1. SYAMSUL ARIFIN
Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa
ISU STRATEGIS, POTENSI PERMASALAHAN DAN
STRATEGI PENCEGAHAN PERMASALAHAN HUKUM
DALAM TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU
2024
Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Internal
yang diselenggarakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan
2022

2. PEMILU 2024
2
Pemilu 2019 dan 2024 memiliki kesamaan
Pemilu dan Pemilihan mendatang jadi kompleks, karena
diselenggarakan di tahun yang sama (2024)
Modal yang membuat kita optimis: pengalaman
menyelenggarakan Pemilu Serentak Tahun 2019 dan
melaksanakan Pilkada 2020 dalam situasi pandemi
Covid-19;

3. STRUKTUR BAWASLU
1
2
3
4
5
6
7
8
BAWASLU RI
BAWASLU Provinsi
BAWASLU Kabupaten/Kota
Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan (Panwascam)
Pengawas Pemilu
Kelurahan/Desa(PKD)
Pengawas TPS

4. Pasal 462 UU No 7/2017
1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur
6. Adil
1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif
11. Efisien
Pasal 2 (Asas-Asas
Pemilu)
Pasal 3 (Prinsip
Penyelenggaraan Pemilu)
UU NO 7 TAHUN 2017
ASAS, PRINSIP, DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PEMILU

5. TAHAPAN PEMILU (ELECTORAL PROSES)
a. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan
pemilu;
b. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
c. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
d. penetapan Peserta Pemilu;
e. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
f. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota;
g. masa Kampanye Pemilu;
h. Masa Tenang;
i. pemungutan dan penghitungan suara;
j. penetapan hasil Pemilu; dan
k. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
dan DPRD Kabupaten/Kota.
Pasal 167 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

6. PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)
Pelanggaran
Pemilu
Pelanggaran
Pidana
Pelanggaran
Administratif
Penegakan Hukum
Pemilu
Pelanggaran
Kode Etik
Sengketa
Hasil
Sengketa Proses
(Non Hasil)
Sengketa
Pemilu
Bawaslu
PTUN
MK
DKPP
Bawaslu
SPP
Pelanggaran
Administratif
TSM
Bawaslu
MA
KEPOLISIAN
Kejaksaan

7. 7
ISU STRATEGIS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DASAR HUKUM ISU STRATEGIS
 Konsolidasi dan Sinkronisasi Data DP4
Kemendagri dengan DPT KPU;
 Pelayanan bagi Pemilih Pindahan (DPTb)
terkait ketersediaan surat suara;
 Penggunaan Surat Perekaman e-KTP
sebagai pengganti e-KTP untuk
menggunakan hak pilih (Putusan MK
20/2019);
 Pemilih yang memenuhi syarat tapi
belum terdaftar di DPT masuk kategori
Daftar Pemilih Khusus (DPK);
 PKPU 11/2018 Jo PKPU 37/2018
Jo PKPU 11/2019 (Pemutakhiran
Daftar Pemilih Dalam Negeri)
 PKPU 12/2018 Jo PKPU 12/2019
(Pemutakhiran Daftar Pemilih
Luar Negeri)

8. 8
POTENSI MASALAH
 Terdapat data kependudukan yang tidak sinkron antara
Kemendagri dengan KPU;
 Pemilih Pindahan (DPTb) yang tidak jadi menggunakan
hak pilih di TPS pindahan;
 Terlambatnya SUKET dari Disdukcapil bagi Pemilih yang
belum memiliki e-KTP;
 Banyaknya DPK yang menggunakan hak pilih pada hari
H kaitannya dengan ketersediaan surat suara.
MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM
 Melakukan program PDPB (Pemutakhiran Daftar Pemilih
Berkelanjutan);
 Sosialisasi intensif kepada Partai Politik dan Masyarakat
tentang mekanisme dan jangka waktu serta konsekuensi
pemilih pindahan;
 Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait pentingnya
SUKET sebagai alternatif pengganti e-KTP bagi Pemilih;
 Memastikan kecermatan dan ketelitian petugas PPDP
pada saat Coklit dan optimalisasi Bimtek Coklit
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

