1. PROPINSI RIAU
(Sumber: Status Lingkungan Hidup Daerah Prop. Riau 2002)
Propinsi Riau terdiri dari daerah daratan dan perairan seluas kurang lebih 329.867 km2
dengan luas daratan adalah 94.561,61 km2 dan perairan seluas 235.306 km2 yang meliputi
3214 pulau besar dan kecil. Propinsi Riau terdiri dari 12 kabupaten dan empat kota.
Terdapat 15 sungai dengan empat sungai besar yang mempunyai arti penting sebagai
sarana perhubungan dan kegiatan lainnya yaitu Sungai Siak, Rokam, Kampar, dan Indragiri.
Propinsi Riau terletak antara koordinat 1°15’ LS-4°45’LU dan antara 100°03’-109°19’ BT.
1. KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Berdasarkan data dari Sekretariat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(PUSDALKARHUTLA) Bapedal Propinsi Riau yang diperoleh dari pengamatan satelit,
kebakaran hutan yang terjadi di Propinsi Riau selama tahun 2001 sebanyak 3.100 titik
panas. Adapun rekapitulasi data-data titik api (hot spot) di Propinsi Riau mulai tahun
1996 sampai dengan tahun 2001 dapat dilihat pada Tabel.1.
Tabel 1. Data Hot Spot di Propinsi Riau Tahun 1996-2001
Tahun
No Bulan
1996 1997 1998 1999 2000 2001
1. Januari nd 747 1.192 3 95 nd
2. Februari nd 193 3.642 213 578 164
3. Maret nd 442 3.998 94 2.100 1.237
4. April nd 108 1.999 1.386 354 78
5. Mei 205 2.717 1.194 632 1.544 180
6. Juni 443 2.455 3.057 1.578 134 299
7. Juli 2.949 3.632 889 3.059 2.490 1.145
8. Agustus 582 5.037 215 1 292 183
9. September 307 951 348 301 nd 85
10. Oktober 191 53 655 39 nd 399
11. November 1.251 73 1.353 324 nd 5
12. Desember 149 682 103 188 nd 5
Sumber: Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2001
Sedangkan luas lahan yang terbakar akibat kebakaran/pembakaran hutan dan lahan di
Propinsi Riau selama tahun 2001 ditampilkan pada Tabel 2.
Tabel 2. Data Luas Kebakaran Hutan Dan Lahan di Propinsi Riau
Penggunaan Lahan Luas Kebakaran (Ha) Tahun 2001
Perkebunan 222,41
HPH 992,70
HTI 331,68
APL 35,80
HL/kawasan konservasi 4,14
Jumlah 1.566,73
Sumber: Data Hasil Olahan PUSDALKARHUTLA Propinsi Riau, 2001
Faktor penyebab (pressure) terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Propinsi Riau dapat
disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:
a. Masih lemahnya penegakan hukum (law enforcement).
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 1

2. b. Masih belum teranggarkannya dana pengendalian kebakaran hutan dan lahan
secara terprogram (political will pemerintah Propinsi Riau).
c. Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di
Propinsi Riau.
d. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pemadaman kebakaran hutan
dan lahan.
e. Masih kurangnya sarana dan prasarana pemadaman kebakaran hutan dan lahan
di Propinsi Riau.
Adapun dampak dan kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya kebakaran hutan
dan lahan, antara lain:
a. Terganggu aktivitas perekonomian dan pembangunan.
b. Permasalahan kabut asap yang mengganggu kegiatan penerbangan, yang
sebarannya sampai ke Malaysia dan Singapura.
c. Penyebaran penyakit ISPA bagi masyarakat.
d. Punahnya keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna di sekitar lokasi
kebakaran.
Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dapat dilakukan
antara lain sebagai berikut:
a. Langkah Strategis
1. Penetapan Surat Keputusan Gubernur Riau No. KPTS 25/V/2000 tentang
pembentukan organisasi PASDALKARHUTLA.
2. Mengadakan rapat koordinasi antara Gubernur dengan para Bupati/Walikota
se-propinsi Riau yang dihadiri Menteri Kehutanan.
3. Mengadakan rapat koordinasi antara Gubernur Riau dengan Pimpinan
Perusahaan di bidang Kehutanan dan Perkebunan dalam rangka persiapan
menghadapi musim kemarau.
4. Mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak, dalam dan luar negeri dalam
rangka penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) penanggulangan
kebakaran.
5. Mengadakan kegiatan simulasi kegiatan penanggulangan kebakaran hutan.
b. Langkah-Langkah Rutin/Umum
1. Preventif
• Pemasangan papan iklan
• Penyuluhan
• Pemantauan dan penyebarluasan data hot spot
2. Pengendalian
• Rapat koordinasi yang diikuti instansi terkait.
• Penyebarluasa instruksi/pengumuman/himbauan/edaran Gubernur
tentang peningkatan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi
musim kemarau.
• Mengaktifkan posko siaga pada kondisi siaga 1 yang bertugas selama 24
jam.
• Melakukan koordinasi dengan posko pada SATLAKDALKARHUTLA.
3. Pemadaman
• Penyiapan perlengkapan pemadaman.
• Penyiapan Brigade pemadaman dengan tenaga inti polisi kehutanan.
• Persiapan mobilisasi sumber daya pemadaman seperti transportasi,
logistik dan pendanaan.
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 2

