1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
(Pre Construction Meeting),
Rekayasa lapangan (Field Engineering),
Kaji Ulang Desain (Review Design),
Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO),
Rapat Lapangan (Site Meeting)
1. RUANG LINGKUP
Dalam rangka pengendalian pelaksanaan pekerjaan untuk memastikan bahwa
pelaksanaan pekerjaan yang akan dilakukan sesuai dengan yang telah
ditetapkan dalam dokumen kontrak maka perlu diadakan rapat persiapan
pelaksanaan (pre construction meeting) untuk menghasilkan kesepakatan-
kesepakatan beberapa materi yang dapat menimbulkan masalah dalam
pelaksanaan pekerjaan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen kontrak
meliputi dan atau harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hokum sebagai
berikut: a) surat perjanjian, b) surat penunjukkan penyedia jasa, c) surat
penawaran, d) addendum dokumen lelang (bila ada), e) syarat-syarat khusus
kontrak, f) syarat-syarat umum kontrak, g) spesifikasi teknis, h) gambar-gambar,
i) daftar kuantitas dan harga, j) dokumen lain yang tercantum dalam lampiran
kontrak.
Rapat persiapan pelaksanaan (PCM) diselenggarakan selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) atau 21
hari setelah penandatanganan kontrak yang diikuti oleh direksi pekerjaan
(Pinpro/Pinbagpro), direksi teknis (konsultan pengawas), penyedia jasa
(kontraktor) serta unsure perencanaan.
Salah satu agenda penting yaitu persyaratan-persyaratan dalam kontrak kerja
konstruksi yang berhubungan dengan mutu konstruksi sesuai dengan Keputusan
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 362/KPTS/M/2004 tentang
Sistem Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana
Wilayah, bahwa Program Mutu atau Rencana Mutu Kontrak (RMK) yang telah
disusun oleh kontraktor disampaikan selambat-lambatnya dalam rapat persiapan
pelaksanaan untuk mendapat persetujuan/pengesahan direksi pekerjaan.
Adapun untuk mengetahui kuantitas awal pekerjaan dari berbagai mata
pembayaran yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga maka dilakukan
pemeriksaan lapangan bersama yang terdiri dari direksi teknis, panitia peneliti
pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa/kontraktor setelah penerbitan SPMK.
Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara hasil
pemeriksaan bersama yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pekerjaan.
Apabila hasil pemeriksaan lapangan bersama mengakibatkan perubahan isi
kontrak (spesifikasi teknis, gambar, jenis pekerjaan, mata pembayaran,

2. kuantitas) maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam perintah perubahan
kontrak (contract change orders/CCO) yang ditindak lanjuti dengan pembuatan
amandemen kontrak.
Selanjutnya pemeriksaan lapangan bersama terhadap setiap kegiatan pekerjaan/
mata pembayaran terus dilaksanakan selama periode waktu pelaksanaan
pekerjaan untuk menetapkan kuantitas hasil pekerjaan yang akan dibayar setiap
bulan/angsuran.
Rapat lapangan (site meeting) dilakukan dilokasi pekerjaan/lapangan dalam
rangka koordinasi kegiatan pelaksanaan, yang diadakan sekali dalam satu
minggu atau mingguan, tengah bulanan, dan bulanan.
2. ACUAN
a) Undang Undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
b) Undang Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
c) Undang Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
d) Undang Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
e) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
f) Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
g) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran
Masyarakat Jasa Konstruksi;
h) Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa
Konstruksi;
i) Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan
Pembinaan Jasa Konstruksi;
j) Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
k) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 369/KPTS/M/2001 Pedoman Pemberian
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
l) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/KPTS/M/2003 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi oleh Instansi Pemerintah;
m) Keputusan Menteri Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004 tentang Standar Dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi;
2- 2

3. n) Keputusan Menteri Kimpraswil No. 362/KPTS/M/2004 tentang Sistem
Manajemen Mutu Konstruksi Departemen Permukiman dan Prasarana
wilayah;
o) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No. 02/SE/M/2001 tentang Tata Cara
Penilaian Hasil Evaluasi serta Sanggahan dalam Pengadaan Barang dan
Jasa diatas Lima Puluh Milyar rupiah;
p) Surat Edaran Menteri Kimpraswil No.IK0106-Mn/66 Sertifikasi Badan Usaha
Jasa Konstruksi Dalam Rangka Pengadaan yang dilaksanakan Instansi
Pemerintah Tahun Anggaran 2002.
3. ISTILAH DAN DEFINISI
3.1
badan usaha
badan usaha di bidang jasa konstruksi
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.2
barang
benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang
setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh
pengguna barang/jasa
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.3
daerah manfaat jalan (damaja)
ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman ruang
bebas tertentu yang ditetapkan oleh Pembinan Jalan (rumaja)
[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
3.4
daerah milik jalan (damija)
ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai
oleh Pembina Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku (rumija)
[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
3.5
daerah pengawasan jalan (dawasja)
ruang sepanjang jalan diluar Daerah Milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan
tinggi tertentu, yang ditetapkan Pembina Jalan dan diperuntukan bagi pandangan
bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan (ruwasja)
[Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1985]
2- 3

