1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Juli 2020
Persyaratan dan Prosedur
Perubahan PTS Akademik
Berdasarkan Permendikbud No. 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH., LL.M

2. Struktur Organisasi Kemdikbud
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

3. Struktur Pendidikan Tinggi
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
No Jenis
Pendidikan
Program
Pendidikan
Program
Studi
1 Akademik a. Program Sarjana
b. Program Magister
c. Program Doktor
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
c. Program Studi ….
2 Vokasi a. Program Diploma Satu
b. Program Diploma Dua
c. Program Diploma Tiga
d. Program Diploma Empat
e. Program Magister Terapan
f. Program Doktor Terapan
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
c. Program Studi ….
d. Program Studi ….
e. Program Studi ….
f. Program Studi ….
3 Profesi a. Program Profesi
b. Program Spesialis
a. Program Studi ….
b. Program Studi ….
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

4. Bentuk PT
Program Pendidikan
S M D D1 D2 D3 D4 MT DT Pr Sp
1. Universitas
2. Institut
3. Sekolah Tinggi
4. Politeknik
5. Akademi
6. Akademi Komunitas
Kewenangan Penyelenggaraan Program Pendidikan
Menurut Jenis Pendidikan
Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Jenis Pendidikan Akademik
Jenis Pendidikan Vokasi
S = Sarjana D = Diploma Pr = Profesi
M = Magister MT= Magister Terapan Sp = Spsesialis
D = Doktor DT = Doktor Terapan
Jenis Pendidikan Profesi

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Proses Perubahan
PTS Akademik
di Ditjen Dikti
Proses. Perubahan
PTS Vokasi
di Ditjen Diksi
Prinsip
Pemrosesan
Destinasi
Usul
Proses Pengusulan Perubahan PTS

6. Tujuan
q Pendirian dan perubahan PTN dan PTS bertujuan:
a. meningkatkan akses, pemerataan, mutu, dan relevansi
pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia; dan
b.meningkatkan mutu dan relevansi penelitian ilmiah
serta pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung
pembangunan nasional.
q Pembubaran PTN dan pencabutan izin PTS atau
pencabutan izin Program Studi bertujuan:
melindungi masyarakat dari kerugian akibat memperoleh
layanan pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang tidak bermutu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7. Dasar Hukum (1)
q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
§Pasal 7 ayat (1) huruf a
Dalam melaksanakan tanggung jawab di bidang pembinaan
dan koordinasi, Menteri memiliki tugas dan wewenang
meliputi:
a. pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi
dan izin pembukaan Program Studi, yang meliputi:
1 izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin
PTS; dan
2 izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin
Program Studi pada PTN dan PTS;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8. Dasar Hukum (2)
q PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
§ Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian, perubahan, dan
pembubaran PTN serta pendirian, perubahan dan pencabutan
izin PTS diatur dengan Peraturan Menteri.
q UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
§ Pasal 92 ayat (3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi
administratif diatur dalam Peraturan Menteri.
Permendikbud
No. 7 Tahun
2020
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

9. Buku Pedoman
Untuk memudahkan pengusul dalam menyiapkan dokumen usul, maka
Dirjen Dikti telah menerbitkan Keputusan:
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dapat diunduh di
silemkerma.kemdikbud.go.id

10. Perubahan PTS
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

11. Perubahan PTS Akademik
Pasal 17 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
a. perubahan nama PTS;
b. perubahan lokasi PTS;
c. perubahan bentuk PTS;
d. pengalihan pengelolaan PTS dari Badan Penyelenggara
lama ke Badan Penyelenggara baru;
d. penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS
baru; dan/atau
e. penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS
lain.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