9. 9
ISU STRATEGIS PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK (PKPU 6/2018)
Pendaftaran
• Pembukaan Akses SIPOL bagi Partai Politik;
• Mengunggah Dokumen Persyaratan dalam SIPOL;
• Menyerahkan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
• Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Persyaratan;
• Penetapan Status Pendaftaran.
Verifikasi
Administrasi
• Keabsahan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu;
• Dugaan Kegandaan Anggota di internal maupun antar Partai Politik;
• Dugaan Keanggotaan Partai Politik Yang Tidak Sesuai Persyaratan (ASN, TNI, POLRI).
Verifikasi Faktual
• Verifikasi Kepengurusan Partai Politik (Pusat, Provinsi,
Kabupaten/Kota);
• 30% Keterwakilan Perempuan di Kepengurusan tingkat Pusat;
• Kantor Partai Politik;
• Keanggotaan Partai Politik.
Penetapan
• Menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

10. 10
1
POTENSI PERMASALAHAN
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK
Keterlambatan pengisian data
dan unggah dokumen
persyaratan di SIPOL
PELANGGARAN
ADMINISTRASI
BAWASLU
2
3 4
5
SIPOL mengalami
troubleshooting dan traffic
uploading
Pendaftaran dilakukan di hari terakhir
Masa Pendaftaran Penyerahan Dokumen Pendaftaran tidak
lengkap atau tidak sesuai dengan SIPOL
Dualisme Kepengurusan
tingkat Pusat dan Daerah
6 Tidak terpenuhinya 30%
Keterwakilan Perempuan, Jumlah
Sebaran Pengurus dan Anggota

11. 11
PENGISIAN DATA DAN UNGGAH DOKUMEN DI
SIPOL
 Mensosialisasikan masa pendaftaran
kepada Partai Politik
 Mendorong Partai Politik untuk
mengunggah data dan dokumen
sebelum Masa Pendaftaran dimulai
 Memberikan panduan terkait tata cara
pengisian dan pengunggahan dokumen
kepada LO dan Operator SIPOL dari
Partai Politik
 Mendorong Partai Politk mendaftar di
awal Masa Pendaftaran
 Memastikan kesiapan operation system
melalui simulasi pengoperasian SIPOL
KELENGKAPAN, KEABSAHAN DAN KEBENARAN
DATA DAN DOKUMEN PENDAFTARAN
 Melakukan Bimtek kepada Partai Politik
terkait kelengkapan data dan dokumen
persyaratan
 Berkoordinasi dengan stakeholder guna
memastikan keabsahan dan kebenaran
data dan dokumen persyaratan
 Mengisi kertas kerja sebagai sarana
kontrol
MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM
1
2
TERWUJUDNYA PENDAFTARAN DAN
VERIFIKASI PARTAI POLITIK CALON
PESERTA PEMILU YANG
BERKEPASTIAN, BERKEADILAN, DAN
BERKEMANFAATAN HUKUM
11

12. 12
ISU STRATEGIS PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD
(PKPU 20/2018 Jo PKPU 31/2018)
 Masa Pengajuan Bakal Calon (14 hari setelah hari terakhir pengumuman pengajuan Bakal
Calon);
 30% Keterwakilan Perempuan di setiap Dapil;
 Syarat Calon Bukan Mantan Terpidana Bandar Narkoba dan Kejahatan Seksual Terhadap
Anak;
 Pengajuan Bakal Calon bagi Partai Politik Lokal Aceh dan Bakal Calon DPRP untuk Papua;
 Pengajuan Bakal Calon yang merupakan Anggota DPR atau DPRD dari Partai Politik yang
berbeda dari yang diwakili dalam Pemilu 2019;
 Surat Pengunduran Diri bagi Bakal Calon yang Berstatus ASN, TNI, POLRI dan/atau
Penyelenggara Pemilu;
 Kelengkapan Dokumen Syarat Calon dan Pencalonan;
 Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap.