3. • Mobilisasi regu pemadam di sekitar hutan Pekanbaru dan areal kerja
HPH/HPHTI.
• Membentuk brigade pemadam kebakaran di kabuaten/kota Dumai, Siak,
Inhu, Pekanbaru dan Batam.
Beberapa kendala dalam penanggulangan kebakaran dan hutan yang terjadi pada tahun
2001 antara lain karena:
a. Belum jelasnya acuan alternatif program zero burning dalam pelaksanaan
pembukaan lahan.
b. Kondisi alam di bagian timur daerah Riau daratan yang merupakan lahan
gambut.
c. Pola pembukaan areal masyarakat tani tempatan yang masih melakukan
pembakaran sisa kayu/tebangan.
2. PENCEMARAN DAS SIAK
Faktor penyebab terjadinya pencemaran DAS Siak dapat disebabkan oleh beberapa hal,
diantaranya:
a. Banyaknya perusahaan yang membuang langsung limbahnya ke sungai.
b. Kurangnya peralatan pemantauan yang dimiliki oleh aparat.
c. Kurangnya peran serta masyarakat di sepanjang DAS Siak.
d. Lemahnya sanksi hukum bagi pelaku pelanggaran.
e. Tidak jelasnya arahan kebijakan pengelolaan DAS Siak.
f. Peracunan ikan oleh nelayan dengan potassium sianida.
Dampak dan kondisi ekosistem lingkungan akibat terjadinya pencemaran DAS Siak
antara lain adalah:
a. Kemungkinan terjadinya penurunan/degradasi kualitas air sungai Siak dari
golongan B menjadi C.
b. Penyebaran penyakit kulit dan pencernaan terhadap masyarakat konsumen air
sungai Siak.
c. Menurunnya hasil tangkapan ikan bagi nelayan setempat.
d. Punah/menurunnya kualitas keanekaragaman hayati biota air.
Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran DAS Siak dapat dilakukan antara
lain sebagai berikut:
a. Melakukan sosialisasi Prokasih kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, dan
masyarakat yang berada dalam kawasan DAS Siak.
b. Melaksanakan pengambilan sampel air sungai Siak pada titik-titik yang telah
disepakati guna mengetahui kualitas air sungai Siak.
c. Melakukan monitoring terhadap IPAL/UPL industri yang berada dalam kawasan
DAS Siak.
d. Membuat laporan tahunan pelaksanaan Prokasih.
3. KERUSAKAN KAWASAN KONSERVASI
Berdasarkan statistik Dinas Kehutanan Propinsi Riau tahun 2001, luas lahan kritis yang
berada dalam kawasan hutan konservasi yang tersebar diseluruh Propinsi Riau adalah
seluas 43.298,35 Ha.
Faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan konservasi dapat disebabkan oleh:
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 3

4. a. Penebangan liar (illegal logging).
b. Pembukaan lahan untuk perkebunan oleh masyarakat.
c. Lemahnya penegakan hukum.
d. Terjadi tumpang tindih kawasan konservasi dengan kawasan HTI atau HPH,
perkebunan, permukiman, dan aktivitas pertambangan.
e. Rendahnya kesadaran masyarakat.
f. Adanya pemodal yang menyediakan sarana angkutan, menerima/membeli kayu
illegal.
g. Adanya indikasi keterlibatan penegak hukum.
Dampak dari rusaknya kawasan konservasi antara lain adalah:
a. Semakin bertambahnya luas lahan kritis di Propinsi Riau.
b. Berkurangnya daerah resapan air.
c. Kerugian negara dan daerah dalam hal pajak dan retribusi hasil hutan.
d. Rusaknya ekosistem lingkungan kawasan hutan lindung.
e. Perubahan iklim dan tata air tanah.
Upaya pencegahan dan penanggulangan kerusakan kawasan konservasi:
a. Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat melalui media massa.
b. Meningkatkan keamanan hutan.
c. Melakukan penyuluhan hukum, mengumpulkan data, inteligen, dan analisis
modus operandi penebangan liar.
d. Melaksanakan reboisasi bagi kawasan yang sudah rusak.
4. KERUSAKAN DAN PENURUNAN KUALITAS KAWASAN PERAIRAN LAUT
Faktor penyebab terjadinya kerusakan kawasan pesisir dan penurunan kualitas perairan
laut diantaranya adalah:
a. Penebangan liar.
b. Kerusakan lahan gambut.
c. Penebangan dan perubahan hutan bakau menjadi perkebunan, kehutanan dan
perikanan.
d. Maraknya aktivitas penambangan pasir darat dan laut.
e. Aktivitas pertambangan minyak bumi di kawasan pesisir.
f. Terjadinya aktivitas perikanan menggunakan bom, racun, dan sianida.
g. Buangan limbah industri di kawasan timur Sumatera dan kawasan Barelang.
Dampaknya terhadap ekosistem lingkungan antara lain:
a. Terjadinya kerusakan ekosistem pesisir dan laut (mangrove terumbu karang dan
lamun).
b. Hilangnya habitat biota pantai dan laut.
c. Abrasi pantai
d. Penurunan kualitas air laut.
e. Peningkatan kekeruhan air laut akibat maraknya penambangan pasir laut.
Upaya penanggulangan:
a. Kerusakan Kawasan Pesisir
Penyediaan dana APBD untuk penanaman Api-api (Avecenea sp) yang diharapkan
dapat mencegah abrasi.
b. Penurunan Kualitas Air Laut
• Melakukan kajian kualitas perairan dan sumber penyebab utama kerusakan
perairan.
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 4

