1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
PENGAWASAN DESA
TAHUN 2023
Innovative Delivered Effective Accountable
#desamandirimasyarakatsejahtera
#pengawasankolaboratifdesa
#kianbermakna
DIREKTORAT PENGAWASAN AKUNTABILITAS
KEUANGAN, PEMBANGUNAN, DAN TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA
oleh: wasis prabowo
4. 4
AKUNTABILITAS & FRAUD
(perencanaan, pengelolaan
keu/aset, dumas, pelaporan)
SINKRONISASI DAN
KELENGKAPAN REGULASI
KAPASITAS SDM APARATUR
DESA PERLU PENGUATAN
DESA DI WILAYAH KAWASAN
HUTAN & BATAS WIL. DESA
RENTANG KENDALI 74.962 DESA
DENGAN BERAGAM KONDISI
DATA UNTUK PENGAWASAN
(sulit/tidak tersedia/tidak
valid/interoperabilty)
SINERGI & KOLABORASI
K/L/P
ISU STRATEGIS TANTANGAN
PENDAMPINGAN
PENGEMBANGAN POTENSI
DESA
SUMBER DAYA PENGAWASAN
(Jumlah APIP dan Anggaran)
DATABASE PENDUKUNG
PROGRAM PEMERINTAH
MEMBANGUN SISTEM DAN
INTEROPERABILTY DATA &
INFORMASI
ISU STRATEGIS DAN TANTANGAN WAS DESA
5. 5
SINERGI DAN KOLABORASI PENGAWASAN DESA
MoU&
PKS6K/L
INSTRUMEN PENGAWASANKOLABORATIF
REKOMENDASI
STRATEGIS
PENINGKATAN
KEMAJUANDAN
KEMANDIRIAN
SERTA
KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
DESA
FORUM KOLABORASI PENGAWASANBERKALA
SISTEMINFORMASITERPADU PENGAWASANDESA
(SiTuWasSa)
MoU /
KESEPAKATAN BERSAMA
SOSIALISASI,BIMKON,
DISKUSI,DENGARPENDAPAT
PETA RISIKODAN PEMBAGIANTUGASDAN/ATAU
OBJEK PENGAWASAN
HASILPENGAWASAN
PENINGKATAN KAPABILITASAPIP DAN
PEMAHAMANMASYARAKAT
REKOMENDASI KOMPREHENSIF DANSTRATEGIS
PENGAWASANDESA
EFEKTIVITASDAN EFISIENSISUMBERDAYA
PENGAWASAN
LAPORAN KOMPREHENSIF PENGAWASANDESA
SALURANPENGADUAN MASYARAKAT
PEDOMAN UMUM PENGAWASANDESA
AKTIVITASPENGAWASANKOLABORATIF
PENGADUAN MASAYARAKATDAN TINDAK LANJUT
PENGADUAN MASYARAKAT
JOINT PENGAWASAN
PEMANFAATANSISTEMINFORMASI DAN
INFORMASI/DATABERSAMADALAM
PENGAWASAN
PELAKSANAANPENGAWASANMANDIRI SESUAI
KESEPAKATAN DALAMFORUM KOLABORASI
KESEPAKATAN RENCANAKERJA PENGAWASAN
Prinsip pengawasan kolaboratif:
• Kerja sama multi organisasi/aktor (termasuk aktor non pemerintah)
• mutual understanding/kesepakatan dan kesepahaman bersama
• Kesetaraan dan sinergitas
• Konsensus hasil pengawasan
• Kemitraan pengawas dengan yang diawasi
Camat
Perwakilan Aparat
Desa
BPD
Kanwil
DJPB
APIP
Daerah
Dinas
PMD
TINGKAT PUSAT
TINGKAT DAERAH
Pendamping
#desamandirimasyarakatsejahtera
#pengawasankolaboratifdesa
7. CONTOH HASIL PENGAWASAN DESA TAHUN 2022
(RANDOM SAMPLING STATISTIK 660 DESA PADA 66 KAB/KOTA)
PERENCANAAN
AKUNTABILITAS KEUDES
BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DESA
ASET DESA
165 desa atau 25,04% dikatagorikan memadai dan sebanyak 494 desa
kurang memadai (74,81%)
4.466 permasalahan mulai dari tahap Perencanaan, Penganggaran,
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, juga Potensi fraud
yang sangat tinggi dalam pengelolaan keuangan desa.