4. 3.6
daftar kuantitas pekerjaan
daftar kuantitas yang telah diisi harganya yang merupakan bagian dari
penawaran
3.7
direksi pekerjaan
pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk
mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya
direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain
yang ditunjuk oleh pengguna jasa
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.8
dokumen kualifikasi
dokumen yang disiapkan oleh panitia pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna
jasa sebagai pedoman dalam proses pembuatan dan penyampaian data
kualifikasi oleh penyedia jasa
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}
3.9
forum jasa konstruksi
sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dan
Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi
nasional yang bersifat nasional, independen, dan mandiri
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.10
gambar kerja
gambar mencakup perhitungannya dan keterangan lain yang disediakan atau
disetujui oleh Direksi Pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan
3.11
harga kontrak
harga yang tercantum dalam Surat Penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya
disesuaikan menurut ketentuan kontrak
[Kepmen Kimpraswil No.257KPTS/M/2004]
3.12
harga kontrak awal
harga kontrak yang tercantum dalam Surat Penunjukan Pemenang Lelang
3.13
hari
hari kalender; bulan adalah bulan kalender
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
2- 4

5. 3.14
jalan
prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan
termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi
lalu lintas
[Undang-Undang No. 38 Tahun 2004]
3.15
jasa konstruksi
layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa
pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan
pekerjaan konstruksi
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.16
jasa konsultansi
layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa
perencanaan dan pengawasan konstruksi, dalam rangka mencapai sasaran
tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara
sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa
[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]
3.17
jasa pemborongan
layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi yang perencanaan teknis dan
spesifikasinya ditetapkan pengguna jasa dan proses serta pelaksanaannya
diawasi oleh pengguna jasa atau pengawas konstruksi yang ditugasi
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}
3.18
kemitraan
kerjasama usaha antara penyedia barang/jasa dalam negeri maupun dengan luar
negeri yang masing- masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung
jawab yang jelas, berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam
perjanjian tertulis
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.19
kepala kantor / satuan kerja
pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa
pelaksanaan konstruksi yang dibiayai dari dana anggaran belanja rutin APBN
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.20
klasifikasi
bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa
konstruksi menurut bidang dan subbidang pekerjaan atau penggolongan profesi
keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi
2- 5

6. menurut disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian
dan atau keahlian tertentu
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.21
kontrak
perikatan hukum antara pengguna jasa dengan penyedia jasa dalam pelaksanaan
pengadaan jasa
[Kepmen Kimpraswil No.257/KPTS/M/2004]
3.22
kontrak kerja konstruksi
keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa
dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.23
kontraktor
orang atau badan usaha yang penawarannya untuk melaksanakan pekerjaan telah
diterima oleh pemilik
3.24
kualifikasi
bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang jasa
konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau
penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di
bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan
profesi dan keahlian
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.25
lapangan
tempat yang disebutkan sedemikian di dalam Data Kontrak konstruksi
3.26
lapis perkerasan
susunan perkerasan jalan yang terdiri dari tanah dasar (sub grade), pondasi
bawah (sub base), pondasi atas (base), dan lapis permukaan/aus (surface)
3.27
lapis permukaan
bagian perkerasan yang paling atas dan langsung menerima beban lalu-lintas
serta mendistribusikan beban yang diterimanya ke lapisan perkerasan
dibawahnya
3.28
lapis pondasi atas
bagian perkerasan yang terletak antara lapisan permukaan dengan lapis
pondasi bawah, bila tidak ada lapis pondasi bawah, maka lapis pondasi atas
2- 6

7. (base) adalah bagian yang terletak antara lapis permukaan dengan tanah dasar
(sub grade)
3.29
lapis pondasi bawah (sub base)
bagian perkerasan yang terletak antara lapis pondasi atas dan tanah dasar (sub
grade)
3.30
laporan investigasi lapangan
data dalam dokumen lelang yang memberikan gambaran nyata tentang kondisi
permukaan dan bawah permukaan tanah di lapangan
3.31
lembaga
organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun
1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan
jasa konstruksi nasional
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.32
manajemen konstruksi
pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan, pengendalian dan
koordinasi suatu proyek dari awal pelaksanaan pekerjaan sampai selesainya
proyek secara efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan
tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu
[Ervianto, 2003]
3.33
manajemen proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan jembatan
tata cara dan/atau pengelolaan perencanaan (rencana kerja), pelaksanaan,
pengendalian dan koordinasi suatu proyek pelaksanaan konstruksi jalan dan
jembatan berdasarkan persyaratan teknik dan administrasi dari awal
pelaksanaan sampai dengan selesainya masa kontrak kerja konstruksi secara
efektif dan efisien, untuk menjamin bahwa proyek dilaksanakan tepat mutu, tepat
waktu, dan tepat biaya
3.34
mediator
orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk
menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.35
menteri
menteri yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
2- 7