5. • Pengawasan Amdal, RKL/RPL kegiatan di kawasan pesisir dan lautan.
• Pemberdayaan masyarakat kawasan pesisir.
5. PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
Factor penyebab terjadinya permasalahan penataan ruang dan pertanahan dapat
disebabkan banyak hal, diantaranya:
a. Arogansi pemerintah kabupaten/kota.
b. Kurang koordinasi antar kabupaten/kota .
c. Terbatasnya SDM yang dimiliki.
d. Belum jelasnya tata batas yang definitive bagi masing-masing wilayah
kabupaten/kota.
e. Hak ulayat masyarakat adat belum diakui secara legal.
f. Rendahnya nilai jual ganti rugi tanah masyarakat.
Dampak dari permasalahan penataan ruang dan pertanahan, diantaranya adalah:
a. Timbulnya peruntukan lahan yang saling tidak mendukung antar kabupaten/kota.
b. Penentuan tata ruang wilayah kabupaten/kota belum mengacu kepada
pendekatan keharmonisan.
c. Munculnya konflik akibat sengketa batas wilayah kabupaten/kota.
d. Terjadi konflik sosial (hak tanah ulayat) antara masyarakat dengan pihak swasta.
e. Terjadinya tuntutan ulang masyarakat terhadap harga ganti rugi tanah.
Upaya pencegahan dan penanggulangannya antara lain dengan:
a. Sosialisasi penataan ruang kawasan pada masyarakat dan dunia usaha.
b. Revisi tata ruang sesuai dengan perkembangan kondisi lapangan terakhir sertiap
lima tahun sekali.
c. Penyesuaian kembali perizinan penggunaan lahan dengan tata ruang yang ada.
6. GANGGUAN KAWANAN GAJAH
Faktor penyebab terjadinya gangguan kawanan gajah di Propinsi Riau dapat disebabkan
beberapa hal, diantaranya:
a. Terjadinya penyempitan habitat gajah akibat perluasan HPH/HTI, konversi hutan
untuk perkebunan.
b. Terjadinya penurunan/hilangnya rantai makanan alami kawanan gajah akibat
perluasan pembangunan perkebunan, HTI/HPH.
c. Masyarakat belum memanfatkan gajah sebagai mitra usaha.
d. Belum adanya penetapan areal konservasi gajah.
Tabel 3. Sebaran Kawasan Habitat Gajah di Propinsi Riau
Kabupaten/Kota Lokasi/Kawasan
1. Kuantan Singingi Air Hitam Baserah, Rimbang Baling, Tanjung Pauh
2. Indragiri Hulu Serangi Sengkilo, Bukit Tigapuluh
3. Indragiri Hilir Keritang
4. Pelalawan Kerumutan, Ukui
5. Siak Minas, Zambrut
6. Kampar Batu Gajah, Bukti Suligi
7. Rokan Hulu Hutan Lindung Mahato, Kelompok Hutan Kalam,
Ampayang Boning
8. Bengkalis Mandau, SM. Giam Siak Kecil, Balai Raja,
Bagan Siapi-Api
9. Rokan Hilir Okura, Lembah Sari, Muara Fajar
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 5

6. 10. Pekanbaru
Sumber: Sub Balai KSDA Propinsi Riau, 2001
Dampak akibat gangguan dari kawanan gajah adalah:
a. Kerugian materi bagi masyarakat atau pengusaha PBS.
b. Timbulnya perburuan gajah karena dianggap hama.
c. Keluhan dunia internasional bila ada gajah yang mati di lokasi perusahaan, yang
akan berakibat terhadap pemasaran ekspor produknya.
Upaya pencegahan dan penanggulangannya antara lain adalah:
a. Penangkapan dan relokasi gajah.
b. Pembuatan parit pagar pengaman gajah.
c. Studi pengelolaan kawasan konservasi.
d. Mengusulkan untuk mewujudkan kawasan konservasi gajah di HPT Tesso Nilo.
HD/Mydoc/SoE: Propinsi D.I. Yogyakarta.doc 6