12. Perubahan Nama PTS Akademik
Nama perguruan tinggi adalah kata atau frasa yang terletak setelah bentuk
perguruan tinggi. Nama bentuk perguruan tinggi bukan bagian dari nama
perguruan tinggi yang bersangkutan, misalnya Universitas Tangkuban Perahu
dapat diurai sebagai berikut:
§ Universitas (bentuk perguruan tinggi);
§ Tangkuban Perahu (kata atau frasa yang merupakan nama perguruan tinggi).
Pada saat ini terdapat nama bentuk perguruan tinggi dijadikan nama perguruan
tinggi ketika perguruan tinggi tersebut berubah bentuk, misalnya semula Sekolah
Tinggi Manajemen Unggul (STIMUN), kemudian bentuknya diubah menjadi
Universitas namun singkatan STIMUN hendak dipertahankan dan dijadikan nama
perguruan tinggi, sehingga nama lengkap perguruan tinggi tersebut menjadi
Universitas STIMUN. Perubahan nama perguruan tinggi seperti di atas tidak
diizinkan lagi.
Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Bendera, Bahasa, Lambang Negara, dan Lagu Kebangsaan, perubahan nama
perguruan tinggi wajib menggunakan bahasa Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

13. Perubahan Lokasi PTS
Lokasi PTS Akademik adalah domisili PTS di kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Menteri mengenai pendirian PTS Akademik
tersebut.
Perubahan lokasi perguruan tinggi swasta adalah tindakan Badan Penyelenggara
memindahkan lokasi PTS Akademik dari lokasi lama ke lokasi baru, yang ditandai
dengan hal sebagai berikut:
1. Pemindahan dilakukan ke luar kabupaten atau kota sebagaimana
dicantumkan dalam keputusan Menterii tentang pendirian PTS Akademik
tersebut;
2. Kampus utama sebagai pusat pengelolaan Tridharma PTS Akademik tersebut
dipindahkan ke lokasi baru; dan
3. Semua program studi pada PTS Akademik tersebut dipindahkan
penyelenggaraannya ke lokasi baru.
Contoh: Universitas Tangkuban Perahu dengan lokasi di Bandung yang dikelola
oleh Yayasan Tangkuban Perahu, menjadi Universitas Tangkuban Perahu yang
berlokasi di Jakarta, dan tetap dikelola oleh Yayasan Tangkuban Perahu.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

14. Perubahan Bentuk PTS Akademik
PTS Akademik dapat berbentuk:
1. Universitas;
2. Institut;
3. Sekolah Tinggi.
Terdapat 2 (dua) kelompok perubahan bentuk PTS Akademik sebagai berikut:
1. Perubahan dari suatu bentuk PTS Vokasi menjadi suatu bentuk PTS Akademik,
yaitu dari bentuk Akademi menjadi Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas;
2. Perubahan bentuk dari suatu bentuk PTS Akademik menjadi bentuk
PTS Akademik lain. Contoh: dari Sekolah Tinggi menjadi Institut atau Universitas
dan dari Institut menjadi Universitas.
Proses perubahan bentuk pada angka 1 dan 2 di atas diajukan kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) melalui laman
http://silemkerma.kemdikbud.go.id.
Sedangkan perubahan bentuk dari PTS Akademik menjadi bentuk PTS Vokasi
diajukan kepada Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Contoh: dari Sekolah
Tinggi/Institut/Universitas menjadi Akademi/Politeknik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

15. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (1)
Pengalihan pengelolaan atau alih kelola PTS Akademik adalah:
1. Alih kelola PTS Akademik dari suatu Badan Penyelenggara ke Badan
Penyelenggara lain; atau
2. Alih kelola PTS Akkademi dapat dilakukan melalui penggantian semua atau
sebagian anggota organ dari suatu Badan Penyelenggara. Apabila cara ini
yang digunakan, hal ini harus diproses sebagai alih kelola PTS Akademik pada
angka 1 (satu) di atas.
Berbagai cara alih kelola PTS Akademik, sebagai berikut:
1. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk sama, misalnya dari Yayasan A ke
Yayasan B, atau dari Perkumpulan A ke Perkumpulan B;
2. Alih kelola dari suatu bentuk Badan Penyelenggara tertentu ke Badan
Penyelenggara lain yang memiliki bentuk berbeda, misal dari Yayasan A ke
Perkumpulan B, atau dari Perkumpulan A ke Persyarikatan C; dan
3. Alih kelola dari Badan Penyelenggara tertentu kepada Badan Penyelenggara
lain karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, misal
terdapat peraturan perundang- undangan baru yang melarang suatu bentuk
Badan Penyelenggara mengelola PTS Akademik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

16. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (2)
Alih kelola PTS Akademik dapat disertai perubahan nama, perubahan
lokasi, dan/atau perubahan bentuk PTS Akademik.
Tahap yang harus dilalui untuk alih kelola PTS Akademik yaitu:
1. Kedua Badan Penyelenggara PTS Akademik membuat kesepakatan di
hadapan notaris tentang alih kelola PTS Akademik yang dilakukan,
yang berisi kejelasan tentang mahasiswa, dosen tetap dan tenaga
kependidikan, sarana prasarana, hutang piutang (jika ada), dokumen
legalitas perguruan tinggi yang akan dialihkelolakan, serta dengan
mencantumkan klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan ini
baru berlaku apabila izin alih kelola telah diterbitkan oleh
Mendikbud;
2. Badan Penyelenggara yang menerima alih kelola mengajukan
permohonan izin alih kelola kepada Mendikbud;
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

17. Pengalihan Pengelolaan PTS Akademik (3)
3. Apabila alih kelola PTS Akademik disertai dengan perubahan nama,
perubahan lokasi, dan/atau perubahan bentuk, maka tahap yang
harus dilalui:
a) Alih kelola harus dilakukan terlebih dahulu untuk memperoleh
izin Mendikbud, sehingga telah terdapat kepastian hukum
tentang Badan Penyelenggara mana yang akan mengubah nama,
dan/atau perubahan lokasi, dan/atau mengubah bentuk dari PTS
Akademik tersebut; dan
b) Setelah izin alih kelola diterbitkan, Badan Penyelenggara yang
menerima alih kelola PTS Akademik mengajukan perubahan
nama, perubahan lokasi, dan/atau perubahan Bentuk sesuai
dengan persyaratan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

18. Penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS Akademik atau
PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik baru
Penggabungan PTS adalah menggabungkan 2 (dua) atau lebih PTS
Akademik dan/atau PTS Vokasi menjadi 1 (satu) PTS Akademik yang
baru.
Badan penyelenggara PTS Akademik yang baru tersebut adalah salah
satu badan penyelenggara dari PTS yang bergabung.
PTS yang bergabung dapat berupa:
1. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau
lebih PTS Akademik menjadi PTS Akademik yang baru;
2. 1 (satu) atau lebih PTS Akademik bergabung dengan 1 (satu) atau
lebih PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru;
3. 1 (satu) atau lebih PTS Vokasi bergabung dengan 1 (satu) atau lebih
PTS Vokasi menjadi PTS Akademik yang baru.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

19. Penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik atau PTS
Vokasi ke dalam 1 (satu) PTS Akademik lain
Penyatuan PTS adalah menyatukan 1 (satu) atau lebih PTS Akademik dan/atau
PTS Vokasi ke dalam PTS Akademik lain yang telah ada dan tidak mengakibatkan
adanya PTS Akademik baru. Badan Penyelenggara PTS Akademik hasil penyatuan
tersebut adalah Badan Penyelenggara yang menerima penyatuan.
Terdapat berbagai alasan pengajuan izin Penyatuan PTS Akademik antara lain:
1. Dalam hal terdapat kebutuhan dan/atau untuk pemenuhan syarat komposisi
jumlah dan bidang ilmu & teknologi program studi untuk suatu PTS
Akademik;
2. Terdapat kesamaan visi perguruan tinggi, sehingga Penyatuan PTS tersebut
akan meningkatkan akselerasi perwujudan visi PTS Akademik yang telah ada;
3. Beberapa PTS yang dikelola oleh Badan Penyelenggara yang sama atau
berbeda tidak memiliki kemampuan lagi, baik secara akademik maupun non
akademik, dalam menyelenggarakan program studi yang dimilikinya, namun
kemampuan tersebut akan tumbuh dan berkembang apabila beberapa
dilakukan Penyatuan PTS Akademik; dan
4. Untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan beberapa
PTS Akademik.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

20. PTS
B
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penggabungan PTS
PTS
A
PTS
B
PTS
C
Yayasan A Yayasan B
Yayasan
A/B/C
PTS
A
PTS
B
PTS
C
Yayasan X Yayasan X
BARU
BARU
Penyatuan PTS
PTS
A
PTS
B
Yayasan A Yayasan B
PTS
A
PTS
B
Yayasan X Yayasan X
PTS
B
Yayasan B

21. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Proses
Penggabungan/
Penyatuan PTS
di Ditjen Dikti
Proses.
Penggabungan/
Penyatuan PTS
di Ditjen Diksi
Prinsip
Pemrosesan
Destinasi
Usul
Proses Pengusulan Penggabungan dan Penyatuan PTS

22. Komposisi Jumlah dan Jenis Program Pendidikan
dalam Pendirian Perguruan Tinggi
Bentuk PT
Program Pendidikan
Sarjana Diploma Tiga Diploma Empat
1. Universitas Min 3 IPA - 2 IPS
2. Institut Min 3
3. Sekolah Tinggi Min 1
4. Politeknik Min 3 Program D3 dan/atau Program D4
5. Akademi Min 1
6. Akademi Komunitas Min 1 Program D1 dan/atau Program D2
Bentuk PT
Program Pendidikan
Diploma Satu Diploma Dua
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

23. Bentuk PT
Jumlah Program
Diploma yang dapat
diselenggarakan
Syarat Umum
Universitas Paling banyak 20% dari
jumlah Program Sarjana
Tidak menyelenggarakan
Program Studi yang sama
dengan Program Studi pada
Program Diploma di Politeknik
dan/atau Akademi di dalam
kota atau kabupaten tempat
universitas, institut, dan
sekolah tinggi tersebut berada
Institut Paling banyak 30% dari
jumlah Program Sarjana
Sekolah Tinggi Paling banyak 30% dari
jumlah Program Sarjana
Bagi perguruan tinggi yang pada saat Permenristekdikti ini mulai berlaku dan
telah meyelenggarakan Program Diploma yang tidak sesuai dengan ketentuan di
atas, tidak wajib melakukan perubahan komposisi Program Diploma dan lokasi
Program Diploma.
Jumlah Program Diploma yang dapat diselenggarakan
Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

24. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

25. SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian
Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi
1. Terhitung sejak 1 Januari 2017 akan diterapkan kebijakan
pemberian izin pendirian perguruan tinggi baru dan
pembukaan program studi sebagai berikut:
a. Pendirian perguruan tinggi baru yang menyelenggarakam
pendidikan akademik (Universitas/ lnstitut/Sekolah Tinggi)
akan dilakukan moratorium sampai batas waktu yang akan
ditentukan kemudian;
b. Pendirian perguruan tinggi baru hanya diberikan untuk
perguruan tinggi vokasi (Politeknik, Akademi, Akademi
Komunitas) dan Institut Teknologi;
c. Pembukaan program studi akan diberikan untuk program
studi di bidang science, technology, engineering, dan
mathematic (STEM);
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

26. SE Menristekdikti No: 2/M/SE/lX/20l6 Tentang Pendirian
Perguruan Tinggi Baru Dan Pembukaan Program Studi
2. Pendirian perguruan tinggi dan pembukaan program
studi selain dimaksud di atas dapat dikecualikan bagi:
a. daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T); dan
b.daerah tertentu dengan kondisi dan kebutuhan khusus.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

27. Pembukaan Program Studi dan Pendirian Perguruan Tinggi
Pasal 33 UU Dikti
(3) Program Studi diselenggarakan
atas izin Menteri setelah
memenuhi persyaratan
minimum akreditasi.
(5) Program Studi mendapatkan
akreditasi pada saat
memperoleh izin
penyelenggaraan.
Pasal 60 UU Dikti
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan
harus memenuhi standar
minimum akreditasi.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Pasal 24 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
(1) Pembukaan Program Studi di Kampus
Utama harus memenuhi syarat
minimum akreditasi Program Studi
sesuai dengan Standar Nasional
Pendidikan Tinggi.
Pasal 25 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
(1) Program Studi yang telah memenuhi
syarat, mendapatkan akreditasi dengan
peringkat Baik pada saat memperoleh
izin penyelenggaraan dari Menteri

28. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (1)

29. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (2)

30. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (3)

31. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (4)

32. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (5)

33. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (6)

34. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (7)

35. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (8)

36. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (9)

37. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (10)

38. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (11)

39. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (12)

40. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (13)

41. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (14)

42. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (15)

43. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (16)

44. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (17)

45. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (18)

46. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (19)

47. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (20)

48. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (21)

49. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (22)

50. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (23)

51. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (24)

52. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (25)

53. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (26)

54. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (27)

55. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Persyaratan Perubahan PTS Akademik (28)

56. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Penggabungan dan Penyatuan PTS Akademik
• Prosedur Pendirian PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
o Tahap Kesatu
Badan Penyelenggara memohon rekomendasi kepada LLDIKTI dengan
melampirkan dokumen:
o Tahap Kedua
LLDikti memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen tentang legalitas
badan penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik;
o Tahap Ketiga
Apabila LLDIKTI telah menerbitkan rekomendasi, Badan Penyelenggara
mengajukan permintaan akun ke Ditjen Dikti melalui
silemkerma.kemdikbud.go.id;
o Tahap Keempat
Badan Penyelenggara mengikuti prosedur khusus sebagai berikut:

57. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prosedur Khusus Penggabungan 2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik
PR OSEDUR KH USUS P ENGGABUNGAN 2 ( DUA) AT AU LEBI H PT S MENJ ADI
1 ( SAT U) P TS BARU PENYELENGGAR A PENDIDI KAN AKADEMI K
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
SETJEN
PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI
Usul
AKUN
1
Verifikasi
DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
Unggah
USUL
3
YA
Disetujui?
Evaluasi
DOSEN TETAP
4
TIDAK
Penerbitan
SK
Selesai
10
YA
Badan Penyelenggara yang mengusulkan Penggabungan 2
(dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara
Pendidikan Akademik mengajukan permintaan akun ke
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui
silemkerma.kemdikbud.go.id, dengan melampirkan surat
permohonan akun (bagi Badan Penyelenggara yang belum
memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum
disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan
kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1
mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah diisi dan
ditandatangani, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izin penggabungan 2 (dua) atau lebih
PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara Pendidikan
Akademik kepada Mendikbud;
b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2
(dua) atau lebih PTS yang akan bergabung berada di wilayah
LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari
masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;
c. Dokumen pemenuhan persyaratan penggabungan 2 (dua)
atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS baru Penyelenggara
Pendidikan Akademik sebagaimana disebutkan pada Bab II
angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi
tentang pemenuhan jumlah dan kualifikasi calon dosen tetap
(jika diperlukan pembukaan program studi akademik baru
untuk memenuhi persyaratan minimum jumlah dan bidang
ilmu & teknologi dari program studi akademik pada PTS baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penggabungan).
Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 di
atas disetujui, LLDIKTI mengevaluasi Instrumen Pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi Pembukaan Program Studi untuk
kriteria non dosen (tenaga kependidikan, sarana dan
prasarana serta kurikulum).
Apabila usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 tidak
disetujui, pengusul dapat mengunggah kembali usul melalui
laman silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila hasil evaluasi kriteria non dosen belum disetujui,
maka Badan Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul
melalui laman silemkerma.kemdikbud.go.id. Badan
Penyelenggara dapat mengunggah kembali usul
penggabungan 2 (dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS
baru Penyelenggara Pendidikan Akademik dengan
perbaikan hanya untuk program studi akademik yang belum
direkomendasi atau program studi akademik pengganti.
Evaluasi
TENDIK,
SARANA & PRASARANA
SERTA KURIKULUM
Evaluasi
LAPANGAN
Disetujui?
Apabila usul sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka
5 disetujui, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
memberikan “Persetujuan Proses Lanjut”.
Unggah
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
TIDAK
Evaluasi
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
Segera setelah “Persetujuan Proses Lanjut” diumumkan,
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bersama dengan
LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan Syarat
Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik.
Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi
lapangan.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi
persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan usul tertulis penerbitan izin penggabungan 2
(dua) atau lebih PTS menjadi 1 (satu) PTS Baru
Penyelenggara Pendidikan Akademik kepada Sesjen; dan
Sesjen atas nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan
tentang PTS Baru Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil
penggabungan.
YA
Disetujui?
TIDAK
Persetujuan
PROSES LANJUT YA
Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum
memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah
pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil evaluasi lapangan
melalui akun silemkerma.kemdikbud.go.id.
5
7
8
Unggah Kembali
USUL
Unggah Kembali
USUL
9
6
Unggah maksimal 4
(empat) kali (termasuk
pengunggahan yang
pertama kali)
5
Mulai

58. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Prosedur Khusus Penyatuan 1 (satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS
Penyelenggara Pendidikan Akademik lain
PROSEDUR KHUSUS PENYATUAN 1 (SATU) ATAU LEBIH PTS KE DALAM
1 (SATU) PTS PENYELENGGARA PENDIDIKAN AKADEMIK LAIN
1
2
3
4
5
6
SETJEN
PENGUSUL DITJEN PENDIDIKAN TINGGI LLDIKTI
Usul
AKUN
1
Verifikasi
DOKUMEN USUL
AKUN
Disetujui?
2
TIDAK
Unggah
USUL
3
YA
Disetujui?
Evaluasi
USUL DOKUMEN
4
TIDAK
Penerbitan
SK
Selesai
6
YA
Badan Penyelenggara PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik yang menerima penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS
mengajukan permintaan akun ke Direktorat Jenderal
Pendidikan Tinggi melalui silemkerma.kemdikbud.go.id,
dengan melampirkan surat permohonan akun (bagi Badan
Penyelenggara yang belum memiliki akun).
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan verifikasi
dokumen usul akun. Apabila permintaan akun belum
disetujui maka Badan Penyelenggara dapat mengajukan
kembali permintaan akun.
Badan Penyelenggara yang dimaksud pada angka 1
mengunggah dokumen dalam bentuk pdf yang telah
ditandatangani, yang terdiri atas:
a. Surat permohonan izin penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS
ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik
lain kepada Mendikbud;
b. Rekomendasi dari LLDIKTI setempat, atau dalam hal 2
(dua) PTS atau lebih yang akan disatukan berada di wilayah
LLDIKTI yang berbeda, maka rekomendasi diminta dari
masing-masing LLDIKTI sesuai wilayah domisili PTS;
c. Dokumen pemenuhan persyaratan penyatuan 1 (satu) atau
lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik lain sebagaimana disebutkan pada Bab II angka 2.
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melakukan evaluasi
usul dokumen penyatuan 1 (satu) atau lebih PTS ke dalam 1
(satu) PTS Penyelenggara Pendidikan Akademik lain dan
bersama LLDIKTI melakukan evaluasi lapangan pemenuhan
Syarat Minimum Akreditasi PTS Penyelenggara Pendidikan
Akademik.
Semua dokumen asli wajib diperlihatkan pada saat evaluasi
lapangan.
Apabila terdapat hasil evaluasi lapangan yang belum
memenuhi persyaratan, maka pengusul diminta mengunggah
dokumen pemenuhan kekurangan berdasarkan hasil
evaluasi lapangan melalui akun
silemkerma.kemdikbud.go.id.
Apabila hasil evaluasi secara keseluruhan telah memenuhi
persyaratan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mengajukan usul tertulis penerbitan izin penyatuan 1 (satu)
atau lebih PTS ke dalam 1 (satu) PTS Penyelenggara
Pendidikan Akademik lain kepada Sesjen; dan Sesjen atas
nama Mendikbud menerbitkan Surat Keputusan tentang PTS
Penyelenggara Pendidikan Akademik hasil penyatuan.
Evaluasi
LAPANGAN
Unggah
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
Evaluasi
DOKUMEN PEMENUHAN
KEKURANGAN
BERDASARKAN HASIL
EVALUASI LAPANGAN
5
Mulai

59. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kesepakatan Antar Badan Penyelenggara Dalam
Penggabungan dan Penyatuan PTS
Kesepakatan antara Badan Penyelenggara yang menggabungkan atau
menyatukan dengan Badan Penyelenggara yang menerima
penggabungan atau penyatuan, yang berisi kejelasan tentang:
1. mahasiswa;
2. dosen tetap;
3. tenaga kependidikan;
4. sarana prasarana;
5. hutang piutang (jika ada);
6. dokumen legalitas perguruan tinggi yang akan digabungkan atau
disatukan; dan
7. klausula yang menyatakan bahwa kesepakatan baru berlaku apabila
penggabungan atau penyatuan telah diterbitkan oleh Mendikbud;

60. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Izin Prinsip (1)
Tahap Keempat
Apabila berdasarkan hasil evaluasi dokumen semua persyaratan telah dipenuhi,
maka Ditjen Dikti akan menugaskan Tim evaluator untuk melakukan evaluasi
lapangan (site evaluation) kecuali perubahan nama PTS akademik.
a) Dalam hal evaluasi lapangan menunjukkan masih terdapat ketidaksesuaian
antara dokumen yang diunggah dengan fakta di lapangan, maka Mendikbud
dapat menerbitkan izin prinsip untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.
b) Penerbitan izin prinsip bertujuan untuk memberikan jaminan kepada Badan
Penyelenggara bahwa setelah kekurangan persyaratan dipenuhi maka izin
perubahan PTS akademik diterbitkan. Dengan demikian setelah terbitnya izin
prinsip diharapkan badan penyelenggara dapat melakukan investasi yang
diperlukan dalam rangka perubahan PTS. Setelah memperoleh Izin prinsip
ini, Badan Penyelenggara
1) Berkewajiban untuk memenuhi semua kekurangan berdasarkan hasil
evaluasi lapangan;
2) Badan Penyelenggara dilarang menerima mahasiswa baru pada program
studi akademik yang dibuka sebagai penambahan program studi akademik
yang sudah ada, sampai izin perubahan PTS akademik diterbitkan; dan

61. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Izin Prinsip (2)
c) Dalam hal jangka waktu izin prinsip berakhir dan kekurangan persyaratan
untuk perubahan PTS masih belum terpenuhi, maka usul perubahan PTS
ditolak dan Badan Penyelenggara mengulang proses izin perubahan dari awal.
d) Dalam hal pemeriksaan pada evaluasi lapangan menunjukkan pemenuhan
syarat dan kesesuaian antara dokumen yang diunggah dengan fakta di
lapangan maka Mendikbud dapat menerbitkan izin perubahan PTS
akademik.

62. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS
Pasal 17 Permendikbud No. 7
Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
e. penggabungan 2 (dua) PTS
atau lebih menjadi 1 (satu)
PTS baru; dan/atau
f. penyatuan 1 (satu) PTS
atau lebih ke dalam 1
(satu) PTS lain.
8 (Delapan) macam
INSENTIF

63. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (1)
Agar tujuan perubahan PTS melalui penggabungan atau penyatuan PTS menjadi
PTS Akademik, yaitu penguatan pendidikan tinggi di Indonesia dapat diwujudkan,
maka Kemdikbud memberikan insentif sebagai berikut:
a. Jika diperlukan pembukaan Prodi Non STEM:
1. alih kelola PTS yang menyelenggarakan prodi akademik non-STEM; atau
2. diizinkan membuka prodi akademik non-STEM yang dibutuhkan;
b. Prodi Keagamaan yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama, dapat
diselenggarakan sebagai prodi pada PTS Akademik hasil penggabungan atau
penyatuan dengan syarat:
1. Harus mendapat surat izin dari Menteri Agama;
2. Pembinaan prodi keagamaan tersebut tetap dilakukan oleh Kementerian
Agama;
3. Prodi keagamaan yang termasuk dalam kelompok prodi non-STEM tidak
diperhitungkan dalam komposisi jumlah dan bidang ilmu dan teknologi.

64. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (2)
c. Jika terjadi
peleburan prodi
atau perubahan
PTS dalam
penggabungan
atau penyatuan
PTS, maka
Akreditasi Prodi
(APS) dan
Akreditasi
Perguruan Tinggi
(APT) sebagai
berikut:

65. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (3)
d. Jika keberadaan lahan untuk kampus dan sarana PTS hasil penggabungan atau
penyatuan belum memenuhi syarat:
1. Luas bangunan kampus dapat diperhitungkan;
2. Lokasi dapat terletak di luar wilayah 1 (satu) kecamatan tetapi dalam 1 (satu)
kabupaten;
3. Perjanjian sewa menyewa lahan dan/atau sarana dibuat di hadapan notaris,
dengan hak opsi, yaitu hak prioritas membeli lahan; dan
4. Jangka waktu sewa menyewa lahan paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak
perjanjian sewa menyewa ditandatangani, tidak dapat diperpanjang.
e. Dapat dilakukan antar PTS yang berada dalam wilayah koordinasi lebih dari satu
LLDIKTI, dengan memberitahukan dan/atau memohon rekomendasi dari Kepala
LLDIKTI setempat.

66. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (4)
f. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik
tersebut mengakibatkan program studi tertentu harus diselenggarakan
di wilayah kabupaten/kota yang tidak berbatasan langsung dengan
kampus utama PTS Akademik hasil penggabungan atau penyatuan, maka
program studi tersebut dapat diberi status sebagai Program Studi Di luar
Kampus Utama (PSDKU), dengan ketentuan PSDKU masih berada dalam
1 (satu) wilayah LLDIKTI. Dalam hal PSDKU tersebut diselenggarakan di
wilayah LLDIKTI yang berbeda, maka PTS hasil penggabungan atau
penyatuan harus memiliki program studi yang sama pada kampus
utama;
g. Jika dalam proses penggabungan atau penyatuan PTS mengakibatkan
program studi tertentu menjadi PSDKU sebagaimana dimaksud pada
huruf f, maka Badan Penyelenggara dapat mengusulkan pembukaan
program studi yang sama dengan PSDKU tersebut yang akan
diselenggarakan di kampus utama.

67. Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU)
§ Pasal 1 angka 8 Permendikbud No 7 Tahun 2020
Kampus Utama adalah domisili perguruan tinggi di kabupaten/kota/kota
administratif sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Menteri
tentang pendirian perguruan tinggi tersebut.
§ Pasal 1 angka 9 Permendikbud No. 7 Tahun 2020
Program Studi di Luar Kampus Utama yang selanjutnya disingkat PSDKU
adalah Program Studi yang diselenggarakan di kabupaten/kota/kota
administratif yang tidak berbatasan langsung dengan Kampus Utama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

68. Pengertian PSDKU
Kabupaten/Kota B
Kabupaten/
Kota D
Kabupaten/
Kota C
Kabupaten/
Kota F
Bukan
PSDKU
PSDKU
Kabupaten/Kota A
Kampus
Utama
Bukan
PSDKU
Bukan
PSDKU
Kabupaten/
Kota G
PSDKU
PROVINSI Y
PROVINSI X
Kab/
Kota E
Bukan
PSDKU
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

69. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Insentif Penggabungan dan Penyatuan PTS (5)
h. Jika usul penggabungan atau penyatuan PTS menjadi PTS Akademik
mengakibatkan jumlah program pendidikan vokasi melebihi batas maksimal dan
larangan lokasi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka PTS akademik tersebut dikecualikan dari ketentuan berikut:
a. Program Diploma yang diselenggarakan Universitas, paling banyak 20 (dua
puluh) persen dari jumlah Program Sarjana;
b. Program Diploma yang diselenggarakan Institut, paling banyak 30 (tiga puluh)
persen dari jumlah Program Sarjana;
c. Program Diploma yang diselenggarakan Sekolah Tinggi paling banyak 30 (tiga
puluh) persen dari jumlah Program Sarjana; dan
d. Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi yang akan membuka program diploma
tidak menyelenggarakan Program Studi yang sama dengan Program Studi pada
Program Diploma di Politeknik dan/atau Akademi di dalam kota atau
kabupaten tempat Universitas, Institut, dan Sekolah Tinggi tersebut berada,
maka perguruan tinggi hasil penggabungan atau penyatuan tersebut
dibebaskan dari ketentuan tentang program pendidikan vokasi sebagaimana
dikemukakan di atas.

70. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kondisi PTS Pada Masa Pandemi Covid-19
Mhs Kurang
dari 1000
Mhs lebih dari
1000
JUMLAH PTS
+- 72%
+- 28%

71. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Alternatif Solusi Penyehatan PTS Akibat Pandemi Covid-19
Pasal 17 Permendikbud No. 7
Tahun 2020
Perubahan PTS dapat terdiri atas:
e. penggabungan 2 (dua) PTS
atau lebih menjadi 1 (satu)
PTS baru; dan/atau
f. penyatuan 1 (satu) PTS
atau lebih ke dalam 1
(satu) PTS lain.

72. Terima Kasih
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan