Presentation by CIFOR, Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman: Penegakan Hukum dengan ILEA Model, Objective : Seminar Upaya Penegakan Hukum Terpadu dalam Memberantas Pembalakan Liar. 29 June 2010, Jakarta

1. Pengantar Singkat tentang Buku Pedoman
“Penegakan Hukum dengan ILEA Model”
CIFOR
Jakarta, 29 Juni 2010
THINKING beyond the canopy

2. Latar Belakang
• Diperlukan suatu pendekatan penegakan
hukum yang lebih terpadu, terintegrasi dan
komprehensif untuk tindak pidana bidang
kehutanan sehingga mendapatkan hasil
yang lebih baik untuk melindungi sektor
kehutanan kita.
• Artinya, pendekatan yang tidak hanya
bertumpu pada kerangka hukum sektor
kehutanan dan proses penegakan hukum
tindak pidana di sektor kehutanan saja,
melainkan bisa menggunakan kerangka
hukum pidana lainnya yang terkait ,
khususnya ketentuan anti korupsi dan
ketentuan mengenai money laundering
(pencucian uang).
THINKING beyond the canopy

3. Beberapa modus dari “mafia kehutanan” antara lain:
 penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan izin
 pemberian izin tidak sesuai peruntukan,
 regulasi dan kebijakan digunakan untuk menghancurkan
hutan dan menutupi kejahatan kehutanan,
 suap dan gratifikasiterhadap pejabat pusat atau daerah atas
izin yang diterbitkan ,
 perusahaan memfasilitasi institusi penegak hukum seperti
mobil dinas dan lainnya
 pejabat diberi saham gratis di perusahaan, memecah
perusahaan untuk mendapat izin lokasi melebihi batas
minimum, dan sebagainya .
THINKING beyond the canopy

4.  Pendekatan yang lebih komprehensif sangat diperlukan,
misalnya dengan menggunakan UU Pemberantasan
Korupsi maka beberapa perbuatan yang berkaitan dengan
illegal logging tetapi masuk rumusan atau unsur-unsur
tindak pidana korupsi dapat dijerat dengan menggunakan
UU Pemberantasan Korupsi.
 Perluasan alat-alat bukti dan pembuktian
(termasuk pembuktian terbalik terbatas)
serta teknik-teknik investigasi yang
dimiliki penegak hukum bidang korupsi
dapat lebih efektif digunakan karena
dalam banyak hal kasus illegal logging
dimulai dengan adanya beberapa bentuk
korupsi .
THINKING beyond the canopy

5. • Begitu pula penggunaan UU
Pencucian Uang juga sangat penting
karena prinsipnya yaitu “follow the
money” sehingga dapat ditelusuri
asal-muasal uang sampai ke
terjadinya illegal logging.
• Apalagi kerangka hukum mengenai
pencucian uang juga mengatur
proses beracara khusus, alat-alat
bukti, dan teknik-teknik penelusuran
asal uang hasil kejahatan sehingga
diharapkan dapat menguak hasil
kejahatannya.
THINKING beyond the canopy

6. • Meskipun sudah banyak upaya dilakukan untuk menanggulangi
kejahatan di bidang kehutanan, tetapi masih banyak kelemahannya
dan perlu perbaikan di masa mendatang.
• Kelemahan tersebut antara lain:
a) pelaku yang bisa dipidana hanya yang tertangkap tangan;
b) pelaku banyak yang bebas atau mendapat hukuman ringan;
c) tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat; dan
d) d). sedikitnya penggantian terhadap kerugian negara akibat
penyitaan hasil kejahatan yang belum signifikan;
e) e). pejabat yang terlibat dan pihak-pihak yang menyuap pejabat,
dan pencucian uang hasil kejahatan kehutanan tidak tersentuh .
THINKING beyond the canopy