13. 13
POTENSI MASALAH
 Pengajuan Bakal Calon melewati Masa Pengajuan;
 Tidak terpenuhi 30% keterwakilan perempuan;
 Bakal Calon yang diajukan merupakan Anggota DPR
atau DPRD dari Partai Politik yang berbeda dari yang
diwakili dalam Pemilu 2019;
 Keterlambatan penyerahan surat pengunduran diri
sebagai ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu;
 Ketidaklengkapan dokumen persyaratan calon dan
pencalonan.
MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM
 Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik tentang
masa pendaftaran dan menyiapkan heldesk;
 Memetakan jumlah keterwakilan 30% di tiap Dapil;
 Memastikan bakal calon yang diajukan bukan berasal
dari Anggota DPR/DPRD yang berbeda dengan yang
diwakili pada Pemilu 2019 atau apabila tetap
mengajukan bakal calon dengan status tersebut maka
mempersiapkan surat pengunduran diri sebelum
masa pengajuan bakal calon;
 Mempersiapkan surat pengunduran sebelum masa
pengajuan bakal calon terhadap bakal calon yang
berstatus ASN, TNI, POLRI dan Penyelenggara Pemilu;
 Optimalisasi helpdesk dan koordinasi intensif antara
LO Partai Politik dengan KPU terkait dokumen
persyaratan calon dan pencalonan.
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DPR DAN DPRD

14. 14
1
Kesetaraan Nilai Suara
(harga kursi yang setara antara
satu Dapil dengan Dapil lainnya)
PKPU
16/2017
2
3 4
5
Intergralitas Wilayah
Kesinambungan
Sumber Data Penataan Dapil
(Data Kependudukan dan Data Wilayah)
Alokasi Kursi Setiap Dapil
6 Usulan Penataan Dapil dan Alokasi
Kursi
ISU STRATEGIS PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

15. 15
POTENSI MASALAH
 Terdapat perbedaan jumlah penduduk dari
Pemilu sebelumnya yang berdampak pada
alokasi kursi setiap Dapil;
 Terdapat perubahan Kelurahan di satu
Kecamatan atau pemekaran Kecamatan
yang berdampak pada integralitas wilayah;
 Faktor bencana alam yang mengakibatkan
pada berkurangnya cakupan wilayah di satu
atau beberapa Dapil.
MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM
 Koordinasi intensif dengan Kemendagri dan
stakeholder terkait serta optimalisasi PDPB
(Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan);
 Memastikan updating data kependudukan dan
data wilayah kepada KPU Kab/Kota;
 Koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah
untuk memastikan daerah-daerah yang terjadi
bencana alam maupun yang rawan terjadi
bencana alam;
 Memerhatikan dengan data dukung yang
komprehensif terhadap masukan pihak-pihak
dalam melakukan penataan Dapil.
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN PENATAAN DAERAH PEMILIHAN

16. 16
ISU STRATEGIS KAMPANYE PEMILU
(PKPU 28/2018 Jo PKPU 33/2018)
No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI
1 Tim Kampanye yang berpotensi selalu berubah. Melakukan langkah-langkah persuasif dengan melakukan pertemuan
sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan Kampanye dan
koordinasi yang intensif.
2 Pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum yang
berpotensi kepada gangguan ketertiban dan
keamanan.
 Sosialisasi kepada peserta Pemilu.
 Menyediakan layanan dan melakukan koordinasi secara intensif
kepada seluruh stake holder Pemilu terutama pihak pengamanan
menjelang pelaksanaan Jadwal Kampanye Rapat Umum.
3 Penyerahan Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye
yang berpotensi tidak tepat waktu.
 Melakukan pertemuan dan kesepakatan terkait penyerahan Desain
dan Materi APK;
 Menyediakan layanan helpdesk dan melakukan koordinasi secara
intensif menjelang penyampaian Desain dan Materi APK; dan
 Pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan KPU tentang Kampanye
mengenai batas waktu penyerahan Desain dan Materi APK
4 Pemasangan APK yang tidak sesuai dengan lokasi
yang diperbolehkan.
 Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu;
 Untuk pelaksanaan Pemilu 2024 dilakutan Pengaturan lebih lanjut
dalam Peraturan KPU tentang Kampanye mengenai sanksi lebih lanjut
terkait pemasangan APK tidak pada tempatnya.
5 Iklan Kampanye ditayangkan di luar waktu masa
Kampanye.
 pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan
Kampanye; dan
 Pertemuan sosialisasi dengan stake holder Pemilu, media cetak, media
elektronik dan media dalam jaringan (daring) terkait pengaturan Iklan
Kampanye di Media.