8. 3.36
pakta integritas
surat pernyataan yang ditandatangani oleh pengguna barang/jasa/panitia
pengadaan/pejabat pengadaan/ penyedia barang/jasa yang berisi ikrar untuk
mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam
pelaksanaan pengadaan barang/jasa
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.37
panitia pengadaan
panitia yang diangkat oleh pengguna jasa untuk melaksanakan penilaian
kualifikasi
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.38
pasca kualifikasi
proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa setelah memasukkan
penawaran
3.39
pejabat pengadaan
personil yang diangkat oleh pengguna barang/jasa untuk melaksanakan
pemilihan penyedia barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah)
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.40
pejabat yang disamakan
pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Tentara
Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri)/pemerintah
daerah/Bank Indonesia (BI)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Badan Usaha
Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari APBN/APBD
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.41
pekerjaan
hal-hal yang ditentukan dalam kontrak yang mengharuskan kontraktor untuk
melaksanakan, memasang dan menyerahkannya kepada pemilik, sebagaimana
disebutkan dalam Data Kontrak
3.42
pekerjaan harian
pemakaian berbagai jenis pekerjaan yang pembayarannya berdasarkan waktu
atas pemakaian peralatan (equipment) dan tenaga kerja kontraktor, di samping
pembayaran untuk bahan dan peralatan instalasi (plant) yang berkaitan
2- 8

9. 3.43
pekerjaan kompleks
pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi dan/atau mempunyai resiko tinggi
dan/atau menggunakan peralatan didesain khusus dan/atau bernilai di atas Rp
50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.44
pekerjaan konstruksi
keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau
pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil,
mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta
kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.45
pekerjaan sementara
pekerjaan yang dirancang, dibangun, dipasang, dan dibongkar oleh kontraktor,
yang diperlukan untuk pelaksanaan atau pemasangan dalam pekerjaan
3.46
pelaksana konstruksi
penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu
menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan
menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.47
pemilihan penyedia barang/jasa
kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk
melaksanakan pekerjaan
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.48
pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek
pejabat yang diangkat oleh Menteri/Gubernur/pejabat yang diberi kuasa, yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi
yang dibiayai dari anggaran belanja pembangunan APBN
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.49
penawaran kontraktor
dokumen penawaran yang lengkap yang diajukan kontraktor kepada pemilik
3.50
pengadaan barang/jasa pemerintah
kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dengan APBN/APBD, baik yang
dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa
2- 9

10. [Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.51
pengawas konstruksi
penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang pengawasan jasa
3.52
pengguna anggaran daerah
pejabat di lingkungan pemerintah propinsi / kabupaten / kota yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana
anggaran belanja APBD
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.53
pengguna jasa
kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/pemimpin bagian proyek yang
ditunjuk sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi di lingkungan unit kerja/proyek tertentu
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.54
penyedia jasa
penyedia jasa badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa
pelaksanaan konstruksi
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.55
peralatan (equipment)
mesin-mesin dan kendaraan kontraktor yang dibawa sementara ke lapangan untuk
melaksanakan pekerjaan
3.56
peralatan instalasi (plant)
setiap bagian integral dari pekerjaan yang harus mempunyai fungsi mekanis,
elektris, kimiawi atau biologis
3.57
perencana konstruksi
penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang
profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan
pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain
[Undang-Undang No. 18 Tahun 1999]
3.58
perkerasan jalan
konstruksi jalan yang diperuntukan bagi jalan lalu lintas yang terletak diatas
tanah dasar, dan pada umumnya terdiri dari lapis pondasi bawah, pondasi atas,
dan lapis permukaan
2-10

11. 3.59
prakualifikasi
proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan
persyaratan tertentu lainnya dari penyedia barang/jasa sebelum memasukkan
penawaran
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
3.60
proyek
kegiatan investasi yang menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan
barang dan jasa yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan dalam suatu
periode tertentu
[Bappenas TA-SRRP, 2003]
3.61
registrasi
kegiatan untuk menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan
tertentu, orang perseorangan dan badan usaha untuk menentukan ijin usaha
sesuai klasifikasi dan kualifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004}
3.62
sertifikat keterampilan/keahlian kerja
tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan
kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut
disiplin keilmuan dan atau keterampilan tertentu dan atau kefungsian dan atau
keahlian tertentu
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.63
spesifikasi
spesifikasi dari pekerjaan yang terdapat dalam kontrak dan setiap perubahan atau
tambahan yang dibuat atau disetujui oleh Direksi Pekerjaan
3.64
subkontraktor
orang atau badan usaha yang mempunyai kontrak dengan kontraktor untuk
melaksanakan sebagian pekerjaan dari kontrak yang mencakup pekerjaan di
lapangan
3.65
surat jaminan
jaminan tertulis yang dikeluarkan bank umum/lembaga keuangan lainnya yang
diberikan oleh penyedia barang/jasa kepada pengguna barang/jasa untuk
menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa
[Keppres No. 80 Tahun 2003]
2-11

