Manajemen pengawasan K3

1. Dasar Hukum
Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja

2. MANAJEMEN PENGAWASAN K3MANAJEMEN PENGAWASAN K3
UU KESELAMATAN KERJA No. 1 TahunUU KESELAMATAN KERJA No. 1 Tahun
19701970
PENGAWASAN
Bab IV Pasal 5
MENAKER
DIREKTUR
PEGAWAI
PENGAWAS
AHLI
K3
DOKTER
PRSH P2K3
KANDEP/
DINAS
LUAR
DEPNAKER
- POLI PRSH
-JASA KESEH
PRSH
PEMERINTA
H
SWASTA
- INDUSTRI
- JASA ----PJIT
PANITIA
BANDING

3. PENGAWASANPENGAWASAN
KelembagaanKelembagaan
Tata laksanaTata laksana
PersonilPersonil
Mekanisme/Mekanisme/
ProsedurProsedur
• Pem. Pertama
• Pem. Berkala
• Pem. Khusus
• Pem. Ulang
• Organisasi
• Peraturan
• Standar
• Pedoman
• Peralatan
inspeksi
• Laboratorium uji
• Rencana kerja
• Laporan pengawasan
• Administrasi pengawasan
• Kebutuhan
• Rekruitmen
• Diklat
• Penempatan
Sistem Pengawasan K3Sistem Pengawasan K3
• Pemberitahuan pem.
• Pem. Lapangan
• Konfirmasi temuan
• Nota pemeriksaan
• Tindakan hukum
• Laporan pem.

4. Sistem Pengawasan K3 Dalam Siklus KebijakanSistem Pengawasan K3 Dalam Siklus Kebijakan
Norma/
Standar/
Pedoman
Kebijakan
pengawasan
Makro /
Mikro
Norma Baru
Menteri /
Dirjen
Pimpinan
unit
pengawasan
LaporanLaporan
ObjekObjek
PengawasanPengawasan
TemuanTemuan
Tidak
Sesuai
NOTANOTA
TindakanTindakan
hukumhukum
Norma Tdk
Sesuai
Sesuai
PENGAWASANPENGAWASAN
Biro Hukum
Tripartitnas

5. 1970
1988
1992
1994
1996
Era VR 1910
Direct
Inspection
PJIT Uap KepMen.
1261/1988
Fihak III PJK3 PerMen.04/1995
SMK3 PerMen. 05/1996 jo. Ps. 87 UU
No.13/2003
Proses transformasi
dari
rawing ke steering
Privatisasi inspeksi K3Stakehold
er
PARADIGMA PENGAWASANPARADIGMA PENGAWASAN
K3K3
AHLI K3 PerMen. 02/1992
1987 P2K3 PerMen. 04/1987

6. K3
UU No.13 /2003
p. 86 p. 87
UU No.1/1970
Tempat Kerja
PP - SMK3
Perusahaan
Per.Men. 05/1996
SMK3
UU No.14/1969
P. 3, 9, 10
UU No.1/1970
Tempat Kerja
a.l. :

7. Pasal 27 (2)
UUD1945
Undang-undang
Ketenagkerjaan
Pasal 86 Pasal 87
•UU No.1/1970
•Per. Menaker No. 05/Men/1996
•Kep.Menaker No. Kep.19/Men/1997
PP Penerapan
SMK3
Sangsi pelanggaran

8. UU No.13 tahun 2003
Pasal 86
(1) Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas
a. keselamatan dan kesehatan kerja
b. moral dan kesusilaan; dan
c. perlakuan yang sama yang sesuai dengan harkat dan
martabat manusia serta nilai-nilai agama
(2) Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan
produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan
kesehatan kerja
(3) Perlindungan sebagaiamana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
Pasal 87
(2) Setiap perusahaan wajib menetapkan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan
(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan
kesehatan
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah

9. 10 Bab 12 Pasal 4 Lampiran
Bab I - Ketentuan Umum
Bab II - Tujuan Dan Sasaran SMK3
Bab III - Penerapan SMK3
Bab IV - Audit SMK3
Bab V - Kewenangan Direktur
Bab VI - Mekanisme Pelaksanaan Audit
Bab VII - Sertifikat K3
Bab VIII - Pembinaan Dan Penngawasan
Bab IX - Pembiayaan
Bab X - Ketentuan Penutup
Lampiran I : Pedoman Penerapan SMK3
Lampiran II : Pedoman Teknis Audit SMK3
Lampiran III : Formulir Laporan Audit
Lampiran IV : Ketentuan Hasil Penilaian Hasil Audit SMK3

10. Terima kasih
……
atas perhatiannya …….