927 KPM (7,33%) tidak tepat sasaran pada 88 desa, 50 KPM (0,40%) tidak
tepat jumlah pada 6 desa, 8.562KPM tidak tercover BLT, Tumpang Tindih dgn
PKH dan BPNT, NIK invalid & ganda, Penambahan KPM BLT
Kurangnya Pembinaan dan Pengawasan, Perencanaan Kebutuhan,
Inventarisasi Aset Desa, Pengadaan Aset Desa, Penatausahaan,
Pemenuhan Pengamanan Fisik dan Hukum Aset Desa, Penggunaan
dan Pemanfaatan Aset Desa, Pemindahtanganan dan Kewajiban
Pelaporan
8. HASIL ANALISIS EFEKTIVITAS BELANJA & BLT DESA
(RANDOM SAMPLING STATISTIK 660 DESA PADA 66 KAB/KOTA)
EFEKTIVITAS BELANJA DESA EFEKTIVITAS BLT DESA
Belanja pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat desa
memiliki pengaruh yang signifikan dalam
menurunkan tingkat kemiskinan. Belanja
pembangunan desa juga memiliki
pengaruh yang signifikan dalam
meningkatkan kemandirian desa
Pendapatan
Belanja
-
500,000.00
1,000,000.00
Sebelum
Pandemi
Sebelum BLT
Desa
Setelah BLT
Desa
Pendapatan 738,952.51 606,196.14 906,196.14
Belanja 800,003.19 691,545.31 950,918.04
PENGHASILAN DAN BELANJA KPM BLT DESA SEBELUM & DALAM MASA
PANDEMI
Pendapatan Belanja
9. HASIL ANALISIS KOMPOSISI SUMBER KEUANGAN DESA
DOMINASI DANA DESA (APBN) DAN ALOKASI DANA DESA (APBD) , RENDAHNYA PADes
10. Pengembangan SDM
Berkualitas
Akuntabilitas Keuangan Negara, Daerah, dan
Desa
Kesehatan
Kesejahteraan Sosial
Reformasi Sistem Kesehatan-Layanan Primer
Percepatan Penurunan Stunting
Transformasi Data Menuju Registrasi Sosial Ekonomi
Bauran Program Kesejahteran Sosial
Implementasi Bansos APBDesa
Efektivitas Pengentasan Kemiskinan Ekstrim:
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat
Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kementerian/Lembaga
Percepatan Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Pusat
A B
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa
Akuntabilitas Perencanaan Pembangunan Desa
Akuntabilitas Keuangan Desa
Akuntabilitas Aset Desa
Pembangunan
Ekonomi
C
Pemberdayaan dan Fasilitasi UMKM
Pariwisata
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM
Strategi Pengembangan Daya Saing Pariwisata
Pembangunan Infrastruktur Destinasi Wisata (DPSP dan KSPN)
Dukungan Pengembangan Pariwisata
Ketahanan Pangan
D
Keterjangkauan & Ketersediaan Pangan
(Off Farm)
Penanganan Pasca Panen
Supply Chain Komoditas Pangan
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN DESA TAHUN 2023
(catatan: akan menyesuaikan program prioritas pemerintah)
Tujuan 2: Mengeksaminasi Masa Lalu (HINDSIGHT)
Tujuan 1: Memberikan Wawasan Mendalam (INSIGHT)
Metode 3: Penilaian Risiko Strategis
Tujuan 3: Pandangan Prediktif (FORESIGHT)
Metode 1: Analisis atas Desain dan Ketepatan Bauran Kebijakan
Pencapaian SDGs Desa - Peningkatan Kemajuan & Kemandirian Desa (IDM) - Multiplier Effect Belanja Desa thd Kesejahteraan - Pengaruh Belanja Desa Terhadap Program Prioritas Pemerintah
Metode 2: Monitoring dan Evaluasi atas Implementasi Kebijakan