12. 3.66
tanggal mulai kerja
tanggal mulai kerja penyedia jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai
Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh kepala kantor/satuan kerja/pemimpin
proyek/pemimpin bagian proyek
[Kepmen Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004]
3.67
variasi
perintah yang diberikan oleh Direksi Pekerjaan untuk melakukan perubahan
pekerjaan
4. RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN (PRE CONSTRUCTION MEETING)
Dalam menyusun rencana kerja pelaksanaan suatu proyek, Pinpro/Pinbagpro
diharapkan mampu menggalang kekompakan semua unsur terkait di dalam
pelaksanaan pekerjaan di lapangan, yang terdiri dari Proyek/Bagian proyek
sebagai unsur pengendali, Direksi Teknik sebagai pengawas, dan kontraktor
sebagai pelaksana pekerjaan.
Kegiatan awal dari tindakan pengendalian oleh Pinpro/Pinbagpro terhadap
pelaksanaan pekerjaan di lapangan adalah penyelenggaraan Rapat Persiapan
Pekerjaan (Pre Construction Meeting). Berita acara PCM merupakan hasil yang
akan digunakan sebagai rencana kerja dan pegangan dalam pelaksanaan proyek
selanjutnya.
4.1 Tujuan
Tujuan Pre Construction Meeting adalah penyatuan pengertian terhadap hal-hal
penting yang belum tertera dalam dokumen kontrak maupun antisipasi terhadap
kemungkinan-kemungkinan kendala yang akan terjadi dalam pelaksanaan
pekerjaan di lapangan.
Materi pembahasannya sesuai Surat Dirjen Bina Marga UM.02.05-Db/514
tanggal 19 Maret 1990 dan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004
tanggal 29 April 2004, antara lain adalah sebagai berikut:
1) penerapan klausal penting dokumen kontrak:
- pekerjaan tambah kurang;
- pemutusan kontrak;
- mobilisasi;
- pemeliharaan lalu lintas;
2-12

13. - pekerjaan sub kontraktor;
- asuransi;
- organisasi lapangan.
2) prosedur administrasi penyelenggaraan pekerjaan:
- pengajuan dan persetujuan pekerjaan;
- perpanjangan waktu pelaksanaan;
- ketentuan gambar kerja dan kelengkapannya;
- pengajuan pembayaran bulanan;
- serah terima pekerjaan;
- pembuatan addendum kontrak;
- jadwal pengadaan lahan, penggunaan peralatan dan personil (mobilisasi);
- review dan penyempurnaan jadwal kerja sesuai target volume, waktu dan
mutu;
- menyusun rencana dan pemeriksaan lapangan (mutual check)
sehubungan dengan review design.
3) tata cara dan prosedur teknis pelaksanaan pekerjaan:
- pelaksanaan konstruksi pondasi jembatan dan bangunan atasnya;
- pelaksanaan rigid pavement pada segmen jalan dengan LHR yang tinggi
beserta traffic management-nya;
- pelaksanaan soil stabilization;
- pelaksanaan produksi agregat dan pondasi jalan serta perkerasan aspal;
- penentuan sumber bahan (quarry), estimasi deposit bahan beserta
rencana pemeriksaan mutu bahan yang akan digunakan;
- pendekatan terhadap masyarakat sekitar dan jalan menuju quarry serta
jalan angkutannya (haul road).
4) kendala-kendala yang mungkin terjadi.
2-13

14. 4.2 Unsur pelaksana PCM
Berdasarkan Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/KPTS/M/2004, tanggal 29
April 2004, tentang Standard an Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, maka
pengguna jasa atau Pinpro/Pinbagpro diharuskan untuk mengadakan Rapat
Persiapan Pelaksanaan Kontrak (Pre Construction Meeting) dengan melibatkan
unsur-unsur yang terkait sesuai petunjuk yang tertera dalam surat Bapak Dirjen
Bina Marga No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990, sebagai berikut:
1) unsur Sub Dinas Bina Marga;
2) unsur Dinas / Sub Dinas Bina Marga:
− Kepala Dinas / Kepala Sub Dinas,
− Seksi Jalan / Seksi Jembatan,
− Seksi Perencanaan.
3) unsur Perencanaan:
− P3JJ,
− Unsur Proyek.
4) Proyek:
– Pinpro / Pinbagpro,
– Staff Pinpro / Pinbagpro yang terlibat dalam pelaksanaan proyek.
5) Konsultan Supervisi:
– Chief Supervision Engineer,
– Supervision Engineer,
– Chief Inspector / Senior Inspector.
6) Kontraktor:
– penanggungjawab perusahaan,
– General Superintendent / Kepala Unit Pelaksanaan.
2-14

15. 4.3 Tahap pelaksanaan PCM
1) jadwal pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak (PCM)
Mengingat pentingnya pertemuan untuk menyelesaikan masing-masing
permasalahan yang diperkirakan akan timbul di lapangan saat pelaksanaan
pekerjaan berlangsung, maka Pimpro/Pimbagpro segera menetapkan jadwal
pelaksanaan Rapat Persiapan Pelaksanaan (PCM) sesuai batasan yang telah
ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri No. 257/KPTS/M/2004 tanggal 29
April 2004 dan surat Dirjen No. UM.02.05-Db/514 tanggal 19 Maret 1990 sebagai
berikut:
a) segera setelah kontrak ditandatangani;
b) selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterbitkannya Surat
Perintah Mulai Kerja (SPMK).
2) peran dan tugas unsur pelaksana PCM
a) unsur Sub Dinas Bina Program Dinas Praswil / Bina Marga:
- sebagai nara sumber, pembinaan,
- memberikan pengarahan,
- menegakkan bahwa di dalam pelaksanaan proyek, sewaktu-waktu akan
dilaksanakan uji petik,
- menjelaskan kebijaksanaan AMDAL,
- menjelaskan kebijaksanaan penghijauan,
- menjelaskan bahwa quality control untuk pekerjaan jembatan
menggunakan fasilitas Balai Pengujian Departemen Kimpraswil setempat.
b) unsur Dinas / Sub Dinas Praswil / Bina Marga:
- sebagai moderator dan nara sumber,
- memberikan pengarahan secara umum pelaksanaan proyek,
- menjelaskan bahwa Pimpro ikut bertanggungjawab terhadap review
design, beserta prosedur survey sampai dengan penyelesaiannya sebagai
pedoman awal pelaksanaan pekerjaan.
c) unsur P3JJ
- menjelaskan prosedur review design (kaji ulang perencanaan); termasuk:
2-15