17. 17
Lanjutan…
No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI
6 Media Sosial: Penyebaran Berita Hoax dan Akun
media sosial yang tidak terdaftar.
 Melakukan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait pengaturan
Kampanye;
 Koordinasi yang intensif dengan Bawaslu dan Kementerian Komunikasi
dan Informatika terkait untuk penertiban akun media sosial yang
melanggar ketentuan; dan
 Perlu adanya aturan mengenai batas akhir penggunaan media Sosial,
sebelum dimulainya masa tenang dan pihak mana yang bertanggung
jawab menutup akun media sosial peserta Pemilu
7 Black Campaign Melakukan pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait
pengaturan Kampanye untuk mencegah terjadinya black campaign;
8 Debat Pasangan Calon: potensi dianggap terjadinya
kebocoran soal, dan pemilihan panelis dan
moderator yang tidak netral.
 Melakukan pertemuan dan kesepakatan dengan peserta Pemilu untuk
memilih panelis dan moderator dengan kriteria yang telah ditetapkan;
 Pakta Integritas Panelis dan moderator
 Mencetak soal pada waktu yang tidak terlalu jauh dari waktu
pelaksanaan debat sehingga kemungkinan dianggap terjadi kebocoran
soal dapat ditekan;
9 ASN terlibat dalam kampanye Sosialisasi bekerjasama dengan KASN, BKN terkait netralitas ASN dalam
Pemilu
10 Kegiatan Lain berpotensi melanggar peraturan UU.  Melakukan Pertemuan sosialisasi kepada peserta Pemilu terkait
pengaturan Kampanye;
 Pengaturan terkait sanksi apabila, ada yang melaksanakan kampanye
Kegiatan Lainnya diluar yang ditetapkan oleh KPU.

18. 18
1
Sumber Dana Kampanye
PKPU
29/2018
Jo PKPU
34/2018
2
3 4
5
Bentuk Dana Kampanye
Pembatasan Pembiayaan Dana
Kampanye
Pencatata Dana Kampanye
Audit Dana Kampanye
6 Larangan dan Sanksi Dana
Kampanye
ISU STRATEGIS DANA KAMPANYE PEMILU

19. 19
POTENSI MASALAH
• Pembatalan Peserta Pemilu karena tidak
menyerahkan LADK (pasal 338 ayait 1 dan 2);
• Tidak ditetapkannya sebagai calon terpilih karena
tidak menyampaikan LPPDK kepada KAP (pasal
338 ayat 3 dan 4);
• Potensi sengketa antara KPU dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dengan Peserta Pemilu dikarenakan
infomasi temuan sumbangan yang tidak sesuai
ketentuan dalam hasil audit terlambat diberikan,
sehingga Peserta Pemilu terlambat melakukan
pengembalian sumbangan yang tidak sesuai
ketentuan ke kas Negara dan dikenai sanksi
Pidana;
• Potensi sengketa antara KPU dan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dengan Peserta Pemilu dikarenakan
opini patuh/tidak patuh pada hasil audit yang tidak
sesuai atau multitafsir dapat menggiring persepsi
negatif terhadap Peserta Pemilu.
MITIGASI PERMASALAHAN HUKUM
 Sosialisasi/bimtek tahapan dan regulasi;
 Menyediakan layanan helpdesk;
 Memastikan seluruh proses administrasi dan
pelaksanaan tahapan terlaksana sesuai
dengan ketentuan dan terdokumentasikan;
 KPU harus secara aktif meminta Peserta
Pemilu melaporkan kepada KPU apabila
terdapat sumbangan yang terindikasi sebagai
sumbangan terlarang;
 Juknis metode pengembalian sumbangan
terlarang ;ke kas negara’
 KPU meminta KAP agar segera
menyampaikan apabila dalam proses audit
terdapat temuan penerimaan dan/atau
penggunaan sumbangan terlarang dalam
laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu.
POTENSI PERMASALAHAN HUKUM DAN MITIGASI DALAM TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILU

