Dokumen tersebut membahas tentang cara menghitung pajak penghasilan pasal 21, biaya jabatan, biaya pensiun, tarif pajak badan, dan contoh soal kuis perhitungan pajak penghasilan.

1. KELOMPOK 3:
•Putranto Hari 12030111060128
•Yudhit Elang 12030111060196
•YusrizalWahab 12030111060204
•Geghana Reinaldo 12030113060101

2. CARA MENGHITUNG PAJAK

3. BIAYA JABATAN DAN BIAYA PENSIUN
Dalam penghitungan PPh Pasal 21 dikenal istilah biaya
jabatan dan biaya pensiun. Biaya jabatan adalah
pengurang untuk penghasilan pegawai tetap
sedangkan biaya pensiun adalah pengurang bagi uang
pensiun bulanan yang diterima pensiunan.

4. Contoh biaya jabatan
 Suharsa ada manajer keuangan PT Adil Makmur. Pada
bulan Januari 2011 Suharsa mendapatkan gaji dan
tunjangan dari PT Adil Makmur sebesar
Rp100.000.000,-. Besarnya biaya jabatan bagi Suharsa
adalah 5% x Rp100.000.000,- atau sama dengan
Rp5.000.000,-. Namun demikian, maksimum biaya
jabatan yang diperkenankan adalah Rp500.000,-
sebulan sehingga biaya jabatan untuk Suharsa pada
bulan Januari 2011 adalah Rp500.000,-.

5. Contoh biaya pensiun
 Bapak Ahmadi adalah seorang pensiunan yang
sebelumnya kerja pada PT Selalu Sejahtera. Bapak
Ahmadi mendapatkan uang pensiunan bulanan dari
Dana Pensiun sebesar Rp1.000.000,- sebulan. Besarnya
biaya pensiun per bulannya bagi Bapak Ahmadi adalah
5% x Rp1.000.000,-. atau sama dengan Rp50.000,-.
Maksimum biaya pensiun sebulan adalah Rp200.000,-
sehingga biaya jabatan per bulan bagi Bapak Ahmadi
adalah Rp50.000,-.

6. TARIF PEMOTONGAN PPh PASAL 21 BAGI PENERIMA
PENGHASILAN YANG TIDAK MEMPUNYAI NPWP
 Bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21
yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan
PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% daripada
tarif yang diterapkan terhadap wajib pajak yang
memiliki NPWP. Artinya jumlah PPh pasal 21 yang
harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah PPh
pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang
bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan PPh Pasal
21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan PPh
Pasal 21 yang tidak final.

7. Tarif Pajak Penghasilan Pribadi dan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP)
Tarif pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) yang diberlakukan sejak 1 Januari 2013
Lapisan Penghasilan Kena Pajak
(Rp)
Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta 5%
Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
Di atas 500 juta 30%

8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status
pekerja yang berbeda.
Status Pekerja PTKP (Rp)
Belum Kawin 24.300.000
Kawin, anak 0 26.325.000
Kawin, anak 1 28.350.000
Kawin, anak 2 30.375.000
Kawin, anak 3 32.400.000

9. Contoh Perhitungan PPh psl 21
Soal :
Pak Joni adlh pegawai tetap PT. Nagasaki yang ber-
NPWP berpenghasilan tiap bulan Rp 2.500.000.
Kewajiban tiap bulan yang dibayar adalah iuran pensiun
sebesar Rp 50.000. Pak Joni telah menikah dan
menghasilkan satu anak. Hitung PPh terutang tiap
bulannya?

10. Jawabannya adalah…
Gaji sebulan Rp 3.500.000
 Pengurang:
~ Biaya Jabatan (5% x Rp 3,5 jt) Rp 175.000
~ Iuran Pensiun Rp 50.000 (Rp 225.000)
Tot Pnghsln Neto sebulan Rp 3.275.000
Tot Pnghsln Neto setahun(12x3.275.000) Rp39.300.000
 PTKP:
- UntukWP sendiri Rp24.300.000
- Untuk status kawin Rp 2.025.000
- Untuk punya anak Rp 2.025.000 (Rp28.350.000)
Penghasilan Kena Pajak Rp10.950.000
PPh Psl 21 terutang(5%x10.950.000) Rp 547.500
PPh Psl 21 sebulan(547.500 : 12) Rp 45.625

11. TARIF BADAN
 Tarif PPh Pasal 17 ayat 1 huruf (b)
Berdasarkan Pasal 17 ayat 1 huruf (b) undang-undang Pajak
Penghasilan nomor 36 tahun 2008 bahwaWajib Pajak badan dalam
negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh
delapan persen). untuk tahun pajak 2010 diatur pada Pasal 17 ayat
2a menjadi 25%. untuk itu pph terutang badan pada tahun 2012
menggunakan tarif 25 %.
 Tarif Pasal 17 ayat 2b
Tarif ini diterapkan bagiWajib Pajak badan dalam negeri yang
berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah
keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
indonesia dan dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib
Pajak tersebut dapat memperoleh tarif sebesar 5% lebih rendah
daripada tarif sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat 1 huruf b
dan ayat 2a Undang-undang nomor 36 tahun 2008. PPh Terutang
dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Penghasilan Kena
Pajak.

12.  Tarif PPh berdasarkan Pasal 31 E Undang-undang Pajak
Penghasilan nomor 36 tahun 2008 dijelaskan bahwaWajib
Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai
dengan Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)
mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%
(lima puluh persen) dari tarif pasal 17 ayat 1 huruf b dan
ayat 2a yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari
bagian peredaran bruto sampai dengan
Rp.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta
rupiah).
 Penghitungan PPh Badan terutang
PPh Terutang = 50% x 25% x Seluruh PKP
PKP = Penghasilan Kena Pajak

13. PPh Badan
 contoh :
peredaran bruto PT Saraswati tahun Pajak 2012
sebesar Rp.4.800.000.000,00 dengan Penghasilan
Kena Pajak sebesar Rp. 500.000.000,00. Maka PPh
terutangnya adalah :
PPh terutang = 50% x 25% x Rp. 500.000.000,00
= Rp. 62.500.000,00

14. Soal Kuis
 Pak Tatang pegawai tetap di PT. Honolulu dengan gaji
seblan Rp10.000.000. Pak Tatang sudah menikah dan
punya anak 2. PT. Honolulu masuk program
Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi
Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja sebesar
1% dan 0,5% dari gaji. Pak Tatang membayar iuran
Pensiun dan Jaminan hari tua sebebesar masing-masing
Rp50.000 dan Rp30.000. Hitung PPh psl 21
tiap bulannya !

15. Soal Kuis
 peredaran bruto PT Miami tahun Pajak 2012 sebesar
Rp.6.000.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp. 550.000.000,00.
Hitung PPh terutangnya !!!

16. - SELESAI -