16. a. cara survey,
b. pembuatan gambar kerja,
c. pembuatan rekayasa dan laporannya,
d. proses administrasi review design dan proses addendum serta
memorandum.
- menjelaskan kapan review design harus diselesaikan;
- menjelaskan prosedur kerja dan jadwal kerja seluruh tenaga konsultan
supervisi serta kualifikasi personilnya;
- menjelaskan TOR / tugas-tugas dan tanggungjawab konsultan supervisi
serta kualifikasi personilnya;
- menjelaskan laporan-laporan fisik yang akan dibuat oleh konsultan
supervisi dan distribusi laporan yang terdiri dari:
a. Monthly Executive Summary Report,
b. Monthly Program Report,
c. Quarterly Report,
d. Quality Control Report,
e. Technical Report:
– Review Design / Technical Justification Report
– Technical Report
f. Draft Final Report,
g. Final Report beserta kapan laporan tersebut harus selesai dan dikirim.
- menjelaskan bahwa konsultan bertanggungjawab dalam pengarsipan
dokumen-dokumen lapangan;
- menjelaskan adanya penilaian performance konsultan dan kontraktor yang
sedang melaksanakan pekerjaan;
- menjelaskan akomodasi dan fasilitas yang disediakan oleh Kontrak
konsultan;
- secara periodik melaksanakan uji petik;
2-16

17. - As Built Drawing harus dibuat sesuai standard Praswil;
- menjelaskan adanya keharusan mencari data-data input original design
kepada Perencana Teknik dalam hal:
a. tipe perkerasan setiap segmen,
b. besar lendutan setiap segmen,
c. CBR setiap segmen,
d. lebar perkerasan setiap segmen,
e. IRI, RCI,
f. SNC (kalau ada)
Untuk itu Supervision Engineer harus berkoordinasi dengan P3JJ.
d) unsur Proyek
- Pinpro/Pimbagpro;
a. sebagai Chairman,
b. menjelaskan Struktur Organisasi Pinbagpro.
- membahas struktur organisasi yang diusulkan kontraktor maupun
konsultan supervisi;
- membahas tugas kontraktor mengenai:
a. survey dan membuat gambar kerja,
b. rencana pengadaan peralatan personil dan bahan,
c. penyiapan jadwal pelaksanaan dan S-Curve,
d. rencana penyelesaian Vector-Diagram setelah Review Design.
- menjelaskan bahwa keterlambatan mobilisasi dapat dikenakan denda;
- menjelaskan kapan dan sebagaimana proses taking over dan final
certificate issued;
- menjelaskan perlunya Show Cause Meeting bila terjadi keterlambatan di
dalam pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan tidak sesuai dengan
jadwal semula;
2-17

18. - menjelaskan bahwa 1 (satu) bulan sebelum taking over certificate
dikeluarkan, Pinbagpro mengeluarkan pengumuman kepada masyarakat
sekitar proyek, bahwa proyek akan selesai dengan maksud menghindari
adanya tagihan hutang yang belum dibayar oleh kontraktor;
- menjelaskan mekanisme kerja antara ketiga unsur proyek dalam hal
perlunya request kontraktor sebelum mulai pekerjaan, dan sebelum
mulainya penerimaan pekerjaan (waktunya ditetapkan Pinbagpro);
- menjelaskan kapan serah terima lapangan dilakukan;
- menjelaskan kewajiban pembayaran pungutan retribusi, asuransi kepada
Pemda Tingkat II
- menjelaskan prosedur pembongkaran dan pengarahan barang bekas,
misalnya : Bangunan Atas Jembatan;
- menjelaskan tanggal mobilisasi terakhir dan menjelaskan kapan akhir
masa konstruksi serta sanksi-sanksinya apabila tanggal tersebut dilewati;
- menjelaskan standar laporan harian dan mingguan sesuai standar Praswil;
- menjelaskan proses pengusulan dan pembayaran bulanan (Monthly
Certficate);
- menjelaskan proses pengujian bahan jalan dan proses pengujian bahan
jembatan;
- menjelaskan perlu atau tidak perlu dilakukan sendiri pada awal sebelum
dimulainya pekerjaan pondasi jembatan;
- membahas metode pelaksanaan yang diajukan kontrakor pada saat
tender;
- menjelaskan bahwa quality control pekerjaan jalan menggunakan fasilitas
laboratories yang disediakan kontraktor dari item pembayaran
MOBILISASI;
- menekankan bahwa tidak ada biaya tambahan biaya test bahan untuk
quality control, dan menegaskan bahwa biaya tersebut sudah termasuk di
dalam harga satuan masing-masing pekerjaan;
- menjelaskan perlunya pendekatan terhadap masyarakat setempat dan
Pemerintah Daerah setempat sehubungan dengan rencana kerja yang
berkaitan dengan musim tanam petani setempat, masalah jalan akses ke
quarry / angkutan bahan, pembebasan lahan, pagar, tiang listrik, telepon,
PDAM dan sebagainya;
2-18

19. - menjelaskan bahwa pemilik dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga,
bilamana terjadi kelalaian kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan;
- menjelaskan barang-barang yang menjadi milik (Pemilik) setelah
selesainya Proyek;
- menekankan dan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri;
- membahas tentang item pembayaran yang spesifik :
a. beton,
b. pemeliharaan rutin,
c. agregat kelas B pada bahu jalan,
d. pelaksanaan pekerjaan pada masa pemeliharaan (deffect liability
period),
e. penyiapan badan jalan dibayar setelah pondasi diterima.
- menjelaskan adanya Tim Mutual Check selama periode kontrak.
e) kontraktor
- menjelaskan rencana kerja pada saat mobilisasi yang meliputi:
a. mobilisasi peralatan dan personil,
b. survey lapangan, meliputi : drainase,
perkerasan jalan,
struktur.
c. pengembalian kondisi (reinstatement) dan pekerjaan minor (dilakukan
setelah survey lapangan selesai) : perkerasan jalan bahu jalan,
d. pemeliharaan rutin (dilakukan setelah diterbitkannya SPMK /
dimulainya pekerjaan).
- Rencana Kerja dan Review Design:
melaksanakan survey untuk pembuatan gambar kerja
(membuat gambar kerja standar survey dan gambar kerja mengacu pada
standar Praswil).
2-19

20. - menjelaskan metode / cara pelaksanaan konstruksi;
- menjelaskan struktur organisasi serta tugas dan tanggungjawabnya;
- menjelaskan kualifikasi personil kontraktor yang akan dimobilisasi;
- menjelaskan rencana mobilisasi personil;
- menjelaskan bagian pekerjaan yang akan di sub-kontrakkan serta calon
sub kontraktornya;
- menjelaskan rencana penggunaan peralatan, termasuk :
a. jumlah dan jenis peralatan,
b. rencana kedatangan peralatan
- menjelaskan rencana pengadaan bahan serta surat ijinnya;
a. jalan
• aspal,
• agregat,
• tanah timbunan
b. jembatan
• bangunan atas
c. lokasi quarry
d. kualitas bahan jalan / struktur termasuk cara pengujiannya
e. deposit material quarry
- menjelaskan Rencana Kerja S-Curve.
f) konsultan
- mencatat seluruh kesepakatan dalam Pre Construction Meeting dan
dtuangkan dalam Berita Acara tersendiri sebagai Dokumen Proyek;
- mempersiapkan formulir-formulir isian, antara lain:
a. Laporan Harian,
2-20

21. b. Laporan Mingguan,
c. Laporan Bulanan / Monthly Progress Report,
d. survey lapangan untuk Review Design,
e. Persiapan Gambar Kerja,
f. Pemeliharaan Rutin,
g. Pemeliharaan Berkala,
h. Betterment,
i. perhitungan volume / Back – up Data serta Monthly Certificate,
j. Quality Control,
k. Request Kontraktor,
l. memulai pekerjaan,
m. pengujian bahan.
- menjelaskan personil konsultan yang sudah dimobilisasi dan rencana
personil lainnya yang akan dimobilisasi;
- menjelaskan Struktur Organisasi Konsultan dan tugas daripada masing-
masing personil konsultan;
- memberikan usulan teknik pelaksanaan yang lebih efisien;
- menjelaskan rencana kerja review design:
a. waktu yang diperlukan untuk survey lapangan,
b. personil yang terlibat dalam survey lapangan,
c. kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk survey lapangan,
d. lingkup pekerjaan survey,
e. alternatif penanganan hasil survey lapangan,
f. Rencana dan Gambar Kerja yang harus dibuat.
- menegaskan pengambilan lokasi foto dokumentasi : dimana, kapan,
berapa kali yang harus dilaksanakan kontraktor.
2-21