20. sebagai peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalisir dampak risiko

21. • Berdasarkan Databoks Katadata, proyeksi penduduk Indonesia
pada 2024 memiliki kemiripan dengan jumlah penduduk saat
ini. Pada tahun tersebut, Indonesia diprediksi memiliki
282.246.600 penduduk.
• Penduduk dengan usia sudah bisa memberikan suaranya
dengan rentan umur dari 20 - 44 tahun (Gen z - Millenial)
diperkirakan pada tanggal 2024 akan mencapai lebih dari 110
juta orang.
Proyeksi Penduduk Indonesia Berdasarkan Usia (2024)

22. Pandangan Anak Muda Terhadap Politik
• Berdasarkan Survey Indikator Publik Indonesia pada tahun 2021, terlihat rendahnya kepercayaan Anak Muda terhadap lembaga partai politik yang tercatat 32.67% Anak Muda sedikit percaya
kepada Partai Politik
• Adanya ketidakpuasan Anak Muda terhadap demokrasi di Indonesia, terlihat aspek Indonesia menjadi kurang demokratis dan Indonesia tetap sama menjadi 2 aspek tertinggi yang dibicarakan
oleh Anak Muda.
• Adanya ketidakpuasan Anak Muda terhadap Parpol atau Politisi dalam mewakili aspirasi Masyarakat, tercatat 52.7% Anak Muda mengatakan Parpol atau Politisi belum berhasil mewakili
aspirasi Masyarakat.
9.6
18
27.8
44.5
8.8
15.5
40
35.7
0 10 20 30 40 50
TIDAK TAHU/TIDAK JAWAB
INDONESIA MENJADI LEBIH
DEMOKRATIS
INDONESIA MENJADI KURANG
DEMOKRATIS
INDONESIA TETAP SAMA KEADAANNYA
Survei Pandangan Anak Muda Terhadap Perkembangan Demokrasi
di Indonesia Dalam Beberapa Tahun Terakhir
Survei Anak Muda Survei Nasional
12
52.7
25.7
0.3
9.4
TIDAK BAIK
SAMA SEKALI
TIDAK
TERLALU BAIK
CUKUP BAIK SANGAT BAIK TIDAK
TAHU/TIDAK
MENJAWAB
SURVEI PANDANGAN ANAK MUDA SOAL APAKAH
PARPOL ATAU POLITISI BERHASIL MEWAKILI ASPIRASI
MASYARAKAT
Sumber: Indikator Politik Indonesia 2021

23. • Publik belum merasakan kedekatan dengan partai.
Hal ini terkuak dari masing-masing generasi yang
mengaku tidak memiliki kedekatan dan kesamaan
dengan parpol.
• Rasa berjarak ini tampak kuat di tengah generasi
muda. Pada Gen Z dan Gen Y-muda, lebih dari 70
persen tidak merasakan adanya kedekatan dengan
parpol.
• Temuan ini menyumbang narasi penting di masa
pemanasan mesin partai menyongsong Pemilu 2024.
Tanpa adanya rasa kesamaan visi, misi, atau
ideologi antar masyarakat dan partai, niscaya suara
pemilih akan mudah beralih.
Pandangan Publik Terhadap Politik
1…
16%
72%
Gen Z
Tidak tahu Ada Tidak Ada
8%
20%
72%
Gen Y-Muda
Tidak tahu Ada Tidak Ada
1…
24%
66%
Gen Y-Tua
Tidak tahu Ada Tidak Ada
8%
31%
61%
Gen X
Tidak tahu Ada Tidak Ada
1%
29%
70%
Baby Boomers
Tidak tahu Ada Tidak Ada
• Gen Z 1998 – 2012 (10-25 tahun)
• Gen Y 1981 -1996 (26-41 tahun)
• Gen X 1965-1980 (42-57 tahun)
• Baby Boomers 1946-1964
Sumber: Litbang Kompas, 17-30
Januari 2022

