses Pengadaan Barang/Jasa dan/atau Pembelian Barang melalui E-Katalog, serta Permasalahan
dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa seperti terjadinya Gagal Pengadaan Barang/Jasa sehingga harus diulang.
Kendala Khusus (Teknis)
Kendala Pelaksanaan DAK Fisik

17. KONDISI PADA TAHUN 2021

18. MTR LU BDL TUBA LB TBB PB LS LT PSW MSJ LTIM WK TGMS PRING PROP
Jumlah Pagu DAK 54,736 63,781 79,877 81,444 86,967 88,146 90,198 94,028 97,616 99,809 109,16 115,70 119,82 127,16 175,85 336,81
Persentase 3.01 3.50 4.39 4.47 4.78 4.84 4.95 5.16 5.36 5.48 5.99 6.35 6.58 6.98 9.66 18.49
-
50,000,000,000
100,000,000,000
150,000,000,000
200,000,000,000
250,000,000,000
300,000,000,000
350,000,000,000
400,000,000,000
PAGU DAK SESUAI TKDD PER KABUPATEN SE-PROPINSI LAMPUNG TA.2021

19. 21,875,445,000
21,030,024,478
10,923,074,000
1,917,750,998
1,133,500,000 1,129,000,000
-
5,000,000,000
10,000,000,000
15,000,000,000
20,000,000,000
25,000,000,000
DINAS PERUMAHAN
DAN PERMUKIMAN
DINAS KESEHATAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
DINAS PEKERJAAN
UMUM DAN
PENATAAN RUANG
DINAS
PENGENDALIAN
PENDUDUK & KB
DINAS PERIKANAN
PAGU RK PER OPD TAHUN ANGGARAN 2021

20. NO OPD PENGAMPU PAGU TKDD (Rp) PAGU RK (Rp)
SELISIH PAGU RK-PAGU
TKDD
1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 10.923.074.000 10.923.074.000 -
BIDANG PENDIDIKAN (REGULER) 10.923.074.000 10.923.074.000 -
PAUD 471.708.000 471.708.000 -
SD 8.254.265.000 8.254.265.000 -
SMP 2.197.101.000 2.197.101.000 -
2 DINAS KESEHATAN 21.030.897.000 21.030.024.478 - 872.522
BIDANG KESEHATAN (REGULER) 21.030.897.000 21.030.024.478 - 872.522
PELAYANAN DASAR 7.435.244.000 7.435.244.000 -
PELAYANAN RUJUKAN 7.670.250.000 7.670.250.000 -
PELAYANAN KEFARMASIAN & BAHAN PAKAI HABIS 5.350.123.000 5.349.815.150 - 307.850
PENINGKATAN KESIAPAN SISTEM KESEHATAN 575.280.000 574.715.328 - 564.672
3 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK & KB 1.160.418.000 1.133.500.000 - 26.918.000
BIDANG KELUARGA BERENCANA (REGULER) 637.419.000 631.500.000 - 5.919.000
BIDANG KELUARGA BERENCANA (PENUGASAN) 522.999.000 502.000.000 - 20.999.000
4 DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN 27.620.468.000 21.875.445.000 - 5.745.023.000
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (PENUGASAN) 2.939.538.000 2.939.538.000 -
AIR MINUM (PENUGASAN) 13.337.907.000 13.337.907.000 -
BIDANG SANITASI (PENUGASAN) 11.343.023.000 5.598.000.000 - 5.745.023.000
5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.917.751.000 1.917.750.998 - 2
IRIGASI (PENUGASAN) 1.917.751.000 1.917.750.998 - 2
6 DINAS PERIKANAN 1.129.000.000 1.129.000.000 -
KELAUTAN & PERIKANAN (PENUGASAN) 1.129.000.000 1.129.000.000 -
PAGU TOTAL DAK FISIK REGULER+PENUGASAN 63.781.608.000 58.008.794.476 - 5.772.813.524
RINCIAN PAGU PER BIDANG PER OPD TAHUN ANGGARAN 2021

21. KEBIJAKAN DAK FISIK SECARA UMUM TAHUN ANGGARAN 2021
NO JENIS DAK BIDANG KETERANGAN
1 REGULER Pendidikan
Kesehatan dan KB
Tema Konektivitas Jalan
Transportasi Pedesaan (Afirmasi)
Transportasi Perairan/Laut (Afirmasi)
2 PENUGASAN
Tema Penurunan Stunting (lokus major project) Kesehatan, KB, Sanitasi, Air Minum, LHK
Tema Penanggulangan Kemiskinan dan
Ketahanan Pangan (lokus major project, KPPN,
daerah afirmasi)
Sanitasi, Jalan, Air Minum, Perikanan,
Pertanian, Irigasi, Perumahan Pemukiman dan
LHK
Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi
Berkelanjutan (lokus major project, KPPN, daerah
afirmasi)
IKM, Pariwisata, Jalan dan LHK