22. 5. REKAYASA LAPANGAN (FIELD ENGINEERING)
Rekayasa lapangan adalah suatu kegiatan untuk mencari kesesuaian antara
rancangan asli yang ditunjukkan dalam gambar dengan kebutuhan aktual
lapangan. Berdasarkan tujuannya, rekayasa lapangan terdiri atas:
1) rekayasa lapangan yang bertujuan untuk mendetailkan rancangan asli,
dilakukan pada periode mobilisasi dan hanya diterapkan pada rancangan
bertahap (phasing design);
2) rekayasa lapangan untuk menerapkan rancangan detail dilapangan,
umumnya dilakukan selama masa pelaksanaan pekerjaan, dan dapat
diterapkan baik pada rancangan bertahap (phasing design) maupun pada
rancangan lengkap (full engineering design).
Setiap penyimpangan dari gambar sehubungan dengan kondisi lapangan yang
tidak terantisipasi akan ditentukan secara tertulis oleh Direksi Pekerjaan.
Kontraktor dan Direksi pekerjaan harus mencapai kesepakatan terhadap
ketepatan atas setiap perubahan yang diambil terhadap gambar dalam kontrak
ini.
Pada tahap awal pelaksanaan kontrak, setelah penerbitan SPMK, direksi teknis
bersama-sama dengan panitia peneliti pelaksanaan kontrak dan penyedia jasa
melaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dengan melakukan pengukuran
dan pemeriksaan detail kondisi lapangan untuk setiap rencana mata pembayaran
guna menetapkan kuantitas awal.
Kontraktor bersama-sama Direksi Teknis melaksanakan survey lapangan yang
lengkap dan menyiapkan hasil laporan tersebut. Dengan demikian akan
memungkinkan Direksi Pekerjaan melaksanakan peninjauan kembali rancangan
atau revisi desain dan menyelesaikan serta menerbitkan detail pelaksanaan
sebelum kegiatan pelaksanaan dimulai.
Hasil pemeriksaan lapangan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila
dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi kontrak maka harus
dituangkan dalam bentuk amandemen kontrak.
Setelah itu baru dilaksanakan pematokan (steaking out) dan survey seluruh
lokasi pekerjaan. Investigasi dan pengujian bahan tanah, bahan agregat,
campuran beton, campuran aspal dan rekayasa serta penggambaran untuk
selanjutnya disimpan sebagai rekaman proyek yang kemudian dijadikan sebagai
pedoman pelaksanaan kontrak
2-22

23. 6. KAJI ULANG DESAIN (REVIEW DESIGN)
Setiap desain awal dari suatu proyek pada umumnya selalu mengalami revisi-
revisi pada saat pelaksanaannya, hal ini biasanya diakibatkan kondisi lapangan
yang sesungguhnya telah mengalami perubahan-perubahan kondisi
dibandingkan dengan kondisi pada saat survai untuk pembuatan desain, atau
dikarenakan kesalahan-kesalahan kecil baik pada saat survey ataupun
kesalahan desain itu sendiri.
Tujuan dari Kaji Ulang Desain adalah untuk menghasilkan desain final yang
optimum untuk dilaksanakan. Kaji Ulang Desain ini harus didasarkan pada data-
data terbaik dan terkini yang dapat diperoleh. Ini dimaksudkan untuk dapat
menjamin seluruh pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kondisi
lapangan, serta masih dalam batas nilai kontraknya.
Dalam manajemen proyek konstruksi jalan dan jembatan terdapat berbagai tipe
Kaji Ulang Desain, yaitu:
1) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;
2) biaya berkurang - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;
3) biaya berkurang - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap;
4) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;
5) biaya tetap - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;
6) biaya tetap - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap;
7) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana tetap;
8) biaya bertambah - panjang efektif tetap – umur rencana berkurang;
9) biaya bertambah - panjang efektif berkurang – umur rencana tetap.
Untuk itu, sebelum dilakukan Kaji Ulang Desain, Proyek dan Konsultan
Pengawas menetapkan terlebih dahulu tipe Kaji Ulang yang akan dipilih sehingga
segala akibat yang menyertainya dapat diestimasi lebih dini. Dan prosedur Kaji
Ulang harus mengikuti aturan yang berlaku dan diterapkan pada proyek
bersangkutan dengan menyusunnya dalam Justifikasi Teknik dengan uraian
antara lain sebagai berikut:
1) Proyek bersama dengan konsultan pengawas memonitor dan terlibat secara
aktif kegiatan survey tambahan/rekayasa lapangan yang dilaksanakan
kontraktor guna keperluan pemeriksaan kembali desain rinci;
2-23

24. 2) konsultan pengawas mempelajari perubahan yang diperlukan berdasarkan
data-data yang diperoleh pada kegiatan no. 1 terhadap “desain asli” dan
memberikan masukan-masukan dan pemecahan persoalan berupa
rekomendasi sesuai kebutuhan nyata lapangan;
3) konsultan pengawas melakukan perhitungan-perhitungan teknis, analisis
teknis, tinjauan metode kerja, tinjauan penggunaan material, dan perhitungan
biaya (estimasi) hasil “kaji ulang desain” dan menyerahkannya kepada Proyek
untuk diperiksa kelayakannya.
4) selain itu konsultan pengawas juga memberikan kaji secara teknis maupun
non teknis. Dalam kaitannya dalam perubahan biaya proyek, perubahan
kuantitas dari pekerjaan utama (mayor item) akan secara langsung
berpengaruh terhadap lini proyek. Pada pekerjaan jalan dan jembatan,
biasanya mayor item tersebut adalah pekerjaan tanah dan pekerjaan
perkerasan. Dalam hal pengaruhnya terhadap lingkungan dan sosial,
konsultan pengawas harus memberikan kaji dan pertimbangan antara lain
dalam hal:
- penentuan alinyemen jalan sedapat mungkin tidak mengakibatkan
pemindahan, atau setidak-tidaknya diusahakan seminimal mungkin;
- pencegahan gangguan terhadap stabilitas tanah (erosi dan longsor);
- pencegahan kebisingan pada lokasi tertentu;
- pencegahan gangguan terhadap fauna langka/ dilindungi;
- keselamatan jalan bagi pengemudi/ penumpang kendaraan dan pejalan
kaki;
- estetika lingkungan (lansekap);
- penyusunan rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali (bila
perlu).
5) Proyek dan konsultan pengawas mengoreksi jadwal pelaksanaan apabila
diperlukan (re-scheduling), hal ini apabila ternyata dari hasil Kaji Ulang
Desain akan mempengaruhi penyelesaian pekerjan secara keseluruhan.
Sebagai contoh misalnya dengan melakukan crash program agar target
waktu penyelesaian dapat tercapai tanpa mengorbankan kualitas pekerjaan.
( Catatan : Lihat artikel Perubahan Kontrak / Contract Change Orders/CCO)
2-24