24. • Melihat survei Change.org, mayoritas anak muda
Indonesia lebih peduli terhadap isu ekonomi atau
kesejahteraan.
• Tercatat ada 42% responden yang menyatakan
kepeduliannya terhadap isu tersebut. Lalu, 13%
responden menyatakan peduli terhadap isu
infrastruktur. Disusul 11% responden yang peduli
terhadap masalah penegakan hukum.
• Mungkin para kandidat calon presiden boleh
mencoba berbagai taktik untuk mengesankan kaum
milenial, tetapi tidak ada jaminan bahwa mereka
akan memberikan suara mereka. Bisa jadi mereka
melirik dan mengubah pilihan sesuai dengan
kandidat capres dan cawapres yang benar-benar
memahami aspirasi mereka, bukan sekadar gimmick
politik belaka.
Isu Penting di Kalangan Anak Muda
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
Kesehatan
Sosial
Pendidikan
Lingkungan
Penegakan Hukum
Infrastruktur
Ekonomi atau Kesejahteran
Isu yang Menjadi Kepedulian Anak Muda
(Data per November 2020)
Persen

25. Mengapa Generasi Milenial Penting Untuk Melek Politik?
Generasi milenial mendominasi jumlah
pemilih di tahun 2024, artinya merekalah
pemangku kepentingan sesungguhnya.
Memilih pemimpin yang sesuai dengan
kepentingan dan kebutuhan mereka
menjadi suatu hal yang penting
Generasi milenial yang memiliki karakter
melek teknologi, diharapkan dapat menjadi
aktor dalam memfilter berita hoaks maupun
ujaran kebencian kepada masyarakat
Generasi milenial yang berpikiran terbuka
dan melek politik, diharapkan mampu
menyebarkan dan menjaga nilai-nilai
toleransi atas persaingan politik, sehingga
Pemilu dimaknai sebagai sarana integrasi
bangsa
Generasi milenial yang mampu
mendapatkan dan mengolah sumber
informasi dengan cepat dan akurat, mampu
memberikan kritik objektif kepada
pemerintah

26. 26
ISU STRATEGIS PARTIPASI MASYARAKAT
PEMILU INKLUSIF
SOSIALISASI dan PENDIDIKAN PEMILIH
PEMANTAUAN, SURVEY, dan HITUNG CEPAT
PARTISIPASI KELOMPOK RENTAN (MASYARAKAT ADAT,
WILAYAH PERBATASAN, dan PENYANDANG DISABILITAS)

27. 27
ISU STRATEGIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
ASPEK REGULASI (PKPU 3/2019 Jo 9/2019)
No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI
1 Putusan MA Nomor 57P/HUM/2019:
• Suara sah calon yang meninggal dunia dinyatakan sah
untuk calon yang meninggal dunia;
• Suara sah calon yang TMS dinyatakan sah untuk Partai
Politik bagi calon yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai
calon”
Perubahan Pasal 54 ayat (5) huruf k dan l, dan Pasal
55 ayat (3) PKPU 3/2019 Jo 9/2019
2 Putusan MK Nomor 20/ Tahun 2019:
- Pemberlakuan surat perekaman kartu tanda penduduk
elektronik sebagai pengganti KTP-el
Perubahan Pasal 7 PKPU 3/2019 Jo 9/2019
• Pemilih menyerahkan formulir Model
C.PEMBERITAHUAN-KPU dan menunjukkan KTP-
el atau Suket kepada KPPS.
• Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT
tidak dapat menyerahkan formulir Model C.
PEMBERITAHUAN-KPU, Pemilih wajib
menunjukkan KTP-el atau Suket untuk dapat
memberikan hak pilihnya.
3 Perubahan nomenklatur formulir tungsura untuk
memudahkan pemahaman terhadap formulir tersebut
Mis:
• Model C1.Plano menjadi Model C.Hasil
• Model C1 menjadi Model C. Hasil Salinan