22. JENIS DAK FISIK YANG DIAKOMODIR PADA TAHUN 2021
DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NO JENIS DAK BIDANG KETERANGAN
1 REGULER Pendidikan YA
Kesehatan dan KB YA
Tema Konektivitas Jalan
Transportasi Pedesaan (Afirmasi) Bukan Kewenangan
Transportasi Perairan/Laut (Afirmasi) Bukan Kewenangan
2 PENUGASAN
Tema Penurunan Stunting (lokus major
project)
Kesehatan, KB, Sanitasi, Air Minum, LHK YA, kecuali LHK
Tema Penanggulangan Kemiskinan dan
Ketahanan Pangan (lokus major project,
KPPN, daerah afirmasi)
Sanitasi, Jalan, Air Minum, Perikanan, Pertanian,
Irigasi, Perumahan Pemukiman dan LHK
Bukan Kewenangan
Tema Penyediaan Infrastruktur Ekonomi
Berkelanjutan (lokus major project, KPPN,
daerah afirmasi)
IKM, Pariwisata, Jalan dan LHK Bukan Kewenangan

23. ERI
AH
KENDALA TEKNIS PADA PROSES PENGUSULAN DAK
1. INPUT :
a. Tahap persiapan masih belum optimal (inventarisasi usulan, dll)
b. Konsistensi usulan dengan dokumen perencanaan daerah
2. PROSES :
a. SDM (operator)
b. Sarana dan Prasarana (jaringan internet, dll)
3. OUTPUT :
a. Kualitas usulan (Skoring belum optimal)
b. Konsistensi dengan Prioritas Nasional, Prioritas Propinsi, dan
Prioritas Daerah (Lokus sesuai tematik dari Pusat), contohnya
pengusulan tidak sesuai dengan lokus tematik tertentu.

24. ERI
AH
RENCANA TINDAK LANJUT
1. USULAN HARUS TETAP MEMPERHATIKAN CAPAIAN INDIKATOR
PEMBANGUNAN MAKRO SERTA STANDAR PELAYANAN MINIMAL
(SPM)
2. UNTUK JENIS USULAN HARUS MENGACU SECARA TEKNIS
PADA PERPRES NO. 123 TAHUN 2020 TENTANG PETUNJUK
TEKNIS DAK FISIK TAHUN ANGGARAN 2021. SEGALA
KETENTUAN TEKNIS YANG ADA PADA PERPRES TERSEBUT
HARAP DI PERSIAPKAN SERTA MEMPERHATIKAN JUGA ASPEK
KINERJA YANG DIUKUR UNTUK PELAKSANAAN DAK TAHUN
2021.
3. UNTUK PENENTUAN LOKUS USULAN, HARAP BERPEDOMAN
PADA DOKUMEN RPJMN TAHUN 2020-2024 TERUTAMA
MENGENAI PENENTUAN MAJOR PROJECT DAN PROYEK

25. ERI
AH
PERPRES 123 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS DAK FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021
CONTOH : UNTUK BIDANG JALAN (HAL-HAL YANG WAJIB
DIPERHATIKAN)
ARAH
KEBIJAKAN
REGULER Memperhatikan SPM dan
Konektivitas antar daerah
PENUGASAN Meningkatkan kualitas
pelayanan transportasr melalui
penguatan konektivitas,
aksesibilitas, dan mobilitas
masyarakat pada daerah
prioritas nasional
SASARAN
REGULER Jalan Mantap Kabupaten 65%
PENUGASAN Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi wilayah
PENILAIAN KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN
Indikator capaian keluaran: panjang
jalan/jembatan (km/meter); dan 2. indikator
outcome: kondisi kemantapan jalan (%).
Indikator capaian keluaran: panjang
jalan/jembatan (km/meter); dan 2. indikator
outcome: kondisi kemantapan jalan (%).

26. ERI
AH
PERPRES 123 TAHUN 2020 TENTANG JUKNIS DAK FISIK
TAHUN ANGGARAN 2021
CONTOH : UNTUK BIDANG JALAN (HAL-HAL YANG WAJIB
DIPERHATIKAN)
KETENTUAN TEKNIS YANG HARUS DIPENUHI
Lahan tanah sudah dibebaskan pemda
Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah
Mendukung prioritas nasional
Ada kelengkapan DED, jaringan jalan, kajian sistem, dan kajian lingkungan
Pekerjaan pembangunan tidak menyangkut pembebasan/permasalahan lahan dan/atau yang melintasi
hutan lindung (DED sudah selesai serah terima pekerjaan dengan konsultan pihak ketiga
Telah dilakukan update databasejalan dan jembatan setiap akhir tahun secara kontraktual dengan konsultan
pihak ketiga