25. 7. PERUBAHAN KONTRAK (CONTRACT CHANGE ORDERS / CCO)
Pada umumnya dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jalan dan jembatan
hampir selalu mengalami perubahan kontrak, perubahan ini bias disebabkan oleh
adanya perpanjangan waktu (time extension), penambahan ataupun
pengurangan nilai kontrak sebagai akibat adanya revisi desain.
Faktor-faktor yang penting dalam mengajukan suatu proses perubahan kontrak
adalah alasan apa yang menyebabkan terjadinya perubahan itu, uraian
pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan, kemudian bagaimana kaji
(review) terhadap usulan perubahan tersebut. Ketiga unsur diatas merupakan
suatu keharusan yang perlu dibahas dan dikembangkan untuk dapat
dipertanggung jawabkan dalam kelayakan teknis maupun biayanya.
Perubahan secara umum dibagi dalam dua tipe:
1) Perubahan Minor
Perubahan yang bersifat minor, digunakan apabila:
- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan lingkup
pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah;
- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam lamanya waktu kontrak;
- ada sedikit perubahan didalam masing-masing item pekerjaan (<25%);
- tidak ada item kontrak baru;
- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai
kontrak.
2) Perubahan Mayor
Digunakan apabila:
- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) didalam keseluruhan lingkup
pekerjaan seperti : panjang efektif dalam kilometer tidak berubah;
- lamanya waktu kontrak tidak bertambah/ berkurang;
- terdapat item kontrak baru;
- tidak ada perubahan (bertambah / berkurang) dalam keseluruhan nilai
kontrak;
- ada perubahan (bertambah / berkurang) Kuantitas per item pekerjaan yang
melebihi 25% yang lainnya) > 10% dari kontrak awal.
2-25

26. Di depan telah disinggung tentang hal yang harus dibahas yaitu alasan mengapa
diadakan perubahn, uraian pekerjaan apa yang akan diadakan perubahan dan
bagaimana Kajinya. Hasil dari pembahasan tersebut oleh Pinbagpro dan
Konsultan Pengawas diwujudkan dalam bentuk justifikasi teknis, yang
merupakan pembenaran secara teknis terhadap adanya perubahan yang terjadi
yang berisi penjelasan dan alasan-alasannya.
Change orders sesusai kebutuhannya dapat dilengkapi dengan sketsa – sketsa,
justifikasi teknis, kemudian kompensasi sebagai akibat dari perubahan tersebut
bisa berupa biaya dan tambahan waktu dan pelaksanaan bila diperlukan.
Dokumentasinya dibuat atas kesepakatan serta ditanda – tangani oleh Kontraktor
maupun Konsultan dan diserahkan kepada Proyek untuk persetujuan,
menyiapkan rekomendasi sehubungan dengan adanya perubahan desain
sampai dengan penerbitan Adenda akibat dari perubahan tersebut. Prosedur
perubahan selengkapnya dimuat dalam beberapa contoh bagan alir dari berbagai
sumber dan dari pengalaman konsultan yang dapat dilihat pada lembar lampiran.
8. RAPAT LAPANGAN (SITE MEETING)
Diperlukan penjadwalan pelaksanaan rapat formal mingguan dengan pihak
kontraktor yang dihadiri oleh personil utama baik dari pihak konsultan maupun
kontraktor rapat-rapat tersebut dipimpin oleh Proyek.
Dalam rapat tersebut dibahas mengenai persoalan-persoalan yang timbul
sehubungan dengan pekerjaan, antara lain mengenai rencana kerja ataupun hal-
hal lainnya seperti jadwal pengujian, inspeksi/survey lapangan dan lain
sebagainya. Demikian pula apabila timbul masalah dengan hasil pengujian yang
tidak memenuhi syarat, maka perlu didiskusikan tentang bagaimana
mengatasinya atau perbaikan apa yang perlu dilakukan. Notulen rapat akan
dibuat sebagai catatan penting di kemudian hari.
2-26

27. 9. LAMPIRAN
B.1. Bagan alir Rapat Persiapan Pelaksanaan (Pre Construction Meeting)
B.2. Bagan alir Perubahan Pekerjaan
B.3. Contoh bagan alir Review Design pekerjaan jalan dan jembatan
( proyek EIRTP Loan IBRD 4643 IND )
B.4. Bagan alir Kaji Ulang Desain (Review Design)
B.5. Bagan alir Dokumen Administrasi (CCO dan Addendum)
B.6. Bagan alir Perubahan Kontrak (Contract Change Orders / CCO)
B.7. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN A
B.8. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN B
B.9. Bagan alir Perubahan Kontrak sumber dana PHLN C
2-27