7. • Untuk mengatasi berbagai kelemahan di dalam
penanganan kasus-kasus di bidang kehutanan, kita
memerlukan pendekatan baru yang lebih integratif untuk
lebih mencapai tujuan perlindungan hutan. Pendekatan
ini dapat diberi nama Integrated Law Enforcement
Approach atau disingkat ILEA.
• Pendekatan ini tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa
dipenuhinya perangkat (instrument) dan komponen
ILEA. Perangkat merupakan sarana atau alat yang
diperlukan untuk dapat melaksanakan pendekatan
penegakan hukum yang terpadu, sementara komponen
merujuk pada subyek/ lembaga-lembaga yang berperan
dalam melaksanakan pendekatan ILEA ini.
THINKING beyond the canopy

8. • Uraian berikut ini membahas landasan konseptual dari Model
ILEA yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan illegal
logging dan kejahatan lain yang terkait dengan hal tersebut.
Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan yang secara
umum teah digunakan, yaitu hanya memfokuskan atau
membidik pelaku illegal logging dengan menggunakan
kerangka hukum dan institusi terkait bidang kehutanan.
• Pendekatan ini lebih mencakup dan lebih luas serta hasilnya
diharapkan lebih optimal dalam melindungi sektor kehutanan
kita dan aset negara dibanding pendekatan yang sudah
umum digunakan. Uraian berikut akan membahas: 1)
Perangkat ILEA; dan 2) komponen ILEA.
THINKING beyond the canopy

9. 1. Perangkat ILEA
a. Pengembalian Aset (Asset Recovery)
b. Know Your Customer
c. Tokoh Yang Secara Politis Dipercaya Publik
(Politically Exposed Persons)
d. Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal
Assistance)
e. Sistem Informasi Geografis (Geography Information
System)
f. Memperkirakan Kerugian Lingkungan dan Kerugian
Negara
THINKING beyond the canopy

10. 2. Komponen ILEA
 Lembaga-lembaga Penegak Hukum
 PPATK
 Sektor-sektor terkait Kehutanan
 Lembaga Audit
 Lembaga-lembaga Keuangan
 Masyarakat Sipil
THINKING beyond the canopy

11. Skema ILEA
Financial
Forest-related Civil institutions
agency society
Financial intelligence
Auditor
unit
agency
Law enforcement
Information/data
Law enforcement : Police, Attorney general, KPK,
Coordination
Forestry department investigator
Investigation
THINKING beyond the canopy

12. Langkah-Langkah Dalam ILEA
Model
• Mengumpulkan Informasi
• Penyelidikan/ Penyidikan pada illegal logging dan
kejahatan yang terkait dengan itu
• Mengidentifikasi dan menganalisis Transaksi Finansial
• Menelusuri dan Membekukan Hasil Kejahatan (Tracing
and freezing the proceeds of crime)
• Penuntutan
• Menjalankan Putusan
THINKING beyond the canopy

13. Korupsi Terkait Sektor Kehutanan
• Setidaknya dalam usaha sektor kehutanan, terdapat tiga
tipologi tindak pidana korupsi yaitu: korupsi yang terkait
dengan pemberian izin, korupsi yang terkait dengan
pengawasan terhadap kegiatan usaha kehutanan, dan
korupsi yang terkait dengan pengawasan terhadap
kegiatan usaha kehutanan berskala besar .
• Sedangkan terkait pemberian izin, menurut penelitian
Indonesian Corruption Watch, terdapat empat tipologi
praktik korupsi, yaitu: Korupsi Transaktif, Korupsi
Investif, Korupsi Kekerabatan, dan Korupsi Defensif.
THINKING beyond the canopy

14. Pencucian Uang dan Illegal
Logging
• Pencucian uang melibatkan aset (pendapatan atau
kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat digunakan
tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari
kegiatan yang ilegal.
• Sehingga melalui money laundering pendapatan atau
kekayaan yang berasal dari kegiatan yang melawan
hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah
berasal dari sumber yang sah/legal
THINKING beyond the canopy

15. • Tindak pidana pencucian uang berasal dari kejahatan (tindak pidana awal/predicates
crimes) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu bahwa yang dimaksud dengan
hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
• korupsi;
• penyuapan;
• penyelundupan barang;
• penyelundupan tenaga kerja;
• penyelundupan imigran;
• di bidang perbankan;
• di bidang pasar modal;
• di bidang asuransi;
• narkotika;
• psikotropika;
• perdagangan manusia;
• perdagangan senjata gelap;
• penculikan;
• terorisme;
• pencurian;
THINKING beyond the canopy

