1. DAYA RAYA
DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR: agbTAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB)
MASA TRANSISI DALAM RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 DI SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN
DAN PRODUKTIF
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 huruf b Peraturan
Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar pada Masa Transisi Menuju Masyarakat
Sehat, Aman, dan Produktif, diperlukan protokol pencegahan
penularan COVID-19 di sektor usaha pariwisata pada masa transisi
menuju masyarakat sehat, aman dan produktif,
bahwa terjadi peningkatan status penularan Covid-19 di Provinsi DKID.
Jakarta
Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas,
perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Perpanjangan
Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Masa
Transisi Dalam Rangka Penanganan
Covid-19 Di Sektor Usaha Pariwisata Menuju Masyarakat Sehat
Aman Dan Produktif;
C.
Pencegahan Penularan
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai lbukota Negara
Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4744);
Indonesia (Lembaran Negara Republik
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 TentangKepariwisataan

2. 2
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.
Nomor 5589) Sebagaimana telah diubah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan4.
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6236);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara
5.
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 326);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Kepariwisataan;
Peraturan Gubernur3. Nomor 18 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;
Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Pengendalian
Kegiatan Bepergian di Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Vinus Disease 2019
(Covid-19)
9.
10. Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Provinsi Daerah Khusus lbukota
Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Tahun 2020 Nomor 55003);
11. Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju
Masyarakat Sehat, Aman, dan Produktif (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus lbukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72014):

3. 3
12. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 853
Tahun 2020 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan, Tahapan dan
Pelaksanaan Kegiatan/Aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar
Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman, dan
Produktif.
Memperhatikan 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat
Kerja Perkantoran dan Industri Dalam mendukung Keberlangsungan
Usaha Pada Situasi Pandemi
Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.01/MENKES/335/2020
2.
Tentang Protokol Pencegahan
Penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja
Sektor Jasa dan Perdagangan (area publik) dalam mendukung
keberlangsungan usaha;
MEMUTUSKAN
Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN
SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM
RANGKA PENANGANAN PENCEGAHAN PENULARAN CovID-19 DI
SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT,
AMAN DAN PRODUKTIF
Kesatu Menetapkan perpanjangan pemberlakuan, tahapan dan pelaksanaan
kegiatan/aktivitas Pembatasan Sosial Berskala Besar pada masa
transisi menuju masyarakat sehat, aman, dan produktif selama 14
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai
dengan tanggal 27 Agustus 2020 dengan jenis kegiatan/aktivitas yang
dapat dilaksanakan pada masa transisi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas ini.
Kedua Apabila terjadi peningkatan kasus baru secara signifikan berdasarkan
pemantauan dan hasil evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan
COVID-19 tingkat
sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dihentikan.
Provinsi, maka perpanjangan masa transisi

4. 4
Ketiga Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan perpanjangan masa
transisi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan oleh
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Agustus 2020
PlIt. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Provinsi DaerahKhusus lbukota Jakarta
S
PAP
NIP197106201998031007
Gumilar Ekalaya
Tembusan
1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota di 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
7. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI
Jakarta
10. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
12.Para Kepala Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di 5 (lima) wilayah Kota
Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

5. 1
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF PROVINSI DAERAH KHUSUS 1BUKOTA JAKARTA
NOMOR: 29HTAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR (PSBB) MASA TRANSISI DALAM RANGKA
PENANGANAN PENCEGAHAN
SEKTOR USAHA PARIWISATA MENUJU MASYARAKAT SEHAT,
AMAN DAN PRODUKTIF
PENULARAN COVID-19 DI
JENIS KEGIATANIAKTIVITAS YANG DAPAT DILAKSANAKAN PADA PERPANJANGAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALAA
BESAR PADA MASA TRANSISI MENUJU MASYARAKAT SEHAT, AMAN DAN PRODUKTIF
No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN KETERANGAN
1 Hotel/Akomodasi Maksimal pemilik usaha, pekerja, Ruang pertemuan
50%darikapasitas
Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas dan hanya diperbolehkan melaksanakan
pertunjukan jenis musikakustik
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020
2 Restoran/Rumah Makan, Cafe 14 Agustus 2020 -27 Agustus 20202
3 Kawasan Pariwisata 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60tahun dilarangmasuk
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danTaman Margasatwa / Kebun
Binatang
4
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60tahundilarangmasuk
Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas
5 Museum dan Galeri 14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020
14Agustus2020 27Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% danPantaiWisata Kepulauan
Seribu
Jasa Perawatan Rambut
(Salon/Barbershop)
6
kapasitas
nal pemilik usaha, pekerja. pengunjung. 50% dani
kapasitas, hanya diperbolehkan melaksanakan
perawatan rambut
14 Agustus 2020 - 27 Agustus 2020 Maks

6. 2
No. TEMPAT DAN KEGIATAN JADWALPELAKSANAAN KETERANGAN
14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
Taman Rekreasi Indoor dan
Outdoor
atas60tahun dilarang masuk.
9Golfdan Driving Range 14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas
14Agustus2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas dan anak usia di bawah 9 tahun serta usia di
atas 60 tahun dilarang masuk. Harus memiliki surat
10 Pertunjukkan di Ruang
Terbuka
persetujuan teknis dari dinas PAREKRAF
14 Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dari
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dan
11 Produksi Film
dinas PAREKRAF
12 CorporateEEvent 14Agustus 2020 27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung, 50% dani
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari
dinas PAREKRAF
13 Meeting/SeminarWorkshop 14 Agustus 2020 -27 Agustus 2020 Maksimal pemilik usaha, pekerja, pengunjung. 50% dari
kapasitas. Harus memiliki surat persetujuan teknis dari
dinas PAREKRAF
PIt.KepalsQinasPawisata dan Ekonomi Kreatif
Pnsi Daarah Rhusus lbukota Jakarta
AAS PAR Gumilar Ekalaya
NIP 197106201998031007