28. 28
ISU STRATEGIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
ASPEK TEKNIS (PKPU 3/2019 Jo 9/2019)
No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI
1 Kekurangan dan keterlambatan Logistik Pemungutan
Suara  Membuat perencanaan logistik berdasarkan
hasil evaluasi pemilu sebelumnya
 Monitoring dan supervisi kegiatan distribusi
logistik
2 Surat Suara tertukar antar dapil
3 Pemilih menggunakan C.Pemberitahuan orang lain
 Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-
tugas kpps
 Penegasan pada saat bimtek kpps terkait tata
cara pemungutan suara
 Membuat video simulasi tugas kpps dan tata
cara pemungutan dan penghitungan suara
4 pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan
penghitungan suara tidak dilakukan rnenurut tata cara yang ditetapkan
5 Pemilih yang tidak membawa KTP-el atau Suket
memaksa masuk ke TPS
6 Inkonsistensi KPPS dalam memberikan suara sah dan
tidak sah
7 Pemungutan suara ditutup sebelum pikul 13.00 waktu
setempat
8 TPS untuk lokasi-lokasi khusus, seperti Lapas, rutan,
lokasi bencana, rumah sakit
Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
9 Penghitungan suara di TPS melebihi satu hari Putusan MK 20/2019: dilanjutkan tanpa jeda di

29. 29
ISU STRATEGIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILU
(PKPU 4/2019)
No ISU STRATEGIS/POTENSI MASALAH LANGKAH ANTISIPASI
1 Rekapitulasi PPK yang melebihi batas waktu  Penegasan pada saat bimtek terkait tugas-tugas
PPK
 Penegasan pada saat bimtek PPK terkait tata
cara penerimaan logistik hasil pemungutan
suara dan tata cara rekapitulasi ppk
 Membuat video simulasi tugas PPK dan tata cara
rekapitulasi penghitungan suara
2 Kesalahan PPK dalam pengisian formulir terkait
pemilih dan pengguna hak pilih
3 Pembukaan kotak suara pada saat penerimaan
logistik hasil pemungutan suara di TPS
4 Keterbatasan tempat/lokasi rapat rekapitulasi PPK Koordinasi dengan pihak-pihak terkait
5 Keterlambatan pengiriman hasil pemungutan
suara
Monitoring dan supervisi

30. TAHAPAN POTENSIAL TERJADI TINDAK PIDANA
LARANGAN DALAM KAMPANYE
Pelaksana, peserta, dan tim Kampanye Pemilu dilarang:
a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
e. mengganggu ketertiban umum;
f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemili yang bersangkutan; dan
j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
Pasal 280 Ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

31. 8
PENDAFTARAN PARTAI POLITIK
43 Partai Politik Mempunyai Akun SIPOL
• 24 Partai Politik dengan Dokumen Persyaratan Pendaftaran
lengkap dan diterima, serta berlanjut dalam tahapan
verifikasi administrasi
• 16 Partai Politik dengan Dokumen Persyaratan Pendaftaran
tidak lengkap dan dikembalikan
40 Partai Politik yang Mendaftar
3 Partai Politik Tidak Mendaftar

32. POTENSI KECURANGAN DALAM PEMILIHAN UMUM
• Tahapan Potensial
Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu
Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
Kampanye Pemilu
Masa Tenang
Pemungutan dan penghitungan suara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

33. 8
INFO PEMILU
https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Pendaftaran_parpol#akun_sipol_nasional

34. TERIMA KASIH