16. • penggelapan;
• penipuan;
• pemalsuan uang;
• perjudian;
• prostitusi;
• di bidang perpajakan;
• di bidang kehutanan;
• di bidang lingkungan hidup;
• di bidang kelautan; atau
• tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4
(empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara
Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik
Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak
pidana menurut hukum Indonesia
THINKING beyond the canopy

17. • Pasal-pasal dalam UU Pencucian Uang dapat digunakan
untuk menangani kejahatan bidang kehutanan yang
berkorelasi dengan tindak pidana pencucian uang. Seperti
tampak pada modus operandi berikut:
• untuk memperlancar kegiatan bisnisnya, pelaku illegal logging
diduga secara rutin menyetorkan uang suap dalam jumlah
besar ke rekening oknum pejabat dan oknum aparat terkait.
• selain pengusaha lokal, beberapa pelaku illegal logging
berasal dari Malaysia, yang dalam melakukan kegiatannya
menggunakan identitas beberapa WNI untuk membuka
rekening di Bank dan menjadi pengurus perusahaan.
Selanjutnya kontrol atas rekening dan perusahaan dimaksud,
diduga dilakukan oleh orang asing tersebut
THINKING beyond the canopy

18. • Untuk dapat dilakukannya penanganan perkara terhadap
dugaan tindak pidana kehutanan dengan pendekatan
ILEA model melalui Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian
Uang, maka harus dipahami terlebih dahulu mengenai
pemenuhan terhadap unsur-unsur tindak pidana dari
pasal yang disangkakan/didakwakan.
• Termasuk pula pemahaman terhadap peranan lembaga
penegak hukum yang berwenang untuk menangani
perkara, prosedur hukum acara serta penerapan pasal
terhadap perkara-perkara yang sudah pernah
diputuskan oleh pengadilan.
THINKING beyond the canopy

19. Buku Pedoman
• Illegal logging adalah kejahatan multi dimensional.
Tidak hanya menyangkut undang-undang kehutanan
semata tetapi juga menyangkut undang-undang
pemberantasan tindak pidana korupsi, undang-undang
tindak pidana pencucian uang, bahkan sebenarnya juga
undang-undang lingkungan hidup dan undang-undang
kepabeanan. Bahan ini terutama difokuskan pada
kejahatan di bidang kehutanan, kejahatan korupsi di
sektor kehutanan dan kejahatan pencucian uang dari
kejahatan kehutanan.
THINKING beyond the canopy

20. Buku Pedoman
• Beberapa hal penting mengenai pendekatan ILEA telah
dibahas di dalam Buku ini yang diharapkan dapat
memberikan wawasan dan panduan bagi penegakan
hukum untuk menanggulangi kejahatan di bidang
kehutanan. Pendekatan yang digunakan lebih
komprehensif karena tidak hanya menggunakan UU
Kehutanan, tetapi juga menggunakan UU
Pemberantasan Korupsi dan UU Pencucian Uang.
Penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat lebih
melindungi sektor kehutanan kita dan juga melindungi
kekayaan alam kita dari berbagai kejahatan yang saling
terkait.
THINKING beyond the canopy

21. Buku Pedoman
 Ada beberapa keuntungan memberantas illegal logging
dengan menggunakan undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi. Pertama, untuk membuktikan
kejahatan tersebut jauh lebih mudah. Kedua, Indonesia
telah meratifikasi UNCAC dan merupakan ujung tombak
dalam STAR Inisiatif. Ketiga, ada kewajiban bagi state
party UNCAC untuk melakukan kerjasama internasional
dalam memberantas korupsi. Keempat, dengan
menggunakan intrumen UNCAC kita dapat melakukan
extradiksi pelaku illegal logging yang melibatkan warga
negara asing, khususnya Malaysia .
THINKING beyond the canopy

22. Buku Pedoman
• Meski demikian, mengingat sifatnya yang singkat dan padat,
masih diharapkan kepada pengguna buku ini untuk tetap
melengkapi dengan berbagai peraturan perundang-undangan
di bidang kehutanan, korupsi dan pencucian uang serta
sumber-sumber lainnya yang relevan.
• Dengan berbagai keterbatasannya diharapkan buku ini
bermanfaat baik bagi penegak hukum maupun pihak-pihak
lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum di sektor
kehutanan serta pihak-pihak yang menaruh perhatian pada
bidang ini.
• Di masa depan tetap diharapkan adanya perbaikan
berdasarkan masukan-masukan dan kritik membangun dari
pengguna buku ini. Atas bantuan semua pihak yang telah
memberikan masukan dan bantuan dalam pembuatan buku
ini kami sampaikan terima kasih.
THINKING beyond the canopy

23. Buku Pedoman
• Buku Pedoman ini merupakan suatu sarana yang tidak
mengikat (non-binding tool) yang bisa disebarluaskan dan
digunakan untuk membantu penegak hukum di Indonesia
(seperti PPNS Kehutanan, kepolisian, kejaksaan, KPK dan
bahkan hakim) serta pemangku kepentingan lainnya (seperti
LSM dan Masyarakat) dalam menangani kasus-kasus tindak
pidana di bidang kehutanan dengan pendekatan yang lebih
komprehensif dibanding sebelumnya.
• Melalui Buku Pedoman ini diharapkan berbagai pihak,
khususnya para penegak hukum mempunyai pandangan
yang lebih luas dan sarana bantu untuk mendekati
permasalahan hukum pidana menyangkut kasus-kasus
bidang kehutanan.
THINKING beyond the canopy

24. Sistematika isi Pedoman
Bab 1
Pendahuluan
A. Mengapa Buku ini Disusun?
B. Apa Kegunaan Buku ini?
C. Bagaimana Buku ini Disusun?
Bab 2
Kejahatan di Bidang Kehutanan
A. Deforestasi di berbagai Jenis Hutan
B. Apa yang Mendorong Kerusakan Hutan?
C. Apa saja Cakupan Kejahatan di Bidang Kehutanan?
D. Bagaimana Penanganan Kejahatan di Bidang
Kehutanan?
E. Adakah Putusan Pengadilan Tentang Kejahatan
Bidang Kehutanan?
THINKING beyond the canopy

25. Sistematika isi Pedoman
Bab 3
Pendekatan ILEA dalam Penanganan Kejahatan
di Bidang Kehutanan
Apa saja Perangkat dan Komponen ILEA?
1. Perangkat ILEA
2. Komponen ILEA
3. Bagaimana Langkah-langkah Penanganan
Illegal Logging dengan ILEA Model dilakukan?
THINKING beyond the canopy

26. Sistematika isi Pedoman
Bab 4
Tindak Pidana Korupsi Dan Pencucian Uang Serta Unsur-
Unsurnya
A. Tindak Pidana Korupsi  unsur-unsur tindak pidana korupsi
yang diatur dalam UU no. 20 tahun 2001 jo UU no. 31 tahun
1999. ini di atur dalam pasal 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13.
B. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kejahatan Bidang
Kehutanan
C. Pendekatan ILEA Melalui UU Tindak Pidana Korupsi dan UU
Tindak Pidana Pencucian Uang
THINKING beyond the canopy

27. Sistematika isi Pedoman
Bab 5
Proses Penanganan Perkara
Peranan Lembaga Penegak Hukum
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU Kehutanan
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU Tipikor
Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Dalam UU TPPU
Prosedur Hukum Acara
Secara Umum Menurut KUHAP
Kekhususan Dalam UU Kehutanan
Kekhususan Dalam UU Tipikor, UU KPK dan UU Pengadilan Tipikor
Kekhususan Dalam UU TPPU
Penerapan Dalam Perkara-Perkara Yang Sudah Diputus Oleh
Pengadilan
Masalah Khusus: Pengembalian Aset Hasil Kejahatan
THINKING beyond the canopy

28. www.cifor.cgiar.org
THINKING beyond the canopy